KODE JUDUL: L.9.01.03
LAPORAN AKHIR INSENTIF PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA
MODEL KURIKULUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS EKONOMI PRODUKTIF KEMENTERIAN: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENELITI/PEREKAYASA: 1. Maria Chatarina Adharti Sri Sursiyamtini 2. Suci Paresti 3. Budi Santosa 4. Maria Listiyanti 5. Sapto aji Wirantho
1
Halaman Pengesahan
Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan yang berjudul “Model Kurikulum Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Ekonomi Produktif”, dengan tim peneliti: 1. Maria Chatarina Adharti Sri Sursiyamtini, perekayasa pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan 2. Maria Listyanti, peneliti pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan 3. Suci Paresti, perekayasa pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan 4. Budi Santosa, perekayasa pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan 5. Sapto Aji Wirantho, peneliti pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan telah menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan program insentif peningkatan kemampuan peneliti dan perekayasa Kemristek tahun 2012.
Jakarta 8 Oktober 2012 Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Dra. Diah Harianti, M.Psi NIP: 19550416 198303 2 001
2
EXECUTIVE SUMMARY
Program pembangunan akan tercapai tujuannya jika pemerintah tidak meninggalkan partisipasi masyarakat. Untuk itu diperlukan masyarakat yang cerdas dan kritis dalam menanggapi program pembangunan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Kebijakan pemerintah yang meluncurkan program modernisasi perikanan belum menyentuh secara merata di desa-desa pesisir pantai. Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi masyarakat agar potensi dan kapasitas masyarakat pesisir meningkat sesuai dengan kebutuhan di
lapangan.
Partisipasi
masyarakat
berarti
masyarakat
ikut
serta
dalam
merumuskan kebijakan. Dalam implementasi partisipasi masyarakat, idealnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Permasalahan penelitian ini adalah apakah program pengentasan kemiskinan sudah mendorong patisipasi masyarakat pesisir dan bagaimana model kurikulum pemberdayaan masyarakat yang dapat mendorong partisipasi masyarakat pesisir dalam memperkuat kapasitas ekonomi produktif Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan model kurikulum pemberdayaan masyarakat yang mendorong partisipasi masyarakat pesisir agar mempunyai kapasitas untuk meningkatkan ekonomi produktif. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 8 langkah kegiatan, mulai dari penyusunan desain, Iidentifikasi dan analisis kebutuhan lapangan, kajian konsep, penyusunan naskah model, ujicoba model, monitoring dan supervisi klinis pelaksanaan model, review dan finalisasi model, penyusunan laporan. Sampai saat ini, baru bisa diselesaikan 5 langkah. Tersisa 3 langkah yang direncanakan akan dilaksanakan pada akhir bulan September sampai dengan awal Oktober. Hambatan dalam pelaksanaan antara lain adalah kesulitan dalam pengaturan waktu antara peneliti, nara sumber dan praktisi sehingga hasil target kinerja kurang maksimal serta keterlambatan pencairan dana yang diterima oleh tim menyebabkan jadwal yang sudah disusun menjadi bergeser sehingga memerlukan waktu untuk menyesuaikan dengan jadwal kegiatan lembaga. Perencanaan anggaran telah dibuat untuk mengalokasikan dana sejumlah 250 juta setelah dipotong pajak 12 % ke dalam 8 langkah kegiatan untuk jangka waktu 8 3
bulan dengan membuat RAB pada awal kegiatan. Pengelolaan anggaran dilakukan melalui tahapan pencairan dana yang terbagi dalam 3 termin dan melalui kewajiban perpajakan. Hambatan dalam pengelolaan administrasi manajerial yaitu Pencairan dana termin kedua yang baru bisa diterima pada akhir Agustus membuat pelaksanaan kegiatan tersendat dan tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana berdampak pada keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang salah satunya menekankan pada hikmah pembelajaran atas kasus-kasus atau pengalaman praktis nyata dialami individu dan lembaga dalam praktik dan penyelenggaraan program pendidikan. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan potensi pengembangan ke depan, Model Kurikulum Pemberdayaan Masyarakat
pesisir
Berbasis
Ekonomi
Produktif
bisa
disosialisasikan,
diimplementasikan dan dikembangkan ke dalam silabus, RPP dan bahan ajar. Hasil dari kegiatan yang berupa panduan dan model kurikulum pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi kreatif diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum pemberdayaan masyarakat terutama untuk daerah pesisir. Pemanfaataannya dilakukan melalui lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat. Model kurikulum ini diharapkan dapat diimplementasikan di masyarakat sasaran melalui strategi pemberdayaan sesuai dengan bidang sasaran yang terdapat dalam model. Dengan demikian, masyarakat pesisir sebagai masyarakat sasaran dari model
ini
diharapkan
meningkat
kapasitasnya
melalui
kegiatan-kegiatan
keterampilan ekonomi produktif.
4
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ………………………………………………………
1
B. Pokok Permasalahan ………………………………………………
6
C. Maksud dan Tujuan Kegiatan ……………………………………
7
D. Metodologi Pelaksanaan ………………………………………….
7
1. Lokus Kegiatan 2. Fokus Kegiatan 3. Ruang Lingkup 4. Bentuk Kegiatan PELAKSANAAN KEGIATAN ……………………………….
9
A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ……………………………………
9
1. Perkembangan Kegiatan ………………………………………
9
2. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Kegiatan ……………...
