DAFTAR ISI Halaman
'Peagantar Redaksi $rrat Pembaca Kedudukan Wanita dalam Hukum Adat perkawinan Kerajaan Aceh parussalam dan Undang-undang perkawinan Nasional (suatu Studi perbandingan) t Oleh: Dahnil, S.rI., M.S Pe_rkembangan
Irmbaga Jaminan Fidusia dalam Teori dan praktek
* Oleh: Munir Fuady, S.H., M.H., LLN{
13
Hukum sebagai proses Interaksi Sosial
'
Oleh: Muzakkir Abubakar, S.H., S.U 22
Mensubrersifkan Tindak pidaaa Korupsi * Oleh: Saifuddin, S.H. 28 Ragam Penelitian dalam pengembangan Ilmu Hukum * Oleh: Muhammad Saleh, S.H. Kesadaran Hukum dalam Hubungannya dengan pengembangan Hukum
* Oleh: Bakti Siahaan, S.H-
47
* Untuk K.ita Renungkan 53
'
Berita Seputar Fakultas 58
'Peluang 63
English For Lawyer, Remember For Of Contract + OIeh: Sanusi Bintang, S.H. 65
Dosen dimata Mahasiswa * Oleh: Nurul HidayahZ.t\ 68
* Daftar Nama Alumni 71,
l
Pada haraman 1l penuris arriker Drs. A. Hamid Sarong, s.H. tertulis staf pengajar FFI seharusnya Staf pengajar Fakultas Syari,ah fgfN ar_.l"f.y, Darussalam Banda Aceh. 2'Padaharaman3Tdi
unsrah,
tengah haraman terturis penuris adarahstaf pengajarpadaFak.Hukum Unsyiah, seharusnya hanya di bawah saja.
3. Halaman 11,,
72 serta halaman 49,50 berganda, sehrarusnya tidak perlu' Dengan demikian kekeliruan 'Kanun'yang talu telah
diperbaiki.
KESADAUry -ryg5uM DAr,AM HUBUNGANNYA DENcAN runcrrlnuari iiiliilir{. OIeh: Bakti, S.H.o PENDAHULUAN
Berbicara masarai kesadaran huk'm, berarti juga membicarakan atau
membahas rujuan daa cita-cira h;; akan terbentur pada p".r-u.*
i;,
kor."pri
rliuicrru- iru, aga-knya, t".ua*- nur.* it,lsend.iri. sebab sendiri.
rtr"dil;dJoil,Tril
di datamnva menvangkut tentang manusia mengenai hukum y*g ua, uiuu tuf,uo, yang diharapkan seriap pribacri akan ada. Kesadaran hukum itu bisl dirihat aari suaut bisa juga dari sudut perilakunya. sebagai yang dicita-citakan
k;G;;;
toor"pii t".ud** hukum itu adarah dau direncan"t"."i"i para penguasa terhadap ruu,u
sesuatu
orang atau masyarakat agar sadar.hukum. sedangkan sebagai suatu perilaku maka kesada_ ran hukum adalah tindalan orang/masyarakat mengenai nilai hidup yang dikerahri nitai_ d_ di;;d"y;.
."r*i-il?Li*
Sebagai indikaror dari.apa-apa irog a.iru-.ita-kan (idealisasi) taan yang terjadi (realisasi) t".uaur* rrium masyarakat adalah daa kenyaagar per,aku
masyarakat sesuai de'gan. hukum y*g Satjipto Ra-hardjo, suatu kesad--
masyarakat yang bersangkutan
i".lrku. oleh t*r* itu, rl*u- itu berkorer*ii"rg*menurut orangf
mengetJJa*
ketertuan
fi :iq#,i,x;il,:,H,,",Jff1*.#.xtt#i*_ff
hukiloru. Artinya,
*#rua,anyans Dalam pengertian sehari_hari, ir*u* merupaka4 sekumpulan peraturan atau norma yang terdapat d{an ."tiup -*y"rakat. netapa masyarakat tersebut, paling ful ."a".a-*yu tidak, nrtu- .rupakan bagiaa a*i t"uuauyumanusia' Bahkan menurut va" app"1600.n rutu- tidak dapat dipisah&an dari
l'ff*l'tT.ffiT ,*.rTf"f;:trj* T,-* sebagai realisasinya, p"rut
*u*
adarah
p"o;"riu* i*ipada
jiwa
hukum
di dalam suatu masyarakat adalah sangat tergantung pada kemauan masyarakat itu sendiri. Apa-kah itu berbentuk hukum vang tertulis dan dikodif*asikaa aaam suatu *a*g_ undang, atau dalai bent{ k"yrlir*-;*g tidak tert,lis, tetapiu*u merupakan nilai- nilai hukum yang hidup datam ;.**": yang jika dilanggar dapat mempengar.rrhi Karena
itu'
ketertiban dan kegonc_g*
penerapan hukum
rtf;;;;i;
ai dalam ps5yarakat konrekstual. Boreh
ttBaki
tersebut.
