LAMPIRAN
104
Lampiran 1. Beberapa dasar hukum kebijakan pengelolaan lahan basah nasional No.
Landasan Hukum
Keterangan Sumber Hukum
1.
UU Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4)
Ayat (3) menekankan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesarnya-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat (4) menekankan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan antara lain berdasarkan atas prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.
Undang-Undang 1
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Mengatur hal-hal yang berkenaan dengan resapan air, pembentukan wilayah pengelolaan, wilayah perlindungan dan konservasi berdasarkan keberadaan lahan basah di kawasan hutan.
2
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Antara lain menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pendayagunaan sumber daya alam dan upaya-upaya konservasi. Mengatur distribusi wewenang pengelolaan lahan basah lintas kabupaten, kota, provinsi.
3
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Antara lain berisi tentang asas, tujuan dan sasaran; hak, kewajiban, dan peran masyarakat; wewenang pemerintah; upaya pelestarian fungsi; serta tata-cara penyeselesaian sengketa dan penyidikan kasuskasus mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
4
UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim (United Nation Framewok Convention on Climate Change)
Konvensi ini merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumahkaca gabungan mereka paling sedikit 5% dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang periode 2008-2012. Secara tidak langsung Undang-undang ini dapat mendorong perlindungan lahan basah untuk tujuan pengendalian perubahan iklim.
5
UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nation Convention on Biological Diversity/CBD)
Mengesahkan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati yang antara lain berisi tentang tindakan umum bagi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan; identifikasi dan pemantauan keanekaragaman hayati; serta pengkajian dampak dan pengurangan dampak yang merugikan.
6
UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
Mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang (termasuk pemanfaatan ruang kawasan lindung); yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan.
104
105
7
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Mengatur hal-hal yang berkenaan dengan usaha perlindungan seperti perlindungan sistem penyangga, pengawetan keanekaragaman jenis, aktivitas apa saja yang dilarang, dan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya,
8
UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (United Nation Convention on The Law of The Sea)
Mengesahkan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut. Konvensi ini antara lain menentukan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alamnya sesuai dengan kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.
9
UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (dalam proses revisi, September 2003)
Mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya ikan termasuk habitatnya.
10
UU No. 7 Tahun 2004
Antara lain berisi tentang hak dan wewenang negara dalam pengelolaan air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; tata pengaturan air; tata cara pembinaan pengairan; pengusahaan air dan sumber-sumber air; eksploitasi dan pemeliharaan bangunan perairan; perlindungan air, sumber-sumber air, dan bangunan-bangunan perairan; pembiayaan kegiatan pembangunan air; serta ketentuan pidana. Peraturan Pemerintah
1
PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
Peraturan Pemerintah ini antara lain membahas tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
2
PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Antara lain berisi tentang wewenang pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; rencana pendayagunaan air; klasifikasi dan kriteria mutu air; kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan retribusi pembuangan air limbah; tata cara melaporkan pelanggaran; hak dan kewajiban masyarakat; persyaratan pemanfaatan dan pembuangan air limbah; serta sanksi-sanksi.
3
PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
Antara lain berisi tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan; baku mutu pencemaran; tata laksana pengendalian; wewenang pengendalian kerusakan; pengawasan; pelaporan; peningkatan kesadaran masyarakat; keterbukaan informasi dan peran masyarakat; pembiayaan; sanksi administrasi; ganti rugi; serta ketentuan pidana. Pada peraturan ini telah diatur batas-batas kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
105
106
4
PP No 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
Menerangkan secara rinci kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Kewenangan tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, antara lain yaitu: bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, penataan ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup.
5
PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Antara lain berisi tentang kewajiban melakukan AMDAL bagi setiap jenis usaha/kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar/penting terhadap lingkungan hidup; cara kerja komisi penilai AMDAL; tata cara pembuatan AMDAL, pembinaan, dan pengawasan; serta keterbukaan informasi dan peran masyararakat.
6
PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
Antara lain berisi tentang baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut, dan status mutu laut; pencegahan pencemaran laut; pencegahan kerusakan laut; penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut; pemulihan mutu laut; pengawasan; serta pembiayaan.
7
PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
Mengatur masalah pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, yang antara lain meliputi: pengkajian, penelitian, pengembangan, penangkapan, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk kesenangan, pengiriman dan pengangkutan, serta sanksi.
8
PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
Antara lain berisi tentang definisi, asas, tujuan, serta kriteria Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (kecuali pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa serta kegiatan kepariwisataaan di zona pemanfaatan).
9
PP No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai
Antara lain berisi tentang penguasaan sungai; fungsi sungai; wewenang dan tanggung jawab pembinaan; perencanaan sungai, pembangunan bangunan sungai; eksploitasi dan pemeliharaan sungai dan bangunan sungai; pembangunan, pengelolaan, dan pengamanan waduk; pengamanan sungai dan bangunan sungai; kewajiban dan larangan; pembiayaan; serta ketentuan pidana.
10
PP No. 27 Tahun 1991 Tentang Rawa
Lingkup pengaturan rawa dalam Peraturan Pemerintah ini adalah penyelenggaraan konservasi rawa yang meliputi perlindungan, pengawetan secara lestari dan pemanfaatan rawa sebagai ekosistem sumber air.
11
PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan kawasan hutan, perlindungan tanah hutan, perlindungan terhadap kerusakan hutan, perlindungan hasil hutan, pelaksanaan perlindungan hutan, dan ketentuan pidana.
12
PP No. 2 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Tata Air
Antara lain berisi tentang asas dan landasan hak atas air; pola tata pengaturan air; koordinasi tata pengaturan air; penggunaan air dan/atau sumber air; perlindungan air; eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan; pengawasan; serta ketentuan pidana.
106
107
Keputusan Presiden 1
Keppres No.48 Tahun 1991 Mengenai Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat
Konvensi ini berisi tentang ketentuan konservasi lahan basah dan situs-situs lahan basah yang mempunyai kepentingan internasional. Pada pengesahan tersebut Pemerintah RI telah mengajukan Taman Nasional Berbak di Jambi sebagai lahan basah yang memiliki nilai penting secara internasional untuk dilindungi.
2
Keppres No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Menerangkan tentang ruang lingkup kawasan lindung; pokok kebijaksanaan kawasan lindung (meliputi kriteria jenis-jenis kawasan lindung dan tujuan perlindungannya); tata cara penetapan kawasan lindung; serta upaya pengendalian kawasan lindung.
3
Keppres No. 26 Tahun 1989 Mengenai Pengesahan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia.