11
B. Pengelolaan Administrasi Manajerial ……………………………..
12
1. Perencanaan Anggaran …………………………………………..
12
2. Mekanisme Pengelolaan Anggaran …………………………….
12
3. Rancangan dan Perkembangan Pengelolaan Aset ………….
13
4. Kendala dan Hambatan Pengelolaan Administrasi Manajerial .
13
BAB III METODE PENCAPAIAN TARGET KINERJA …………………
14
A. Metode Pencapaian Target Kinerja ………………………………….
14
1. Kerangka-Rancangan Metode Penelitian ……………………….
15
2. Indikator Keberhasilan Pencapaian ………………………………...
16
BAB II
3. Perkembangan dan Hasil Pelaksanaan Penelitian ……………… 16 B. Potensi Pengembangan Ke Depan ……………………………………. 17 1. Kerangka Pengembangan Ke Depan ……………………………… 17 5
2. Strategi Pengembangan Ke Depan …………………………….
17
BAB IV SINERGI PELAKSANAAN KEGIATAN ………………………
18
A. Sinergi Koordinasi Kelembagaan-Program ………………………
18
1. Kerangka Sinergi Koordinasi ……………………………………
18
2. Indikator Keberhasilan Sinergi Koordinasi ……………………
18
3. Perkembangan Sinergi Koordinasi ……………………………..
19
B. Kerangka Pemanfaatan Hasil Litbangyasa ……………… ………
20
1. Kerangka dan Strategi Pemanfaatan …………………………..
20
2. Indikator Keberhasilan Pemanfaatan ………………………….
21
3. Perkembangan Pemanfaatan ……………………………………
22
BAB V PENUTUP ………………………………………………………………..
23
A. Kesimpulan ……………………………………………………………..
23
1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 2. Metode Pencapaian Target KInerja 3. Potensi Pengembangan Ke Depan 4. Sinergi Koordinasi Kelembagaan-Program 5. Kerangka Pemanfaatan Hasil Litbangyasa B. Saran …………………………………………………………………….
23
1. Keberlanjutan Pemanfaatan Hasil Kegiatan 2 Keberlanjutan Dukungan Program Ristek
6
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kebijakan kelautan Indonesia yang dirumuskan oleh pemerintah dewasa ini pada kenyataannya belum menyentuh pada pemberdayaan ekonomi kelautan dan kesejahteraan nelayan. Selama ini prioritas pemerintah lebih pada kegiatan industri perkotaan dan cenderung meminggirkan kebijakan perekonomian kelautan. Sungguh ini suatu hal yang ironis, negara yang 2/3 adalah berupa lautan tetapi kebijakan ekonominya bertumpu pada perekonomian daratan. Kehidupan pesisir Indonesia seharusnya menjadikan para nelayan sebagai orang yang
kaya
karena
kenyataannya,
kekayaan
nelayan
laut
Indonesia
Indonesia
masih
yang
berada
melimpah.
dalam
Namun
keadaan
yang
memprihatinkan bahkan banyak yang termasuk masyarakat di bawah garis kemiskinan. Hal ini bisa dilihat pada masa di saat nelayan tidak melaut karena musim hujan atau faktor alam yang tidak memungkinkan mereka melaut, sementara kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi maka terjeratlah mereka untuk berhutang. Untuk itu, perlu dikembangkan pemberdayaan masyarakat agar mempunyai kapasitas yang kuat terhadap kerentanan ekonomi. Pengembangan atau Pemberdayaan memiliki makna yang luas, ini disebabkan paradigma yang dipakai. Paradigma ini juga erat hubungannya dengan pola kesadaran yang dibangun oleh pendesain sebuah program pemberdayaan. Untuk itulah pada dasarnya membangun kesadaran kritis sangat dibutuhkan, karena seringkali pengembangan menafikan humanisme dan yang terjadi malah proses dehumanisasi. Paulo Freire membagi pandangan kesadaran manusia dalam beberapa kategori. Pandangan ini berimplikasi pada pendekatan pemberdayaan dan hasilnya. Gagasan ini berangkat dari suatu analisis bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, membuat masyarakat mengalami proses “dehumanisasi”. Pendidikan, sebagai bagian dari sistim masyarakat justru menjadi pelanggeng proses dehumanisasi tersebut. Secara lebih rinci Freire menjelaskan proses dehunismisasi tersebut dengan menganalisis tentang kesadaran atau pandangan 1
hidup masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Freire menggolongkan kesadaran manusia menjadi: kesadaran magis (magical consciousness), kesadaran naïf (naival consciousness) dan kesadaran kritis (critical consciousness) (Smith. 1976:hal?) Sebagaimana tujuannya, pemberdayaan masyarakat perlu didesain dengan pendekatan konsultatif dengan masyarakat oleh perancang program tersebut, bisa saja oleh pemerintah maupun penggiat pemberdayaan lainnya. Pendekatan ini diasumsikan bahwa pemberdayaan masyarakat diawali dengan membangun dari yang mereka miliki dan butuhkan serta kemampuan mereka dalam menjangkau perubahan untuk pemberdayaan tersebut. Inilah yang disebut dengan partisipasi. Arti kata partisipasi masyarakat seringkali diberikan pada pengertian keterlibatan atau peran serta masyarakat. Atau, partisipasi dalam pengertian ini dapat juga berarti mengambil bagian atau peran dalam pendidikan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilnya. Dalam realitasnya itu, pengertian partisipasi sepertinya masih terbatas pada keikutsertaan masyarakat dalam implementasi atau penerapan berbagai program yang dicanangkan pemerintah. Itu artinya, bahwa partisipasi dalam pengertian ini lebih dipahami sebagai upaya mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau negara. Partisipasi dalam pengertian yang lebih ideal berarti masyarakat ikut serta dalam merumuskan kebijakan. Dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu: (1) adanya kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Selama ini, Kemauan dan kemampuan berpartisipasi lebih berasal dari masyarakat yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai
badan
dunia
dan
lembaga
swadaya
masyarakat,
sedangkan 2
kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan, yang dimaksud ini adalah pihak pemerintah. Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari pihak luar yang dalam hal ini masyarakat, sungguhpun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi. Tingkat partisipasi dalam beberapa level, mulai dari yang terendah: (Chambers. thn:hal) 1. Partisipasi
dengan
mobilisasi,
yakni
suatu
partisipasi
semu
karena
keterlibatan masyarakat digerakkan oleh sebuah instruksi, dan bukan menjadi kesadaran atau kebutuhan. 2. Partisipasi karena menerima manfaat, yakni masyarakat berpartisipasi karena ada suatu yang mereka dapatkan dari proses ini. 3. Partisipasi program yang dilaksanakan fihak lain, yakni pada dasarnya masyarakat tidak terlibat merancang dan melakukan perencanaan terhadap kegiatan, namun melakukan kegiatan fihak lain. 4. Partisipasi konsultatif, yakni biasanya dilakukan antara pemrakarsa dan pelaksana 5. Partisipasi pemberdayaan atau pengalihan kemampuan. Ini dikembangkan dengan asumsi bahwa selama ini masyarakat tidak dilibatkan karena anggapan bahwa mereka memiliki kemampuan yang belum memadai sehingga membutuhkan pendampingan hingga mereka mandiri untuk menyusun rencana mereka sendiri. Fihak luar merupakan fasilitator yang melakukan transformasi pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat. 6. Partisipasi dengan cara menganalisis, merencanakan, melakukan dan mengevaluasi kegiatan bersama. Ini merupakan partisipasi tertinggi dari sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuannya. Tidak ada program pemberdayaan yang berkelanjutan tanpa partisipasi berarti dari masyarakat itu sendiri. Pihak luar hanya berfungsi sebagai katalisator dan
3
fasilitator. Dengan demikian masyarakat yang akan mengambil keputusan dan risiko dari kegiatan yang mereka rancang. Program yang tidak berkesinambungan seringkali diakibatkan oleh rendahnya partisipasi ini, karena masyarakat tidak merasa memiliki kegiatan yang dilakukannya, dan lepas tanggung-jawab. Program demikian biasanya tidak didasari pada kajian kebutuhan dan potensi masyarakat bersama masyarakat sendiri. Pengembangan masyarakat harus diterjemahkan dalam kegiatan operasional yang mengarah pada pemberdayaan mereka. Pendekatan kelompok harus memberikan arti lebih daripada pendekatan individual. Strategi ini merupakan pembentukan ikatan sosial baik yang disebabkan adanya pembangunan atau pergaulan internasional (globalisasi). Pemberdayaan masyarakat
ditandai
dengan semakin terartikulasikannya kepentingan dan kebutuhan mereka, dan masuknya mereka ke dalam sistem yang lebih besar untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga diarahkan pada penyiapan mereka menghadapi pasar dan dunia persaingan. Masyarakat pesisir sebagai masyarakat miskin memiliki persoalan yang kompleks. Pertama, faktor miskin secara ekonomi, terpinggir secara sosial, dan terlupakan secara fungsi dan martabat. Selanjutnya, faktor pendidikan dimana tingkat pendidikan masyarakat wilayah pesisir ini sebagian besar adalah SD. Pendidikan menjadi penting karena dengan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kapasitas pribadi maupun kelompok. Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Upaya dalam peningkatan pendidikan ini salah satunya dengan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan
bahan
pelajaran
serta
cara
yang
digunakan
sebagai
pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum operasional biasanya disusun dan dilaksanakan oleh masingmasing satuan pendidikan, sehingga pengembangannya harus berdasarkan 4
satuan pendidikan, potensi daerah, maupun karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Oleh karena itu model kurikulum untuk masyarakat pesisir hendaknya dikembangkan dengan berpijak pada kebutuhan nyata di masyarakat, berdasar kebutuhan, kapasitas dan dinamika lokal dalam rangka pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Model kurikulum ini nantinya menekankan pada penguatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran. Untuk mewujudkan harapan tersebut perlu didukung pemberdayaan masyarakat yang merupakan sebuah gerakan radikal, karena di dalamnya menyangkut perubahan pola kekuasaan dan mengujicoba status-quo. Di dalamnya juga menuntut perubahan perilaku baik bagi masyarakat sendiri ataupun para fasilitatornya.
Pengembangan masyarakat
dengan
tujuan pemberdayaan,
dengan demikian memiliki sejarah dan jalan panjang. Untuk itu pengembangan masyarakat
harus
memiliki
persiapan
strategi
yang
mantap
dan
berkesinambungan, agar masyarakat siap memasuki era dimana mereka menentukan dan mendifinisikan dirinya sendiri. Program
pengembangan
masyarakat
dan
partisipasi,
dengan
demikian
membutuhkan lingkungan yang kondusif. Keterbukaan dan transparansi dalam manajemen adalah salah satu prasyarat tumbuhnya partisipasi. Ini menjadi ajang subur di era desentralisasi, yang diharapkan mampu mendekatkan jarak antara pengambil keputusan dan masyarakatnya, agar pembangunan semakin memberi perubahan positif pada masyarakat. Untuk itu pula, perubahan sistem, prosedur dan manajemen pengambilan keputusan di tingkat pemerintah (utamanya yang langsung terlibat dalam program) menjadi pupuk organik yang akan melembaga dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat harus diterjemahkan dalam kegiatan operasional yang mengarah pada pemberdayaan mereka. Pendekatan kelompok harus memberikan arti lebih daripada pendekatan individual. Strategi ini merupakan pembentukan ikatan sosial yang baik dalam membangun kepercayaan diri masyarakat dalam menghadapi perubahan, baik yang disebabkan adanya pembangunan
atau
pergaulan
internasional
(globalisasi).