jadi,
suatu
5.H., adalah pemimpin Reda!<si buletin Kanun Fak Huk^tm Unsyia| dan dosen junuan Hulatm dan Masyarakat/p*mbaxgunan pada
47
faAtias AuUn Unsyialt
masyarakat akan mengulamakan hukum ts1frr'lis (saat furi merupakan suatU perlambang dari negara hukum xooderq red) atau hUkum tidak tertulis, atlu puu juga penggabugan keduaoya, sePst yang dianut ludonesia' Mana yang urasyarakat i"[re-rf"ktif;Juga largantung pada keadaaa dan kemauan dari juga ."Uug1i pendukung dari hukum yang akan diterapkan. rlal itr.r ditegaskan oleh Eugen Ehrlich, salah seorarg pelopor abran sociolo$cal luisprudence' dalam bukuny+ Fundamental Pinciples of sociologt of Law, yang kemudian dikutip Soerjono Soekanto menyatakan, suatu suatu hukum positiptanya akan efektif apabila sela.ras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.3) Sebagai ukuran dad efektivitas pelaksanaan hukum di dalam masyarakat adalah kemampuan hukum itu sendiri untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakatnya. lndonesia, misalnya, sebagai suatu negara yang berdasarkan hukum, maka fungsi hukum adalah pengendali dan sosial kontrol, yang penekanannya terletak pada penegak*-h**.Selaia itu, -!"uiut Mochtar Kusumaatmadja, hukum fi Indonesia dapat juga berfungsi sebagai salana untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana tersebut. Sudah tentu fungsi fi atas, seyogyanya dilakukan di samping fungsi hukum sebagai sarana daripada pengendalian sosial.a) Sebagai sarana pengendalian sosial, maka hukum harus benar-benar ditegakkan di negara ini, dan itu bukanlah dari aparat penegak fusl6trm, seperti; polisi, jaksa, hakim, tetapi juga hanya tugas
merupakan tugas sarjana hukum pada khususnya, dan seluruh masyarakat Indonesia pada um rmnya melalui kesadaran hukum setiap warganya' Hal itu sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 ayat (1) ,'setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan bahwa, pemeri.ntahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan iidut udu lsgualinya',. peratr:ran itu kenaudia,n ditegaskan lagi daiam TAP MPR. mengeuai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalara kebijaksanaan di bidang hukurn, yaitu : "bahwa tiap warga negara Indonesia harus selalu taat kepaJa hukum, dan mewajiirkan negara untuk raenegakkal dan menjamin kepastian hukum.
Namun dalam kenyataannya, tugas penegakan hukum itu baru kelihatan terletak pada aparat penegak hukum saja (walaupun ba:ryali juga dari okni'rm yang melanggarnya). Dalam makaiah ini perlu diketahui penyebab kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dalam masyarakat, serta usaha yang dilakukan ua[uk msn ingkatkannya. Hubungan Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum Keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan demi terciptanya suatu kehidupan yang tertib
dan damai' Korelasi hukum dan penerapannya yang sering tidak terraksaoa rnerupakaa salah satu sebab kegagalan terciptanyu i.rud*L hukum masya-
rakat yang menyeluruh. Faham kesadaran huk,m, sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang merupakan suatu faktor menentukan bagi sahnya hukum. pada awahya, masalah kesadaran hukum ini timbul dalam p.or", penerapan dari hukum positif tertuiis. Di daram prosesnya timbur masarah kur"ou adanya ketidaksesuaian dasar sahnya hukum (pengendarian sosial dari penguasa dan kesadaran warga masya-rakat) dengan kenyataan dipatuhi atau iidak dipatuhinya hukum positif tertulis. Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum tersebut berdasarkan anggaparl tidak ada hukum yang meogikat, kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. prinsipnya, pembentuka" iut
*o-nrrus didasarkan pada tata kelakuan yang ada agar hukum tersebut mempunyai kekuataa.
