LAPORAN AKHIR RIA Seri: PERMENKP NO. 1 Tahun 2015 BALITBANG-KP, KKP

LAPORAN AKHIR RIA – Seri: PERMENKP NO. 1 Tahun 2015 – BALITBANG-KP, KKP

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunuspelagicus spp.)

RINGKASAN

Kajian RIA (Regulatory Impact Assessment) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portunuspelagicus spp.) dilakukan bersama-sama antara Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan - Badan Litbang Kelautan dan Perikanan dengan Indonesian Marine and Fisheries Socio Economic Research Network (IMFISERN). Terbitnya regulasi Permen KP No 1 Tahun 2015 bertujuan untuk melindungi keberadaan dan ketersediaan jenis sumber daya lobster, kepiting dan rajungan. Hal tersebut akibat terus terjadinya penurunan populasi jenis sumber daya tersebut sebagai dampak dari upaya penangkapan yang berlebih di alam. Regulasi ini sebenarnya lebih bersifat antisipatif untuk menjaga kelangsungan sumber daya lobster, kepiting dan rajungan. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa keberadaan regulasi Permen KP No 1 Tahun 2015 memberikan nilai manfaat regulasi yang lebih besar dibandingkan dengan biaya regulasi yang dikeluarkan. 1


Nilai tertinggi dari opsi tersebut diperoleh dari nilai manfaat ekonomi kelestarian sumber daya lobster, kepiting dan rajungan di alam. Hal ini sesuai dengan tujuan dari dikeluarkannya Permen KP No 1 Tahun 2015, yaitu melindungi keberadaan dan kelestarian sumber daya. Jika regulasi Permen KP No 1Tahun 2015 dicabut, maka akan menghasilkan nilai biaya regulasi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai manfaat yang diterima. Hal ini disebabkan besarnya biaya yang harus disediakan oleh pemerintah untuk melakukan restorasi atau pemulihan sumber daya ikan. Dan akhirnya akan memberikan dampak dalam jangka menengah dan panjang bagi kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengumpul dan seluruh pelaku usaha lobster, kepiting dan rajungan. Resume nilai manfaat dan biaya regulasi disajikan pada Tabel A. Tabel A. Resume Perbandingan Biaya dan Manfaat dari Kedua Skenario Opsi Regulasi Opsi Regulasi Opsi I Opsi II

NPV Benefit (Rp/ Tahun) 49.774.896.306.858 25.434.056.623.848

NPV Cost (Rp/Tahun) 25.306.980.526.147 49.811.292.981.944

B/C Ratio 1,967 0,511

Kesimpulan Layak Tidak Layak

Keterangan: Opsi I: Tetap memberlakukan regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMENKP/2015 dan melakukan upaya-upaya intervensi pemerintah yang bertujuan mengurangi timbulnya gejolak-gejolak sosial ekonomi akibat dampak pemberlakuan regulasi tersebut. Opsi II: Mencabut regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015

A. LATAR BELAKANG

Permen KP No 1Tahun 2015 diterbitkan berdasarkan pertimbangan atas latar belakang keberadaan dan ketersediaan Lobster (Panuliru sspp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunuspelagicus spp.) telah mengalami penurunan populasi. Hal ini mendorong pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya-upaya untuk melindungi keberadaan dan ketersediaan sumber daya tersebut. Upaya perlindungan dengan cara pembatasan penangkapan atas jenis sumber daya tersebut bertujuan tidak hanya semata-mata sebagai bentuk 2


konservasi sumber daya saja. Namun lebih jauh merupakan sebuah upaya untuk melindungi pekerjaan nelayan dalam jangka panjang. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa jika sumber daya tersebut hilang, maka secara otomatis akan hilang jenis pekerjaan nelayan yang memanfaatkan jenis sumber daya tersebut. Beberapa lokasi di Indonesia merupakan sentra penangkapan lobster, kepiting dan rajungan. Sebagai contoh, penangkapan benih lobster umumnya dilakukan di wilayah Lombok dan Sumbawa, sementara penangkapan benih dan induk kepiting dan rajungan salah satunya marak terdapat di lokasi Kalimantan. Terbitnya Permen KP No 1 Tahun 2015 memberikan dampak terganggunya aktivitas penangkapan baik lobster maupun kepiting dan rajungan. Aktivitas penangkapan tersebut terganggu dan terhenti karena adanya aturan batas ukuran penangkapan lobster, kepiting dan rajungan yang justru selama ini menjadi target tangkapan nelayan di lokasi-lokasi tersebut. Berhentinya aktivitas penangkapan jenis sumber daya tersebut tidak hanya berdampak langsung terhadap nelayan saja. Kebijakan tersebut juga berdampak terhadap seluruh proses produksi yang melibatkan berbagai aktor di dalam satu kesatuan sistem produksi. Selama ini kebutuhan konsumen terhadap kepiting bakau dihasilkan dari kegiatan penangkapan di alam. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2014), trend volume ekspor kepiting dan rajungan menurun dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Pada tahun 2014, volume ekspor rajungan dan kepiting sebanyak 28.090 ton dengan nilai US$ 414,3 juta atau turun 18% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai rajungan dan kepiting sebesar 34.172 ton dengan nilai US$ 359,3 juta. Dibandingkan dengan tahun 2012, volume ekspor kepiting dan rajungan tahun 2014 turun 0,4% yang hanya 28.211 ton dengan nilai US$ 329,7 juta. Data tersebut di atas memberikan indikasi bahwa kepiting dan rajungan di alam makin menurun populasinya. Untuk itu dalam upaya melestarikan dan melindungi sumberdaya laut, Menteri Kelautan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri KP Nomor 1 Tahun 2015 yang menetapkan batas ukuran tangkap pada beberapa komoditas seperti 3