Pemberdayaan
masyarakat ditandai dengan semakin terartikulasikannya kepentingan dan kebutuhan mereka, dan masuknya mereka ke dalam sistem yang lebih besar 5
untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga diarahkan pada penyiapan mereka menghadapi pasar dan dunia
persaingan.
pengembangan
Secara
kurikulum
filosofis, yang
dengan
berisi
adanya
strategi
dan
penguatan
dan
program-program
pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat membantu dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir dan juga mendorong terwujudnya masyarakat yang gemar belajar (learning society) dengan mengedepankan filosofis belajar sepanjang hayat (lifelong learning). Sehubungan dengan kecenderungan perkembangan ekonomi dan sosial budaya berlangsung sekarang, yang sangat diwarnai oleh perkembangan ekonomi pasar dan ketergantungan sosial-ekonomi sangat tinggi terhadap globalisasi dan perkembangan sosial-ekonomi dari luar, maka diperlukan karakter ekonomi yang berproduktif. Karakter produktif adalah karakter berorientasi pada upaya menghasilkan sesuatu untuk memuaskan atau memberikan kontribusi pada orang lain atau lingkungan sekitar. Karakter demikian didorong bukan hanya oleh sifat altruistik, tetapi juga aktualisasi pengembangan diri, atau berorientasi pada nilai kemanusiaan atau sosial universal. Dengan memberi hasil pada pada lingkungan sekitar, sesorang atau kelompok memiliki karakter ini merasa lebih berarti secara sosial karena apa yang dilakukan dihargai sosial dan memberi manfaat bagi orang lain atau lingkungan sosial dan publik sekitar. Karakter produktif ini penting dijadikan dasar bagi pemberdayaan masyarakat untuk pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan non-formal dan pengorganisasian sosial. Melalui pengembangan kurikulum pendidikan nonformal, pemberdayaan dilakukan sebagai bentuk aktualisasi dan pengembangan diri warga masyarakat. Hal ini diartikulasikan dalam berbagai bentuk strategi dan kegiatan pengembangan pengetahuan, ketrampilan dan pembelajaran di berbagai sektor, ekonomi, sosial, politIk, lingkungan hidup, teknologi dan kebudayaan.
B. Pokok Permasalahan Pokok Permasalahan yang akan dijadikan dasar untuk penelitian ini adalah:
6
Apakah program-program pengentasan kemiskinan untuk masyarakat pesisir sudah mendorong partisipasi masyarakat?
Bagaimana model kurikulum pemberdayaan masyarakat pesisir yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memperkuat kapasitas ekonomi produktif?
C. Maksud dan Tujuan Kegiatan Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kurikulum pemberdayaan masyarakat
pesisir
yang
mendorong
partisipasi
masyarakat
sehingga
mempunyai kapasitas untuk meningkatkan ekonomi produktif. D. Metodologi Pelaksanaan 1. Lokus Kegiatan Kabupaten Cirebon-Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Jeneponto-Provinsi Sulawesi Selatan 2. Fokus Kegiatan Rancangan pemberdayaan masyarakat membuka akses pada berbagai fasilitas sosial pendidikan dan kesehatan 3. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan ini dibatasi pada pengembangan model kurikulum masyarakat pesisir dengan usia produktif (15 - 50 tahun). Model kurikulum yang dimaksud meliputi program-program, perencanaan dan penerapan pembelajaran untuk mendukung peningkatan kapasitas dan keterampilan atau kecakapan dalam konteks kehidupan masyarakat pesisir 4. Bentuk Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk studi dan workshop meliputi pengkajian konsep/pustaka, ekspose/pemaparan, diskusi fokus, pengumpulan data lapangan, kerja individu, dan kerja kelompok, serta praktik langsung pengembangan kurikulum, penilaian dan pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk: 7
Metode wawancara mendalam (indept-interview), Wawancara mendalam dilakukan terhadap responden kunci menjadi sasaran penerima program, terutama dari kalangan peserta didik.
Diskusi kelompok terfokus (FGD), dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, dari praktisi pendidikan, nara sumber, dan peserta didik dalam diskusi bersama
pengumpulan pendapat melalui instrumen daftar pertanyaan atau kuesioner, dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada warga belajar dari berbagai komunitas dan juga dengan memperhatikan dari latar belakang sosial-ekonominya.
8
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 1. Perkembangan Kegiatan Perkembangan kegiatan penelitian dan pengembangan model kurikulum pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi produktif pertengahan bulan September sudah mencapai 80%,
hingga
dengan rincian
sebagai berikut: a)
Penyusunan Desain Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 Maret 2012, diselenggarakan di kantor Pusat Kurikulum dan Perbukuan yang diikuti oleh Tim peneliti dan perekayasa yaitu Maria Chatarina, Budi Santosa, Maria Listiyanti, Suci Paresti, Sapto Aji Wirantho, serta peserta dari luar tim yaitu: Puji Raharjo, Apriyanti Wulandari, Sriningsih, Yudhi Rahmanto. Kegiatan ini menghasilkan: Desain Model dan Instrumen Identifikasi dan Analisis Kebutuhan
b)
Identifikasi dan analisis kebutuhan lapangan Kegiatan Identifikasi dan Analisis Kebutuhan dilaksanakan pada tanggal 2 – 6 Mei 2012 di dua daerah yaitu kabupaten Jeneponto – Provinsi Sulawesi Selatan dan tanggal 4 – 7 Mei di Kabupaten Cirebon – Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari Pusat dan daerah, dengan rincian sebagai berikut:
Kabupaten Jeneponto - Sulawesi Selatan: Sapto Aji Wirantho, Budi Santosa, dan Nila Wardani (LSM Malang), Orang daerah: 11 orang (1 orang dinas, 2 orang PKBM, 1 orang LSM, 1 juragan, 1 orang kepala desa, 3 nelayan, 2 petani rumput laut;
Kabupaten Cirebon – Propinsi Jawa Barat: Maria Chatarina, Maria Listiyanti, Suci Paresti; Orang Daerah: 11 org (2 orang dinas, 3 orang nelayan, 1 Kyai, 1 dosen, 1 pemuka masyarakat, 1 pengamat, 1 ketua komunitas, 1 juragan ).
