l a p o r a n tahunan 2007 Berbagi untuk Negeri Sharing with the nation

laporan ta h u n a n

2007

Berbagi untuk Negeri S h a r i n g w i t h t h e n at i o n

Content

Daftar Isi

03

Visi & Misi

Vision & Mission

04 06 07 08 17 20

Sejarah BNI Ikhtisar Keuangan Ikhtisar Saham Informasi Pemegang Saham Penghargaan SekilasTahun 2007

A Brief History of BNI Financial Highlights Stock Highlights Shareholder Information Awards 2007 Key Events

Struktur Berkembang, Seiring Waktu

A Structure Evolving with the Times

Sektor Perbankan Sasaran

Targeted Banking Areas

30 34 44 102 106

114 124 132 138 148 158

Laporan Komisaris Laporan Direksi Tata Kelola Perusahaan Daftar Publikasi Informasi Laporan Komite Audit

Perbankan Konsumer Perbankan Komersial Perbankan Korporasi Perbankan Internasional & Tresuri Perbankan Syariah Anak Perusahaan

Report from the Board of Commissioners Report from the Board of Directors Good Corporate Governance Press Releases Report from the Audit Committee

Consumer Banking Commercial Banking Corporate Banking International Banking & Treasury Sharia Banking Subsidiary Business

166 178 184 190 198 208 211

Indeks Operasional

Manajemen Risiko Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Tanggung Jawab Sosial Analisis Manajemen Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Konsolidasi

Operational Indices

360

Data Perusahaan

Corporate data

Modern Risk Management Practices Human Resources Development Advances in Information Technology Corporate Social Responsibility Management Analysis Responsibility for Financial Reporting Consolidated Financial Report

Berbagi untuk Negeri Dalam Laporan Tahunan 2007, kami mengulas kegiatan, operasional dan pencapaian BNI bagi para pemangku kepentingan, dengan tema Berbagi Untuk Negeri, yang menggambarkan hasrat yang terdalam bagi kemajuan dan kesejahteraan BNI. Selaku institusi keuangan yang mayoritas dimiliki Pemerintah Republik Indonesia, di benak kami senantiasa terpatri upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran lebih dari dua ratus tiga puluh juta penduduk di seluruh nusantara, menuju era baru stabilitas, perdamaian dan pembangunan nasional. Dengan semangat kebersamaan untuk berbagi kesejahteraan yang lebih baik ke depan, Laporan Tahunan ini kami persembahkan.

S h a r i n g w it h t h e n at i o n

For the Annual Report of 2007, in which we respectfully report the Bank’s activities, operations and results to our many valued stakeholders, we have settled upon the theme of ‘Berbagi untuk Negeri,‘ translated as ‘sharing with the nation,’ to express directly our most sincere desire that the advancement and prosperity of BNI, as a state-owned financial institution, always bear in mind its duty to uplift the material prosperity and well-being of the more than two hundred thirty million citizens of our vast archipelago, moving toward a new era of stability, peace and national development. It is in this spirit of sharing the prosperity of a bright future we dedicate this annual document.

Jauhnya jarak yang memisahkan nusantara dan dunia, kami satukan dalam layanan

www.bni.co.id Melalui 978 Kantor Cabang, 195 Outlet Syariah, 20 Sentra Kredit Menengah, 51 Sentra Kredit Kecil, 12 Sentra Kredit Konsumer, 2325 BNI ATM, didukung oleh belasan ribu ATM Link dan ATM Bersama yang tersebar di seluruh Indonesia, 5 Kantor Perwakilan Luar Negeri serta lebih dari 700 Bank Koresponden di seluruh dunia, membuat Anda semakin mudah melakukan semua aktivitas perbankan di seluruh jaringan kami.

Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

V ision & M ission

Visi & Misi

Visi Menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja

Misi • Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama (the bank of choice) • Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor • Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi • Meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab terhadap lingkungan sosial • Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik

vi s i o n

To be a leading bank with excellent services and performance

M i ss i o n

• Becoming a bank of choice, providing excellent service and value added solutions to all customers • Delivering investment value to our shareholders • Creating a performance-driven culture, as the best place to work and deliver results • Increasing involvement and care toward the social environment • Becoming the benchmark for implementation of good corporate governance

3

t h e o d y s s e y o f a p i o n e e r i n g b a n k

Perjalanan Sang Pelopor Perbankan

4

Kelahiran BNI di tahun 1946 mempelopori sejarah perbankan Republik Indonesia. Peran awalnya sebagai bank sentral menjadikannya sebagai ‘anak kandung Republik’ mengingat posisinya sebagai penerbit dan pengelola mata uang Rupiah. Dalam perkembangannya, BNI berkembang menjadi bank komersial milik pemerintah yang profesional dan tangguh.

19 4 6

1968

1986

1992

Pada tahun ini BNI didirikan dengan nama ‘Bank Negara Indonesia’ sebagai bank pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia dan mendapatkan amanah untuk mengatur pengeluaran dan peredaran mata uang Rupiah.

Sebagai bank umum dengan nama ‘Bank Negara Indonesia 1946,’ BNI mendapatkan tugas memperbaiki ekonomi rakyat serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan memberdayakan berbagai sektor industri di Indonesia.

BNI melaksanakan restrukturisasi operasional dan pembenahan korporasi, termasuk menyusun visi dan misi serta Performance Improvement Program (PIP).

Bentuk hukum BNI diubah menjadi PT (Persero) sejalan dengan ketentuan Undangundang Perbankan.

Under the name ‘Bank Negara Indonesia,’ BNI was established by the fledgling Republic as the first wholly-owned state bank to be entrusted with the issuance and management of Rupiah banknotes.

19 5 5 BNI diubah statusnya menjadi bank umum. The status of BNI evolved to that of a commercial bank.

In a time of monumental difficulty and national privation, BNI, now renamed ‘Bank Negara Indonesia 1946’ was charged with the primary task of improving the economy of a suffering people and reviving the stalled economic development of the nation, with emphasis on the industrial sector.

BNI underwent corporate restructuring and repositioning initiatives, including the foundation of a Vision and a Mission, and on a more practical level implemented a Performance Improvement Program (PIP).

1989 Peluncuran logo baru BNI berupa ‘bahtera berlayar di tengah samudra’ sebagai cerminan dan ungkapan harapan korporat. BNI launched a new ‘bahtera berlayar di tengah samudra,’ or ‘Sailing the Seas’ logo, as an expression reflecting a fresh corporate direction.

The legal entity of BNI was modified, becoming PT (Persero) in line with prevailing Banking Laws.

1996 BNI menawarkan saham perdana kepada masyarakat dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Surabaya. Hal ini menjadikan BNI sebagai bank pemerintah pertama yang menjadi perusahaan terbuka. This was the year BNI conducted its first initial public offering of shares, through listings on the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges. With this corporate action, BNI became the first state-owned bank to achieve public-listed company status.

The establishment of BNI in 1946 marked the historical birth of banking in the Republic of Indonesia. Its early role as a central bank drew reference to it being a ‘child of the Republic’ especially since it was entrusted with the issue and tender of the new national currency, in the form of Rupiah banknotes. Over decades since, BNI has become a fixture in the Indonesian financial landscape, as a prominent and reliable state commercial bank.

5

19 97

1999

2003

2007

Krisis moneter melanda Asia dan Indonesia. Sebagaimana bank-bank lain, BNI juga terkena dampak negatif krisis tersebut, sebagaimana tercermin dari menurunnya indikator kinerja finansial.

