LEMBARAN
DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI E NO. SERI 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa pemutakhiran dan validitasi data karena adanya perubahan yang dinamis akibat dari kebijaksanaan maupun pertumbuhan ekonomi dan paradigma serta peraturan/rujukan baru pembangunan dan perencanaan tata ruang wilayah, dipandang perlu peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 15 tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
b.
bahwa untuk ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Pembangunan di Daerah dan sekaligus meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah, dipandang perlu adanya pedoman yang mengatur pemanfaatan ruang secara pasti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
c.
bahwa untuk maksud huruf a konsiderans ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
1
3.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
7.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lermbaran Negara Nomor 3419);
8.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomoor 3427);
9.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
13.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung (Lembaran Negera Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor3293);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2
21.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
23.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undangundang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
24.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Rencana tata Ruang Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 1994, Seri C Nomor Seri 1);
25.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
26.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Nomor 15 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 5, Seri D Nomor Seri 2);
27.
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 23);
28.
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
29.
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 28);
30.
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 20032008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a.
Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
c.
Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
d.
Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
e.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya disebut RTRW adalah merupakan suatu rencana penataan ruang wilayah yang dimaksudkan sebagai recnana pengarahan dan pengendalian pembangunan fisik, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun atas inisiatif atau swadaya masyarakat dalam rangka keterpaduan program-program sektoral dan daerah serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana tata ruang dalam pembangunan wilayah;
f.
Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
g.
Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
h.
Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budi daya pertanian dan kawasan budi daya non pertanian;
i.
Ruang adalah kehidupan yang meliputi ruang daratan, perairan dan udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegaiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya;
j.
Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
k.
Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya;
l.
Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
4
BAB II AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI Bagian Pertama Azas Pasal 2 RTRW Kabupaten didasarkan atas azas: a.
Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.
b.
Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3
Penataan Ruang bertujuan untuk: a.
Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
yang
b.
Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budi daya. Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4
Sasaran RTRW Kabupaten adalah: a.
Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung yang meliputi kawasan-kawasan yang memberikan perlindungan setempat, cagar budaya serta kawasan rawan bencana;
b.
Tertatanya kawasan budidaya yang meliputi antara lain kawasan pemukiman, kawasan pertanian, kawasan industri, kawasan pariwisata dan kawasan lainnya;
c.
Tertatanya sistem pusat-pusat permukiman;
d.
Tertatanya sistem pengembangan prasarana wilayah, meliputi prasarana transportasi, pengairan, energi, telekomunikasi dan lainnya;
e.
Tertatanya kawasan yang perlu diprioritaskan pengembangannya selama jangka waktu perencanaan;
f.
Menetapkan kebijaksanaan Tata Guna Tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumberdaya lainnya;
g.
Menetapkan kebijaksanaan penunjang ruang (aspek institusi/kelembagaan, aspek pendanaan dan aspek hukum-peraturan) untuk dapat mewujudkan tata ruang yang direncanakan.
5
Bagian Keempat Fungsi Pasal 5 Fungsi RTRW Kabupaten adalah untuk: a.
Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah;
b.
Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang sudah ditetapkan.
BAB III KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA Pasal 6 Kedudukan RTRW Kabupaten adalah: a.
Merupakan penjabaran dari Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku serta dari Pola Dasar Pembangunan Daerah;
b.
Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Program Pembangunan Daerah;
c.
Merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.
Pasal 7 Wilayah perencanaan dalam RTRW Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 180.949 Ha. Pasal 8 Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah minimal 10 (sepuluh) tahun.
6
BAB IV STRUKTUR TATA RUANG Bagian Pertama Koridor Pengembangan Pasal 9 Koridor Pengembangan di Daerah adalah: a.
Koridor Pengembangan Tengah, meliputi wilayah Kecamatan Kandangan, Angkinang, Telaga Langsat, Sungai Raya, Simpur dan Kalumpang, berpusat di Kandangan. Kegiatan utama yang dikembangkan di wilayah ini antara lain: perdagangan dan pemerintahan pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, pertambangan, perikanan, perumahan, pariwisata dan industri kecil;
b.
Koridor Pengembangan Barat, meliputi wilayah Kecamatan Daha Selatan dan Daha Utara berpusat di Daha Selatan. Kegiatan utama yang dikembangkan di wilayah ini antara lain: kegiatan pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan, pertambangan, perdagangan, kawasan lindung dan industri kecil;
c.
