LEMBARAN
DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2002 NOMOR 39 SERI E NO. SERI 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa bahan galian golongan C yang merupakan sumber daya alam yang cukup banyak potensinya di daerah kita, yang dalam kegiatan penambangannya berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan sehingga diperlukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
b.
bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan dengan Peraturan Daerah.
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2024);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2128) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
4.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
1
5.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
6.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
7.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510) dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuanKetentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan BahanBahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suakan Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan lembaran negara Nomor 3982);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
20.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara tahun 1999 Nomor 70);
21.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
22.
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1165.K/844/M.PE/1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap Untuk Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa Pertambangan;
23.
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166.K/844/M.PE/1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksploitasi atau Iuran Eksplorasi Untuk Usaha Pertambangan Umum;
24.
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
25.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum;
26.
Peraturan Derah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
27.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Nomor 15 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 5, Seri D Nomor Seri 2);
28.
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
29.
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 69);
30.
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35).
3
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a.
Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
c.
Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
d.
Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
e.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
f.
Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A (Strategis) maupun bahan galian golongan B (Vital) sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 jo. Peraturan Pemeintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian;
g.
Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah suatu kegiatan dalam rangka mengelola kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan maupun penjualan;
h.
Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian, termasuk kegiatan studi kelayakan, studi AMDAL dan pembangunan sarana dan prasarana eksploitasi;
i.
Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkaannya;
j.
Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
4
k.
Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dan daerah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
l.
Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian;
l.
Konservasi daya alam adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesimbungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualias nilai dan keanekargamannya;
m.
Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
n.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan;
o.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
BAB II WILAYAH PERTAMBANGAN Pasal 2 (1)
Bupati menetapkan wilayah pertambangan bahan galian golongan C di Daerah.
(2)
Bupati menetapkan lokasi yang tertutup untuk pertambangan bahan galian golongan C. Pasal 3
Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan/atau seluruh wilayah pertambangan galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4 (1)
Wewenang dan tanggung jawab pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C dilakukan oleh Bupati.
(2)
Bupati dapat melimpahkan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pejabat yang ditunjuk.
5
Pasal 5 Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a.
mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C.
b.
melakukan kegiatan survey inventarisasi dan pemetaan bahan galian golongan C.
c.
memberikan SIPD bahan galian golongan C.
d.
melakukan penertiban kegiatan pertambangan bahan galian golongan C.
e.
melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6
Pendataan, pencatatan, penetapan dan pemungutan retribusi bahan galian golongan C dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
BAB IV PERIZINAN Pasal 7 (1)
Pengusahaan pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
(2)
Orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C terlebih dahulu harus mendapatkan SIPD dari Bupati.
(3)
SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
(4)
a.
SIPD eksplorasi;
b.
SIPD eksploitasi;
c.
SIPD pengolahan dan pemurnian;
d.
SIPD penjualan;
e.
SIPD pengangkutan.
Prosedur dan tata cara permohonan untuk memperoleh SIPD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB III PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C Pasal 8 (1)
Setiap SIPD Eksplorasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C;
(2)
Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) hektar.
(3)
SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6
(4)
Prosedur dan tata cara permohonan perpanjangan SIPD eksplorasi lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Bupati. Pasal 9
(1)
SIPD Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C;
(2)
Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi tidak boleh melebihi 5 (lima) hektar;
(3)
Kepada orang pribadi hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD Eksploitasi;
(4)
Kepada Badan dapat diberikan paling banyak 5 (lima) SIPD Eksploitas;.
(5)
Permohonan SIPD Eksploitasi yang dimohonkan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang luasnya melebihi 5 (lima) hektar dapat diberikan 1 (satu) SIPD Eksploitasi;
(6)
SIPD Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa perpanjangan;
(7)
Prosedur dan tata cara permohonan perpanjangan SIPD eksploitasi lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Bupati. Pasal 10
(1)
Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah kerjanya dengan persetujuan Bupati.
(2)
SIPD tidak dapat dipindahtangankan dan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Bupati. Pasal 11
(1)
SIPD tidak boleh diberikan diwilayah yang tertutup untuk pertambangan bahan galian golongan C guna kepentingan umum.
(2)
Dalam wilayah pertambangan Daerah yang tercantum dalam SIPD tidak boleh dilakukan pada tempat-tempat yang meliputi:
(3)
a.
tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pemakaman, tempat-tempat yang dianggap suci, tempat-tempat pekerjaan umum misalnya jembatan, jalanjalan umum, saluran air, listrik dan sebagainya.
b.
tempat-tempat sekitar lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
c.
tempat-tempat pekerjaan dari usaha pertambangan lain;
d.
bangunan-bangunan rumah tempat tinggal, sekolah-sekolah, dan pabrikpabrik beserta tanah sekitarnya, kecuali dengan izin yang bersangkutan/ berkepentingan.
Dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan pertambangan daerah, pemindahan bangunan pekerjaan umum dapat dilakukan oleh pemegang SIPD setelah terlebih dahulu mendapati izin dari Bupati. Pasal 12
Pengaturan mengenai SIPD Pengolahan dan Pemurnian, SIPD Pengangkutan dan SIPD Penjualan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
7
BAB VI BERAKHIR DAN DICABUTNYA SIPD Pasal 13 (1)
(2)
(3)
SIPD dinyatakan tidak berlaku karena: a.
masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
b.
pemegang SIPD mengembalikan SIPD kepada Bupati sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan.
c.
pengembalian sebagaimana dimaksud huruf b berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
SIPD dapat dicabut oleh Bupati apabila: a.
melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dibidang pertambangan;
b.
tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD yang bersangkutan;
c.
pemegang SIPD dengan sengaja melanggar perintah-perintah dan atau petunjuk-petunjuk yang ditentukan oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan Negara/Daerah;
d.
pemegang SIPD tidak melaksanakan kegiatan usaha pertambangan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SIPD tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
e.
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
SIPD dapat dibatalkan dengan Keputusan Bupati untuk kepentingan Daerah.
BAB VII KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD Pasal 14 (1)
Pemegang SIPD wajib membayar iuran tetap yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Pemegang SIPD wajib melaksanakan pemeliharaan dibidang pengusahaan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat teknis.
(3)
Pemegang SIPD wajib memberikan laporan secara tertulis setiap bulan atas pelaksanaan kegiatannya kepada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
(4)
Pemegang SIPD wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
(5)
Guna kepentingan kelestarian lingkungan, kepada pemegang SIPD diweajibkan membayar/menyetor uang konpensasi kerusakan lingkungan kepada Pemerintah Daerah sebesar 2% (dua persen) dari harga jual permeter kubik (M3).
8
Pasal 15 (1)
Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya yang berada diatas tanah kepada pemilik tanah dalam lingkungan Wilayah SIPD maupun disekitar lokasi penambangan
(2)
Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari 2 (dua) pemegang SIPD atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama-sama.
BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 16 (1)
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
(2)
Tatacara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, pemegang SIPD wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian, baik yang bersifat administrasi maupun teknis.
BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 17 (1)
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)
Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB X PENYIDIKAN Pasal 18 (1)
Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9
(2)
(3)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang: a.
menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.
melakukan tindak pidana pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
c.
menyuruh berhenti seseorang dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.
melakukan penyitaan benda atau surat;
e.
mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
f.
memangguil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.
mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannnya dengan pemeriksaan perkara;
h.
mengadakan penghentiamn setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Unun memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
i.
mengadakan tindakan dipertanggungjawabkan.
lain
menurut
hukum
yang
dapat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang: a.
pemeriksaan tersangka;
b.
pemasukan rumah;
c.
penyitaan benda;
d.
pemeriksaan surat;
e.
pemeriksaan saksi;
f.
pemeriksaan ditempat kejadian; dan mengirimkan kepada Kejaksaaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Semua Izin Pertambangan bahan Galian C yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat dijalankan dan bagi yang telah berakhir masa berlakunya dan akan memperpanjang dan atau mengajukan izin baru harus menyesuaikan dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
10
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 29 April 2002 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Cap
Ttd, SAIDUL HUDARIE
Diundangkan di Kandangan pada tanggal 1 Mei 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
M. YUNANIE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
2002
NOMOR
11
39
SERI E
NOMOR
SERI
3
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
I.
PENJELASANUMUM Potensi bahan galian golongan C yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu perlu dikelola dan diusahakan sebaik-baiknya guna dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kelestarian lingkungan. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom telah memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawabkepada Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pertambangan. Khusus untuk pertambangan bahan galian golongan C, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak hanya berwenang memungut pajaknya, tetapi juga berwenang untuk mengatur usaha pertambangan itu sendiri. Dalam rangka pengelolaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, dipandang perlu untuk mengatur usaha pertambangan bahan galian golongan C tersebut dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas
12
Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Yang dimaksud dengan uang konpensasi kerusakan lingkungan adalah uang yang harus disetorkan oleh Pemegang SIPD ke Kas Daerah sebagai konpensasi atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C. Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 40
13
