L U R A H S E M B IL A N S E P U C U K JA M B I

Pendahuluan

SE PU

CU K

JA M B I SE M B ILA N LU

RA

H

Pendahuluan Bab ini Menjelaskan Dasar Hukum tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundangan lainnya yang diperlukan; Gambaran Umum Daerah yang terdiri dari Kondisi Geografis Daerah, Gambaran Umum Demografis, dan Kondisi Ekonomi yang terdiri dari Potensi Unggulan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

1.1.

S

DASAR HUKUM ejak dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian

ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), Provinsi Jambi ketika itu terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota secara bertahap telah pelaksanaan pembangunan berkesinambungan sesuai ideologi Pancasila dan amanat Pembukaan dan Batang Tubuh Undangundang Dasar 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan signifikan terjadi tahun 1999 dan 2008, melalui UU Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan UU Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, maka wilayah administratif Provinsi Jambi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota. Pemekaran wilayah ini bertujuan memperpendek

rentang

kendali

penyelenggaraan

pemerintahan,

pemerataan pembangunan dan mempercepat laju roda perekonomian daerah yang bersangkutan.

Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-1

Pendahuluan

Selanjutnya, dengan berpedoman pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

pelaksanaan

pembangunan di Provinsi Jambi juga dilakukan secara terencana dan sistematis, mempedomani Pasal 150 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka visi, misi dan pembangunan Kepala Daerah dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi Tahun 2006 – 2010.

Sedangkan

sebagai

acuan

pembangunan

jangka

panjang,

Pemerintah Provinsi bersama DPRD telah menetapkan RPJP melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025. Dalam RPJM Provinsi Jambi

2006

–

2010

telah

ditetapkan

beberapa

Strategi

Dasar

Pembangunan Provinsi Jambi untuk mewujudkan visi Jambi Mampu, Maju

Dan Mandiri yang tergambar dalam misi pembangunan yaitu : 1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat 2. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah 3. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 5. Peningkatan perlindungan masyarakat Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Provinsi Jambi tersebut didukung oleh 3 (tiga) pilar utama yaitu : 1. Pemerintah Yang Berwibawa dan Bersih dari KKN, 2. Sumber Daya Manusia Sebagai Penggerak Pembangunan, dan 3. Potensi SDA yang Siap untuk digali dalam mengakserelasikan roda pembangunan, melalui empat agenda pembangunan, yaitu : a. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi, b. Meningkatkan Kemampuan dan Pemerataan Pembangunan Daerah,


-2

Pendahuluan

c.

Meningkatkan Kesejahteraan dan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas, dan

d. Meningkatkan Pembangunan Hukum danTata Pemerintahan Yang Baik. Reformasi politik memberikan otoritas sekaligus tanggung jawab pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan seperti diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

yang

menyebutkan

bahwa

kepala

daerah

mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan LPPD kepada masyarakat. Sebagai penjabaran dari ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, telah diterbitkan Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Pemerintahan

3

Tahun

Daerah

2007

Kepada

tentang

Laporan

Pemerintah,

Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, sebagai dasar dalam penyusunan LKPJ Gubernur. Pada peraturan pemerintah ini diatur bahwa dalam LKPJ wajib menggambarkan program dan kegiatan yang direncanakan, realisasi dari program dan kegiatan serta kendala dan solusi yang dilakukan untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan di tahun 2010. LKPJ memiliki makna penting dalam proses pembangunan yang berkesinambungan,

karena

melalui

mekanisme

ini

kemajuan

dan

permasalahan pembangunan di Provinsi Jambi dapat dicermati, sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan dan penajaman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan Provinsi Jambi pada tahun-tahun berikutnya.


-3

Pendahuluan

LKPJ tahun anggaran 2009 ini merupakan LKPJ kelima masa pemerintahan Gubernur Jambi periode 2005-2010 yang disusun untuk memberikan gambaran program, kegiatan dan capaiannya selama tahun 2009. Untuk penguatan laporan ini maka program dan kegiatan SKPD Provinsi Jambi juga dilampirkan termasuk penyerapan dana selama tahun 2009

sebagai

salah

pertanggungjawaban

satu

bentuk

penyelenggaraan

penyebarluasan

pembangunan

informasi

kepada

publik

melalui perwakilan rakyat. Disamping itu kapasitas Gubernur selaku Wakil Pemerintah, maka gubernur berkewajiban juga menyampaikan informasi kegiatan yang dilakukan oleh instansi vertikal yang berada pada wilayah pemerintahan Provinsi Jambi. 1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH 1.2.1. Konndisi Geografis 1.2.1.1. Letak Wilayah dan Topografi Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45’-2o45’ LS dan 101o10’-104o55’ BT di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi

Provinsi

Jambi

cukup

strategis

karena

langsung

berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMSGT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat seluas 53.435,72 km2 yang terdiri dari (Biro Pemerintahan dan OTDA, 2009) : 1)

Kabupaten Kerinci 3.808,50 Km2 (7,13%),

2)

Kabupaten Bungo 6.461,00 Km2 (12,09%),

3)

Kabupaten Tebo 6.802,59 Km2 (12,73%),


-4

Pendahuluan

4) Kabupaten Merangin 7.451,30 Km2 (13,94%), 5) Kabupaten Sarolangun 6.175,43 Km2 ( 11,56%), 6) Kabupaten Batanghari 5.804,83 Km2 ( 10,86%), 7) Kabupaten Muaro Jambi 5.246,00 Km2 ( 9,82%), 8) Kabupaten Tanjab Barat 5.645,25 Km2 (10,56%), 9) Kabupaten Tanjab Timur 5.444,98 Km2 ( 10,19%), 10) Kota Jambi 205,38 Km2 (0,38%). 11) Kota Sungai Penuh 391,5 Km2 ( 0,73%). Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu (Bappeda, 2005):  Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung

Jabung

Timur,

sebagian

Kabupaten

Batanghari,

Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;  Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan  Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. 1.2.1.2. Kemiringan Lahan dan Jenis Lapisan Tanah Lahan di Provinsi Jambi didominasi oleh hamparan datar dan bergelombang dengan kemiringan 0 – 15% seluas


-5

Pendahuluan

3.246.092 Ha atau mencapai 63.75% dari luas daratan Provinsi Jambi. Sedangkan jenis lapisan tanah yang paling dominan adalah Podzolik Merah Kuning (PMK) yang mencapai luas 2.229.890 Ha atau 43,73%. Berikutnya adalah jenis Latosol seluas 981.900 Ha (18,38%) serta jenis Clay Humus seluas 548.670 Ha (10,27%). Sedangkan sebagian yang lain (kurang dari 10%) terdiri atas berbagai jenis tanah seperti Andosol,

Organosol, Alluvial, dan lain-lain. 1.2.1.3. Klimatologi Provinsi Jambi termasuk daerah beriklim tropis yang memiliki

karakteristik

curah

hujan

sedang

dan

lembab

sepanjang tahun. Curah hujan rata-rata selama tahun 2008 adalah 163,43 mm, jumlah penyinaran matahari 3,83 jam per hari

dan

kelembaban

udara

rata-rata

sebesar

84,33%.

Sedangkan suhu udara rata-rata selama tahun 2008 adalah 26,2º C, kecuali pada dataran tinggi di wilayah Barat dengan suhu rata-rata 21,9º C. 1.2.1.4. Penggunaan Lahan Lahan di Provinsi Jambi sebagian besar digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian, baik pertanian lahan sawah maupun pertanian lahan bukan sawah. Berdasarkan data pada tahun 2008 penggunaan lahan untuk sawah mencapai 179.828 Ha atau 3,37% dan lahan pertanian bukan sawah seluas 2.876.117 Ha atau 54,94%, penggunaan lain seluas 108.115 atau 2,07% serta lahan non-budidaya seluas 2.179.440 Ha atau 40,79%. Berdasarkan SK Menhut Nomor 421/Kpts-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Jambi dan SK


-6

Pendahuluan

Gubernur Jambi nomor 108 tahun 1999 tentang Penetapan Luas Kawasan Hutan Provinsi Jambi. 1.2.1.5. Potensi Wilayah Provinsi Jambi adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keragaman ekosistem terlengkap. Provinsi ini memiliki hutan pegunungan dataran tinggi (tipe sub-alpin) pada daerah yang membentang sepanjang Bukit Barisan. Disamping itu, provinsi Jambi juga memiliki hutan dataran rendah pada wilayah-wilayah menuju pantai timur yang landai serta hutan rawa (mangrove). Kelengkapan tipe ekosistem hutan ini diwakili oleh 4 Taman Nasional berdasarkan hasil tata batas sesuai dengan

SK

Menhut

Nomor

421/Kpts-II/1999

Tentang

Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Jambi dan SK Gubernur Jambi nomor 108 tahun 1999 tentang Penetapan Luas Kawasan Hutan Provinsi Jambi, yaitu: 1) Kerinci Seblat (TNKS) seluas 422.190 ha, merupakan perwakilan ekosistem pegunungan dataran tinggi yang dikenal dengan keragaman hayatinya; 2) Berbak (TNB) seluas 162.700 ha, merupakan salah satu wilayah yang mewakili ekosistem dataran rendah berawa; 3) Bukit Tiga Puluh (TNBT) seluas 33.000 ha, merupakan perwakilan hutan dataran rendah; serta 4) Bukit Duabelas (TNBD) seluas 60.700 ha, yang merupakan habitat perlindungan bagi Suku Anak Dalam (Orang Kubu). Keempat Taman Nasional tersebut masih menyimpan keragaman hayati yang cukup besar. Salah satu spesies kunci yang masih eksis di TNKS adalah harimau Sumatra (Panthera Tigris Sumatraensis) dan gajah (Elephan

Maximus) juga sangat penting keberadaannya di TNKS dan TNBT.


-7

Pendahuluan

Secara keruangan, pola umum penggunaan lahan dan fungsi ruang wilayah Provinsi Jambi terbagi atas tiga zona yaitu wilayah Barat, Tengah dan Timur. Ketiga wilayah tersebut memiliki

karakteristik

yang

berbeda

dalam

perspektif

pengembangan daerah. Wilayah berkaitan

Barat

dengan

memiliki

fungsi

keberadaan

konservasi.

kawasan

TNKS

Hal

ini

yang

mendominasi penggunaan lahan di wilayah ini. Potensi penting wilayah ini adalah pengembangan pertanian, agrobisnis dan agroindustri serta pariwisata. Wilayah Tengah mempunyai sumber daya alam yang produktif dan potensial baik dalam bentuk budidaya hutan, perkebunan karet rakyat, perkebunan sawit dan pertanian tanaman

pangan,

hortikultura,

pariwisata

maupun

pertambangan terutama minyak dan gas bumi. Selain itu wilayah Tengah ini mempunyai tingkat aksesibilitas yang tinggi, karena dilalui oleh jaringan arteri Sumatera (Lintas Timur) dan arteri penghubung antara lintas Barat dan Timur Sumatera. Sedangkan wilayah Timur memiliki karakteristik fisik dominan berupa tanah gambut berawa - rawa yang kurang subur namun kaya akan sumber mineral dan bahan tambang lainnya serta minyak bumi dan gas alam. Selain itu, wilayah ini memiliki keunggulan dari sisi posisinya yang sangat strategis di pantai Timur Sumatera berdekatan dengan kawasan kerjasama regional Singapura-Johor-Riau (Sijori), Singapura-Batam-Johor (Sibajo), kerjasama perdagangan Indonesia-Malaysia-Singapura

Growth Triangle (IMS-GT), dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Posisi geografis ini potensial dikembangkan sebagai pintu gerbang dan diharapkan akan


-8

Pendahuluan

menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi wilayah Jambi umumnya. 1.2.2. Kondisi Demografis 1.2.2.1. Penduduk Menurut data BPS (2009), bahwa penduduk Provinsi Jambi tahun 2009 berjumlah 2.834.264 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 60 jiwa/km2 kecuali Kota Jambi sebesar 2.293 jiwa/km2 dan Kota Sungai Penuh sebesar 199 jiwa/km2. Sedangkan pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi selama periode 2005-2009 rata-rata mencapai 1,59% pertahun, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2006 dan 2007 yaitu 2,20%.

Namun

pada

tahun

2008

tingkat

pertumbuhan

penduduk mengalami penurunan menjadi 1,68%

dari tahun

2009. Berdasarkan

jenis

kelamin,

meskipun

angkanya

berfluktuasi namun selama tahun 2005-2009 rasio penduduk berjenis kelamin laki-laki selalu lebih besar dari kelompok penduduk berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2009 penduduk

laki-laki

berjumlah

1.444.783

dan

perempuan

berjumlah 1.389.381 jiwa atau rasio sebesar 1,04 banding 1. Terdapat tiga daerah dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2009 adalah: Kota Jambi sebanyak 476.093 jiwa, Kabupaten Muaro Jambi 314.598 jiwa dan Kabupaten Bungo 271.625 jiwa. Sedangkan tiga daerah dengan jumlah penduduk terkecil yaitu Kota Sungai Penuh 78.102 jiwa, Kabupaten Tanjab Timur 213.281 jiwa dan Kabupaten Sarolangun 218.228 jiwa. Penurunan jumlah penduduk Kabupaten Kerinci sebanyak


-9

Pendahuluan

78.102 atau 24,63% disebabkan oleh terbentuknya Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom baru sejak 8 Nopember 2008. Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Dirinci per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2008 – 2009 No

Kab/Kota

2008

2009*

r(%)

1

Kerinci

310.093

233.719

-24,63

2

Merangin

292.013

292.013

1,90

3

Sarolangun

214.036

218.228

1,96

4

Batanghari

219.181

222.841

1,67

5

Muaro Jambi

310.767

314.596

1,26

6

Tanjab Timur

211.789

213.781

0,94

7

Tanjab Barat

250.736

255.592

2,08

8

Tebo

253.373

257.267

1,54

9

Bungo

264.386

271.625

2,74

10

Kota Jambi

467.408

470.038

1,85

11

Kota Sei. Penuh

-

78.102

-

2.784.928

2.834.164

1,65

Jumlah * Data sementara Sumber: BPS Provinsi Jambi 2009

Dilihat dari pertumbuhan penduduk pada tahun 2008 2009, maka daerah yang paling besar pertumbuhannya adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 2,08%, kemudian Kabupaten Sarolangun 1,96%. Daerah yang pertumbuhan penduduknya paling rendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 0,94% dan Kabupaten Muaro Jambi 1,26%. 1.2.2.2. Tenaga Kerja Pertumbuhan angkatan kerja Provinsi Jambi relatif berfluktuasi selama periode 2005-2009, rata-rata pertumbuhan adalah sebesar 35.505 orang/tahun atau 2,74% per tahun. Sedangkan pertumbuhan kesempatan kerja selama kurun


-10

Pendahuluan

waktu yang sama adalah sebanyak 43.828 orang/tahun atau 3,04% per tahun (BPS, 2009). Pada tahun 2009 jumlah penduduk Provinsi Jambi yang bekerja mengalami kenaikan relatif tinggi yaitu sebanyak 1.272.520 orang bila dibanding tahun 2008 sebanyak 1.182.895 orang

atau

mengalami

pertambahan

kesempatan

kerja

sebanyak 89.847 orang atau 7,59%. Sektor yang mengalami pertumbuhan kesempatan kerja terbesar adalah pertambangan yang naik 204,24% dari 17.125 orang tahun 2008 menjadi 52.105 orang tahun 2009. Sektor kedua tertinggi adalah keuangan dan persewaan naik 88,96% bila

dibandingkan

pertumbuhan

tahun

2008,

untuk

peringkat

kesempatan

kerja

tertinggi

adalah

ketiga sektor

pengangkutan dan komunikasi sebesar 20,21%. Sektor lain yang mengalami pertumbuhan penyerapan tenaga kerja adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran meningkat dari 165.759 orang pada tahun 2008 menjadi 193.977 orang pada tahun 2009 atau tumbuh sebesar 17,02%. Peningkatan kesempatan kerja yang besar sektor pertambangan dan galian tahun 2009 ternyata belum diikuti dengan peningkatan kontribusi PDRB dan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2009 yang hanya sebesar 0,08% bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 1,78%. Peningkatan penyerapan tenaga kerja ketiga terbesar adalah sub-sektor perdagangan besar dan eceran, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pasar swalayan dan pembangunan ruko di setiap kabupaten di Provinsi Jambi dan khususnya di Kota Jambi. Perkembangan ini mendorong pertumbuhan penyerapan


-11

Pendahuluan

tenaga kerja di sektor perdagangan, komunikasi, transportasi dan jasa di Provinsi Jambi pada tahun 2009. Tabel 1.2. Penduduk Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Tahun 2008-2009 Kesempatan Kerja Persektor Pertanian Pertambangan Industri Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel, Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan Jasa-jasa dan lainnya Jumlah

2008

2009

r (%)

701.390 17.125 48.318 1.674 45.560 165.759 58.562 3.994 140.291

740.849 52.102 48.302 1.358 42.922 193.977 70.978 7.547 141.485

5,62 204,24 -0,03 -18,87 -5,79 17,02 20,21 88,96 0,85

1.182.673

1.272.520

7,59

Sumber : Dinas Nekertransos Provinsi Jambi 2008-2009, diolah

Namun pada sisi lain terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan kesempatan kerja seperti sektor listrik, gas dan air bersih berkurang dari 1.674 orang tahun 2008 menjadi 1,358 orang tahun 2009 atau 18,87%, kedua sektor bangunan dari 45.560 orang tahun 2008 turun menjadi 42.922 orang tahun 2009 atau menurun 5,76%, penurunan ketiga terjadi pada sektor industri dengan penurunan sebesar 5,79%. 1.2.3. Kondisi Ekonomi 1.2.3.1. Potensi Unggulan Daerah Provinsi Jambi yang kaya akan sumberdaya alam merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi cukup besar pada sektor perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Demikian pula sektor pertambangan dan penggalian, terutama sub sektor minyak


-12

Pendahuluan

dan gas bumi, batu bara dan tambang mineral lainnya. Namun sumberdaya alam Non-Renewable potensi pastinya belum memperoleh porsi kajian yang dalam. Potensi sektor industri pengolahan

di

Provinsi

Jambi

terutama

untuk

produk

pengolahan dengan bahan baku (Crude Palm Oil), Crumb

Rubber (Sheet), Virgin Coconut Oil (VICO), olahan dari produk tanaman pangan dan produk dari ikan. Terdapat 11 produk unggulan agroindustri di Provinsi Jambi, yang didominasi dari berbagai sub-sektor pertanian dengan urutan sebagai berikut: Tabel 1.3. Urutan Produk Unggulan Provinsi Jambi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

KOMODITI Karet dan turunannya Kelapa turunannya Kelapa sawit dan turunannya Cassiavera Kopi Buah-buahan (duku dan manggis) Pinang Nenas Perikanan laut Peternakan Perikanan darat

Sumber:

SKOR 10,00 9,65 8,35 8,05 6,30 5,75 5,40 4,80 3,40 2,20 2,10

URUTAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2005; 2. Hasil Kajian Fak.Teknologi Pertanian UGM, Jogyakarta, 2005.

1.2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang digambarkan oleh laju pertumbuhan PDRB sementara atas dasar harga konstan (tahun 2000). Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 7,16%, sedangkan untuk tahun 2009 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,37%. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sedikit menurun dibandingkan tahun 2008, namun masih lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-13

Pendahuluan

ekonomi rata-rata nasional sebesar 4,5%. Namun secara keseluruhan kondisi makro ekonomi Provinsi Jambi cukup baik, salah satu indikatornya terlihat dengan cukup stabilnya harga komoditas sehingga laju inflasi turun menjadi satu digit yaitu 2,49%. Dari pola distribusi PDRB, konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar yaitu rata-rata sebesar 64,57%

pada

tahun

2009.

Demikian

juga

pengeluaran

pemerintah dari 15,31% triwulan I meningkat menjadi 16,69% pada triwulan IV tahun 2009 dengan rata-rata sampai akhir tahun 2009 sebesar 18,45%. Pembentukan investasi juga mengalami peningkatan dari 15,13% pada triwulan I menjadi 16,69% pada triwulan IV atau rata-rata sebesar 18,45% pada tahun 2008. Pada tabel berikut dapat

dilihat

distribusi

PDRB

Provinsi

Jambi

menurut

penggunaan pada Tahun 2009. Tabel 1.4. Distribusi PDRB Provinsi Jambi Menurut Penggunaan Tahun 2008 dan 2009 (%) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Penggunaan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pengeluaran Konsumsi Lembaga NirLaba Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Perubahan Stok Ekspor Dikurangi Impor

61,38 15,31 0,42 15,13 2,31 57,44 52,48

64,57 18,45 0,56 17,56 2,64 50,34 53,14

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2008-2009

Pada tahun 2009 kontribusi sektor pertanian dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi adalah terbesar yaitu 2,01%, kemudian diikuti secara berturut-turut sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,28%, Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-14

Pendahuluan

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,98% dan industri pengolahan sebesar 0,67%. Kontribusi terkecil listrik, gas dan air bersih sebesar 0,07% dan pertambangan dan galian sebesar 0,08%. Bila

dilihat

kontribusi

penyumbang

pertumbuhan

ekonomi pada tahun 2008 terjadi pergeseran cukup signifikan yaitu kontribusi sektor pertambangan dan galian penyumbang terbesar yaitu sebesar 1,78% namun tahun 2009 hanya sebesar 0,08% atau nomor 2 terkecil dibandingkan sektor lain. Sektor penyumbang kedua terbesar adalah perdagangan, hotel dan restoran dari 0,67% tahun 2008 naik menjadi 1,28% tahun 2009. Sektor pertanian pada tahun 2008 menyumbang 1,75% tahun 2008 naik menjadi 2,01% tahun 2009. Tahun 2009 terjadi lonjakan kontribusi pertumbuhan ekonomi sektor tersier yang cukup tinggi (perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa). Sebagai daerah yang memiliki potensi primary resources yang cukup besar, maka keunggulan ini juga berpotensi dalam peningkatan nilai tambah melalui industri pengolahan, industri kerajinan dan industri menengah serta dengan mengembangkan industri kreatif. Pada tabel 1.5 di bawah dapat dilihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009. Laju pertumbuhan sektor yang paling tinggi pada tahun 2009 adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 17,85%, sedangkan yang

paling

rendah

pertumbuhannya

adalah

sektor

pertambangan dan galian yaitu 0,71% sangat menurun bila


-15

Pendahuluan

dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertambangan dan galian di tahun 2008 sebesar 14,70%. Tabel 1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2009 dan Sumber Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha (%). 2008 SEKTOR

No

r (%)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2009

Sumber r (%)

r (%)

Sumber r (%)

Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

5,72

1,75

6,56

2,01

14,7

1,78

0,71

0,08

5,63

0,76

4,86

0,64

Listrik, Gas, dan Air Bersih Bangunan

7,28

0,06

9,27

0,07

10,28

0,48

8,45

0,41

3,99

0,67

7,56

1,28

3,37

0,26

5,81

0,45

23,88

0,18

17,85

0,98

4,99

0,44

6,24

0,55

7,16

7,16

6,37

6,37

Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa PDRB

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2008-2009.

Laju

pertumbuhan

Sektor

pertanian,

perkebunan,

kehutanan dan perikanan sampai triwulan IV tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 6,56%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi sampai triwulan IV 2009 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 1,71% menjadi sebesar 0,71% tahun 2009. Laju pertumbuhan ekonomi sektor Industri pengolahan mengalami penurunan menjadi dari 5,63% tahun 2008 menjadi


-16

Pendahuluan

4,68% tahun 2009 dengan kontribusi sumber pertumbuhan masing-masing 0,76% dan 0,64%. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan cukup besar yaitu 9,27% yang pada tahun 2008 sebesar 7,27% yang memberi sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sebesar 0,06% dan 0,07% tahun 2009. Pada tahun 2009 PLN melalui dana APBN sebesar 27 Milyar rupiah telah membangun jaringan listrik pada 20 desa tersebar diseluruh Kabupaten/Kota. Begitu pula untuk sumber listrik dari penggerak uap pada tahun 2009 ini juga telah beroperasi

PLTU

yang

dibangun

swasta

di

Kabupaten

Sarolangun dengan daya 2 x 7 Mega Watt. Laju pertumbuhan ekonomi sektor Bangunan mengalami penurunan dari 10,24% tahun 2008 menjadi 8,45% tahun 2009, tentunya ini juga berpengaruh kepada kontirbusi sumber pertumbuhan ekonomi dari 0,48% tahun 2008 menjadi 0,41% tahun 2009. Laju

pertumbuhan

sektor

perdagangan hotel,

dan

restoran tumbuh cukup signifikan yaitu dari 3,56% tahun 2008, menjadi 7,56% tahun 2009 yang menyumbang sumber pertumbuhan ekonomi 0,67% tahun 2008 naik menjadi 1,28% tahun 2009. Sektor ini memberi kontribusi terbesar kedua sebagai sumber pertumbuhan ekonomi setelah sektor pertanian yaitu sebesar 1,28% dari 6,37% pertumbuhan ekonomi tahun 2009. Sektor pengangkutan dan komunikasi juga meningkat cukup besar dari 3,53% tahun 2008 menjadi 5,81% tahun 2009 yang menyumbang bagi sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi

0,26%

tahun


2008

naik

menjadi

0,45%

dari

-17

Pendahuluan

pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2009 yaitu sebesar 6,37%. Peningkatan sektor ini terutama didorong oleh sektor komunikasi seperti pesatnya bisnis telepon seluler dan internet, sedangkan untuk pengangkutan sangat ditopang oleh semakin meningkatnya

penumpang

pesawat

udara

dan

kinerja

transpotrasi lokal. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tahun 2009 mengalami penurunan yaitu dari sebesar 23,97% tahun 2008 menjadi 17,85% tahun 2009. Sektor perdagangan Hotel, dan Restoran memberi kontribusi terbesar ketiga yaitu sebesar 0,98%

dari

6,37%

pertumbuhan

ekonomi

tahun

2009

Peningkatan sektor ini terutama didorong oleh sektor keuangan dan jasa perusahaan, hal ini sejalan dengan perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan bila dibandingkan yaitu dari

4,99 % tahun

2008 menjadi 6,24% tahun 2009. Sektor ini memberikan kontribusi sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 0,55%.

Pertumbuhan

sektor

jasa-jasa

telah

mendorong

peningkatan kesempatan kerja dari 132.339 orang tahun 2007 meningkat menjadi 136.471 orang pada tahun 2008 atau meningkat sebesar 3,12%. Pada Tabel 1.6 dapat dilihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi atas Harga Konstan Tahun 2008-2009.


-18

Pendahuluan

Tabel 1.6.

PDRB Atas Harga Konstan Provinsi Jambi Tahun 20082009 (Rp Milyar). SEKTOR

1. Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa PDRB TOTAL PDR NON MIGAS

2008

2009

Petbhn (%)

4.691 1.851 2.058 118 721 2.563 1.198 755 1.341

4.999 1.865 2,158 127 782 2.757 1.268 889 1.425

15.298 13.716

16.272

6,56 0,71 4,86 9,27 8,45 7,56 5,81 17,85 6,24 6,37

14.662

6,89

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2008-2009


-19

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah SE PU

CU K


RA

H

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bab ini Memuat Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Target dan Realisasinya serta Kebijakan Keuangan Daerah lainnya.

P

elaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui

target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2009 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya berbagai penghematan dari sisi belanja dan pembiayaan. 3.1.

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

3.1.1.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-


-1

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifiksi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2009 tidak menerbitkan kebijakan untuk sumber penerimaan baru akan tetapi mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya

yang

telah

dilakukan

dalam

meningkatkan

pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis

Pajak

dan

Retribusi

Daerah

yang

berada

di

Kabupaten/Kota, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan. 2. Melakukan upaya pendekatan pelayanan (jemput bola) kepada masyarakat melalui satuan administrasi manunggal satu atap (Samsat) Keliling ke beberapa kecamatan yang potensi Wajib Pajak yang cukup besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibeberapa Kabupaten. 3. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-2


menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan. 4. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data

dalam

menggali

sumber

penerimaan

yang

pelaksanaannya belum optimal. 5. Mengadakan pertemuan dengan Dealer Kendaraan Bermotor, Alat Berat dan perusahaan perkreditan serta pengusaha

Show Room kendaraan bekas se-Provinsi Jambi, dalam rangka menjaring wajib pajak baru. 6. Membentuk Pos Pelayanan Pembayaran PKB di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Merlung Kabupaten

Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Kayu Aro

Kabupaten

Kerinci dan di Kecamatan Rimbo Bujang

Kabupaten

Tebo dalam rangka mendekatkan pelayanan

wajib pajak. 7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Samsat, terutama dengan pihak Kepolisian dan PT. Jasa Raharja dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak. 8. Melakukan penagihan door to door kepada masyarakat wajib pajak yang menunggak melalui ”Samsat Batandang” dengan sistem petugas berkunjung ketempat pemilik kendaraan, khususnya di daerah pelosok. 9. Membangun Drive Through yang lokasinya di Samsat Kota Jambi dan WTC Batanghari, dengan cara wajib pajak tanpa harus turun dari kendaraannya dalam membayar pajaknya, cukup dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Drive Through ini melayani pembayaran pajak kendaraan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-3


roda dua dan roda empat dengan waktu penyelesaian pengurusan lebih kurang 5 menit. 10. Melaksanakan kursus/diklat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000, yang diikuti oleh petugas Samsat Kota Jambi dan dari perwakilan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dipenda Provinsi

Jambi,

yang

dilaksanakan

oleh

PT.

Point

Development International dan telah memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 – 2000 dari Badan Sertifikasi

Nasional

dan

diakui

sebagai

mutu standar

pelayanan prima. Secara umum langkah-langkah kebijakan yang telah diambil tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap

pendapatan

daerah

ini,

hal

ini

tercermin

dari

meningkatnya penerimaan dari target pendapatan khususnya pada sisi pajak dan retribusi daerah selama tahun 2009. 3.1.2

Target dan Realisasi Pendapatan Selama

tahun

2009

realisasi

pendapatan

daerah,

memperlihatkan peningkatan, terlihat pada tabel 3.1 bahwa realisasi PAD tahun anggaran 2009 mengalami peningkatan sebesar 5,95% dari target yang ditetapkan. Akan tetapi realisasi PAD tahun anggaran 2009 lebih rendah 15,75% dibandingkan dengan realisasi PAD tahun anggaran 2008, hal ini disebabkan terjadinya penurunan penerimaan dari PKB dan BBN-KB. Dana perimbangan pada tahun 2009 terealisasi sebesar Rp802.386.229.933,00 atau lebih besar 4,28% dari target yang ditetapkan, capaian penerimaan inipun lebih besar 7,58% dibandingkan dengan tahun 2008.


-4


Lain-lain

pendapatan

daerah

yang

sah

merupakan

penerimaan dari pemerintah, badan/lembaga/organisasi dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya. Untuk lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2009 terealisasi sebesar Rp25.072.157.100,00 atau 100,09% dari target yang telah ditetapkan. Tabel 3.1.

No

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 – 2009

PENDAPATAN

2008

2009*

+/- (%)

1 Pendapatan Asli Daerah Target

454.441.987.272,69

498.167.990.389,17

9,62

Realisasi

626.524.989.693,97

527.817.867.908,84

(15,75)

Lebih (kurang)

172.083.002.421,28

29.649.877.519,67

137,87

105,95

Target

748.327.682.000,00

769.453.510.357,00

2,82

Realisasi

745.860.901.379,00

802.386.229.933,00

7,58

(2.466.780.621,00)

32.932.719.576,00

99,67

104,28

Realisasi

(%)

2 Dana Perimbangan

Lebih (kurang) Realisasi

(%)

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Target

58.699.464.800,00

25.049.200.000,00

(57,33)

Realisasi

64.410.339.999,00

25.072.157.100,00

(61,07)

5.710.875.199,00

22.957.100,00

109,73

100,09


(%)

Jumlah pendapatan Daerah Target 1.261.469.134.072,69 Realisasi 1.436.796.231.071,97 Realisasi (%) 113,90

1.292.670.700.746,17 1.355.276.254.941,84 104,84

2,47 (5,67)

* Data sementara Sumber : Biro Keuangan dan Aset Provinsi Jambi, 2009. Data diolah

3.1.2.1 Pendapatan Pajak Daerah Secara umum pendapatan dari sektor Pajak Daerah pada tahun 2009 terealisasi sebesar Rp 438.533.680.183,00 atau 3,48% lebih besar dari target yang ditetapkan, namun realisasi Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-5


pendapatan pajak daerah ini mengalami penurunan sebesar 16,79% dari tahun 2008, penurunan ini terjadi pada jenis pajak BBN-KB dan PBB-KB. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2. Tabel 3.2.

NO

Perkembangan Pajak Daerah Di Provinsi Jambi Tahun 2008-2009 PAJAK

2008

1 Kendaraan Bermotor Target 129.315.000.000 Realisasi 157.940.862.795 Realisasi (%) 122,14 2 Pajak Kendaraan di Atas Air Target 81.500.000 Realisasi 52.213.900 Realisasi (%) 64,07 3 BBN Kendaraan Bermotor Target 140.800.000.000 Realisasi 231.202.857.060 Realisasi (%) 164,21 4 BBN Kendaraan diatas air Target 660.000 Realisasi 601.150 Realisasi (%) 91,08 5 Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Target 110.000.000.000 Realisasi 137.061.514.985 Realisasi (%) 124,60 6 Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Target Realisasi 71.209.092 Realisasi (%) 7 Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Target 738.000.000 Realisasi 679.410.569 Realisasi (%) 92,06 Jumlah Pajak Daerah Target 380.935.160.000 Realisasi 527.008.669.551 Realisasi (%) 138,35

2009* 163.000.000.000 172.052.911.455 105,55

+/- (%) 26,05 8,94

60.000.000 56.623.350 94,37

(26,38) 8,44

130.000.000.000 142.862.392.060 109,89

(7,67) (38,21)

726.000 765.900 105,50

10,00 27,41

130.000.000.000 122.796.652.892 94,46

18,18 (10,41)

63.000.000 70.738.395 112,28

(0,66)

672.000.000 693.596.131 103,21

(8,94) 2,09

423.795.726.000 438.533.680.183 103,48

11,25 (16,79)


Dari tabel tersebut terlihat bahwa PKB, BBN-KB dan PBB-KB merupakan komponen terbesar dalam penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2009, PKB terealisasi sebesar Rp172.052.911.455,00 Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-6


atau 5,55% lebih besar dari target yang ditetapkan dan penerimaan jenis ini juga mengalami peningkatan sebesar 8,94% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2008. Realisasi PBB-KB terealisasi sebesar Rp122.796.652.892,00 atau 5,54% lebih kecil dari target yang telah ditetapkan, penetapan target penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun anggaran 2009 lebih kecil 10,41% dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan terjadinya penurunan harga eceran tertinggi (HET) untuk berbagai jenis bahan bakar minyak pada tanggal 12 Januari 2009 sehingga penerimaan pajak ini juga mengalami penurunan. Penerimaan

dari

Rp142.862.392.060,00 ditetapkan,

namun

atau jika

BBN-KB 9,89%

terealisasi di

atas

dibandingkan

sebesar

target

dengan

yang

realisasi

penerimaan tahun sebelumnya mengalami penurunan hingga 38,21%. Target BBN-KB pada tahun 2009 juga ditetapkan lebih rendah dari tahun 2008 sebesar

43,77% dari realisasi tahun

2008, hal ini dikarenakan pada tahun 2008 hingga awal 2009, harga bahan bakar minyak masih cukup tinggi, sehingga diprediksi angka pembelian kendaraan baru tidak mengalami peningkatan

sebagaimana

tahun

sebelumnya.

Selain

itu

pemulihan perekonomian dan animo masyarakat untuk membeli kendaraan

baru

diawal

tahun

2009

belum

begitu

membaik/meningkat, walaupun telah terjadi penurunan harga BBM pada bulan Januari 2009, penurunan terhadap penerimaan ini juga dipengaruhi oleh tidak terealisasinya denda pajak atas keterlambatan wajib pajak akibat dari kebijakan Pemerintah Daerah melakukan penghapusan denda (pemutihan) terhadap Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-7


keterlambatan pembayaran pajak kendaraan pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain

ketiga

sumber

penerimaan

daerah

tersebut,

penerimaan pajak lainnya juga memberikan kontribusi untuk Provinsi Jambi,

walaupun kontribusinya masih terbilang kecil

terhadap pendapatan daerah. Namun diharapkan pada masa mendatang akan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi. Pajak tersebut antara lain pajak kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 3.1.2.2 Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan dari retribusi daerah di Provinsi Jambi diperoleh

dari

retribusi

pelayanan

kesehatan,

pemakaian

kekayaan daerah, usaha perikanan, hasil perkebunan, hasil hutan, hasil pertanian dan retribusi pelayanan. Tabel 3.3. Perkembangan Retribusi Daerah Tahun 2008-2009 No Retribusi Daerah 1 Target Realisasi Lebih (kurang) Realisasi (%)

2008

2009*

28.732.779.576,69 40.450.100.000,00 27.282.991.499,00 36.852.013.379,00 (1.449.788.077,69) (3.598.086.621,00) 94,95 91,10

+/- (%) 40,78 35,07


Penerimaan daerah tahun anggaran 2009 dari retribusi sebesar Rp36.852.013.379,00 atau hanya mencapai 91,10% dari target yang ditetapkan tetapi penerimaan ini lebih besar 35,07% Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-8


dari tahun 2008 yang terealisasi sebesar Rp27.282.991.499,00, begitupula dengan target retribusi yang ditetapkan lebih besar 40,78% dari target tahun lalu. 3.1.2.3 Bagian Laba Usaha Daerah Bagian laba usaha daerah terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD dan perusahaan milik swasta antara lain Bank Jambi dan Asuransi Bangun ASKRIDA. Tabel 3.4.

Perkembangan Bagian Tahun 2008-2009

No Bagian Laba Usaha 1 Target Realisasi Lebih (kurang) Realisasi (%)

Laba

2008

Usaha

2009*

5.217.000.000,00 6.303.507.593,25 1.086.507.593,25 120,83

Daerah

+/- (%)

9.350.990.680,00 9.767.178.883,03 416.188.203,03 104,45

79,24 54,95

terlihat

terjadi


Berdasarkan

tabel

di

atas

bahwa

peningkatan terhadap penetapan target bagian laba usaha pada tahun 2009, lebih besar 79,24% dari tahun sebelumnya dan capaian realisasi pada tahun 2009 sebesar Rp9.767.178.883,03 atau 4,45% di atas target yang ditetapkan. 3.1.2.4 Lain-lain PAD Penerimaan dari jenis Lain-lain PAD terdiri Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Bunga Deposito, Sumbangan Pihak Ketiga dan Penerimaan Lain-lain. Tabel 3.5.