BNI memperoleh tambahan modal dari pemerintah melalui program rekapitalisasi perbankan. Pada tahun yang sama, BNI berhasil memperoleh sertifikat ISO 9002 sebagai pengakuan standar kualitas yang meliputi Unit Pemrosesan Bersama (UPB).

BNI menetapkan visi dan misi serta menyusun Peta Navigasi sebagai kerangka program transformasi dalam rencana kerja jangka panjang 15 tahun hingga tahun 2018.

BNI menerbitkan saham baru yang dicatatkan di Bursa Efek Jakarta & Bursa Efek Surabaya, bersamaan dengan program divestasi saham pemerintah. Dengan selesainya kedua program tersebut, kepemilikan publik meningkat menjadi 23,64%.

Southeast Asia, and Indonesia most acutely, was engulfed in a titanic financial crisis. BNI, like all other banks, was adversely affected by the crisis, as reflected in its severely reduced financial performance.

BNI received additional capital from the Government through its recapitalization program. In the same year, the BNI Mutual Processing Unit qualified for ISO 9002 certification, as an acknowledgment of its quality standard.

BNI emerged with a renewed Vision and Mission, along with a Navigation Map as the ‘transformation program’ in a 15-year long-term corporate plan, looking to 2018.

2004 BNI meluncurkan logo dan identitas korporat baru sejalan dengan upaya membangun citra perusahaan yang kokoh dalam menghadapi persaingan. BNI launched a new logo and corporate identity, in line with the effort to build a strong corporate image.

BNI issued new shares with preemptive rights (a rights issue), listed on the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges. This corporate action was conducted together with a government divestment program. Following this program, public ownership of BNI shares peaked at 23.64%.

f i n a n ci a l h i g h li g h t s

Ikhtisar Keuangan

(dalam miliar Rupiah kecuali EPS)

2007

2006

2005

2004

2003

14,878 (7,410) 7,468

14,938 (7,562) 7,376

12,601 (5,787) 6,815

11,905 (5,020) 6,885

13,219 (8,217) 5,002

(2,704)

(1,319)

(1,256)

(2,128)

(2,966)

4,764 4,130 8,894 (7,626) 1,268 213 1,481

5,559 2,331 7,890 (5,718) 2,172 84 2,256 52 (891) 1,417

4,757 2,860 7,617 (4,527) 3,090 (16) 3,074

2,036 2,108 4,144 (3,402) 742 205 947

(579) 902

6,057 2,862 8,919 (6,264) 2,655 185 2,840 94 (1,005) 1,929

19 3,093

(135) 812

(4)

(3)

(2)

(3)

1

898

1,926

1,415

3,090

813

I n c o m e State m e nt

Laba Rug i

Pendapatan Bunga Beban Bunga Pendapatan Bunga Bersih Beban Penyisihan Kerugian atas Aktiva Produktif (PKAP) Pendapatan Bunga Setelah PKAP Pendapatan Operasional Lainnya Pendapatan Operasional Beban Operasional Lainnya Pendapatan Operasional Bersih Pendapatan/(Beban) Bukan Operasional Bersih Laba Sebelum Pajak Penghasilan Pendapatan/(Beban) Pajak Tangguhan Taksiran Pajak Penghasilan Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan Hak Minoritas atas Laba/Rugi Bersih Anak Perusahaan Laba Bersih

36,812 3,932 83,215 36,701 183,342 146,189

48,459 4,985 66,460 41,227 169,416 135,996

34,326 3,809 62,659 37,451 147,812 115,372

24,534 11,729 57,868 33,733 136,582 105,014

23,457 11,262 46,408 40,267 131,568 105,258

7,578 934 166,094 28 17,220

5,544 2,239 154,597 25 14,794

6,913 2,433 135,891 26 11,895

6,497 2,285 123,930 28 12,624

7,254 2,066 121,734 6 9,828

0.85% 8.03% 4.99%

1.85% 22.61% 5.19%

1.61% 12.64% 5.60%

2.41% 29.21% 5.59%

0.77% 11.83% 4.33%

35.61% 60.64% 15.74% 58.79

27.95% 49.98% 15.30% 145.20

25.48% 54.24% 15.99% 106.00

29.35% 55.12% 17.09% 231.00

29.64% 44.09% 18.16% 60.00

8.18% 4.01% 71.86% 64.57%

10.47% 6.55% 55.13% 61.18%

13.70% 8.36% 50.43% 62.52%

4.60% 1.39% 117.49% 46.45%

5.69% 2.07% 91.76% 47.86%

93.04%

84.79%

84.88%

78.82%

95.01%

69.19 6.14% 0%

144.52 6.76% 0%

111.86 8.18% 21.22%

116.10% 4.69% 0.00%

42.46 4.33% 0.00%

ROA ROE NIM Non-Interest Income to Operating Income Loan to Deposit Ratio (LDR) Capital Adequacy Ratio (CAR) Earning (Loss) Per Share (EPS)* Oth e r Rati o s

R a s i o L a i n n ya

NPL Gross NPL Net LLP/NPL Gross CIR (rasio Biaya terhadap Pendapatan) BOPO (Biaya Operasional/Pendapatan Operasional) Pendapatan Operasional Bersih/Pegawai (dalam jutaan Rupiah) Posisi Devisa Netto (PDN) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Cash, Current Accounts and Placements (Gross) Marketable Securities (Gross) Loans (Gross) Government Bonds Total Assets Customer Deposits Borrowing and Marketable Securities Issued Subordinated Debt Total Liabilities Minority Interest Equity F i n a n c i a l Rati o

Ra s i o K e ua n g a n

ROA ROE NIM Pendapatan Non-Bunga terhadap Pendapatan Operasional Pinjaman terhadap Jumlah Simpanan (LDR) Rasio Kewajiban Penyedian Modal Minimum (CAR) Laba (Rugi) Bersih per Saham (EPS)*

Interest Income Interest Expenses Net Interest Income Allowance for Possible Losses on Earning Assets Interest Income After Allowance Other Operating Income Operating Income Other Operating Expenses Net Operating Income Net Non-Operating Income/Expenses Income Before Tax Deferred Tax Income/Expenses Provision for Income Tax Net Income After Tax Minority Interest Income/Losses of Subsidiaries Net Income Ba l a n c e S h e et

N e raca

Kas, Giro dan Penempatan (Net) Surat-surat Berharga Pinjaman yang Diberikan Obligasi Pemerintah Total Aktiva Simpanan Nasabah Pinjaman yang Diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan Pinjaman Subordinasi Total Kewajiban Hak Minoritas Ekuitas

(in billion Rupiah except EPS)

Catatan: Angka-angka pada seluruh tabel dan grafik menggunakan notasi Inggris * Disajikan kembali sehubungan dengan Reverse Stock Split

NPL Gross NPL Net Loan Loss Provision/NPL Gross Cost to Income Ratio Operating Expense to Operating Income Net Operating Income/Employee (in million Rupiah) Net Open Position (NOP) Legal Lending Limit (LLL)

Notes: Numerical notations in all tables and charts are in English * As restated to reflect Reverse Stock Split

s t o c k h i g h li g h t s

Ikhtisar Saham

Harga dan Volume Saham BNI vs IHSG selama Tahun 2007 BNI’s Share Price and Volume vs JCI’s Performance during 2007

Saham BNI

IHSG

Volume Saham BNI

BNI’s Share

JCI

BNI’s Share Volume

450,000

3,000

400,000 2,500

350,000 300,000

2,000

250,000 1,500

200,000 150,000

1,000

100,000 500

3 Jan ‘07

50,000

16 Feb ‘07

3 Apr ‘07

harga saham

29 May ‘07

13 Jul ‘07

2007

(dalam Rupiah)