lobster, kepiting bakau, dan rajungan. Peraturan tersebut dilengkapi juga dengan surat edaran yang menjelaskan juga detil ukuran lobster, kepiting bakau, dan rajungan yang diperbolehkan ditangkap. Khusus untuk kepiting yang diperbolehkan ditangkap berukuran lebar 15 cm atau setara 350-400 gram. Tabel 1. Perkembangan Produksi Benih Lobster di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2010 – 2014

No 1 2 3 4 5

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Produksi 2.700.000 2.725.000 3.150.000 4.773.000 5.497.000

Sumber: DKP Provinsi NTB (2015)

B. PERUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN REGULASI Lobster Permasalahan dan Kondisi Terkini di Lokasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan perhitungan Dinas KP Propinsi NTB, Tahun 2014 jumlah benih lobster yang dikirim keluar NTB sebanyak 5.497.000 ekor. Tabel 1 menyajikan data perkembangan produksi benih di Kabupaten Lombok Tengah. Terlihat bahwa terjadi peningkatan produksi benih dari periode tahun 2010 hingga tahun 2014. Sementara itu, berdasarkan perhitungan Dinas KP Propinsi NTB, jumlah nelayan penangkap benih di NTB diperkirakan sebanyak ± 5.632 orang. Adapun jumlah pedagang pengumpul yang terhimpun dalam asosiasi pedagang lobster yang memiliki akses pengiriman benih keluar daerah sebanyak 22 orang pengumpul dengan jumlah pengiriman benih lobster sebesar 5.497.000 benih lobster per tahun (2014).

4


Saat ini, Permen KP No. 1/2015 telah berdampak pada aktifitas penangkapan lobster turun drastis (hampir 80%) sementara tidak tersedia aktifitas pekerjaan lainnya. Dampak yang terjadi saat ini adalah: a) Kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari; b) Kesulitan membiayai anak sekolah; c) 80% karamba menganggur; d) Kejahatan meningkat/ keamanan wilayah menurun; e) Aktifitas ”bank harian” kembali meningkat; f) Pengumpul berpotensi kehilangan modal yang diberikan kepada nelayan (terutama modal yang dikeluarkan untuk KJA sesaat sebelum ada Permen 1/2015; g) Pendapatan nelayan saat ini menjadi Rp. 30.000 per hari, terutama bagi yang masih mempunyai perahu kecil untuk menangkap ikan. Masing-masing pelaku usaha dan stakeholder pemerintah daerah memiliki persepsi yang berbeda terhadap diterbitkannya regulasi Permen KP No 1 Tahun 2015. Resume persepsi stakeholder dijabarkan di dalam Tabel 2.

5


Tabel 2. Persepsi Stakeholder Terhadap Permen KP No 1 Tahun 2015 Stakeholders

Persepsi Terhadap Permen KP No 1 Tahun 2015

Unsur Pemerintahan 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

Pendekatan kebijakan populis yang lebih berpihak kepada pelaku usaha lobster dengan lebih memilih untuk melakukan revisi Permen KP No 1 Tahun 2015

Unsur Pelaku Usaha 1. Nelayan penangkap benih lobster

• Lebih memilih untuk tetap dilakukan penangkapan benih lobster meskipun hanya untuk keperluan budidaya lobster domestik

2. Pembudidaya pembesaran lobster

• Lebih memilih pelarangan export benih lobster tetapi dibolehkan untuk menangkap benih lobster untuk keperluan budidaya lobster domestik

3. Pengumpul (bakul) benih lobster

• Lebih memilih untuk tetap dibolehkan menangkap dan menjual benih lobster meskipun tidak lagi untuk export

4. Pengumpul (bakul) lobster konsumsi

• Lebih memilih pelarangan export benih lobster tetapi dibolehkan untuk menangkap benih lobster untuk keperluan budidaya lobster domestik

Unsur Perguruan Tinggi

Lebih memilih untuk mendukung Permen KP No 1 Tahun 2015 dengan alasan konservasi, tetapi tetap diberikan solusi untuk mengatasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan

IMFISERN Korwil Bali dan Nusa Tenggara Sumber: Data Primer FGD (2015)