Perkembangan Lain-lain PAD Tahun 2008-2009


-9


No

Lain-lain PAD

2008

1 Target Realisasi Lebih (kurang) Realisasi (%)

2009*

39.557.047.696,00 65.929.821.050,72 26.372.773.354,72 166,67

+/- (%)

24.571.173.709,17 42.664.995.463,81 18.093.821.754,64 173,64

(37,88) (35,29)


Pada tahun 2009, penerimaan lain-lain PAD terealisasi sebesar Rp42.664.995.463,81 atau 73,64% dari target yang ditetapkan, namun jika dibandingkan dengan tahun lalu terjadi penurunan baik dari sisi target maupun realisasinya, penetapan target tahun 2009 lebih rendah dari realisasi tahun 2008 sebesar 62,73%. Menurunnya target penerimaan dan realisasi dari jenis penerimaan

ini

disebabkan

rendahnya

target

sisa

lebih

perhitungan anggaran (SiLPA) yang ditetapkan sehingga dana yang tidak dipergunakan (dalam kas daerah) menjadi lebih kecil yang berdampak terhadap penerimaan dari Jasa Giro dan Bunga Deposito yang juga menjadi rendah. 3.1.2.5 Dana Perimbangan Selama tahun 2009 penerimaan dari Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah terealisasi sebesar Rp802.386.229.933,00 atau 4,28% lebih besar dari target yang telah ditetapkan, penetapan target inipun mengalami peningkatan sebesar 3,16% dari realisasi tahun sebelumnya dengan rincian sebagaimana tabel 3.6. Target penerimaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 2,26% dari realisasi tahun 2008 dan penerimaan dari jenis ini terealisasi sebesar Rp293.433.400.933,00 atau lebih besar Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-10


16,16% dari target yang ditetapkan. Dana alokasi umum pada tahun yang sama juga mengalami peningkatan sebesar 1,00% baik target maupun realisasinya dari tahun sebelumnya dan telah

terealisasi

seluruhnya

atau

sejumlah

Rp473.505.879.000,00. Begitupula dengan dana alokasi khusus pada tahun 2009 terjadi peningkatan realisasi sebesar 44,95% dari tahun 2008, capaian realisasi

tahun

2009

sebesar

Rp35.446.950.000,00

atau

100,93% lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Tabel 3.6 Perkembangan Dana Perimbangan Periode 2008-2009 NO

URAIAN

2008

1 Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Target 255.070.000.000,00 Realisasi 252.603.219.379,00 Lebih (Kurang) (2.466.780.621,00) Realisasi (%) 99,03 2 Dana Alokasi Umum Target 468.803.682.000,00 Realisasi 468.803.682.000,00 Lebih (Kurang) Realisasi (%) 100,00 3 Dana Alokasi Khusus Target 24.454.000.000,00 Realisasi 24.454.000.000,00 Lebih (Kurang) Realisasi (%) 100,00 Jumlah Dana Perimbangan Target 748.327.682.000 Realisasi 745.860.901.379 Realisasi (%) 99,67

2009*

+/- (%)

260.826.630.357,00 293.433.400.933,00 32.606.770.576,00 112,50

2,26 16,16

473.505.880.000,00 473.505.879.000,00 1.000,00 100,00

1,00 1,00

35.121.000.000,00 35.446.950.000,00 (325.950.000,00) 100,93

43,62 44,95

769.453.510.357 802.386.229.933 104,28

2,82 7,58



-11


3.1.2.6 Lain-lain Pendapatan Yang Sah Lain-lain pendapatan yang sah, terdiri dari dari Dana Percepatan Pembangunan dan Desentralisasi Fiskal (DISP) dan Bantuan

Keuangan

Kabupaten

(dana

kontribusi

peserta

Diklatpim III Kabupaten). Tabel 3.7. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2008-2009 No

Lain-lain Pendapatan yang Sah

2008

2009*

1 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Target 53.699.464.800,00 Realisasi 59.410.339.999,00 Lebih (kurang) 5.710.875.199,00 Realisasi (%) 110,63 2 Pendapatan lainnya

+/- (%)

23.960.200.000,00 23.960.200.300,00 300,00 100,00

(55,38) (59,67)

5.000.000.000,00 1.089.000.000,00 5.000.000.000,00 1.111.956.800,00 22.956.800,00 100,00 102,11 Jumlah lain-lain pendapatan yang sah Target 58.699.464.800,00 25.049.200.000,00 Realisasi 64.410.339.999,00 25.072.157.100,00 Realisasi (%) 109,73 100,09

(78,22) (77,76)

Target Realisasi Lebih (kurang) Realisasi (%)

(57,33) (61,07)


Pada tahun 2009 penerimaan jenis ini terealisasi sebesar Rp25.072.157.100,00

atau

100,09%

di

atas

target

yang

ditetapkan namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 61,07% hal ini karena penetapan target dana penyesuaian dan otonomi khusus ditetapkan oleh pemerintah pusat. 3.1.3

Pembiayaan Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Provinsi Jambi

terdiri

atas


penerimaan

pembiayaan

daerah

dan -12


pengeluaran

pembiayaan

daerah.

Pada

sisi

penerimaan

pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi. Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan

daerah

dengan

belanja

daerah

merupakan

surplus/defisit belanja. Dari sisi penerimaan pembiayaan pada tahun 2009, hanya diperolah dari SiLPA tahun lalu sebesar Rp386.301.604.936,81 atau meningkat 7,46% dari tahun 2008 sedangkan penerimaan penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang tidak terjadi transaksi. Realisasi pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada tahun 2009 adalah SiLPA tahun berkenaan dan Penyertaan Modal/Investasi pemerintah daerah pada Bank Jambi. Untuk SiLPA tahun berkenaan sebesar Rp200.791.792.257,39 atau lebih kecil 48,02% dari tahun 2008, penurunan terhadap SiLPA tahun berkenaan terjadi akibat menutupi defisit anggaran tahun 2009. Penyertaan modal/investasi terealisasi sebesar Rp8.924.000.000,00 atau

lebih

besar

78,48%

dari

tahun

sebelumnya, sehingga total pengeluaran pembiayaan sebesar Rp209.715.792.257,39.. Pembiayaan netto sebesar Rp377.377.604.936,81 atau lebih besar 6,46% dari tahun 2008 pada sisi anggaran sedangkan pada

sisi

realisasi

pembiayaan

neto

sebesar

Rp176.585.812.679,42 atau 655,56% lebih besar dari tahun 2008, hal ini terjadi karena pembiayaan netto digunakan untuk Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-13


menutupi defisit anggaran belanja Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2009. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut 3.8.

Tabel 3.8

Perkembangan Pembiayaan Periode 2008-2009

Tahun 2008 No

Pembiayaan

1 Penerimaan pembiayaan - SiLPA Tahun Lalu

Anggaran

Realisasi

359.487.857.970,34 359.487.857.970,34

359.487.857.970,34 359.487.857.970,34

-

-

- Penerimaan Penyertaan Modal - Penerimaan kembali piutang - Penerimaan Hutang 2 Pengeluaran Pembiayaan - SiLPA Tahun Berkenaan - Pembentukan Dana Cadangan - Penyertaan Modal/Investasi 3 Pembiayaan Netto

5.000.000.000,00 -

391.301.604.936,81 386.301.604.936,81

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

354.487.857.970,34

4 Surplus (Defisit) Belanja

-

(31.813.746.966,47) 31.813.746.966,47

Tahun 2009* No

Pembiayaan

1 Penerimaan pembiayaan - SiLPA Tahun Lalu - Penerimaan Penyertaan Modal - Penerimaan kembali piutang - Penerimaan Hutang 2 Pengeluaran Pembiayaan - SiLPA Tahun Berkenaan - Pembentukan Dana Cadangan - Penyertaan Modal/Investasi 3 Pembiayaan Netto

Anggaran

Realisasi

386.301.604.936,83 386.301.604.936,83 -

386.301.604.936,81 386.301.604.936,81 -

8.924.000.000,00

7,46

209.715.792.257,39 200.791.792.257,39 (48,02) -

8.924.000.000,00

8.924.000.000,00

377.377.604.936,83

176.585.812.679,42

4 Surplus (Defisit) Belanja

+/- (%)

-

78,48

(176.585.812.679,42)


3.1.4

Permasalahan dan Solusi


-14


Tahun 2009 merupakan masa sulit bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal peningkatan PAD, karena secara umum terjadi penurunan penerimaan sebesar 15,75% dari tahun 2008 yaitu dari

sebesar

Rp626.524.489.693,97

menjadi

sebesar

Rp527.817.867.908,84 atau hanya sebesar 38,95% dari total pendapatan daerah. Sedangkan

penerimaan

Rp802.386.229.933,00 penerimaan

daerah,

dari atau

kondisi

dana

perimbangan

59,20% ini

dari

total

mengindikasikan

sebesar realisasi tingkat

ketergantungan Provinsi Jambi terhadap pemerintah pusat masih tinggi baik secara relatif maupun secara nominal. Hal ini terjadi karena objek penerimaan (pajak dan retribusi) yang ada di Provinsi Jambi sangat terbatas sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada. Ada beberapa kendala dalam mengoptimalkan penerimaan disektor pajak dan retribusi daerah ini antara lain: 1. Di masing-masing UPT Dipenda Provinsi Jambi, belum dapat secara optimal mendeteksi secara akurat wajib PKB yang belum melunasi pajaknya pada tahun bersangkutan 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak terhadap peranan

PKB

dan

BBN-KB

sebagai

sumber

dana

pembangunan daerah. 3. Kewenangan di beberapa Samsat masih belum optimal. Sedangkan status Samsat telah menjadi Samsat penuh, seperti Samsat Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten

Muaro Jambi dan Samsat Kabupaten

Sarolangun.


-15


Melihat permasalahan tersebut, maka ada beberapa solusi yang perlu untuk dilaksanakan antara lain; 1. Mengoptimalkan Sistem On Line dimasing-masing UPTD Dipenda Provinsi Jambi melalui kerjasama dengan pihak Telkom, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak dan mempermudah dalam pengolahan data Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat wajib pajak tentang

pentingnya

membayar

PKB

dan

memutasikan

kendaraannya untuk dana pembangunan daerah. 3. Mengoptimalkan peranan Samsat di beberapa UPTD yang sampai saat ini masih terbatas atau belum optimal dalam melayani wajib pajak. 4. Selain itu pencarian objek pajak baru yang potensial juga harus

dilakukan

terus

menerus

dalam

rangka

usaha

tertuang

dalam

ekstensifikasi pendapatan daerah. 3.2

PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

3.2.1

Kebijakan Umum Keuangan Daerah Anggaran

pemerintah

daerah

yang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus

dapat memberikan

informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai,

sehingga


anggaran

dapat

dijadikan

tolok

ukur -16


pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah. Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri,

Peraturan Daerah

maupun Keputusan Kepala Daerah. 3.2.2

Target dan Realisasi Belanja Secara umum anggaran yang dialokasikan dalam APBD Provinsi

Jambi

merupakan

satuan

standar

tertinggi

guna

pelaksanaan kegiatan sehingga tidak tercapainya target belanja pada tahun 2009 terindikasi adanya efisiensi dari berbagai pengeluaran dengan mengedepankan pengeluaran yang benarbenar bermanfaat dan dibutuhkan, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah dengan tetap mengedepankan capaian target kinerja masingmasing kegiatan yang telah direncanakan APBD Provinsi Jambi Tahun 2009 menganggarkan untuk belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp1.670.050.064.683,00 atau lebih besar

3,24%

dari

tahun

Rp1.531.862.067.621 atau

2008

dan

terealisasi

sebesar 91,73%

dari

sebesar anggaran

belanja, realisasi ini juga lebih besar 8,28% dari realisasi belanja tahun sebelumnya.


-17


3.2.2.1 Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/Kabupaten /kota, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/Kabupaten/kota serta belanja tidak terduga. Selama tahun 2009 belanja tidak langsung dianggarkan sebesar

Rp737.027.471.604,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp686.928.984.727,00 atau 93,20% lebih rendah dari rencana anggaran. Namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar Rp175.204.908.632,00 atau 43,24%, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.9. Belanja Pegawai yang merupakan belanja gaji Pegawai selama tahun 2009 terealisasi sebesar Rp327.647.749.263,00 atau 92,65% dari jumlah anggaran, namun jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 10,48%, peningkatan ini selain dipengaruhi oleh kenaikan gaji PNS juga dipengaruhi oleh penambahan dan pengangkatan CPNS. Belanja subsidi tahun 2009 dianggarkan 49,17% lebih besar dari tahun sebelumnya dan terealisasi sebesar Rp8.688.823.000,00 atau 97,08% yang diperuntukkan bagi Masyarakat Miskin dalam bentuk Subsidi Harga Beras. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan

Desa

sebesar

Rp155.936.403.076,00

dan

terealisasi sebesar Rp145.217.846.609 atau sebesar 93,13%. Namun jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2008 belanja bantuan keuangan ini mengalami peningkatan prosentase yang sangat besar baik dari sisi anggaran maupun realisasi yaitu sebesar 1.790,14% dan 4.368,24%. Belanja Bantuan ini sebagian Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-18


besar merupakan Belanja Bantuan Bidang Pendidikan dalam upaya untuk meningkat SDM di Provinsi Jambi.

Tabel 3.9.

Target dan Realisasi Tahun 2008-2009


Belanja

Tidak

Langsung

-19


NO

URAIAN BELANJA

2008

2009*

+/- (%)

1. Pegawai Anggaran Realisasi Lebih (kurang) Realisasi (%)

365.987.427.407 296.561.580.079 (69.425.847.328) 81,03

353.647.215.094 327.647.749.263 (25.999.465.831) 92,65

2. Subsidi Anggaran Realisasi Lebih (kurang) Realisasi (%)

6.000.000.000 5.984.070.000 (15.930.000) 99,73

8.950.000.000 8.688.823.000 (261.177.000) 97,08

49,17 45,20

3. Hibah Anggaran Realisasi Lebih (kurang) Realisasi (%)

3.592.607.000 3.592.607.000 100,00

7.500.000.000 7.500.000.000

108,76 108,76

4. Bantuan Sosial Anggaran Realisasi Lebih (kurang) Realisasi (%)

6.781.625.495 3.282.616.600 (3.499.008.895) 48,40

26.040.208.524 22.333.994.434 (3.706.214.090) 85,77

283,98 580,37

5. Bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes Anggaran 198.806.593.728 Realisasi 198.770.202.426 Lebih (kurang) (36.391.303) Realisasi (%) 99,98

174.953.644.910 172.865.736.421 (2.087.908.489) 98,81

(12,00) (13,03)

100,00

6. Bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes Anggaran 8.250.000.000 155.936.403.076 Realisasi 3.250.000.000 145.217.846.609 Lebih (kurang) (5.000.000.000) (10.718.556.467) Realisasi (%) 39,39 93,13 7. Belanja Tidak Terduga Anggaran Realisasi Lebih (kurang) Realisasi (%) Jumlah Belanja Tidak Langsung Anggaran Realisasi Realisasi (%)

(3,37) 10,48

1.790,14 4.368,24

7.200.000.000 283.000.000 (6.917.000.000) 3,93

10.000.000.000 2.674.835.000 (7.325.165.000) 26,75

38,89 845,17

596.618.253.630 511.724.076.105 85,77

737.027.471.604 686.928.984.727 93,20

23,53 34,24



-20


Anggaran

belanja

tidak

terduga

pada

tahun

2009

disediakan sebesar 38,89% lebih besar dari anggaran tahun 2008 dan terealisasi sebesar Rp2.674.835.000,00 atau sebesar 26,75% dari anggaran. Hal ini disebabkan penggunaan belanja ini dilakukan sangat selektif sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 3.2.2.2 Belanja Langsung Komponen utama Belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal yang merupakan cerminan pelaksanaan kebijakan program pembangunan tahunan dan tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang ditetapkan setiap tahunnya. Penyediaan anggaran belanja langsung tahun 2009 lebih kecil 8,47% dari anggaran tahun sebelumnya yaitu sebesar sebesar Rp933.022.593.079,00 yang terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp58.791.921.733,00 atau sebesar 6,30% dari belanja langsung, belanja

barang

dan

jasa

disediakan

anggaran

sebesar

Rp390.303.953.508,00 atau sebesar 41,83% dari total belanja langsung,

serta

belanja

modal

dianggarkan

sebesar

483.926.717.838,00 atau sebesar 51,87% dari belanja langsung. Melihat dari

komposisi

penyediaan

anggaran

belanja

langsung ini mencerminkan bahwa struktur APBD Provinsi Jambi memberikan porsi yang cukup besar untuk pembangunan daerah dan kemajuan ekonomi.


-21


Tabel 3.10.

NO

Target dan Realisasi Tahun 2008-2009

URAIAN BELANJA

Belanja

2008

Langsung

2009

+/- (%)

1. Belanja Pegawai Anggaran

67.800.418.775

58.791.921.733

(13,29)

Realisasi

54.733.495.971

50.985.047.831

(6,85)


(13.066.922.804)

(7.806.873.902)

80,73

86,72

(%)

2. Belanja Barang dan Jasa Anggaran

342.837.470.098 390.303.953.508

13,85

Realisasi

278.270.195.705 348.266.672.784

25,15

Lebih (kurang)

(64.567.274.393)

(42.037.280.724)

81,17

89,23

Realisasi

(%)

3. Belanja Modal Anggaran

608.700.849.540 483.926.717.838

(20,50)

Realisasi

560.254.716.325 445.681.362.279

(20,45)

Lebih (kurang)

(48.446.133.215)

(38.245.355.559)

92,04

92,10

Realisasi

(%)

Jumlah Belanja Langsung Anggaran Realisasi Realisasi (%)

1.019.338.738.413 933.022.593.079 893.258.408.001 844.933.082.894 87,63 90,56

(8,47) (5,41)


Pada tahun 2009 realisasi anggaran belanja langsung sebesar

Rp844.933.082.984,00

atau

hanya

90,56%

dari

anggaran, realisasi ini juga lebih rendah Rp48.325.325.107,00 atau 5,41% dari tahun sebelumnya. Belanja modal yang merupakan komponen terbesar dari belanja langsung terealisasi sebesar Rp445.681.362.279,00 atau 92,10% dari anggaran, selanjutnya

belanja

barang

dan

jasa

terealisasi

sebesar

Rp348.266.672.784 atau 89,23% dari anggaran dan Realisasi belanja pegawai sebesar Rp50.985.047.831,00 atau 86,72% dari anggaran belanja pegawai. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-22

Kebijakan Pemerintah Daerah SE PU

CU K


RA

H

Kebijakan Pemerintah Daerah Bab ini Memuat Kebijakan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009. Bab ini memberikan gambaran tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan terdiri dari : A. Visi dan Misi B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah C. Prioritas Daerah

2.1. VISI DAN MISI

D

alam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi telah dijabarkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun dan tahun 2009 merupakan

tahun keempat dari masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur ditempuh

melalui

Strategi Pokok yang

dijabarkan

dalam

Agenda

Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat Sasaran-Sasaran Pokok yang harus dicapai, arah kebijakan yang akan ditempuh serta program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Di dalam mewujudkan visi pembangunan tahun 2006-2010, yaitu JAMBI MAMPU,

MAJU DAN MANDIRI tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2006 – 2010, sebagai berikut : 1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat 2. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah 3. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 5. Peningkatan perlindungan masyarakat.

Laporan Keteramngan Pertanggung- Jawaban Gubvernur Jambi Tabun 2009

-1

Kebijakan Pemerintah Daerah

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Berdasarkan visi dan misi pembangunan di atas ditetapkan beberapa strategi dasar pembangunan Provinsi Jambi yang terdiri atas 3 (tiga) pilar utama yaitu : 1. Pemerintah yang berwibawa dan bersih dari KKN, 2. Sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan, dan 3. Potensi sumber daya alam daerah yang siap untuk digali dalam mengakselerasikan roda pembangunan. 2.3 PRIORITAS DAERAH Dalam rangka mencapai visi pembangunan Provinsi Jambi tahun 2010, diprioritaskan pada 4 (empat) agenda pembangunan, yaitu : 1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi 1.1. Peningkatan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah 1.2. Peningkatan Investasi dan Eksport Non Migas 1.3. Peningkatan Lapangan Usaha dan Kesempatan Kerja 1.4. Peningkatan Daya Saing Agroindustri 1.5. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 1.6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur 1.7. Peningkatan Kualitas Pengelolaan BUMD 2. Meningkatkan

Kemampuan

dan

Pemerataan

Pembangunan

Daerah 2.1. Peningkatan

Kemampuan

dan

Pemanfaatan

Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi 2.2. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup 2.3. Peningkatan Pembangunan Pedesaan 2.4. Revitalisasi Pembangunan Pertanian


-2


2.5. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Antar Daera dan Kawasan 2.6. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Antar Golongan Masyarakat 3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas 3.1. Peningkatan Pendidikan Yang Berkualitas 3.2. Peningkatan Mutu dan Layanan Kesehatan 3.3. Peningkatan

Kesejahteraan

Sosial

dan

Keluarga

Kecil

Berkualitas 3.4. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 3.5. Peningkatan Peran Pemuda dan pembangunan Olahrga 3.6. Peningkatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak 3.7. Peningkatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah 4. Meningkatkan Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik 4.1. Peningkatan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bertanggungjawab 4.2. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia 4.3. Peningkatan Peranan Pratana Demokrasi 4.4. Peningkatan

Tata

Hukum

dan

Peraturan

Perundang-

undangan 4.5. Peningkatan Penguatan Implementasi Otonomi Daerah 4.6. Peningkatan

Perlindungan

Ketentraman

dan

Ketertiban

Masyarakat Dengan lingkungan

memperhatikan nasional

dan

perkembangan global,

maka

dinamika yang

daerah

menjadi

dan

prioritas

pembangunan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut : Laporan Keteramngan Pertanggung- Jawaban Gubvernur Jambi Tabun 2009

-3


1. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan UKM (RPPK dan UKM) Prioritas pembangunan yang berkaitan dengan RPPK dan UKM dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Koordinasi Penyuluh dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Badan Koordinasi Penaman Modal Daerah Provinsi Jambi. Secara umum program RPPK dan UKM ini

bertujuan untuk

mereposisi peran sektor tersebut dalam rangka peningkatan produksi, penguatan kelembagaan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga, meningkatkan daya saing sektor pertanian dan industri kecil dan menengah yang pada gilirannya kedepan menjadi pilar utama Jambi mampu, maju dan mandiri. 2. Peningkatan Infrastruktur Wilayah Prioritas

pembangunan

yang

berkaitan

Peningkatan

Infrastruktur Wilayah dilakukan oleh beberapa SKPD, baik yang anggarannya berada pada Dinas Pekerjaan Umum maupun pada instansi

teknis

lainnya.

Infrastruktur

merupakan

kegiatan

pembangunan yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan terintegrasi antara satu sektor dengan sektor lain. Hal ini sesuai dengan fungsinya kehidupan

baik

yang sangat berpengaruh di segala sektor ekonomi,

sosial,

pendidikan,

keamanan

serta

pelayanan publik lainnya.


-4


3. Pembangunan Sumberdaya Manusia Prioritas pembangunan yang berkaitan dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia dilaksanakan oleh beberapa SKPD antara lain Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Horikultura, Rumah Sakit Jiwa, Badan Kepegawaian Daerah,

Dinas

Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi. Secara umum program Pembangunan Sumber Daya Manusia ini

bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Provinsi Jambi

yang ditunjukan peningkatan kinerja indikator

pembangunan sumberdaya manusia antara lain : Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan jumlah Buta Aksara, Kematian Bayi dan Ibu Melaihirkan serta jumlah penderita gizi buruk. 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pariwisata Prioritas pembangunan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pariwisata dilaksanakan oleh beberapa SKPD antara lain Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan

Lingkungan

Hidup

Daerah

dan

Dinas

Pariwisata

dan

Kebudayaan Provinsi Jambi. Secara umum program ini bertujuan untuk pengawasan, pembinaan, advokasi, penertiban dan melakukan tindakan pengujian kualitas lingkungan.

membina

mengelola sumberdaya alam dan

pariwisata dalam rangka mewujudkan pemanfaatan seumber daya alam dan pariwisata yang optimal dan berkelanjutan. Laporan Keteramngan Pertanggung- Jawaban Gubvernur Jambi Tabun 2009

-5

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan SE PU

CU K


RA

H

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Bab ini Memuat Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi tahun 2009. Secara umum Bab ini terdiri dari: 1. Kerjasama Antar Daerah 2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal 4. Pembinaan Batas Wilayah 5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 6. Pengelolaan Kawasan Khusus 7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

6.1.

KERJASAMA ANTAR DAERAH

6.1.1. Realisasi program dan kegiatan Kerjasama antar daerah bertujuan untuk meningkatkan dan memfasilitasi pelaksanaan hubungan kerja antar daerah dalam berbagai sektor pembangunan daerah antara lain sektor ekonomi, pendidikan, infrastruktur, sosial budaya, perencanaan, tata ruang dan lain-lain. Kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada kerjasama antar daerah dalam Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : a. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat. Terealisasinya kesepakatan MoU antara Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur dan para Bupati/Walikota

yang

secara

substansi

pembebanan pembiayaan Pemerintah Pusat

menyepakati sebesar 50%;

Pemprov Jambi sebesar 20%; dan Pemkab/kota se-Provinsi Jambi sebesar 30%. b. Peningkatan perlindungan

kemampuan Sumber

pengelolaan

Daya

Alam.

Hal

dan

konservasi/

ini

diwujudkan


-1

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan SDA, SDM dan Infrastruktur serta pariwisata

dilanjutkan

dengan

rencana

aksi

pelaksanaan

kesepakatan c. Revitalisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sebagaimana tertuang dalam Bab IV urusan wajib sebagai bagian yang tak terpisah dari laporan ini. d. Kerjasama Daerah dibidang Ketransmigrasian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta difasilitasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. e. Subsidi Beras Kepada Penduduk Miskin (RASKIN) tahun 2009 sebanyak

157.362 RTS-PM

dengan

besar

subsidi

dari

Pemerintah Provinsi Jambi Rp.8,689 milyar, dan Kabupaten/Kota sebesar Rp.8,689 milyar yang dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah RTS-PM masing Kabupaten/Kota. f. Peningkatan kerjasama antar daerah di lingkungan Provinsi Jambi khususnya pelayanan yang terdapat di daerah. Kegiatan ini diwujudhkan dengan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal. g. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dengan

kegiatan

prioritas

berupa

koordinasi

pengelolaan

konservasi sumberdaya alam dan penyuluhan lahan dan kehutanan. Kegiatan ini diwujudkan dengan penilaian terhadap kerusakan lingkungan di Provinsi Jambi. h. Pembinaan dan Fasilitas Pemerintahan dan Otda di Bidang Ketentraman,

Ketertiban

dan

Kesatuan

Bangsa,

dengan

kegiatan pokok berupa sosialisasi Batas Prov.Jambi dengan Sumsel,Sumbar, Riau dan Bengkulu, dan Fasilitasi Penyelesaian Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-2


Batas antara Kab/Kota dalam Provinsi Jambi. i. Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata,

dengan

kegiatan

prioritas berupa Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri yaitu; Pameran Gebyar Wisata Nusantara (GWN) bertempat di Gedung Jakarta Convention Center Senayan Jakarta, Pameran Sumatera Internasioanl Travel Fair di Padang, Kemilau Sumatera di Padang, Legian Beach Festival di Bali, dan Kemilau Nusantara di Bandung. Sedangkan event daerah yang dilaksanakan

dalam

pengembangan

pemasaran

pariwisata

antara lain; upacara Mandi Shafar di Pantai Babusalam desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Festival Candi Muaro Jambi (FCMJ) di Komplek Percandian Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi, Jambi Bertabur Diskon (JBD) di Museum Negeri Jambi Kota Jambi. Adapun program Promosi Kebudayaan & Pariwisata Daerah (Jambi Expo) diwujudkan melalui Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Daerah (Jambi Expo) di Jakarta. j. Pembinaan industri kecil dan menengah diwujudkan melalui kegiatan pameran dan promosi pengembangan IKM. Dalam usaha pengembangan pasar produk IKM dilakukan partisipasi pameran produk-produk IKM dalam dan luar negeri, dengan partisipasi

pada

pameran

diharapkan

produk-produk

IKM

Provinsi Jambi dapat dikenal oleh masyarakat baik didalam maupun

diluar

negeri.

Dengan

partisipasi

pameran

ini

diharapkan produksi dan pemasaran dari produk IKM dapat meningkat yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan pendapatn masyarakat, dan apabila produk IKM berhasil diekspor ini akan menambah devisa negara. Kegiatan pameran yang diikuti antara lain: Gelar Produk Unggulan Daerah di Hotel Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-3


Mulia Jakarta, Jambi Expo, di Hotel Borobudur Jakarta, Partisipasi Pameran Tingkat Nasional (PPBI), di Jakarta, Pameran Plaza Industri (PPI ), di Jakarta, dan Pameran Produk Indonesia (PPI), di Jakarta. 6.1.2. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama antar daerah untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut : a. Terkait dengan konservasi sumberdaya alam yaitu belum optimalnya koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan kerusakan lingkungan lainnya. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah meningkatkan upaya pengelolaan konservasi sumber daya alam dengan program menuju Indonesia hijau (MIH) telah malakukan penilaian pada 10 Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan konservasi sumber daya alam di Provinsi Jambi. Dalam rangka penanggulangan kebakaran lahan dan hutan BLHD telah malakukan sosialisasi dalam rangka pengendalian kebakaran lahan dan hutan dan melakukan koordinasi SKPD terkait tentang upaya pengendalian kebakaran lahan dan hutan dalam Provinsi Jambi. b. Sebaran lokasi sekolah masih ada yang jauh dan terisolasi. Melakukan pendataan mengenai kondisi gedung sekolah, keadaan wajar 9 tahun, buta aksara dan anak usia dini secara riil dan akurat. Selain itu masih rendahnya APK/APM sekolah menengah,

dan

tingginya

disparitas

antar

wilayah.

Memantapkan wajar 9 tahun dan merintis wajar 12 tahun serta melengkapi sarana dan prasarana pendidikan. c. Masalah lahan yang belum siap ditempati. Perlunya koordinasi Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-4


pihak terkait seperti Kepala Desa,Camat, BPN dan masyarakat adat untuk mempertegas status lahan yang akan ditempati transmigran. d. Terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu dimana belum semua kabupaten melaksanakan pelayanan terpadu. Dalam hal ini perlu dilakukan percepatan pembentukan PTSP di setiap kabupaten. e. Masih ditemuinya eksploitasi SDA yang berlebihan dan kurang ramah lingkungan serta kurangnya kesadaran tentang manfaat pelestarian

lingkungan

hidup

serta

pembangunan

yang

berkelanjutan. Untuk skala usaha kecil dan menengah dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan, sedangkan untuk skala besar (perusahaan) mewajibkan menyusun dokumen AMDAL, serta diawasi dan dimonitor secara terus menerus. f. Lokasi kegiatan PETI berpindah-pindah. Melakukan monitoring dan pemantauan secara terus menerus untuk menginventarisir kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat Peti. Menetapkan Kabupaten/Kota

sebagai

kawasan

budidaya

ikan

dan

membentuk Tim Batanghari Bersih.

6.2.

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

6.2.1. Kebijakan dan Kegiatan Dalam RPJM Provinsi Jambi disebutkan tujuan peningkatan kerjasama daerah dengan pihak ketiga adalah untuk meningkatkan kuantitas

dan

kualitas

Provinsi/Kabupaten/Kota

kerjasama

dengan

antara

BUMN/BUMD,

Pemerintah swasta

dan

masyarakat serta kerjasama dengan luar negeri dalam suatu kerangka kerjasama yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-5


Dalam RPJMD Provinsi Jambi kerjasama dengan pihak ketiga terdiri dari beberapa program yaitu : a. Penyusunan data base potensi dan komoditi unggulan dari masing-masing Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jambi dalam rangka kerjasama antar Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah

Daerah

dengan

BUMN/BUMD,

swasta

dan

masyarakat serta kerjasama luar negeri. b. Memfasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Kabupaten/Kota,

antar

Provinsi,

Provinsi

dengan

Badan/Dinas/Instansi sektoral serta kerjasama luar negeri. c. Penyusunan peraturan tentang pedoman kerjasama antar Pemerintah

Daerah

dengan

BUMN/BUMD,

swasta

dan

masyarakat. d. Pengoptimalan dan peningkatan efektifitas sistem informasi pemerintahan daerah untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dan kerjasama antar pemerintah daerah dengan BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat serta kerjasama luar negeri. Kebijakan dan kegiatan dalam kerjasama daerah dengan pihak ketiga selama tahun 2008 adalah sebagai berikut; a.

Kerjasama pengelolaan, konservasi penanggulangan kebakaran hutan

b.

Peningkatan daya saing agro industri serta peningkatan efisiensi perdagangan daerah. Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat.

c.

Aktif dalam forum gubernur IMT-GT Provinsi Sumatera dan Indonesia.

d.

Peningkatkan

kuantitas

dan

kualitas

kerjasama

antara


-6


Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat. e.

Peningkatan kerjasama dengan luar negeri dalam suatu kerangka kerjasama yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat.

6.2.2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah dengan pihak ketiga pada tahun 2009 adalah sebagi berikut : a. MOU antara Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Singapura dalam bidang perdagangan karbon dan biodiversitas (sedang dalam tahap proses) b. Kerjasama Provinsi Jambi dengan Pemerintah Singapura untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan (lanjutan) c. Kerjasama (MOU) BPPT dengan PTP VI tentang pemanfaatan CPO menjadi Biofuel (lanjutan) d. Kerjasama peningkatan pendidikan SDM dengan UNJA dan IPB Bogor serta memberikan bantuan biaya kuliah sampai tamat kepada 40 orang mahasiswa sejak tahun 2008 (S1) program studi pertambangan di UI, ITB, UNPAD, UNHAS, UPN dan UNSRI (lanjutan) e. Kerjasama Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Negara (LAPAN) Indonesia tentang pemetaan potensi dan pemanfaatan lahan perkebunan (sedang dalam tahap proses) f. Kerjasama pelestarian dan konservasi sumberdaya hutan antara Pemerintah Provinsi Jambi (Dinas Kehutanan Provinsi Jambi) dengan Forest Law Enforcement Government and Trad) (FLGTI) (lanjutan) Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-7


g. Kerjasama

PT.

Perkebunan

Nusantara

VI

dengan

Dinas

Perkebunan Provinsi Jambi dalam rangka integrasi pemeliharaan sapi potong dengan kebun sawit (lanjutan) h. Kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT (Persero)

Pelabuhan

Indonesia

II

Tentang

Percepatan

Peningkatan Fungsi dan Pembangunan Pelabuhan Muaro Sabak 6.2.3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan solusi

dalam pelaksanaan kegiatan

kerjasama daerah dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut : a. Masih

rendahnya

kerjasama

komitmen

serta

sulitnya

dari

pihak

yang

implementasi

dari

melakukan sebagian

kesepakatan. Meningkatkan komitmen pihak yang bersepakat, meningkatkan intensitas koordinasi dan penujukan personil yang profesional menindaklanjuti kesepakatan. b. Lemahnya koordinasi intansi/pihak terkait dalam meningkatkan koordinasi dan evalausi progres kesepakatan yang telah dibuat. c. Belum

tersedianya

pos

dana

untuk

menindaklanjuti

kesepakanan yang telah dibuat. Menganggarkan pada tahun berikutnya atau anggaran tambahan. 6.3.

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain dialokasikan dana dekonsentrasi (DK) dan dana tugas pembantuan (TP) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dialokasikan dana untuk instansi vertikal berupa dana kantor pusat (KP) dan dana kantor daerah (KD). Melihat jumlah, luasnya cakupan penanganan dan besaran alokasi anggaran instansi vertikal di Provinsi Jambi yang lebih besar


-8


dari alokasi anggaran APBD Provinsi memperlihatkan kepada kita gambaran tentang besar dan banyaknya urusan yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat di daerah, namun disisi lain apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah masih terkendala dari sisi pendanaan serta kemampuan dan ketersediaan aparatur pelaksananya.

Untuk

itu

kepada

Instansi

Vertikal

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan

diwajibkan berkoordinasi dengan Gubernur atau Bupati/Walikota dan instansi terkait dalam perencanaan, pendanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan pemerintah pusat yang diselaraskan dengan perencanaan tata ruang dan program pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya dan diwajibkan juga memberikan saran kepada

Gubernur

atau

Bupati/Walikota

berkenaan

dengan

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada masing-masing instansi vertikal. Adapun

realisasi

pelaksanaan

kegiatan

dalam

rangka

koordinasi dengan instansi vertikal pada tahun 2009 sebagai berikut : 1. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi A. Dasar Hukum, Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 102 Tahun

2001

Kewenangan,

tentang Susunan

Kedudukan, Organisasi

Tugas, dan

Tata

Fungsi, Kerja

Departemen Agama bahwa kedudukan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jambi adalah organisasi kerja unit eselon II Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-9


yang berada di lingkungan Kementerian Agama RI dengan tugas menyelenggarakan tugas Departemen Agama di daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Realisasi Program dan Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi membuat kebijakan dan menetapkan beberapa program serta kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ada, program dan kegiatan meliputi : 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara yang telah dapat dilaksanakan adalah : 

Rehabilitasi gedung kantor/aula



Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung



Pengadaan kendaraan



Pembangunan gedung



Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana



Sosialisasi produk halal

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 98,45% dari total anggaran Rp. 1,4 milyar. 2. Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama yang telah dapat dilakasanakan adalah sebagai berikut : 

Menyediakan operasional KUA untuk pelayanan NR



Memberikan bantuan sosial



Pembangunan/rehab/pemeliharaan

gedung

balai

nikah 

Pelayanan tanah wakaf dan hibah



Pembinaan dan pemberian bantuan tempat ibadah


-10




Pengadaan buku-buku dan bahan cetakan



Melaksanakan manasik haji



Melaksanakan bimbingan bagi petugas haji (TPHI, TKHI, Kari dan Karom, TPHD serta TKHD)



Melakasanakan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.



