LAPORAN AKHIR RIA Seri: PERMENKP NO. 57 Tahun 2014 BALITBANG-KP, KKP

LAPORAN AKHIR RIA – Seri: PERMENKP NO. 57 Tahun 2014 – BALITBANG-KP, KKP

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.30/MEN/2012 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN

Kajian RIA (Regulatory Impact Assessment) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan bersama-sama antara Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan - Badan Litbang Kelautan dan Perikanan dengan Indonesian Marine and Fisheries Socio Economic Research Network (IMFISERN). 1


Tujuan ditetapkannya peraturan menteri Kelautan dan Perikanan no 57/PERMEN-KP/2014 tentang transhipment adalah agar transhipment yang banyak dilakukan oleh kapal-kapal eks asing yang selama ini tidak pernah mendaratkan ikannya di pelabuhan Indonesia dan ikannya langsung dibawa ke luar negeri dapat dihindari. Dengan adanya kebijakan mengenai larangan transhipment tersebut sangatlah bagus dan harus dipertahankan dalam rangka mengembalikan kedaulatan ikan dan mendorong industri pengolahan. Berdasarkan hasil perhitungan terlihat bahwa manfaat bersih opsi 1 lebih besar bila dibandingkan dengan opsi 2 dimana manfaat bersih opsi 1 sebesar Rp 20,544,566,401,846 dan opsi 2 sebesar Rp 11,118,827,926,615 . Dengan demikian opsi 1 lebih baik dipilih oleh pengambil kebijakan karena berdampak postif terhadap masyarakat Kelautan dan Perikanan. Jika Opsi II (mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 dan melakukan kegiatan pendukungnya), maka dalam situasi jangka pendek pengusaha dapat mendapatkan keuntungan namun dalam jangka panjang sumberdaya perikanan akan menyebabkan kerugian negara akibat adanya praktek illegal fishing. Perbandingan Opsi dapat dilihat pada Tabel A berikut Tabel A. Resume Perbandingan Biaya dan Manfaat dari Kedua Skenario Opsi Regulasi Opsi Regulasi Opsi I Opsi II

NPV Benefit (Rp/ Tahun) 20,544,566,401,846 11,118,827,926,615

NPV Cost (Rp/Tahun) 11,118,827,926,615 20,544,566,401,846

B/C Ratio 1.85 0.54

Kesimpulan Layak Tidak Layak

Sumber: Data Primer diolah (2015)

A. Latar Belakang Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang turut memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) dimana pada tahun 2014 memberikan sumbangan sebesar 6,75 %. Angka tersebut semestinya bisa lebih tinggi lagi jika melihat potensi sumberdaya perikanan yang ada ditambah adanya data produksi yang hilang akibat 2


adanya indikasi praktek Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Praktek IUU fishing yang terjadi dapat terjadi dalam bentuk menjual ikan tersebut langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan domestik dengan menggunakan kapal penangkap atau kapal penampung. Menurut Nurhayat (2014), kerugian akibat adanya Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) fishing sebesar 30 triliun rupiah (FAO, 2001). Untuk mengatasi hal tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan berbagai kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) salah satunya adalah Permen Nomor 57/2014 yang berlaku 12 November 2014 tentang kebijakan larangan transhipment (alih muatan) di tengah laut untuk produk perikanan tangkap. Permen ini memberikan dampak baik kepada pemerintah, pelaku usaha maupun lingkungan sehingga diperlukan suatu analisis yang dapat mengukur besarnya biaya dan manfaat bila Permen ini dilanjutkan, direvisi atau dicabut. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan nomor 57 tahun 2014 tentang larangan transhipment ikan di laut menimbulkan dampak baik positif maupun negatif.Kegiatan transhipment kapal ikan selama ini sudah lama dilakukan oleh pelaku usaha perikanan sebagai bagian dari strategi usaha untuk menekan biaya operasional atau mendapatkan keuntungan yang optimal. Salah satu penyebab maraknya transhipment baik legal maupun illegal disebabkan oleh makin mahalnya BBM yang menjadi komponen terbesar dari biaya operasional penangkapan ikan di laut, paling tidak mengambil proporsi 70% dari total biaya. Selain itu sistem perizinan yang menganut “input control” yaitu mengatur GT kapal, jumlah izin berdasarkan MSY (maximum sustainableyield) berdampak “open access” yang pada akhirnya mengakibatkan “race for fish” atau berlomba menangkap ikan di laut dan berburu ikan, penggunaan BBM makin boros. Selain itu, kenyataan bahwa kegiatan transhipment ini banyak dilakukan oleh kapal-kapal eks asing yang tidak pernah mendaratkan ikannya di pelabuhan Indonesia dan ikannya langsung dibawa ke luar negeri. Oleh karenanya larangan transhipment kebijakan tersebut 3


