L194
LAMPIRAN M
DATA WAWANCARA 1. Kendala – kendala apa saja yang di hadapi oleh KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu menghadapi wajib pajak yang tidak patuh
dalam melakukan
pelaksanaan penagihan pajak ? Jawaban : Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu adalah : a. Berkas yang hilang b. Jumlah juru sita pajak yang kurang c. Peraturan pajak d. Instansi lain e. Wajib pajak yang mengalami gagal usaha / bangkrut f. Wajib pajak yang melakukan identitas palsu g. Tidak ditemukannya objek sita 2. Upaya – upaya apa saja yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu untuk mengatasi kendala – kendala yang dihadapi oleh KPP sendiri? Jawaban: Dalam mengatasi kendala – kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu, KPP memiliki beberapa upaya antara lain: 1. Strategi upaya efektif 2. Strategi upaya cerdas 3. Strategi upaya tuntas Strategi upaya efektif adalah upaya yang dilakukan KPP untuk melakukan hal – hal yang lebih penting dalam penagihan pajak, strategi upaya cerdas dengan
L195
mengharuskan KPP untuk bersikap variatif, inovatif dan implementatif dalam melaksanakan penagihan pajak sehingga menghasilkan strategi upaya tuntas dimana semua tindakan pelaksanaan pajak telah terlaksana dengan baik dan target tertagihnya piutang dapat tercapai setiap tahunnya. 3. Mengapa realisasi tertagihnya piutang pajak di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu ada yang tidak mencapai target tertagihnya? Jawaban: Realisasi tertagihnya piutang pajak yang tidak mencapai target tertagihnya piutang pajak terdapat pada tahun 2011 dan tahun 2012 hal ini dikarenakan jumlah target tertagihnya piutang pajak yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat yang menaikkan target tertagihnya piutang pajak tahun 2011 yang terlampau tinggi dan meskipun mengalami pada tahun 2012 namun tidak turun sesuai dengan kemampuan KPP sendiri 4. Berdasarkan pandangan dan pengamatan yang bagaimana Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat memberikan target tertagihnya piutang pajak di masing – masing KPP ? Jawaban: Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan KPP dalam memberikan target tertagihnya piutang pajak yakni: 1. Besarnya piutang pajak yang dimiliki KPP 2. Kualitas piutang pajak 3. Analisis Resiko ketertagihannya Piutang
L196
5. Mengapa hilangnya berkas menjadi kendala yang dihadapi di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu dalam melaksanakan penagihan Pajak di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu? Jawaban: Hal ini dikarenakan di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu dalam tempat penyimpanan berkas – berkas yang berkaitan dengan penagihan pajak diletakkan ditempat yang dapat dijangkau oleh orang lain seperti contohnya diletakkan disamping meja, diletakkan diatas meja dan ditumpuk dengan surat – surat lainnya sehingga menyebabkan semua surat – surat tercampur dan proses pencarian menjadi lebih sulit. 6. Mengapa di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu tidak melakukan pelelangan dan lebih memilih Pemblokiran sebagai pengganti dari pelaksanaan lelang sebagai tindakan terakhir dalam melakukan pelaksanaan penagihan pajak? Jawaban: Hal ini dikarenakan wajib pajak yang berada di bawah naungan KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu suka menyembunyikan aset yang seharusnya menjadi objek sita sehingga hal tersebut menghambat KPP dalam melaksanakan proses penagihan pajak. Maka dari itu di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu memilih tindakan pemblokiran sebagai tindakan akhir karena KPP dapat meminta bantuan kepada Pejabat Bank untuk melacak harta yang dimiliki oleh wajib pajak yang berada dibawah naungannya dalam bentuk rekening di Bank.
L197
7. Apakah dengan menjadikan pemblokiran rekening wajib pajak sebagai tindakan akhir dalam pelaksanaan penagihan pajak dapat membuat proses pelaksanaan penagihan pajak menjadi lebih efektif? Jawaban: Pemilihan Penagihan pajak menggunakan pemblokiran
di KPP Pratama
Jakarta Taman Sari Satu menunjukkan hasil yang efektif karena wajib pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan KMK nomor 563/KMK.04 tahun 2000 pasal 5 ayat (1) yaitu setelah jangka waktu 14 hari sejak penyitaan, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat segera meminta kepada pimpinan bank untuk memindahbukukan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank ke kas negara atau kas daerah sejumlah yang tercantumkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita dan terbukti setelah 14 hari sejak dilakukan pemblokiran masih saja ada wajib pajak yang tidak mengajukan permohonan kepada pejabat untuk menggunakan barang sitaan untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang lainnya
sesuai dengan
Peraturan
Menteri Keuangan
KMK nomor
563/KMK.04 tahun 2000 pasal 5 ayat (2). 8. Mengapa Instansi Lain menjadi salah satu dari kendala dalam melakukan pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu? Instansi seperti apa yang menjadi kendala bagi KPP dalam melaksanakan penagihan pajak? Jawaban: Contoh instansi yang mempersulit KPP dalam melaksanakan penagihan pajak adalah kantor imigrasi. Alasannya karena saat melakukan pencegahan tentunya KPP harus bekerja sama dengan kantor imigrasi agar dalam
L198
mencegah wajib pajak yang memiliki utang pajak tidak dapat keluar negeri sampai mereka mampu untuk melunasi utang pajak yang mereka tunggaki namun dari pihak imigrasi meminta KPP untuk menyiapkan foto terlebih dahulu. Hal inilah yang menyebabkan KPP tidak menggunakan pencegahan sebagai salah satu proses pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu karena KPP sendiri belum tentu mengenali wajah wajib pajak yang memiliki utang pajak tersebut dikarenakan mungkin saja pada saat pelaporan wajib pajak memberikan kuasanya kepada orang lain untuk melakukan pelaporan pajak di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu. Begitu pula dengan penyanderaan, dalam melakukan penyanderaan KPP membutuhkan bantuan dari kepolisian namun terkadang dari pihak kepolisian juga mempersulit KPP dalam pelaksanaan penagihan pajak yaitu dengan memberikan syarat – syarat yang menurut KPP tidak dapat dipenuhi oleh pihak KPP. 9. Bagaimana cara KPP dalam menghadapi wajib pajak yang mengalami gagal usaha atau bangkrut?bagaimana pelaksanana penagihan pajak yang dilakan kepada wajib pajak yang mengalami hal ini? Jawaban: Pertama – tama KPP akan melakukan survey terlebih dahulu untuk mencari bukti dan informasi tentang kebenaran mengenai gagal usaha / bangkrutnya seorang WPOP atau badan dan apabila memang benar mereka mengalami gagal usaha atau bangkrut dan apabila WPOP atau badan ini masih mampu membayar utang pajak yang mereka tunggaki maka KPP dapat menawarkan untuk memberikan keringanan kepada mereka dengan melakukan angsuran dalam melakukan pembayaran utang pajak dan apabila ternyata wajib pajak
L199
tidak benar – benar gagal usaha atau dapat dikatakan berbohong maka penagihan aktif akan kembali dilakukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
Narasumber: divisi Penagihan Pajak