9
Kegiatan
identifikasi
dan
analisis
kebutuhan
ini
menghasilkan
identifikasi permasalahan masyarakat pesisir dan naskah analisis kebutuhan masyarakat pesisir dalam usaha meningkatkan kapasitas ekonomi produktif . c)
Kajian Konsep Kajian konsep ini dilaksanakan: tanggal 11 - 13 Mei 2012, yang diselenggarakan di Cisarua Bogor dengan melibatkan peserta: Tim peneliti dan perekayasa yaitu Maria Chatarina, Maria Listiyanti, Suci Paresti, Sapto Aji Wirantho; reviewer naskah dari pakar dan praktisi pendidikan yaitu Ade Makmur dari UNPAD, Agus Mulyana dari UPI, Puji Raharjo dari SMA 96 Jakarta, dan Apriyanti Wulandari (peneliti Puskurbuk). Kegiatan ini menghasilkan: Naskah Kajian Konsep
d)
Penyusunan naskah model Kegiatan ini merupakan langkah penyusunan panduan dan kurikulum
pemberdayaan
masyarakat
pesisir
berbasis
model ekonomi
produktif, yang disusun berdasarkan hasil needs analisis dan lokakarya kajian
konsep.
Model
kurikulum
ini diharapkan
akan mampu
mendorong partisipasi masyarakat sehingga dapat mengembangkan ekonomi produktif masyarakat pesisir. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal diselenggarakan
di
Cisarua
Bogor
17 - 20 Mei 2012, yang
dihadiri
Tim
peneliti
dan
perekayasa, yaitu Maria Chatarina, Budi Santosa, Maria Listiyanti, Suci Paresti, dan Sapto Aji Wirantho. Hasil yang didapat adalah Draf Panduan dan Model Kurikulum Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Ekonomi Produktif. e)
Uji coba model kurikulum pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi produktif. Uji coba model kurikulum merupakan
langkah untuk mengetahui
apakah model kurikulum yang sudah dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat dan bisa dilaksanakan.
10
Kegiatan
ini
dilakukan
dalam
bentuk
diskusi
fokus
untuk
mengharmonisasi naskah model kurikulum sesuai kondisi dan kebutuhan serta dipraktikkan dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian selama rentang waktu tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan di 2
(dua) daerah yaitu di kabupaten
Cirebon pada tanggal 31 Agustus s.d 2 September 2012, dan di kabupaten Jeneponto-Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal15 s.d 17 September 2012 yang diikuti oleh peserta dari Pusat dan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
Kabupaten Jeneponto - Sulawesi Selatan. Tim Peneliti Pusat: Maria Chatarina dan Maria Listiyanti. Peserta daerah: 15 Orang (3 orang dinas, 2 orang tutor PKBM, 2 orang LSM, 4 nelayan, 2 akademisi, 2 pemerhati pendidikan)
Kabupaten Cirebon – Propinsi Jawa Barat. Tim Peneliti Pusat: Sapto Aji Wirantho, Budi Santosa, Maria Chatarina, dan Suci Paresti Peserta Daerah: Orang Daerah: 15 Orang (3 orang dinas, 2 orang tutor PKBM, 2 orang LSM, 4 nelayan, 2 akademisi, 2 pemerhati pendidikan)
f. Monitoring dan supervisi klinis pelaksanaan model Langkah ini belum dilaksanakan, direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 29 September s.d 2 Oktober 2012 di kabupaten Cirebon dan kabupaten Jeneponto. g. Review dan Finalisasi Model. Langkah ini belum dilaksanakan. h. Penyusunan Laporan Langkah ini belum dilaksanakan, menunggu semua tahapan selesai.
2. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:
11
Waktu yang terbatas sehingga tidak semua data/informasi dapat diperoleh secara lengkap.
Kemampuan berbahasa Indonesia yang rendah dari responden menimbulkan
kesalahan
persepsi.
Untuk
memahami
informasi
diperlukan waktu diskusi lebih lama.
Pengaturan jadwal kegiatan model antara tim peneliti dengan nara sumber dan praktisi kurang tepat waktunya sehingga hasil hasil target kinerja kurang maksimal dan perlu penyempurnaan hasil kinerja agar kualitasnya lebih baik.
Keterlambatan pencairan dana yang diterima oleh tim menyebabkan jadwal yang sudah disusun menjadi bergeser sehingga memerlukan waktu untuk menyesesuaikan dengan jadwal kegiatan lembaga terkait.
B. Pengelolaan Administrasi Manajerial 1. Perencanaan Anggaran Dari sejumlah dana yang akan diterima (250 juta), peneliti telah merencanakan
pembagian
anggaran
dalam
8
langkah
kegiatan
sebagaimana ada di dalam RAB yang sudah disampaikan di awal, dengan perincian sebagai berikut:
Penyusunan Desain:
Rp16.107.000
Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Lapangan
Rp44.432.000
Kajian Konsep
Rp28.340.000
Penyusunan Naskah Model
Rp28.000.000
Ujicoba Model
Rp49.160.000
Monitoring dan Supervisi Klinis
Rp55.500.000
Review Model
Rp20.940.000
Penyusunan Laporan
Rp7.521.000
2. Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pengelolaan anggaran dilakukan melalui: a. Tahapan pencairan dana yang terbagi dalam 3 tahap, yaitu: 12
Tahap 1, pencairan dana sebesar Rp75.000.000 (30%) dengan pajak Rp8.181.818. Dengan demikian dana yang diterima sebesar Rp66.818.182 dan dialokasikan untuk langkah kegiatan penyusunan desain, identifikasi dan anailisis kebutuhan lapangan dan kajian konsep
Tahap 2, pencairan dana sebesar Rp125.000.000 (50%) dengan pajak Rp13.636.364 sehingga dana yang diterima oleh tim sebesar Rp111.363.636.