3 Sep ‘07

23 Oct ‘07

28 Dec ‘07

share price

2006

(in Rupiah)

Pembukaan Open

Terendah Lowest

Tertinggi Highest

Penutupan Close

Pembukaan Open

Terendah Lowest

Tertinggi Highest

Penutupan Close

Triwulan I

1,870

1,750

2,030

1,760

1,300

1,220

1,420

1,280

1st Quarter

Triwulan II

1,760

1,760

2,575

2,475

1,280

1,100

1,440

1,130

2nd Quarter

Triwulan III

2,475

1,680

2,850

2,000

1,140

1,070

2,375

2,375

3rd Quarter

Triwulan IV

2,000

1,810

2,225

1,970

2,125

1,870

2,550

1,870

4th Quarter

k i n e rja s a h a m

share performance

(dalam Rupiah)

2007

2006

Harga Tertinggi

2,750

2,550

Highest Price

Harga Terendah

1,680

1,070

Lowest Price

Harga Pada Akhir Tahun

1,970

1,870

Year-End Price

Laba Bersih per Saham

59

145

Earning per Share

K E b ija k a n Divi de n* d ivi d e n d p o li cy*

(in Rupiah)

J u ml a h D iv i d e n

D ivi d e n p e r le m b a r s a h a m

ra s i o D i vi d e n

ta n g g a l p e m baya ra n

d ivi d e n d payo ut rati o

d ivi d e n d paym e nt date

d ivi d e n d a m o u nT

d ivi d e n d p e r s h a r e

(miliar Rupiah/billion Rupiah)

(Rupiah)

1996

56.40

195.00

30% of 2nd half year 1996 net income

13-Jun-97

1997

60.80

210.00

20% of 1997 net income

7-Aug-98

2001

878.30

66.15


28-Oct-02

2002

1,254.30

94.44


5-Nov-03

2003

314.90

23.71

75.01% of 2003 net income

21-Jul-04

2004

1,568.20

118.07


7-Jul-05

2005

707.40

53.26


4-Jul-06

2006

962.92

72.50


2-Jul-07

* Disajikan kembali sehubungan dengan Reverse Stock Split

*) as restated to reflect reverse stock split

sI h na fo rr eh moald s i P e re imnefgoarnmgat S iaohna m

Informasi Pemegang Saham

8

A K S I KORPORA S I D I TAHUN 2 0 07 RAPAT U M U M PE M EGANG S AHA M TAHUNAN

RUPS Tahunan diselenggarakan pada hari Rabu, 23 Mei 2007 menghasilkan keputusan sebagai berikut: Agenda 1 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2006, serta menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2006 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006. 2. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young). 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sepanjang: a. Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana. b. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan dan Perhitungan Tahunan Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Agenda 2 1. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2006, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko &

CORPORATE ACTION S IN 2007 ANNUA L GENERA L S HAREHO LD ER S M EETING

The Annual General Shareholders Meeting (AGSM) for fiscal 2006 was convened on 23 May 2007, with the following agenda and resolutions: Agenda 1 1. The Company’s Annual Report for fiscal 2006 was agreed and accepted; the balance sheets and income statement for fiscal year

2006 together with their explanation were agreed and legalized, audited by public accountants Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) for the fiscal year ending 31 December 2006. 2. The Bank’s annual report for small-business partnering and community development programmes for the fiscal year ending 31 December 2006 was approved, audited by Public Accountants Purwanto, Sarwoko and Sandjaja (Ernst & Young).

3. Conferring payment and exoneration from all responsibility, with acquittal of charges, for all Director members (for management actions) and for all the Commissioners’ Committee (for monitoring actions) executed by them for the fiscal year ending on 31 December 2006, including management action and control of the small-business partnering and community development program, given that: a. Such actions do not constitute criminal acts under prevailing law, and

b. Such actions are recorded in the Report and Company Annual statements, including the small-business partnering and community development programme. Agenda 2 1. Approved in accordance with the balance sheets and income statement for fiscal 2006, audited by public accountants Purwanto, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young); net income received by the company in the fiscal year ending on 31 December 2006 is

S h a r e h o ld e r i n f o r m at i o n

Sandjaja (Ernst & Young), laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 adalah Rp 1.925.829.550.382 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua Rupiah) untuk selanjutnya disebut ‘Laba Bersih Tahun 2006.’

9

2. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun 2006 sebagai berikut: a. Sebesar 50% dari Laba Bersih Tahun 2006 atau Rp 962.922.336.500 (sembilan ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada 13.281.687.400 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus) saham, sehingga setiap 1 (satu) saham berhak untuk menerima dividen sebesar Rp 72,50 (tujuh puluh dua koma lima puluh rupiah). b. Sebesar 1,5% dari Laba Bersih Tahun 2006 atau Rp 28.887.443.256 (dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam Rupiah) digunakan untuk dana Program Kemitraan. c. Sebesar 2% dari Laba Bersih Tahun 2006 atau Rp 38.516.591.008 (tiga puluh delapan miliar lima ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan Rupiah) digunakan untuk dana Program Bina Lingkungan. d. Sebesar 20% dari Laba Bersih Tahun 2006 atau Rp 385.165.910.076 (tiga ratus delapan puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh puluh enam Rupiah) digunakan untuk cadangan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. e. Sebesar 9,5 % dari Laba Bersih Tahun 2006 atau Rp 182.953.807.286 (seratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah) digunakan untuk cadangan yang telah ditentukan penggunaannya.

Rp 1,925,829,550,382 (one trillion nine hundred twenty five billion eight hundred twenty nine million five hundred fifty thousand three hundred eighty two Rupiah) referred to as ‘net profit for 2006.’ 2. Approval of the use of net profits for 2006 as follows: a. 50% of net profit in 2006, or Rp 962,922,336,500 (nine hundred sixty two billion nine hundred twenty two million three hundred thirty six thousand five hundred Rupiah) disbursed

as cash dividends to 13,281,687,400 (thirteen billion two hundred eighty one million six hundred eighty seven thousand four hundred) shares, signifying that every one share receives Rp 72.50 (seventy two point fifty Rupiah). b. For 1.5% from net profits in 2006, or Rp 28,887,443,256 (twenty eight billion eight hundred eighty seven million four hundred forty three thousand two hundred fifty six Rupiah) to be used for small-business

partnering. c. For 2% from net profit in 2006, or Rp 38,516,591,008 (thirty eight billion five hundred sixteen million five hundred ninety one thousand eight) to be used for community development programs. d. For 20% from net profit in 2006 or Rp 385,165,910,076 (three hundred eighty five billion one hundred sixty five million nine hundred ten thousand seventy six Rupiah) to be used in accordance with legal

regulation Article (61/1) law No. 1/1995 as applied to limited liability companies. e. For 9.5% from net profits in 2006 or Rp 182,953,807,286 (one hundred eighty two billion nine hundred fifty three million eight hundred seven thousand two hundred eighty six Rupiah) to be used as Appropriated Reserve. f. For a maximum of 0.95% from net profits in 2006 or Rp 18,345,000,000 (eighteen billion three hundred forty five million