sangatlah bagus dan harus dipertahankan dalam rangka mengembalikan kedaulatan ikan dan mendorong industri pengolahan. Lahirnya Permen nomor 57 tahun 2014 ini merupakan refleksi gebrakan dan semangat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membenahi perikanan yang selama ini kurang baik dan lebih berpihak ke asing. Pembenahan perikanan tentu harus dimulai di tingkat hulunya sampai ke hilir dan bukan secara parsial, kebijakan moratorium; penenggelaman kapal asing illegal dan larangan transhipment merupakan shock teraphy untuk perbaikan, namun harus dibarengi reformasi menyeluruh yang melembaga dalam sistem pengelolaan perikanan secara komprehensif. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak Permen No. 57/2014 terhadap seluruh stakeholder yang terkait dengan menggunakan pendekatan Regulatory Impact Assesment dengan alat analisis CBA (Cost-Benefit Analysis). B. Perumusan Masalah dan Tujuan Regulasi 1. Perumusan Masalah Masalah yang terjadi dari maraknya transhipment baik legal maupun illegal disebabkan oleh makin mahalnya BBM yang menjadi komponen terbesar dari biaya operasional penangkapan ikan di laut, paling tidak mengambil proporsi 70% dari total biaya. Selain itu sistem perizinan yang menganut “input control” yaitu mengatur GT kapal, jumlah izin berdasarkan MSY (maximum sustainable yield) berdampak “open access” yang pada akhirnya mengakibatkan “race for fish” atau berlomba menangkap ikan di laut dan berburu ikan, penggunaan BBM makin boros. Kegiatan transhipment yang selama ini terjadi menggunakan berbagi modus antara lain: 1) kapal dalam satu manajemen usaha merupakan purseine group dimana kapal-kapal kecil selesai menangkap ikan ditampung di kapal induk; 2) kapal pengepul yang mengumpulkan hasil tangkapan dari nelayan kecil dalam suatu pola kerjasama inti-plasma, perusahaan membeli ikan langsung dari nelayan di laut, ditampung dalam kapal yang dilengkapi dengan cold storage, perusahaan memberikan modal kerja; 3) antar kapal penangkap Tuna long line saling menitipkan ikan dari fishing ground karena ikan Tuna memerlukan waktu dijual, sementara 4


kapal yang nitip bisa melanjutkan kegiatan penangkapan, hal ini sangat menghemat BBM; 4) dari kapal penangkap ikan dalam satu perusahaan atau manajemen memindahkan ikan di laut setelah muatan penuh ke kapal pengangkut dengan daya muat ribuan ton dan ikan langsung di bawa ke luar negeri atau dipindahkan di pelabuhan pangkalan dan ikan langsung diangkut oleh kapal pengangkut ke luar negeri. Fakta tersebut membuktikan bahwa transhipment banyak dilakukan oleh kapal-kapal eks asing yang tidak pernah mendaratkan ikannya di pelabuhan Indonesia dan ikannya langsung dibawa ke luar negeri, oleh karenanya larangan transhipment kebijakan tersebut sangatlah bagus dan harus dipertahankan dalam rangka mengembalikan kedaulatan ikan dan mendorong industri pengolahan. Namun larangan bagi kapal Tuna longline untuk penitipan ikan dan kapal pengumpul pola lemitraan dengan nelayan serta kapal pembeli ikan segar tidak seharusnya dilarang. 2. Tujuan regulasi Tujuan ditetapkannya peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No. 57/PERMEN-KP/2014 tentang transhipment adalah agar transhipment yang banyak dilakukan oleh kapal-kapal eks asing yang selama ini tidak pernah mendaratkan ikannya di pelabuhan Indonesia dan ikannya langsung dibawa ke luar negeri. Dengan adanya kebijakan mengenai larangan transhipment tersebut sangatlah bagus dan harus dipertahankan dalam rangka mengembalikan kedaulatan ikan dan mendorong industri pengolahan. Lahirnya Permen nomor 57 tahun 2014 ini merupakan refleksi gebrakan dan semangat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membenahi perikanan yang selama ini amburadul dan berpihak ke asing. 3. Ruang Lingkup Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2015 berlokasi di Kota Ambon. Ambon dipilih sebagai lokasi penelitian karena di wilayah ini cukup banyak armada perikanan yang menggunakan transhipment. Menurut data dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon jumlah kapal pengangkut 5