6


Kepiting Permasalahan dan Kondisi Terkini di Lokasi Kotamadya Tarakan Masalah yang terjadi adalah penangkapan dan perdagangan kepiting bertelur dalam jangka pendek sangat memberikan keuntungan ekonomi yang luar biasa bagi para pelaku usaha kepiting. Akibatnya, penangkapan dan perdagangan kepiting bertelur menjadi mata pencaharian utama bagi para pelaku usaha dari hulu hingga hilir karena kepiting semakin menjadi komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Akibatnya, volume penjualan kepiting bertelur terus meningkat dari waktu ke waktu untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. Permasalahan di atas menimbulkan kekhawatiran makin menurunnya populasi kepiting bertelur di kawasan mangrove di Provinsi Kalimantan Utara. Dampak lanjutannya adalah sumber penghasilan pelaku usaha kepiting akan hilang dalam jangka panjang. Usaha penangkapan kepiting di Kota Tarakan sebagian besar dilakukan oleh penjaga tambak udang/bandeng dan sebagian kecilnya menangkap di area mangrove dengan menggunakan alat tangkap ambau. Dengan demikian, kepiting yang diperjualbelikan berasal dari tambak dimana kepiting tersebut masuk ke tambak saat air pasang. Bagi pembudidaya tambak udang/bandeng, kepiting ini menjadi hama karena jika dibiarkan tetap berada di tambak akan memakan udang di tambak dan juga melubangi tambak sebagai upaya kepiting untuk keluar tambak. Akibatnya, para penjaga tambak memasang ambau untuk menjaring kepiting-kepiting tersebut untuk dibuang setelah dibinasakan. Pada saat harga kepiting tinggi, penjaga tambak mulai menjual kepiting hasil tangkapan mereka ke pengumpul sebagai penghasilan tambahan dari gaji yang diterima. Oleh karena permintaan kepiting makin meningkat maka penghasilan dari penjualan kepiting ini justru menjadi penghasilan utama bagi penjaga tambak, pengumpul, pengusaha/eksportir, kargo, dan usaha penerbangan. Dengan demikian, peraturan ini sangat memukul para pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan kepiting ini. Kerugian yang ditanggung para pelaku usaha tersebut berkisar 50%—70% karena diakui bahwa selama ini kepiting yang dijual 7


adalah kepiting bertelur yang sekarang dilarang untuk ditangkap dan diperjualbelikan. Kerugian juga dirasakan oleh penerbangan swasta yang memberikan jasa pengiriman kepiting ke Jakarta dan Surabaya. Sementara itu, dampak peraturan ini bagi para petugas karantina dan pengawas PSDKP adalah menjadi sasaran protes dan tekanan dari para pelaku usaha karena fungsi mereka sebagai pintu masuk dan keluar dari perdagangan kepiting ini. Sayangnya, petugas ini tidak dibekali dengan sosialisasi dari pihak kementerian yang mengeluarkan peraturan ini. Kondisi ini ditambah dengan tidak adanya sanksi hukum yang tercantum dalam peraturan sehingga petugas tidak dapat mengambil tindakan tegas bagi para pelaku yang tertangkap menjual kepiting bertelur dan kepiting jantan di bawah ukuran yang telah ditetapkan. Dampak peraturan ini justru mendorong perdagangan kepiting secara illegal dimana saat ini makin marak dilakukannya penjualan kepiting bertelur ke Tawau, Malaysia secara diam-diam sehingga seringkali harus bermain ‘kucing-kucingan’ dengan para petugas pengawas PSDKP, TNI AL dan POLAIRUD. Perdagangan illegal ini dipermudah dengan banyaknya aliran sungai yang menjadi jalan tikus bagi speedboat untuk bersembunyi dari kejaran petugas. Indikasi penjualan illegal ini juga didorong oleh oknum aparat keamanan di luar KKP yang mengambil pungutan liar (pungli) pada kapal-kapal yang mengangkut kepiting secara ilegal ke Tawau, Malaysia. Informasi yang diperoleh menyebutkan biaya pungli tersebut bisa mencapai Rp 10—15 juta per kapal. Diakui bahwa peraturan ini justru memberikan kesempatan atau peluang bagi oknum aparat di luar KKP dengan dalih penegakan hukum dari Permen No. 1 Tahun 2015 ini. Tujuan Regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMENKP/2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portunuspelagicus spp.) bertujuan untuk melindungi keberadaan dan ketersediaan jenis sumber daya lobster, kepiting dan rajungan. Hal tersebut akibat terus terjadinya penurunan populasi jenis sumber daya tersebut sebagai dampak dari upaya 8


penangkapan yang berlebih di alam. Regulasi ini sebenarnya lebih bersifat antisipatif untuk menjaga kelangsungan sumber daya lobster, kepiting dan rajungan. C. IDENTIFIKASI ALTERNATIF TINDAKAN Dampak dari pemberlakuan Permen KP No 1/ 2015 tidak hanya terasa langsung bagi nelayan benih lobster, namun juga pada satu sistem produksi lobster secara keseluruhan yang melibatkan berbagai aktor atau pelaku usaha. Demikian halnya juga dengan kasus kepiting yang juga berdampak bagi keseluruhan sistem produksi. Dengan demikian, berdasarkan uraian permasalahan dan kondisi terkini serta tujuan regulasi yang akan dicapai, maka beberapa alternatif skenario regulasi yang dapat dilakukan adalah: A. Opsi I:

Tetap memberlakukan regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMENKP/2015 dan melakukan upaya-upaya intervensi pemerintah yang bertujuan mengurangi timbulnya gejolak-gejolak sosial ekonomi akibat dampak pemberlakuan regulasi tersebut. Intervensi pemerintah tersebut berupa (Tabel 3):

9


Tabel 3. Rencana Alokasi Bantuan Anggaran KKP ke Provinsi NTB Tahun 2015 No.

Eselon I

Uraian

Alokasi

1.

Ditjen Perikanan Budidaya

• Paket pengembangan budidaya untuk 900 Orang /80 kelompok (kebun bibit dan percontohan budidaya rumput laut, KJA, PUMM, dan benih bawal bintang, percontohan budidaya udang vaname, Blue Ekonomi-IMTA)

Rp. 11. 438.640.000,-

2.