Konvensi ini antara lain berisi tentang definisi warisan budaya dan alam, upaya-upaya perlindungan di tingkat nasional dan internasional, pembentukan komite antar negara untuk upaya perlindungan, pendanaan bagi kegiatan perlindungan, tata cara memperoleh bantuan internasional untuk upaya perlindungan, serta kewajiban bagi negara-negara peserta konvensi untuk melakukan programprogram pendidikan dan penyebaran informasi mengenai pentingnya warisan budaya dan alam kepada masyarakat.
4
Keppres No. 43 Tahun 1978 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perdagangan Spesies Flora dan Fauna yang Terancam Punah (Convention on International Trade of Endangered Species of wild Plants and Animals/ CITES)
Berisi tentang pembatasan, pelarangan, dan pemantauan terhadap jenis flora dan fauna (terutama yang terancam punah). Konvensi ini terdiri dari tiga lampiran; Lampiran 1 berisi tentang kategori spesies yang terancam punah yang kemungkinan besar disebabkan karena adanya perdagangan spesies tersebut; Lampiran II berisi tentang daftar semua spesies yang masuk dalam kategori tidak benar-benar terancam punah, namun akan menjadi terancam jika perdagangan spesiesnya tidak dikontrol dengan ketat; dan Lampiran III berisi tentang kategori spesies di mana suatu negara menganggapnya perlu untuk diatur dalam yurisdiksinya dengan tujuan mencegah atau membatasi eksploitasi.
107
108
Lampiran 2. Beberapa strategi nasional pengelolaan lahan basah yang menjadi acuan dalam penelitian ini. No
Nama Strategi
Keterangan
1.
Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Basah (NSAP) 1996 yang kemudian direvisi pada tahun 2004
Strategi ini dikeluarkan oleh Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil institusi pemerintah, peneliti dan akademisi, masyarakat sipil, dan pihak swasta. Penyusunannya sendiri difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan sehingga meski tidak memiliki baju hukum, Strategi Nasional ini dapat menjiwai kebijakan operasional yang dikembangkan oleh paling tidak dua kementerian sektor tersebut.
2.
Strategi dan Rencana Tindak untuk Keanekaragaman Hayati tahun 1993 (BAPI) yang kemudian direvisi tahun 2003 (IBSAP ).
Strategi ini diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui konsultasi publik yang diikuti oleh berbagai perwakilan pemerintah, swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan peneliti. Seperti halnya NSAP 2004, IBSAP 2003 juga tidak memiliki baju hukum. Pelaksanaan Strategi Nasional ini didukung oleh sumberdaya Bappenas yang besar sehingga diperkirakan program-program nasional yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang berada dibawah koordinasi Bappenas akan mengacu pada IBSAP 2004.
3.
Strategi Nasional Pengelolaan Mangrove di Indonesia tahun 2005 saat ini dalam proses revisi.
Penyusunan Strategi Nasional Mangrove difasilitasi oleh Departemen Kehutanan dan LSM Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Mangrove. Strategi Nasional ini direncanakan akan memiliki baju hukum agar pelaksanannya menjadi bersifat wajib bagi instansi pemerintah terkait. Tanpa baju hukum Strategi Nasional ini akan tetap dapat menjadi acuan berbagai pemangku kepentingan, minimal bagi Departemen Kehutanan.
4.
Konsep Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Terumbu Karang Indonesia tahun 2000.
Strategi ini merupakan dokumen ilmiah yang dapat digunakan sebgai acuan bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam melakukan tugas dan kewenangannya dalam mengelola sumberdaya terumbu karang secara berkelanjutan. Penyusunan strategi ini merupakan hasil kerjasama antara Pusat Kajian dan Seumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) – Institut Pertanian Bogor dengan COREMAP – LIPI.
5.
Nasional Forest Program
National Forest Program (NFP) ini merupakan kerangka kerja yang sedang disusun oleh Departemen Kehutanan sebagai acuan bagi pengelolaan hutan lestari, konservasi hutan, dan pembangunan seluruh tipe hutan. Pelaksanaan National Forest Program akan berjalan lebih efektif di Departemen Kehutanan dibandingkan jika Strategi Nasional lainnya tidak dilengkapi baju hukum. Hal ini disebabkan oleh karena NFP adalah produk internal Dephut yang mengikat ke dalam.
108
109
Lampiran 3. Daftar istilah Achievement Assesment Awareness
Coastal wetlands Conservation area Context Effect Effectivenes Endangered Good governance Impact Indigenous people Management Objective Outcome Output
Planning Policy Protected area
Rare Result Sanctuary Score card Stakeholder Vulnerable
Pencapaian, istilah dalam siklus pengelolaan. Penilaian, istilah dalam siklus pengelolaan. Kepedulian, sering juga diterjemahkan “peningkatan kepedulian”. Tidak menggunakan terjemahan “penyadaran” karena dianggap melecehkan masyarakat oleh beberapa kalangan penggiat pemberdayaan masyarakat. Lahan basah pesisir Kawasan konservasi Konteks, istilah dalam siklus pengelolaan Pengaruh, istilah dalam siklus pengelolaan. Efektivitas Genting, istilah IUCN Tata Laksana yang baik, terjemahan ini dipakai di Kementerian Lingkungan Hidup. Dampak, diambil dari terjemahan EIA menjadi AMDAL Masyarakat adat Pengelolaan Tujuan, istilah dalam siklus pengelolaan. Hasil, istilah dalam siklus pengelolaan. Terjemahan ini digunakan dalam Laporan Akuntabilitas Dirjen PHKA Keluaran, istilah dalam siklus pengelolaan. Terjemahan ini digunakan dalam Laporan Akuntabilitas Dirjen PHKA Perencanaan, istilah dalam siklus pengelolaan Kebijakan Kawasan konservasi, kecuali jika kalimat aslinya merujuk pada kawasan yang ditujukan semata-mata sebagai kawasan yang dilindungi, terjemahannya menjadi ”kawasan lindung”. Jarang, istilah IUCN Hasil, istilah dalam siklus pengelolaan Daerah perlindungan Kartu nilai, istilah penilaian efektivitas pengelolaan Pemangku kepentingan, terjemahan ini banyak digunakan di Kementerian Lingkungan Hidup Rentan, istilah IUCN
110