10

I n f o r m a s i P e m e g a n g S a h a m

f. Sebesar maksimal 0,95% dari Laba Bersih Tahun 2006 atau Rp 18.345.000.000 (delapan belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) digunakan untuk Tantieme Komisaris, Direksi dan Sekretaris Komisaris yang menjabat dalam tahun buku 2006 sesuai dengan jangka waktu yang bersangkutan menduduki jabatannya masing-masing. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk menetapkan pembagian Tantieme tersebut di antara para anggota Komisaris, Direksi dan Sekretaris Komisaris yang menjabat dalam tahun buku 2006, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran Tantieme tersebut. g. Sebesar 2,84% dari Laba Bersih Tahun 2006 atau Rp 54.630.000.000 (lima puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) digunakan untuk bonus pegawai. h. Sisa Laba Bersih Tahun 2006 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: a. Melakukan pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar harian dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek. b. Melakukan pembayaran bonus kepada pegawai termasuk mengenai tata cara pembayaran bonus pegawai dimaksud. Agenda 3 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor

Rupiah) to be used for Commissioners, Directors and Commissioners’ secretaries bonuses, according to the duration of their tenure during 2006. Conferring the rights and authorities to Commissioners with consultation, first to shareholders holding Class A Dwiwarna shares, to share bonuses among Commissioners, Directors, and Commissioners' secretaries holding positions in fiscal 2006, including all matters related

to in its bonus payments. h. For 2.84% from net profit in 2006, or Rp 54,630,000,000 (fifty four billion six hundred thirty million Rupiah) to be disbursed in employee bonuses. i. The remaining net income for 2006 will be booked as Retained Earning. Conferring the rights and authorities to Company Directors with substitution rights for: a. Executing cash dividend payments and determining

mechanisms and schedule of cash dividend payments including presenting and responding to appropriate authorities in the Jakarta Stock Exchange (BEJ) or other related authorities, asking and submitting approval for a cash dividend payment schedule. The schedule will be announced in 2 (two) daily newspapers in accordance with Stock Exchange regulations. b. Conducting bonus payments to employees, including the mechanism


Akuntan Publik termasuk melakukan proses pengadaan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2007, dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2007. Agenda 4 1. Menetapkan kenaikan gaji Direksi dan Komisaris termasuk Sekretaris Komisaris sebesar 20% dari gaji tahun 2006, terhitung sejak 1 Januari 2007. 2. Besarnya jumlah gaji masing-masing anggota Direksi, anggota Komisaris termasuk Sekretaris Komisaris setelah kenaikan gaji tersebut, ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Agenda 5 1. Mengangkat Parikesit Suprapto sebagai Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak mendapat persetujuan Bank Indonesia dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Komisaris lainnya yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 19 Mei 2005. 2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai penambahan anggota Komisaris Perseroan dengan akta tersendiri dihadapan Notaris, serta melakukan pemberitahuan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku. 3. Susunan anggota Komisaris Perseroan selengkapnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah sebagai berikut: • Zaki Baridwan, sebagai Komisaris Utama • Suwarsono, sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen • Effendi, sebagai Komisaris • H.M.S. Latif, sebagai Komisaris

of such bonus payments to employees. Agenda 3 Conferring the rights and authorities to Company Commissioners to appoint a public accounting firm to audit the Bank’s financial statements for fiscal year 2007, and the annual reports on small-business partnering and community developments programs for fiscal year 2007. Agenda 4 1. Determining the raise in remuneration for Directors

and Commissioners, including Commissioners’ secretaries, at 20% above that for 2006, effective 1 January 2007. 2. The total amount of remuneration for each Director and Commissioner, including Commissioners’ secretary, after the raise in remuneration, approved by Shareholders Class A Dwiwarna shares. Agenda 5 1. Elected Parikesit Suprapto as a Company Commissioner, effective as of approval from Bank Indonesia and

ending with the term of Commissioners elected, based on the Annual General Shareholders Meeting of 19 May 2005. 2. Conferring authorities with substitution rights to Company Directors, to formalize the decision of additional Commissioner members through an official notarised document, and in so doing fulfilling announcements and enrolment to authorised parties , based on prevailing regulations.

11

12


• Achjar Iljas, sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen • Felia Salim, sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen • Parikesit Suprapto, sebagai Komisaris RAPAT U M U M PE M EGANG S AHA M LUAR BIA S A

RUPS Luar Biasa diselenggarakan pada hari Kamis, 1 Maret 2007 menghasilkan keputusan sebagai berikut: Agenda 1 1. Menerima pengunduran diri J.B Kristiadi sebagai anggota Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 21 September 2006. 2. Memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat dengan akta tersendiri dihadapan Notaris, dan mendaftarkan susunan anggota Komisaris dalam Daftar Perusahaan. Agenda 2 1. Menyetujui Kebijakan Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Perseroan. 2. Menyetujui penggunaan jumlah maksimum (limit) hapus tagih atas piutang pokok kredit macet dan hapus buku sebagaimana telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 24 Mei 2006 dengan jumlah Rp 2 triliun, yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit Bermasalah Perseroan. 3. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menandatangani Kontrak Manajemen dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN, Gubernur Indonesia tanggal 5 Juli 2006.

3. The member of the Board of Commissioners are: • Zaki Baridwan, President Commissioner • Suwarsono, Vice President Commissioner/Independent Commissioner • Effendi, Commissioner • H.M.S. Latif, Commissioner • Achjar Iljas, Commissioner/ Independent Commissioner • Felia Salim, Commissioner/ Independent Commissioner. • Parikesit Suprapto, Commissioner E XTRAOR D INARY GENERA L S HAREHO LD ER S

M EETING ( EG S M )

The EGSM was convened on Thursday, 1 March 2007 with the following resolutions: Agenda 1 1. Accepted the resignation of J.B Kristiadi as a Company Commissioner, effective on 21 September 2006. 2. Accepted the authority with substitution rights for Directors to carry out all actions required as related to the decision, including and not limited to, in its official document to the Notary, and enrolling the

composition of the members of the Commissioners in the Company Registrar. Agenda 2 1. Agreement on the restructuring policy and resolving non-performing loans. 2. Agreement on the use of a total maximum limit for written off non-performing loans , as approved in the Annual General Shareholder’s Meeting on 24 May 2006, for a total Rp 2 trillion, to be applied to restructuring policy & resolving


Agenda 3 1. Menyetujui perubahan pasal-pasal yang terkait dengan: a. Pengunduran Diri Komisaris dan Direksi, yaitu: Pasal 11 ayat (4), ayat (10), ayat (11), Pasal 14 ayat (5), ayat (12), ayat (13). b. Kebijakan Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, yaitu: Pasal 12 ayat (6), Pasal 12 ayat (17 huruf f) Anggaran Dasar Perseroan. c. Penghapusan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Badan Audit. 2. Menyetujui penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan serta memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, termasuk melakukan pelaporan, pendaftaran, dan pengumuman kepada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan. RAPAT U M U M PE M EGANG S AHA M L UAR BIA S A

RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2007 menghasilkan keputusan sebagai berikut: Agenda 1 Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: 1. Saham baru yang akan dikeluarkan adalah paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau sebanyak 1.992.253.110 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sepuluh) saham. 2. Setiap pemegang 20 (dua puluh) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Agustus 2007 pukul 16.00 WIB mempunyai 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 2.025 (dua

non-performing loans. 3. Delegating authority to Directors to sign the Management Contract with the Republic of Indonesia in implementation of the decree from the Minister of Economic Coordination, Minister of Finance, Minister of BUMN (State Owned Enterprises), and Governor of Bank Indonesia, as of 5 July 2006. Agenda 3 1. Agreement on the change of Articles of Association related to:

a. The resignation of Commissioners and Directors, such as: Article 11, No. (4), (10), (11). Article 14 No. (5), (12), (13). b. Restructuring policy and resolution of non-performing loans, including: Articles of Association, Article 12 No. (6), (17 letter F). c. Abolishing the requirements of Article 17, in the Articles of Association, concerning the Auditor Board. 2. Agreement on the formulation of Articles of Association, thus delegating

authority with substitution rights to Company Directors to present official documents to the Notary, including reports, enrolment and announcements to authorised institutions confirming the execution of all required actions. E XTRAOR D INARY GENERA L S HAREHO LD ER M EETING ( EG S M )