ada pada tahun 2014 sebanyak 70 kapal pengangkut dari total sebanyak 248 kapal yang mendarat di pelabuhan. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder dan berasal dari hasil diskusi dengan para stakeholder dan pelaku usaha yang terkait dengan Permen 57 Tahun 2014. Para stakeholder dan pelaku usaha tersebut di antaranya adalah : 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku; 2) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon; 3) Pengusaha; 4) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas 1 Kota Ambon; 5) Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Ambon; 6) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon; 7) Pangkalan Angkatan Laut (Lantamal) IX Armada Timur; 8) Badan Kemanan Laut (Bakamla); dan 9) Nahkoda dan ABK. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik FGD (Focus Group Discussion). Data tersebut kemudian ditabulasi sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Data yang telah ditabulasi kemudian divalidasi dan dianalisis dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assesment (RIA). Salah satu alat analisis yang digunakan dalam RIA adalah menggunakan analisis manfaat dan biaya. Analisis tersebut bertujuan untuk menghitung kuntungan dan kerugian yang akan diterima dari masing-masing alternatif tindakan yaitu dengan membandingkan kondisi sekarang dengan rencana perubahan. C. IDENTIFIKASI ALTERNATIF TINDAKAN (OPSI) Berdasarkan uraian permsalahan yang terjadi dan tujuan yang hendak dicapai, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan yaitu : OPSI I adalah status quo dengan tetap memberlakukan permen tapi dengan perbaikan Peraturan Menteri Kelautdan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014) dengan perbaikan peraturan terkait dengan : 1. Menggunakan observer pada kapal pengangkut agar tidak terjadi praktek IUU Fishing; 2. Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha perikanan pentingnya menjaga sumber daya laut. 6


OPSI II: mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN KP/2014 D. ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT Analisis manfaat dan biaya adalah perhitungan keuntungan dan kerugian yang akan diterima dari masing-masing alternatif tindakan yaitu dengan membandingkan kondisi sekarang dengan rencana perubahan. OPSI I : status quo dengan melakukan perbaikan/perlakuan lanjutan. Pemberlakuan opsi ini dilakukan mempunyai arti bahwa pemerintah tetap memberlakukan PERMEN No. 57/2014, maka kondisi pada faktor biaya dan Manfaat yang terjadi seperti yang tampak pada Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut.

7

8


0 A. DIRECT BENEFIT 1,899,156,000,000 1. Pemerintah 1,656,000,000 2. Pengusaha 1,897,500,000,000 TOTAL BENEFIT 1,899,156,000,000 B. DIRECT COST 1,588,551,500,804 1. Pemerintah 88,936,928,054 2. Nelayan 16,473,600,000 3. Pengusaha 1,483,140,972,750 TOTAL COST 1,588,551,500,804 Tingkat suku bunga 7.5% Discount factor 1.00 PV of Benefit 1,899,156,000,000 PV of Cost 1,588,551,500,804 NPV benefit 20,544,566,401,846 NPV cost 11,118,827,926,615 B/C Ratio 1.85

URAIAN 1 2,847,906,000,000 1,656,000,000 2,846,250,000,000 2,847,906,000,000 1,804,390,286,716 88,936,928,054 18,944,640,000 1,696,508,718,663 1,804,390,286,716 0.93 2,649,214,883,720 1,678,502,592,294