Pendataan nadzir dan amil zakat

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 97,38% dari total anggaran Rp. 8,433 M. 3. Program

peningkatan

pemahaman,

penghayatan,

pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan yang telah dilaksanakan adalah : 

Pemberian subsidi tunjangan kepada Penyuluh Agama Non PNS

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 99,62% dari total anggaran Rp. 2,718 M. 4. Program peningkatan kerukunan umat beragama yang telah dilaksanakan adalah : 

Memberikan bantuan operasional forum kerukunan umat beragama



Penyelenggaraan sosialisasi dan seminar



Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 99,17% dari total anggaran Rp. 255.000.000,5. Program pendidikan anak usia dini (PAUD) yang telah dilaksanakan adalah : 

Pengadaan sarana dan prasarana PAUD



Memberikan bantuan operasional PAUD


-11


Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 99,95% dari total anggaran Rp. 1,24 M. 6. Program wajib belajar dikdas sembilan tahun yang telah dilaksanakan adalah : 

Penyelenggaraan ujian Paket A dan B pada Pontren



Bantuan Paket A dan B pada Pontren



Rehabilitasi MI/MTs



Penyediaan BOS jenjang pendidikan dasar



Pembangunan perpustakaan untuk MTs



Pembangunan gedung



Pengadaan peralatan dan perlengkapan

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 95,14% dari total anggaran Rp. 209,459 M. 7. Program pendidikan menengah yan telah dilaksanakan adalah : 

Pengembangan pendidikan keterampilan



Pembangunan prasarana pendukung madrasah aliyah (MA)



Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar dan mengajar



Rehabilitasi MA



Pemberian beasiswa siswa miskin MA



Pengadaan peralatan

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 99,85% dari total anggaran Rp. 16,947 M. 8. Program pendidikan non formal yang telah dilaksanakan adalah 

Penyelenggaraan ujian Paket C



Rintisan dan pengembangan Ma’had Aly


-12




Pemberian

bantuan

operasional

pendidikan

non

formal 

Pengendalian program Diklat pendidik dan tenaga kependidikan


peningkatan

mutu

pendidik

dan

tenaga

kependidikan yang telah dilaksanakan adalah : 

Pemberian tunjangan guru madrasah non PNS



Pemberian beasiswa bagi guru/siswa/santri yang berprestasi



Pemberian tunjangan profesi guru madrasah non PNS



Pemberian tunjangan fungsional guru madrasah non PNS



Pembinaan dan monitoring

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 98,36% dari total anggaran Rp. 59,126 M. 10. Program manajemen pelayanan pendidikan yang telah dilaksanakan adalah : 

Pengembangan manajemen informasi kependidikan (EMIS)



Pembinaan dan monitoring

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 97,54% dari total anggaran Rp. 161,759 M. 11. Program peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang telah dilaksanakan adalah : 

Pembinaan lembaga pendidikan agama



Peningkatan mutu madrasah swasta dan lembaga pendidikan keagamaan


-13




Penyediaan beasiswa


penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan

gender dan anak yang telah dilaksanakan adalah : 

Penyelenggaraan sosialisasi gender

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 100% dari total anggaran Rp. 50.000.000,C. Permasalahan Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain: 1. Belum tersedianya Sumberdaya Manusia yang andal, sehingga dana yang terdapat dalam DIPA tahun 2009 tidak terserap seluruhnya, sehingga sasarannya tidak tercapai 2. Kurang matangnya perencanaan untuk ke depan D. Pemecahan Masalah Untuk pemecahan masalah yang dihadapi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi melakukan beberapa langkah antara lain : 1. Menyusun perencanaan yang lebih matang pada masa yang akan datang, terpadu, memilih program dan sasaran yang lebih tepat untuk ukuran provinsi yang memiliki kontribusi tinggi pada visi dan misi serta mengalokasikan dana merujuk pada pencapaian hasil yang diharapkan. 2. Mengusahakan

peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

Sumberdaya Manusia yng handal. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-14


2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Alokasi anggaran untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi

Jambi

Tahun

Anggaran

2009

dengan

pagu

Rp.8.861.386.000,- dan realisasi capaian Rp 8.846.120.096,- atau 99,83% yang dipergunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional lainnya dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik dengan anggaran Rp. 4.611.123.000,- dengan realisasi capaian 103,5%, capaian tersebut melebihi anggaran karena kenaikan pangkat pegawai. 2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabiliats Aparatur Negara dengan anggaran Rp. 3.587.164.000,- dengan realisasi capaian 96,12%. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara dengan anggaran Rp. 663.100.000,- dengan realisasi capaian 97,85%. 3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) A. Program prioritas 1. Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 2. Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan 3. Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 4. Pengaturan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah 5. Pelayanan Konsolidasi Tanah Swadaya 6. Pelayanan Redistribusi Tanah Swadaya 7. Pelayanan Pemeriksaan Tanah 8. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah 9. Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali 10. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-15


11. Pelayanan Informasi Pertanahan 12. Pengendalian dan Pemberdayaan Kepemilikan Tanah B. Permasalahan dan solusi Permasalahan dan solusi yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi adalah : a. Permasalahan PRONA (Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah)  Tidak ada alas hak tanah  Keberatan masyarakat menyerahkan alas hak asli  Kurangnya

kesadaran

dan

minat

masyarakat

untuk

mensertipikatkan tanahnya  NJOPKP yang hanya Rp. 10.000,- sehingga memberatkan peserta yang terkena BPHTB  Jarak Pembayaran BPHTB yang terlalu jauh  Lambatnya pemohon menunjukkan batas-batas tanah pada saat pengukuran  Lambatnya pemohon melengkapi surat-surat/alat bukti kepemilikan Solusinya adalah Sosialisasi/Penyuluhan BPHATB dan NJOPKP dinaikan RP.20.000.000,- dan Pencadangan lokasi pelaksanaan PRONA agar dipersiapkan di tahun yang sedang berjalan. b. Permasalahan Sertifikasi Tanah Pertanian  Lambatnya pemohon menunjukkan batas-batas tanah pada saat pengukuran  Lambatnya pemohon melengkapi surat-surat/alat bukti kepemilikan Solusi permasalahan tersebut adalah Pencadangan lokasi Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-16


pelaksanaan sertipikasi tanah pertanian agar dipersiapkan ditahun yang sedang berjalan. c. Permasalahan Legalisasi Aset Publik (Sertifikasi Tanah Instansi Pemerintah Daerah) 

Legalisasi

Aset

Publik

(Sertipikasi

Tanah

Instansi

Pemerintah Daerah) 

Alas hak/surat bukti kepemilikan, penguasaan tanah Pemda tidak ada



Biaya belum disetor oleh Pemda

Solusi permasalahan di atas adalah untuk sertifikasi tanahtanah milik pemerintah daerah cukup berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Aset oleh Bupati Kepala Daerah sebagai alas hak atau bukti penguasaannya d. Permasalahan Legalisasi Aset Masyarakat Sumber Dana Swadaya Masyarakat (Pendaftaran Tanah Pertama Kali) 

NJOPKP yang hanya Rp. 10.000,- sehingga memberatkan peserta yang terkena BPHTB



Jarak Pembayaran BPHTB yang terlalu jauh



Lambatnya pemohon menghadirkan pemilik-pemilik tanah yang berbatasan pada saat melaksanakan pengukuran di lapangan, sehingga mengalami keterlambatan penerbitan Surat Ukur

Solusi permasalahan tersebut adalah sosialisasi/penyuluhan BPHATB dan NJOPKP dinaikan RP. 20.000.000,-, apabila pemilik tanah berbatasan tidak ada atau tidak hadir di saat pengukuran cukup ditandatangani pejabat setempat, Kepala Desa atau Lurah


-17


4.

Kepolisian Negara RI Daerah Jambi Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepolsian Negara Daerah Jambi pada tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan SDM Kepolisian dengan anggaran Rp.1.597.932.000,- realisasi capaian Rp 1.484.877.000,- atau 92,92 %. 2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana POLRI dengan anggaran Rp 524.272.000,- realisasi capaian Rp 518.814.500,atau 98,96 %. 3. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban dengan

anggaran

Rp

1.202.14.000,-

realisasi

capaian

Rp.1.172.867.300,- atau 97,56 %. 4. Progam Pemberdayaan Potensi Keamanan dengan anggaran Rp.5.104.408.000,- realisasi capaian Rp 4.909.089.500,- atau 96,17 %. 5. Program

Pemeliharaan

Kamtibmas

dengan

anggaran

Rp.65.830.255.000,- realisasi capaian Rp 59.928.189.539,- atau 91,03 %. 6. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan anggaran

Rp

8.148.

109.000,-

realisasi

capaian

Rp.7.922.656.500,- atau 97,23 %. 7. Program Penerapan Kepemeritahan yang Baik dengan anggaran Rp 262.952.933.000,- realisasi capaian Rp 288.954.251.654,atau 109,89%. 5.

Korem 042 Garuda Putih Alokasi anggaran untuk Korem 042 Garuda Putih Jambi (Gabrah 13) Tahun Anggaran 2009 dengan pagu Rp.125.917.022.000,dipergunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional lainnya.


-18


Sampai akhir tahun anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan telah terealisasi sebesar Rp.122.073.796.341,6.

Balai Pengawas Obat dan Makanan A. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, dan perubahan terakhir Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya berdasarkan SK Kepala Badan POM RI Nomor. 05018/SK/KBPOM tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan SK Kepala Badan POM RI nomor HK.00.05.21.4232 tahun 2004 dan perubahan kedua SK Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.3592 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, maka Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif lain, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada model suatu lembaga regulasi yang efektif di tingkat Nasional maupun Internasional, maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi menyelenggarakan fungsinya yang mencakup


-19


berbagai kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan; b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian kimia, fisika dan mikrobiologi, dan penilaian mutu terhadap produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya; c. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi ; d. Pelaksanaan

penyelidikan

dan

penyidikan

pada

kasus

pelanggaran hukum; e. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI ; f. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen; g. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan; h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; i. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI, sesuai dengan bidang tugasnya. B. Program dan Kegiatan Untuk mencapai tujuan di atas, maka Balai POM menetapkan 8 (delapan) program yang ingin dicapai dalam tahun 2009 yaitu sebagai berikut: 1. Program Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 2. Program Pengawasan Mutu, Khasiat, dan Keamanan Produk Terapetik/ Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-20


3. Program Pengawasan Mutu, Keamanan dan Khasiat/Manfaat Obat Tradisional (OT), Produk Komplemen ( PK ) dan Produk Kosmeti.k 4. Program

Perketatan

Pengawasan

Narkotika,

Psikotropika,

Prekursor dan Zat Adiktif/ Rokok 5. Program Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan 6. Program Peningkatan Manajemen, Perangkat Hukum dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia serta Sarana. 7. Program Penyidikan dan Penegakan Hukum di bidang Obat dan Makanan 8. Program Penguatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Program utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi terdiri dari Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, untuk mendukung kedua program utama tersebut dijabarkan 112 kegiatan dalam 8 program untuk mencapai 6 sasaran strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi. Secara garis besar, pencapaian kinerja Balai POM Jambi Tahun 2009 adalah: 1) Selama tahun 2009, untuk mewujudkan sasaran tersebut telah ditetapkan

112

kegiatan

strategis

dan

telah

berhasil

dilaksanakan sebanyak 107 kegiatan strategis yang dibiayai dengan

APBN

tahun

anggaran

2009

sebanyak

Rp.

8.431.187.929,- (delapan milyar empat ratus tiga puluh satu

juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) atau 94,97% dari dana yang tersedia sebesar 8.878.081.000,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-21


delapan juta delapan puluh satu ribu rupiah ) . 2) Ikhtisar

kinerja

pencapaian

Balai

sasaran

POM tahunan

di

Jambi

dan

berkaitan

pelaksanaan

dengan kegiatan

strategisnya, sebagai berikut: a) Balai POM Jambi telah mewujudkan/ mencapai seluruh sasaran (100%) dari 6 sasaran strategis yang telah ditetapkan. b) 76,78%

kegiatan

telah

dilaksanakan

dengan

efektif;

18,75% kegiatan dilaksanakan kurang efektif dan 4,46% kegiatan tidak dapat diukur efektifitasnya karena tidak terlaksana. c) Kegiatan 82,14% dilaksanakan dengan efisien; 13,39% kegiatan yang dilaksanakan kurang efisien, dan 4,46% kegiatan tidak dapat diukur efisiensinya karena tidak terlaksana. Sistem pengawasan obat dan makanan dibangun dengan kapabilitas yang tinggi dan jangkauan yang luas, sehingga diperlukan dukungan sumber daya dan anggaran yang cukup besar untuk operasional pengawasan maupun investasi. Dalam konteks dan dinamika globalisasi dan era pasar bebas, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya dengan profesionalisme dan kompetensi yang tinggi dan memiliki sarana maupun prasarana yang lebih memadai. 7. Universitas Jambi Alokasi anggaran untuk Universitas Jambi tahun 2009 sebesar Rp 152.100.607.000,- yang dipergunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional lainnya. Program yang dilaksanakan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-22


antara lain adalah Pemerataan dan Perluasan Akses; Mutu Relevansi dan Daya Saing; dan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pengembangan studi baru yang relevan dengan dunia kerja, Pengembangan program baru pada jenjang pascasarjana, Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan relevan dengan dunia kerja, Pengembangan Perpustakaan, Pengembangan staf akademik, Pengembangan budaya meneliti, Pengembangan sistem penjaminan mutu akademik, Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, Percepatan akreditasi program studi, Pengembangan sistem Informasi , dan Pengembangan kapasitas menuju Badan Hukum Perguruan Tinggi (BPHT). Dari alokasi dan tersebut untuk pelaksanaan program dan kegiatan maka yang dapat diserap sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar Rp 128.185.140.883,- atau 84,38 persen. Khusus anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Jambi untuk tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp 1.349.000.000,- sedang realisasi capaian sebesar Rp 1.330.033.800,- atau 94,59 %. 8. Satuan Kerja Listrik Perdesaan Provinsi Jambi (PT. PLN Persero) PT. PLN (Persero) Satuan Kerja Listrik Perdesaan Provinsi Jambi memilki 2 (dua) cabang yaitu PLN Cabang Jambi mencakup 9 desa dan 3 kabupaten serta PLN Cabang Muara Bulian mencakup 11 desa dan 3 kabupaten. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan

Kualitas

Jasa

Pelayanan

Sarana

dan

Prasarana

Ketenagalistrikan dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pembangunan Gardu Induk/Distribusi Rp 4.585.119.000,- dengan realisasi penyerapan dana Rp 4.577.437,- atau 99,83 %. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-23


b. Pembangunan Jaringan SUTR dan SUTM Rp 23.018.092.000,dengan realisasi penyerpan dana Rp 23.007.969,- atau 99,96 %. 9. Kejaksaan Tinggi Pada tahun 2009 alokasi anggaran untuk Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi disediakan melalui Kejaksaan Agung sebesar Rp. 31.295.789.000,-. Dipergunakan untuk belanja pegawai, biaya operasional dan biaya untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada jajaran Kejaksaan Agung di Provinsi Jambi. Khusus untuk Kejaksaan Tinggi anggaran APBN tahun 2009 adalah sebesar Rp. 8.235.758.000,Realiasasi penggunaan anggran untuk jajaran Kejaksaan Agung (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri) adalah sebesar Rp.29.028.265.096 atau 92,75 %. Khusus untuk Kejaksaan Tinggi Jambi realisasi anggaran

selama tahun 2009 adalah sebesar

Rp.7.495.050.838,- atau 91,01 %. 10. Pengadilan Tinggi Agama Pada tahun 2009 alokasi anggaran untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Negeri Agama di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi disediakan melalui anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp. 27.126.865.000,-. Dipergunakan untuk belanja pegawai, biaya operasional dan biaya untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Khusus untuk Pengadilan Tinggi Agama adalah sebesar Rp. 5.608.158.000,- Realiasasi penggunaan anggran untuk jajaran Pengadilan Agama (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) adalah sebesar Rp.26.916.821.000 atau 99,22 %. Khusus untuk Kejaksaan Tinggi Jambi realisasi anggaran selama tahun 2009 adalah sebesar Rp.5.697.640.000,- atau 101,60 %. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-24


11. Pengadilan Tinggi Pada tahun 2009 alokasi anggaran untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Negeri Agama di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi disediakan melalui anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp. 34.745.077.000,-. Realiasasi penggunaan anggaran untuk jajaran Pengadilan Pengadilan

Tinggi

dan

Pengadilan

Negeri

adalah

sebesar

Rp.29.87.533.000,- atau 84 %. Alokasi anggaran untuk Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 dengan pagu Rp. 8.440.458.000 yang dipergunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional lainnya. Sampai akhir tahun anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan telah terealisasi sebesar Rp.7.373.853.000,atau 87,36 %.

12. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi Program yang dilaksanakan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi merupakan program untuk pelaksanaan kegiatan di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi anggaran Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi disediakan melalui Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Tahun 2009 dialokasikan sebesar Rp.7.022.200.000.,dengan

realisasilisasi

penggunaan

anggaran

sebesar

Rp.6.601..971.483,- atau 94,28 %. 13. Stasiun Meteorologi dan Geofisika Jambi Badan Meteorologi dan Geofisikan Provinsi Jambi, pada tahun 2009 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.727.579.000,- yang dipergunakan untuk Stasiun Meteorologi dan Gefisika Sultan Taha Jambi dan Stasiun Klimatologi Jambi untuk gaji pegawai, rutin dan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-25


untuk Program pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika. Pada akhir tahun 2009 telah terserap dana sebesar Rp.2.808.860.000,- atau 102,98 %. 14. Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, pada tahun 2009 telah dialokasikan dana sebesar Rp.9.048.153.000,- yang dipergunakan untuk Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pada akhir tahun anggaran 2009, untuk melaksanakan program dan kegiatan telah terserap dana sebesar Rp.8.724.334.33 atau 92,73 %. 15. Stasiun Karantina Ikan Kelas I Jambi A. Program dan Kegiatan Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 Stasiun Karantina Ikan Kelas I Sultan Thaha Jambi mempunyai membiayai

anggaran 2

sebesar

program

Rp.2.853.015.000,-

yaitu:

1)

Program

untuk

Penerapan

Kepemerintahan Yang Baik dan 2) Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan. B. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi anggran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiaatan pada Stasiun Karantina Kelas I Sultan Thaha Jambi sebesar 2.711.189.189,- atau 95,05 %. C. Permasalahan dan Solusi Secara umum pengelolaan alokasi anggaran yang tersedia bagi penyelenggaraan kegiatan organisasi meliputi kegiatan pengelolaan

tugas

pokok

dan

fungsi

maupun

administrasi

organisasi berjalan sesuai dengan rencana kerja tahunan 2009 Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-26


sehingga tidak terdapat kendala maupun permasalahan yang cukup berarti. Namun demikian terdapat ketidaksesuaian antara realisasi belanja terhadap Aplikasi Bagan Alur Standar Pengelolaan SAI yaitu terhadap kegiatan penyesuaian Sub Mak Kegiatan. Solusi yang dilakukan terhadap kedua permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan Rekonsiliasi antara Laporan SAI pada Unit

Satuan

Kerja

dengan

SAI

pada

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara terhadap perubahan sub Mak kedalam aplikasi SAI (Bagan Alur Standar) terbaru. 16. Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah IV Jambi Selama tahun anggran 2009 Balai Srtifikasi Penguji Hasil Hutan wilayah IV Jambi mendapat anggran Rp. 5.418.859.000,untuk menjalan program dan kegiatan serta untuk gaji pegawai. Serapan dana untuk menjalan tugas berupa pelaksanaan program dan kegiatan dan gaji pegawai pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.4.709.476.577,- atau 86,91 %. 17. TVRI Stasiun Jambi Alokasi

anggaran

APBN

untuk

TVRI

Jambi

sebesar

Rp.5.785.692.000,- yang dipergunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional program siaran TVRI Jambi, termasuk untuk gaji dan rutin kantor lainnya. Dari alokasi dan tersebut untuk pelaksanaan program dan kegiatan maka yang dapat diserap sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar Rp.5.767.500.122,- atau 99,69 %.


-27


18. RRI Cabang Muda Jambi Alokasi anggaran untuk RRI Cabang Muda Jambi sebesar Rp.8.451.881.000,- yang dipergunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional penyiaran lainnya. Dari alokasi dan tersebut untuk pelaksanaan program dan kegiatan maka yang dapat diserap sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar Rp.7.732.551184,- atau 91,49 %. 19. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Alokasi anggaran Departemen Hukum dan HAM di Provinsi Jambi

pada

tahun

2009

sebesar

Rp.52.466.432.000,-

yang

dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan di Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jambi, Kantor Imigrasi Jambi dan Kuala Tungkal, serta Balai/Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Untuk Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jambi dialokasikan anggaran sejumlah Rp.13.3731.042.000,- dan yang dapat diserap sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar Rp.12.653.255.342,- atau 94,92 %. Program yang dilaksanakan adalah Program Kesadaran Hukum dan HAM, program legislasi, program Rencana Aksi Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia (RANHAM), dan Program penegakan Hukum di bidang Kemasyarakatan. Hasil dari pelaksanaan Program Kesadaran Hukum dan HAM adalah terwujudnya masyarakat yang memahami peraturan hukum sehingga tercipta anggota masyarakat yang patuh dan taat kepada hukum dan berbudaya hukum.


-28


20. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Alokasi anggaran untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebesar Rp.2.308.551.000,- yang

dipergunakan

untuk

belanja

pegawai dan biaya operasional lainnya. Dari alokasi dan tersebut untuk pelaksanaan program dan kegiatan maka yang dapat diserap sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar Rp.1.9070.234.533,- atau 85,35 %. 21. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Jambi Alokasi anggaran untuk Loka Monitor spektrum Jambi tahun 2009 sebesar Rp.4.835.725.000,- yang dipergunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional lainnya. Program yang dilaksanakan berupa program penerapan tata kepemerintahan yang baik dan program Pengembangan, Pemerataan, dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan telekomunikasi. Dari alokasi dan tersebut untuk pelaksanaan program dan kegiatan maka yang dapat diserap sampai dengan akhir tahun 2008 sebesar Rp.4.253.834.133,- atau 87,97 %. 22. IAIN Sultan Thaha Syaifudin Jambi IAIN

Sultan

Thaha

Syaifudin

Jambi,

pada

tahun

2008

dialokasikan melalui dana APBN sebesar Rp.28.648.171.000,- yang dipergunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional lainnya. Dari alokasi dana tersebut untuk pelaksanaan program dan kegiatan

yang

dapat

diserap

tahun

2008

sebesar

Rp.30.569.530.697,- atau 106,71 %.


-29


23. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Alokasi anggaran untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Jambi tahun 2009 sebesar Rp 6.385.192.000,- yang dipergunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah Penelahaan dokumen DIPA dan penyampaiannya kepada instansi yang telah ditentukan, Penelahaan dan penilaian keserasian dokumen DIPA dengan pelaksanaan di daerah, Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, Pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran,

Pembinaan

akuntansi

dan

Pemantauan

teknis

penyusunan

dan

evaluasi

sistem

akuntansi,

pelaksanaan

laporan

keuangan

pemerintah,

pelaksanaan

penyaluran

dana

perimbangan, dan Pembinaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari alokasi dan tersebut untuk pelaksanaan program dan kegiatan maka yang dapat diserap sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar Rp.6.069.451.291,- atau 95.06 %. 24. Komisi Pemilihan Umun (KPU) Provinsi Jambi Alokasi anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tahun 2009 sebesar Rp. 2.383.631.000,- yang dipergunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah Penguatan organisasi penyelenggara Pemilu kada, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Persiapan penyelenggaraan PEMILU, Sosialasi/diseminasi Publikasi PEMILU dan Pengelolaan data dan informasi PEMILU. Anggaran KPU Provinsi Jambi yang berasal dari APBN tahun 2009 meningkat sebesar Rp.491.533.000 atau 25 %. Dari alokasi dan tersebut untuk pelaksanaan program dan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-30


kegiatan maka yang dapat diserap sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar Rp.1.652.756.461,- atau 69,34 %. 25. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jambi Alokasi

anggaran

untuk

Lembaga

Penjaminan

Mutu

Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2009 sebesar Rp.45.274.333.000,yang dipergunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional lainnya. Dari alokasi dan tersebut untuk pelaksanaan program dan kegiatan maka yang dapat diserap sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar Rp.36.094.706.450.,- atau 72,92 persen. 26. Balai Taman Nasional Bukit 12 Pada tahun anggaran 2009 Balai Taman Nasional Bukit 12 mendapatkan anggaran dari APBN sebesar Rp. 3.560.525.000,untuk membiayai gaji, rutin dan menjalan program dan kegiatan antara lain: 1) Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan 2) Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan kegiatan antara lain koordinasi Operasi Pengamanan Hutan. Relasisasi peyerapan anggaran pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.3.228.039.900 atau 90,66 %. 29. Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Besarnya

anggaran

yang

dialokasikan

untuk

menjalan

program dan kegiatan untuk TNKS pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.15.931.404.000,- . Realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2009 adalah sebesar 14.427.448.632,- atau 90,56 %


-31


30. Balai Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Pada tahun anggaran 2009 Balai Budidaya Air Tawar Sungai Gelam

mendapatkan

anggaran

dari

APBN

sebesar

Rp.11.098.406.000,- untuk membiayai gaji, rutin dan menjalan program dan kegiatan. Relasisasi peyerapan anggaran pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.10.926.368.521,- atau 98,45 %. 31. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Sumtara VI Provinsi Jambi Alokasi dana Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Sumtara VI Provinsi Jambi untuk gaji karyawan, rutin dan menjalan program dan kegiatan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 224.292.516.000,-. Realisasi

dari

anggaran

tersebut

adalah

sebesar

Rp.221.712.052.180,- atau sebesar 98,85 %. 32. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi Dalam rangka mempertahankan sumberdaya alam agar tetap terjaga dan terhindar dari kerusakan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, BKSDA Provinsi Jambi mendapatkan dana sebesar Rp.12.342.233.000. Realisasi penggunaan dana pada tahun 20009 adalah sebesar Rp.9.249.508.559,- atau 74,94 %.

33. Balai Pelatihan Pertanian Jambi Pada tahun anggaran 2009 Balai Pelatihan Pertanian Jambi mendapatkan anggaran dari APBN sebesar Rp. 11.451.484.000,untuk membiayai gaji, rutin dan menjalankan program dan kegiatan Departemen Pertanian antara lain pelatihan PUAP, Pelatihan dan kaji Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-32


terap untuk budidaya sektor petanian, perkebunan, peternakan dan perikanan . Relasisasi peyerapan anggaran pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.11.093.212.251,- atau 96,87 %. 34. Lembaga Pemasayakatan Jambi (LP Jambi) Pada tahun anggaran 2009 LP Jambi mendapatkan anggaran dari APBN sebesar Rp. 9.810.600.000,- untuk membiayai gaji, rutin dan menjalan program dan kegiatan. Relasisasi peyerapan anggaran pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.8.563.056.000,- atau 87,28 %. 35. Balai Pengelolaan DAS Batanghari (BP DAS Batanghari) Melalui

anggaran

Departemen

Kehutanan,

BP

DAS

Batanghari pada tahun anggaran 2009 mendapat anggaran sebesar Rp. 7.311.381.000,- yang digunanakan untuk gaji, biaya rutin kantor serta untuk menjalankan program dan kegiatan yang terkait pengeloaan Daerah Aliran Sungai Batanghari. Realisasi

penyerapan

anggaran

tahun

2009

adalah

sebesar Rp. 6.449.983.889,- atau 88,22 %

6.4.

Pembinaan Batas Wilayah

6.4.1 Kebijakan dan Kegiatan Dalam rangka kepastian

hukum terhadap batas-batas

wilayah Provinsi Jambi telah ditempuh kebijakan untuk melakukan penataan batas Perbatasan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Prov. Jambi, meliputi: Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-33


1) Sosialisasi Batas Prov.Jambi dengan Sumsel, Sumbar, Riau dan Bengkulu 2) Kejelasan Status Pulau Berhala 3) Fasilitasi Penyelesaian Batas antara Kab/Kota dalam Prov.Jambi

6.4.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dalam rangka kepastian hukum terhadap batas-batas wilayah Provinsi Jambi telah ditempuh kebijakan untuk melakukan penataan Perbatasan Provinsi Jambi dengan

Provinsi lain dan batas

Kabupaten/Kota di Wilayah Prov. Jambi, yang kegiatannya meliputi: A. Sosialisasi Batas Wilayah Antar Provinsi Tahun 2009 telah dilaksanakan kegiatan sosial dan proses koordinasi/konsultasi Batas wilayah antara Provinsi Jambi dengan Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Riau yang kegiatannya sebagai berikut : 1. Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Bengkulu. Batas

Daerah

Provinsi

Jambi

dengan

Provinsi

Bengkulu seluruhnya sepanjang 128 Km telah dilakukan Pelacakan,

pengukuran

dan

Pemasangan

Pilar

Batas

dilapangan dikerjakan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pemerintah

Provinsi

Jambi

dan

Bengkulu

telah

menyampaikan laporan hasil pelacakan dan pengukuran masing-masing Provinsi kepada Departemen Dalam Negeri, untuk ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan batas antara kedua provinsi, saat ini masih menunggu verifikasi yang akan dilaksanakan oleh Depdagri. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-34


2. Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan. a. Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan sepanjang

539

Km

telah

dilakukan

pelacakan,

pengukuran dan pemasangan Pilar Batas Permanen dilapangan, namun ada beberapa Desa di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun (Jambi), diklaim oleh Kabupaten Musi Rawas (Sumatera Selatan) masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas b. Telah

diadakan

beberapa

kali

pertemuan

antara

Provinsi Jambi dengan Sumatera Selatan dan Depdagri dalam permasalahan batas tersebut serta c.

memberikan data hasil penetapan batas dilapangan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kepada Depdagri dan akan diadakan verifikasi garis batas dilapangan oleh Pihak Depadagri.

3. Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 13 Oktober 2009 diadakan pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Dhamasraya difasilitasi kedua Provinsi dan telah disepakati batas antara Kabupaten Bungo – Dhamasraya khususnya dijalan lintas batas Sumatera, salah satu kesepakatan yaitu Provinsi Jambi akan membangun Gapura di lokasi Kecamatan Batu Elang sementara Provinsi Sumatera Barat dilokasi Tugu Yang lama sedangkan batas diwilayah timur jalan lintas sumatera berpedoman kepada Tambo dan Ranji. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-35


4. Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau. Batas sepanjang

Provinsi 276

Km

Jambi

dengan

setelah

Provinsi

dilakukan

Riau

pelacakan,

pengukuran dan pemasangan Pilar Batas dilapangan. Telah dilaksanakan beberapa kegiatan mengenai batas antara Provinsi Jambi dan Riau yaitu : 

Penyusunan dokumen dan pembuatan Peta batas secara global untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri ( saat ini kegiatan tersebut sedang dalam proses kedua provinsi)



Pemerintah Provinsi Riau sedang merenovasi Gapura batas di perbatasan antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat ( Kecamatan Batang Asam Desa Suban dengan Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Kemuning Desa Slensen). Pada tanggal 15 Januari 2009 Telah dilaksanakan

pertemuan antara Provinsi

Jambi dan Provinsi Riau

dengan hasil bahwa masing-masing Provinsi mempunyai kewajiban sebagai berikut : 

Provinsi dokumen

Jambi hasil

mengumpulkan pengukuran

dan

penyusunan

sepanjang

276

KM,

Menyiapkan Draf Berita Acara Kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh Tim Kedua Provinsi, menyiapkan Draf kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh kedua Gubernur, dan menyiapkan draf laporan

bersama

kedua

Gubernur

yang

akan

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-36




Provinsi Riau menyiapkan Peta batas Provinsi Jambi dengan

Provinsi

Riau

secara

global

yang

akan

Oktober

2009

ditandatangani oleh Tim kedua Provinsi. Selanjutnya

pada

tanggal

19

diadakan pertemuan kembali dengan Provinsi Riau, tetapi belum

ada

kesepakatan

kareana

dibeberapa

titik

khususnya diperbatasan Tanjab Barat dan Indra Giri Hilir masih terdapat perbedaan data.

5. Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau. Penetapan batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2008 telah dilaksanakan Koordinasi / Konsultasi penyelesaian kejelasan status Pulau Berhala, pada tahun 2009 telah tiga kali diadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu tanggal 12 Mei 2009 di Jakarta, tanggal 26 Mei 2009 di Jakarta dan tanggal 12 Agustus 2009 di Jakarta namun belum ada kesepakatan antara kedua provinsi, sehingga perlu pengecekan ulang. 6. Disamping itu juga dilaksanakan kegiatan Perawatan Pilar batas antara Jambi – Sumatera Selatan dan Jambi – Riau. B. Batas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Pada kegiatan fasilitas dan koordinasi penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi jambi telah dilaksanakan beberapa kali

pertemuan antara Bupati dan tim batas

Kabupaten Tebo dan Bungo yang difasilitasi oleh Tim Batas Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-37


Provinsi Jambi dan dipimpin oleh Gubernur Jambi, namun belum diperoleh kesepakatan. Saat ini telah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk penyelesaian lebih lanjut. 6.4.3. Permasalahan dan Solusi Upaya penataan batas yang dilakukan pada tahun 2009 belum sepenuhnya memuaskan, dalam pelaksanaanya masih ditemui permasalahan. Kendati demikian selalu diupayakan upaya pemecahannya. Dalam realisasi kegiatan tahun 2009 permasalahan yang ditemui dan solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. Masalah batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat pada lokasi ruas jalan lintas Sumatera telah diselesaikan dan akan dibangun Gapura batas Provinsi pada Tahun Anggaran 2010 b. Masalah batas Jambi –Sumsel khususnya batas Kabupaten sarolangun dengan Kabupaten Musi Rawas telah diserahkan ke pihak Departemen Dalam Negeri dan akan diadakan verifikasi batas dilapangan. c. Masalah batas Jambi – Riau masih perlu dilakukan pengukuran ulang karena ada perbedaan data antara Provinsi Jambi dan Riau. d. Masalah Pulau Berhala masih menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri. e. Masalah Bungo dengan Tebo masih menunggu tindak lanjut dari jawaban Menteri Dalam Negeri.


-38


6.5.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya Pada tanggal 1 Oktober 2009, telah terjadi bencana gempa tektonik yang berpusat di kedalaman 10 km sebelah Tenggara Kota Sungai Penuh. Gempa ini mengakibatkan banyak kerugian material pada 2 kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi, yaitu: Kerinci dan Merangin. Gempa tektonik untuk kedua kabupaten tersebut merupakan bencana alam di luar prediksi utama, terkait perhitungan bahwa wilayah pegunungan Bukit Barisan lebih berpotensi vulkanis. Namun demikian tetap merupakan masalah karena akibat yang ditimbulkannya adalah kerusakan infrastruktur yang cukup berarti. Selain gempa tersebut, bencana yang terjadi di Provinsi Jambi selama tahun 2009 merupakan bencana dalam skala kecil yang meliputi bencana sosial kebakaran yang terjadi secara insidentil dibeberapa tempat diantaranya yaitu terjadi di daerah lambur luar kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 1 kali dan didaerah kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 1 kali, sedangkan bencana banjir yang disebabkan oleh tingginya curah

hujan

dan

meluapnya

hulu

sungai

Batang

Hari

diantaranya yaitu terjadi di 6 kabupaten di provinsi Jambi dengan jumlah korban bencana banjir sebanyak 14.667 KK meliputi kabupaten Sarolangun sebanyak 690 KK, Kabupaten Tebo sebanyak 2.294 KK, kabupaten Merangin sebanyak 1.680 KK, kabupaten Muaro Jambi sebanyak 2.950 KK dan Kota Jambi sebanyak 3.352 KK. Serta bencana gempa bumi yang terjadi di Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-39


Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin masing-masing sebanyak 1 kali.

Tabel 6.1. Rekapitulasi kerusakan akibat bencana gempa bumi Provinsi Jambi Tahun 2009 Volume Rusak Ringan (Unit)

No

Uraian

I II

Rumah penduduk Fasos / Fasus - Mesjid - Kantor - Bangunan Bersejarah/ Rumah Adat Infrastruktur - Sarana Air Bersih - MCK - Jalan Lingkungan - Jalan Kabupaten - Tebing, Sungai Danau - Daerah Irigasi Pendidikan - TK - PAUD - SD ( Sekolah Dasar) - Madrasyah - SMP - SMA Kesehatan - Pustu - Puskesmas - Rumah Dokter - Rumah Dinas Paramedis Pertanian

2.446 11 8 3

6 22 4

1 -

2.446 42 30 7

-

4 75 17 16 42 -

1 51 18 14 2

5 131 35 16 56 2

11 -

1 4 40 8

5 12 45 6 -

6 16 96 6 8

7 4 -

29 2 1 11 6 1 1

26 1 10 2 18 10 6 1

55 1 19 7 29 16 6 2

-

3 -

1 -

3 -

Total

2.468

132

64

2.702

III

IV

V

VI

Rusak Total (Unit)

Rusak Berat (Unit)

Jumlah (Unit)


-40


Penanggulangan bencana dilakukan melalui kerjasama dengan semua pihak baik pemerintah daerah maupun dengan masyarakat.

Adapun

upaya-upaya

yang

dilakukan

dalam

menangani/menanggulangi bencana alam tersebut adalah: 1. Menerjunkan Tim Tagana ke wilayah-wilayah bencana. 2. Mengirimkan buffer stock bantuan penanggulangan bencana keseluruh kabupaten/kota yang mengalami bencana oleh Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi. 3. Mengirimkan surat edaran/himbauan kepada Kabupaten/ Kota

se

Provinsi

Jambi

tentang

kesiapsiagaan

penanggulangan bencana dan menyiapkan TAGANA serta elemen masyarakat lainnya. 4. Mengkondisikan penduduk yang tinggal di DAS Batanghari untuk mempersiapkan diri menghadapi Banjir terutama di wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo. 5. Mendirikan posko penangganan bencana di Dinas Sosial, Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Provinsi

Jambi

dan

Sekretariat Tagana. 6. Mendayagunakan sarana prasarana yang ada dan peralatan evakuasi lainnya. 2. Status Bencana Sumber dan Jumlah Anggaran Berdasarkan kriteria bencana, maka status bencana yang terjadi di Provinsi Jambi dalam kurun waktu tahun 2009 masih merupakan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-41


bencana lokal karena jumlah korban jiwa tidak lebih dari 15 orang. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi telah dianggarkan yang bersumber dari APBD dan APBN, melalui dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.2.

Anggaran dan realisasi pencegahan dan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi

NO

KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

1

%

SISA DANA

Sumber Dana

Bantuan Bencana Alam (SAR)

1.421.445.000

1.401.360.000

98,59

20.085.000

APBN (Dekon)

2

Bantuan Korban Bencana Sosial ( Penyuluhan dan Penyebaran Informasi )

188.135.000

171.147.500

90.97

16.987.500

APBN (Dekon)

3

Bantuan Bencana Alam (SAR)

1.156.995.000

957.641.000

82,77

199.354.000

APBN (TP)

4

Bantuan Korban Bencana Sosial ( Penyuluhan dan Penyebaran Informasi )

289.000.000

77.275.000

26,74

211.725.000

APBN(TP)

Selain anggaran tersebut, melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi untuk Program Pembinaan Anak Terlantar melalui kegiatan Kesiapsiagaan penanggulangan korban bencana dan orang terlantar dianggarkan dana Rp.248.800.000,- yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun 2009, dengan realisasi keuangan Rp.231.106.000,- (92,89 %). Terkait bencana gempa bumi di Kabupaten Kerinci, Pemerintah Provinsi Jambi telah mencairkan bantuan sebesar Rp1,3 milyar yang berasal dari APBD Provinsi Jambi dengan distribusi masing-masing sebesar Rp1 milyar dan Rp300 juta untuk Kabupaten Kerinci dan Merangin. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-42


Pada tahun 2009, Provinsi Jambi juga telah memberikan bantuan material sejumlah Rp700 juta yang disalurkan untuk korban bencana gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat. 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Langkah-langkah antisipasi dalam penanggulangan bencana di Provinsi Jambi dilakukan sebagai berikut: a. Penyuluhan dan penyebarluasan Informasi 1) Maksud dan Tujuan Untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian petugas dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Tujuannya adalah meningkatnya pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab sosial pihak mitra kerja dalam upaya penanggulangan bencana di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. 2) Sasaran Sasaran kegiatan ini meliputi aparat instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana sosial dan instansi pemerintah terkait serta masyarakat yang berada pada posisi di daerah rawan bencana sosial dalam Provinsi Jambi. 3) Materi Kegiatan Materi yang disajikan dalam kegiatan ini terdiri dari kebijakan tehnis dan program Dinas Sosial dalam penanganan bencana sosial, kebijakan Pemda dalam penanggulangan bencana, penanganan

visualisasi bencana,

penanganan

bencana,

koordinasi

manajemen

penanganan

bencana,


-43


pelaporan dan penilaian daerah rawan bencana. 4) Waktu dan Tempat Penyelanggaraan Kegiatan ini berbentuk pertemuan atau seminar dan lokakarya,

penayangan

gambar/visualisasi

penanganan

bencana. Peserta kegiatan ini terdiri dari aparat instansi pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana sosial dan instansi pemerintah terkait serta masyarakat yang berada pada posisi di daerah rawan bencana 5) Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Mekanisme pelaksanaan kegiatan adalah dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi serta instruktur dari berbagai unsur terkait yang relevan dengan penanggulangan bencana sosial b. Penyiapan Bantuan Tanggap Darurat di Provinsi Jambi Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di Provinsi jambi, maka Pemerintah daerah Provinsi Jambi melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, menyiapkan buffer stock. c. Penanggulangan Bencana di Kabupaten/Kota. Dalam rangka mendekatkan bantuan di lokasi kejadian pada saat terjadi bencana, maka Dinas Kesejahteraan Sosial , Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah menyalurkan barang bantuan tanggap darurat sebagai buffer stock yang ada pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten/Kota.