Lampiran 4. Kuesioner RAPPAM KUESIONER PENILAIAN CEPAT DAN PENENTUAN PRIORITAS PENGELOLAN KAWASAN KONSERVASI (RAPPAM) 1. Latar Belakang Informasi a. Nama Kawasan Konservasi b. No dan tanggal SK penunjukan kawasan No dan tanggal SK penetapan kawasan c. Luas kawasan d. Nama responden e. Tanggal pengisian kuesioner f. Realisasi anggaran dalam satu tahun g. Mitra utama (non pemerintah) dan jenis kegiatannya h. Tujuan pengelolaan secara spesifik i. Kegiatan paling kritis dalam pengelolaan kawasan
2. TEKANAN DAN ANCAMAN DI KAWASAN KONSERVASI Jenis tekanan ...(1) ٱMengalami Tidak Mengalami Selama lima tahun Bentuk tekanan selama lima tahun terakhir kegiatan Luas Dampak Permanen ٱMeningkat tajam Keseluruhan (>50%) ٱSangat tinggi ٱPermanen (>100 th) ٱMeningkat sediki ٱMenyebar luas (15ٱTinggi ٱJangka panjang (20-100 th) 50%) ٱTetap ٱTersebar (5-15%) ٱModerat ٱJangka menengah (5-20 th) ٱMenurun sedikit ٱTerpusat setempat ٱRingan ٱJangka pendek (<5 th) (<5%) ٱMenurun tajam Ancaman... (1) Akan menjadi ancaman Tidak akan menjadi ancaman lima tahun kedepan Kemungkinan terjadi Kemungkinan gangguan ancaman lima tahun mendatang ancaman ٱSangat tinggi Luas Dampak Permanen ٱTinggi ٱKeseluruhan (>50%) ٱSangat tinggi ٱPermanen (>100 th) ٱMedium ٱMenyebar luas (15ٱTinggi ٱJangka panjang (2050%) 100 th) ٱRendah ٱTersebar (5-15%) ٱModerat ٱJangka menengah (520 th) ٱSangat Rendah ٱTerpusat setempat ٱRingan ٱJangka pendek (<5 th) (<5%)
111
2. TEKANAN DAN ANCAMAN DI KAWASAN KONSERVASI Jenis tekanan ...(2) ٱMengalami ٱTidak Mengalami Selama lima tahun Bentuk tekanan selama lima tahun terakhir kegiatan Luas Dampak ٱMeningkat tajam ٱKeseluruhan (>50%) ٱSangat tinggi ٱMeningkat sediki ٱMenyebar luas (15ٱTinggi 50%) ٱTetap ٱTersebar (5-15%) ٱModerat ٱMenurun sedikit
ٱTerpusat setempat (<5%)
ٱMenurun tajam Ancaman.... (2) Akan menjadi ancaman Kemungkinan terjadi ancaman ٱSangat tinggi ٱTinggi ٱMedium ٱRendah ٱSangat Rendah
ٱRingan
Permanen ٱPermanen (>100 th) ٱJangka panjang (20100 th) ٱJangka menengah (520 th) ٱJangka pendek (<5 th)
Tidak akan menjadi ancaman lima tahun kedepan Kemungkinan gangguan ancaman lima tahun mendatang Luas ٱKeseluruhan (>50%) ٱMenyebar luas (1550%) ٱTersebar (5-15%)
Dampak ٱSangat tinggi ٱTinggi
ٱTerpusat setempat (<5%)
ٱRingan
ٱModerat
Permanen ٱPermanen (>100 th) ٱJangka panjang (20100 th) ٱJangka menengah (520 th) ٱJangka pendek (<5 th)
3. KEPENTINGAN BIOLOGIS – KONTEKS Y
U/Y
U/T
T
Kondisi di kawasan konservasi a. Kawasan konservasi terdiri dari sejumlah spesies langka, terancam punah, dan kondisi genting dalam jumlah yang relatif tinggi b. Kawasan konservasi berisikan keanekaragaman hayati dalam jumlah relatif tinggi c. Kawasan konservasi memiliki endemisitas yang relatif tinggi d. Kawasan konservasi mengandung fungsi bentang alam yang kritis, seperti habitat hidupan liar langka/kunci, migrasi satwa liar, dll e. Kawasan konservasi memiliki keanekaragaman satwa dan tumbuhan dalam skala luas f. Kawasan konservasi secara nyata mendukung keperwakilan sistem kawasan konservasi g. Kawasan konservasi melestarikan populasi layak minimum dari spesies kunci h. Struktur keanekaragaman kawasan konservasi sejalan dengan norma sejarah i. Kawasan konservasi meliputi ekosistem yang wilayahnya berdasarkan nilai historisnya secara luas telah mengalami kerusakan j. Kawasan konservasi mempertahankan secara penuh proses alami dan gangguan regime
Catatan
112
4. KEPENTINGAN SOSIAL DAN EKONOMI – KONTEKS Y
U/Y
U/T
T
Kondisi di kawasan konservasi a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Catatan
Kawasan konservasi merupakan sumber penting bagi mata pencaharian masyarakat setempat Kawasan konservasi merupakan sumberdaya tempat bergantung bagi kehidupan masyarakat setempat Kawasan konservasi memberi peluang pengembangan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya secara lestrai Kawasan konservasi mempunyai nilai-nilai yang berarti bagi kepercayaan agama atau spritual Kawasan konservasi mempunyai bentuk keindahan alami yang luar biasa Kawasan konservasi mempunyai jenis-jenis tumbuhan bernilai tinggi bagi kepentingan sosial, budaya, dan ekonomi Kawasan konservasi mempunyai jenis-jenis satwa bernilai tinggi bagi kepentingan sosial, budaya, dan ekonomi Kawasan konservasi mempunyai nilai rekreasi tinggi Kawasan konservasi mendukung layanan ekosistem secara nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat Kawasan konservasi mempunyai nilai-nilai pendidikan dan ilmiah yang tinggi
5. KERAPUHAN - KONTEKS Y
U/Y
U/T
T
Kondisi di kawasan konservasi a. Kegiatan illegal dalam kawasan konservasi sulit dilakukan pemantauan b. Penegakan hukum lemah dilaksanakan di wilayah yang bersangkutan c. Terjadi suap dan korupsi di wilayah yang bersangkutan d. Terjadi ketidaknyamanan dan ketidaksetabilan politik di wilayah yang bersangkutan e. Terjadi konflik praktek budaya, kepercayaan, dan pemanfaatan tradisional dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi f. Kawasan konservasi memiliki sumberdaya yang bernilai tinggi di pasaran g. Kawasan konservasi memiliki akses yang memudahkan terjadinya kegiatan illegal h. Kuatnya permintaan terhadap sumberdaya kawasan konservasi yang rapuh i. Pengelola kawasan konservasi berada dalam tekanan terhadap permintaan eksploitasi atas sumberdaya kawasan konservasi j. Kesulitan untuk melakukan penggantian dan penerimaan pegawai secara langsung
Catatan
113
6. TUJUAN – PERENCANAAN Y
U/Y
U/T
T
Kondisi di kawasan konservasi
Catatan
a. Tujuan pengelolaan kawasan konservasi adalah untuk kepentingan perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati b. Spesifikasi keanekaragaman hayati berkaitan dengan tujuan pengelolaan dan dinyatakan secara jelas dalam rencana pengelolaan c. Kebijakan dan perencanaan pengelolaan harus konsisten dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi d. Pegawai dan pengelola harus memahami dan mengerti tujuan dan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi e. Masyarakat setempat harus mendukung keseluruhan tujuan pengelolaan kawasan konservasi 7. KEAMANAN HUKUM – PERENCANAAN Y
U/Y
U/T
T
Kondisi di kawasan konservasi a.