The EGSM was convened on 30 July 2007, with the following resolutions: Agenda 1 Approval of the

13

14


ribu dua puluh lima Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian saham. 3. HMETD tersebut dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai penitipan kolektif efek bersifat ekuitas yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 4. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan masih terdapat Sisa Saham yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD yaitu sebanyak-banyaknya 17.689.485 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima) saham biasa atas nama Seri C, maka PT Bahana Securities selaku Pembeli Siaga dengan kesanggupan penuh (full commitment) membeli seluruh Sisa Saham yang bukan merupakan porsi Negara Republik Indonesia, dan dibeli dengan Harga Pelaksanaan. 5. Dana hasil PUT II, setelah dikurangi biaya-biaya emisi PUT II, akan digunakan oleh Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan yang selanjutnya menurut rencana akan digunakan untuk: • Melunasi surat hutang Perseroan yang akan jatuh tempo pada tahun 2007 sekitar 25%. • Mendanai pemberian kredit jangka panjang untuk pembiayaan infrastruktur sekitar 75%. 6. Sehubungan dengan PUT II Perseroan, maka mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil pengeluaran saham PUT II tersebut setelah nama pemegang saham yang memperoleh saham dari PUT II ini tercatat dalam daftar pemegang saham, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut. Agenda 2 Menyetujui untuk membatalkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 6 September 2004 yang tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang

implementation of Issuance of New Shares with preemptive rights II (Rights Issue II) with the following requirements: 1. New shares issued at a maximum of 15% (fifteen percent) of all shares already issued and paid-up, for 1,992,253,110 (one billion nine hundred ninety two million two hundred fifty three thousand one hundred ten) shares. 2. Every holder of 20 (twenty) former shares registered on the list of Company shareholders as of

9 August 2007, 16.00 hours, receives 3 (three) pre-emptive rights, where every 1 (one) pre-emptive right gives the right to its holder to buy 1 (one) new share at an exercise price of Rp 2,025 (two thousand twenty five Rupiah) per share, full payment of which is on the request form for share purchase. 3. The pre-emptive rights can be traded inside or outside the Stock Exchange, according to capital market regulations, including (but not limited to) requirements for collective

share deposits, as published by Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (Indonesian Central Share Custodian).

which do not belong to the Government of the Republic of Indonesia, will buy them at the exercise price.

4. If after allocation there are additional share orders outstanding for the remainder of shares not implemented by the holders of preemptive rights, in the amount of 17,689,485 (seventeen million six hundred eighty nine thousand four hundred eighty five) common shares, C series, PT. Bahana Securities as a buyer with a full commitment to buy all remaining shares

5. Proceeds from Rights Issue II , after deduction of issuance costs, will be used by the Company in strengthening the capital structure, with plans to be used for: • Payment of Company Bonds, which will be due in 2007 (about 25%); • Finance of long-term credit for infrastructure projects (about 75%).


Saham Luar Biasa Perseroan No. 22 tanggal 6 September 2004 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 23 tanggal 6 September 2004, keduanya dibuat oleh Aulia Taufani, SH, Notaris Pengganti Sutjipto, SH Notaris di Jakarta dan dengan demikian apa yang telah diputuskan dalam Rapat tersebut dinyatakan tidak berlaku.

15

Agenda 3 1. Menyetujui pemberian jatah bonus saham kepada Direksi, Komisaris yang bukan Komisaris Independen dan Sekretaris Komisaris sebesar 7,5 kali gaji tahun 2007, dengan catatan pelaksanaan dan tata cara pemberian bonus saham tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam program EMSA. 2. Komisaris Independen tidak diperkenankan memperoleh penjatahan bonus saham tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Agenda 4 Menetapkan Sdr. Effendi sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Agenda 5 Agenda ini tidak mengambil keputusan karena hanya bersifat Laporan Pengunduran Diri Tjahjana Tjakrawinata sebagai Direktur, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2007.

6. In connection with Rights Issue II, Articles 4, No. 2 and 3 of the Company’s Article of Association will change, thus giving authority to Directors to respond to the official Notarised document, concerning the increase in Paid up Capital after the Rights Issue II, after the names of shareholders receiving shares from Rights Issue II are recorded in the Shareholders’ Registration, thus completing all necessary actions related to these matters.

Agenda 2 Approval to cancel decisions taken at the Extraordinary General Shareholders’ Meeting on 6 September 2004, as officially announced in an Extraordinary General Shareholders’ Meeting document (No. 22, 6 September 2004) and in official Company documents of Company meeting results (No. 23, 6 September 2004) both of these made by Aulia Taufani, SH, Sutjipto, SH (another notary in Jakarta) and what was decided in the meeting was cancelled.

Agenda 3 1. Approval of the award of a share bonus to Directors and Commissioners (excluding Independent Commissioners) of a maximum of 7.5 times their monthly salary in 2007, in an implementation note and awarding bonuses according to the requirements of the EMSA (Employee and Management Stock Allocation) Program. 2. Independent Commissioners are not allowed to receive share bonuses, in accordance with

Bapepam regulation No.IX.1.5, as formed and implemented by the Audit Committee. Agenda 4 Approved the appointment of Effendi as an Independent Commissioner, effective upon receiving approval from Bank Indonesia. Agenda 5 This agenda does not involve any decision, as it only concerns the reports of the resignation of Tjahjana Tjakrawinata as a Director, effective from 1July 2007.

16


ta n g g a l

k ete r a n g a n

date

d e s c r i p ti o n

harga nominal

j u ml a h le m b a r s a h a m

nilai buku

harga saham

nominal price

number of shares

book va lu e

share p r i c e ( R p)

November

IPO (Initial Public

Seri-A: @ Rp 500

1996

Offering)

Seri-B: @ Rp 500

Total June

Rights Issue (1:35)

1999

1

1

Seri-B: @ Rp 500

4.340.127.999

Seri-A: @ Rp 500

1

2000

without pre-emptive

Seri-B: @ Rp 500

4.340.127.999

rights

Seri-C: @ Rp 25

196.850.884.500

Total Repayment of excess

Seri-A: @ Rp 500

1

2001

amount in Government

Seri-B: @ Rp 500

4.340.127.999

Bonds

Seri-C: @ Rp 25

194.885.183.000

Total Seri-A: @ Rp 500 Seri-B: @ Rp 500

4.340.127.999 194.885.183.000

2006

Seri-A: @ Rp 7.500

1

Seri-B: @ Rp 7.500

289.341.866

Rights Issue (20:3)

2007

December

At year-end

Total

110

740

1.300

1.048

1.870

1.107

2.000

1.127

1.970

12.992.345.533

Seri-A: @ Rp 7.500

1

Seri-B: @ Rp 7.500

289.341.866

Seri-C: @ Rp 375

12.992.345.533 13.281.687.400

Seri-A: @ Rp 7.500

1

Seri-B: @ Rp 7.500

289.341.886

Seri-C: @ Rp 375

14.984.598.643

Total

2007

41

13.281.687.400

Total 13 August

90

199.225.311.000

Seri-C: @ Rp 375

At year-end

1

Seri-C: @ Rp 25

Total December

34

199.225.311.000

Total

2003

95

201.191.012.500

June

Reverse Stock Split

22

151.904.480.000

Issuance of new shares

December

300

156.244.608.000

June

2002

-7

4.340.127.999

Seri-A: @ Rp 500

Seri-C: @ Rp 25

At year-end

1.250

4.340.128.000

Total

December

652

15.273.940.510 Seri-A: @ Rp 7.500

1

Seri-B: @ Rp 7.500

289.341.886

Seri-C: @ Rp 375

14.984.598.643 15.273.940.510

a w a r d s

Penghargaan

17

To p B ra n d Awa r d

Award prestisius ini diberikan kepada BNI Card oleh Majalah Frontier Consulting Group and Marketing, Pebruari 2007.