-44


d. Antisipasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Berdasarkan hasil pemetaan daerah rawan bencana di Provinsi Jambi, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi berupaya untuk mengantisipasi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana yang meliputi kegiatan : 1) Kondisi Pra Bencana Meliputi kegiatan kesiapsiagaan yaitu membuat rencana kontijensi untuk Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dengan mengerahkan potensi sumber daya (manusia, prasarana, sarana dan dana), sedangkan Pemerintah Pusat memberikan dukungan kepada daerah. Rencana kontijensi meliputi : identifikasi jenis ancaman, penilaian resiko/penentuan kejadian, pengembangan scenario, kebijakan dan strategi, pengembangan sektoral (manajemen dan koordinasi, perlindungan dan keamanan, komunikasi dan informasi, pangan, sandang, kesehatan, evakuasi sementara dan air bersih) dan pemantauan tindak lanjut. 2) Kondisi Bencana a) Mengaktifkan

Posko

sesuai

dengan

Prosedur

Tetap

Penanganan Bencana, dengan melibatkan seluruh instansi tehnis dan anggota TAGANA yang ada di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. b) Evakuasi korban meninggal, luka dan terisolasi c) Penyediaan

kebutuhan

dasar,

meliputi

permakanan,


-45


sandang, evakuasi dan kesehatan serta air bersih. d) Media center yang memberikan informasi tentang kejadian bencana yang dapat diakses melalui : (1) Sekretariat Satkorlak PB No. Telp : 0741 62752 Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dan meneruskan kepada instansi terkait, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. (2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui Telepon : (07410 52751, atau melalui Radio pada Frekuensi 14.325. (3) POLDA JAMBI melalui PUSDALOPS No.Telp : 0741 7550303

atau

0741

7522958

dan

POLDA

Jambi

meneruskan kepada jajarannya. (4) Media Massa Lokal : (a) TVRI Jambi No. Telp : 0741 62072 (b) RRI Regional I Jambi No Telp : 0741 668569 (c) Harian Jambi Independent No. Telp : 0741 35272 (d) Harian Jambi Ekspres No. Telp : 0741 668844 3) Kondisi Pasca Bencana Berupa

upaya

pemulihan

yang

dilakukan

dengan

cara

melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 18 dan pasal 19 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-46


Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, maka dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi. Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2009 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsinya antara lain : a. Menetapkan

pedoman

penanggulangan

dan

bencana,

pengarahan yang

terhadap

mencangkup

usaha

pencegahan

bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan sejatera. b. Menetapkan

standarisasi

serta

kebutuhan

penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan. c. Menyusun, menetapkan dan

menginformasikan peta rawan

bencana. d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. g. Mempertanggungjawabakan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.


-47


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas BPPD mempunyai fungsi: 1.`Perumusan dan Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penangganan penggungsi dngan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. 2. Serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Dengan

demikian

operasionalisasi

pencegahan

dan

penanggulangan bencana mulai tahun 2010 dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dan diharapkan pemerintah Bencana

kabupaten/kota

Daerah

membentuk

Kabupaten/Kota

agar

Badan

Penanggulangan

proses

penanggulangan

bencana bisa dilakukan secara sistematis.

6. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi Sejauh ini belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi hal ini disebabkan karena wilayah Provinsi Jambi belum merupakan wilayah yang rawan bencana, namun demikian potensi bencana yang harus tetap diwaspadai adalah gempa bumi, ,tonah longsor, banjir, angin puting beliung maupun bencana maupun bencana sosial lainnya, hal ini dapat dilihat dari peta kawasan rawan bencana alam di Provinsi Jambi


-48


6.6.

Pengelolaan Kawasan Khusus Di wilayah Provinsi Jambi tidak memiliki kawasan khusus, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

6.7.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan

Yang

Terjadi

(komplik

berbasis

SARA,

anarkisme, separatisme atau lainnya). Selama tahun 2009, kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum

cukup

baik.

Kendati

terjadi

beberapa

gangguan

Ketentraman dan Ketertiban Umum masih dalam skala kecil dan relatif terkendali. Dalam tahun 2008 di Provinsi jambi telah terjadi 123 (seratus dua puluh tiga) kali unjuk rasa yang menyampaikan berbagai permasalahan. Pada tahun 2009 ini kejadian unjuk rasa menurun menjadi 49 kali atau 74%. Penurunan gangguan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-49


trantib sangat signifikan, hal ini dilakukan secara persuasif terhadap

permasalahan-permasalahan

yang

muncul

dari

masyarakat sebagai fungsi kontrol dalam pelaksanaan programprogram/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dana yang

dialokasikan

untuk

kegiatan

tersebut

Rp.63.108.400.dan perkiraan realisasi sebesar

adalah

Rp. 62.383.400

atau 98,85 %. Khusus gangguan yang berbasis sara dan sparatisme tidak ditemui. Namun gangguan yang bersifat unjuk rasa sempat terjadi, yaitu sebanyak 47 kali. 2. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

Yang

Menangani

Ketentraman dan Ketertiban Umum. Berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 148 ayat (1) menyatakan bahwa ” Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketentraman

masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja ”. Selanjutnya dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 230 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuansatuan pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, pada BAB IX

pasal 31 menyatakan bahwa tugas pokok Kantor Polisi

Pamong Praja Provinsi Jambi adalah membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah daerah, masyarakat serta menegakkan Peraturan Perundang-undangan,

Peraturan

Daerah

dan

Keputusan

Gubernur. Dengan demikian operasionalisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Kantor Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-50

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

SE PU

CU K


RA

H

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bab ini Memuat Laporan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jambi dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

5.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 5.1.1. Dasar Hukum Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten /kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Selanjutnya dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan dana tugas pembantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 5.1.2. Dana dan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Dana Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui SKPD Pemerintah Provinsi Jambi adalah sebesar Rp 49.297.199.000,00 yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp. 36.235.670.000,00, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 4.712.053.000,00, Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-1


Kementerian Sosial Rp. 1.799.625.000,00,(DIPA No.0062.0/02705-4/-/2009; No.0720.0/

DIPA

No.0720.0/026-07.4/-/2009

026-06.4/-/2009)

Kementerian

dan

DIPA

Kelautan

dan

Perikanan sebesar Rp. 2.595.000.000,00 (DIPA No.0885,1/-/2009) serta Kementerian Pertanian sebesar Rp. 3.959.633.000,00 (Permentan No.02/ Permentan/KU.410/1/2009). Realisasi dana tugas

pembantuan

pada

tahun

2009

adalah

sebesar

Rp.42.951.493.000, atau 87,13 %. 5.1.3. Satuan Kerja Pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan terdiri dari 6 (enam) SKPD, yaitu SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan, SKPD Dinas Perkebunan, SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, SKPD Dinas Pekerjaan Umum serta SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. 5.1.4. Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya 1) Program yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi adalah: Program bantuan dan

jaminan

kesejahteraan

sosial

dengan

kegiatan

;

penyelenggaraan pencarian penyelamatan musibah bencana alam

dan

bencana

lainnya,

penyempurnaan

pelaksanaan

pemberian bantuan sosial dan perlindungan sosial tindak kekerasan dan pekerja migran serta program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan antara lain; Perencanaan teknis pemukiman dan perpindahan di wilayah strategis cepat tumbuh, Pembinaan promosi investasi kemitraan wilayah strategis cepat tumbuh, dan penyediaan tanah

transmigrasi


di

wilayah

startegis

cepat

tumbuh. -2


Peyerapan dana program Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial sebesar Rp. 1.383.553.900,00 atau 76,88 %, sedangkan program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh adalah sebesar Rp. 4.505.193.873,00

atau

95,61 % 2) Jumlah dana Tugas Pembantuan yang berasal dari Departemen Pertanian adalah sebesar Rp1.864.300.000,- digunakan untuk mendanai; kegiatan integrasi tanaman ternak, kompos dan biogas;

pengembangan agroindustri terpadu, pengembangan

agroindustri; peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian; restruksi pakan melalui desa lumbung pakan desa serta kegiatan produksi dan distribusi semen beku. Realisasi penyerapan dana sebesar

Rp1.243.115.000,00

atau 66,68 %. Dari program ini antara lain diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak dengan jalan mengintegrasikan pemeliharaan sapi dengan kebun sawit, pemanfaatan limbah sebagai biogas serta dapat menekan terjangkitnya penyakit ternak di kawasan pengembangan 3) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi terdiri dari 2 (dua) program yaitu program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan

program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani

dengan

kegiatan Pengembangan Magang Sekolah Lapangan penangkar benih. Penyerapan dana untuk kedua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp244.823.000,00,- atau 99,93 % dari pagu sebesar Rp245.000.000,00 4) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

adalah

program


pengembangan

agribisnis

dengan

-3


kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Mutu Produk Perkebunan, dan integrasi tanaman ternak, kompos dan biogas. Pekerjaan telah dilaksanakan dengan realisasi keuangan 84,72 % dan realisasi fisik 100 %. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya bantuan bagi pengembangan ternak sapi pada perkebunan sawit serta adanya peningkatan produksi dan luas perkebunan di Provinsi Jambi. Program kedua adalah Program peningkatan kesejahteraan petani. Realisasi anggaran dana Tugas Pembantuan (TP) untuk Dinas Perkebunan Proviinsi Jambi adalah sebesar Rp.1.416.043.000,- atau 76,70 %. Sebagai daerah yang memiliki lahan sawit yang cukup luas sekitar 460 ribu Ha, maka adanya kegiatan ini akan sangat mendukung program integrasi Sapi-Kebun Sawit yang pada gilirannya dapat meningkatkan swasembada daging sapi. 5) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi adalah Pengembangan Sumberdaya Perikanan dengan kegiatan Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta input produksi lainnya. Pekerjaan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah: a) Rehab turap kolam

BBI

Kerinci,

b)

Pembuatan

pagar

BBI

Thehok,

c) Pemagaran hatchery Sungai Duren, d) Pemagaran tambak percontohan UPBAP Simpang Jelita, e) Percontohan pembesaran ikan semah di kolam, f) Pengerasan jalan pada BBI Thehok serta g) Turap induk BBI Thehok. Realisasi penyerapan dana Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi adalah sebesar Rp. 2.581.962.000,- atau 99,5 %. 6) Ada 2 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi melalui dana TP yaitu: program pertama adalah program pengembangan dan pengelolaan rawa dan jaringan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-4


pengairan lainnya dengan kegiatan; operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan operasi dan pemeliharaan jaringan rawa. Program kedua adalah program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan; rehabilitasi jalan nasional, pemeliharaan jalan nasional, rehabilitasi jembatan ruas jalan nasional dan pemeliharaan jembatan ruas jalan nasional. Realisasi penyerapan dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan

Umum

Provinsi

Jambi

adalah

sebesar

Rp36.172.141.000,00 atau 99,8 %. 5.1.5. Permasalahan dan Solusi A. Umum: Permasalahan 1. Sebagian besar Satker/SKPD hanya menyampaikan laporan bulanan dan Sistem Akutansi Instansi, yang seharusnya dilaporkan Ke Bappeda adalah laporan Format

C. Dengan

isian Laporan Format C akan diketahui kendala dan permasalahan

yang

dihadapi.

Satker/SKPD

yang

menyampaikan laporan dengan Format C, jarang sekali yang mengisi

format

C

(3),

walaupun

mungkin

ditemui

permasalahan dan kendala di lapangan. 2. Sebagian besar dana Tugas Pembantuan diperuntukan bagi kegiatan

fisik, maka keterlambatan yang disebabkan oleh

adanya revisi anggaran, keterlambatan juklak /juknis atau DIPA baru terbit pada perubahan anggaran akan sangat mempengaruhi penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya 3. Adanya indikasi tumpang tindih antara kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan APBN


-5


Solusi 1. Perlu aturan yang tegas berupa reward and punishman kepada Satker/SKPD

terhadap aturan pelaporan baik

substansi, format dan periodesasi penyampaian laporan. 2. Pihak Departemen pemberi Tugas Pembantuan sebaiknya dalam penyerahan DIPA, penerbitan Pedoman Umu/Petunjuk Pelaksanaan /Petunjuk Teknis tepat waktu. 3. Pihak Satker/SKPD perlu memberikan dokumen usulan Tugas Pembantuan kepada Bappeda serta menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan B. Khusus 1. Pelaksanaan Dana TP Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

oleh

Dinas

Sosial

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Provinsi Jambi. Permasalahan Rancang kapling dan pengurusan sertifikat Hak Milik Trans UPT Rantau Pandan I, Lahan Usaha (LU) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rantau Pandan II, Lahan Perumahan (LP) tidak dilaksanakan karena kesepakatan kontrak kerja sama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional

Muaro

Bungo dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Bungo penyelesaiannya sampai bulan Mei 2010

sehingga

KPPN

Muaro

Bungo

tidak

berkenan

mencairkan dana tersebut (SPM dikembalikan). Solusi Diupayakan pada Tahun Anggaran berikutnya (TA 2010) dapat dianggarkan dan kerjasama bisa disepakati pada


-6


awal tahun anggaran, sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 2. Pelaksanaan Dana TP Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

oleh

Dinas

Sosial

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Provinsi Jambi Permasalahan Alokasi dana belum mencukupi bagi perbanyakan benih kelas BS-BD dan BD-BP. Serta perbanyakan benih bagi petani belum tersedia. Solusi Perlu diupayakan melalui dana APBD dan APBN dan swadana bagi para penangkar benih pertanian. 3. Pelaksanaan Dana TP Departemen Pertanian oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Permasalahan: Terdapat beberapa kegiatan yang dibintangi serta revisi kegiatan yang lambat disahkan. Hal ini menyebakan kegiatan dari dana TP tidak dapat dilaksanakan. Solusi Perlu ditingkatkan koordinasi antar instansi terkait, baik pada tingkat Provinsi maupun pusat, khususnya terhadap masalah penganggaran. 5.2.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Tidak Ada


-7

SE PU

CU K


R

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

AH

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Bab ini Memuat Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi tahun 2009. Laporan bab ini memberikan gambaran program dan kegiatan yang dilaksanakan, realisasinya, serta permasalahan solusi penyelesaian masalah. Secara umum Bab ini terdiri dari: 1. Urusan Wajib Daerah 2. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

Pembangunan yang dilaksanakan disegala sektor bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang mayoritas berada dipedesaan dengan lapangan kerja utama di sektor pertanian, hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, pertama, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan petani. Kedua, dapat meningkatkan pelayanan umum yakni ketersediaan input, sarana prasarana pertanian untuk petani, dan ketersediaan pangan untuk publik, dan ketiga, dapat meningkatkan daya saing daerah melalui berbagai produk (unggulan) daerah yang betulbetul kompetitif dan kreatif. Berkaitan dengan itu perlu disusun indikator strategis yang dapat menentukan potensi dari komoditi unggulan daerah. Penetapan indikator strategis sebagai kriteria pemilihan produk unggulan yaitu : Indikator ekspor, Indikator kandungan lokal dalam produk, Indikator penyerapan tenaga kerja, Indikator pertumbuhan nilai tambah, Indikator keterkaitan antar sektor, Indikator konservasi lingkungan (ecolabeling) dan Indikator jangkauan pemasaran. Berdasarkan ketujuh indikator tersebut, dilakukan analisa dan

hasil analisisnya dengan berbagai pertimbangan untuk

Provinsi Jambi adalah Karet dan Kelapa Sawit sebagai produk unggulan


-1


untuk dikembangkan lebih lanjut, dengan tidak mengesampingkan produk unggulan lain. Pengembangan

produk

unggulan

tersebut

bertujuan

untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang sangat penting sebagai dasar penentuan kebijakan kedepan serta dampak dari komulatif kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang digambarkan oleh laju pertumbuhan PDRB sementara atas dasar harga konstan (tahun 2000), untuk tahun 2009 ini memang sedikit menurun dibandingkan tahun 2008, namun masih

lebih tinggi bila dibandingkan

pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sebesar 5,4 %. Hal ini antara lain disebabkan masih belum pulihnya kinerja ekspor yang dipicu oleh krisis keuangan dunia yang terjadi akhir 2008 lalu. Namun secara keseluruhan kondisi makro ekonomi Provinsi Jambi cukup baik, hal ini salah satunya dapat dilihat dengan cukup stabilnya harga komoditas sehingga laju inflasi menurun menjadi satu digit yaitu 2,49 %. Dari pola distribusi PDRB tampak bahwa konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam penggunaan PDRB Provinsi Jambi, yaitu rata-rata pada tahun 2009 sebesar 18,45 %. Pembentukan investasi juga mengalami peningkatan dari 15,13 % pada triwulan I menjadi 16,69 % pada triwulan IV atau rata-rata sebesar 18,45 % pada tahun 2009. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jambi didorong pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah serta

investasi, trennya juga mengalami peningkatan.

Peningkatan investasi diberbagai sektor ini tidak terlepas dari peningkatan harga olahan komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti CPO dan Karet. Pertumbuhan ekonomi dari sisi penggunaan yang sebagian besar dari konsumsi masyarakat ini juga terjadi secara nasional, namun kedepan yang perlu disikapi adalah agar yang dikonsumsi oleh masyarakat Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-2


merupakan produk-produk dalam negeri sehingga efek gandanya tetap dinikmati oleh masyarakat. Bila dilihat kontribusi penyumbang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008, terjadi pergeseran yang cukup signifikan yaitu kontribusi sektor pertambangan dan galian sebagai penyumbang terbesar yaitu sebesar 1,78 %, namun tahun 2009 hanya sebesar 0,08 % atau nomor dua terkecil dibandingkan sektor lain. Penurunan ini disebabkan oleh adanya indikasi tidak tercatatnya produksi batu bara yang lansung dikirim ke

Provinsi

tetangga.

Pertambangan

batu

bara

ini

menimbulkan

permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan muatan angkutan tang mendorong percepatan kerusakan jalan. Kedepan perlu digupayakan agar pengelolaan SDA dapat lebih ramah lingkungan dan kerusakan jalan oleh truk angkutan melebihi kapasitas jalan dapat diminimalisasikan. Salah satunya dengan pembangunan dermaga sungai bongkar muat batubara. Sedangkan untuk minyak bumi dikarenakan turunnya harga minyak dari US $120 per barrel pada tahun 2008 menjadi rata-rata US $ 60-70 per barrel pada tahun 2009. Selama ini Pemerintah Daerah tidak diberikan akses untuk mengetahui berapa sebenarnya produksi migas kita, diharapkan kedepan ada pengkajian tentang besarnya produksi migas ini secara

transparan.

Sektor

penyumbang

kedua

terbesar

adalah

perdagangan, hotel dan restoran dari 0,67 % tahun 2008 naik menjadi 1,28 % tahun 2009. Sektor pertanian pada tahun 2008 menyumbang 1,75 % naik menjadi 2,01 % pada tahun 2009. Tahun 2009 terjadi lonjakan kontribusi pertumbuhan ekonomi sektor tersier yang cukup tinggi (perdagangan, hotel dan restoran,keuangan, persewaan dan jasa). Sebagai daerah yang memiliki potensi primer

resources yang cukup besar, maka kedepan kita perlu lebih meningkatkan nilai tambah sektor primer (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan hasil alam lainya) melalui industri pengolahan, industri kerajinan dan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-3


industri menengah serta dengan mengembangkan industri kreatif secara luas. Laju pertumbuhan Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sampai triwulan IV tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 6,56 %. Pertumbuhan sektor ini diperkirakan akan meningkat lagi seiring dengan membaiknya harga komoditi tersebut dipasaran nasional maupun global. Ini tidak terlepas dari membaiknya ekonomi nasional maupun global menyusul telah mulai lepasnya krisis keuangan negara maju seperti Jepang, AS dan negara Eropa Barat, dan kondisi ini diharapkan akan meningkatkan permintaan komoditas dari negara kita untuk keperluan industri atau konsumsi di negara-negara tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi sektor Industri pengolahan mengalami penurunan menjadi dari 5,63 % tahun 2008 menjadi 4,68

%

tahun

2009 dengan kontribusi sumber pertumbuhan masing-masing 0,76 % dan 0,64 %. Penurunan ini terkait dengan menurunnya permintaan barang setengah jadi antara lain industri crumb rubber, partikel board, kayu lapis dan beberapa hasil industri berorientasi ekspor lainnya. Untuk industri pengolahan makanan baik berasal dari komoditas pertanian langsung (seperti dodol, kopi, teh, keripik pisang/ubi, kerupuk udang/ikan) dan industri

pengolahan

non

pertanian

langsung,

relatif

stagnant

pertumbuhannya karena sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan lokal. Kedepan perlu dikembangkan industri pengolahan yang beroritasi ekspor baik ekspor lokal (luar provinsi) atau nasional,

terlebih untuk

ekspor ke luar negeri. Potensi pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih pada tahun 2009 dapat lebih tinggi lagi karena meningkatnya permintaan masyarakat terhadap listrik dan air bersih, disisi lain kemampuan pemerintah untuk memenuhi permintaan tersebut sangat terbatas. Pada tahun 2009 PLN melalui dana APBN sebesar Rp.27 Milyar telah membangun jaringan listrik Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-4


pada 20 Desa tersebar diseluruh Kabupaten/Kota. Begitu pula untuk sumber listrik dari penggerak uap pada tahun 2009 ini juga telah beroperasi PLTU yang dibangun swasta di Kabupaten Sarolangun dengan daya 2 x 7 Mega Watt. Kedepan diharapkan Provinsi Jambi dapat menghasilkan sumberdaya listrik yang lebih besar dari potensi SDA-nya. Laju pertumbuhan ekonomi sektor bangunan mengalami penurunan dari 10,24 % pada tahun 2008 menjadi 8,45 % tahun 2009. Penurunan ini berpengaruh kepada kontribusi sumber pertumbuhan ekonomi dari 0,48 % tahun 2008 menjadi 0,41 % tahun 2009. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur tahun 2009 sedikit mengalami penurunan, khususnya yang dilakukan pihak swasta. Kedepan untuk proyek pemerintah sektor bangunan perlu difokuskan pada infrastruktur

yang

menunjang

peningkatan

sektor

ekonomi

yang

mempunyai efek ganda seperti jalan, jembatan, irigasi, jaringan listrik dan fasilitas umum lainnya. Laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh cukup signifikan yaitu dari 3,56 % tahun 2008 menjadi 7,56 % tahun 2009. Sektor ini memberi kontribusi terbesar kedua sebagai sumber pertumbuhan ekonomi setelah sektor pertanian yaitu sebesar 1,28 % dari 6,37 % pertumbuhan ekonomi tahun 2009. Tingginya kontribusi sektor perdagangan ini sangat berhubungan dengan meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai 64,57 % pada tahun 2009 bila dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 61,38 %.

Perkembangan

Pertumbuhan sektor ini juga dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah dan hunian hotel serta jumlah restoran dan rumah makan yang juga meningkat. Sektor pengangkutan dan komunikasi juga meningkat cukup besar dari 3,53 % tahun 2008 menjadi 5,81 % tahun 2009. Peningkatan sektor ini terutama didorong oleh sektor komunikasi seperti pesatnya bisinis Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-5


telepon seluler dan internet, sedangkan untuk pengangkutan sangat ditopang oleh semakin meningkatnya penumpang pesawat udara dan kinerja transpotrasi lokal. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tahun 2009 mengalami penurunan yaitu dari sebesar 23,97 % tahun 2008 menjadi 17,85 % tahun 2009. Sektor jasa-jasa juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di tahun 2009 yaitu sebesar

6,24 %, dibandingkan

pertumbuhan 2008 sebesar 4,83 %. Pertumbuhan sektor jasa-jasa telah mendorong peningkatan kesempatan kerja dari 132.339 orang tahun 2007 meningkat menjadi 136.471 orang pada tahun 2008 atau meningkat sebesar 3,12 persen. Pemerintah mempunyai fungsi sebagai regulator, fasilitator dan administator

dalam

upaya

mempertahankan

dan

meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan kedepan mempunyai tugas yang cukup berat dengan telah dimulainya perdagangan bebas China Asean Free Tarade

Area (CAFTA), untuk itu harus diantisipasi dan dihadapi dengan kerja keras, meningkatkan daya saing, kemudahan pemberian izin, kebijakan sektor perbankan yang mendukung, pembangunan infrastruktur dasar, pemberantasan pungutan liar dan praktek korupsi. Pelaksanaan fungsi tersebut salah satunya diimplementasikan dalam bentuk penentuan skala prioritas pengeluaran pemerintah melalui APBD dan APBN

dalam

pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai stimulus ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Dengan memberikan stimulus fiskal kepada masyarakat berarti masyarakat memperoleh penghasilan dari pekerjaan dan inflasi tetap terjaga serta konsumsi dalam negeri dapat didorong. Program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut secara konkrit dilaksanakan oleh SKPD-SKPD yang terbagi dalam urusan Wajib dan Pilihan.


-6


4.1.

URUSAN WAJIB

4.1.1. PENDIDIKAN Urusan wajib bidang pendidikan, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dengan berbagai indikator capaiannya. Namun pada sisi lain masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain; masih rendahnya pemahaman dan motivasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan; kekurang mampuan orang tua secara ekonomi; terbatasnya akses pelayanan pendidikan dasar pada jenjang pendidikan SMP, serta kurangnya sarana dan prasarana belajar. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang antara lain: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak 0-6 tahun tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi dan tahap perkembangannya serta sebagai persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ini, tergambar dari peningkatan Angka Partisipasi Murni dari 52,13 persen pada tahun 2008, meningkat menjadi 54,43 persen di tahun 2009 atau dari 232.048 orang anak usia 0-6 tahun telah menjadi peserta PAUD sebanyak 126.555 orang. 2. Program Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-7


dasar yang berkualitas dan terjangkau. Untuk mencapai tujuan dari program pendidikan dasar 9 tahun ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang antara lain; Pengadaan Media Pembelajaran SD dan SMP, Pengembangan Kategori Sekolah SMP, Pemberian Beasiswa Kurang Mampu Tingkat SD dan SMP, Pengadaan Alat Praktek Olahraga SMP Satu Atap, Pengembangan Mutu Pendidikan RSBI SMP dan SD dan berbagai kegiatan terkait lainnya. Pelaksanaan program ini, telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB dari 98,71% pada tahun 2008 menjadi 98,72% di tahun 2009. Untuk tingkat Angka Partisipasi

Kasar

SMP/MTs/SMPLB

juga

mengalami

peningkatan dari 95,25% pada tahun 2008 menjadi 96,17%, pada tahun 2009. 3. Program Pendidikan Menengah Dalam upaya untuk mencapai sasaran dari program pendidikan menengah, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang antara lain; Pengadaan Meubelier SMK, Dukungan Wajar 12 Tahun, Pengadaan Peralatan Administrasi SMK, Bantuan Peningkatan SMK Menuju SSN dan SBI,

Pengembangan

Program Unit Produksi Sekolah, Pembangungan Unit Sekolah Baru/Lengkap Bertaraf Internasional ( SBI ), Pengadaan Meubeler Ruang Rkb dan Alat Pendidikan. Dari pelaksanaan program

pendidikan

menengah

ini,

telah

berhasil

meningkatkan Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMALB dari 64,72% pada tahun 2008, menjadi 69,82% di tahun 2009. 4. Program Pendidikan Non-Formal Pelaksanaan Program Pendidikan Non-Formal bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-8


kurang beruntung dan atau sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal. Program ini dilaksanakan juga untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui berbagai keterampilan yang dimiliki. Adapun untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang antara lain; Pengembangan Pendidikan Keaksaraan, Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C, Penyediaan Sarana dan Prasarana BPPLS dan Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha. Keberhasilan dari pelaksanaan program ini, tergambar dari penuntasan angka buta aksara di Provinsi Jambi dari 6.730 orang pada tahun 2008, dan tuntas pada tahun 2009. Disamping itu, tergambar dari peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi anak kurang mampu. 5. Program Pendidikan Luar Biasa Program Pendidikan Luar Biasa dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak yang memiliki kelemahan fisik dan mental. Untuk mencapai sasaran dari program ini, telah dilaksanakan kegiatan antara lain; Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Pelaksanaan dari program pendidikan luar biasa ini, telah berhasil meningkatkan jumlah lembaga pendidikan dari 11 lembaga pada tahun 2008 menjadi 12 lembaga. Begitu juga dengan sarana dan prasarana belajar juga mengalami peningkatan. Dengan demikian akses layanan pendidikan telah


-9


mengalami peningkatan sekaligus terjadi peningkatan kualitas pendidikan. 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Peningkatan kualitas atau mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, dilaksanakanlah program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang antara lain; memenuhi

pendidikan lanjutan bagi Pendidik untuk Standar

Kualifikasi,

Pelatihan

Peningkatan

Kompetensi Guru dan Pembinaan KKG/MGMP dan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Keberhasilan dari pelaksanaan program ini tergambar dari jumlah guru yang telah mencapai kualifikasi pendidikan D1 sebanyak 17.093 orang atau 33%, pendidikan D2 sebanyak

16.628

orang

atau

32%,

pendidikan

S1/D4

sebanyak 16.100 orang atau 31% dan kualifikasi pendidikan S2/S3 sebanyak 160 orang atau 0,3 persen. Sampai tahun 2009, jumlah guru yang sedang melaksanakan pendidikan S1 sebanyak 5.350 orang. Sejalan dengan upaya peningkatan kompetensi guru, pada tahun 2009 telah dilakukan pendidikan dan pelatihan kompetensi guru sebanyak

3.630 orang.

Disamping itu, juga dilakukan diklat kompetensi guru di New Zealan untuk bidang studi bahasa inggris sebanyak 15 orang dan bidang studi matematika dan sains sebanyak 20 orang. Sedangkan jumlah pendidik yang lulus sertifikasi sampai tahun 2009 telah mencapai 13.370 orang.


-10


7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program

manajemen

pelayanan

pendidikan

dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dilaksanakan beberapa program antara lain; Pembinaan Dewan Pendidikan, Monitoring dan Evaluasi;

Pembinaan

Badan

Akreditasi

Provinsi-

Sekolah/Madrasah, Dukungan Sistem Informasi Pendidikan. Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program ini, antara lain tergambar dari jumlah sekolah yang telah terakreditasi sampai tahun 2009 sebanyak 2.355 sekolah. Pengembangan kategori sekolah sampai tahun 2009, untuk Taman Kanak-Kanak dari 606 sekolah, kategori sekolah rintisan telah mencapai 569, kategori sekolah potensial sebanyak 27, dan kategori sekolah standar nasional sebanyak 10 sekolah. Untuk SD, kategori sekolah rintisan dari 1.234 pada tahun 2008 menjadi 1.254 di tahun 2009, kategori potensial dari 1.048 menjadi 1.020 di tahun 2009, kategori SSN masih tetap sebanyak 20 sedangkan Rintisan sekolah bertaraf internasional mengalami peningkatan dari 10 sekolah pada tahun 2008, menjadi 28 sekolah di tahun 2009. Pada tingkat pendidikan SMP, kategori rintisan sekolah bertaraf internasional mengalami peningkatan dari 11 sekolah menjadi 31 sekolah. Sedangkan untuk kategori sekolah potensial mengalami peningkatan dari 65 sekolah pada tahun 2008, menjadi 72 sekolah di tahun 2009. Kategori SSN dari 10 sekolah menjadi 55 sekolah dan rintisan sekolah bertaraf internasional dari 8 sekolah pada tahun 2008, menjadi 14 sekolah di tahun 2009. Begitu juga untuk SMK, kategori Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-11


sekolah potensial mengalami peningkatan dari 20 sekolah pada tahun 2008, menjadi 27 sekolah pada tahun 2009, SSN dari 15 sekolah menjadi 25 sekolah dan rintisan sekolah bertaraf internsional meningkat dari 3 sekolah pada tahun 2008, menjadi 13 sekolah di tahun 2009.

4.1.2. BIDANG KESEHATAN 4.1.2.1. DINAS KESEHATAN Urusan wajib bidang kesehatan, program dan kegiatan yang dilaksanakan

telah

menunjukkan

hasil

yang

cukup

menggembirakan dengan berbagai indikator capaiannya. Namun pada sisi lain masih ditemukan beberapa permasalahan yang antara lain ; Kurangnya pemanfaatan teknologi, masih kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap prilaku dan pola hidup sehat serta masih kurangnya peran serta masyarakat dalam peningkatan lingkungan sehat. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa, telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang antara lain: 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini dilaksanakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Untuk mencapai sasaran program yang diinginkan telah dilaksanakan beberapa masyarakat

kegiatan daerah

antara

lain;

pesisir,

Peningkatan

Sosialisasi

dan

kesehatan advokasi

peningkatan mutu pelayanan puskesmas sebagai institusi pelayanan publik, Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-12


masyarakat

pemilihan

tenaga

teladan

di

Puskesmas,

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui pelaksanaan program ini, cakupan kunjungan ibu hamil dan pelayanan ibu hamil mengalami peningkatan. Untuk kunjungan ibu hamil sampai triwulan ketiga 2009 telah mencapai 58,53% Begitu juga cakupan pelayanan ibu hamil mencapai 54,03% sampai triwulan tiga 2009 dan pelayanan persalinan juga telah mencapai 554,83% sampai triwulan tiga 2009. 2. Program Upaya Kesehatan Perorangan. Pelaksanaan program upaya kesehatan perorangan bertujuan

untuk

mengoptimalkan

pelayanan

kesehatan

rujukan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program telah dilaksanakan kegiatan yang antara lain; Validasi data sistem informasi RS; Pembinaan pelaksanaan akreditasi RS di Kab/Kota; Sosialisasi advokasi program PONEK. Dari pelaksanaan program tersebut, tergambar dari peningkatan layanan yang diberikan oleh rumah sakit, sehingga dapat menekan angka kematian Ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Pada tahun 2009, angka kematian bayi telah mencapai 38,5 per 1000 kelahiran, sedangkan angka kematian ibu melahirkan telah mencapai 90 per 100.000 kelahiran. 3. Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat Untuk mencapai sasaran Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang antara lain ; Pengembangan media promosi dan informasi hidup sehat, Penyuluhan masyarakat pola hidup Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-13


sehat, Pengembangan desa siaga, Pengembangan melalui UKBM dan Pengembangan kemitraan. Dari pelaksanaan program tersebut, tergambar dari peningkatan usia harapan hidup masyarakat yang mencapai 70,56 tahun pada tahun 2009. 4. Program Perbaikan Gizi masyarakat Untuk mencapai sasaran dari program perbaikan gizi masyarakat, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang antara lain; Pembinaan Desa Mandiri pangan dan pembuatan peta situasi gizi, Pengadaaan obat gizi, Promosi Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) dan pembinaan kadarzi di desa siaga, Pengadaan tambahan makanan ibu hamil KEK, Pelatihan konselor ASI. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, telah berhasil mengurangi angka gizi buruk pada balita yang telah mencapai 2,4% di tahun 2009, gizi kurang sebesar 10,3% dan gizi baik dan lebih mencapai 87,3%. Bila mengacu pada target MDGs untuk Indonesia sebesar 18,5% maka Provinsi Jambi sudah mencapai target tersebut. 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular Pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular,

bertujuan

untuk

meningkatnya

kewaspadaan dini baik itu di Puskesmas maupun di Rumah sakit dalam menurunkan kesakitan, kematian dan akibat kecacatan terhadap penyakit menular. Untuk mencapai sasaran program tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang antara lain; Penyemprotan/fogging sarang nyamuk,

Pelayanan

pencegahan

dan

penanggulangan

penyakit menular HIV/AIDS, Pencegahan penularan penyakit Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-14


endemik/epidemik, epidemiologi

dan

Peningkatan kewaspadaan

imunisasi, dini

Surveilance

terhadap

penyakit

potensial wabah. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, Provinsi Jambi telah berhasil menurunkan annual malaria incidence per 1000 penduduk, dari 37.821 penderita yang meninggal hanya 1 orang. Begitu juga untuk insidens DBD dari 191 kasus, kematian 5 orang dan case facility rate (CFR) mencapai 2,6%. Bila dilihat dari urutan 10 penyakit terbesar di Provinsi Jambi, untuk penyakit menular malaria menempati urutan ke 9. 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pelaksanaan program pengembangan lingkungan sehat bertujuan untuk mengendalikan kualitas lingkungan kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit berbasis lingkungan. Untuk mewujudkan sasaran program telah dilaksanakan beberpa kegiatan yang antara lain : Peningkatan Rumah Sehat Desa

Terpencil,

terpencil

dan

Upaya

Pelatihan

penyehatan teknis

pengrajin

sistem

makanan

informasi

upaya

kesehatan kerja. Dari pelaksanaan program ini, telah berhasil meningkatkan kualitas lingkungan sehat di Provinsi Jambi seperti peningkatan rumah tangga yang berprilaku hidup bersih dan sehat yang mencapai 40,61% dari 293.147 rumah yang dilakukan pemantauan. 4.1.2.2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATAHER 1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tujuan

program

ini

adalah

menyusun

standar

pelayanan sesuai dengan kemampuan peralatan dan Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan program standarisasi pelayanan kesehatan ini, adanya peningkatan terhadap type rumah sakit Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-15


dari type B menjadi rumah sakit type A dan akreditasi penuh tingkat lanjut. Disamping itu, rumah sakit umum daerah Raden Mattaher telah menjadi rumah sakit teaching hospital dan termasuk kedalam rumah sakit kategori baik berdasarkan survey BPKP. 2. Program

Pengadaan,

peningkatan

sarana

dan

prasarana Rumah Sakit. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasanana yang ada di RSD Raden Mattaher Jambi. Untuk mencapai

sasaran

yang

diinginkan

telah

dilaksanakan

beberapa kegiatan antara lain : Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit, Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit. Pelaksanaan

dari

program

ini

telah

berhasil

meningkatkan layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Raden Mattaher yang sampai tahun 2009, telah melayani 8 jenis layanan yaitu, rawat jalan, rawat inap, OKA/OKE, ICCU/ICU, IGD selama 24 jam, Laboratorium 24 jam, radiologi 24 jam dan apotik 24 jam. Untuk peralatan canggih yang sudah tersedia di Rumah Sakit Raden Mattaher antara lain,

Endoscopy, Ultrasonografi, Colour Doppler Echocardiografi, treadmill test, hemodialisa, CT Scan, Dental Panoramic, Pelaratan Bedah central dan peralatan operasi mata.

4.1.2.3. RUMAH SAKIT JIWA DAERAH 1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Untuk

mencapai

sasaran

Program

Standarisasi

Pelayanan Kesehatan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang antara lain; Penyusunan standar pelayanan Kesehatan di Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-16


rumah sakit jiwa. Pelaksanaan program ini telah meningkatkan standar layanan rumah sakit jiwa seperti rawat jalan rata – rata kunjungan mencapai 37 pasien perhari atau 12.049 pasien. Untuk jumlah hari rawat inap juga mengalami peningkatan dari 46.445 hari pada tahun 2008 menjadi 53.821 hari di tahun 2009, jumlah pasien rawat inap mengalami peningkatan dari 2.887 orang per tahun menjadi 2.928 orang per tahun. Sedangkan untuk jumlah kunjungan pasien narkoba dari 345 orang menjadi 392 orang. 2. Program

Pengadaan,

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana Rumah Sakit Jiwa Untuk

mencapai

sasaran

Program

Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa,telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain; Pengembangan RS, Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit dan pengadaan peralatan rumah sakit. Hasil dari pelaksanaan program tersebut tergambar dari bed occupancy rate yang telah mencapai 73,72%, Leng of Stay mencapai 41, 98 hari, fisioteraphy 350 orang dan layanan laboratorium 415 orang.