Catatan
Kawasan konservasi harus memiliki status hukum perlindungan jangka panjang
b. Di dalam kawasan konservasi tidak dijumpai adanya tuntutan kepemilikan lahan dan hak milik dari pihak lain c.
Batas kawasan cukup untuk pencapaian tujuan pengelolaan kawasan konservasi
d. Sumberdaya manusia dan keuangan memadai untuk terlaksananya penyelenggaraan aktivitas penegakan hukum yang penting e. Konflik-konflik dengan masyarakat lokal dapat diselesaikan dengan adil dan efektif 8. PERENCANAAN DAN DESAIN TAPAK – PERENCANAAN Y
U/Y
U/T
T
Kondisi di kawasan konservasi a. Kedudukan kawasan konservasi konsisten dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi b. Letak dan konfigurasi kawasan konservasi optimal untuk konservasi keanekaragaman hayati c. Sistem zonasi kawasan memadai untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi d. Tata guna lahan di sekitar kawasan memungkinkan pengelolaan kawasan konservasi secara efektif e.
Kawasan konservasi terhubungkan dengan kawasan lain yang dikonservasi atau dilindungi
Catatan
114
9. STAF – MASUKAN Y
U/Y
U/T
T
Kondisi di kawasan konservasi a. b. c. d. e.
Catatan
Jumlah staf memadai untuk pengelolaan kawasan konservasi secara efektif Memiliki staf berketerampilan untuk melaksanakan aktivitas pengelolaan yang penting Terdapat peluang pelatihan dan pengembangan yang memadai dengan kebutuhan staf Dilakukan kajian secara periodik terhadap kemampuan dan kemajuan staf terhadap target yang ditentukan Kondisi penggajian dan penugasan terhadap staf memadai untuk pencapaian kualitas staf yang tinggi
10. KOMUNIKASI DAN INFORMASI – MASUKAN Y
U/Y
U/T
T
Kondisi di kawasan konservasi a. b. c. d. e.
Catatan
Terdapat peralatan komunikasi yang memadai untuk komunikasi antara staf lapangan dan kantor Tersedia data ekologi dan sosial ekonomi yang memadai untuk perencanaan pengelolaan kawasan konservasi Terdapat peralatan yang memadai untuk pengumpulan data baru Terdapat sistem yang memadai untuk memproses dan menganalisa data baru Terjalin adanya komunikasi efektif dengan masyarakat setempat
11. INFRASTRUKTUR - MASUKAN Y
U/Y
U/T
T
Kondisi di kawasan konservasi
Catatan
a. Infrastruktur transportasi memadai untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan yang penting b. Peralatan lapangan memadai untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan yang penting c. Fasilitas staf memadai untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan yang penting d. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan memadai untuk penggunaan jangka panjang e. Fasilitas pengunjung memadai untuk tingkat penggunaan oleh pengunjung 12. KEUANGAN - MASUKAN Y
U/Y
U/T
T
Kondisi di kawasan konservasi a.
Pendanaan selama lima tahun terakhir memadai untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan yang penting b. Pendanaan selma lima tahun mendatang memadai untuk melkasanakan kegiatan pengelolaan yang penting c. Praktek pengelolaan keuangan memungkinkan
Catatan
115
pengelolaan kawasan konservasi secara efisien dan efektif d. Alokasi pembiayaan sesuai dengan prioritas dan tujuan pengelolaan kawasan konservasi e. Posisi keuangan jangka panjang memadai untuk stabilitas pengelolaan kawasan konservasi 13. PERENCANAAN PENGELOLAAN - PROSES Y
U/Y
U/T
T
Kondisi di kawasan konservasi a. b. c. d. e.
Catatan
Adanya rencana pengelolaan yang komprehensif dan relatif baru Adanya inventarisasi sumberdaya alam dan sumberdaya budaya yang komprehensif Adanya analisis dan strategi untuk mengatasi ancaman dan tekanan terhadap kawasan konservasi Rencana pengelolaan yang detil dan mengidentifikasi target spesifik untuk mencapai tujuan pengelolaan Hasil dari penelitian dan monitoring diintegrasikan secara rutin kedalam perencanaan
14. PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGELOLAAN – PROSES Y
U/Y
U/T
T
Kondisi di kawasan konservasi
Catatan
a. Adanya organisasi internal yang jelas b. Pengambilan keputusan pengelolaan secara transparan c. Staf pengelolaan kawasan konservasi secara berkala berkolaborasi dengan mitra, masyarakat setempat, dan organisasi-organisasi lainnya d. Masyarakat setempat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka e. Terdapat kominikasi secara efektif antara seluruh tingkatan staf pengelolaan dan administrasi kawasan konservasi 15. PENELITIAN, MONITORING DAN EVALUASI – PROSES Y
U/Y
U/T
T
Kondisi di kawasan konservasi a. Dampak penggunaan kawasan konservasi secara legal dan illegal dipantau dan dicatat secara akurat b. Penelitian isu ekologi kunci dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi c. Penelitian isu-isu sosial kunci dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi d. Staf pengelola kawasan konservasi mempunyai akses reguler terhadap penelitian ilmiah dan pendapatpendapat terbaru e. Penelitian dan monitoring penting untuk kepentingan identifikasi dan penentuan prioritas
Catatan
116
16. KELUARAN – KELUARAN Dalam dua tahun terakhir, keluaran (output) berikut konsisten dengan tekanan dan ancaman, tujuan pengelolaan kawasan konservasi dan rencana kerja tahunan Y
U/Y
U/T
T
Kondisi di kawasan konservasi a. Pencegahan terhadap ancaman, deteksi dan penegakan hukum (law enforcement) b. Upaya penangulangan dan restorasi kawasan c. Pengelolaan satwa liar dan habitat d. Upaya penyadaran dan pendidikan terhadap masyarakat e. Pengelolaan pengunjung dan wisata alam f. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur g. Rencana pengelolaan dan inventarisasi h. Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi staf i. Pengembangan dan pelatihan staf j. Keluaran hasil penelitian dan pemantauan