Tabel 1. Resume Biaya dan Manfaat Regulasi Opsi I

3 4,745,406,000,000 1,656,000,000 4,743,750,000,000 4,745,406,000,000 2,357,089,934,885 88,936,928,054 25,054,286,400 2,243,098,720,431 2,357,089,934,885 0.80 3,819,864,716,314 1,897,364,456,370

TAHUN 2 3,796,656,000,000 1,656,000,000 3,795,000,000,000 3,796,656,000,000 2,061,459,890,515 88,936,928,054 21,786,336,000 1,950,736,626,462 2,061,459,890,515 0.87 3,285,370,254,191 1,783,848,472,052

4 5,694,156,000,000 1,656,000,000 5,692,500,000,000 5,694,156,000,000 2,697,064,485,909 88,936,928,054 28,812,429,360 2,579,315,128,496 2,697,064,485,909 0.75 4,263,787,029,429 2,019,563,315,890

5 6,642,906,000,000 1,656,000,000 6,641,250,000,000 6,642,906,000,000 3,088,035,219,588 88,936,928,054 33,134,293,764 2,965,963,997,770 3,088,035,219,588 0.70 4,627,173,518,190 2,150,997,589,205


9


0 A. DIRECT BENEFIT 1,588,551,500,804 1. Pemerintah 88,936,928,054 2. Nelayan 16,473,600,000 3. Pengusaha 1,483,140,972,750 TOTAL BENEFIT 1,588,551,500,804 B. DIRECT COST 1,899,156,000,000 1. Pemerintah 1,656,000,000 2. Pengusaha 1,897,500,000,000 TOTAL COST 1,899,156,000,000 Tingkat suku bunga 7.5% Discount factor 1.00 PV of Benefit 1,588,551,500,803 PV of Cost 1,899,156,000,000 NPV benefit 11,118,827,926,615 NPV cost 20,544,566,401,846 B/C Ratio 0.54

URAIAN

0.93 1,678,502,592,293 2,649,214,883,721

1 1,804,390,286,716 88,936,928,054 18,944,640,000 1,696,508,718,663 1,804,390,286,716 2,847,906,000,000 1,656,000,000 2,846,250,000,000 2,847,906,000,000

Tabel 2. Resume Biaya dan Manfaat Regulasi Opsi II

0.87 1,783,848,472,052 3,285,370,254,191

2 2,061,459,890,515 88,936,928,054 21,786,336,000 1,950,736,626,462 2,061,459,890,515 3,796,656,000,000 1,656,000,000 3,795,000,000,000 3,796,656,000,000

0.80 1,897,364,456,370 3,819,864,716,314

3 2,357,089,934,885 88,936,928,054 25,054,286,400 2,243,098,720,431 2,357,089,934,885 4,745,406,000,000 1,656,000,000 4,743,750,000,000 4,745,406,000,000

TAHUN

0.75 2,019,563,315,889 4,263,787,029,429

4 2,697,064,485,909 88,936,928,054 28,812,429,360 2,579,315,128,496 2,697,064,485,909 5,694,156,000,000 1,656,000,000 5,692,500,000,000 5,694,156,000,000

0.70 2,150,997,589,205 4,627,173,518,190

5 3,088,035,219,588 88,936,928,054 33,134,293,764 2,965,963,997,770 3,088,035,219,588 6,642,906,000,000 1,656,000,000 6,641,250,000,000 6,642,906,000,000

OPSI II : mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN KP/2014 LAPORAN AKHIR RIA – Seri: PERMENKP NO. 57 Tahun 2014 – BALITBANG-KP, KKP


Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa manfaat bersih opsi 1 lebih besar bila dibandingkan dengan opsi 2 dimana manfaat bersih opsi 1 sebesar Rp. 20,544,566,401,846,- dan opsi 2 sebesar Rp. 11,118,827,926,615. Dengan demikian opsi 1 lebih baik dipilih oleh pengambil kebijakan karena berdampak postif terhadap masyarakat Kelautan dan Perikanan. Apabila opsi II (mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014) dipilih, maka dalam situasi jangka pendek pengusaha dapat mendapatkan keuntungan namun dalam jangka panjang sumberdaya perikanan akan menyebabkan kerugian negara akibat adanya praktek illegal fishing. Perbandingan Opsi dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut. Tabel 3. Perbandingan Opsi I dan Opsi II No