Ditjen Perikanan Tangkap

• Pengembangan Perikanan Tangkap (Kapal Ikan 20-30GT dan Sarpras Penangkapan Ikan).

Rp.

3.

Ditjen Kelautan dan Pesisir Pulau Pulau Kecil

• Pembangunan Masyarakat Pesisir di Lombok Barat untuk 100 kelompok (program International Fund Agriculture/ FAD), Pengembangan Tata Ruang dan Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan.

Rp. 13.700.000.000,-

4.

Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

• Pengembangan sarana dan prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Rp. 4.282.980.000,-

5.

Balitbang KP

• Pembelian benih lobster ukuran >50 gram untuk restocking.

Rp. 3.060.000.000,-

6.

Tugas Perbantuan

• Alokasi TP (Lombok Barat, Tengah dan Timur)

Rp. 21.009.000.000,-

7.

Dekonsentrasi

• Alokasi Dekon NTB,

Rp. 13.518.000.000,-

8.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

• DAK Budidaya.

Rp. 16.377.223.000,-

TOTAL RENCANA BANTUAN TAHUN 2015 Sumber: KKP (2015)

10

8.700.000.000,-

Rp. 92.085.843.000,-


B. Opsi II: Mencabut regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/ PERMEN-KP/2015

D. ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT Perhitungan analisis biaya dan manfaat dari dampak regulasi adalah menghitung besaran keuntungan dan kerugian yang akan diterima akibat opsi-opsi regulasi yang akan diambil. A. Opsi I: Tetap memberlakukan regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 dan melakukan upaya-upaya intervensi pemerintah yang bertujuan mengurangi timbulnya gejolakgejolak sosial ekonomi akibat dampak pemberlakuan regulasi tersebut.

11

12

9.686.613.366.177 177.840.000.000 9.864.453.366.177 92.209.843.000 1.525.547.700.000 1.617.757.543.000 5.338.599.891.900

0

0,075 1,00 9.864.453.366.177 5.338.599.891.900 49.774.896.306.858 25.306.980.526.147 1,967

Sumber: Data Primer diolah (2015)

r1 DISCOUNT FACTOR PV MANFAAT PV BIAYA NPV MANFAAT NPV BIAYA B/C

MANFAAT MANFAAT LANGSUNG PEMERINTAH PELAKU USAHA TOTAL MANFAAT BIAYA BIAYA LANGSUNG PEMERINTAH PELAKU USAHA TOTAL BIAYA TOTAL BIAYA DENGAN MULTIPLIER EFFECT

URAIAN

0,93 9.176.235.689.467 4.527.606.530.316

9.686.613.366.177 177.840.000.000 9.864.453.366.177 101.418.427.300 1.373.483.700.000 1.474.902.127.300 4.867.177.020.090

1

Tabel 4. Perhitungan Biaya dan Manfaat Regulasi Opsi I

0,87 8.536.033.199.504 4.240.652.617.500

Tahun

9.686.613.366.177 177.840.000.000 9.864.453.366.177 111.547.870.030 1.373.483.700.000 1.485.031.570.030 4.900.604.181.099

2

0,80 7.940.495.999.538 3.974.391.433.778

9.686.613.366.177 177.840.000.000 9.864.453.366.177 122.690.257.033 1.373.483.700.000 1.496.173.957.033 4.937.374.058.209

3

0,75 7.386.507.906.547 3.727.394.944.297

4 9.686.613.366.177 177.840.000.000 9.864.453.366.177 134.946.882.736 1.373.483.700.000 1.508.430.582.736 4.977.820.923.030

0,70 6.871.170.145.625 3.498.335.108.356

9.686.613.366.177 177.840.000.000 9.864.453.366.177 148.429.171.010 1.373.483.700.000 1.521.912.871.010 5.022.312.474.333

5 LAPORAN AKHIR RIA – Seri: PERMENKP NO. 1 Tahun 2015 – BALITBANG-KP, KKP


Total NPV biaya regulasi yang muncul akibat dari regulasi Permen KP No 1/2015 berdasarkan opsi I sebesar Rp 25.306.980.526.147per tahun. Sementara total NPV manfaat regulasi yang diterima akibat regulasi Permen KP No 1/2015 berdasarkan opsi I sebesar Rp 49.774.896.306.858per tahun. Rasio manfaat dan biaya dari regulasi Permen KP No 1/2015 sebesar 1,967. B. Opsi II: Mencabut regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 dan kegiatan usaha penangkapan benih lobster, penjualan benih lobster serta budidaya lobster berjalan seperti sebelumnya.

