LEMBARAN
DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2003 NOMOR 19
SERI E NO. SERI 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah dari sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu adanya peningkatan kinerja aparat/petugas pemungut dalam melakukan pemungutan atas sumber Pendapatan Asli Daerah;
b.
bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini dipandang perlu melakukan pemberian penghargaan atas jasa, berupa pemberian upah pungut dan atau insentif kepada aparat/ petugas pemungut dan atau pihak tertentu yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pemungutan atas sumber Pendapatan Asli Daerah;
c.
bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
1
3.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Momor 3851);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 69); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a.
Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
b.
Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
c.
Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah semua penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayah Daerah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
d.
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
e.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
f.
Laba Usaha Daerah adalah penerimaan dari perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik Daerah;
g.
Lain-lain PAD yang sah adalah hasil penjualan aset tetap Daerah, Jasa Giro, sumangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan menurut peraturan perundangan yang berlaku;
h.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan atas sumber Pendapatan Asli aerah serta pengawasan dan pengaturannya;
i.
Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan;
j.
Insentif adalah penghargaan berupa uang yang diberikan kepada aparat penunjang kegiatan pemungutan serta dapat pula diberikan kepada aparat pelaksana tetentu.
BAB II BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 2 (1)
Dalam rangka kegiatan pemungutan atas sumber-sumber Pendapatan asli Daerah dapat diberikan biaya pemungutan.
(2)
Besarnya biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kelompok jenis sumber penerimaan.
3
Pasal 3 (1)
Besarnya biaya Pemungutan Pajak adalah sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak.
(2)
Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 4
(1)
Besarnya biaya Pemungutan Retribusi adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Retribusi.
(2)
Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 5
(1)
Besarnya biaya pemungutan atas lain-lain sumber PAD, termasuk bagian Laba Usaha Daerah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)
Besarnya biaya pemungutan dan alokasi biaya pemungutan dari masing-masing jenis sumber PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 (1)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
(2)
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 7
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4
Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 26 Juli 2003 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Cap
Ttd, SAIDUL HUDARIE
Diundangkan di Kandangan pada tanggal 26 Juli 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
M. YUNANIE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2003
NOMOR 19
5
SERI E
NOMOR SERI 1
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
I.
PENJELASAN UMUM Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud. Untuk meningkatkan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan pemungutan atas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan hasil yang memadai. Upaya tersebut harus didukung dengan peningkatan kinerja pemungutannya mulai dari kegiatan penghimpunan data objek dan subjek sumber Pendapatan Asli Daerah, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak dan pengawasan penyetorannya. Untuk tujuan tersebut, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, diberikan biaya pemungutan dan atau insentif/perangsang kepada petugas pemungut dan atau aparat yang terlibat dalam kegiatan pemungutan atas sumber Pendapatan Asli Daerah yang diambil dari hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (2)
: Yang dimaksud kelompok jenis sumber penerimaan adalah kelompok sumber penerimaan dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan kelompok lain-lain Pendapatan Asli Daerah lainnya. Yang dimaksud realisasi penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah pada
6
Pasal 3 ayat (1)
: tahun bersangkutan. Keputusan Bupati ditetapkan dengan memperhatikan azas pemerataan, keadilan dan kepatutan
ayat (2)
: Yang dimaksud realisasi penerimaan retribusi adalah realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada tahun bersangkutan.
Pasal 4 ayat (1)
: Keputusan Bupati ditetapkan dengan memperhatikan azas pemerataan, keadilan dan kepatutan
ayat (2)
: Yang dimaksud realisasi penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah realisasi penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah tahun bersangkutan.
Pasal 5 ayat (1)
: Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 6
:
Pasal 7
:
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR
7
48