Dana
ini
telah
dialokasikan
untuk
kegiatan
penyusunan naskah model dan ujicoba model. Dana tahap 2 jika mencukupi akan dialokasikan
untuk kegiatan monitoring dan
supervisi klinis.
Tahap 3, rencana pencairan dana sebesar Rp50.000.000 (20%) dipotong pajak sebesar Rp5.454.545. jadi dana yang diterima oleh tim Rp44.545.455. Rencana pengalokasian dana ini untuk langkah review model dan penyusunan laporan.
b. Kewajiban perpajakan Dalam pengelolaan anggaran dana hibah, tim wajib membayar pajak yang langsung dipotong oleh KPPN sebesar 12% dari Rp250.000.000. Selain itu, kewajiban tim membayar pajak yang langsung disetor oleh bendahara kepada kantor pajak, yaitu honor nara sumber, penyusunan naskah dan konsumsi. 3. Rancangan dan Perkembangan Pengelolaan Aset Tidak ada 4. Kendala dan Hambatan Pengelolaan Administrasi Manajerial
Pencairan dana termin kedua yang baru bisa diterima pada akhir Agustus membuat pelaksanaan kegiatan tersendat dan tidak dapat mencapai hasil yang maksimal.
Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana berdampak pada keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan. 13
BAB III METODE PENCAPAIAN TARGET KINERJA
A. Metode Pencapaian Target Kinerja 1.
Kerangka Rancangan Metode Penelitian a) Penyusunan Desain, kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan rangkaian pemikiran sebagai panduan kegiatan, yang dilakukan dengan cara presentasi gambaran umum dari kegiatan model kurikulum
pemberdayaan
masyarakat
pesisir
berbasis
ekonomi
produktif, melakukan diskusi fokus dan kerja kelompok untuk menyusun desain. b) Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Lapangan dimaksudkan untuk menemukan permasalahan masyarakat pesisir dan kebutuhan yang diperlukan. Metode-proses pencapaian target kinerja dilakukan melalui diskusi fokus dengan tokoh masyarakat setempat, juragan, akademisi, LSM, PKBM, dan dinas pendidikan; wawancara dengan nelayan setempat; dan observasi kondisi lingkungan masyarakat pesisir. c) Kajian
Konsep
dimaksudkan
untuk
mengkaji
dokumen-
dokumen/konsep pemberdayaan masyarakat dan kebijakan pendidikan non formal yang sesuai kebutuhan daerah, karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. Metode-proses pencapaian target kinerja dilakukan melalui presentasi dari narasumber dari pakar tentang (a) Konsep pemberdayaan masyarakat pesisir ditinjau dari perspeksif sosial, budaya, dan ekonomi dan dampaknya; dan (b) Konsep model kurikulum pendidikan pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis produktif ditinjau dari prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum d) Penyusunan Naskah Model Kurikulum (draft), dimaksudkan untuk menyusun
model
kurikulum
yang
sesuai
dengan
kebutuhan
masyarakat pesisir agar dapat meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dan ekonomi produktif. Metode-proses pencapaian target kinerja dilakukan dengan menelaah hasil identifikasi permasalahan dan 14
naskah analisis kebutuhan masyarakat pesisir, dan naskah kajian konsep dengan didukung studi dokumentasi lainnya, kemudian merumuskan kerangka naskah model kurikulum melalui diskusi fokus, dilanjutkan dengan mengembangkan kerangka tersebut menjadi naskah model kurikulum melalui kerja kelompok. e) Uji coba Model dimaksudkan untuk memperoleh masukan untuk panduan dan model kurikulum yang telah dihasilkan dari aspek; keterbacaan, kelayakan, kesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan pengguna serta keterlaksanaan. Metode-proses pencapaian target kinerja dilakukan melalui diskusi fokus dengan dinas pendidikan setempat, akademisi, LSM, PKBM, pemerhati pendidikan dan nelayan yang peduli pada program pendidikan.
2.
Indikator Keberhasilan Pencapaian a) Indikator keberhasilan dari langkah Penyusunan Desain adalah tersusunnya Desain Model dan Instrumen Identifikasi dan Analisis Kebutuhan b) Indikator keberhasilan dari langkah Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Lapangan adalah tersusunnya data identifikasi permasalahan dan naskah analisis kebutuhan c) Indikator
keberhasilan
dari
langkah
Kajian
Konsep
adalah
dihasilkannya Naskah Kajian Konsep d) Indikator keberhasilan dari langkah Penyusunan Naskah Model adalah dihasilkannya Draf Panduan dan Model Kurikulum. e) Indikator keberhasilan dari langkah ujicoba Model adalah diperolehnya masukan tentang Model Kurikulum Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Ekonomi Produktif yang telah dihasilkan, yang meliputi aspek: keterbacaan, kelayakan, kesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat serta keterlaksanaan. .
15
3.
Perkembangan dan Hasil Pelaksanaan Penelitian a. Penyusunan Desain, target kinerjanya adalah menghasilkan desain studi pengembangan model sebagai panduan kegiatan. SDM/peserta pada kegiatan ini dapat hadir semua, sehingga target kinerja yang diharapkan dapat tercapai. b. Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Lapangan, target kinerjanya adalah menghasilkan data identifikasi permasalahan dan naskah analisis kebutuhan dari daerah pesisir di kabupaten Cirebon dan kabupaten Jeneponto. Responden dan tim pelaksana identifikasi dapat hadir semua pada saat kegiatan, sehingga target kinerja yang diharapkan dapat tercapai. c. Kajian Konsep, target kinerjanya adalah menghasilkan naskah kajian konsep
tentang
konsep
pemberdayaan
masyarakat,
kebijakan
pendidikan non formal yang sesuai kebutuhan daerah, karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. diharapkan
dapat
tercapai
karena
SDM
Target kinerja yang yang
terdiri
atas
akademisi/perguruan tinggi, LSM, guru dan tim inti dapat hadir semua. d. Penyusunan Naskah Model Kurikulum, target kinerjanya adalah menghasilkan panduan penyusunan model kurikulum pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi produktif dan model kurikulum pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi produktif dalam bentuk draft. Target kinerja yang diharapkan dapat tercapai dengan kualitas yang cukup baik. e. Ujicoba Model Kurikulum, target kinerjanya adalah diperolehnya masukan untuk penyempurnaan panduan dan model kurikulum pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi produktif, baik dari aspek keterbacaan maupun keterlaksanaannya. Target kinerja yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.