Hukum diciptakan oleh manusia dan huku* huoyu berjaran melalui manusia. Tetapi, seringkali manusia itu sendiri yang tidai( melaksanakannya. Karena itu, pemahaman tentang peraturan hukum yang berlaku bagi masyarakat itu sangat tergantung kepada kebudayaan da-u pengertian dari warga
masyarakatnya. Bagi masyarakat Aceh, misalnya, peraturan tentang larangan berjudi dan minuman keras cepat diterima warganya. Sebab kesad** arl pengetahuan masyarahat terhadap peraturan di atas, sesuai dengan ajaran ugu*u Isiam yang dianutnya, yang juga melarang perbuatan-perbuatan tersebutl Daram
h$p
har ini, bukan merupakan hal yang baru bagi mereka, melainft41 unsur yang
telah melembaga dalam masyarakat. Demikiar pula pasar tentang perzinahan yang diatur dalam pasar 2g4 KUHPidanayang menyatakaa,zinah adalah perbuaian hubungan suami-isteri yang belum diikat oleh_ perkawinan, tetapi sarah seorang darinya telah pernah kawin. HaI itu tidak dapat diterima karena menurut keyakinan dan pengetahuan masyarakat Aceh, perbuatan zinah itu tidak tergantung pada pernah kawia atau tidak dari para perakunya. pokoknya, setiap oi*g ylg melakukan
hubungan suami-isteri yang tidak terikat perkawinan te.*asut-au,m perbuatan zinal. Ada juga perbedaan yang sangat jelas tentang peraturan mengenai
warisan. Bagi masyarakat yang berdasarkan keturunan garis ibu, wanita adarah pewaris ut,ma. Namun,-bagi masyarakat yang berdasaik* g-i, bapak, lelaki mendapat bagian yang lebih banyak dibanding wanita. Sealgka" bagi yang beragama Islam, bagian warisan lelaki adalah dua kali bagian
*ii,u.
. Menurut Sutjipto-Ralardjo, konsepsi pemaham4l tersebut didasari pada kenyataan bahwa kesadaran hukum *aiyarakat merupakan rr"g.ifu"gri arri
hal sebagai berikut:
l.Peraturan-peratuan hukumnya sendiri yang kemudian dikomunikasikan kepada rakyat, 2. Aktivitas daripara pelaksana hukua, 5) 3. Proses pelembagaan dan internalisasi hukum mengakibatkan Pengetahuan yang rendah mengenai hukum dapat pula Pemitrik tanah hukum' melanggar ia telah uuu*u ssseorang tidak menget-ul*i
yarg
bul
hukum tidak pernah mengetahui bahwa jika ridak raemelihara'
cailik sendiri dapat nnenambah kesuburan ataupun roencegah kerusaka,n tanah Agraria' Atau' dipidana berdasarkaa pasaL52 ayat (1) Undang-IJndang Pokok meminta u,gi pihut yang tidak mengetahui hukum, tidak tahu ba.trwa ia dapat pasal berdasarkan gugur dianggap kureo^ perjanjianaya
f..LUufi barangnya barang 1545 (flHPerdata. Misalnya saja, dalam hal tul<ar-menukar'sesuatu
maka perjan-
tertentu, namun barang tersebui musnah karena sfistJatu sehab, jian tukar-menukar dianggap gugur. kesadara:r Namun, anggapan tersebut tidal< terlalu relevaa bagi konsepsi
u*,'*utuipun ad-ya pengetahuan hukum berarti menyempurnrkau tingkat yang mempekesadaran hukum. faktor tentang pengetahuan isi peraturan
hut
ngaruhi sikap hukum dan pola perikelakuan hukum' " Soe.looo Soekanto menyatakan, pengetahuan tentan.g peraturan .isi hukum ini terjadi karena proses internalisasi dal proses imitasi terhadap waktu pola-pola p"rilaku pejabat-pijabat hukum yang kedua-duanya memalan cukup tama.6).