Catatan
117
Lampiran 5. Nama-nama responden dari setiap kawasan konservasi No
Taman Nasional
Responden
1 Siberut
Tri Prasetyo
2 Berbak
Istanto
3 Sembilang
Dulhadi
4 Way Kambas
Bintoro
5 Ujung Kulon
M. Awriya Ibrahim, MSc.
6 Kepulauan Seribu
Sumarto MM
7 Karimun Jawa
Puspa D Liman
8 Baluran
Hendrik Siubelan
9 Alas Purwo
M.Z Hudiyono
10 Meru Betiri
Siswoyo
11 Bali Barat
Soedirun Dartosoearno
12 Komodo
Matheus Halim
13 Manupeu Tanadaru
Bambang Darmadja
14 Tanjung Putting
Lusman Pasaribu
15 Kutai
Agus B. Sutito
16 Gunung Palung
B. Prabani Setiohindrianto
17 Taka Bonerate
Harianto
18 Wakatobi
Syihabuddin
19 Rawa Aopa Watumohai
Ridwan
20 Bunaken
Luther Tato Papalangi
21 Teluk Cendrawasih
M.G. Nababan
22 Wasur
B.G. Saroy
23 Lorentz
B.G. Saroy
118
Lampiran 6. Hasil responden mengenai karakteristik pengelolaan 23 kawasan konservasi Karateristik Nilai Penting Biologis
Kawasan konservasi SR
BK
SL
WK
UK
KS
KJ
BL
AP
MB
BB
KM
MT
TP
KT
GP
TB
WT
RA
BN
TC
WS
LZ
Spesies terancam
3
3
5
3
5
3
5
1
0
5
5
5
3
3
5
3
3
3
5
3
3
3
5
Kandungan kehati
5
5
5
3
5
3
5
1
5
5
3
5
5
3
3
5
5
5
3
5
5
5
5
Spesies endemik
5
3
5
5
3
1
1
1
0
5
5
5
5
5
3
5
1
1
5
1
3
5
5
Fungsi kritis
1
3
5
3
5
5
5
5
0
5
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
5
5
Skala kehati
5
1
5
3
5
3
5
5
5
5
3
5
1
3
3
5
3
1
5
3
3
5
5
Keterwakilan ekosistem
3
5
5
3
5
1
5
5
5
5
3
5
3
1
3
5
3
5
5
3
5
5
5
Populasi minimum spesies
3
3
3
5
5
3
5
3
5
5
5
5
5
3
3
5
3
3
3
1
3
5
5
Kesesuaian sejarah
5
3
5
5
3
3
5
5
5
5
3
3
3
1
3
1
0
0
1
1
1
3
5
Tipe ekosistem yang tersisa
0
3
3
1
3
3
3
1
0
3
3
3
3
3
1
3
0
0
3
3
1
1
1
Pemeliharaan proses alami
1
1
3
1
3
1
5
1
5
3
3
3
3
1
3
1
5
5
3
3
5
1
3
Nilai rata-rata
3.1
3
4.4
3.2
4.2
2.6
4.4
2.8
3
4.6
3.6
4.2
3.4
2.6
3
3.6
2.6
2.6
3.8
2.6
3.2
3.8
4.4
Nilai Penting Sosial Ekonomi
SR
BK
SL
WK
UK
KS
KJ
BL
AP
MB
BB
KM
MT
TP
KT
GP
TB
WT
RA
BN
TC
WS
LZ
Penyedia pekerjaan
1
3
3
3
3
5
1
1
1
3
1
5
3
1
0
1
1
1
1
3
1
1
1
Penyedia sumberdaya alam
5
5
5
3
3
3
5
3
1
3
1
5
1
1
1
1
3
3
5
3
5
5
5
Pemanfaatan lestari
3
3
5
3
3
5
5
1
3
5
3
3
1
3
1
3
3
3
5
5
5
3
3
Nilai spiritual
0
1
3
1
3
1
1
1
5
3
3
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
3
3
Panorama
0
0
3
1
3
1
3
3
5
5
5
5
1
3
1
3
5
3
1
5
5
5
5
Tumbuhan penting
1
3
5
1
3
1
5
1
5
5
3
1
1
1
3
3
3
0
1
1
3
5
3
Satwa penting
0
3
5
3
5
3
5
0
5
5
5
5
1
3
1
3
3
5
3
3
5
5
3
Rekreasi
0
0
3
5
3
5
1
1
5
3
5
3
1
5
1
3
1
3
3
5
0
5
5
Manfaat dan jasa ekosistem
1
5
5
3
5
3
5
0
5
5
3
5
1
3
3
5
5
3
5
3
1
5
5
Nilai ilmiah dan pendidikan
3
3
3
5
5
5
5
3
5
5
3
3
1
3
5
5
3
5
3
5
3
5
5
1.4
2.6
4
2.8
3.6
3.2
3.6
1.4
4
4.2
3.2
3.6
1.2
2.3
1.6
2.8
2.7
2.7
2.8
3.3
2.9
4.2
3.8
Nilai rata-rata
118
119
Kerapuhan
SR
BK
SL
WK
UK
KS
KJ
BL
AP
MB
BB
KM
MT
TP
KT
GP
TB
WT
RA
BN
TC
WS
LZ
Kegiatan ilegal
5
3
1
0
1
3
3
3
3
3
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
3
3
3
Lemah penegakan hukum
5
3
3
1
1
5
3
1
1
3
1
1
1
1
3
5
3
1
3
1
3
3
3
Suap dan korupsi
5
3
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
3
3
1
1
1
1
1
3
1
Ketidakstabilan politik
5
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
3
1
0
0
1
0
0
1
3
Konflik budaya
5
0
1
0
0
0
3
3
0
1
3
3
1
3
3
1
1
1
5
1
3
1
1
Nilai pasar tinggi
5
5
3
1
3
3
1
5
5
5
3
3
5
5
5
3
3
1
3
5
5
3
Mudah diserobot
5
3
1
1
3
5 5
5
5
3
3
3
3
1
5
3
5
5
5
5
5
5
5
1
Permintaan sumberdaya kawasan
5
0
0
1
0
5
5
5
0
5
3
5
0
5
5
3
1
0
5
3
3
3
1
Tekanan pada pengelola
5
0
1
1
0
0
5
1
0
0
3
1
1
0
1
1
1
3
3
3
3
3
3
Kesulitan mencari pegawai
5
5
1
0
5
3
3
5
5
5
0
3
3
5
3
5
5
5
5
5
5
3
1
Nilai rata-rata
5
2.2
1.2
0.6
1.4
2.7
3.1
2.5
1.8
2.5
1.9
2
1.1
3.1
3.2
3.2
2.3
2
3
2.3
3.1
3
2
SR
BK
SL
WK
UK
KS
KJ
BL
AP
MB
BB
KM
MT
TP
KT
GP
TB
WT
RA
BN
TC
WS
LZ
3
3
3
5
3
5
3
3
3
3
5
5
1
3
5
3
5
5
5
5
5
5
5
Tujuan Perlindungan kehati Keterkaitan dengan aset kehati
3
3
5
5
5
5
3
5
5
1
5
5
3