4.1.3. PEKERJAAN UMUM Penyelenggaraan urusan wajib bidang pekerjaan umum melalui peningkatan dan pengembangan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Jambi yang termuat dalam RPJM 2006 - 2010. Selama tahun 2009, alokasi anggaran untuk urusan wajib bidang pekerjaan umum menyerap 35,00% dari total belanja langsung APBD 2009 atau senilai Rp325.549.812.700,00. Dengan realisasi sebesar Rp304.290.553.939 atau 93,47%. ProgramLaporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-17


program utama urusan wajib bidang pekerjaan umum terlihat dari bidang cipta karya, bina marga, sumberdaya air dan perumahan. 1. Program Bidang Cipta Karya Selain menangani perencanaan, bidang cipta karya melaksanakan program pemeliharaan dan pengembangan sarana air bersih dan drainase perkotaan. Pada tahun 2009, 11 unit sarana air bersih dan 1.000 m drainase perkotaan telah dibangun dan dipelihara. Alokasi anggaran merupakan masalah utama dalam peningkatan volume pekerjaan sehingga memang hanya dilaksanakan

dengan

menyusun

ulang

skala

prioritas

penganganannya secara lebih bijaksana. 2. Program Bidang kebinamargaan Dalam tahun 2009, telah dilaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan provinsi efektif sepanjang 86,3 km dan fungsional sepanjang 757,67 km. Panjang penanganan secara keseluruhan adalah sebesar 54,10% dari total panjang jalan provinsi, sedangkan jumlah jembatan baik pembangunan maupun peningkatan sebanyak 82 unit. Program tahun 2009 bidang kebinamargaan adalah penyelesaian jembatan Batanghari II serta pemangkasan jarak dan waktu tempuh dari Kabupaten Kerinci menuju ke Muara Sabak. Sejak tahun 2007 telah dilaksanakan re-alignement jalan Bangko-Sungai Penuh yang semula 155,3 km menjadi 131,30 km atau terjadi pemangkasan sepanjang 14 km yang diikuti pelebaran dari 4,5 m menjadi 7 m. Pada tahun 2009 telah dibuka trase jalan baru dari Jembatan Batanghari IINiaso-Simpang Pelabuhan (Muara Sabak) sepanjang 33,0 km, telah diaspal sepanjang 8,15 km; agregat kelas B sepanjang Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-18


8,85 km; serta tanah timbunan sepanjang 16 km. Pekerjaan ini untuk melengkapi trase yang sudah ada sepanjang 29,5 km sehingga panjang total adalah 62,5 km. Penanganan jalan dan jembatan merupakan komponen termahal dalam penanganan infrastruktur wilayah di Provinsi Jambi yang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Selain keterbatasan anggaran, permasalahan utama lainnya adalah

kurangnya

sarana

prasarana,

kondisi

lapangan

(topografi), keadaan iklim, usia dan kapasitas konstruksi, serta kurang efisiennya penanganan kerusakan jalan pada ruas-ruas jalan fungsional milik provinsi akibat laju tingkat kerusakan yang disebabkan oleh overload nya kapasitas konstruksi dibanding muatan dan Laju Harian Rerata (LHR) pada hampir seluruh ruas jalan dimaksud. Kedepan

telah

disiapkan

beberapa

skenario

penanganan kerusakan jalan yang salah satunya melalui penataan kelembagaan yang lebih baik sehingga selain dapat merespon tingkat kerusakan dengan cepat juga mencegah kecepatan laju kerusakan. Selain itu, pengelolaan sumber dana yang lebih efektif, peningkatan kualitas perencanaan MST jalan dari 8 ton ke 10 ton, peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana laboratorium kebinamargaan serta

peningkatan

kesiapan

peralatan

untuk

pekerjaan

lapangan merupakan suatu keharusan pula. 3. Program Bidang Sumberdaya Air Bidang sumberdaya air bertujuan menjaga sub-sistem produksi

yang

berbasis

air

melalui

program-program

pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa; sumur bor; dan turap/talud/bronjong pada wilayah sungai Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-19


untuk mengurangi dampak kerusakan akibat banjir dan bencana alam lainnya. Indikator pencapaian program bidang sumberdaya air adalah berfungsinya 5 daerah irigasi seluas 7.124 ha dan jaringan rawa seluas 15.200 ha di seluruh Provinsi Jambi. Untuk saluran irigasi sepanjang 59,947 km; bangunan irigasi sebanyak 99 buah; dan bangunan pelengkapnya sebanyak 227 buah. Sedangkan untuk penyediaan air baku telah dibuatkan 6 buah sumur bor sehingga pada akhir 2009 telah tersedia 23 buah sumur bor di seluruh Provinsi Jambi. Permasalahan yang dihadapi antara lain terjadinya penurunan fungsi jaringan irigasi, rawa, dan air baku akibat kerusakan

baik

pada

jaringannya

maupun

pada

bendungannya yang diakibatkan oleh kondisi alam serta kurang berperannya petani dalam pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu tingginya sedimentasi akibat pesatnya alih fungsi lahan di wilayah hulu telah mengakibatkan embung, danau, dan rawa mengalami penurunan fungsi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan langkah-langkah antara lain meningkatkan fungsi irigasi; pembatasan alih fungsi lahan terutama pada wilayah hulu; serta

menggalakkan

menjaga

konservasi

ketersediaan

air

sumberdaya

dalam

rangka

air

untuk

mengamankan

ketersediaan pangan serta pengembangan daerah rawa harus diiringi dengan pembangunan sarana transportasi dan sarana penyediaan

air

bersih

sehingga

dapat

meningkatkan

perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat


-20


4.1.4. PENATAAN RUANG 4.1.4.1. DINAS PEKERJAAN UMUM Program penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional jo. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Pulau Sumatera, masih dalam progres untuk memperoleh persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2011-2035 dari Kementerian Pekerjaan Umum. Hingga akhir tahun 2009 pengesahan ini masih menunggu rekomendasi Kementerian Kehutanan RI terkait usulan Pemerintah Provinsi Jambi untuk pelepasan kawasan hutan seluas ±128 ribu hektar yang telah terokupasi oleh masyarakat. Penyelesaian dokumen dan Peraturan Daerah tersebut diperkirakan dapat diselesaikan pada tahun 2010. 4.1.5. PERUMAHAN 4.1.5.1. DINAS PEKERJAAN UMUM Urusan wajib bidang perumahan dilaksanakan oleh bidang perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, dengan program utama pada pengembangan sarana dan prasarana permukiman. Pada tahun 2009, telah terlaksana pembangunan jalan lingkungan sepanjang 19.712 m2 dan 1 unit sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Permasalahan sektor permukiman adalah kecenderungan terjadinya peningkatan permintaan rumah serta kekumuhan akibat pertambahan penduduk. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-21


Untuk itu sasaran umum pembangunan perumahan adalah pemenuhan

kebutuhan

hunian

bagi

masyarakat

melalui

terciptanya pasar primer yang sehat, efesien, akuntabel, tidak diskriminatif, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang di dukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang market friendly, efesien, dan akuntabel. 4.1.6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa Bappeda merupakan institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

membantu

Gubernur

dalam

mempersiapkan

dan

menyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah seperti Rencana

Pembangunan

Pembangunan Pemerintah Musyawarah

Jangka

Daerah

Jangkap Menengah

(RKPD),

Rencana

Panjang

(RPJP),

(RPJM),

KUA-PPAS

Pembangunan

Rencana

Rencana

serta

Kerja

pelaksanaan

(Musrenbang)

serta

melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan. Untuk mendukung tugas yang dimanatkan tersebut, maka selama tahun 2009 Bappeda Provinsi Jambi melaksanakan Program sebagai berikut: 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program

ini

bertujuan

mempersiapkan

rencana

pembangunan daerah untuk tahun 2010, serta melakukan evalausi terhadap kegiatan pembangunan tahun sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan adalah; Melaksanakan Forum SKPD dan Musrenbang Provinsi, mengikuti Musrenbang Nasional dan Pusat; Monitoring dan

evalusi

pelaporan

pembangunan

pelaksanaan rencana pembangunan; Koordinasi penyusunan


-22


evaluasi rencana pembangunan daerah dan Optimalisasi dokumentasi dan Informasi Bappeda. Hasil dari program ini adalah tersusunya dokumen perencanaan

dan

evaluasi

pembangunan

Daerah

serta

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubenur tahun 2008. Banyaknya program dan kegiatan pembangunan (belanja langsung) yang berhasil disusun dan tertuang dalam APBD 2009 adalah 355 Program dan 1.648 kegiatan. 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Program perencanaan

ini

bertujuan

pembangunan

terlaksananya

bidang

ekonomi,

koordinasi khususnya

bahan perencanaan bidang ekonomi. Dalam rangka mencapai program

tersebut

dilakukan

dalam

bentuk

kegiatan;

Koordinasi perencanaan pertanian, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; koordinasi pemantapan anggaran daerah, Koordinasi perencanaan bidang pengembangan ekonomi; Koordinasi perencanaan bidang pertanian SDA dan LH; serta penyusunan draf rancangan RPJM 2011-2015. Dengan terlaksananya program ini dapat tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksaaan anggaran Daerah Provinsi Jambi tahun 2010, berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA); Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai pedoman dan acuan

dalam pelaksanaan

program kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam program ini juga dapat memberikan gambaran strategi pembangunan pertanian yang terintegrasi terhadap pengembangan ternak sapi dengan kebun sawit. Pelaksanaan program ini, juga telah


-23


tersusun identifikasi dan isu strategis sebagai langkah awal penyusunan RPJM 2011-2015. Dalam pelaksanaan program tersebut, juga ditemukan beberapa masalah yang antara lainnya yaitu belum optimalnya koordinasi yang dilakukan baik antar SKPD lingkup Provinsi Jambi maupun antar SKPD lingkup Kabupaten/kota, sehingga mengganggu kelancaran penyusunan perencanaan kedepan secara lebih baik. Solusi

terhadap

permasalahan

tersebut

dengan

melakukan koordinasi antar SKPD dan koordinasi internrn antara Bappeda Provinsi dengan Bappeda Kabupaten/Kota secara lebih intensif. Sejalan dengan itu, juga telah dilakukan perubahan

mendasar

dalam

pembahasan

program

dan

kegiatan pembangunan dimana Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pembahasan secara bersama terhadap masing-masing SKPD. Kedepan dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi melalui SKPD Bappeda, akan membentuk Forum Bappeda se- Provinsi Jambi sehingga tumpang tindih Program dan integrasi program antara pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dihindari. Disamping itu, Bappeda juga akan lebih mengefektifkan kegiatan evaluasi dan monitoring dengan melibatkan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan. 3. Program Perencanaan Sosial Budaya Program ini bertujuan tercapainya koordinasi dan sinkronisasi dalam peneyusunan program perencanaan sosial budaya melalui beberapa kegiatan antara lain; Perencanaan dan koordinasi Pendayagunaan Program Rural Infrastruktur Suport;

Perencanaan


dan

koordinasi

bidang

SDM

dan -24


mobilitas penduduk; Perencanaan dan koordinasi bidang sosbud

dan

pemerintahan;

Koordinasi

program

penanggulangan kemiskinan; Dalam pelaksanaan program ini dapat menciptakan sinkronisasi

dan

intergrasi

program

seni,

budaya

dan

pariwisata, Sumber daya manusia dan mobilitas penduduk, pemerintahan sinkronisasi

serta

penanggulangan

dalam

pemanfaatan

kemiskinan, program

serta

nasional

pemberdayaan masyarakat. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

program ini, kurang sinkronnya program dan kegiatan antar SKPD

dalam

kegiatan

seni

budaya,

pariwisata

dan

penanggulangan kemiskinan, serta kurang akuratnya terhadap data sumber daya manusia dan kependudukan di daerah. Solusi yang perlu lakukan dalam program ini, agar usulan program kegiatan yang diajukan disampaikan lebih awal ke Bappeda, dan diadakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait

dalam

rangka

menyelaraskan

data

sebelum

dipublikasikan. Kedepan untuk mendukung program dan kegiatan yang terkait dengan Program Nasional Pemberdayan masyarakat (PNPM) ini perlu dibentuk Sekretariat Bersama Pengelolaan PNPM Provinsi Jambi. 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Program ini bertujuan tercapainya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan program perencanaan bidang sarana dan prasarana wilayah melalui kegiatan antara lain; kegiatan Koordinasi perencanaan infrastruktur dan penataan ruang Provinsi Jambi. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-25


Hasil yang dicapai dari program ini adalah tersusunnya naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), instrumen pengendalian tata ruang serta pemutahiran data base infrastruktur, Sumber Daya Air serta Rencana detail tata ruang kawasan strategis pesisir dan pantai. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

program ini adalah diperlukannya pendanaan yang besar dalam peningkatan kualitas infrastrutur, belum selesainya perubahan usulan hutan produksi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang masih dalam proses di Kementerian Kehutanan RI. Solusi yang dilakukan dalam masalah program ini adalah optimalisasi terhadap anggaran daerah dan pusat dalam perbaikan infrastruktur, berkoordinasi

dengan

pro aktifnya Tim BKPRD

Kementerian

Kehutanan

RI

serta

mempercepat dilaksanakan asistensi Tim terpadu sesuai dengan jadwal yang ditentukan terhadap masalah perubahan hutan produsksi menjadi APL. 5. Program Kerjasama Pembangunan. Program ini bertujuan terjalinnya koordinasi, kerjasama dengan

berbagai

pihak

dalam

rangka

mendukung

pembangunan daerah Provinsi Jambi. Kegiatan yang dilakukan pada

tahun

2009

adalahkegiatan

Koordinasi

kerjasama

pembangunan antar daerah; Pengembangan kerjasama sub regional IMS/IMT GT dan luar negeri. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

program ini yaitu kurang optimalnya peran sekretariat IMT/GT dalam memberikan informasi kepada anggota sehingga Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-26


menghambat

jalannya koordinasi dan partisipasi daerah

dalam pelaksanaan program IMT/GT. Untuk itu perlunya mengoptimalkan fungsi sekretariat IMT/GT dalam memberikan informasi dan proaktif

BKPMD Provinsi dan instansi terkait

dalam pengembangan program yang dapat menarik investor berinvestasi dalam berbagai sektor yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. 4.1.7 PERHUBUNGAN Urusan wajib bidang perhubungan menangani 7 program dengan 30 kegiatan yang meliputi 3 bidang perhubungan yaitu sungai/laut,

darat,

dan

udara,

dengan

anggaran

sebesar

Rp6.333.251.000,00. dan realisasi sebesar Rp 5.884.562.264,00. atau sebesar 92,92%. Program-program utamanya antara lain: Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Peningkatan Pelayanan

Angkutan,

dan

Pengendalian

dan

Pengamanan

Lalulintas. Selama tahun 2009 telah dilaksanakan kegiatan koordinasi pembangunan

prasarana

dan

fasilitas

perhubungan

serta

pembangunan jembatan timbang, kegiatan pengawasan terhadap keselamatan angkutan, pelayanan angkutan yang cepat dan mudah serta pemilihan awak teladan, serta pemasangan rambu dan pengaman lalu lintas. Permasalahan

yang

ditemui

adalah

tingginya

tingkat

kerusakan jalan akibat overloading karena belum didukung oleh prasarana pengawasan angkutan yang sesuai standar yang ditetapkan. didukung

Untuk upaya

mengatasi percepatan

permasalahan program

zero

tersebut

overload

perlu dan

pembangunan jembatan timbang Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-27


Permasalahan-permasalahan penting yang dihadapi adalah keterbatasan SDM pengendalian dan pengawasan operasional sektor perhubungan yang mengakibatkan tingginya kerusakan sarana dan hilangnya prasarana pendukung perlalulintasan seperti rambu-rambu lalulintas dan pagar pengaman jalan. Keterbatasan pengawasan ini juga berdampak terhadap kerusakan ruas-ruas jalan akibat terjadinya overload capacity pada badan jalan terkait MST yang tidak sesuai oleh kendaraan-kendaraan pengangkut CPO dan batubara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu ditingkatkan kulaitas Sumber Daya Manusia personil dengan mengikuti diklatdiklat perhubungan serta melakukan efisiensi penggunaan dana yang ada dengan membuat skala prioritas yang bertujuan agar program-program yang dianggap strategis dapat terlaksana dengan baik. 4.1.8. LINGKUNGAN HIDUP 1. Program Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan sasaran dari program pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan telah dilaksanakan

beberapa

kegiatan

pada

SKPD

Badan

Lingkungan Hidup Daerah yang bertujuan menekan atau mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran. Untuk itu telah dilaksanakan antara lain;

kegiatan

pemantauan kualitas lingkungan pengawasan

pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup; peningkatan peringkat

kinerja

perusahaan

(PROPER);koordinasi

penyusunan AMDAL;peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-28


Pelaksanaan

dari

program

ini,

telah

berhasil

mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan di Provinsi Jambi yang tergambar dari semakin baiknya kualitas udara di Provinsi Jambi, seperti ISPU yang pada tahun 2008 sebanyak 43%, meningkat menjadi 45,02%. Pelaksanaan program ini, juga menghadapi berbagai permasalahan yang antara lain masih kurangnya pemahaman masyarakat dan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi, melalui institusi Badan Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dengan berbagai kegiatan dan memberikan bimbingan kepada perusahaan yang belum memiliki Amdal. 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dalam upaya mewujudkan sasaran dari program perlindungan dan konservasi sumber Daya Alam, telah dilaksanakan

beberapa

kegiatan

pada

SKPD

Badan

Lingkungan Hidup Daerah antara lain; kegiatan pengkajian dampak

lingkungan;

pengendalian

dan

pengawasan

pemanfaatan SDA. Pelaksanaan dari program ini, telah berhasil mendeteksi bahwa sungai Batanghari tidak terdeteksi adanya kandungan mercury,

baik

pada

lumpur

maupun

ikan

yang

ada

disepanjang Sungai Batanhari. Disamping itu, melalui program ini diketahui tingkat ketaatan dunia usaha terhadap peraturanperundangan yang berlaku dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Dari pelaksanaan program ini, juga menghadapi permasalahan, dimana dengan meningkatnya kegiatan usaha Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-29


dalam pemanfaatan SDA tentunya akan makin tinggi dampak yang ditimbulkan serta maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin. Menyikapi kondisi ini, Pemerintah melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Alam baik yang dilaksanakan badan hukum ataupun masyakat 3. Program Rehabilitasi Sumber Daya Alam

dan

Pemulihan

Cadangan

Tujuan program ini dalam rangka merehabilitasi alam yang telah rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam untuk dimanfaatak secara berkelanjutan. Untuk pada tahun 2009 dilakukan kegiatan kpengkajian dampak

lingkungan;

pengendalian

dan

pengawasan

pemanfaatan SDA. Dari pelaksanaan program ini, Provinsi Jambi telah berhasil meningkatkan koordinasi dan penurunan titik api sebesar 12 persen dari tahun 2008, atau dari 2.020 titik api di Provinsi Jambi pada tahun 2008, menjadi 1.782 titik api ditahun 2009. Dari

pelaksanaan

program

ini,

juga

menghadapi

permasalahan yang antara lain; Masih rendahnya kesadaran dalam pengelolaan lahan konservasi sumber daya alam terutama pada musim kemarau. Untuk meningkatkan upaya pengelolaan konservasi sumber daya alam dengan program menuju Indonesia hijau (MIH) telah dilakukan juga sosialisasi dalam rangka pengendalian kebakaran lahan dan hutan dan melakukan

koordinasi

SKPD

terkait

tentang

upaya

pengendalian kebakaran lahan dan hutan dalam Provinsi Jambi. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-30


4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dalam upaya mewujudkan sasaran dari program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam, telah

dilaksanakan

kegiatan

pengembangan

data

dan

informasi lingkungan; penguatan jejaring informasi yang diterima

lingkungan pusat dan daerah serta penyebaran

informasi tentang lingkungan hidup pada masyarakat. Pelaksanaan program ini telah berhasil menyediakan data base lingkungan hidup dan laporan status lingkungan hidup daerah Jambi sebagai bahan informasi dan penyusunan program terkait. Permasalahan yang dihadapi antara lain, masih rendahnya pengetahuan sebagian masyarakat tentang lingkungan hidup, sehingga rendahnya sumber informasi yang diterima. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan antara lain, terus

mengupdate

data

lingkungan

hidup

dan

mensosialisasikan kepadanya masyarakat. 4.1.9

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan

dan

Perlindungan anak dalam struktur kepemerintahan daerah Provinsi Jambi

dilaksanakan

oleh

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jambi. Sebagian urusan ini juga dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang dijelaskan lebih rinci pada urusan tugas pembantuan.


-31


1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komoditas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Untuk mencapai sasaran Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, didukung oleh kegiatan ; Operasional PNPM-MP dan Sekretariat TKPK Daerah Provinsi Jambi, Rakor LPMD, UEP-SP dan Pasar Desa serta Sosialisasi dan Advokasi tentang Hak-Hak Perempuan Sektor Ekonomi, Wokrk Shop Kepemimpinan dan Kepribadian bagi Pimpinan Organisasi Perempuan yang Tergabung dalam BKOW, Work Shop Meningkatkan darajad Hidup Perempuan dibidang Perlindundungan Hukum. Pelaksanaan program ini telah dapat meningkatkan koordinasi tim penanggulangan kemiskinan Provinsi Jambi, peningkatan koordinasi Lembaga Pinjaman Modal Desa dan Pasar Desa Se-Provinsi Jambi serta meningkatnya derajad perempuan dibidang ekonomi dan perlindungan hukum. Gambaran lain akan keberhasilan dari pelaksanaan program ini terlihat dari peningkatan kesadaran perempuan akan pentingnya pendidikan tanpa membedakan jenis kelamin. Saat ini

kontribusi

berangsur

perempuan

meningkat

dalam

yang

pekerja

mencapai

upahan

juga

29,08%

dan

keterwakilan perempuan di parlemen yang tergambar dari proporsi kursi dewan yang diduduki oleh perempuan telah mencapai 13,33% lebih tinggi dari nasional yang mencapai 11,67% dan melampaui target MDGs sebesar 11,30%.


-32


2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender Untuk

mencapai

sasaran

program

Pemberdayaan

Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender (PP PUG), telah dilaksanakan

beberapa

kegiatan

antara

lain;

Sosialisasi

strategi Sosial Budaya PKKG, Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja serta Kelembagaan PUG se Provinsi Jambi, Sosialisasi berkala dan pengenalan PKHP bagi perempuan dan Anggota legislatif, Percepatan pemberantasan Buta Aksara Perempuan se Provinsi Jambi dan Pengembangan dan Pemantapan Pelaksanaan P2TP2A. Pelaksanaan program ini telah dapat meningkatkan pengembangan dan penguatan jaringan

kerja

serta

kelembagaan

PUG,

menigkatnya

perlindungan korban KDRT dan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan di Perusahaan. Dilihat dari tujuan MDGs, Provinsi Jambi telah berhasil memiliki capaian positif untuk aspek kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, hal ini tergambar dari rasio anak perempuan ditingkat SD yang mencapai 99,34%, ditingkat SMP, SMU dan Perguruan Tinggi telah mencapai di atas 100% yang artinya jumlah siswa perempuan lebih banyak dari siswa laki-laki. Untuk rasion angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki juga telah berhasil mencapai 99,72%. 3. Program Ketahanan Masyarakat Untuk

mencapai

sasaran

program

ketahanan

masyarakat, telah dilakukan beberapa kegiatan yang antara lainnya

;

mengadakan

Perlombaan

Desa/Kelurahan,

Pertemuan Juara Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-33


Jambi,

Pencanangan

Program

Tingkat

Provinsi

Jambi,

Penilaian Posyandu TTG Tingkat Provinsi Jambi, dan Penilaian P2WKSS dan Pembinaan PMTS/Posyandu. Dari pelaksanaan program tersebut, kesadaran masyarakat mulai membaik, yang tergambar persentase jumlah penduduk yang mulai menurun menjadi 42% dalam menkonsumsi air minum dari sumber yang tidak terlindung, seperti air sungai, mata air atau air sumur. Kualitas sanitasi juga mengalami peningkatan yang mencapai 64% penduduk Jambi menggunakan sanitasi yang layak. 4. Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Untuk

mencapai

sasaran

program

peningkatan

kesejahteraan keluarga,telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang antara lain; Advokasi/sosisalisasi KIE program KB lini lapangan, Bintek pengelolaan sayang ibu dan Advokasi /Sosialisasi KIE Program KB dan Pelayanan KB. Terlaksananya program ini telah berhasil meningkatkan jumlah peserta KB baru maupun aktif di Provinsi Jambi. Untuk peserta KB baru selain pria yang mencapai 114.910 peserta, sedangkan peserta KB aktif telah mencapai 466.000 peserta. Ini menunjukkan semakin tingginya permintaan masyarakat atau perempuan untuk menjadi peserta KB. Hampir 64% ibu yang berusia 15 – 49 tahun telah menggunakan KB, yang lebih tinggi dari nasional sebesar 58%. Begitu juga dari aspek kesehatan, dimana hamper 65% proses kelahiran telah dibantu oleh tenaga terlatih seperti bidan desa dan dokter.


-34


5. Program Peningakatan Partsipasi Perempuan Di Daerah Pedesaan Untuk mencapai sasaran program peningkatan partisifasi perempuan di daerah pedesaan, yang didukung oleh kegiatan, Sosialisasi dan Pengembangan desa Prima di 10 Kabupaten/Kota, Sosialisasi Pembentukan Forum PPEP dan Peningkatan

Kemitraan

Pemerintah

dan

Masyarakat,

Pengetahuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan, Sosialisasi Perda No.6 Tahun 2008, Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi dan Pembentukan Lembaga

Pencegahan

pornoaksi

Daerah

dan

(LP4D)

Penanggulangan dan

Sosialisasi

Pornografi, Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pelatihan LKW di Lingkup DPW Provinsi Jambi. Dari pelaksanaan program dan kegiatan ini, tergambar dari partisipasi perempuan dalam berbagai kebijakan pemerintah maupun kemasyarakatan, seperti perempuan peduli lingkungan, aksi pemberantasan HIV.AIDs, tuberkolosis dan terlibat dalam masalah emisi karbon. 4.1.10 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1. Program Keluarga Reproduksi.

Berencana

dan

Kesehatan

Untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan

Kesehatan

Reproduksi

didukung

oleh

kegiatan

;

Pelayanan kesehatan/Perbaikan gizi ibu, anak dan KB, pengadaan alat kodekteran , kesehatan dan KB, pelayanan penenganan kegagalan Aksoptor KB, pelayanan penanganan komplikasi berat aksoptor, pelayanan kontrasepsi mantap


-35


medis operatif wanita, pelayanan kontrasepsi mantap operatif pria dan pelanan pencabutan inplant. Dengan

terlaksananya

program

ini

dapat

meningkatnya minat penggunaan alat kontrasepsi modern. Pada tahun 2009 perkiraan permintaan masyarakat untuk menjadi peserta KB baru (PPM-PB) Provinsi Jambi sebanyak 104.624, yang telah terdiri dari 93.769 akseptor KB selain pria dan 10.828 akseptor KB pria. Sampai dengan bulan desember 2009, perolahan KB selain pria tercatat sebanyak 114.910 pasangan atau 122,51% dari PPM dan untuk PB pria tercatat 4.435 atau 40,96%. Sedangkan secara total pencapaian PB pada tahun 2009 adalah sebanyak 119.345 akseptor atau 114,07% dari PPM PB. Sedangakan peserta Kb aktif pada tahun 2009,perkiraan permintaan masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif (PPM-PA) Provinsi Jambi ditetapkan sebanyak 490.920 akseptor, sampai dengan bulan Desember 2009, perolehan peserta aktif tercatat sebanyak 474.040 pasangan atau sebanyak 96,56% dari PPM-PA 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi. Dalam

rangka

menunjang

Program

Kesehatan

Reproduksi Remaja didukung dengan kegiatan

promosi

kesehatan reproduksi remaja, pembentukan PIK-KRR. Dengan terlaksanaya program ini jumlah PIK-KRR yang harus terbentuk berdasarkan Sasaran tahun 2009 adalah sebanyak 148 kelompok PIK-KRR, yang terdiri dengan kategori Tumbuh sebanyak 126 kelompok, dengan kategori Tegak 15 Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-36


kelompok dan PIK-KRR dengan kategori Tegar 7 kelompok. Sasaran yang harus dicapai ini merupakan angka kumulatif dari sasaran KKP tahun sebelumnya. Sampai bulan Desember 2009 jumlah PIK KRR terbentk sebanyak 206 kelompok atau 139,19 % dengan demikian secara total sasaran KKP telah dapat dicapai tetapi dilihat menurut katagori dari kelompok PIK KRR

yang dicapai pada

tahun 2009. 3. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Untuk mencapai sasaran program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang antara lain; pengembangan kelembagaan, operasional penerangan, advokasi, penyuluhan dan penyebaran informasi, pemgembangan usaha ekonomi dan akses program terpadu bidang keluarga. Pelaksanaan program ini telah dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam program KB/KR dan KS/PK, dan berkembangnya usaha ekonomi produktif. Akumulasi dari program dan kegiatan ini tergambar dari peningkatan tahapan keluarga dimana keluarga Pra sejahtera mengalami penurunan dari 76,25 pada tahun 2008, menjadi 69,9 keluarga. Keluarga Sejahtera I mengalami peningkatan dari 159,410 pada tahun 2008, menjadi 161,289 keluarga. Keluarga Sejahtera II meningkat dari 271,942 pada tahun 2008, menjadi 286,879 keluarga sejahtera III meningkat dari 178,716 menjadi 197,913. Untuk keluarga sejahtera plus juga mengalami peningktan dari 36,67 pada tahun 2008 menjadi 38,71 keluarga.


-37


4.1.11 SOSIAL Pemerintah

Provinsi

Jambi

pada

tahun

2009

telah

mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.476.961.000,00 melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak tiga belas kegiatan yang termuat dalam lima program yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan telah terealisasi sebesar 93,35%. Pada tahun 2009 angka kemiskinan Provinsi Jambi sebesar 8,77% dari jumlah penduduk atau sekitar 248,5 ribu jiwa, jumlah tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,32% dari jumlah penduduk atau sekitar 259,8 ribu jiwa jiwa. Permasalahan masih banyaknya angka kemiskinan yang tersebar pada seluruh kabupaten/kota, secara fungsional tidak dapat di atasi oleh Pemerintah Provinsi mengingat kemampuan keuangan daerah masih sangat terbatas. 1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program ini didukung oleh kegiatan Pemutakhiran data PMKS dan PSKS, pemeliharaan TMP dan MPN, peringatan HKSN, peningkatan kapasitas BKKKS Provinsi Jambi. Dengan terlaksananya program ini maka hasil yang didapat antara lain tersusunya data PMKS dan PSKS yang terbaru,

terpenuhinya

pemeliharaan

TMP

dan

MPN,

diperingatinya HKSN bagi Pegawai Negeri Sipil, terbentuknya kapasitas BKKKS Provinsi Jambi yang bermutu dan berdaya guna.


-38


2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (pendampingan), pemberdayaan KAT di lokasi Bina Purna. Dengan memberdayakan kesejahteraan memberdayakan

terlaksananya keluarga 1.000

KK

Komunitas

program

fakir

miskin,

keluarga Adat

ini

dapat

meningkatkan fakir

Terpencil

miskin,

(KAT)

suku

tertinggal, dan meningkatnya kesejahteraan KAT 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan pelaksanaan KIE, Konseling, dan kampanye sosial bagi PMKS. Dengan terlaksananya program ini maka hasil yang dirasakan antara lain masalah sosial dapat hidup mandiri dan layak dengan membina 24 orang tuna susila, 66 orang anak terlantar dan 70 orang lansia. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain kurangnya tenaga fungsional pekerja sosial, lokasi untuk menampung 70 orang Lansia tidak memadai, karena berada dilingkungan padat penduduk. 4. Program Pembinaan Anak Terlantar Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, penyusunan data dan analisa permasalahan anak terlantar. Dengan terlaksananya program ini maka pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar dapat terlaksana, anak terlantar dapat hidup mandiri dan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-39


layak, membina 66 orang anak terlantar agar dapat hidup mandiri dan layak. 5. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan pendataan PACA dan penyakit kejiwaan, pengiriman dan pemulangan penyandang cacat. Dengan

terlaksananya program

ini

maka

para

penyandang cacat dan trauma dapat hidup mandiri, dan terbinanya para penyandang cacat. 4.1.12 KETENAGAKERJAAN Program prioritas jangka pendek yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi dan arah kebijakan sebagai dasar pengendalian dan pemantauan pencapaian kinerja ketenagakerjaan. Prioritas bidang ketenagakerjaan tahun 2009 terangkum pada tiga program yaitu program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Program peningkatan kesempatan Kerja dan program program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.528.640.900,00 dan terealisasi sebesar 87,67% Indikator

keberhasilan

dari

bidang

ketenagakerjaan

tergambar pada meningkatnya kesempatan kerja dibandingkan dengan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2009 sebesar 1.342.377 orang atau meningkat 6,80% dari tahun 2008, begitupula dengan angka kesempatan kerja pada Provinsi Jambi sebesar 1.272.520 orang atau meningkat 7.59% dari tahun 2008 sedangkan jumlah angka pengangguran sebesar 69.857 orang atau menurun (5,88%) dari tahun lalu.


-40


1. Program Peningkatan Tenaga Kerja Program

ini

Kualitas

didukung

oleh

dan

Produktivitas

kegiatan

pengadaan

peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja, kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, kerjasama pelatihan (subsidi program) dengan Lembaga Pelatihan Swasta (PLS), sosialisasi dan promosi program melalui klinik produktivitas, pelatihan pengembangan potensi diri, bimbingan teknis total faktor produksi, bimbingan Teknis Konsultasi dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja UKM, pelatihan

manajemen

usaha,

penyuluhan

dan

publikasi

program pelatihan dan produktivitas. Capaian dari program tersebut telah menghasilkan tersedianya peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja sehingga pencari kerja yang terampil dengan didukung oleh peralatan yang lengkap pula, menciptakan tenaga kerja yang berdaya guna, terlaksananya pelatihan dengan lembaga swasta dengan kerjasama yang baik dengan pihak swasta menciptakan pelatihan bagi tenaga kerja terampil, terciptanya sosialisasi dan promosi program melalui klinik produkstivitas, bertambahnya

pengetahuan

bagi

para

tenaga

kerja,

terlaksananya Bimbingan Tehnis Total Faktor Produksi untuk menambah

pengetahuan

bagi

para

tenaga

kerja,

terlaksananya Bimbingan Tehnis Konsultasi dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja UKM agar tenaga kerja lebih berproduktivitas

dengan

cara

UKM,

bertambahnya

pengetahuan para tenaga kerja dalam bidang manajemen usaha, para pencari kerja dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-41


2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan

penyusunan

informasi

bursa

tenaga

kerja,

pengelolaan data ketenagakerjaan, Bimtek Petugas Bursa Tenaga Kerja, pengembangan kesempatan kerja dalam dan luar negeri, sosialisasi perencanaan tenaga kerja daerah, penyusunan

rencana

tenaga

kerja

daerah,

monitoring

kesempatan kerja sektoral dan koordinasi penanggulangan pengangguran, penyusunan profil ketenagakerjaan, analisa data

keberhasilan

program

ketenagakerjaan,

koordinasi

pengiriman TKI ke luar negeri ke Propinsi Kepulauan Riau dan pemutakhiran data TKI ke luar negeri, pendayagunaan masyarakat untuk usaha produktif melalui pola Grameen Bank, pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD, AKL, PENCA). Dengan terlaksananya program ini maka dampak yang dihasilkan antara lain mempermudah para pencari kerja mencari

kerja,

mengurangi

pencari

kerja

didaerah,

terkelolanya data ketenagakerjaan, memudahkan para pencari kerja,

menciptakan

tenaga

kerja

yang

sesuai

dengan

pendidikanya, terlaksananya Bimtek Petugas Bursa Tenaga Kerja, terbantunya para pencari kerja dengan bertambahnya pengetahuan bagi petugas bursa tenaga kerja, terlaksananya Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri, lebih bersemangat bagi para pencari kerja karna adanya kesempatan kerja didalam maupun luar negeri, mengurangi para pencari kerja, tersusunya

Rencana Tenaga Kerja

Daerah, untuk lebih mengurangi tenaga kerja di daerah sehingga dapat didata yang sudah atau belum mendapatkan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-42


pekerjaan,

terlaksananya

monitoring

Kesempatan

Sektoral dan Koordinasi Penanggulangan

Kerja

Pengangguran,

penanggulangan pengangguran dapat dikontrol, tersusunya profil ketenagakerjaan, tersusunya data Keberhasilan Program Ketenagakerjaan,

berkurangnya

para

pencari

kerja,

terkoordinasinya Pengiriman TKI ke Luar Negeri ke Propinsi Kepulauan Riau dan Pemutakhiran Data TKI ke Luar Negeri, lancarnya

penyaluran TKI ke

dalam

dan

luar negeri,

terciptanya tenaga kerja yang berkualitas, terlaksananya Pembinaan

Penempatan

Tenaga

Kerja

Dalam

Negeri,

menambah minat para pencari kerja. 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan

Bintek

hubungan

industri

dan

syarat

kerja,

pembahasan / penetapan UMP Provinsi Jambi, sosialisasi dan monitoring

UMP

serta

THR,

pembahasan

dan

survey

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta UMP, Bimbingan Teknis Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pembinaan /penyuluhan Tata Cara PHI, monitoring kinerja pengawasan keternagakerjaan 10 Kabupaten/Kota, Bimtek administrasi teknis pengawasan bagi

tenaga

administrasi

pengawasan

Kabupaten/Kota,

pelaksanaan bulan K3, peningkatan kemampuan mediator, calon mediator dan petugas administrasi penyelesaian HI. Dengan terlaksananya program ini hasil yang didapat antara lain menciptakan pekerja yang profesional dan dilindungi lembaga ketenagakerjaan, mensejahterakan para tenaga kerja, terlaksananya sosialiasi dan monitoring UMP serta THR, kebutuhan para tenaga kerja dapat dipenuhi, para Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-43


pencari kerja dapat hidup dengan layak dengan adanya UMP, terlaksananya bimbingan Teknis Serikat Pekerja/Serikat Buruh, melindungi

para

serikat

buruh,

pembinaan/penyuluhan tata cara PHI, Kabupaten/kota

dapat

Administrasi Teknis

diawasi,

terlaksananya tenaga kerja di

terlaksananya

bimtek

Pengawasan Bagi Tenaga Administrasi

Pengawasan Kabupaten/Kota, bulan K3 dapat terealisasi, meningkatnya kemampuan mediator, calon mediator dan petugas administrasi penyelesaian HI.