Indikator

Opsi I (status quo)

1

Observer

Kemungkinan masih bisa terjadi illegal fishing karena masih kurang ketatnya pengawasan terhadap sumberdaya ikan di laut

2

Sosialisasi dan edukasi terkait dengan transhipment Sumberdaya ikan

Peningkatan pengetahuan nelayan dan pengusaha yang terkait dengan transhipment

3

Potensi sumberdaya ikan semakin besar

Opsi II (mencabut Permen 57/2014) Tidak ada tenaga observer sehingga dapat meningkatkan praktek illegal fishing

Potensi sumberdaya ikan berkurang drastis akibat adanya praktek illegal fishing

E. Konsultasi Pelaksanaan konsultasi sebagai bagian dari proses RIA melibatkan berbagai pihak, diantaranya : Kementerian Kelautan dan Perikanan, nelayan, pelaku usaha perikanan. Metode yang digunakan dalam konsultasi ini adalah tanya jawab langsung antara tim RIA dan stakeholder dan membandingkan data sekunder.

10


F. Strategi Implementasi Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan tindakan alternatif yang dipilih adalah berupa kegiatan sosialisasi dan edukasi pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan penggunaan tenaga observer dalam mengawasi kapal pengangkut agat tidak terjadi tindakan IUU Fishing.

11

12

PV of Benefit PV of Cost NPV benefit NPV cost B/C Ratio

Hilangnya produksi Tingkat suku bunga Discount factor

Hilangnya nilai aset produksi Peningkatan Biaya Tambat, Labuh dan Kolam

2. Nelayan Hilangnya potensi pendapatan nelayan transhipment 3. Pengusaha

B. DIRECT COST 1. Pemerintah Bertambahnya Sosialisasi peraturan dan pembuatan petunjuk pelaksanaan di Pusat dan Daerah Bertambahnya Biaya Penegakan hukum Hilangnya potensi retribusi ekspor

A. DIRECT BENEFIT 1. Pemerintah - Bertambahnya retribusi pemerintah pusat dan daerah 2. Pengusaha - meningkatnya kapasitas industri ikan olahan

URAIAN

1,656,000,000

1,656,000,000

0.93

1,694,852,718,663

0.87

1,949,080,626,462

1,656,000,000

1,950,736,626,462

88,892,000,000

0.80

2,241,442,720,431

1,656,000,000

2,243,098,720,431

25,054,286,400

9,948,054 25,054,286,400

88,892,000,000

34,980,000

4,743,750,000,000 2,357,089,934,885 88,936,928,054

1,656,000,000

1,899,156,000,000.00 2,649,214,883,720.93 3,285,370,254,191.46 3,819,864,716,314.29 1,588,551,500,804 1,678,502,592,294 1,783,848,472,052 1,897,364,456,370 20,544,566,401,846 11,118,827,926,615 1.85