3
3
3
5
5
3
3
3
5
0
Konsistensi
5
3
1
3
3
3
3
3
3
3
5
3
1
1
3
3
3
3
1
3
3
3
1
Pemahaman pengelola
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
1
3
1
3
3
3
3
1
3
1
Dukungan masyarakat
3
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
1
1
Nilai rata-rata
3.4
2.6
3
3.8
3.4
3.4
2.6
3.4
3.4
2.6
4.2
3.8
2.6
2.2
3
2.6
3.8
3.8
2.6
3.4
3
3.4
1.6
Kepastian Hukum
SR
BK
SL
WK
UK
KS
KJ
BL
AP
MB
BB
KM
MT
TP
KT
GP
TB
WT
RA
BN
TC
WS
LZ
Perlindungan hukum
3
3
5
5
3
5
3
3
3
3
5
5
3
1
3
1
5
5
5
3
3
5
5
Ketiadaan klaim lahan
0
5
3
0
1
5
3
1
5
1
5
3
3
1
1
3
0
0
0
0
1
1
3
Tata batas
1
3
3
5
1
3
1
1
1
3
3
3
3
1
3
3
0
0
1
1
1
5
3
SDM dan keuangan
1
1
1
1
3
1
1
3
3
3
3
0
1
1
1
1
3
3
1
3
1
1
5
1
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
1
1
1
3
3
1
3
3
3
5
1.2
2.6
3
2.8
2.2
3.4
1.8
2.2
3
2.6
3.8
2.4
2.6
1
1.8
1.8
2.2
2.2
1.6
2
1.8
3
4.2
Resolusi konflik Nilai rata-rata
119
120
Desain Tapak
SR
BK
SL
WK
UK
KS
KJ
BL
AP
MB
BB
KM
MT
TP
KT
GP
TB
WT
RA
BN
TC
WS
LZ
Kesesuaian tempat
3
3
3
5
3
5
5
3
3
3
5
5
3
3
3
3
5
5
5
5
5
3
5
Lay out
3
3
3
3
5
3
3
3
5
3
3
5
3
5
3
5
5
3
5
3
5
3
5
Zonasi
1
3
1
3
3
5
1
3
1
3
3
3
0
1
1
1
1
1
0
3
1
3
1
Pemanfaatan sekitar kawasan
0
1
1
1
3
1
1
1
3
3
3
3
3
1
1
1
5
3
1
3
3
1
1
Keterkaitan dengan kawasan lain
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
5
0
3
0
1
5
3
3
0
3
1
5
0
Nilai rata-rata
1.4
3
2.6
2.4
2.8
2.8
2
2
2.4
2.4
3.8
3.2
2.4
2
1.8
3
3.8
3
2.2
3.4
3
3
2.4
Pegawai
SR
BK
SL
WK
UK
KS
KJ
BL
AP
MB
BB
KM
MT
TP
KT
GP
TB
WT
RA
BN
TC
WS
LZ
0
3
1
3
1
5
1
1
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
3
5
1
5
0
Jumlah staff Keterampilan
5
1
1
3
3
1
1
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
3
3
3
1
3
0
Pelatihan
3
3
1
5
3
1
1
1
3
3
3
1
1
3
3
1
3
3
3
3
1
1
0
Penilaian kinerja
3
1
1
1
1
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
0
Kondisi kerja
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
0
Nilai rata-rata
2.2
1.6
1
2.6
1.8
2
1.4
1
2.2
1.8
2.6
1.8
1.8
1.8
2.2
1.4
2.2
2.2
2.2
3
1.4
3
0
Komunikasi
SR
BK
SL
WK
UK
KS
KJ
BL
AP
MB
BB
KM
MT
TP
KT
GP
TB
WT
RA
BN
TC
WS
LZ
Peralatan komunikasi
3
1
0
3
1
1
3
3
3
0
5
3
0
1
3
3
3
3
1
5
1
1
0
Data bio, sosek
1
1
1
1
3
3
1
1
5
1
1
1
1
1
1
3
3
5
1
5
1
3
1
Peralatan survey
1
1
3
3
1
1
1
1
3
1
3
3
0
1
1
1
3
3
1
3
1
3
0
Analisis data
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
0
0
3
1
1
1
1
1
3
1
1
0
Komunikasi dengan masyarakat
3
1
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
1
1
3
5
3
5
3
3
3
Nilai rata-rata
1.8
1
1.6
1.8
2.2
1.8
1.8
1.8
3
1.2
2.6
2
0.4
1.8
1.4
1.8
2.6
3.4
1.4
4.2
1.4
2.2
0.8
Infrastruktur
SR
BK
SL
WK
UK
KS
KJ
BL
AP
MB
BB
KM
MT
TP
KT
GP
TB
WT
RA
BN
TC
WS
LZ
Transportasi
1
1
0
3
1
3
1
3
3
0
3
1
0
1
1
1
3
5
1
5
1
3
0
Peralatan lapangan
1
3
0
1
1
3
3
1
1
1
3
3
0
1
1
1
1
1
1
3
1
1
0
Fasilitas staf
0
3
1
1
1
1
3
0
1
0
3
3
0
1
1
3
1
1
1
1
1
1
0
Perawatan peralatan
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1 1
Fasilitas pengunjung Nilai rata-rata
0
0
0
1
1
3
1
3
3
1
1
1
0
1
3
1
1
1
0
3
0.4
1.6
0.4
1.4
1
2.2
1.8
1.4
1.6
0.6
2.2
1.8
0
1
1.4
1.4
1.4
1.8
0.8
2.6
1
0
1.4
0
120
121
Anggaran
SR
BK
SL
WK
UK
KS
KJ
BL
AP
MB
BB
KM
MT
TP
KT
GP
TB
WT
RA
BN
TC
WS
LZ
Dana 5 tahun terakhir
0
1
0
3
3
3
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
0
Dana 5 tahun kedepan
0
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
5
3
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
Pengelolaan keuangan
0
1
3
3
3
5
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
Alokasi
1
3
1
1
3
5
3
1
3
3
3
1
3
1
1
1
3
3
1
3
3
3
1
Stabilitas jangka panjang
0
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
Nilai rata-rata
0.2
1.4
1.2
2.6
2.2
3.8
1.8
1
2.2
2.2
1.8
1.8
1.6
1
1
1
1.8
2.2
2.2
1.8
1.4
1.8
0.8
Perencanan Pengelolaan
SR
BK
SL
WK
UK
KS
KJ
BL
AP
MB
BB
KM
MT
TP
KT
GP