Koridor Pengembangan Timur, meliputi wilayah Kecamatan Padang Batung dan Loksado berpusat di Padang Batung. Kegiatan utama yang dikembangkan antara lain: pertanian tanaman pangan, perkebunan, pariwisata alam, kehutanan, pertambangan, peternakan, dan industri kecil. Bagian Kedua Sistem Transportasi Pasal 10
Sistem Transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial, ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional. Pasal 11 (1)
Jaringan perhubungan darat terdiri dari: a.
Jalan Arteri Primer, yang menghubungkan Kota Kandangan ke arah Utara yaitu Kota Barabai dan Amuntai melalui Kecamatan Angkinang;
b.
Jalan Arteri Primer, yang menghubungkan Kota Kandangan ke arah Selatan yaitu Kota Rantau melalui Kecamatan Sungai Raya;
c.
Jalan Kolektor Primer, yang menghubungkan Kandangan ke arah Barat yaitu Babirik di Hulu Sungai Utara melalui desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan dan desa Pasungkan Kecamatan Daha Utara;
d.
Jalan Kolektor Primer, yang menghubungkan Kandangan ke arah Timur yaitu Kabupaten Tanah Bumbu melalui Padang Batung;
e.
Jalan Kolektor Sekunder, yang menghubungkan Loksado ke Kota padang Batung;
f.
Jalan Kolektor Sekunder, yang menghubungkan Kota Kandangan ke Kota telaga langsat;
7
(2)
g.
Jalan Kolektor Sekunder, yang menghubungkan Kota Angkinang ke Kota Telaga langsat;
h.
Jalan Kolektor Sekunder, yang menghubungkan Kota Padang Batung ke Kota Sungai Raya;
i.
Jalan Kolektor Sekunder, yang menghubungkan Kota Sungai Raya ke Kota Kalumpang melalui Simpur;
j.
Jalan Kolektor Sekunder, yang menghubungkan Kota Kandangan ke Kota Kalumpang melalui Simpur;
k.
Jalan Lokal, yang menghubungkan Ibukota Kota Kecamatan dengan desa-desa disekitarnya.
Jaringan Angkutan Sungai dan dermaga yang menghubungkan Tumbukan Banyu dan Tambak Bitin serta ke arah Selatan dan Utara adalah Sungai Negara. Bagian Ketiga Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain Pasal 12
Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian. Pasal 13 (1)
Pengembangan energi listrik dan energi lain ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai.
(2)
Areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan. Pasal 14
Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan: a.
Pemerintahan
b.
Perdagangan dan jasa;
c.
Industri;
d.
Pemukiman Penduduk;
e.
Rekreasi, hiburan, sekolah dan lain-lain.
8
BAB V ALOKASI PEMANFAATAN RUANG Bagian Pertama Kawasan Lindung Pasal 15 Kawasan Lindung di Daerah ini terdiri dari: a.
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b.
Kawasan perlindungan setempat;
c.
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam. Pasal 16
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap sebagaimana tercantum pada Pasal 15 huruf a mencakup: -
kawasan
bawahannya
Kawasan Hutan Lindung yang terletak di Kecamatan Padang Batung dan Kecamatan Loksado. Pasal 17
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada Pasal 15 huruf b mencakup: a.
Kawasan Sempadan Sungai;
b.
Kawasan Danau Bangkau yang meliputi seluruh areal danau tersebut. Pasal 18
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam sebagaimana tercantum pada Pasal 15 huruf c terletak di Kecamatan Loksado: a.
Kawasan Suaka Alam: -
b.
Cagar Alam Gunung Kantawan di Kecamatan Loksado
Taman Wisata Alam: -
Taman Wisata Alam Kecamatan Loksado Bagian Kedua Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya Pasal 19
Kawasan Budidaya di Daerah terdiri dari: a.
Kawasan Hutan Pertanian;
b.
Kawasan Perkebunan;
c.
Kawasan Perikanan;
d.
Kawasan Peternakan;
9
e.
Kawasan Hutan Produksi;
f.
Kawasan Perindustrian;
g.
Kawasan Pariwisata;
h.
Kawasan Pemukiman Pedesaan;
i.
Kawasan Pemukiman Perkotaan. Pasal 20
Kawasan Pertanian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf a terdiri dari lahan pertanian pedesaan dan perkotaan. Pasal 21 Kawasan Perkebunan sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf b terdiri dari lahan perkebunan pedesaan dan perkotaan. Pasal 22 Kawasan Perikanan sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf c Peraturan Daerah ini meliputi pengembangan perikanan berupa perikanan darat yang dikembangkan di tambak serta perikanan kolam. Pasal 23 Kawasan peternakan sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf d Peraturan Daerah ini meliputi pengembangan peternakan kerbau rawa yang dikembangkan didaerah rawa. Pasal 24 Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari: a.
Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
b.
Kawasan Hutan Produksi Konversi;
c.
Kawsan Hutan Produksi Tetap. Pasal 25
Kawasan Perindustrian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf e Peraturan Daerah ini meliputi lahan pengembangan pada daerah pedesaan dan perkotaan, baik berupa lahan pengembangan kawasan industri, lahan industri non kawasan serta sentra-sentra industri. Pasal 26 Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Daerah ini terdiri dari obyek wisata budaya dan obyek wisata alam.
10
Pasal 27 Kawasan Pemukiman Pedesaan sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf g Peraturan Daerah ini meliputi pemukiman pedesaan yang telah ada serta perluasannya pada kawasan-kawasan yang penggunaan lahan pertaniannya dapat dialihkan ke bukan pertanian. Pasal 28 Kawasan Pemukiman Perkotaan sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf h Peraturan Daerah ini adalah ruang yang diperuntukkan pengelompokan perumahan penduduk, termasuk didalamnya sarana/prasarana sosial ekonomi bagi penduduk dengan kegiatan usaha non pertanian. Bagian Ketiga Pengembangan Wilayah Prioritas Pasal 29 Pengembangan Wilayah Prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya. Pasal 30 Wilayah Prioritas di Daerah yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan meliputi: a.
Prioritas Pertama pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada tingkat kepentingan pengembangan yang merata, yaitu wilayah perkotaan terutama wilayah ibukota Kabupaten serta wilayah sekitar jalan arteri kawasan pusat kota ibukota Kabupaten;
b.
Prioritas Kedua Penanganan Pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada tingkat kepentingan kelestarian lingkungan, pengembangan potensi khusus dan pengembangan daerah terisolir pada wilayah pedalaman;
c.
Prioritas Ketiga didasarkan pada keadaan wilayah dengan potensi yang dimiliki yaitu pada kawasan rawa, perbukitan dan kawasan lainnya.
BAB VI PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN Pasal 31 Penyusunan dan Pelaksanaan program-program serta kegiatan-kegiatan di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, swasta dan masayarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Peraturan Daerah ini.
11
Pasal 32 Peta Rencana alokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang dan kawasan prioritas dengan skala ketelitian 1 : 100.000 serta Buku RTRW Kabupaten sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini. Pasal 33 RTRW Kabupaten bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. Pasal 34 Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RTRW Kabupaten secara tepat dan mudah.
BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Pasal 35 (1)
Pengendalian dan Pengawasan RTRW Kabupaten menurut Peraturan Daerah guna menjamin tecapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
(2)
Keterpaduan pelaksanaan RTRW Kabupaten dikoordinasikan oleh Bupati. Pasal 36
(1)
Pengendalian Pembangunan fisik dikawasan Budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada instansi Pemerintah Daerah;
(2)
Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas RTRW Kabupaten;
(3)
Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Pertauran Daerah ini menjadi wewenang Camat setempat dan dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati.
BAB VIII PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Pasal 37 (1)
RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
(2)
Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12
BAB IX KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 38 (1)
Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
(2)
Tindak Pidana sebagimana tersbut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. Pasal 39
(1)
Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
(3)
a.
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.
Melakukan tindakan pidana pada saat itu ditempat kehjadian serta melakukan pemeriksaan;
c.
Menyuruh berhenti seseorang dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.
Melakukan penyitaan benda atau surat;
e.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
f.
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.
Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang: a.
Pemeriksaan tersangka;
b.
Pemasukan rumah;
c.
Penyitaan benda;
d.
Pemeriksaan surat;
e.
Pemeriksaan saksi;
13
f.
Pemeriksaan ditempat kejadian;
dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan mengenai: a.
Kegiatan Budidaya yang telah ditetapkan dan berada dikawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak menggangu fungsi lindung;
b.
Dalam hal kegiatan Budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa dampak Lingkungan;
c.
Kegiatan Budidaya yang sudah ada dikawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya. Pasal 41
Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang perairan (lautan) dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 (1)
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(2)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 1996 tentang Rencanma Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
14
Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 25 Februari 2004 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Cap
Ttd,
MUHAMMAD SAFI’I Diundangkan di Kandangan pada tanggal 1 Maret 2004 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
ABDULLAH ARAS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2004
NOMOR 1
15
SERI E
NOMOR
SERI 1