4.1.13 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1. Program Pengembangan Keunggulan Kompetitif Program

ini

Kewirausahaan

bertujuan

untuk

dan

meningkatkan

pengetahuan, ketrampilan dan wawasan para pengelolaan koperasi dan UMKM, baik dari aspek teknis maupun manajerial Guna mencapai sasaran program di atas, telah dilaksanakan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut 1) Sharing Infomasi UMKM Luar Daerah ; 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

bagi

KUKM

;

3)

Pelatihan

Manajemen

Pengelolaan Koperasi/KUD ; 4) Pelatihan Manajemen Usaha Kecil ; 5) Penilaian UMKM Terbaik/Berprestasi. Tercapainya sasaran program ini, dapat dilihat dengan bertambahnya secara signifikan dari tahun sebelumnya: Untuk jumlah koperasi bertambah 8,5% yaitu naik dari 2.907 menjadi 3.155, jumlah permodalan sendiri naik 0,3% yaitu naik dari Rp 269.953.395.000,- menjadi 270.897.310.000,- , jumlah SHU naik 58,3% yaitu naik dari Rp 32.659.496.000,menjadi Rp 51.728.266.000,Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-44


Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

program ini, diantaranya masih kurang sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh pengelola koperasi dan UMLM, sehingga materi yang telah didapat, terkadang tidak bisa diterapkan pada unit kerjanya. Adapun solusi permasalahan ini antara lain memberikan bantuan secara bertahap sarana dan prasarana pendukung seperti komputer dan asistensi laporan keuangan 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Tujuan program ini yaitu peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan para pengelola koperasi dan UMKM, dalam mengakses sumber permodalan seperti Bank Guna mencapai sasaran program diatas, telah dilaksanakan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut 1) Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah; 2) Perkuatan

Pengembangan Permodalan Dana

Bergulir bagi Kelompok Usaha Produktif; 3) Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi

Penerima Dana

Bergulir; 4) Sertifikasi Hak atas Tanah bagi PMK; 5) Pemberdayaan KSP/USP Kop dan LKM Berwawasan Gender Penerima Dana Berggulir; 6) Peningkatan Pengembangan BDS-P KKMB dalam Mengakses Permodalan KUKM dengan Perbankan; 7) Pemberdayaan Sentra dan Sentra Unggulan. Dengan program ini, pada tahun 2009 telah terjadi peningkatan sertifikasi tanah untuk Koperasi dan UMKM sebesar 504% naik dari 182 lembar menjadi 1.100 lembar. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

program ini, diantaranya masih adanya lembaga perbankkan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-45


yang meragukan kemampuan koperasi atau UMKM dalam mengembalikan pinjaman. Adapun solusi permasalahan ini antara lain memberikan bantuan secara bertahap sarana dan prasarana pendukung seperti komputer dan asistensi laporan keuangan. 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program

ini

bertujuan

meningkatkan

kualitas

kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya

menjadi

wadah

kepentingan

bersama

baggi

anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif. Secara organisasi usaha, diharapkan memiliki daya saing ekonomi sebanding dengan badan usaha lainnya.Guna mencapai sasaran program di atas, telah dilaksanakan kegiatan yang dilaksanakan

adalah

sebagai

berikut

1)

Koordinasi

Pengembangan Usaha Koperasi; 2) Rancangan Peraturan Daerah

(Ranperda)

tentang

Pemberdayaan

Koperasi

di

Provinsi Jambi. Diharapkan

kelembagaan

dan

organisasi

koperasi

ditingkat primer dan sekunder tertata dan berfungsi dengan baik;

infrastruktur

pendukung

pengembangan

koperasi

semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin

berfungsi

efektif

dan

mandiri;

serta

praktek

berkoperasi yang baik (best practices) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

program ini, diantaranya masih lemahnya kualitas SDM aparatur yang mengelola koperasi, khususnya di tingkat kabupaten

maupun


kecamatan.

Sedangkan

solusi

dari -46


permasalahan ini adalah dengan meningkatkan kegiatan pelatihan, khususnya bagi aparat pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi yang menangani perkoperasian. 4.1.14 PENANAMAN MODAL 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Tujuan dari pogram ini adalah untuk menumbuhkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif. Dalam upaya mewujudkan sasaran dari program Peningkatan Promosi dan Kerjasama telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada SKPD Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi antara lain; Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Kecil Menengah; Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah; Pengembangan Kegiatan

Pemantauan,

Pembinaan

dan

Pengawasan

Pelaksanaan Penanam Modal; Kegiatan Pameran dan Tamu Usaha di Luar Negeri; Kegiatan Promosi Kawasan JAIP; Kegiatan Sumtra Promotion Center (SPC) Batam dan Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan; Peningkatan Penanaman Modal. Pada Tahun 2008 Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar $ 20,7 Dolar sedangkan Tahun 2009 sebesar $ 20,7 Dolar, sehingga tidak ada peningkatan dari Tahun 2008 ke Tahun 2009. Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Tahun 2008 sebesar Rp. 8,84 Triliyun sedangkan Tahun 2009 sebesar Rp. 9.05 Trilitun, sehingga ada peningkatan 2,26 % dari Tahun 2008 ke Tahun 2009.


-47


Permasalahan yang ditemui

antara lain keengganan

para pelaku UMKM untuk meminjam modal usaha melalui perbankan karena tingginya suku bunga, tidak semua Kabupaten/Kota mempunyai Institusi penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai layanan kemudahan

bagi

keterbatasan

investor

dana

dalam

dalam

pengurusan

melaksanakan

perizinan,

RKPMD

di

Kabupaten/Kota sehingga tidak semua permasalahan Investasi dapat di inventarisir, tidak semua Kabupaten/Kota mempunyai data yang akurat dan spesifik tentang potensi Unggulan Daerah, belum tersedianya dana di BKPMD Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan pendataan Potensi Unggulan Daerah, tidak semua Kabupaten fokus pada pengembangan klaster sawit dan karet, tidak semua Kabupaten fokus pada pengembangan

klaster

Kabupaten/Kota

dapat

sawit

dan

mengikuti

karet, PRJ

tidak

semua

akibat

belum

tersedianya dana dalam pembuatan Display selain itu kualitas Produk Pameran masih rendah sehingga kurang menarik minat

Investor

untuk

menanamkan

modalnya,

belum

tersedianya Infrastruktur yang memadai guna menunjang kawasan JAIP selain itu lembaga pengelola Kawasan JAIP juga belum terbentuk, Letak/lokasi Display Permanen SPC Batam tidak Respresentatif sehingga tidak menarik pengusaha untuk melihat Potensi Investasi Provinsi Jambi yang di Pamerkan, Masih adanya kabupaten/kota yang belum melaksanakan pelayanan perizinan terpadu. Permasalahan yang dihadapi antara lain Penerapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara konsinten oleh semua pihak Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-48


sehingga

UMKM

dapat

berkembang

dengan

baik,

Pembentukan PTSP disetiap Kabupaten/Kota perlu dipercepat sehingga kemudahan berinvesatasi dapat terlaksana guna mendukung kenyaman berinsvestasi perlu dirancang program kelistrikan 5 tahun kedepan, Perlu dianggarkan dana yang cukup

guna

melaksanakan

kegiatan

pendataan

potensi

Unggulan Daerah sehingga penyusunan Buku Profil Investasi lebih Akurat, Perlunya Koordinasi yang intensif dengan kabupaten/kota

dalam

melaksanakan

promosi

potensi

unggulan Provinsi Jambi di tingkat Nasional maupun Regional. Perlunya persiapan yang matang dalam merancang materi pameran sehingga menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Provinsi Jambi, Perlunya Koordinasi yang intensif dengan IPMP dan IPMK sehingga dapat membentuk PTSP sebagai kemudahan ber investasi. 4.1.15 KEBUDAYAAN Sasaran pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur adalah : Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat; Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika; Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya. Untuk mendukung sasaran pengembangan kebudayaan, terdapat 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan pencapaian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-49


1. Program Pengelolaan kekayaan Budaya Tujuan program ini adalah adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola kekayaan budaya daerah yang kasat mata (tangible) dan tidak kasat mata (intangible), didukung oleh kegiatan : Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah, Rehab Gedung Museum Negeri Jambi dan UPT Perjuangan Rakyat Jambi, Meningkatkan fungsi Museum Negeri Jambi, Meningkatkan fungsi Taman Budaya Jambi, Meningkatkan fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Dengan terlaksananya program ini,

terlaksananya

Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah, terlaksananya Rehab Gedung Museum Negeri Jambi dan UPT Perjuangan Rakyat Jambi, Meningkatknya fungsi Museum Negeri Jambi, Meningkatnya fungsi Taman Budaya Jambi, Meningkatkan fungsi

Museum

Perjuangan

Rakyat

Jambi

sehingga

tersedianya naskah dan perekaman audio visual tentang nilainilai budaya daerah yang hampir punah, Terinventarisasinya benda bercorak budaya yang hampir punah, meningkatnya kreativitas

seni

meningkatnya

dan

fungsi

pelestarian

dan

tanaman

budaya

pengembangan

Jambi,

kekayaan

budaya. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

program ini antara lain, Belum terjabarnya secara jelas kewenangan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

terutama

menyangkut klosul yang mengatakan kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota dapat diserahkan ke Provinsi, namun kenyataannya apapun kondsi kabupaten dan kota mereka belum mau menyatakan ketidakmampuannya. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-50


Masih terbatasnya dana yang tersedia untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain,

Memberi

peluang

kepada

investor

untuk

ikut

melaksanakan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Mengikutsertakan kabupaten/kota dalam berbagai event

dalam

dan

luar

negeri.

Mengkoordinasikan

dan

mendukung setiap program Kabupaten/Kota bidang Budpar. Melaksanakan program dan mengikutsertakan Dinas/ Instansi terkait dan stakeholder bidang kebudayaan dan pariwisata. 2.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Tujuan

program

ini

adalah

untuk

menciptakan

keserasian hubungan antar unit sosial dan antar budaya dalam rangka menurunkan ketegangan dan ancaman konflik, sekaligus memperkuat NKRI, didukung oleh kegiatan : Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Dengan

terlaksananya

program

ini,

terlaksananya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah sehingga terasosiasinya

nilai-nilai

budaya

dan

seni

daerah

dan

meningkatnya apresiasi masyarakat, Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan


Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

terutama

menyangkut klosul yang mengatakan kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota dapat diserahkan ke Provinsi, namun kenyataannya apapun kondsi kabupaten dan kota mereka belum mau menyatakan ketidakmampuannya. Masih terbatasnya dana yang tersedia untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-51


Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain,

Memberi

peluang

kepada

investor

untuk

ikut


dalam

dan

luar

negeri.

Mengkoordinasikan

dan

mendukung setiap program Kabupaten/Kota bidang Budpar. Melaksanakan program dan mengikutsertakan Dinas/ Instansi terkait dan stakeholder bidang kebudayaan dan pariwisata. 3.

Program Pengembangan kekayaan budaya

kerjasama

pengelolaan

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan dan memperkuat

jaringan

kerjasama

antara

Pemerintah

(Pusat,Kab/Kota), Swasta dan Masyarakat Pelaku Industri Pariwisata, didukung oleh kegiatan : Bintek Pembuatan Paket Wisata dan Pembekalan Pramuwisata. Dengan

terlaksananya

program

ini,

terlaksananya

Bintek Pembuatan Paket Wisata dan Pembekalan Pramuwisata sehingga Tersedianya Paket Wisata dan meningkatnya SDM Pariwisata. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan


Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

terutama

menyangkut klosul yang mengatakan kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota dapat diserahkan ke Provinsi, namun kenyataannya apapun kondsi kabupaten dan kota mereka belum mau menyatakan ketidakmampuannya. Masih terbatasnya dana yang tersedia untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata.


-52


Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain,

Memberi

peluang

kepada

investor

untuk

ikut


dalam

dan

luar

negeri.

Mengkoordinasikan

dan

mendukung setiap program Kabupaten/Kota bidang Budpar. Melaksanakan program dan mengikutsertakan Dinas/ Instansi terkait dan stakeholder bidang kebudayaan dan pariwisata. 4.1.16. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi

Dinas

Pemuda dan Olah Raga telah disusun 2 program pokok yaitu 1) Program pembangunan bidang Kepemudaan dan 2) Program pembangunan bidang Keolahragaan. Selama tahun 2009, Dinas Pemuda dan Olah Raga telah melakukan beberap Sub-program dari 2 program pokok yang telah ditetapkan yaitu; 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kepedulian/kepekaan pemuda terhadap lingkungannya baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakat sehingga pada gilirannya nanti akan terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis dan eko system yang terpelihara. Guna mendukung program ini pada tahun 2009 dilakukan kegiatan; Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Seleksi, Pelatihan dan Rekreasi Paskibraka Tk Provinsi dan Nasional dan kegiatan Bulan Bakti Pemuda. Dengan adanya program ini, telah berhasil melatih 56 orang Paskibraka yang bertugas dengan baik pada saat Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-53


peringatan hari ulang tahun

kemerdekaan RI tanggal 17

Agustus 2009 serta suksesnya serangkaian acara bulan bhakti beupa lomba kreativitas pemuda 50 kelompok, pemuda pelopor 5 orang, napak tilas 200 orang dan penyuluhan narkoba untuk 50 orang pemuda. Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

kemampuan/ keterampilan para pemuda dengan harapan agar pemuda mampu bersaing di pasar kerja untuk memperoleh pekerjaan

yang

layak

sehingga

dapat

mengurangi

ketergantungannya pada orang lain. Untuk mencapai sasaran program

melalui

kegiatan

Pembinaan

kelompok

Usaha

Pemuda Produktif (KUPP). Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain; Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Seleksi, Pelatihan dan Rekreasi Paskibraka Tk Provinsi dan Nasional; Bulan Bakti Pemuda seperti Lomba Kreatifitas Pemuda, Napak Tilas, Pemuda Pelopor, Penyuluhan Narkoba Bagi Generasi Muda. Tujuan Program ini adalah untuk meningkatkan kreatifitas dan keikutsertaan pemuda dalam pembangunan. Untuk pembangunan bidang kepemudaan rendahnya perhatian tokoh-tokoh masyarakat tentang fungsi dan peranan pemuda hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi dan apresiasi

pemuda

terhadap

pembangunan

terutama

pembangunan didaerah pedesaan, sehingga potensi-potensi yang terpendam tidak dapat dimanfaatkan khusunya secara ekonomi untuk menunjang kehidupan ekonomi pemuda sehingga ketergantungan kepada orang lain tetap tinggi


-54


2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Kecakapan Hidup Pemuda Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

kemampuan/keterampilan para pemuda dengan harapan agar pemuda mampu bersaing dipasar kerja untuk memperoleh pekerjaan

yang

layak

sehingga

dapat

mengurangi

ketergantungannya pada orang lain. Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda,

Pembinaan dan Pengembangan KUPP serta

kegiatan penunjang pelaksanaan

Program SP-3 Provinsi

Jambi (kerjasama dengan Dinas Pendidikan). Program ini telah berhasil menumbuhkan kegiatan kewirausahaan di kalangan pemuda 100 orang pemuda sasaran dan membina 15 kelompok wirausaha pemuda. Namun demikian kelanjutan program ini kedepan sangat ditentukan oleh

pembinaan lebih lanjut, adanya akses

terhadap modal, kemampuan mengisi/merebut peluang pasar dan jiwa interpreneurship pemuda. 3. Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Program ini bertujuan membina dan meningkatkan prestasi para atlet terutama atlet-atlet cabang olahraga prestasi. Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan Pembinaan dan Peningkatan prestasi olahraga dikalangan pelajar/siswa (PPLP); Pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga melalui Pengurus Daerah olahraga yang dikoordinir oleh KONI Daerah Jambi. Program dan kegiatan ini diperuntukan bagi pembinaan cabang olah raga yang ada (45 cabang olah raga), 70 orang allit pada

Pembinaan dan Peningkatan prestasi olahraga


-55


dikalangan pelajar/siswa (PPLP) serta pembinaan bagi 85 atlet berpretasai pada 12 cabang olah raga (Dayung, Panahan, Wushu, Angkat Berat,Angkat Besi, Gulat, Senam, Tinju, Kempo, Sepatu Roda, Karate, Renang) 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Program ini bertujuan menyediakan sarana prasarana olahraga sebagai fasilitas untuk menunjang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga disamping itu sarana prasarana olahraga ini dapat pula menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan sewa restribusi.Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan Pembangunan Gedung Pertina Forki dan Silat di Kota Baru; Rehabilitasi

dan

Rehabilitasi

Sarana

Perluasan

Gedung

Pendukung

Kolam

Kantor Renang.

Dispora; Tujuan

Program ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana olahraga sebagai fasilitas untuk menunjang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga disamping itu sarana prasarana olahraga ini dapat pula menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan sewa restribusi. Untuk mendukung program ini, maka pada tahun 2009 telah dilakukan kegiatan antara lain: Rehab gedung Taek Wondo, pembangunan gedung kempo (rumah jaga) dan pembangunan dan rehab beberapa fasilitas olah raga lainnya.


-56


4.1.17 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Salah satu kegiatan dalam program ini adalah Pembinaan

kerukunan

umat

beragama

dalam

rangka

menciptakan keharmonisan antar umat. Dalam hal ini telah dilaksanakan Rakorda dan monitoring untuk ke Kab/Kota seProvinsi Jambi dan dialog interaktif di TVRI Jambi, 2. Program Pemeliharaan Pencegahan tindak kriminal.

Kantrantibmas

dan

Pada tahun 2009 telah dilaksanakan Pembinaan dan pemantauan orang asing, LSM asing (NGO) dan lembaga asing dan telah

terselenggaranya Rapat Koordinasi dan

deteksi dini di Provinsi Jambi; 3. Program Pendidikan Politik Masyarakat Program ini penting dalam rangka pembelajaran politik kepada masyarakat dan telah

terlaksana

diskusi kelompok dan dialog generasi

forum-forum

muda dengan para

pelaku sejarah juga telah dilakukan Koordinasi forum diskusi politik, tersusunya data base (Parpol/ Ormas/ OKP/ LSM dan Keagamaan 4. Program Perwujudan Demokrasi Yang Makin Kokoh Dalam rangka persiapan PILKADA 2010 Kesbangpol telah menyiapkan

Fasilitas Pemilu dan Pilkada serta

Pengembangan Partisipasi Politik Daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses politik dan demokrasi di provinsi Jambi. Selain itu juga Kesbanglinmas akan turut serta mengamankan Pemilu 2010. Masih rendahnya SDM aparatur dan masih belum intensifnya koordinasi dan jaringan kerjasama antar instansi Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-57


adalah kendala yang dialami oleh kesbanglinmas, untuk itu kedepan

perlu

meningkatkan

kualitas

SDM

dengan

Pelatihan/Magang dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. 4.1.18. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 4.1.18.1. Sekretariat Daerah Dalam menyangkut

rangka

pelaksanaan

pelaksanaan

Otonomi

urusan Daerah,

wajib

yang

Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian didukung dengan beberapa program strategis dalam pelaksanaannya. Pada Tahun 2009, untuk

urusan

wajib sebagaimana tersebut diatas, telah

dialokasikan dana sebesar Rp64.107.160.563 dengan tingkat realisasi

sebesar

Rp59.571.066.866

atau

setara

dengan

92,92%. Adapun program-program strategis dalam rangka pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut. 1.

Program Penataan Ketatalaksanaan

Kelembagaan

dan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugastugas pemerintahan, maka salah satu prasyarat untuk tercapainya pelaksanaan tugas-tugas tersebut haruslah didukung dengan struktur organisasi perangkat daerah yang tangguh dan profesional. Untuk itu, perlu didukung dengan

program

Penataan

Kelambagaan

dan

Ketatalaksanaan untuk mengetahui efektivitas dan efisensi Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-58


dari setiap organisasi yang ada dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Berkaitan dengan itu, telah diaksanakan kegiatankegiatan yang meliputi analisis Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS, Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan

Kabupaten/Kota

dan

Kegiatan

Penataan

dan

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Lingkup Provinsi. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dihasilkan Keputusan Gubernur Jambi baik tentang Analisis Jabatan maupun Keputusan Gubernur tentang Analisis Beban Kerja. Disamping itu, juga telah dihasilkan formasi jabatan fungsional yang dibutuhkan oleh perangat daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Secara umum permasalahan yang ditemui dalam rangka penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan ini adalah masih terbatasnya kualitas SDM yang ada, maka salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan jumlah tenaga fungisional dimasing-masing organisasi sesuai dengan

kebutuhannya

peningkatan

kuantitas

yang PNS

dilakukan melalui

dengan

cara

pendidikan

dan

pelatihan fungsional. 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka melalui program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diarahkan sebagai paya akselerasi percepatan

untuk

memberikan

kepuasan

kepada

masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-59


Untuk itu, telah dilaksanakan kegiatan Pemantapan Koordinasi

Pembinaan

Pelayanan

Publik

dan

Pengembangan Kualitas Aparatur Pelayanan Publik dan Pengembangan

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

dan

Mendorong Peningkatan Implementasinya Kepada Seluruh Instansi Pemerintah Daerah. Dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana tesebut di atas, diharapkan pada masa yang akan datang dapat meningkatkan kualitas dan kuantittas pelayanan publik yang diberikan dengan didukung oleh aparat yang berkualitas. Selanjutnya, dari kegiatan tersebut juga diharapkan akan terjadinya peningkatan pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan disemua unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. 3. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Salah satu program strategis pemerintah dalam setiap tingkatan, adalah menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mencapai tujuan program tentang penerapan kepemeintahan yang baik tersebut, maka telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Prinsipprinsip

Penyelenggaraan

Kepemerintahan

yang

Baik

Kepada Aparatur Dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kebupaten/Kota. Dengan terlaksanakanya kegiatan ini, diharapkan

dengan

kepemerintahan

yang

tersosialiasinya baik

tersebut

prinsip-prinsip akan

semakin

terciptanya pemahaman aturan normatif tentang good governance

bagi

dilingkungan

seluruh

aparatur

Pemerintah

pemerintah

Provinsi

baik

maupun

Kabupaten/Kota. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-60


4. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Publik terhadap Informasi Hukum Untuk mencapai sasaran program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Publik terhadap Informasi Hukum, maka program tersebut didukung oleh beberapa kegiatan strategis yang antara lain meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan HAM, memberikan bantuan

hukum

dan

konsultasi

hukum

terhadap

permasalahan dan keluhan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di dalam maupun di luar pengadilan, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan

instansi

di

luar

pemerintah

daerah

dalam

pemberian dan pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat dan kegiatan pembangunan Sistem Informasi Hukum Mandiri (SISHUM). Dengan

terlaksananya

kegiatan-kegiatan

sebagaimana tersebut di atas, diharapkan pencapaian program tersebut dapat semakin meningkatkan kesadaran hukum dan HAM ditengah masyarakat, peningkatan penyelesaian

perkara

dan

keluhan

hukum

serta

tersedianya data dan informasi peraturan perundangundangan.

Dengan

demikian,

kedepan

semakin

meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat dibidang hukum dan HAM.


-61


5. Program Pengelolaan kekayaan daerah Untuk mencapai sasaran program yang antara lain berupa semakin tertibnya pengelolaan kekayaan daerah baik dari aspek administrasinya

maupun

dala

aspek

pemeliharaannya.

Untuk

mencapai hal tersebut, program ini didukung dengan kegiatan inventarisasi dan perubahan status hukum barang daerah milik Provinsi Jambi, pemeliharaan asset tanah milik pemerintah Jambi dan kegiatan penyusunan RTBU dan pemeriksaan barang. Dengan

terlaksananya

kegiatan-kegiatan

dalam

rangka

mendukung pencapaian program sebagaimana tersebut di atas, diharapkan

semakin

memberikan

kejelasan

hukum

terhadap

kekeayaan daerah terutama pada aspek legalitas hukumnya dan semakin tertibnya pengadministrasian seluruh kekayaan daerah, terutama dalam upaya untuk mencapai pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2010. 6. Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah Provinsi Jambi Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan publikasi dokumentasi dan ketatausahaan, optimalisasi pelayanan informasi komunikasi kehumasan melalui media cetak dan elektronik, penyebarluasan informasi pembangunan daerah Provinsi Jambi. Dengan

terlaksananya

program

ini

bahan

informasi

pembangunan, tulisan khusus, tertib administrasi dan ketatausahaan tersedia, terlaksananya pelayanan kepada media cetak dan elektronik, masyarakat dapat mengetahui informasi pembangunan melalui media cetak dan elektronik, baleho, spanduk, terkumpulnya bahan informasi pembangunan Daerah Provinsi Jambi berupa kliping pers, tabloid Jambi Mampu maju dan mandiri, kalender meja, kalender dinding, buku kerja. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-62


7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Sumber Daya Alam Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Jambi serta Fasilitasi Pelaksanaan Hari Krida Pertanian ke 38, Agro Expo ke-9 dan Hari Pangan Se Dunia Tingkat Provinsi Jambi. 8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Sumber Daya Alam Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program KUPEM, Modal Kerja dan Persetifikasi Hak Atas Tanah). 9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Di Bidang Pertambangan Umum : Di dukung dengan (Kegiatan Penyusunan

Kebijakan

Energi

Daerah

dan

Pembangunan

Pertambangan, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SDM Bidang Pertambangan Umum Provinsi Jambi dan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertambangan Umum dan Migas. 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur secara umum bertujuan untuk pengembangan kompetensi Sumberdaya Aparatur yang handal dan profesional dengan memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas. Dalam

rangka

mencapai

sasaran

program

tersebut,

dilaksanakan melalui kegiatan Seleksi Calon Pejabat Struktural dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah. Sesuai dengan tujuan program, maka sampai dengan saat ini telah diisi seluruh pejabat untuk eselon IV, eselon III dan eselon II serta


-63


eselon I disemua SKPD/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Selanjutnya pada tahun 2009, dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur tersebut, juga didukung dengan program terkait lainnya seperti Program Diklat Struktural baik untuk Diklatpim Tk. III dengan jumlah peserta 150 orang, Diklatpim Tk. IV dengan jumlah peserta 80 orang yang dilaksanakan oleh BANDIKLATDA Provinsi Jambi sementara untuk Diklatpim Tk. II sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Jambi masih diupayakan melalui

kontribusi

peserta

yang

dilaksanakan

oleh

Lembaga

Administrasi Negara (LAN) atau tempat lain yang ditunjuk, untuk tahun 2009 pengiriman untuk diklatpim II tidak laksanakan. Disamping itu, juga telah dilaksanakan diklat prajabatan bagi pegawai baru baik yang berasal dari penerimaan umum maupun dari PNS eks tenaga honorer, untuk diklat prajabatan golongan I dan II sebanyak 254 orang dan untuk golongan III sebanyak 53 orang. Selain dukungan kegiatan Diklat Struktural, peningkatan kapasitas aparatur juga dilaksanakan melalui Diklat Manajemen Pemerintahan sebanyak 130 orang, Diklat Fungsional sebanyak 120 orang

dan

Diklat

Teknis

sebanyak

120

orang.

Dengan

dilaksanakannya beberapa kegiatan yang pada prinsipnya adalah untuk

mencapai

aparatur,

peninkatan

diharapkan

pelaksanaan

roda

dan

semakin

pemerintahan

pengembangan

memebrikan dan

kompetensi

kontribusi

percepatan

bagi

pelaksanaan

pembangunan. 11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Untuk

mencapai

sasaran

program

Pembinaan

dan

Pengembangan Aparatur didukung oleh 8 (delapan) kegiatan yaitu Pembangunan/Pengembangan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

Sistim

Informasi

Kepegawaian -64


Daerah; Seleksi Penerimaan CPNS; Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi; Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS; Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN; Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat; serta Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS. Data lengkap dapat dilihat pada lampiran. Tujuan program ini adalah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur yang ada di Badan Kepegawaian Daerah

agar dapat melaksanakan visi, misi dan

program kerja dengan baik sehingga

tujuan

organisasi dapat

tercapai dengan baik. Disamping itu program ini juga bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dibidang Pengembangan Sumberdaya Manusia di Provinsi Jambi. Data mengenai input, output dan outcome dapat dilihat pada lampiran. 4.1.18.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur

Disiplin

dan

Untuk mencapai sasaran program

Kapasitas Peningkatan

Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur didukung oleh kegiatan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya, kegiatan pengadaan Bintek dan implementasi Peraturan Perundang-undangan. Tujuan terlaksananya program ini adalah tersedianya pakaian

dinas

anggota

dewan

dan

pegawai,

dapat

bertambahnya pengetahuan dan wawasan staf Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-65


DPRD serta meningkatnya kemampuan profesionalisme dan keterampilan teknis untuk aparatur Sekretariat DPRD. 2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Untuk Kapasitas

mencapai

Lembaga

Pembahasan Koordinasi

dengan

Kelengkapan

didukung

Pejabat

Dewan,

dan

kegiatan

Hearing/Dialog

kegiatan

Kegiatan

Peningkatan

oleh

Pemerintah

Kunjungan

Pimpinan

program

kegiatan

Agama,

kegiatan

Lapangan

DPRD

Ranperda,

MasyarakatTokoh Dewan,

sasaran

dan

Kerja

Anggota

Tokoh

Rapat-rapat

Rapat-rapat dan

dan Alat

Paripurna Peninjauan

DPRD,

kegiatan

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan, kegiatan Reses, kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan. Tujuan

terlaksananya

program

ini

adalah

tebentuknya Rancangan Peraturan Daerah, terakomodirnya aspirasi masyarakat dan terhimpunnya berbagai bahan masukan dari mitra kerja untuk dicarikan solusinya, terwujudnya Keputusan Dewan Hasil Rapat, terlaksananya rapat-rapat Paripurna Dewan, terwujud hasil penjaringan aspirasi

masyarakat

sebagai

input

dalam

penetapan

kebijakan pembangunan tahun yang akan datang, dapat diwujudkannya fungsi terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi Jambi, bertambahnya pengetahuan/wawasan, serta meningkatnya kemampuan profesionalisme bagi Anggota DPRD. Data mengenai input, output dan outcome dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan permasalahan yang


-66


dihadapi dalam pelakanaan seluruh program tersebut adalah sebagai berikut : a. Biaya Jasa Institusi bagi anggota DPRD, karena tidak ada yang tersangkut masalah hukum, maka biaya ini tidak bisa dipergunakan atau dialihkan. b. Sosialisasi Pemahaman Peraturan Perundang-undangan juga tidak dapat dipakai, karena tidak ada Perda Inisiatif yang akan disosialisasikan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah merevisi kegiatan

yang

pembahasan

bersifat

situasional

diupayakan

pada

anggaran

perubahan

diusulkan

untuk

dialihkan kepada kegiatan lain. 4.1.18.3. Penelitian Dan Pengembangan Daerah 1. Program Penelitian dan Pengembangan Untuk mencapai sasaran program Penelitian dan Pengembangan sumberdaya

didukung lokal

oleh

dalam

kegiatan menunjang

identifikasi program

penganekaragaman pangan di Provinsi Jambi; kegiatan analisis kebijakan secara antisipatif dan responsif; kegiatan kajian model pengelolaan sampah perkotaan di Kota Jambi; kegiatan kajian pelaksanaan program peremajaan karet di Provinsi Jambi; kegiatan kajian pemanfaatan bantuan Pemerintah untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Jambi; kegiatan kajian pelaksanaan pengembangan Desa Mandiri Pangan di Provinsi Jambi; kegiatan kajian peningkatan akses pendidikan dan persiapan Wajar 12 tahun di Provinsi Jambi; dan kegiatan Kajian pemanfaatan air gambut sebagai sumber air minum rumah tangga. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-67


Dengan teridentifikasi

terlaksananya sumberdaya

penganekaragaman

program pangan

pangan;

dapat

ini lokal

maka untuk

memberikan

rekomendasi kepada PEMDA tentang berbagai Isue yang bersifat aktual dan mendesak menyangkut suatu kebijakan; dapat mengarahkan penggunaan teknologi pengolahan sampah menjadi sumber energi alternatif; dapat diketahui tingkat

pencapaian

sasaran

dan

permasalahan

yang

dihadapi dalam pelaksanaan program peremajaan karet rakyat;

dapat

dirancang

oleh

menganalisis

ketepatan

instansi/dinas

terkait

program

yang

dalam

upaya

peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UKM; dapat diketahui tingkat pencapaian sasaran dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan; diketahuinya tingkat persiapan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar12 Tahun; dapat memberikan rekomendasi kepada PEMDA tentang penerapan teknologi depot air isi ulang dengan bahan baku air gambut. Data lengkap mengenai input, output dan outcome dapat di lihat pada lampiran. 2. Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah Untuk mencapai sasaran program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah dilaksanakan dengan kegiatan Kajian Pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam menunjang Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Tujuan program ini adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan desa melalui Tanah Kas Desa (TKD). Data lengkap


-68


mengenai input, output dan outcome dapat dilihat pada lampiran. Permasalahan yang dihadapi dalam program ini adalah keterbatasan dan kurangnya tenaga fungsional peneliti dalam melaksanakan kegiatan dengan solusinya adalah merekrut dari CPNS dijadikan tenaga fungsional peneliti dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi melalui usulan Gubernur Jambi. 4.1.18.4. Inspektorat Pada tahun 2009 Inspektorat telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas seperti Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, ada

beberapa

hasil

pemeriksaan

yang

perlu

dilakukan

koordinasi dengan Instansi lainnya, tindak lanjut maupun saran pemecahannya. Beberapa permasalahan prioritas yang ditemui selama melakukan pemeriksaan selama tahun 2009 adalah sebagai berikut: a. Permasalahan yang ada pada kegiatan penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah, dari 34 kasus, hanya 1 (satu) kasus yang terbukti dan ada 29 kasus baru sampai batas klarifikasi. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya Jumlah Personil yang memahami kasus-kasus tertentu; dan adanya tahapan penyelesaian kasus yang memerlukan pendalaman sehingga memerlukan waktu yang relatif lama. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-69


b. Masih adanya OBRIK/SKPD yang belum sepenuhnya mampu menyelesaikan Tindaklanjut hasil pemeriksaan. Hal ini dicebabkan oleh; masih terdapat Objek Pemeriksaan (SKPD) yang tidak melakasanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap Obrik yang tidak/belum melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan; Kurangnya pemahaman Obrik terhadap Rekomendasi/saran

dari

temuan

pemeriksaan; Sulitnya

menindaklanjuti temuan yang berhubungan dengan pihak ketiga. Upaya

yang

telah

dilakukan

untuk

mengatasi

permasalahan tersebut antara lain : 1. Mengikutkan mengikutkan

personil Diklat

Inspektorat khusus

Provinsi

seperti

Diklat

Jambi Audit

investigasi. 2. Mengupayakan penyelesaian kasus tahapan dan waktu yang lebih singkat 3. Perlu adanya sanksi yang jelas dan tegas sehubungan dengan

pelaksanaan

pemeriksaan,

baik

tindak yang

lanjut

hasil

berhubungan

temuan dengan

pemeriksaan oleh BPK maupun oleh APFP. 4. Menyarankan SKPD agar lebih pro aktif berkoordinasi dengan Lembaga pemeriksa, baik APFP maupun BPK sehingga tindak lanjut dapat dilaksanakan dengan cepat 5. Mengupayakan pola yang tepat yang menghubungkan antara

Obrik/SKPD

dengan

pihak

ketiga

dalam

menindaklanjuti temuan yang ada.


-70


4.1.18.5. Kantor Perwakilan Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta mempunyai

tugas

pokok,

menyelenggarakan

sebagian

kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dalam bidang

penghubung

melaksanakan

tugas

yang lain

menjadi

sesuai

kewenangan

dengan

serta

kebijakan

yang

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yangberlaku dan tugas perbantuan (desentralisasi) yang diberikan oleh Pemerintahan Kepada Gubernur. Untuk

menjalankan

tugas

pokok

tersebut

Kantor

Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta mempunyai fungsi sebagai berikut : 1). Perumusan

kebijakan,

pengaturan

perencanaan

dan

penetapan standar/pedoman. 2). Penghubung

antara

Pemerintah

Daerah

dengan

Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian dan Swasta di Jakarta. 3). Pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah daerah di Jakarta dan Daerah lainnya. 4). Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Daerah yang ada di Jakarta serta Daerah lainnya. 5). Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah di Jakarta. 6). Penghubung Pemerintah Kabupaten / Kota serta Legislatif dengan Lembaga Kementerian 7). Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Daerah lain di Jakarta. 8). Pembinaan, Pengendalian, Pengarahan dan Koordinasi. Pada tahun 2009 urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-71


Jakarta mencangkup 5 program dan 25 kegiatan, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 8.155.812.168,- dan penjelasan sebagai berikut: Program Prioritas yang sangat mendesak untuk dibenahi antara lain : 1. Perlu adanya Perda tentang Pengelolaan Mess Jambi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengingat target kenaikan penerimaan tahun 2009 adalah 3,13% dan hanya terealisasi sebesar 0,8 %. 2. Perlu adanya Perda yang mengatur tentang Pengelolaan asrama Mahasiswa Jambi yang ada di Jakarta, Bandung, Bogor dan Yogyakarta mengingat selama ini tidak jelas apakah mahasiswa yang tinggal di asrama dikenakan biaya atau tidak. Disamping itu biaya listrik, biaya PAM, gaji pengurus dan biaya kebersihan dan pemeliharaan asrama tidak jelas berasal dari mana. 3. Perlu Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi dan Anjungan Jambi di TMII Jakarta. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta solusi yang telah diambil adalah sebagai berikut : 1. Permasalahan yang dirasakan selama ini adalah belum dipahaminya secara jelas tugas pokok dan fungsi serta kewenangan

dari

masing-masing

pejabat

dan

staf

sebagaimana yang tertera pada struktur organisasi. Untuk mengatasi permasalahan diatas perlu penataan Kembali SDM yang ada serta peningkatan mutu SDM sesuai dengan bidangnya masing-masing, melalui Diklatpim III.


-72


2. Mess Perwakilan Jambi belum di kelola secara professional, misalnya kebersihan kamar mandi kurang di perhatikan, sarana dan prasarana seperti : TV, Indovision, Lampu, Ac,(saran) Mobil Rental, Loundry dan sarapan pagi. Untuk mengatasi

permasalahan

diatas

perlu

dikelola

secara

professional oleh management professional yang direkrut dari pihak swasta.

Bila hal tersebut memungkinkan perlu

dicari Pegawai baru tamatan S1 Perhotelan dan telah berpengalaman minimal 1 tahun serta dites secara objektif. 3. Masih belum optimalnya koordinasi antar pejabat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk mengatasi permasalahan diatas perlu mengoptimalkan koordinasi antar pejabat melalui rapat-rapat. 4.1.18.6. Dinas Pendapatan Daerah Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Jambi

telah

membuat program dan kegiatan yang ditujukan dalam rangka pencapaian target penerimaan yang telah ditetapkan, dan terhadap target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.1,261 Triliun, telah dapat direalisasikan sebesar Rp.1,437 triliun atau 100,14 %. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah mencapai 100,38 % atau Rp.626,52 Milyar dari target sebesar Rp.454,44 Milyar.

Walaupun

telah

dapat

merealisasikan

peneriman

melebihi target, masih ada beberapa penerimaan yang tidak sesuai dan untuk itu akan dilakukan intensifikasi penerimaan yang lebih baik lagi. Hal ini dimungkinkan dengan telah diterbitkannya UU Nomor 28 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.


-73


4.1.19. KEPEGAWAIAN 4.1.19.1. Badan Kepegawaian Daerah 1.

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur. Untuk mencapai sasaran program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Seleksi Calon Pejabat Struktural serta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS

Daerah.

Tujuan

program

ini

adalah

untuk

pengembangan kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur yang profesional dan terampil guna mewujudkan pedoman kerja bagi seluruh aparatur. Data mengenai input, output dan outcome dapat dilihat pada lampiran. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain adalah untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah tidak mencapai target

yang

diinginkan

karena

pengiriman

peserta

Diklatpim Tk II yang dianggarkan untuk 5 (lima) orang tidak dipergunakan, begitu juga dengan bantuan untuk peserta Diklatpim Tk. IV, pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur permasalahan yang dihadapi yaitu tidak dilaksanakannya proses Seleksi Program D IV, S1 dan S2 hal ini karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Untuk bantuan beasiswa Tugas Belajar Program S3 seharusnya dikirim sebanyak 5 (lima) orang akan tetapi hanya terpenuhi 2 (dua) orang dikarenakan belum ada yang memenuhi syarat.