TB
WT
RA
BN
TC
WS
LZ
Rencana pengelolaan
3
1
5
5
3
3
3
3
3
3
3
5
0
1
1
1
3
3
1
5
3
3
0
Pendataan
3
1
1
1
3
3
1
1
3
3
5
3
3
1
1
1
3
3
1
3
3
1
1
Analisis ancaman
1
1
3
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
1
1
1
3
5
1
3
3
3
0
Rencana kerja detail
1
1
0
3
1
1
3
1
1
1
3
3
0
0
1
0
5
3
1
3
3
5
0
Pemantauan
1
1
1
1
3
3
3
0
0
0
3
5
1
0
3
0
3
3
1
3
3
1
0
Nilai rata-rata
1.8
1
2
2.6
2.6
2.6
2.6
1.2
1.6
2
3.4
3.8
1.4
0.6
1.4
0.6
3.4
3.4
1
3.4
3
2.6
0.2
Praktek Pelaksanaan
WT 5
RA
BN
TC
WS
LZ
3
5
3
5
0
SR
BK
SL
WK
UK
KS
KJ
BL
AP
MB
BB
KM
MT
TP
KT
GP
TB
Organisasi internal
5
3
1
5
3
5
5
3
3
1
5
5
5
5
3
3
5
Keterbukaan
5
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
3
5
3
5
3
5
0
Kolaborasi dengan masyarakat
5
3
3
3
3
3
3
1
1
3
5
5
5
3
5
3
1
3
5
3
1
5
3
Partisipasi masyarakat
1
3
3
1
3
3
3
1
1
3
5
3
3
3
1
1
1
3
3
3
1
3
3
Komunikasi efektif
1
3
0
3
0
3
3
3
3
0
5
5
0
1
1
3
3
3
3
3
1
1
0
Nilai rata-rata
3.4
3
2
3
2.8
3.8
3.8
2.6
2.6
2.4
5
3.6
3
2.6
3
2.6
3.8
3.4
3.8
1.8
3.8
1.2
Monitoring dan Evaluasi
SR
BK
SL
WK
UK
KS
KJ
BL
AP
MB
BB
KM
MT
TP
KT
GP
TB
WT
RA
BN
TC
WS
LZ
Pencatatan dampak
5
1
1
1
3
1
1
1
3
1
3
5
1
1
1
1
1
1
1
3
1
5
1
Penelitian kondisi biologis
1
1
1
3
3
3
1
3
3
1
5
5
5
1
0
1
1
3
1
3
1
1
1
Penelitian isu sosek
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Akses pada penelitian terbaru
1
3
1
1
3
1
3
1
1
1
5
5
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
0
1
1
1
3
3
3
3
1
0
1
3
5
1.8
1.4
1
1.8
2.6
1.8
1.8
1.4
1.6
1
3.8
Pemanfaatan hasil monitoring Nilai rata-rata
1
3
1
1
1
3
1
3
1
3
0
2.2
1.4
0.8
1
1
1.8
1
2.6
1
2.2
0.6
121
122
Keluaran
SR
BK
SL
WK
UK
KS
KJ
BL
AP
MB
BB
KM
MT
TP
KT
GP
TB
WT
RA
BN
TC
WS
Pencegahan ancaman
0
0
3
1
1
3
1
1
5
1
3
5
3
3
0
0
3
3
1
3
1
1
LZ 0
Upaya restorasi
1
1
3
1
3
3
0
3
3
3
3
3
0
1
0
0
0
0
0
3
1
0
0
Habitat dan satwa liar
1
1
1
1
3
3
1
1
3
1
5
5
5
1
1
1
1
3
1
3
1
1
0
Peningkatan kepedulian
3
3
3
1
3
3
3
3
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
1
1
Pengelolaan pengunjung
1
0
0
3
3
3
1
3
3
1
5
3
0
1
1
1
3
1
0
3
0
1
0
Pengembangan infrastruktur
1
0
0
3
3
3
1
3
1
1
5
5
0
1
3
1
1
3
1
1
1
1
0
Perencanaan dan inventarisasi
3
1
1
3
3
3
1
3
1
1
5
5
0
1
3
1
3
3
1
3
3
3
0
Manajemen staf
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
5
5
1
3
1
3
3
5
1
3
3
3
0
Pelatihan staf
3
3
3
3
3
3
1
1
3
1
3
5
3
3
3
3
5
5
1
3
3
3
1
Hasil penelitian dan monitoring
3
1
1
3
5
1
1
5
3
3
5
5
5
0
3
1
3
3
1
3
1
3
3
Nilai rata-rata
1.9
1.3
1.6
2.2
3
2.8
1.3
2.6
3
2
4.2
4.4
2
1.7
1.8
1.4
2.5
2.9
1
3
1.7
1.7
0.5
Tekanan dan Ancaman
SR
BK
SL
WK
UK
KS
KJ
BL
AP
MB
BB
KM
MT
TP
KT
GP
TB
WT
RA
BN
TC
WS
LZ
Perambahan
16
13
18
21
24
8
0
14
0
0
0
0
10
16
80
2
6
16
72
2
66
0
0
Pembalakan
35
39
24
20
24
0
4
0
0
12
6
4
35
54
72
96
0
0
66
16
76
16
0
Kebakaran
0
14
0
24
2
0
3
20
0
2
4
6
6
30
48
2
0
0
0
1
0
0
0
Pertambangan
0
0
0
0
12
20
54
0
0
0
0
0
0
27
36
0
18
16
36
4
0
27
18
Perburuan satwa
0
20
4
18
24
0
54
24
1
4
16
16
16
4
6
12
35
16
24
20
0
42
0
Pemukiman
0
0
8
0
2
0
54
0
0
6
0
54
0
6
80
1
0
39
0
26
0
0
0
NTFP
30
30
8
0
2
0
6
0
2
16
3
24
1
5
0
0
0
24
18
1
0
16
18
Wisata
0
0
0
0
2
20
9
1
0
2
0
8
0
0
0
0
14
4
0
30
0
0
0
Spesies invasif
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
2
54
0
0
0
0
0
0
0
2
0
63
0
Klaim masyarakat
20
0
0
12
0
0
9
0
4
0
2
10
14
24
0
8
27
6
6
31
54
32
18
Pengelolaan kontradiktif
12
30
0
0
0
1
54
0
4
8
8
36
0
36
0
0
12
20
3
3
27
45
0
Polusi
0
36
6
0
8
40
6
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
12
0
1
42
0
0
Alat tangkap ikan
0
0
0
0
48
18
54
0
0
0
16
0
0
0
0
0
39
16
0
16
60
0
0
Pemburu harta karun
0
0
0
0
18
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
113
182
68
95
166
107
308
83
11
50
73
212
82
202
322
121
151
169
225
161
325
241
54
Nilai Total
122
123