This prestigious award was bestowed for the BNI Card in February 2007, by Frontier Consulting Group and Marketing Magazine. t h e stra i g h t-th r o u g h p r o c e ss i n g ( STP ) awa r d 20 0 6

The Bank of New York memberi penghargaan ‘Outstanding Payment Formatting’ dan ‘Straight-Through Rate Processing (STP) Award 2006,’ Maret 2007. The Bank of New York gave this recognition to BNI in March 2007, for ‘Outstanding Payment Formatting’ and ‘Straight Through Rate Processing (STP) Award 2006.’ i nt e r n at i o n a l q ua l it y awa r d

Hasil penilaian terhadap kualitas, kepemimpinan, teknologi dan inovasi (berdasarkan QC100 TQM), International Business Initiatives Directions (B.I.D) Quality Convention menganugerahi penghargaan Century Era Award kategori Emas di Jenewa, April 2007. In recognition of its quality, leadership, technology and innovation (based on a standard from QC100 TQM), the ‘Century Era Award in Gold’ Category was awarded in Geneva, in April 2007, by International Business Initiatives Directions (B.I.D.) Quality Convention. s e rvi c e q ua l it y awa r d 2 0 07

Majalah Marketing (Indonesia) mempersembahkan Penghargaan untuk Kualitas Layanan, kategori Layanan Reguler Perbankan—Perbankan Domestik, April 2007.

Marketing Magazine (Indonesia) presented this ‘Service Quality Award, in Regular Banking Services—Domestic Banking’ in April 2007. a n n ua l r e p o rt c o m p e titi o n L ACP l e ag u e

BNI meraih Vision Award 2006 untuk Laporan Tahunan 2006, dari League of American Communications Professionals (LACP), Juli 2007 di San Diego.

The ‘2006 Vision Award for Excellence in the development of the organization’s Annual Report,’ presented in San Diego in July 2007 by the League of American Communications Professionals. ba n k i n g s e rv i c e e xc e ll e n c e awa r ds 2 0 07

MRI (Marketing Research Indonesia) dan majalah Info Bank menganugerahi BNI di peringkat kedua dalam ‘Rising Star Bank in Service Excellence.’ MRI (Marketing Research Indonesia) Magazine and Info Bank Magazine awarded BNI 2nd Place in the ‘Rising Star Bank in Service Excellence.’

penghargaan

18

a n n ua l r e p o rt awa r d

Pemenang kedua kategori lembaga keuangan BUMN dalam Annual Report Award, Agustus 2007. 2nd Place Winner in the state-owned financial company category, for an Annual Report Award presented in August 2007.

I S O C e rti f i cate 9 0 01 :2 0 0 0

Meraih sertifikasi ISO 9001:2000 untuk Manajemen Keamanan Teknologi Informasi, oleh SGS dan UKAS, Agustus 2007.

The awarding of an ISO 9001:2000 Certificate for Information Technology Security Management, by SGS and UKAS, in August 2007.

M URI i n d o n e s i a

BNI menjadi pemegang Rekor MURI sebagai Penggagas dan Penyedia Layanan SMS Banking dengan provider seluler terbanyak (seluruh 7 provider GSM dan CDMA), September 2007.

BNI was entered as a record-holder for the Initiator and Provider of SMS Banking with the highest number of cellular providers (7 GSM and CDMA providers), by MURI (Indonesian Record Museum), September 2007.

b i s n i s i n d o n e s i a Ba n k i n g e ff i c i e n cy awa r d 2 0 07

Peringkat kedua untuk ‘Bank Paling Efisien di Bursa Efek Jakarta,’ peringkat kedua untuk ‘Bank BUMN Paling Efisien,’ peringkat ketiga Bank Paling Efisien oleh Harian Bisnis Indonesia, Oktober 2007.

A 2nd Place Award for the ‘Most Efficient Bank on the Jakarta Stock Exchange,’ a 2nd Place for the ‘Most Efficient StateOwned Bank,’ and a 3rd Place for the ‘Most Efficient Bank,’ from Bisnis Indonesia Daily, in October 2007.

C o n s u m e r ba n k i n g e xc e ll e n c e awa r d 2 0 07

Pemenang kedua kategori Tabungan Haji oleh Perbanas, SWA dan Synovate. A 2nd Place Award in the ‘Hajj Savings’ category, from Perbanas, SWA Magazine and Synovate.

lo m ba i n g g r iya

Pemenang pertama dalam kompetisi ‘Poster Print Media’ Lomba Ing Griya 2007 oleh Perhumas (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia). Winner of Category I in the ‘Poster Print Media’ competition, from Perhumas (Indonesian Association of Public Relations).

awa r d s

19

md g s awa r d

Penghargaan untuk komitmen mencapai Millenium Development Goals di Indonesia—Universal Primary Education, dari Duta Khusus PBB dan Metro TV, Desember 2007.

Recognition for commitment toward achievement of the ‘Millennium Development Goals in Indonesia—Universal Primary Education,’ from the UN Special Ambassador and Metro TV, in December 2007.

e - l e a r n i n g awa r d

Pemenang ketiga ‘Best Online Learning’ dari majalah SWA, November 2007.

3rd Place Award for ‘Best Online Learning,’ in November 2007, from SWA Magazine.

ATM b e r s a m a 2 0 07 awa r d

BNI mendapat penghargaan sebagai ‘Best Acquirer’ dari ATM Bersama. Recognition of BNI as a ‘Best Acquirer’ from ATM Bersama.

d r e a m te a m c h a m p i o n s h i p

Pemenang kedua ‘Dream Team Championship 2006’ yang diselenggarakan majalah SWA, Indonesian Marketing Association dan MarkPlus.

2nd Place Winner in the 2006 ‘Dream Team Championship’ awarded by SWA Magazine, Indonesian Marketing Association and MarkPlus.

We b s it e awa r d

Dewan Koordinasi Hubungan Masyarakat—BUMN memberi penghargaan sebagai pemenang pertama Public Relations Media Award 2007 untuk website BNI. The Public Relations Coordinating Board for State—Owned Company bestowed a 1st Place for ‘Public Relations Media Award 2007’ for the BNI website.

s i x s i g m a awa r d

Partisipasi dalam Competition & Exhibition Award yang diselenggarakan oleh Global Six Sigma & Business Improvement.

A Participation in the Competition & Exhibition Award from ‘Global Six Sigma & Business Improvement’ organization.

I n d o n e s i a n b a n k loya lt y awa r d 2 0 07

InfoBank dan Markplusinsight menganugerahi BNI sebagai ‘Indonesian Bank Loyalty Champion.’ InfoBank and Markplusinsight bestowed this award in the ‘Indonesian Bank Loyalty Champion’ category.

kilas 2 0 07 kbalik e y e v e2n0t07 s

Kilas Balik 2007

20

24/01/07

25/01/07

Ja n ua r i

Jakarta, 24/01/07 BNI memimpin sindikasi pembiayaan kepada PT Marga Nujyasuma Agung untuk proyek pembangunan jalan tol Surabaya–Mojokerto.