-74


2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Untuk mencapai sasaran program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur didukung oleh 8 (delapan) kegiatan

yaitu

Informasi

Kepegawaian

CPNS;

Pembangunan/Pengembangan

Pemberian

Daerah;

Seleksi

Penghargaan

bagi

Sistim

Penerimaan PNS

yang

berprestasi; Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin

PNS;

Pemberian

Bantuan

Penyelenggaraan

Penerimaan Praja IPDN; Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat; serta Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS. Data lengkap dapat dilihat pada lampiran. Tujuan

program

ini

adalah

untuk

melakukan

pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur yang ada di Badan Kepegawaian Daerah

agar dapat

melaksanakan visi, misi dan program kerja dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Disamping

itu

program

ini

juga

bertujuan

untuk

meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Jambi dalam

rangka

pelaksanaan

peningkatan pembangunan

pelayanan

publik

khususnya

dalam

dibidang

Pengembangan Sumberdaya Manusia di Provinsi Jambi. Data mengenai input, output dan outcome dapat dilihat pada lampiran.


-75


4.19.1.2. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 1. Program Diklat Manajemen Pemerintahan Program Diklat Manajemen Pemerintah ditujukan untuk mendukung kapasitas dan kemampuan aparatur di dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat, penegak disiplin dan Akuntabilitas kinerja, dengan didukung kegiatan Diklat pemberdayaan Tenaga Polisi Pamong Praja, Diklat Manajemen Tata Pemerintah, Diklat Pengembangan Jati Diri dan Pola Pikir, Diklat PPAT. Dengan terlaksananya program ini, dapat melatih peserta sebanyak 130 Orang sehingga meningkatnya kapasitas mengemban

dan

kemampuan tugas

aparatur

penyelenggaraan

di

dalam

pemberian

pelayanan kepada masyarakat, penegak disiplin dan Akuntabilitas kinerja. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini kurangnya Ketersediaan tenaga pengajar dilingkungan Pemerintah Prov. Jambi, Kurangnya minat aparatur untuk mengikuti Diklat dan Tidak terdatanya para camat yang mengikuti Diklat PPAT Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain, Perlunya penambahan tenaga Widyaiswara, Harus mengadakan sosialisasi pada aparatur dan Harus mengadakan pendataan camat yang telah mengikuti Diklat PPAT


-76


2. Program Diklat Fungsional Program ini bertujuan untuk mendukung kapasitas maupun kemampuan teknis para pejabat fungsional Diklat fungsional , dengan didukung kegiatan Diklat Penyusunan

dan

Penilaian

angka

Kredit

Jabatan

Fungsional, Diklat TOT Team Building, Diklat Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pembangunan, Diklat DasarDasar Audit. Dengan terlaksananya program ini, dapat melatih peserta sebanyak 120 Orang sehingga meningkatnya kapasitas maupun kemampuan teknis para pejabat fungsional Diklat fungsional. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, secara umum tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam program ini. 3. Program Diklat Teknis Untuk mencapai sasaran Program Diklat Teknis didukung oleh kegiatan,

Diklat teknis Penatausahaan

Keuangan Daerah pada SKPD, Diklat Teknis Pengelolaan barang Daerah, Diklat Teknis Kewirausahaan (CEFE) bagi PNS Jelang Pensiun] Dengan terlaksananya program ini, dapat melatih peserta sebanyak 120 Orang sehingga meningkatnya kapasitas

maupun

kemampuan

aparatur

dalam

penataanusahaan keuangan daerah, pengelolaan barang daerah dan kewirausahaan bagi PNS menjelang pensiun Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan program ini, Masih kurangnya koordinasi tentang program kegiatan yang dilaksanakan pada SKPD, Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-77


Masih kurangnya minat aparatur yang ikut serta dalam Pengelola

Barang

Daerah,

Masih

kurangnya

minat

aparatur dalam Wirausaha bagi PNS Jelang Pensiun. Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara

lain,

Harus

mengadakan

koordinasi

tentang

program kegiatan ayang akan dilaksanakan pada SKPD, Harus mengadakan sosialisasi pada aparatur. 4. Program Diklat Struktural Tujuan dari program Diklat Struktural adalah untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas aparatur para

pejabat

structural

dan

mengemban

tugas

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan

kepada

masyarakat,

dengan

didukung

kegiatan, Diklat Pim Tk IV, Diklat Pim Tk III, Diklat Prajabatan Gol I dan II Eks. Honorer, Diklat Prajabatan Gol I dan II

Umum, Diklat Prajabatan Gol III Eks.

Honorer, Diklat Prajabatan Gol III Umum Dengan terlaksananya program ini, dapat melatih peserta sebanyak 425 Orang sehingga meningkatnya perkuatan kelembagaan dan kapasitas aparatur pejabat structural

dan

mengemban

tugas

penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. 4.1.20 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Untuk

meningkatkan

kemampuan

dan

wawasan

pegawai maka dilaksanakan pendidikan dan pelatihan/kursuskursus yang berkenaan dengan IPTEK dan peningkatan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-78


sumber daya manusia, telah dilaksanakan beberapa kegiatan Bimbingan Teknis diantaranya Bintek Open Source Software yang merupakan migrasi ke software legal Dalam upaya peningkatan kinerja, tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana peralatan yang ada dan kerja sama antar instansi terkait guna pemanfaatan Aplikasi yang telah dibangun 2. Program Pengembangan Komunikasi dan Media Masa Untuk mencapai sasaran program

pengembangan

komuniukasi dan media massa didukung oleh kegiatan Pemasangan Hotspot dan Sewa Bandwidth. Dengan terlaksananya program ini dapat mengakses internet dilingkungan Kantor Gubernur Jambi dan sekitar lapangan

depan

Kantor

Gubernur

serta

terpenuhinya

kebutuhan informasi bagi aparatur Pemda secara cepat, Seluruh SKPD dalam Provinsi Jambi telah tersambung dan dapat terintegrasi dengan telah dibangunnya Portal Intranet Provinsi Jambi. Dalam mengakses

Internet, Pemerintah

Provinsi Jambi bekerja sama dengan PT. Telekomunikasi, Tbk. 4.1.21 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 4.1.21.1. KEARSIPAN Dalam rangka mewujudkan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi sebagai yang terdepan dalam penyajian informasi iptek dan kebudayaan serta sebagai lembaga yang profesional dan proporsional dalam tatanan Pemerintah daerah dibidang Perpustakaan dan kearsipan, maka target-target kinerja yang harus dicapai dalam mewujudkan keinginan tersebut adalah; Terpenuhinya kebutuhan sarana dan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-79


prasarana kearsipan dengan

standar minimal operasional;

Tercapainya peningkatan ketatalaksanaan metoda pengelolaan , penataan dan layanan kearsipan. Terwujudnya pemberdayaan unit kearsipan yang mampu mengelola arsip menjadi

sumber

informasi lengkap, cepat dan tepat dalam penemuan kembali. Terciptanya arsiparis, tenaga pengelola arsip yang terampil dan profesional melalui pembinaan dan pelatihan perpustakaan dan kearsipan. Untuk mewujudkan itu, terdapat 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan dengan pencapaian sebagai berikut : 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Untuk

mencapai

Program

Perbaikan

Sistem

Administrasi Keasrsipan, didukung oleh kegiatan ; pendataan dan penataan serta akuisisi dan penelusuran arsip. Dengan pendataan

terlaksananya

dan

penataan

program

ini,

dokumen/arsip

terwujudnya daerah

dan

terlaksananya penelusuran arsip. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain Masih rendahnya pengetahuan cara mengelola

dan

menata

arsip

sesuai

ketentuan

serta

anggaran yang terbatas. Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain, Mengusulkan penambahan tenaga fungsional arsiparis, Mengadakan

sosialisasi

keberadaan

kantor

tentang

arsip

pentingnya

daerah

dan,

arsip

dan

peningkatan

Pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap .


-80


2. Program Penyelamatan dokumen/arsip daerah Untuk

mencapai

dan

program

pelestarian

penyelamatan

dan

pelestarian dokumen/arsip daerah, didukung oleh kegiatan Produk perundang-undangan kearsipan dan citra Jambi dalam arsip serta peningkatan kerjasama. Dengan

terlaksananya

program

ini,

tersosialisasikannya JRA kepegawaian dan citra Jambi dalam arsip serta meningkatkan kerjasama kearsipan dengan Provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dengan Jambi. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain masih kurangnya pemahaman aparatur tentang pentingnya arsip dan terbatasnya dana dalam menggalang kerjasama kearsipan. Adapun

solusi

terhadap

permasalahan

tersebut

antara lain, terus diupayakan melalui Bintek-bintek dan terus menjalin komunikasi kerjasama kearsipan dengan Provinsi tetangga. 3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan Untuk mencapai program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan, didukung oleh kegiatan melaksanakan diklat penjenjangan arsiparis. Dengan

terlaksananya

program

ini,

terwujudnya

pelaksanaan apresiasi kearsipan bagi pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

program ini antara lain masih kurangnya pemahaman Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-81


aparatur tentang pentingnya arsip dan terbatasnya dana dalam menggalang kerjasama kearsipan. Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain, terus diupayakan melalui Bintek-bintek dan terus meningkatkan apresiasi terhadap arsiparis. 4.1.21.2. PERPUSTAKAAN Peran

Perpustakaan

dalam

rangka

meningkatkan

kemampuan untuk bersaing perlu meningkatkan kualitas pustakawan

dan

layanan

perpustakaan

sehingga

dapat

mendorong masyarakat yang belajar menuju masyarakat madani yang sadar informasi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan serta pembangunan yang berwawasan budaya

dan

pembentukan

lingkungan watak

serta

kepribadian,

meletakkan

landasan

pengamalan

nilai-nilai

budaya dan pola kebangsaan melalui pemberdayaan informasi serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung peningkatan kualitas perpustakaan, terdapat 2 (dua) program dan 14 (empat belas) kegiatan dengan pencapaian sebagai berikut : 1. Program Pendidikan Menengah Tujuan

program

ini

adalah

terwujudnya

pemeliharaan bahan Perpustakaan dan pelestarian bahan Perpustakaan untuk

Menurunkan tingkat kerusakan

bahan perpustakaan, dengan didukung kegiatan Fumigasi (pengasapan) terhadap buku-buku perpustakaan dan perbaikan buku-buku perpustakaan. Dengan terlaksananya program ini, terwujudnya pemeliharaan bahan Perpustakaan dan pelestarian bahan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-82


Perpustakaan serta Menurunnya tingkat kerusakan bahan perpustakaan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung layanan, masih adanya kesan dari masyarakat yang mengatakan bahwa lembaga Perpustakaan hanya tempat menyimpan buku.Belum lengkapnya koleksi Bahan Perpustakaan dan belum optimalnya jangkauan layanan serta rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan masih rendahnya taraf pendidikan penduduk. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perpustakaan. Masih rendahnya anggaran dibidang Perpustakaan. Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara

lain,

Peningkatan

koleksi

perpustakaan,

Peningkatan layanan perpustakaan, Peningkatan fasilitas layanan

perpustakaan

dan

Pelestarian

fisik

bahan

budaya

baca

Perpustakaan. 2. Program

Pengembangan

dan

pembinaan perpustakaan Tujuan program ini meningkatkan koleksi dan pelayanan perpustakaan untuk meningkatkan minat dan budaya

baca,

dengan

didukung

kegiatan

Layanan

perpustakaan umum, Layanan perpustakaan keliling, identifikasi koleksi, Pameran buku, Penerbitan literature sekunder

perpustakaan,

pengolahan

bahan

pustaka,

penjilidan surat kabar dan majalah deposit, pengadaan bahan

pustaka,


Monitoring/pematauan

perpustakaan

-83


umum se Provinsi Jambi, Bimbingan minat baca dan Bintek tenaga pengelola masyarakat perpustakaan. Dengan terlaksananya program ini, meningkatnya jumlah

pengunjung

keliling

dan

serta

sirkulasi

terwujudnya

layanan

perpustakaan

bahan

Perpustakaan

sehingga terwujudnya pelayanan kepada Pemustaka. Meningkatnya sehingg

budaya

tercapainya

masyarakat

gemar

baca tujuan

dikalangan dan

masyarakat

sasaran

membaca.

gerakan

Terlaksananya

pengembangan koleksi deposit serta koordinasi sehingga terwujudnya jumlah koleksi deposit dan pendayagunaan. Terlaksananya seleksi Buku Perpustakaan; Jumlah Bahan Perpustakaan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan dan penerbitan litelatur sekunder sehingga tersedianya Koleksi Bahan

Perpustakaan

sosialisasi

kepada

yang

variatif.

masyarakat

Terlaksananya

tentang

informasi

Perpustakaan sehingga terwujudnya masyarakat gemar membaca. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung layanan, masih adanya kesan dari masyarakat yang mengatakan bahwa lembaga Perpustakaan hanya tempat menyimpan buku.Belum lengkapnya koleksi Bahan Perpustakaan dan belum optimalnya jangkauan layanan serta rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan masih rendahnya taraf pendidikan penduduk. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perpustakaan.


-84


Rendahnya

apresiasi

terhadap

pustakawan.

Masih

rendahnya anggaran dibidang Perpustakaan. Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara

lain,

Peningkatan

koleksi

perpustakaan,

Peningkatan layanan perpustakaan, Peningkatan fasilitas layanan

perpustakaan

Perpustakaan,

dan

Pemanfaatan

Pelestarian teknologi

fisik

bahan

informasi

dan

komunikasi, Pameran perpustakaan, Publikasi melalui media cetak dan elektronik, Penyelenggaraan lomba dibidang

perpustakaan,

Melakukan

Bimbingan

dan

menumbuhkan budaya baca dan menanamkan kecintaan anak sejak dini cinta terhadap Perpustakaan serta terus meningkatkan apresiasi terhadap pustakawan. 4.1.22 KETAHANAN PANGAN 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Sasaran

dari

Program

ketahanan

pangan

adalah

ketersediaan pangan dalam jumlah, mutu dan keragaman yang cukup serta menjamin kelancaran sistem distribusi pangan. Salah satu kegiatan dari program ketahanan pangan adalah Penanganan Daerah Rawan Pangan, dimana telah disalurkan Bantuan sosial (bansos) pada 8 kelompok tani di 4 Desa Kota Jambi berupa; Paket Jagung Manis, Paket Sayuran dan

Paket

Ikan

Nila.

Pada

Tahun

2009

juga

telah

dikembangkan 63 Desa Mandiri Pangan di 11 Kabupaten/Kota dalam

Provinsi

Jambi.

Untuk

Pengembangan

Lumbung

Pangan, telah dilaksanakan pembinaan terhadap 27 Kelompok Lumbung Pangan serta penyaluran Dana Bansos Lumbung


-85


Pangan dari pusat untuk 10 lumbung pangan sebesar Rp30.000.000/kelompok. Dalam rangka Pemberdayaan SDM telah dilaksanakan kegiatan gerakan makan beragam bergizi berimbang pada 5 Sekolah Dasar pada 5 (lima) kabupaten/kota, Sosialisasi pangan terhadap 300 orang peserta dari 10 kab/kota danTemu Kader Pangan dan PKK sebanyak 40 orang. 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Dalam rangka meningkatkan kinerja Balai Penyuluh Pertanian (BPP), pengembangan Informasi Teknologi sangat penting untuk dilakukan, dalam hal ini telah disebarkan informasi dan teknologi dalam bentuk petunjuk teknis,begitu juga halnya dengan penerapan teknologi berupa uji adaptasi varitas padi untuk lahan tadah hujan. Disamping itu telah pula dilakukan Pembelajaran Teknologi Pertanian ke Thailand dan Vietnam pada 10 orang penyuluh

pada tanggal 13 s/d 21

Oktober 2009. Keterbatasan dana dan koordinasi menjadi masalah yang dihadapi dalam mewujudkan berbagai kegiatan ini, begitu juga dengan masih rendahnya tingkat kesahihan hasil analisis

cadangan

pangan

masyarakat

yang

dilakukan.

Permasalahan ini dapat terjadi karena metode penghitungan dalam kegiatan analisis yang dilakukan masih menggunakan metode

konvensional.

Upaya

pemecahan

terhadap

permasalahan ini akan diupayakan dengan cara berkoordinasi dengan BPS. Capaian pembangunan Bakorluh KP tergambabar dari jumlah ketersediaan pangan tahun 2009 ini jauh melebihi kebutuhan ketersediaan secara ideal. konsumsi beras dan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-86


jagung jauh melebihi kebutuhan konsumsi (surplus sebesar 70.413 ton untuk beras dan 33.555 ton untuk jagung), sedangkan

produksi

kedelai

masih

minus

dibandingkan

kebutuhan konsumsi dan produksi daerah. Namun demikian bila dibandingkan dengan ATAP 2008 produksi tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 70,26%. Demikian juga produksi telur mengalami peningkatan 2,26%. Penyediaan energi di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari 3.232 kkal/kapita/hari menjadi 3.755 kkal/kapita/hari. Penyediaan energi bahan pangan yang diproduksi Daerah mengalami peningkatan sebesar 16,18 %, kecuali penyediaan sayur dan buah, yaitu mengalami penurunan sebesar 10,35 %. Sungguhpun demikian, jika dilihat secara agregat ternyata ketersediaan energi dari bahan pangan hewani masih berada dibawah kebutuhan konsumsi daerah sehingga upaya peningkatan ketersediaan melalui produksi lokal masih perlu ditingkatkan dimasa datang sehingga Provinsi Jambi benarbenar berada pada kondisi mandiri pangan. Hal ini berarti Provinsi Jambi mensuplai sebahagian bahan pangannya ke luar

provinsi,

namun

hal

tersebut

tidak

menganggu

ketersediaan pangan Provinsi Jambi (kebutuhan penyediaan 2.200 kkal/kapita/hari; ketersediaan 2.875 kkal/kapita/hari), dibandingkan

dengan

PPH

Ideal

sebesar

2.000

kkal/kapita/hari.


-87


4.2

URUSAN PILIHAN

4.2.1. BIDANG PERTANIAN 4.2.1.1. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN Program prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi

Jambi

tahun

2009

yaitu;

program

peningkatan

kesejahteraan petani; program Peningkatan ketahanan Pangan; program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan; dan Program. Dari program dan kegiatan prioritas tersebut telah mampu mendorong komoditas

peningkatan pertanian

produksi

seperti

padi,

maupun jagung

produktivitas dan

kedele.

Peningkatan tersebut lebih kurang 10,30% bila dibandingkan tahun 2008, dimana pada tahun produksi padi 581.704 ton sedangkan tahun 2009 sebesar 641.617 ton atau lebih besar dari rata-rata kenaikan nasional yang sebesar 8,22%. Meningkatnya produksi padi ini diantaranya disebabkan adanya peningkatan luas tanam 708 Ha dan peningkatan produktivitas sebesar 1,39 Kw/Ha. Untuk komoditas jagung juga mengalami peningkatan dari 34.616 ton pada tahun 2008 menjadi 38.616 ton tahun 2009 atau 11,55%. Pada tahun 2009 produksi kedele naik cukup tinggi bila dibvandingkan tahun 2008 yaitu dari 5.969 ton menjadi 10.359 ton tahun 2009 atau meningkat sebesar 73.55 %.Sedangkan untuk Nasional sebesar 966.459 Ton. Kenaikan produksi Kedelai Jambi melebih dari rata – rata Sumatera (67,87%) dan Nasional ( 24,59 %). Produksi ini juga terjadi karena adanya peningkatan luas panen seluas 3.362 Ha dan peningkatan produktivitas 0,25 Kw/Ha. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-88


mendorong pembangunan sektor

perkebunan selama tahun

2009 antara lain: 1. Program peningkatan kesejahteraan petani Untuk mencapai sasaran Program ini, dilaksanakan Kegiatan yanga antara lain :

kegiatan Diklat Agribisnis

kentang/sayuran dan kegiatan

Diklat Agribisnis Palawija

sebanyak 4 paket. Program ini sangat bermanfat sekali dalam rangka meingkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan agribisnis

yang mencakup budidaya, pasca

panen dan pemasaran komoditas pertanian. 2. Program Peningkatan Perkebunan

Produksi

Pertanian/

Untuk mencapai sasaran dari program ini telah dilaksanakan

beberapa kegiatan antara lain : Akselerasi

Peningkatan Produksi Padi seluas 375 Ha, Pengembangan Kedele melalui Pusat Sentra Pertumbuhan seluas 800 Ha, Pengembangan Balai Benih Induk (BBI) sebagai penunjang produksi pertanian, antara lain : 1) Kegiatan BBI Palawija telah melakukan perbanyakan Benih seluas : 15 Ha; 2) BBI Alai

Ilir, telah melaksnakan perbanyakan Benih Kedele

seluas 10 Ha, Penyimpanan pupuk, Kegiatan pengembangan Sentra Sayuran , pengembangan Sayuran rendah residu 12 ha, pengembangan sayuran Ponpes seluas 10 Ha; 3) BBI Hortikultura telah melaksanakan

bibit buah buahan,

Perbanyakan benih kentang di penangkar seluas 6 Ha; 4). BBI Kentang Kayu Aro dan BBI Jangkat telah melakukan perbanyakan benih kentang. Pada tahun 2009 juga telah dilaksanakan Kegiatan Pengadaan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

Alsintan

sebanyak 22 -89


Unit, Kegiatan Penguatan Sistem Perbenihan dimana telah dilaksanakan penangkar benih Kedele seluas 40 Ha dan Padi sawah seluas 40 Ha. 3. Program Peningkatan ketahanan Pangan Program ketahanan

ini

bertujuan

pangan

pengembangan

masyarakat

kawasan,

kelembagaan.

mendorong

Pada

mengimplementasikan

melalui

produksi

tahun

dan

2009,

program

ini

terjadinya pendekatan

sistem

dan

dalam

rangka

dilakukan

kegiatan

Pengembangan Sentra Jagung seluas 300 Ha. Sedangkan kegiatan pendukung dalam rangka mencapai ketahanan pangan ini adalah penyusunan data base pertanian sebagai bahan perencanaan sektor pertanian. 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu produk pertanian yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah, meminimalkan kehilangan produksi dan penyusunan saat panen ataupun

untuk

mencegah

terjadinya

kebusukan

produk

pertanian sebelum dipasarkan. Untuk mencapai sasaran Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan pada tahun 2009 melalui dana APBD dan APBN telah dilaksanakan kegiatan penerapan teknologi

pertanian

pengembangan

pasca

spesifik panen

lokasi, serta

pembinaan

promosi

produk

dan hasil

pertanian baik di dalam daerah maupun luar daerah.


-90


4.2.1.2. DINAS PERKEBUNAN Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam rangka mendorong kemajuan sektor perkebunan selama tahun 2009 antara lain: 1. Program pengolahan hasil komoditi perkebunan, dimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan Peningkatan Penerapan Teknologi Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan yaitu dengan memberi bantuan alat pengolahan tebu dan bangunan tempat pengolahannya, Pengembangan Pasar Lelang Karet. Kegiatan difokuskan dengan melengkapi sarana dan prasarana pasar lelang, penguatan modal usaha dan operasional pasar lelang. 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) petani maupun aparatur perkebunan merupakan faktor utama untuk meningkatkan posisi tawar petani terhadap mitranya. Peningkatan

kualitas

SDM

dilakukan melalui

beberapa

kegiatan utama antara lain: Pemberdayaan petani Sistem Kebersamaan

Ekonomi

(SKE)

sebanyak

200

orang.

Disamping itu juga dilaksanakan Sekolah Lapang PHT sebanyak 18 orang, pembinaan perusahaan perkebunan besar, & Eksploitasi kebun karet menghasilkan, Pemeliharaan Kebun: Induk Karet, Entres Karet, dan Demplot Stimulator Getah Karet pengembangan asosiasi petani perkebunan, Pelatihan petani dan petugas dalam penentuan Kadar Karet Kering sebanyak 30 orang. Pengembangan kelembagaan dititik beratkan pada pendampingan kelompok tani yang akan

dilakukan


oleh

profesional.

Disamping

itu

akan -91


dilakukan pengawalan terhadap kegiatan pengembangan pengolahan hasil komoditi perkebunan. 3. Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan Faktor yang secara langsung dapat mempengaruhi upaya peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan adalah

Kegiatan

pertanian/perkebunan

promosi

atas

hasil

unggulan

daerah

produksi

bertujuan

agar

produk pertanian dapat dipromosikan dalam suatu pameran produk

pertanian,

pengawasan

tata

niaga

TBS

dan

Pembinaan TBS tanpa Kebun. 4. Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian/

Perkebunan. Program ini terdiri

dari kegiatan utama seperti

Pengembangan Karet Rakyat (lanjutan), Bantuan Bibit Karet dan Kelapa Sawit kepada Petani, Peremajaan Kopi Robusta

Somatic

Embriogenesis,

penyimpanan

Pupuk

Pengawasan

Mutu

dan Bibit

Pengawasan Pestisida,

Peredaran,

perbanyakan

Perkebunan,

dan

Pembinaan,

Pengamatan dan Pengendalian OPT Perkebunan. Pada tahun 2009 sub sektor pekebunan

telah

melakukan beberapa kegiatan yang bersifat stragegis dan memberikan dampak peningkatan kesejahtraan petani di privinsi jambi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada

-

tahun anggaran tahun 2009 adalah pembibitan kelapa sawit unggul berlabel biru sebanyak 40 ribu kecambah. Dari 40 ribu kecambah tersebut dapat menghasilkan 30 ribu bibit sawit yang telah disalurkan kepada petani. Bibit tersebut Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-92


dijual dengan harga subsidi kemasyarakat dengan harga Rp.11 ribu per batang (harga di pasaran sekitar Rp. 30 ribu per batang). Dengan adanya bibit unggul berlabel biru bersubsidi ini diharapkan dapat mengurangi beredarnya bibit sawit palsu di masyarakat. Sedangkan untuk pengembangan/peremajaan karet rakyat pada tahun 2009 dilaksanakan pada 8 kabupaten, 75 kecamatan 344 desa, 634 kelompok tani dengan luas lahan 16.500 Ha dengan jumlah petani penerima sebanyak 15.250 Kepala Keluarga. Adapun jumlah bibit karet yang disalurkan sebanyak 8.250.000 batang berlabel biru dan didukung dengan bantuan belerang sebanyak 577.500 Kg yang bertujuan

untuk

menghindarkan

tanaman

karet

dari

serangan cendawan akar putih. Dengan

tingginya

pengembangan/peremajaan

kebutuhan karet

bibit

karet

telah

untuk

merangsang

tumbuhnya penangkar – penangkar bibit karet baru yang pada gilirannya akan menimbulkan lapangan kerja. Sampai dengan tahun 2009 jumlah penangkar bibit karet di Provinsi Jambi sebanyak 260 penangkar kecil dan 9 perusahaan penangkar besar. Dengan adanya peremajaan bibit karet unggul ini, maka diharapkan produksi karet rakyat akan mengalami

peningkatan

dari

sekitar

730

kg

karet

kering/ha/tahun menjadi 2000 Kg karet kering/Ha/tahun dengan penggunaan bibit karet unggul tersebut. Diharapkan dengan peningkatan produksi karet ini memberikan dampak kesejahtraan kepada petani. Pada tahun 2009 juga dilakukan pengembangan kopi jenis Robusta di Kabupaten Kerinci seluas 150 Ha, yang Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-93


bibitnya didatangkan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakau Jember sehingga diharapkan kualitas dari kopinya terjamin. Pengembangan bibit kopi ini dilaksanakan di 4 kecamatan dengan melibatkan 226 KK, dengan jumlah bibit yang diberikan sebanyak

330 ribu batang. Selain itu juga di

berikan 150 ribu stek pohon pelindung, pupuk majemuk 30 ribu Kg, serta bahan obat – obatan kimia berupa herbisida dan

fungisida masing –

Pemberian

stek

pohon

masing sebanyak pelindung

ini

300

liter.

bertujuan

utuk

melindungi bibit kopi dari terik matahari. 4.2.1.3. DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Perencanaan Strategik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Jika dikaitkan dengan

program

nasional

untuk

menjadikan

Indonesia

berswasembada daging tahun 2010, rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi sangat relevan dan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang disusun dalam Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jambi tahun 2006 – 1010, seperti diuraikan berikut ini: Pada tahun 2009 telah dilaksanakan beberapa program prioritas pada SKPD Dinas Perkebunan antara lain :


-94


1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Penyakit ternak yang menjadi fokus perhatian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi saat ini adalah SE, Rabies, dan Anthrax. Kegiatan yang ditampung pendanaannya di APBD Provinsi Jambi ini merupakan pendukung kegiatan yang didanai oleh Dekon dan TP APBN Ditjenak

sesuai

dengan

petunjuk

Direktorat

Jenderal

Peternakan. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak ditujukan untuk melengkapi alat, bahan dan mendukung operasional UPTD Laboratorium Keswan

dan

Kesmavet

agar

laboratorium

ini

dapat

mengoptimalkan fungsinya dalam memberi rasa aman kepada masyarakat melalui deteksi dini terhadap penyebaran penyakit hewan dan zoonosis. Pada tahun 2009, kegiatan yang didanai APBD Provinsi Jambi lebih bersifat rutin seperti pengambilan sampel ke lapangan berupa pangan asal hewan dan hasil pangan

asal

hewan, aktive

service

dan

pemeriksaan

laboratorium. Untuk menunjang aktivitas laboratorium 23% dari total anggaran digunakan untuk pembelian bahan kimia disamping

operasional

penunjang

kegiatan

di

UPTD

Laboratorium Keswan dan Kesmavet. Output dari kegiatan ini berupa pemeriksaan spesimen Kabupaten/Kota 5.000 sampel, rabies sebanyak 120 sampel, brucellosis sebanyak 1.200 sampel, PAH dan HPAH masing-masing sebanyak 50 sampel. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-95


Output Kegiatan Menanggulangi Populasi Organisme Penganggu, antara lain: vaksinasi rabies sebanyak 25.350 ekor, vaksinasi SE

sebanyak 10.000 ekor dan vaksinasi

anthraks sebanyak 10.000 ekor, rabies 15.000 dosis, gangguan reproduksi 1.000 ekor. Disamping itu dilaksanakan pula pengawasan terhadap pemotongan hewan qurban dan Idul Fitri, sosialisasi makanan asal ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) serta pemeriksaan sampel obat dan hewan yang ditujukan untuk meningkatkan rasa aman masyarakat terhadap produk makanan asal ternak. 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi,

dilakukan

beberapa kegiatan penting seperti : A. Peninjauan ke lokasi lahan eks-IBRD Margoyoso dengan melibatkan 1 orang staf dari Biro Umum Setda Provinsi Jambi dan 1 orang staf Satpol PP Provinsi dan beberapa orang staf dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Jambi.

Dari

hasil

peninjauan

dihasilkan

kesimpulan: 

Membuat Berita Acara Pertemuan antara masyarakat dengan pihak yang terkait.



Dari hasil pertemuan masyarakat Desa Tanjung Rejo dan Desa Sumber Agung mengusulkan tanah tersebut berikut sertifikatnya agar diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kab Merangin.



Penggunaan lahan tersebut diserahkan sepenuhnya pengelolaannya kepada pemerintah Kab. Merangin.



Kepala Desa tanjung Rejo dan Kepala Desa Sumber Agung membuat surat tindak lanjut kepada Bapak


-96


Bupati Kab. Merangin dan diketahui oleh Camat Margo Tabir Kab.Merangin. B. Pertemuan pembahasan hasil SPN 08 yang menghasilkan data populasi ternak serta parameter kelahiran dan kematian

ternak

yang

akan

dipakai

sampai

dilaksanakannya Sensus Peternakan tahun 2013. C. Monitoring dan evaluasi ke beberapa lokasi penyebaran ternak, integrasi peternakan dan perkebunan/TP dan Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3). Kegiatan

Peningkatan

Produktifitas

Ternak

Lokal

menghasilkan output kegiatan penyebaran sapi pejantan unggul sebanyak 35 ekor, dengan lokasi penyebaran di 4 Kabupaten

dan

hal

ini

dapat

direalisasikan

100%.

Penyebaran sapi pejantan unggul pada 4 kabupaten terdiri dari Kabupaten Bungo (Pelepat Ilir sebanyak 5 ekor), Kabupaten Merangin (Desa Ranah Pemenang sebanyak 8 ekor), Kabupaten Sarolangun (Mandiangin sebanyak 12 ekor)

dan

Kabupaten

Kerinci

(Kec.

Batang

Merangin

sebanyak 10 ekor). Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Kawin Suntik pada tahun 2009 ditujukan untuk meningkatkan populasi ternak dengan cara kawin suntik serta pengetahuan inseminator. Pertemuan evaluasi IB dihadiri seluruh inseminator dalam Provinsi Jambi, serta pemberian insentif pada petugas inseminator, PKB/ATR dan recorder agar motivasi kerja mereka lebih baik. Realisasi IB 2009 sebanyak 10.573 dosis (55,94 % dari sasaran 18.900 dosis); akseptor 9.111 ekor (75,94 % dari sasaran 11.997 ekor) dan kelahiran 3.430


-97


ekor (54,77 % dari sasaran 6.263 ekor). Realisasi fisik dan keuangan kegiatan ini adalah 51,28% dan 48,78%. Penyebaran ternak bibit dan potong, peningkatan kelahiran ternak melalui kawin suntik dan kawin alam serta pengembangan UPTD Pembibitan Ternak merupakan bagian yang penting dari ketiga kegiatan ini mengingat saat ini masalah

permodalan untuk membeli bibit/bakalan ternak

masih menjadi kendala utama bagi peternak. Pada Kegiatan Pengembangan UPTD Balai Pembibitan Ternak yang dilaksanakan pemberian pakan ternak untuk bull dan sapi perah yang dipelihara di UPTD Pembibitan Ternak. Realisasi fisik dan keuangan kegiatan ini adalah 92,82% dan 91,24%. Kegiatan Pengembangan Kawasan Sentra Ternak Sapi pada tahun 2009 berhasil menyebarkan ternak sapi kepada para peternak di daerah lokasi penyebaran sebanyak 1.932 ekor dari 2101 ekor yang direncanakan. Sub kegiatan penyelamatan betina produktif berhasil menjaring 74 ekor betina produktif dari rencana awal 200 ekor. Sub kegiatan penyangga lebaran tahun 2009 berhasil menekan gejolak harga yang meresahkan masyarakat pada bulan Ramadhan dan Hari Raya 2009 lalu. Dihubungkan dengan jumlah dana yang dikucurkan untuk mendukung sub kegiatan ini, yang relatif sangat sedikit, pola kegiatan ini patut untuk diteruskan dan dikembangkan di seluruh Kabupaten di Provinsi Jambi. Penarikan dan distribusi ternak menunjukkan hasil yang menggembirakan dimana realisasi penarikan ternak dapat melewati target (tabel 5).


-98


Disamping itu terdapat kegiatan kerjasama dengan Pusat

Penelitian

dan

Pengembangan

Peternakan

Kementerian Pertanian RI berupa redesign pembangunan peternakan Provinsi Jambi. Kegiatan ini berupa konsultasi kerjasama pengembangan sapi potong di Provinsi Jambi. 3. Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Peternakan Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Peternakan

Tepat

Guna

pada

intinya

bertujuan

memperkenalkan alat mesin peternakan yang berguna untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan seperti 57 unit biodigister di 11 Kabupaten/Kota dan 2 unit mesin pembuat pupuk organik di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Disamping manfaat ternak sebagai sumber protein, manfaat lainnya antara lain kotoran ternak dapat dikumpulkan dan diproses menjadi biogas yang dapat berguna sebagai energi alternatif dan pupuk organik. Diharapkan kebutuhan masyarakat akan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bahan Bakar Gas (LPG), batubara atau kayu bakar dapat digantikan sebagian

oleh biogas yang

dihasilkan dari proses biodigister. Pada kegiatan ini terdapat juga lomba agribisnis peternakan. Kegiatan Lomba Kelompok Tani, Penilaian Inseminator, Petugas Teknis Peternakan dan Dokter Hewan Pus Keswan Berprestasi Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2009 yang diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pusat-Pusat Etalase/Eksebisi/Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-99


dipusatkan di Kebun Binatang Taman Rimba, satu-satunya hiburan masyarakat yang bersifat sarana belajar dan konservasi hewan di Provinsi Jambi. Secara garis besar terdapat 2 kegiatan inti yang dilaksanakan tahun 2009 lalu yaitu pemberian pakan satwa dan pembangunan fisik pagar dan renovasi kandang terutama kandang onta dan kandang rusa disamping rehabilitasi kandang lama pada kandang burung dan harimau

termasuk

juga

bangunan

kantor.

Dengan

dibangunnya pagar Kebun Binatang ini maka mulai tahun 2010 sudah direncanakan dapat ditarik tiket masuk khusus ke Kebun Binatang Taman Rimbo yangt menjadi pemasukan PAD Provinsi Jambi yang cukup besar di masa yang akan datang. 4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan

pada intinya berupa pengumpulan data

parameter karkas, pengelolaan website peternakan, Verval Data Peternakan, penyusunan buku statistik peternakan, pertemuan

apresiasi

perencanaan,

workshop

jabatan

fungsional dan pembuatan bulletin informasi peternakan. Pertemuan

apresiasi

diselenggarakan Kota

dan

perencanaan

berhasil

pula

dengan mengundang peserta dari Kab/

mendatangkan

narasumber

pusat

sebagai

penambah wawasan petugas daerah. Pertemuan tersebut memberi banyak masukan guna penyusunan kegiatan pada tahun 2010. Pertemuan verifikasi dan validasi data peternakan merupakan suatu rangkaian, dimana sebelumnya telah Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-100


dilakukan verifikasi dan validasi data ditingkat nasional dimana parameter dihasilkan dari Survey Rumah Tangga Peternakan Nasional (SPN) yang merupakan

kerjasama

antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Badan Pusat Statistik.

Realisasi keuangan pada kegiatan ini adalah

68,36%. Kegiatan Tanaman

Pengendalian

(OPT),

Penyakit

Organisme Hewan,

Peningkatan Keamanan Pangan

Pengganggu

Karantina

Dan

pada intinya berupa

pemberantasan rabies yang terdiri dari vaksinasi dan eliminasi serta sosialisasi dan monev rabies, ops.vaksinasi Anthrax dan pemberantasan brucellosis. Sub kegiatan penyediaan pangan asal hewan yang ASUH telah mensosialisasi ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat termasuk anak sekolah, petugas dan pada 1.200 anak sekolah yang ada di Kota Jambi melalui pemberian makanan Pangan Asal Hewan. Disamping itu, untuk meningkatkan

keamanan dan

kesehatan serta ketentraman bathin masyarakat, telah dilakukan

pengambilan

dan

pemeriksaan

sampel

PAH

(Pangan Asal Hewan) secara teratur. Dari hasil pemeriksaan sampel ditemukan cemaran mikroba mencapai 75,25% dan salmonella 0,99%, hal ini menunjukkan masih kurangnya penerapan

hygiene

sanitasi

selama

proses

produksi,

peredaran maupun penanganan PAH. Pada Kegiatan pengembangan pembibitan ternak pada intinya berupa kajian/evaluasi program aksi pembibitan dan pertemuan koordinasi. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-101


Kegiatan penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan ditujukan untuk memonitoring penyebaran dan

operasional

deinfektan. Realisasi keuangan kegiatan ini 89,34%. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Pertanian Serta Pengembangan Kawasan pada intinya berupa administrasi kegiatan yang terkait dengan operasional satuan kerja, Kegiatan ini dinilai kurang berhasil karena kegiatan operasional IB dan pengadaan N2 cair, tidak dapat dilaksanakan hal ini disebabkan revisi DIPA yang terlambat keluar dari DJA sehingga tidak cukup waktu pelaksanaannya. Kegiatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian didanai oleh APBN Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, yang pada intinya berupa koordinasi dengan Kab/ Kota dalam bentuk pertemuan SAI, SIMONEV, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan lahan, air dan areal di Provinsi Jambi. 5. Program Pengembangan Agribisnis Kegiatan Pengembangan fasilitasi agroindustri terpadu pada dasarnya

berupa identifikasi sumber bahan baku

pakan lokal dan pemetaan potensi pakan namun terkendala dengan waktu pelaksanaan sehingga realisasi keuangan pada kegiatan ini hanya mencapai 66,65%. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Eksebisi, Perlombaan Dan Penghargaan Kepada Petani/Pelaku Agribisnis untuk meningkatkan

motivasi

meningkatkan

produktivitas

peternak, meningkatkan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

dan

partisipasi ternak

dan

masyarakat, pendapatan

kinerja aparat dalam rangka -102


mewujudkan kegiatan agribisnis berbasis peternakan yang mencakup

pengembangan

ketersediaan,

distribusi

dan

penganeka ragaman bahan pangan asal ternak serta meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara lembaga pemerintah

dan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

kegiatan agribisnis peternakan. Dan

Kegiatan

Pengembangan

Pengolahan

Dan

Pemasaran Hasil Pertanian pada intinya berupa promosi produk peternakan melalui ajang pameran/ EXPO di Jakarta, Batam

serta

dalam

Provinsi

Jambi,

selain

itu

telah

dilaksanakannya pelatihan teknologi pengolahan produk peternakan serta bimbingan teknis pada pelaku usaha serta koordinasi dengan Kab/ Kota dalam bentuk pertemuan SAI, SIMONEV. Permasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi pada TA 2009 adalah DPA pada awal tahun memang sudah disahkan tetapi efektif baru mulai dapat dicairkan pada bulan April, koordinasi diantara pengelola keuangan belum berjalan dengan baik, system pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kegiatan yang belum dipahami menyeluruh oleh stakeholder. Hal ini berakibat Bendahara Pengeluaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi tidak dapat meminta tambahan

dana

guna

penyelesaian

kegiatan

lainnya.