Lampiran 7. Hasil analisis diskriminan terhadap pengelompokan kawasan konservasi dengan menggunakan software Minitab. Diskriminan Analisis Karakteristik Biology Linear Method for Response: C1 Predictors: fish Birds Plants Group Count
1 8
2 13
Corals
Mammals
Amphibian
3 2
Summary of Classification Put into Group 1 2 3 Total N N Correct Proportion N =
23
....True Group.... 1 2 3 8 0 0 0 13 0 0 0 2 8 13 2 8 13 2 1.000 1.000 1.000 N Correct =
23
Proportion Correct = 1.000
Squared Distance Between Groups 1 2 3 1 0.000 34.834 170.628 2 34.834 0.000 119.851 3 170.628 119.851 0.000 Linear Discriminant Function for Group 1 2 3 Constant -16.329 -14.006 -80.444 fish 0.853 -0.283 1.030 Birds -0.310 1.872 4.601 Plants -0.299 0.782 -3.040 Corals 1.536 0.527 -0.933 Mammals 0.360 0.395 2.396 Amphibian -0.775 0.298 9.137 Wetlands 1.258 -0.215 -5.247
Discriminant Analysis Anggaran – Luas - Ancaman Linear Method for Response: Predictors: Anggaran Luas Group Count
1 9
Kawasan Ancaman
2 6
3 8
Summary of Classification Put into Group 1 2 3 Total N N Correct Proportion N =
23
....True Group.... 1 2 3 8 0 0 0 6 0 1 0 8 9 6 8 8 6 8 0.889 1.000 1.000 N Correct =
22
Proportion Correct = 0.957
Wetlands
124 Squared Distance Between Groups 1 2 3 1 0.0000 7.5912 11.7148 2 7.5912 0.0000 6.9577 3 11.7148 6.9577 0.0000 Linear Discriminant 1 2 Constant -1.5272 -1.1949 Anggaran 2.2034 -1.4296 Luas -0.1261 0.8073 Ancaman -2.1807 -0.7837
Function for Group 3 -1.6992 -1.4066 -0.4637 3.0410
Summary of Misclassified Observations Observation
True Group 1
1 **
Pred Group 3
Group
Squared Distance 4.213 7.726 2.800
1 2 3
Probability 0.313 0.054 0.633
Discriminant Analysis Perencanaan - Masukan - Proses - Keluaran Linear Method for Response: Predictors: C2 C3 C4 C5
C1
Group Count
3 12
1 2
2 8
Summary of Classification Put into Group 1 2 3 Total N N Correct Proportion N =
22
....True Group.... 1 2 3 2 0 0 0 8 0 0 0 12 2 8 12 2 8 12 1.000 1.000 1.000 N Correct =
22
Proportion Correct = 1.000
Squared Distance Between Groups 1 2 3 1 0.000 42.026 112.215 2 42.026 0.000 27.373 3 112.215 27.373 0.000 Linear Discriminant Function for Group 1 2 3 Constant -34.295 -3.957 -3.099 C2 7.206 2.459 -2.642 C3 2.205 4.442 -2.567 C4 12.959 1.718 -2.607 C5 11.551 2.813 -2.999
Discriminant Analysis Sosial/Ekonomi – Ancaman - Biologi Linear Method for Response: Predictors: C2 C3 C4 Group
1
2
C1 3
4
125 Count
4
3
7
9
Summary of Classification Put into Group 1 2 3 4 Total N N Correct Proportion N =
23
....True Group.... 1 2 3 4 1 0 0 2 0 0 0 6 0 0 1 4 3 7 4 2 6 1.000 0.667 0.857 N Correct =
21
4 0 0 0 9 9 9 1.000
Proportion Correct = 0.913
Squared Distance Between Groups 1 2 3 1 0.0000 8.2490 15.5731 2 8.2490 0.0000 27.3653 3 15.5731 27.3653 0.0000 4 21.3763 15.1561 10.0156
4 21.3763 15.1561 10.0156 0.0000
Linear Discriminant Function for Group 1 2 3 4 Constant -4.3307 -5.0875 -2.3390 -1.6120 C2 3.4010 0.8792 0.7699 -2.4035 C3 4.2540 6.1936 -3.4998 -1.2332 C4 1.4604 -1.2593 1.3095 -1.2478 Summary of Misclassified Observations Observation 6 **
True Group 2
Pred Group 1
13 **
3
4
Group 1 2 3 4 1 2 3 4
Squared Distance 2.723 2.975 14.114 11.645 19.230 20.725 3.379 1.966
Probability 0.527 0.465 0.002 0.006 0.000 0.000 0.330 0.670
126
Lampiran 8. Kawasan konservasi prioritas untuk kelompok rawa pantai dan mangrove
Keterangan: Warna merah adalah kawasan prioritas untuk intervensi pengelolaan yaitu Ujung Kulon, Kutai, dan Rawa Aopa
126
127
Lampiran 9. Kawasan konservasi prioritas untuk kelompok terumbu karang
Keterangan: Warna merah adalah kawasan prioritas untuk intervensi pengelolaan yaitu Karimun Jawa, dan Teluk Cenderawasih
127
128
Lampiran 10. Kawasan konservasi prioritas untuk kelompok hutan pantai
Keterangan: Warna merah adalah kawasan prioritas untuk intervensi pengelolaan yaitu Siberut. Baluran, dan Manupeu Tanadaru
128