1,473,784,972,750 7.5% 1.00

21,786,336,000

18,944,640,000

1,483,140,972,750 7,700,000,000

1,696,508,718,663

9,948,054 18,944,640,000

16,473,600,000

9,948,054 21,786,336,000

88,892,000,000

9,948,054 16,473,600,000

34,980,000

88,892,000,000

3,795,000,000,000 2,061,459,890,515 88,936,928,054

1,656,000,000

34,980,000

34,980,000

1,656,000,000

0.75

2,577,659,128,496

1,656,000,000

2,579,315,128,496

28,812,429,360

9,948,054 28,812,429,360

88,892,000,000

34,980,000

5,692,500,000,000 2,697,064,485,909 88,936,928,054

1,656,000,000

4 5,694,156,000,000

0.70

2,964,307,997,770

1,656,000,000

2,965,963,997,770

33,134,293,764

9,948,054 33,134,293,764

88,892,000,000

34,980,000

6,641,250,000,000 3,088,035,219,588 88,936,928,054

1,656,000,000

5 6,642,906,000,000

4,263,787,029,429.32 4,627,173,518,190.38 2,019,563,315,890 2,150,997,589,205

TAHUN 2 3 3,796,656,000,000 4,745,406,000,000

2,846,250,000,000 1,804,390,286,716 88,936,928,054

1 2,847,906,000,000

1,897,500,000,000 1,588,551,500,804 88,936,928,054

1,656,000,000

0 1,899,156,000,000

Lampiran 1. Analisis Biaya Manfaat Opsi I


13

PV of Benefit

Tingkat suku bunga Discount factor

B. DIRECT COST 1. Pemerintah - Bertambahnya retribusi pemerintah pusat dan daerah 2. Pengusaha - meningkatnya kapasitas industri ikan olahan

2. Nelayan Kembalinya potensi pendapatan nelayan transhipment 3. Pengusaha Kembalinya nilai aset produksi Berkurangnya Biaya Tambat, Labuh dan Kolam Kembalinya produksi

A. DIRECT BENEFIT 1. Pemerintah Berkurangnya Sosialisasi peraturan dan pembuatan petunjuk pelaksanaan di Pusat dan Daerah Berkurangnya Biaya Penegakan hukum Kembalinya potensi retribusi ekspor

URAIAN

88,892,000,000 9,948,054

88,892,000,000 9,948,054

2,846,250,000,000 2,846,250,000,000

1,897,500,000,000

1,897,500,000,000

1,588,551,500,803.54

0.87

3,795,000,000,000

3,795,000,000,000

1,656,000,000

3,796,656,000,000 1,656,000,000

1,656,000,000 1,949,080,626,462

21,786,336,000 1,950,736,626,462

21,786,336,000

9,948,054

88,892,000,000

34,980,000

2 2,061,459,890,515 88,936,928,054

0.80

4,743,750,000,000

4,743,750,000,000

1,656,000,000

4,745,406,000,000 1,656,000,000

1,656,000,000 2,241,442,720,431

25,054,286,400 2,243,098,720,431

25,054,286,400

9,948,054

88,892,000,000

34,980,000

3 2,357,089,934,885 88,936,928,054

TAHUN

0.75

5,692,500,000,000

5,692,500,000,000

1,656,000,000

5,694,156,000,000 1,656,000,000

1,656,000,000 2,577,659,128,496

28,812,429,360 2,579,315,128,496

28,812,429,360

9,948,054

88,892,000,000

34,980,000

4 2,697,064,485,909 88,936,928,054

1,678,502,592,293.99 1,783,848,472,052.28 1,897,364,456,370.14 2,019,563,315,889.99

0.93

1,656,000,000

1,656,000,000

7.5% 1.00

2,847,906,000,000 1,656,000,000

1,656,000,000 1,694,852,718,663

1,656,000,000 1,473,784,972,750

1,899,156,000,000 1,656,000,000

18,944,640,000 1,696,508,718,663

16,473,600,000 1,483,140,972,750 7,700,000,000

18,944,640,000

34,980,000

34,980,000

16,473,600,000

1 1,804,390,286,716 88,936,928,054

0 1,588,551,500,804 88,936,928,054

Lampiran 2. Analisis Biaya Manfaat Opsi II

2,150,997,589,205.04

0.70

6,641,250,000,000

6,641,250,000,000

1,656,000,000

6,642,906,000,000 1,656,000,000

1,656,000,000 2,964,307,997,770

33,134,293,764 2,965,963,997,770

33,134,293,764

9,948,054

88,892,000,000

34,980,000

5 3,088,035,219,588 88,936,928,054


PV of Cost NPV benefit NPV cost B/C Ratio

URAIAN

Lanjutan Lampiran 2

0

1,899,156,000,000 11,118,827,926,615 20,544,566,401,846 0.54

1 2,649,214,883,721

2 3,285,370,254,191

3 3,819,864,716,314

TAHUN

4 4,263,787,029,429

5 4,627,173,518,190


14

LAPORAN AKHIR RIA Seri: PERMENKP NO. 57 Tahun 2014 BALITBANG-KP, KKP

Recommend Documents