B. Potensi Pengembangan Ke Depan 1.
Kerangka Pengembangan Ke Depan
16
Mensosialisasikan Model Kurikulum Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Ekonomi Produktif kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir agar model ini diimplementasikan
Menyusun bahan ajar model kurikulum pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi produktif, sehingga dapat mempermudah stakeholder dalam mengimplementasikan model kurikulum ini
2.
Strategi Pengembangan Ke Depan Strategi pengembangan ke depan akan dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat setempat terkait dengan model kurikulum yang sudah dihasilkan dan mendorong masyarakat untuk mengupayakan dan mengembangkan kurikulum yang sudah dihasilkan tersebut dalam silabus dan RPP agar kurikulum tersebut lebih operasional dan dapat dilaksanakan,
17
BAB IV
SINERGI PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Sinergi Koordinasi Kelembagaan-Program 1. Kerangka Sinergi Koordinasi Pelibatan peserta dari luar sebagai bagian dari penggalian informasi tentang profil masyarakat pesisir, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kurikulum bagi masyarakat pesisir dalam meningkatkan ekonomi produktif mereka. Keterlibatan mereka telah memberikan masukan pada hal-hal yang dibutuhkan pada saat penelitian. Penelitian ini melibatkan berbagai pihak khususnya pada langkah:
Penyusunan Desain. Peserta dari luar tim yang terlibat adalah praktisi: Puji Raharjo, Sriningsih, dan Yudhi Rahmanto;
Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Lapangan. Peserta dari daerah, dengan rincian di: Kabupaten Jeneponto - Sulawesi Selatan: Nila Wardani (LSM Malang) sebagai pendamping tim pusat, dan 11 orang (1 orang dinas, 2 orang PKBM, 1 orang LSM, 1 juragan, 1 orang kepala desa, 3 nelayan, 2 petani rumput laut. Kabupaten Cirebon – Propinsi Jawa Barat: 11 orang (2 orang dinas, 3 orang nelayan, 1 Kyai, 1 dosen, 1 pemuka masyarakat, 1 pengamat, 1 ketua komunitas, 1 juragan);
Kajian Konsep. Peserta dari luar tim, yaitu: Apriyanti Wulandari, Ade Makmur dari UNPAD, Agus Mulyana dari UPI, dan Puji Raharjo.
Penyusunan Model Kurikulum. Peserta terdiri dari tim inti dan satu peneliti yang berpengalaman di bidang pendidikan non formal.
Uji Coba Model Kurikulum. Di dalam kegiatan ini dilibatkan15 orang responden yang terdiri dari berbagai unsur seperti: Dinas Pendidikan, LSM, PKBM, Perguruan Tinggi, dan masyarakat nelayan setempat.
2. Indikator Keberhasilan Sinergi Koordinasi
Nara Sumber: Ade Makmur dari UNPAD telah memberikan wawasan pemikiran didalam melihat keadaan sosio budaya masyarakat pesisir dan pemberdayaan masyarakat dari sudut sosilogis dan antropologi, Agus Mulyana dari UPI memberikan pemahaman tentang pengembangan 18
kurikulum sesuai dengan masyarakat pesisir, Nila Wardhani dari LSM Malang memberikan pemahaman dan cara penggalian informasi berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat di masyarakat pesisir,
Praktisi:
Puji
Raharjo,
Sriningsih,
dan
Yudhi
Rahmanto
telah
memberikan masukan mengenai pengembangan kurikulum berdasarkan konteks asal peserta didik dari masyarakat pesisir dan mengenai kurikulum keterampilan yang dapat dijadikan bekal bagi peserta didik,
Orang daerah dari Kabupaten Jeneponto dan kabupaten Cirebon, yang terdiri dari unsur: dinas pendidikan, pemda setempat, PKBM, LSM, pemuka agama, pemuka masyarakat, dan masyarakat sekitar pesisir, telah banyak memberikan informasi tentang kehidupan masyarakat pesisir.
Adanya kerjasama yang baik dengan Dinas Pendidikan kabupaten Cirebon dan Jeneponto yang bersedia membantu dalam pelaksanaan kegiatan di daerah
Adanya kerjasama yang baik dengan Perguruan Tinggi, dalam hal ini Akademisi dengan pengalaman dan kompetensi yang baik.
Adanya kerjasama yang baik dengan PKBM/SKB yang bersedia memberi masukan dan bersedia mempraktikkan model kurikulum yang sudah dikembangkan.