Kemacetan pengambilan dana tersebut berlangsung sekitar 2 bulan namun akhirnya dapat diatasi dan kegiatan yang didanai APBD Provinsi Jambi kembali berjalan normal. Kegiatan

yang

dilaksanakan

melalui

proses

pengadaan, berjalan cukup baik walau masih ditemui Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-103


kelemahan

di

sana

sini

sehubungan

dengan

masih

kurangnya kualitas dan kuantitas SDM peternakan di bidang pengadaan ternak. Sampai saat ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi baru memiliki 3 (tiga) orang staf yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sementara kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi sebagian besar melalui proses pengadaan, baik berupa pengadaan ternak, alsin atau obatobatan. Dalam hal penjaringan ternak betina produktif belum sesuai dengan target yang diharapkan karena lambatnya izin swakelola sehingga terealisasi hanya 74 ekor dari target 200 ekor. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan

koordinasi

yang

lebih

baik

dengan

pengelola keuangan daerah di Biro Keuangan dan Asset Setda

Provinsi

Jambi,

pengelolaan

keuangan

dan

pelaksana kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi sehingga system pengelolaan keuangan daerah yang baru berjalan 2 tahun ini dapat lebih dipahami stake holders. 2. Persiapan administrasi kegiatan agar dapat dimulai lebih awal walaupun DIPA atau DPA APBD Provinsi Jambi belum keluar

seperti

penetapan

staf

pengelola

kegiatan,

pembuatan petunjuk teknis, Surat keputusan dll, sehingga kegiatan inti dapat segera dimulai ketika DPA atau DIPA telah disahkan dan diterima.


-104


3. Meningkatkan

frekuensi

pertemuan

koordinasi

dan

pembinaan ke lapangan dengan mengusulkan anggaran yang lebih besar untuk kedua bentuk kegiatan koordinasi tersebut. 4.2.2. KEHUTANAN Secara umum, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah dapat memenuhi tugas dan fungsi organisasi yang telah dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari tercapainya sejumlah 9 Program yang harus diwujudkan dalam Tahun 2009 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2009. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2009 adalah : 1. Pemanfatan Potensi Sumber Daya Hutan Program ini terdiri dari 5 kegiatan prioritas, dengan rincian sebagai berikut : a. Rekonstruksi batas kawasan Hutan dengan terlaksananya kegiatan ini dapat diperolehnya tanda/pal batas, rintis batas dan tanda batas lainnya secara jelas pada Kab. Merangin, Sarolangun, Tebo dan Tanjjabbar. Adapun permasalahan

yang

muncul

disebabkan

keterbatasan

Sarana Prasarana dalam mendukung tingkat keberhasilan kegiatan ini. b. Pembuatan

tanaman

unggulan

lokal,

kegiatan

ini

merupakan kegiatan penanaman gaharu seluas 25 Ha yang berlokasi di Kebun Raya Bukit Sari. c. Perencanaan dan penyiapan unit kelola pemanfaatan hutan produksi, dengan dilaksanakan kegiatan ini terbentuk Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-105


lembaga/unit kelola usaha pemanfaatan hasil hutan, terbinanya

lembaga

UPHHK

dalam

bidang

investasi,

ketenagaakerjaan dan kemitraan dan terjaganya areal eks HPH dari perambahan hutan. d. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam, berupa terbina dan terkendalinya pelaksanaan produksi hasil hutan kayu di areal UPHHK HA, peningkatan usaha masyarakat

sekitar

hutan

produksi,

pembinaan,

pengendalian dan penialaian kinerja IUPHHK HA. e. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan tanaman, terlaksananya kegiatan ini adalah tersedianya bahan baku berupa subsitusi hutan alam menjadi hutan tanaman. f. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan, agar terkendalinya dan terwujudnya sumber bahan baku yang sah, peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan investasi industri kehutanan. g. Pengendalian peredaran hasil hutan dan optimalisasi PNBP, melalui kegiatan ini dapat terpantau penerimaan PSDH/DR dan meningkatnya PNBP, terkendalinya peredaran hasil hutan dan tertibnya hasil hutan illegal, tertibnya peredaran hasil hutan dan terjaganya produk hasil hutan. 2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program ini terdiri dari 7 kegiatan prioritas, dengan rincian sebagai berikut : a. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Terlaksananya apel siaga dan penyuluhan kebakaran hutan dan

lahan,

terbentuknya

poskolak

dan

satlak,

terlaksananya operasional pemadaman kebakaran hutan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-106


dan lahan, terpenuhinya sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan dan terlaksanya proses yustisia kebakaran hutan dan lahan. b. Pembangunan dan pemeliharaan taman hutan kenali dan kebun raya bukit sari, melalui kegiatan ini terwujudnya dan terpeliharanya berbagai macam bangunan sarana dan prasarana di Kebun Raya Bukit Sari dan Kebun Bibit Km. 11 Kenali Asam. c. Pengamanan dan peredaran hasil hutan, yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan, terlaksananya koordinasi pengamanan hutan dan terlaksanya gelar perkara di bidang kehutanan. d. Proyek penunjang FLEGT EC-Indonesia support project di Provinsi Jambi, kegiatan ini dilaksanakan agar penegakan UU Kehutanan berjalan baik, meningkatnya pengelolaan sektor kehutanan lewat akuntabiltas dan transparansi yang lebih baik, kejian atas sistem pengelolan hutan (silvikultur) yang berjalan dengan mengadopsi sistem yang sesuai dengan kondisi yang ada, meningkatnya koordinasi dan hubungan para donor dengan pemerintah Indonesia lebih terjalin. e. Pengendalian kebakaran hutan, diperoleh dari kegiatan ini adalah

Terlaksananya

pembangunan

Demplot

Hutan

Tanaman Rakyat (HTR). Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi, kegiatan ini adalah perencanaan dan database pemanfaatan jasling, wisata alam TSL oleh masyarakat. 3. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-107


Terdiri

dari

kegiatan

prioritas

sebagai

berikut

Pengawasan dan peredaran hasil hutan melalui kegiatan ini diharapkan tersedianya bahan baku industri yang optimal dan terpungutnya iuran sektor kehutanan. 4. Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Merupakan kegiatan prioritas adalah Perlindungan dan Konservasi sumber daya Alam, dengan kegiatan ini diharapkan Semakin

menurunnya

kejahatan

/pelanggaran

dibidang

kehutanan, terlesainya pemberkasan kasus tindak pidana kehutanan yang diajukan ke pengadilan dan penuntut umum. 5. Pengembangan Kapsitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDAH dan ekosistemnya kegiatan ini realisasinya masih kecil karena seluruh anggarannya bersumberkan dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan terbitnya PNBP terlambat dan Pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, diperoleh

dari

pengembangan

kegiatan

ini

kelembagaan,

adalah

Terlaksananya

dan

terlaksananya

pemberdayaan masyarakat sasaran. Beberapa permasalahan yang muncul seiring maupun diakhir capaian kinerja tersebut, lebih disebabkan kepada suatu proses penyesuaian dengan sistem dan pemantapan kapasitas dan peran bagian-bagian pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi khususnya terkait penguatan institusi, kapasitas sumberdaya manusia dalam kerangka pikir dan kerangka tindak yang tepat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selain hal tersebut, adanya keterbatasan dalam hal dana, Sarana Prasarana, kemampuan dan jumlah pegawai/pelaksana pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-108


Lebih jauh bahwa berkembangnya hambatan dalam suatu upaya pencapaian kinerja diharapkan dapat diselesaikan dan menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dimasa mendatang. Belum dapat diperhitungkannya indikator kinerja manfaat dan dampak, sehingga kurang memberikan daya dukung terhadap besaran nilai capaian kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan. Kondisi demikian ini logis terjadi, karena evaluasi kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan tahun kedua dari Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, yang belum dapat memberikan informasi yang cukup bagi pengukuran manfaat dan dampak suatu kegiatan. Selain faktor penting yang disebutkan di atas, hal lain yang turut berperan dalam pencapaian sasaran adalah keterbatasan dana, ketersediaan peralatan dan perlu peningkatan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. 4.2.3. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1. Program Pengembangan Energi Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dalam pemakaian

minyak

tanah

telah

dilakukan

perontohan

pengembangan energi alternatif yaitu dengan pengadaan satu unit mesin pengolahan bijih jarak, hal ini diharapkan dapat diadopsi oleh masyarkat lainnya dalam mengolah minyak jarak untuk kompor. Sedangkan untuk mempercepat program listrik masuk desa, pada tahun 2009 Dinas ESDM membangun PLTMH sebanyak 1 (satu) unit

di Kabupaten Sarolangunan. Secara

keseluruhan Dinas ESDM Provinsi (dana APBD Provinsi Jambi


-109


maupun APBN)

telah membangunan PLTMH sebanyak 8 unit

yang tersebar di Kabupaten Sarolangun, Merangin, dan Bungo. PLTMH ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat desa yang sampai saat ini atau diperkirakan dalam 10 tahun ke depan belum tentu bisa mendapat listrik PLN, karena lokasinya cukup terpencil, pada sisi lain daerah ini mempunyai potensi air terjun sebagai penggerak turbin PLTMH. Masalah yang dihadapi dalam program ini antara lain : 1) masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung, 2) Belum lengkap hasil survey/study, mengenai Sumber Daya Alam (Potensi Air Terjun), 3) Sulitnya untuk menjangkau daerah yang berpotensi air terjun untuk pembangkit listrik, 4) Belum lengkapnya data desa yang belum terlistrikan. Sebagai usaha untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah perlu ditambah anggaran untuk kegiatan Sub sektor energi pada masa yang akan datang dengan melibatkan Investor yang mempunyai modal besar serta menambah kapasitas pembangkit listrik sehingga terpenuhi akan kebutuhan listrik masyarakat desa dan mendata kembali desa-desa yang belum terjangkau listrik oleh aliran listrik PLN

2. Program Optimalisasi Pemanfaatan SDA yang berwawasan Lingkungan Dengan adanya program ini potensi bahan galian industry, mineral batubara, panas bumi dapat terdata dengan baik dan bencana alam geologi dapat terdeteksi. Untuk ketersediaan data kebutuhan listrik Jambi 10 tahun yang akan datang telah tersusun 10 (sepuluh) eksemplar laporan perencanaan Energi Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-110


daerah. Sedangkan untuk mengetahui data Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam telah tersusun Data Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sektor pertambangan umum. Dalam rangka pemanfaatan SDA sebagai energi alternatif untuk mengantisipasi kelangkaan BBM telah terselenggara 4 kali kegiatan sosialisasi penggunaan briket batubara di Provinsi Jambi, kegiatan ini diharapkan dapat digunakan oleh Para pengusaha rumah tangga, pengrajin dan masyarakat menengah kebawah dapat menggunakan briket batubara untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah Masih kurangnya kegiatan pemanfaatan SDA sebagai energi alternatif merupakan suatu masalah dalam peogram ini. Untuk

itu

perlu

pengembangan

ditingkatkan

energi

baru

kegiatan terbarukan

survey dalam

untuk rangka

mengurangi ketergantungan akan BBM 3. Program

Pembinaan

dan

Pengawasan

Bidang

Pertambangan Pada program ini telah terlaksana pengawasan kegiatan usaha pertambangan serta sosialisasi peraturan perundangundangan dan dampak kegiatan PETI, sehingga diharapkan akan meningkatnya pengetahuan masyarakat PETI dalam melakukan penambangan yang baik sehingga

dapat terbinanya kegiatan

usaha pertambangan umum dengan prinsip Good Mining Practie berkurangnya kegiatan PETI dan kerusakan lingkungan Masalah yang dihadapi dalam program ini adalah masih terbatasnya

sumber

daya

manusia

(SDM)

yang

memiliki

kemampuan dan kompetensi, belum optimalnya koordinasi dengan pihak Instansi terkait Kabupaten/Kota dengan Dinas Pertambangan dan Energi dalam pelaksanaan pembinaan dan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-111


pengawasan kegiatan usaha

pertambangan. Serta masih

kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan. Sebagai solusi dalam pemecahan masalah ini adalah dengan

Meningkatkan

Sumberdaya

manusia

dengan

mengikutsertakan pegawai dalam Diklat/pelatihan Teknis serta penambahan

PNS

yang

sesuai

dengan

kompetensi

yang

dibutuhkan, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan meningkatkan

sarana

dan

prasarana

pengawasan

usaha

pertambangan. 4. Program Peningkatan Aksesibelitas PEMDA, Koperasi dan Masyarakat terhadap jasa Program ini sangat penting untuk mengkoordinasikan potensi Sumberdaya yang kita miliiki, dalam hal ini secara kotinyu kita telah

mengikuti rapat koordinasi perhitungan

realisasi lifting migas serta rapat rekonsiliasi dana bagi hasil sumber daya alam migas per triwulan TA. 2009, disamping itu telah duilakukan kegiatan Rapat koordinasi bidang ESDM dan pengumpulan data pertambangan dan energi Provinsi Jambi. Permasalahan dalam kegiatan usaha Migas adalah masih belum diotonomikannya kegiatan usaha ini, Lifting Minyak di Provinsi Jambi menurun jika dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu dari 22.445.546 SMD pada tahun 2008 menjadi 19.329.328 SMD pada tahun 2009. Untuk pertambangan terjadi Peningkatan penyerapan

tenaga

kerja

akan

tetapi

data

produksi

pertambangan kita menurun, hal ini disebabkan masih belum tercover

dengan

baik

kegiatan-kegiatan

pertambangan

di

Kabupaten (izin pertambangan berada di kabupaten) dan juga hasil tambang yang keluar tidak melalui outlet Provinsi Jambi Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-112


yang resmi. Untuk itu kedepan perlu ditingkatkan kembali koordinasi antara Pemerintah provinsi, kabupaten/Kota dan Perusahaan pertambangan. Beberapa capaian yang di raih oleh Dinas ESDM selama tahun 2009 adalah : 1. Jumlah PLTMH yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jambi

terus

meningkat,

sampai

dengan

tahun

2009

mencapai 8 Unit. 2. Jumlah PLTS sejak tahun 2007, setiap tahunnya Provinsi Jambi mendapat bantuan dari Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sampai dengan 2009 PLTS berjumlah 5.649 unit 3. Persetujuan Pembangunan Tangki Timbun Bahan Bakar Minyak (BBM) di Muara Sabak dengan kapasitas 50.000 KL dalam rangka distribusi BBM di Provinsi Jambi. (Nilai Investasi ± Rp. 150 M) 4. Telah ditandatanganinya Head Of Agreement (HOA) antara BP Migas dengan PetroChina Int. Jabung Ltd dalam rangka alokasi gas sebesar 30 MMCFD secara bertahap, dimana tahap pertama sebesar 14,5 MMCFD yang di Produksi oleh PetroChina Int. Jabung Ltd untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang nantinya akan dibangun LPG Plant dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) oleh BUMD Provinsi Jambi (Nilai Investasi ± US $ 50.000.000). 5. Rasio Elektrik pada tahun 2008 sebesar 51,18 persen meningkat menjadi 54,11 pada tahun 2009. Produksi batu bara pada tahun 2008 sebesar 4.216.057,27 ton meningkat menjadi 2.271.246,61 ton pada tahun 2009.


-113


4.2.4. PARIWISATA Dalam

pengembangan

wisata,

menunjukan

terjadi

peningkatan wisatawan manca negara sebesar 15,06 persen yaitu dari 6.268 orang tahun 2007 meningkat menjadi 7.212 orang tahun 2008. Demikian juga wisatawan nusantara meningkat sebesar 15,00 persen yaitu dari 671.897 orang tahun 2007 menjadi 772.682 orang tahun 2008. Kenaikan wisatawan ini mendorong tumbuhnya hotel berbintang di Provinsi Jambi sebesar 41,67 persen yaitu dari 12 hotel tahun 2007 menjadi 17 hotel berbintang di tahun 2008. Peningkatan wisatawan ini juga mendorong tumbuhnya usaha lain seperti hotel non bintang atau melati sebesar 5,61 persen, restoran sebesar 12,12 persen dan rumah makan sebesar 19,88 persen serta kegiatan-kegiatan lainnya yang pada gilirannya memberikan dampak pada peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Untuk mendukung pengembangan pariwisata, terdapat 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan pencapaian sebagai berikut : A. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tujuan program ini adalah untuk menciptakan promosi pariwisata yang efektif dengan pendekatan profesional, kemitraan antara swasta, pemerintah dan masyarakat serta memperkuat jaringan kelembagaan, didukung oleh kegiatan : Pengembangan

jaringan

kerjasama

promosi

pariwisata,

Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara didalam dan di luar

negeri,

Event

Daerah,

Promosi

Kebudayaan

dan

Pariwisata Daerah (Jambi Expo). Dengan

terlaksananya

Pengembangan

jaringan

program

kerjasama

ini,

terlaksananya

promosi

pariwisata,

Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara didalam dan di Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-114


luar

negeri,

Event

Daerah,

Promosi

Kebudayaan

Pariwisata Daerah (Jambi Expo) sehingga

dan

terpromosinya

potensi pariwisata daerah Jambi di dalam dan luar negeri dalam bentuk internet agar dikenalnya potensi pariwisata Jambi dalam dan luar negeri, meningkatnya promosi potensi pariwisata di Luar Negeri dan meningkatnya minat kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

program ini antara lain, masih terbatasnya anggaran bidang Pariwisata. Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain,

Memberi

peluang

kepada

investor

untuk

ikut


dalam

dan

luar

negeri.

Mengkoordinasikan

dan

mendukung setiap program Kabupaten/Kota bidang Budpar. Melaksanakan program dan mengikutsertakan Dinas/ Instansi terkait dan stakeholder bidang kebudayaan dan pariwisata. B.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Tujuan

program

ini

adalah

untuk

meningkatkan

pengelolaan daerah tujuan wisata yang atraktif dengan pendekatan profesional, kemitraan swasta, pemerintah dan masyarakat dan memperkuat jaringan kelembagaan serta mendorong

investasi,

didukung

oleh

kegiatan

:

Pengembangan Objek pariwisata unggulan, Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata, Studi Kawasan Objek Wisata Sungai Batanghari.


-115


Dengan

terlaksananya

program

ini,

terlaksananya

Pengembangan Objek pariwisata unggulan, Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata, Studi Kawasan Objek Wisata Sungai Batanghari sehingga terwujudnya Candi Muaro Jambi sebagai daerah tujuan wisata unggulan, Restoran,

meningkatnya kemampuan pengelola Hotel, Rumah

Makan

aparatur

pemerintah

dibidang

pariwisata, tersedianya sumber daya manusia yang profesional dibidang usaha dan jasa 4.2.5. KELAUTAN DAN PERIKANAN Dalam rangka memanfaatkan potensi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan di Provinsi Jambi, maka Dinas Kelutan dan Perikanan dalam mengelola potensi tersebut bertujuan untuk meingkatan produksi perikanan, meningkatkan nilai tambah melalui peningkatan mutu hasil perikanan, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta tetap menjaga sumberdaya perikanan secara baik, khususnya ikan-ikan asli perairan umum Provinsi Jambi. Pencapaian Provinsi

Jambi

meningkatnya

Pembangunan pada

Produksi

tahun

Kelautan

2009

perikanan

dapat pada

dan

Perikanan

digambarkan tahun

tahun

di dari

2008

mencapai 70.728 ton menjadi 75.945 ton tahun 2009 atau meningkat sebesar 7,4 persen, terdiri dari produksi penangkapan ikan (di laut dan perairan umum) dan produksi budidaya (kolam, keramba jaring apung, tambak dan mina padi). Hasil penangkapan ikan perairan laut sebesar 44.120 ton dan penangkapan ikan di perairan umum sebesar 6.306 ton. Untuk Budidaya, meningkat sebesar 21 persen pada tahun 2009 sebesar 25.520 ton. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-116


Ketersediaan ikan bagi konsumsi masyarakat selama tahun 2009 meningkat dari

25,40 kg/kapita/tahun 2008 menjadi

27

kg/kapita/tahun pada tahun 2009 atau meningkat 6,3 %. Tingkat penyediaan ikan ini sedikit lebih rendah dari tingkat nasional yang diperkirakan mencapai 28 kg/kapita/tahun. Hal ini terkait juga dengan banyaknya produk perikanan jambi yang dipasarkan ke luar negeri dan provinsi lain yang mencapai 23.220 ton sementara produk segar/mentah komoditas perikanan yang didatangkan dari luar kurang dari 3.000 ton. Untuk mencapai hal-hal tersebut di atas Dinas Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2009 telah melakukan program dan kegiatan antara lain: 1. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dalam menjaga kelestarian ikan di perairan umum peran serta dan pengawasan masyarakat sangat diperlukan, untuk itu pada tahun 2009 dalam rangka memacu stock / restocking ikan di perairan umum telah dilakukan kegiatan restocking ikan sebanyak 250.000 ekor. Masalah yang yang dihadapi dalam program ini adalah masih

lemahnya

penegakan

hukum

dalam

memelihara

kelestarian sumberdaya, dalam hal ini perlu dihidupkan kembali kearifan

lokal

masyarakat

dalam

menjaga

keberlanjutan

Sumberdaya. 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Sasaran Program Pengembangan Budidaya Perikanan salah satunya adalah untuk meningkatkan pengetahuan petani ikan, hal ini dapat dilihat dari telah terlatihnya 40 orang petani pembudidaya ikan bandeng. Berkaitan dengan peningkatan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-117


produksi induk ikan telah tersedia induk ikan sebanyak 4 paket untuk pengembangan BBIS Kerinci, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan benih ikan pada stasiun pijoan telah terrsedia benih ikan sebanyak

25.000 ekor. Begitu juga halnya dengan

Pengembangan UPBAP Simpang Jelita telah tersedia nener bandeng sebanyak 20.000 ekor, pada pengembangan Stasiun Thehok telah tersedia 2.000 kg pakan benih dan 3.250 kg pakan induk, sedangkan dalam upaya pengembangan Budidaya ikan hias lokal telah diupayakan dalam pengembangan sarana Stasiun Telanaipura. Untuk meningkatkan produksi ikan patin jambi, telah

tersedia 600 unit KJA untuk Budidaya patin

dan

terbangunnya 55 unit kolam untuk ikan patin jambi. Dalam membina dan meningkatkan kelembagaan dan manajemen usaha perikanan, telah terbina Pondok Pesantren di 5 kabupaten, , kemampan wanita tani dan PKK dalam budidaya ikan dan

meningkatnya ketersedian ikan semah. Begitu juga

halnya dengan pelaksanaan promosi dan publikasi tentang produk

perikanan

di

media

sebagai

salah

satu

upaya

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Budidaya ikan. Dalam

melaksanakan

program

ini,

khususnya

pengembangan patin Jambi di Keramba Jaring Apung (KJA) secara teknis sedikit mengalami kendala serta

dampak dari

kualitas air sungai Batanghari yang tidak stabil (kualitas sungai Batanghari cendrung menurun saat air baru naik karena lumpur dan kotoran dari daratan). Kondisi ini menyebabkan produksi ikan patin Jambi di KJA kurang memenuhi harapan, baik dari segi kuantitas maupun kulaitas yang disyaratkan oleh pembeli (PT. Megalindo). Permasalahan lain yang dihadapi adalah sebagian penerima paket menggunakan hasil penjualan ikan untuk Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-118


memenuhi

kebutuhan

konsumtif

dan

tidak

melakukan

perputaran/penambahan modal untuk usaha budidaya ikan. Untuk itu kedepan perlu pembinaan dalam pengembangan usaha serta teknis manajemen pembudidayaan ikan. Begitu pula halnya dengan tingginya harga pakan ikan buatan pabrik sehingga mengakibatkan biaya produksi tinggi sedangkan hasil produksi tidak dapat dijual pada tingkat harga yang tinggi. Dalam hal ini keuntungan yang diperoleh pembudidaya relatif kecil. Untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu meningkatkan upaya pembuatan

pakan

secara

individu

atau

kelompok

serta

penyediaan bahan pakan alternatif (misalnya: maggot). 3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah Revitalisasi

perikanan

tangkap,

salah

satu

upaya

dalam

pengembangan perikanan tangkap adalah dengan meningkatkan prasarana nelayan dalam menangkap ikan sehingga akan meningkatkan produksi ikan laut. Pada tahun 2009 ini telah disediakan mesin kapal nelayan sebanyak 5 unit serta jaring dan perlengkapan kapal Masalah yang dihadapi dalam perikanan tangkap adalah masih terbatasnya sumber pendanaan dalam pengembangan armada penangkapan ikan

dan masih sedikitnya Stasiun

pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBN), yaiutu baru 1 (satu) unit SPBN di Kuala Tungkal dan masih perlu untuk pengembangannya.

Dalam

hal

ini

untuk

kedepan

perlu

meningkatkan sarana dan prsarana bagi nelayan tangkap agar dapat meningkatkan produktivitasnya. 4. Program Pemasaran Produksi Perikanan


-119


Dengan terlaksananya program ini telah terbina 25 orang kelompok usaha bersama sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM Kelompok Usaha Bersama. Salah satu strategi pemasaran adalah meningkatkan mutu produk, dalam hal ini telah dilakukan pengujian mutu hasil perikanan sebanyak 252 sampel. Begitu juga halnya dengan peningkatan kualitas SDM Kelembagaan usaha

perikanan

telah

melaksanakan

sosialisasi

perizinan

sebanyak dua kali. Belum adanya industri pengolahan ikan tawar skala besar yang diharapkan dapat membantu dalam menciptakan nilai tambah dan solusi kemandirian

pemasaran ikan serta cold

storage yang dapat menampung ikan pada panen raya adalah masalah yang utama dalam pemasaran, untuk itu untuk solusi kedepan rantai pemasaran produk harus tersistem dengan baik. Pencapaian Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jambi pada tahun 2009 dapat digambarkan dari meningkatnya Produksi perikanan pada tahun tahun 2008 mencapai 70.728 ton menjadi 75.945 ton tahun 2009 atau meningkat sebesar 7,4 persen, terdiri dari produksi penangkapan ikan (di laut dan perairan umum) dan produksi budidaya (kolam, keramba

jaring

apung,

tambak

dan

mina

padi).

Hasil

penangkapan ikan perairan laut sebesar 44.120 ton dan penangkapan ikan di perairan umum sebesar 6.306 ton. Untuk Budidaya, meningkat sebesar 21 persen pada tahun 2009 sebesar 25.520 ton. Ketersediaan ikan bagi konsumsi masyarakat selama tahun 2009 meningkat dari 25,40 kg/kapita/tahun 2008 menjadi 27 kg/kapita/tahun pada tahun 2009 atau meningkat 6,3 %. Tingkat penyediaan ikan ini sedikit lebih rendah dari tingkat nasional Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-120


yang diperkirakan mencapai 28 kg/kapita/tahun. Hal ini terkait juga dengan banyaknya produk perikanan jambi yang dipasarkan ke luar negeri dan provinsi lain yang mencapai 23.220 ton sementara produk segar/mentah komoditas perikanan yang didatangkan dari luar kurang dari 3.000 ton. 4.2.6. INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 1. Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar (IKMB) Tujuan

dari program ini yaitu untuk meningkatkan

pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya manusia industri kecil menengah dan besar telah

meningkat, sehingga dapat

berperan lebih besar dalam kegiatan perekonomian di Provinsi Jambi terjadi peningkatan serta volume usaha pengrajin industri kecil, Untuk mencapai sasaran, program ini didukung oleh

kegiatan

:

1).

Pengembangan

dan

peningkatan

sumberdaya manusia IKMB; 2). Bantuan mesin dan peralatan IKMB; 3). Kerjasama teknologi dan informasi dg lembaga terkait; 4). Pengembangan pusat informasi dan investasi; 5). Evaluasi dan monitoring perkembangan IKMB. Hingga akhir tahun 2009, pengembangan UKM ini telah memberikan pelatihan kepada 178 orang, serta telah mengikuti pameran sebanyak 6 kali. Pertumbuhan unit usaha tahun 2008 tercatat 16.779 naik, pada tahun 2009 naik menjadi 16.979 unit atau tumbuh sebesar 5,01%. Begitu juga dengan penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan 3,20%, atau naik dari 46.339 orang pada tahun 2008 menjadi 47.823 orang pada tahun 2009. Permasalahan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan -121


program ini antara lain Jumlah tenaga penyuluh bidang industri sangat terbatas, sehingga jiwa kewirausahaan nya masih kurang. Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain mengoptimalkan tenaga yang ada, untuk membimbing dan menumbuhkan jiwa kewiran-usahaan para pengrajin. 2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor Program ini bertujuan untuk menciptakan peningkatan daya saing global produk Jambi serta meningkatkan peranan ekspor barang dan jasa dalam memacu pertumbuhan ekonomi Guna mencapai sasaran, program ini didukung oleh kegiatan 1). Pengembangan strategi pemantapan ekspor dan peningkatan kerjasama

dengan

mitra

dagang;

2).

Pelatihan

dan

pengembangan SDM eksportir. Dampak dari krisis pinansial global, dimana negara tujuan ekspor mengalami resesi ekonomi, maka pertumbuhan ekspor non migas Provinsi Jambi mengalami sedikit penurunan. Selama tahun 2008 ekspor non-migas tercatat US $ 823.636.295 turun menjadi US $ 458.808.294. Jumlah komoditi yang dieksporpun mengalami penurunan yaitu dari 80 komoditi pada tahun 2008, turun menjadi 48 komoditi pada tahun 2009, dengan lima negara tujuan utama yaitu Singapura, Malaysia, Jepang, China dan Amerika Serikat. Sementara itu pertumbuhan impor pada tahun 2009 juga mengalami penurunan, yaitu dari US $ 151.698.748 pada tahun 2008, turun menjadi US $ 86.478.834 pada tahun 2009. Apabila melihat neraca perdagangan pada tahun 2009, dimana ekspor mencapai US $ 458.808.294 dan impor US $ 86.478.834, maka


-122


Provinsi

Jambi

masih

mengalami

surplus

sebesar

US

$

372.329.460. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

program ini, diantaranya masih banyaknya prasarana dasar yang belum terpenuhi, sehingga para investor masih belum banyak yang tertarik. Sedangkan solusi permasalahan ini antara lain, perlu adanya kebijakan pemberian insentif kepada investor dan pelayanan perizinan yang berkualitas. 3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program ini bertujuan Untuk meningkatkan efisiensi dalam perdagangan dalam negeri, guna meningkatkan daya saing nasional. mencapai program ini dijabarkan dalam kegiatan yaitu 1). Promosi penggunaan produksi dalam negeri di daerah; 2). Pembangunan pasar rakyat; Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini diantaranya masih terbatasnya jumlah tenaga untuk promosi dan perdagangan, sedangkan solusi permasalahannya antara lain mengoptimalkan tenaga yang, melalui pelatihan dan magang serta pemberian insentif. 4. Program Pengembangan Standarisasi Nasional Guna

mencapai

sasaran

program

di

atas,

telah

dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1). Pengembangan infrastruktur kelembagaan; 2). Peningkatan persepsi masyarakat. Dengan

terlaksananya

pengembangan

sistem

program standarisasi

ini,

telah

terwujud

nasional,

dengan

meningkatkan kinerja laboratorium penguji mutu barang. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, diantaranya belum adanya konsultan dan supleyer barangLaporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-123


barang laboratorium. Adapun solusi permasalahan ini antara lain dengan mengoptimalkan konsultan daerah serta mendatangkan konsultan dari luar, jika memang diperlukan. 5. Program Persaingan Usaha Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, melalui pemahaman tentang peraturan perundang-undangan

perdagangan

yang

berlaku,

melalui

kegiatan kegiatan Sosialisasi UU Wajib Daftar Perusahaan, UU Perlindungan Konsumen;, UU Metrologi, UU Persaingan Usaha Selama tahun 2009 perkembangan penerbitan surat izin usaha (SIUP) telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 2.469 buah pada tahun 2008 naik menjadi 3.875 buah pada tahun 2009, atau mengalami kenaikan sebesar 56,9%. Demikian juga dengan perkembangan penerbitan tanda daftar perusahaan mengalamai kenaikan sebesar 14,7%, atau naik dari 2.089 buah menjadi 2.397 buah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, diantaranya masih banyak pelaku usaha dan konsumen belum menyadari kewajibannya. Adapun solusi permasalahan ini antara lain diperlukan penyuluhan yang lebih intensif dan penegakan hukum yang lebih tegas.

6. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Tujuan program ini untuk meningkatkan motivasi industri kecil

guna

Pemberdayaan

meningkatkan masyarakat

kinerjanya, pedesaan

dengan Program

kegiatan ini

telah

memperlihat yang positif dengan meningkatnya jumlah industri Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-124


kecil dari tahun 2008 yang tercatat 16.169 unit naik menjadi 16.979 unit, atau naik sebasar 5,0%. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini,

diantaranya

rendahnya

tingkat

pendidikan

masyarakat

pedesaan sehingga motivasi yang ditimbulkan juga rendah. Adapun solusi permasalahan ini antara lain diperlukan upaya yang terpadu untuk meningkatkan motivasi masyarakat pedesaan. 4.2.7. KETRANSMIGRASIAN Transmigrasi di era sekarang ini bertujuan mendorong percepatan

pembangunan

kawasan-kawasan

yang

berpotensi

sebagai pusat-pusat pertumbuhan, agar dapat mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya alamnya untuk mendukung upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk-produk unggulannya di pasar domestik dan internasional, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi wilayah, yang pada akhirnya diharapkan pula dapat mendorong dan mendukung kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’. Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk-produk unggulan di pasar regional, nasional, dan global, terdapat 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT) P4. Transmigrasi.

Untuk mencapai sasaran program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT) P4. Transmigrasi, didukung oleh kegiatan : Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4.T), Pembinaan Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi (P2.MKT). Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jambi Tahun 2009

-125


Dengan

terlaksananya

program

ini,

terlaksananya

Pembinaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi serta

terwujudnya

transmigran.

lahan

Terlaksananya kawasan

permukiman Pembinaan kawasan

bagi

penempatan pengembangan

masyarakat

di

transmigrasi

Sehingga

terwujudnya

percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat

tumbuh dan strategis, dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang terintegrasi dan sinergis. Terwujudnya percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah, terutama di luar Kota Jambi, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’ pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya dalam ‘suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi,’ termasuk dalam melayani kebutuhan masyarakat warga kotanya;


-126

PENUTUP SE PU

CU K


RA

H

PENUTUP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur yang disampaikan ini memiliki makna yang penting dan strategis dalam kesinambungan pembangunan daerah. LKPJ Gubernur kali ini merupakan tahun

keempat

dari

pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah atau RPJM Provinsi Jambi Tahun 2006 – 2010, yang mengemban visi “JAMBI MAMPU, MAJU DAN MANDIRI”. Hasil dari pelaksnaaan pembangunan selama tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1.

Pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah Tahun 2009 didukung oleh APBD Provinsi Jambi dan APBN termasuk dana Dekonsentrasi, dan dana Tugas Pembantuan.

2.

APBD Provinsi

Jambi tahun 2009 berjumlah Rp.1,670 trilyun yang

terdiri dari pendapatan sebesar Rp.1,293 trilyun, belanja sebesar Rp.1,532 trilyun dan pembiayaan sebesar Rp.386,30 Milyar. 3.

Pendapatan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp.498,17 Milyar, terealisir sebesar Rp.527,82 Milyar

atau

105,95

%.

Pendapatan

Transfer

berupa

Dana

Perimbangan dan Dana Penyesuaian ditargetkan sebesar Rp.769,45 Milyar, terealisir sebesar Rp.802,39 Milyar atau 104,28 %. Dana Penerimaan Lain-lain yang ditargetkan Rp.25,05 Milyar, terealisir sebesar Rp.25,07 Milyar atau 109,09 %. Kemudian penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp.386,30 Milyar terealisir


-1

PENUTUP

100 % yang digunakan untuk menutupi selisih antara total belanja dikurangi total pendapatan tahun anggaran 2009 (defisit). 4.

Pada sisi Belanja dianggarkan sebesar Rp.1,670 trilyun terealisir sebesar Rp.1,532 trilyun atau 91,73 %, terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan sebesar Rp.737,03 Milyar, terealisir sebesar Rp.686,93 Milyar atau 93,20 %. Sedangkan Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.933,02 Milyar, terealisir sebesar Rp.844,93 Milyar atau 90,56 %.

5.

Dari pelaksanaan realisasi anggaran tahun 2009 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.200,79 Milyar yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun 2010.

6.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2009 sebesar 6,37% dengan laju inflasi sebesar 2,49 %. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sedikit menurun dibandingkan tahun 2008, namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sebesar 4,5%.

7. Pertumbuhan PDRB sementara atas dasar harga konstan (tahun 2000) terdistribusi kepada konsumsi rumah tangga yang merupakan penyumbang terbesar yaitu rata-rata sebesar 64,57%, pengeluaran pemerintah sebesar 18,45%, investasi sebesar 18,45%. Kontribusi terbesar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi adalah sektor pertanian yaitu sebesar 2,01%, kemudian diikuti secara berturut-turut sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,28%, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,98% dan industri pengolahan sebesar 0,67%. Kontribusi terkecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,07% dan pertambangan dan galian sebesar 0,08%.


-2

PENUTUP

8. Sedangkan laju pertumbuhan sektor yang paling tinggi pada tahun 2009 adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 17,85% dan yang paling rendah adalah sektor pertambangan dan galian yaitu 0,71%. Laju pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebesar 6,56%, sektor industri pengolahan sebesar 4,68%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 9,27%, sektor bangunan sebesar 8,45%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 7,56%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,81%, sektor keuangan, persewaan dan jasa sebesar 17,85% dan sektor jasa-jasa lain-lain sebesar 6,24%. 9. Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing SKPD se Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2009, tergambar pada lampiran (Data Pendukung LKPJ).


-3

L U R A H S E M B IL A N S E P U C U K JA M B I

Recommend Documents