01/02/07

16/02/07

Denpasar, 02/02/07 Untuk terus meningkatkan bisnis kredit perumahan, BNI melakukan ekspansi dengan meningkatkan kerjasama dengan pengembang dan agen properti di Bali.

BNI leads a syndicate lending to PT Marga Nujyasuma Agung, for construction of Toll Road Projects from Surabaya–Mojokerto.

To support the growth in housing loans, BNI sustains and broadens its cooperation with developers and property agents in Bali.

Jakarta, 25/01/07 Sebagai apresiasi terhadap perkembangan musik jazz, untuk ketiga kalinya BNI mendukung terselenggaranya Jakarta International Java Jazz Festival 2007.

Jakarta, 16/02/07 BNI menjalin kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV dalam bidang pengelolaan rekening dan penggunaan jasa perbankan (cash management).

To appreciate the development of jazz music, for the third time BNI gave its support to the Jakarta International Java Jazz Festival 2007.

BNI confirms its continued cooperation with PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV in Banking Account Management, and access to financial services (cash management).

Batam, 30/01/07 BNI bekerjasama dengan Otorita Batam mengelola sistem informasi pengelolaan pelabuhan (SIMOPEL) di Pulau Batam secara online.

Bantul, 17/02/07 BNI Serahkan 46 Unit Rumah Tahan Gempa di Yogyakarta bekerjasama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Dompet Dhuafa Republika, Yayasan Baitul Mal Ummat Islam (BAMUIS) BNI.

BNI cooperated with Otorita Batam in managing the Harbour Management Information System (SIMOPEL) in Batam Islands through an online system.

BNI donated 46 anti-earthquake housing units in Yogyakarta, Central Java, in cooperation with Aksi Cepat Tanggap (ACT) Dompet Dhuafa Republika, Baitul Mal Ummat Islamic Foundation (BAMUIS) BNI.

P e b r ua r i

Jakarta, 01/02/07 Untuk memberikan layanan perbankan secara khusus kepada nasabah-nasabah istimewa di segmen private banking, BNI meluncurkan layanan ‘BNI Emerald.’ To provide customised Banking Services to selected customers in private banking segments, BNI launched ‘BNI Emerald’ services.

mar et

Jakarta, 01/03/07 RUPSLB BNI Tetapkan Kebijakan Restrukturisasi Kredit. Extraordinary General Shareholder Meeting approved a credit restructuring policy.

2 0 07 k e y e v e n t s

21

24/03/07

21/03/07

25/03/07

28/03/07

Jakarta, 08/03/07 Untuk meningkatkan benefit bagi pemegang kartu debit dan kartu kredit, BNI menjalin kerjasama dalam bidang pembayaran dengan PT Taman Impian Jaya Ancol.

Jakarta, 24/03/07 Untuk mengenalkan produk-produk consumer banking, BNI menggelar BNI Gelegar Expo, di Jakarta (24 Maret– 1 April 2007).

To augment benefits to Debit Card and Credit Card holders, BNI inaugurated payment protocol with PT Taman Impian Jaya Ancol.

To introduce its wide range of consumer banking products, BNI hosted a BNI Gelegar Expo, in Jakarta (24 March–1 April 2007).

Jakarta, 09/03/07 BNI memimpin sindikasi pembiayaan kepada PT Semesta Marga Raya untuk proyek pembangunan jalan tol ruas Kanci (Cirebon)–Pejagan (Brebes).

Jakarta, 25/03/07 BNI melakukan pengundian Program Hadiah BNI Taplus ‘Rejeki Durian Runtuh’ 2006 Periode II (Oktober 2006–Januari 2007) serentak di 12 kota.

BNI led a syndicate loan agreement to PT Semesta Marga Raya for toll road projects in Kanci (Cirebon)–Pejagan (Brebes).

BNI hosted a drawing of lots in ‘BNI Taplus Presents’ Programs for ‘Rejeki Durian Runtuh’ Period II 2006 (October 2006– January 2007) coordinated throughout 12 cities.

Samarinda, 15/03/07 Dalam rangkaian kegiatan corporate social responsibility, BNI memberikan bantuan berupa 2 unit mesin pengolahan air gambut menjadi air bersih senilai Rp 1,2 miliar di Desa Lempake dan Bengkuring, Samarinda, Kalimantan Timur.

Jakarta, 28/03/07 Sebagai penyedia layanan perbankan individu dan korporat, BNI kembali menambah 2 nasabah cash management, yaitu PT Garuda Indonesia dan PT Pos Indonesia.

As part of its corporate social responsibility activities, BNI donated two water purification machines, amounting to Rp 1.2 billion, for the purification of brackish swamp water, in Lempake Village and Bengkuring, Samarinda, East Kalimantan.

As a provider of individual and corporate Banking services, BNI augments its client base with two new cash management customers, PT Garuda Indonesia and PT Pos Indonesia.

Jakarta, 21/03/07 Sejak menjadi bank yang menangani penerimaan biaya Visa on Arrival (VOA) pada tahun 2004, BNI terus meningkatkan fasilitas layanan dengan sistem otomasi dalam proses dan pelaporannya.

april

Since being appointed as a bank handling Visa on Arrival (VOA) in 2004, BNI continues to expand its automation services and facilities in processing and reporting.

Jakarta, 02/04/07 Untuk meningkatkan kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), BNI meluncurkan produk kredit ‘BNI Wirausaha.’ To stimulate loans for small and medium enterprises, BNI launches ‘BNI Enterprise.’

kilas balik 2 0 07

22

27/06/07

03/07/07

05/07/07

Bandung, 27/04/07 Untuk memberikan kemudahan bagi nasabah melakukan pembayaran tagihan listrik, BNI menjalin kerjasama host to host dengan PT PLN Distribusi Jawa Barat & Banten untuk pembayaran tagihan listrik melalui electronic banking BNI, yaitu melalui ATM BNI, BNI Call dan BNI Internet Banking.

Jakarta, 19/06/07 Untuk memberikan solusi pembayaran dalam pembelian produk-produk Pertamina, BNI menerbitkan kartu kredit khusus bagi para pengusaha SPBU yang memiliki BNI– Pertamina Bizcard.

To facilitate electricity utility payments, BNI implements host-tohost electronic banking (e-banking) with PT PLN West Java & Banten distribution. Transactions may be carried out through BNI ATMs, BNI Call and BNI Internet Banking.

To introduce a new payment solution for the purchase of Pertamina products, BNI premieres a special credit card for Gasoline Station Entrepreneurs who have the BNI Card– Pertamina Bizcard.

Hong Kong, 29/04/07 Untuk membantu tenaga kerja di luar negeri (TKI), BNI meluncurkan fasilitas pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) BNI Griya Sehat dan kredit pemilikan kendaraan bermotor BNI OTO kepada pekerja Indonesia di Hong Kong.

Jakarta, 27/06/07 BNI memberikan fasilitas kredit modal kerja sebesar USD 100 juta kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk keperluan dana talangan proyek pembangunan jaringan pipa gas South Sumatera West Java (SSWJ).

To increase assistance for Indonesian workers abroad (Indonesian Migrant Workers), BNI launches a home ownership loan scheme, BNI Griya Sehat, along with a motor vehicle ownership loan scheme for Indonesian workers, through BNI OTO in Hong Kong.

BNI approves a working capital credit facility of up to USD 100 million to PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, to fund credit needs in building gas pipeline networks, together with supporting facilities, throughout South Sumatra & West Java (SSWJ).

Mei

Juni

juli

Jakarta, 01/05/07 BNI bekerjasama dengan MasterCard Worldwide meluncurkan kartu Kredit dan Debit MasterCard® PayPass.