3. Perkembangan Sinergi Koordinasi
Sinergi Koordinasi dengan Nara Sumber: a) Ade Makmur dari UNPAD dan Agus Mulyana dari UPI, telah menghasilkan wawasan pemikiran dengan melihat
keadaan
sosio
budaya
masyarakat pesisir dan
pemberdayaan masyarakat dari sudut sosilogis dan antropologi, serta telah dihasilkannya pemahaman tentang pengembangan kurikulum sesuai dengan masyarakat pesisir; b) Nila Wardhani dari LSM Malang, tergalinya informasi berkenaan tentang pemberdayaan masyarakat di masyarakat pesisir,
Koordinasi dengan Praktisi: Puji Raharjo, Sriningsih, Yudhi Rahmanto, dan Apriyanti Wulandari dilakukan untuk mengembangkan kurikulum 19
berdasarkan konteks masyarakat pesisir dan mengenai kurikulum keterampilan yang dapat dijadikan bekal bagi peserta didik,
Sinergi koordinasi dengan Orang daerah dari Kabupaten Jeneponto dan kabupaten Cirebon, yang terdiri dari unsur: dinas pendidikan, Pemda setempat, PKBM, LSM, pemuka agama, pemuka masyarakat, dan masyarakat sekitar pesisir, telah mendapatkan sejumlah informasi tentang kehidupan masyarakat pesisir..
Koordinasi dengan daerah sasaran tidak mengalami hambatan yang berarti. Dinas Pendidikan setempat menyambut baik program kegiatan ini.
Koordinasi dengan responden seperti tokoh masyarakat setempat, nelayan, juragan, dan tutor PKBM sedikit mengalami kendala karena waktu kerja/berkegiatan yang berbeda.
B. Kerangka Pemanfaatan Hasil Litbangyasa 1. Kerangka dan Strategi Pemanfaatan Hasil
dari
kegiatan
yang
berupa
panduan
dan
model
kurikulum
pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi kreatif diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum pemberdayaan masyarakat terutama untuk daerah pesisir. Pemanfaataannya dilakukan melalui lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat. Hasil kegiatan ini juga bisa dimanfaatkan bagi:
Tenaga peneliti dan perekayasa pendidikan
Pengembang kurikulum dan tenaga pendukung dalam pengembangan kurkulum pada tingkat pusat, provinsi/kab/kota dan satuan pendidikan
Pengembang kurikulum satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan pada pendidikan masyarakat
20
Pengembang kurkulum dari unsur perguruan tinggi, dinas pendidikan, direktorat
teknis,
serta
organisasi
lainnya
yang
terlibat
dalam
penyelenggaraan pendidikan
Orang tua, peserta didik, masyarakat pendidikan dan stakeholders lainnya yang terkait dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
Strategi pemanfaatannya adalah:
Hasil-hasil kegiatan di upload ke internet sehingga seluruh stakeholders mengetahui dan dapat langsung memanfaatkan model kurikulum ini.
Menggandakan model kurikulum pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi produktif dan mendistribusikan kepada seluruh stakeholders di bidang pendidikan maupun bidang lainnya
Mensosialisasikan model kurikulum pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi produktif kepada pihak yang berkepentingan.
2. Indikator Keberhasilan Pemanfaatan Indikator keberhasilan pemanfaatan dari studi pengembangan model kurikulum pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi produktif adalah:
Model Kurikulum Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Ekonomi Produktif
dapat
dijadikan
sebagai
acuan
dalam
pengembangan
kurikulum pemberdayaan masyarakat terutama untuk daerah pesisir.
Model Kurikulum Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Ekonomi Produktif dapat dipergunakan sebagai bahan literatur pengembangan model-model kurikulum pemberdayaan masyarakat lainnya.
Model Kurikulum Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Ekonomi Produktif dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengembangkan inovasi pembelajaran pada pendidikan non formal
Lembaga pendidikan terkait dan stakeholder mengetahui adanya model kurikulum ini dan memiliki dokumen model kurikulum pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi produktif
21
Masyarakat
bisa
mengakses
Model
kurikulum
pemberdayaan
masyarakat pesisir berbasis ekonomi produktif melalui internet.
3. Perkembangan Pemanfaatan Setiap langkah kegiatan yang dijalankan hasilnya baru bisa dimanfaatkan : 1. sebagai bahan masukan dalam menjalankan langkah kegiatan dana hibah selanjutnya. 2. untuk kegiatan internal Pusat Kurikulum dan Perbukuan, BalitbangKemdikbud. 3. bahan sosialisasi pada para stakeholder yang berperan langsung mendukung penelitian dan pengembangan model ini, seperti responden (warga
belajar
PKBM/SKB,
nelayan,
juragan,
tokoh
masyarakat),
narasumber (akademisi dan LSM), dan para stakeholder pendidikan.
22
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sudah bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada 3 tahap kegiatan yang belum bisa dilaksanakan. 2. Metode Pencapaian Target KInerja Metode pencapaian target kinerja dapat digunakan untuk mencapai tujuan pada setiap tahapan kegiatan. 3. Potensi Pengembangan Ke Depan Model Kurikulum Pemberdayaan Masyarakat pesisir Berbasis Ekonomi Produktif bisa disosialisasikan, diimplementasikan dan dikembangkan ke dalam silabus, RPP dan bahan ajar. 4. Sinergi Koordinasi Kelembagaan-Program Koordinasi dengan kelembagaan – program sudah bisa terlaksana dengan baik. 5. Kerangka Pemanfaatan Hasil Litbangyasa Hasil litbangyasa bisa dimanfaatkan sebagai acuan pengembangan kurikulum pemberdayaan masyarakat lainnya. B. Saran 1. Keberlanjutan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Model kurikulum ini diharapkan dapat diimplementasikan di masyarakat sasaran melalui strategi pemberdayaan sesuai dengan bidang sasaran yang terdapat dalam model. Dengan demikian, masyarakat pesisir sebagai masyarakat sasaran dari model ini diharapkan meningkat kapasitasnya melalui kegiatan-kegiatan keterampilan ekonomi produktif. 2. Keberlanjutan Dukungan Program Ristek 23
Model kurikulum yang dikembangkan oleh tim peneliti perlu dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan silabus dan rancangan pembelajaran yang lebih operasional. Selain itu, perlu dikembangkan model bahan ajar yang mengacu pada silabus dan rancangan pembelajaran. Pengembangan ini diharapkan masih mendapatkan dukungan dari program Ristek.
24