13

14

9.686.613.366.177 180.610.000.000 9.867.223.366.177 0,93 4.620.360.829.690 9.178.812.433.653

92.209.843.000

9.686.613.366.177 177.840.000.000 9.864.453.366.177 0,075 1,00 5.338.599.891.900 9.864.453.366.177 25.434.056.623.848 49.811.292.981.944 0,511

1

1.412.907.700.005 1.505.117.543.005 4.966.887.891.917

92.209.843.000

0

1.525.547.700.000 1.617.757.543.000 5.338.599.891.900


PELAKU USAHA TOTAL MANFAAT TOTAL MANFAAT DENGAN MULTIPLIER EFFECT BIAYA BIAYA LANGSUNG PEMERINTAH PELAKU USAHA TOTAL BIAYA r1 DISCOUNT FACTOR PV MANFAAT PV BIAYA NPV MANFAAT NPV BIAYA B/C

URAIAN MANFAAT MANFAAT LANGSUNG PEMERINTAH

Tabel 5. Resume Biaya dan Manfaat Regulasi Opsi II

9.686.613.366.177 183.657.000.000 9.870.270.366.177 0,87 4.298.010.074.144 8.541.066.839.309

1.412.907.700.010 1.505.117.543.010 4.966.887.891.933

Tahun

92.209.843.000

2

9.686.613.366.177 187.008.700.000 9.873.622.066.177 0,80 3.998.148.906.194 7.947.876.441.512

1.412.907.700.015 1.505.117.543.015 4.966.887.891.950

92.209.843.000

3

9.686.613.366.177 190.695.570.000 9.877.308.936.177 0,75 3.719.208.284.844 7.396.134.164.174

1.412.907.700.020 1.505.117.543.020 4.966.887.891.966

92.209.843.000

4

9.686.613.366.177 194.751.127.000 9.881.364.493.177 0,70 3.459.728.637.076 6.882.949.737.120

1.412.907.700.025 1.505.117.543.025 4.966.887.891.983

92.209.843.000

5 LAPORAN AKHIR RIA – Seri: PERMENKP NO. 1 Tahun 2015 – BALITBANG-KP, KKP


Total NPV biaya regulasi yang muncul akibat dari regulasi Permen KP No 1/2015 berdasarkan opsi II sebesar Rp 49.811.292.981.944per tahun. Sementara total NPV manfaat regulasi yang diterima akibat regulasi Permen KP No 1/2015 berdasarkan opsi II sebesar Rp 25.434.056.623.848per tahun. Rasio manfaat dan biaya dari regulasi Permen KP No 1/2015 sebesar 0,511. Tabel 6. Perbandingan Biaya dan Manfaat dari Kedua Skenario Opsi Regulasi Opsi Regulasi

NPV Benefit (Rp/ Tahun)

Opsi I 49.774.896.306.858 Opsi II 25.434.056.623.848 Sumber: Data Primer diolah (2015)

NPV Cost (Rp/Tahun) 25.306.980.526.147 49.811.292.981.944

B/C Ratio 1,967 0,511

Kesimpulan Layak Tidak Layak

Keterangan: Opsi I: Tetap memberlakukan regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMENKP/2015 dan melakukan upaya-upaya intervensi pemerintah yang bertujuan mengurangi timbulnya gejolak-gejolak sosial ekonomi akibat dampak pemberlakuan regulasi tersebut. Opsi II: Mencabut regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015

Terlihat dari Tabel 6, bahwa Opsi I menghasilkan perhitungan rasio manfaat dan biaya yang lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa opsi I dan II layak secara ekonomi untuk dilakukan. Sementara opsi II memiliki rasio manfaat dan biaya kurang dari 1 dan menandakan bahwa opsi II, yaitu pencabutan Permen KP No 1 Tahun 2015 tidak layak untuk dilakukan. Nilai tertinggi dari ketiga opsi teresbut diperoleh dari nilai manfaat ekonomi kelestarian sumber daya lobster di alam. Hal ini sesuai dengan tujuan dari dikeluarkannya Permen KP No 1 Tahun 2015, yaitu melindungi keberadaan dan kelestarian sumber daya. KONSULTASI Pelaksanaan Konsultasi sebagai bagian dari proses RIA melibatkan berbagai pihak, antara lain: KKP, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh komponen pelaku usaha terkena dampak. 15


STRATEGI IMPLEMENTASI Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan tindakan alternatif yang dipilih adalah memberikan pilihan-pilihan kebijakan yang meliputi tiga dimensi waktu, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang bagi seluruh pelaku usaha. Program-program pemerintah sebaiknya persentase terbesar diberikan bagi upaya-upaya yang bersifat mengatasi permasalahan jangka pendek dan menengah. Hal tersebut berarti persentase terbesar program dan anggaran lebih diarahkan kepada bentuk program-program pemberdayaan. Program yang bersifat pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha yang bersifat jangka panjang juga perlu dilakukan namun dalam persentase yang lebih kecil di saat awal-awal kebijakan dan regulasi ini diterapkan. DAFTAR PUSTAKA Catacutan, M.R, 2002. Growth and body composition of juvenile mud crab, Scylla serrata, fed different dietary protein and lipid levels and protein to energy ratio. Aquaculture, 208: 113-123. Karim, M.Y. 2005. Kinerja pertumbuhan Kepiting Bakau Betina (Scylla serrata Forsskal) pada Berbagai Salinitas Media dan Evaluasinya pada Salinitas Optimum dengan Kadar Protein Pakan Berbeda. Disertasi. Institut Pertanian Bogor, Bogor. 50 hal. Sagala, L.S.S.S, M.Idris dan M.N. Ibrahim.2013. Perbandingan Pertumbuhan Kepiting Bakau (Scylla serrata) Jantan dan Betina Pada Metode Kurungan Dasar. Jurnal Mina Laut. Vol. 03 No. 12 Sep 2013. ISSN : 2303-3959. Hal (46 – 54).