Selainitu,masihadafaktorlainyangmempengarhuikesadaranhukum itu, seperti, kondisi sosial ekonomi, kurangnya kepercayaan terhadap aparat p"o"guthukum,birokrasipengadilan,danperaturan-perafuranhukumyang terlalu lemah sanksinYa. UPAYAPENINGKATANPEMAHAMANDANKESADARANHUKUM dapat Pemahaman hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat masyarakat' ditingkatkan dengan berbagai upaya pengenalan hukum kepada pendidikan memberikan dengan baik melalui penyututran hukum ataupun khusus yang melibatkan hampir semua instansi yang berwenang' plnyuluhan hukum mungkin dapat dilakukan oleh hakim, jaksa, polisi, dan civitas akademika fakultas hukgm ke tengah-tengah noasyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Sedangka.n pendidikan hukum dapat dilakukan secara formal ke sekolah-sekolah atau memasukkan nnata kuliah khusus ke fakultas yang ada hubungannya dengan hukum"
selain itu, penyuluhan dapat dilakukan dan dikernbangluaskan melalui media massa atau penyebaran pamflet yang berisikan informasi mengenai pengetahuan dan kesadaran hukum. sebagai tindak lanjut dari proglaE
50
tersebut adalah perlunya teladan yang baik dari aparat penegak hukum itu sendiri yang dengan meuciptakan kornunikasi yang baik dengan masyalakat. Keadaan itu juga harus ditunjaag dengan penciptaap peraturan yang tidak bertentangan dengan keyakinan da.n ajaran agama yalg dianut warganya. perlu ditegaskan pula, ba-hwa tertib hukum dapat terralsana dengan baihjika hukum dipahami, diikuti, dan diyakini serta ditaati oleh w:irganya. Konsepsi lain yang tak kalah pentingnya adalah adanya kemauan daq kesadaran aparat penegak hukum untuk meni-ngkatkan kemampuar,nya dalara melaksanakzrn tugas sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat. Hai itu dapat terlaksana sejalaa dengan partisipasi aktif dari masyarakat, sehiqgga kesepakatan terhadap hukurn aasional tercipta. peningkatan tersebut harus
pula dibarengi peningkatan kesejahteraan para aparat tersebut. Keadaan itu sangat penting untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan penyalaiguraan wewenang. Sebab, banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi cenderung diakibatkan desakan ekonomi keluarga.
KESIMPULAN Sebagai kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut: 1.
Eerlakunya hukum di dalam masyarakat adalah suatu keharusan agar tercipnya masyarakat yang tertib dan aman. Interaksi manusia tidak dapat berjalan lancar tanpa liukum, dan hukum tidak dapat dilaksanakan tanpa campur tangan manusia,
2. Konsepsi kesadaran hukumn naerupakan unsur yang paling penting terhadap
berlakunya hukum di dal;am masyarakat. Konsepsi ini sendiri, sec:ua implisit mengharuskan hukum tersebut berakar pada nilai-nilai y*g ada dalam masyarakat guna terciptanya keserasian yang proposional antara penerapan hukum dan hasil yang diinginkan penguasa/pejabat hukum. 3. Pengetahuan hukum yang rendah tidak selamanya berpengaruh terhadap ren dahnya kesadaran hukum masyarakat. Tetapi, taraf pengetahuan hukum yang tinggi tentang peraturan atau norma akan menyempurnakan taraf kesadaran hukum. 4. upaya pe,ingkatan kesadaran hukum dapat dilaksanalan melarui, penyuruhan hukum, jalur pendidikan, media massa dan pernbentukan hukum yang kom unikatif dengan masyarakat.
{t
DAFTA,R KEPUSTAKAAN L' Satjipto Rahardjo, Modernisasi
dan Perkembangan Kesadaran Hukum Masyarakat, Masarah-Masarah Huhum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No.
,
Iff,tir**.fi:
1_6,
peagantar
fatuni
ilmu
fSSO.
Hukum, Noordhoff_KoffNV, Jakarta,
3' Soerjono soekanto, pokok'pokok sosiorogi rrsauur, Rajawari, r\aJdw.lu, Jakarta, Jitr ------*EF Hukum, 19g3, halaman 44. 4' Mochtar Kusumaatmadiq Hubungan BPHN-LIPI, J akarta, 1976.
Aniara Hukum dan Masyarakat,
5. Satjipto Rahardjo, Majalah Hukum, No.6 Tahun ke V, 1979.
'
:ff*|1,",!U:f;1'hff";l:*
Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawari,
Ucapan Selamat Segenap Pengurus Buletin
KANUN Darussalam Banda Aceh Mengucapkan Selamat Kepada:
Bapak H. Ramli Ridwaru,,S.^ff. ntas
rehnffi
s;laku pejabat
"lI
I
t
