LEMBARAN
DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2003 NOMOR 28
SERI E NO. SERI 6
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta penjelasannya, dipandang perlu mengatur tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
b.
bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
5.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93);
1
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35 ) ;
10.
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 61 Seri E Nomor Seri 5);
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: a.
Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
c.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
d.
Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil –Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
e.
Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
f.
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
g.
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2
h.
Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
i.
Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat DPRD;
j.
Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
k.
Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi;
l.
Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota panitia;
m.
Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
n.
Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk perbaikan penghasilan;
o.
Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan;
p.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
BAB II KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA Bagian Pertama Penghasilan Tetap Pasal 2 Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Penghasilan Tetap yang terdiri dari : a.
Uang Representasi;
b.
Uang Paket;
c.
Tunjangan Jabatan;
d.
Tunjangan Komisi;
e.
Tunjangan Khusus;
f.
Tunjangan Perbaikan Penghasilan; Pasal 3
(1)
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
3
(2)
(3)
Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: a.
Ketua DPRD sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari gaji pokok Bupati Hulu Sungai Selatan;
b.
Wakil Ketua DPRD sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
c.
Anggota DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pula Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. Pasal 4
(1)
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
(2)
Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan. Pasal 5
(1)
Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
(2)
Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan. Pasal 6
(1)
Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
(2)
Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: a.
Ketua Komisi sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
b.
Wakil Ketua Komisi sebesar 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
c.
Sekretaris Komisi sebesar 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
d.
Anggota Komisi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD. Pasal 7
(1)
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.
(2)
Besarnya Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan besarnya pembayaran pajak penghasilan.
4
Pasal 8 (1)
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
(2)
Besarnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. Bagian Kedua Tunjangan Panitia Pasal 9
(1)
Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota diberikan Tunjangan Panitia;
(2)
Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a.
Ketua Panitia sebesar 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
b.
Wakil Ketua Panitia sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
c.
Sekretaris Panitia sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
d.
Anggota Panitia sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; Bagian Ketiga Tunjangan Kesejahteraan Pasal 10
(1)
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan
(2)
Besarnya Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Pasal 11
Apabila Pimpinan DPRD dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan: a.
Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
b.
Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman Pasal 12
(1)
Bagi Pimpinan DPRD disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas dan biaya pemeliharaan.
(2)
Bagi Komisi-Komisi DPRD disediakan kendaraan dinas dan biaya pemeliharaan.
5
(3)
Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, maka rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
(4)
Apabila Komisi-Komisi DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, maka kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah. Pasal 13
(1)
Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berikut atributnya.
(2)
Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berupa: a.
Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sejumlah 2 (dua) stel setahun;
b.
Pakaian Sipil Harian (PSH) sejumlah 2 (dua) stel setahun;
c.
Pakaian Sipil Resmi (PSR) sejumlah 1 (satu) stel setahun;
d.
Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sejumlah 2 (dua) stel selama 5 (lima) tahun;
e.
Pakaian Olah Raga sejumlah 1 (satu) stel setahun;
f.
Pakaian Sasirangan sejumlah 1 (satu) stel setahun.
BAB III BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN KEGIATAN PENUNJANG Pasal 14 Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPRD, pada Anggaran Belanja Sekretariat DPRD disediakan biaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 15 (1)
Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.
(2)
Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 16
(1)
Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan fasilitas pemeliharaan kesehatan
(2)
Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk Asuransi Kesehatan (ASKES);
(3)
Biaya premi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara DPRD dengan PT. Askes.
6
(4)
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap setahun 1 (satu) kali disediakan fasilitas General Check Up Kesehatan Pasal 17
Selain Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana Pasal 16, untuk hal-hal khusus kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta keluarganya, diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan bukti-bukti yang sah. Pasal 18 (1)
Untuk menunjang pelaksanaan tugas DPRD disediakan biaya penunjang kegiatan yang dikelola oleh Pimpinan DPRD, setelah memperhatikan saran dari Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD
(2)
Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 7 November 2003 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Cap
Ttd, MUHAMMAD SAFI’I
7
Diundangkan di Kandangan pada tanggal 10 November 2003 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
ABDULLAH ARAS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2003
NOMOR 28
8
SERI E
NOMOR
SERI 6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
I.
PENJELASAN UMUM Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Juli 2003, bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah, Dewan Perwakilan rakyat daerah melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di daerah dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada DPRD Kabupaten Hulu Sunagi Selatan perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif yang diatur didalam Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
II
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 2
: Cukup Jelas
Pasal 3 ayat (2)
: Yang dimaksud Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD yaitu Besarnya Tunjangan yang ditetapkan dalam APBD Tahun yaang bersangkutan diatur pembagiannya dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
Pasal 4 s/d Pasal 7
: Cukup Jelas
Pasal 8 ayat (2)
: Yang dimaksud dengan besarnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD, yaitu besarnya Tunjangan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun yang bersangkutan diatur pembagiannya dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
Pasal 9
: Cukup Jelas
Pasal 10 ayat (2)
:
Pasal 11 s/d Pasal 16
: Cukup Jelas
Yang dimaksud Tubjangan Kesejahteraan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD, yaitu besarnya Tunjangan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun yang bersangkutan diatur pembagiannya dengan Keputusan Pimpinan DPRD
9
Pasal 17
: yang dimaksud dengan keluarga adalah Isteri/Suami dan Anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang masih menjadi tanggungan.
Pasal 18 s/d Pasal 20
: Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR
10
51