16


Lampiran

Lampiran 17

18

39.424.000.000

Hilangnya investasi karena pinjaman bagi nelayan tidak dapat kembali: Pinjaman ke nelayan: Rp 10 juta/nelayan; Jumlah nelayan berhutang: 3.942

56.106.300.000

131.760.000.000

Hilangnya pendapatan usaha karena tidak dibolehkan memperjualbelikan benih lobster (Jumlah Pengumpul Benih Besar NTB: 22 orang; Produksi Benih: 5.497.000 benih/tahun)

112.640.000.000

Hilangnya investasi karena tidak dibolehkan menangkap benih lobster (Investasi per nelayan: Rp 20 juta; Jumlah nelayan benih: 5.632 nelayan)

16.377.223.000

Alokasi Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Budidaya

838.041.600.000

13.518.000.000

Alokasi Dekonsentrasi untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hilangnya keuntungan usaha karena tidak dibolehkan menangkap benih lobster (Jumlah Nelayan: 5.632; Biaya Operasional: Rp 100.000/hari/nelayan; Jumlah hari menangkap: 240 hari; produksi tangkapan: 40 ekor/hari/nelayan; Harga benih: Rp 17.000/ekor

4.282.980.000

13.700.000.000

Program Ditjen KP3K Pembangunan Masyarakat Pesisir di Lombok Barat untuk 100 kelompok (IFAD), Pengembangan Tata Ruang dan Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan.

21.009.000.000

3.060.000.000

Program Balitbang berupa pembelian benih lobster ukuran >50 gram untuk restocking.

Alokasi Tugas Perbantuan (Lombok Barat, Tengah dan Timur)

8.700.000.000

Program Ditjen Perikanan Tangkap berupa pengembangan Perikanan Tangkap (Kapal Ikan 2030GT dan Sarpras Penangkapan Ikan).

Program Ditjen P2HP berupa Pengembangan sapras Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

11.438.640.000

Besaran Biaya

Program Ditjen Budidaya berupa paket pengembangan budidaya untuk 900 Orang/80 kelompok (kebun bibit dan budidaya rumput laut, KJA, PUMM, dan benih bawal bintang, percontohan budidaya udang vaname, Blue Ekonomi-IMTA)

Uraian Biaya

Berkurangnya pendapatan usaha akibat tingginya harga benih lobster. Jumlah unit KJA: 6.449 unit. Sumber: Data Primer diolah (2015)

Budidaya Lobster

Pengumpul Benih Lobster

Nelayan Benih Lobster

B. Pelaku Usaha

Pemerintah Pusat (KKP)

A. Pemerintah

Jenis Pelaku

Lampiran 1. Uraian Biaya Regulasi Opsi I Komoditas Lobster


19


B. Pelaku Usaha Nelayan Benih Lobster Pengumpul Benih Lobster Budidaya Lobster

Pemerintah Daerah


A. Pemerintah

Jenis Pelaku

Alternatif pendapatan budidaya bibit rumput laut: 900 orang; produksi benih 6 ton; harga Rp 2.000 Alternatif pendapatan nelayan Tuna dengan kapal 20 GT: 19 kapal; Keuntungan per tahun: Rp 160.000.000/kapal Pembelian benih lobster ukuran >50 gram untuk restocking.

Meningkatnya potensi ekonomi dan kualitas sumber daya lobster (Asumsi: Estimasi Potensi Lobster: 7.759 ton, dengan JTB 80% maka tersisa di alam 1.551,80 ton, diantaranya induk lobster sebanyak 1.241 ton (setara 2.482.880 ekor) ukuran 500 gram). Satu Induk lobster menghasilkan +500.000 butir, dengan SR 0,001% telur selama 12 – 14 bulan akan menjadi 446.918.400 ekor atau setara dengan 89.383.680 kg lobster ukuran 200 gram. Dengan asumsi bahwa harga lobster perkg adalah USD 30 (USD1=Rp. 13.000)

Uraian Manfaat

Lampiran 2. Uraian Manfaat Regulasi Opsi I Komoditas Lobster

3.060.000.000

3.093.333.333

21.600.000.000

9.683.232.000.000

Besaran Manfaat LAPORAN AKHIR RIA – Seri: PERMENKP NO. 1 Tahun 2015 – BALITBANG-KP, KKP

20


Budidaya Lobster


B. Pelaku Usaha Nelayan Benih Lobster

Pemerintah Daerah


A. Pemerintah

Jenis Pelaku

Biaya investasi menangkap benih lobster (Investasi per nelayan: Rp 20 juta; Jumlah nelayan benih: 5.632 nelayan) Biaya investasi nelayan: Pinjaman ke nelayan: Rp 10 juta/nelayan; Jumlah nelayan berhutang: 3.942 nelayan Menurunnya Pendapatan usaha akibat tingginya harga benih lobster. Jumlah unit KJA: 6.449 unit; Total Biaya Operasional: Rp 57.100.000/ tahun; Total Penerimaan: Rp 48.400.000/tahun Biaya Investasi keramba: 6.449 unit; sebesar Rp 19,030,000/unit

Menurunnya potensi ekonomi dan kualitas sumber daya lobster (Asumsi: Estimasi Potensi Lobster: 7.759 ton, dengan JTB 80% maka tersisa di alam 1.551,80 ton, diantaranya induk lobster sebanyak 1.241 ton (setara 2.482.880 ekor) ukuran 500 gram). Satu Induk lobster menghasilkan +500.000 butir, dengan SR 0,001% telur selama 12 – 14 bulan akan menjadi 446.918.400 ekor atau setara dengan 89.383.680 kg lobster ukuran 200 gram. Dengan asumsi bahwa harga lobster perkg adalah USD 30 (USD1=Rp. 13.000)

Uraian Biaya

Lampiran 3. Uraian Biaya Regulasi Opsi II Komoditas Lobster

49.089.788.000

56.106.300.000

39.424.000.000

112.640.000.000

9.683.232.000.000

Besaran Biaya LAPORAN AKHIR RIA – Seri: PERMENKP NO. 1 Tahun 2015 – BALITBANG-KP, KKP

21



B. Pelaku Usaha Nelayan Benih Lobster


A. Pemerintah

Jenis Pelaku

keuntungan usaha karena dibolehkan menangkap benih lobster (Jumlah Nelayan benih: 5.632 nelayan; Biaya Operasional: Rp 100.000/hari/nelayan; Jumlah hari menangkap: 240 hari; produksi tangkapan: 40 ekor/hari/nelayan; Harga benih: Rp 18.000/ekor Pendapatan usaha karena dibolehkan memperjualbelikan benih lobster (Jumlah Pengumpul Benih Besar NTB: 22 orang; Produksi Benih: 7 juta benih/tahun; Biaya operasional: Rp 3,850,240,000,000/tahun; Pendapatan: Rp 7,700,000,000,000/tahun

Menghemat anggaran pemerintah dalam bentuk programprogram pemberdayaan akibat tidak diberlakukannya regulasi

Uraian Manfaat

Lampiran 4. Uraian Manfaat Regulasi Opsi II Komoditas Lobster

3.849.760.000.000

838.041.600.000

92.085.843.000

Besaran Manfaat LAPORAN AKHIR RIA – Seri: PERMENKP NO. 1 Tahun 2015 – BALITBANG-KP, KKP

22 93.600.000 8.400.000

- Kehilangan mata pencaharian utama

- Pemilik tambak harus menyediakan biaya operasional (uang makan) bagi penjaga tambak

Penurunan kuota pengiriman kepiting melalui cargo

Penurunan kuota pengiriman kepiting melalui bandara

Nelayan

Pembudidaya

Perusahaan Cargo

Perusahaan Penerbangan


1.188.000.000

Pengumpul

9.000.000.000

3.600.000.000

140.000.000

- Resiko Biaya pengiriman lebih mahal melalui boat ke Tawaw - Kehilangan mata pencaharian utama

9.000.000 360.000.000.000

100.000.000

Kerugian/Cost (Rp/Tahun) 15.000.000

200.000.000

- Bertambahnya waktu dan biaya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan Bertambahnya waktu kerja bagi petugas, - Kehilangan pendapatan usaha kepiting

- Bertambahnya waktu kerja bagi petugas,

Indikator

- Resiko Pungli aparat kemanan di luar KKP

PSDKP Pengusaha

Penerima kerugian Pegawai Dinas KP Stasiun Karantina

Lampiran 5. Uraian Biaya Opsi I Para Pelaku Usaha Kepiting

- Sebelumnya biaya ini digantikan oleh hasil penangkapan kepiting di tambak yang mana hasil kepiting lebih besar dibanding hasil di tambak - Sulitnya mencari tenaga kerja di tambak karena pekerja pekerja di tambak merupakan penangkap kepiting di tambak - Keamanan tambak terancam karena maraknya perampokan/pembajakan - Kerugian sosial yang diakibatkan - Karena biaya hidup di Tarakan tinggi,pekerja memilih pulang kampung (Sulawesi) - Sebelum adanya Permen No 1, rata-rata per hari cargo Minimal 5 ton x Rp 4000,- Setelah adanya peraturan mengalami penurunan 50-70% - Sebelum adanya Permen No 1, rata-rata per hari cargo Minimal 5 ton x Rp 10.000, - Setelah permen mengalami penurunan 70%

- Rata-rata 1 orang per hari 20 kg - 1 org pengumpul memiliki langganan 20 orang nelayan - 1 orang per hari 3-4 kg @Rp. 65.000,- x 4 kg

5 x 12 bulan x Rp. 150.000 Kerugian ekonomi akibat penyitaan kepiting - 1 orang pengusaha memiliki pengumpul 10 orang - Oknum aparat di luar KKP mengatasnamakan peraturan memungut biaya untuk meloloskan pengiriman kepiting keluar pulau - Pengiriman ilegal

Biaya dianggarkan dari APBNP 2015

5 x 12 bulan x 5 liter x Rp 10.000 x 5 orang

Keterangan LAPORAN AKHIR RIA – Seri: PERMENKP NO. 1 Tahun 2015 – BALITBANG-KP, KKP

23

Indikator

Meningkatnya sumberdaya kepiting

- Memperoleh kepiting Tarakan sebagai produk ekspor Malaysia Usaha sewa boat untuk pengiriman kepiting ke Tawaw illegal

- Kinerja dinas meningkat - Kinerja dinas meningkat - Kinerja dinas meningkat - Memungut pungli


Sumberdaya dan Lingkungan

Pemilik boat

Dinas KP Kota Tarakan PSDKP Statsiun Karantina Oknum aparat keamanan Juragan/toke di Malaysia

Penerima Manfaat

3.049.366.176,54

140.000.000

150.000.000.000

60.000.000 36.000.000 36.000.000 200.000.000

Manfaat/Benefit (Rp/Tahun)

Lampiran 6. Uraian Manfaat Opsi I Para Pelaku Usaha Kepiting

Asumsi: Nilai manfaat fungsi ekosistem mangrove sebagai penyedia kepiting: Rp. 2.972.091,79/hektar/ tahun; luasan mangrove Tarakan: 1.026 Ha

- Usaha ini dilakukan secara illegal (tidak memimiliki ijin boat, surat asal barang, dan ijin imigrasi)

5 ton x 5 bulan x Rp. 200.000

12 bulan x Rp. 5.000.000 12 bulan x Rp. 3.000.000 12 bulan x Rp. 3.000.000 20 kapal x Rp. 10.000.000


24

- Menurunnya sumberdaya kepiting


Sumberdaya dan Lingkungan

Pemilik boat

- Kinerja dinas tidak terdapat peningkatan - Kinerja dinas tidak terdapat peningkatan - Kinerja dinas tidak terdapat peningkatan - Memungut pungli

Dinas KP Kota Tarakan PSDKP Statsiun Karantina Oknum aparat keamanan di lur KKP Juragan/toke di Malaysia

- Memperoleh kepiting Tarakan sebagai produk ekspor Malaysia - Usaha sewa boat untuk pengiriman kepiting ke Tawaw illegal

Indikator

Penerima Kerugian

3.049.366.176,54

140.000.000

150.000.000.000

Biaya/Kerugian (Rp/Tahun) 60.000.000 36.000.000 36.000.000 200.000.000

Lampiran 7. Uraian Biaya Opsi II Para Pelaku Usaha Kepiting

Asumsi: Nilai manfaat fungsi ekosistem mangrove sebagai penyedia kepiting: Rp. 2.972.091,79/hektar/ tahun; luasan mangrove Tarakan: 1.026 Ha

- Usaha ini dilakukan secara illegal (tidak memimiliki ijin boat, surat asal barang, dan ijin imigrasi)

5 ton x 5 bulan x Rp. 200.000

12 bulan x Rp. 5.000.000 12 bulan x Rp. 3.000.000 12 bulan x Rp. 3.000.000 20 kapal x Rp. 10.000.000


- Resiko Pungli aparat kemanan di luar KKP kecil

- Tidak adanya resiko biaya pengiriman lebih mahal melalui boat ke Tawaw - Terjaganyamata pencaharian utama

- Terjaganyamata pencaharian utama

Pengumpul

Nelayan

- Berkurangnya waktu kerja bagi petugas, - Berkurangnya waktu dan biaya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan Berkurangnyawaktu kerja bagi petugas, - Terjaganya pendapatan usaha kepiting

Indikator

PSDKP Pengusaha

Stasiun Karantina

Penerima Manfaat Pegawai Dinas KP

25 93.600.000

1.188.000.000

140.000.000

200.000.000

9.000.000 360.000.000.000

100.000.000

Manfaat/Benefit (Rp/ Tahun) 15.000.000

Lampiran 8. Uraian Manfaat Opsi II Para Pelaku Usaha Kepiting

- 1 org pengumpul memiliki langganan 20 orang nelayan - 1 orang per hari 3-4 kg @Rp. 65.000,- x 4 kg

- Rata-rata 1 orang per hari 20 kg

- Oknum Aparat di luar KKP mengatasnamakan peraturan memungut biaya untuk meloloskan pengiriman kepiting keluar pulau - Pengiriman ilegal

5 x 12 bulan x Rp. 150.000 Kerugian ekonomi akibat penyitaan kepiting - 1 orang pengusaha memiliki pengumpul 10 orang

Biaya dianggarkan dari APBNP 2015

5 x 12 bulan x 5 liter x Rp 10.000 x 5 orang


26

Terjaganya kuota pengiriman kepiting melalui bandara

Perusahaan Penerbangan


Terjaganya kuota pengiriman kepiting melalui cargo

- Pemilik tambak tidak harus menyediakan biaya operasional (uang makan) bagi penjaga tambak

Indikator

Perusahaan Cargo

Penerima Manfaat Pembudidaya

Lanjutan Lampiran 8

9.000.000.000

3.600.000.000

Manfaat/Benefit (Rp/ Tahun) 8.400.000

- Setelah adanya peraturan mengalami penurunan 50-70% - Sebelum adanya Permen No 1, ratarata per hari cargo Minimal 5 ton x Rp 10.000, - Setelah permen mengalami penurunan 70%

- Sebelumnya biaya ini digantikan oleh hasil penangkapan kepiting di tambak yang mana hasil kepiting lebih besar dibanding hasil di tambak - Sulitnya mencari tenaga kerja di tambak karena pekerja pekerja di tambak merupakan penangkap kepiting di tambak - Keamanan tambak terancam karena maraknya perampokan/pembajakan - Kerugian sosial yang diakibatkan - Karena biaya hidup di Tarakan tinggi,pekerja memilih pulang kampung (Sulawesi) - Sebelum adanya Permen No 1, rata-rata per hari cargo Minimal 5 ton x Rp 4000,-


LAPORAN AKHIR RIA Seri: PERMENKP NO. 1 Tahun 2015 BALITBANG-KP, KKP

Recommend Documents