Jakarta, 03/07/07 BNI menjalin kerjasama pemberian fasilitas kredit konsumen kepada karyawan PT Tirta Investama (Danone Aqua).

BNI, in cooperation with MasterCard Worldwide, announces the launching of the PayPassTM credit card and the Debit MasterCard.®

BNI cooperates in accessing a consumer credit facility to PT Tirta Investama (Danone Aqua) employees.

Jakarta, 23/05/07 BNI menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)—Tahun Buku 2006.

Jakarta, 05/07/07 Dalam rangka ulang tahun ke-61, BNI secara serentak memberikan kredit kemitraan kepada usaha kecil di seluruh Indonesia melalui Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI dengan total kredit kemitraan mencapai Rp 48 miliar.

TM

BNI holds its Annual Shareholder General Meeting (ASGM)—for fiscal year 2006.

2 0 07 k e y e v e n t s

23

13/07/07

16/07/07

30/07/07

To mark its 61st Anniversary, BNI simultaneously released a partnering credit to Small Enterprises all over Indonesia, through the BNI Small Loan Centre, with total partnering credit reaching Rp 48 billion.

Bandung, 14/07/07 Untuk memperluas ekspansi kredit pemilikan rumah (KPR), BNI menjalin kerjasama dengan pengembang PT Marbella Dago Pakar dan PT Bandung Dago Pakar.

Bogor, 07/07/07 Untuk memperkuat posisinya sebagai kartu transaksi keluarga, BNI menjalin kerjasama dengan PT Taman Safari Indonesia, untuk penggunaan BNI Card di obyek wisata nasional tersebut.

To expand its mortgage loan portfolio, BNI cooperates with the developers of PT Marbella Dago Pakar and PT Bandung Dago Pakar.

To strengthen the position of BNI Card as a family transaction card, BNI cooperates with PT Taman Safari Indonesia.

Jakarta, 11/07/07 Setelah menjalin kerjasama dalam jaringan outlet, BNI kembali meningkatkan kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Posindo) dalam bidang jaringan ATM. Melalui kerjasama ini, nasabah BNI dapat bertransaksi di jaringan ATM POS untuk menambah keleluasaan bertransaksi. Following the successful conclusion of its cooperative outlet networks, BNI once again entered into agreement with PT Pos Indonesia (Posindo) for ATM network. This will enable BNI customers to carry out transactions at ATM POS networks and to broaden the range of transactions.

Jakarta, 13/07/07 Sebagai salah satu bentuk corporate social responsibility (CSR), BNI kembali menambah penyaluran kredit kemitraan kepada 58 pedagang kaki lima yang ada di sekitar Kantor Pusat BNI. As an aspect of its corporate social responsibility (CSR), BNI again augmented partnering credit to 58 itinerant merchants near BNI headquarters.

Jakarta, 16/07/07 Setelah menjadi bank pemerintah yang pertama kali go public pada tahun 1996, saham BNI kembali ditawarkan kepada masyarakat umum untuk kedua kalinya. Following its pioneering effort to become the first government bank to go public (in 1996), BNI offers its shares to the public for the second time.

Jakarta, 27/07/07 BNI kembali meningkatkan kerjasama dengan PT Taman Impian Jaya Ancol berupa penerbitan kartu debit co-branding BNI Dufan Card MasterCard International. BNI further augments its cooperation with PT Taman Impian Jaya Ancol, with a Debit Card co-branded ‘BNI Fantasy World of MasterCard International.’

Jakarta, 30/07/07 BNI menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dengan agenda antara lain menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). BNI holds an Extraordinary General Shareholders Meeting, with an agenda including the agreement to increase capital through an issuance of new shares with pre-emptive rights.

kilas balik 2 0 07

24

13/08/07

14/08/07

a g u stu s

Jakarta, 07/08/07 Untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan sistem informasi keuangan nasabah korporat, BNI menjalin kerjasasama dalam bidang cash management dengan PT Antam Tbk. To facilitate the management of financial Information systems for corporate customers, cooperation in cash management is established for PT Antam Tbk.

Jakarta, 09/08/07 BNI memberikan fasilitas kredit sebesar USD 13,5 juta kepada Semen Padang dalam bentuk fasilitas L/C impor dan forex line, yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit. BNI awards a credit facility for up to USD 13.5 million to Semen Padang, for import L/C and forex lines, concluded through a signed credit agreement.

Jakarta, 13/08/07 BNI mengawali perdagangan hari pertama Penawaran Umum Terbatas II dan Penawaran Umum Saham milik Pemerintah RI di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) ditandai dengan seremoni yang dihadiri oleh Sofyan Djalil, Menteri Negara BUMN RI. BNI carries out its first day trading of secondary public offerings, traded on The Jakarta Stock Exchange and the Surabaya Stock Exchange, marked in a ceremony presided over by Sofyan Djalil, Minister of State-Owned Enterprises.

23/08/07

30/08/07

Jakarta, 14/08/07 Untuk meningkatkan kemampuan antisipasi risiko, BNI menjalin kerjasama dengan ABN AMRO Bank N.V. dalam bidang konsultansi dan supervisi operational risk management (ORM). Dengan kerjasama ini, BNI akan mendapat konsultansi dan supervisi best practice ORM perbankan. To manage risk more effectively, BNI runs, in cooperation with ABN AMRO Bank N.V, sessions on consultation and supervision of operational risk management (ORM). Through this cooperation, BNI will have insights on ORM banking best practice.

Jakarta, 23/08/07 Di akhir triwulan II-2007, BNI menunjukkan pertumbuhan positif yang ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja perusahaan, seperti pertumbuhan aset, kredit, dana pihak ketiga, laba dan penurunan kredit bermasalah. By the end of Q2–2007, BNI noted positive growth as indicated by company performance indicators, such the growth of assets, loans, third party funds, profits and a decreasing level of nonperforming loans.

Jakarta, 30/08/07 Nasabah BNI yang memegang BNI Card, Kartu Derivatif (Kartu Mahasiswa, Kartu Pegawai dan Kartu Anggota terbitan BNI), BNI Syariah Card dan Kartu Kredit BNI, kembali memperoleh diskon pembelian buku di seluruh outlet Gramedia. BNI Customers holding BNI Cards, Derivatives Cards (Student Cards, Employee Cards and Member Cards issued by BNI), BNI Syariah Cards and BNI Credit Cards to be given further discounts on buying books at all Gramedia outlets.

2 0 07 k e y e v e n t s

25

13/09/07

18/09/07

s e p te m b e r

Yogyakarta, 12/09/07 BNI kembali meningkatkan kerjasamanya dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam bidang pengelolaan SPP Program Pascasarjana UGM, dan pengelolaan tabungan dan Kartu Mahasiswa (KTM) Program Pascasarjana UGM. BNI once again augments cooperation with Gadjah Mada University (UGM) in managing tuition fee programs for postgraduate students of UGM, and in managing savings and student cards for UGM postgraduate programs.

Jakarta, 13/09/07 BNI meningkatkan kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang penggunaan jasa perbankan untuk program penempatan, perlindungan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berupa pemberian fasilitas pinjaman, layanan deposito, penyimpanan dan pengelolaan dana, layanan jasa pengiriman dan penukaran uang, bantuan kegiatan pelatihan dan penyuluhan terkait dengan perbankan. BNI renews cooperation with the Transmigration and Workers Department in using their financial service for placement, protection and training of Indonesian workers, including issuing a loan facility, time deposit, savings and funds management, transfer services and money exchange, along with support for training activities related to Banking.

Surabaya, 18/09/07 BNI menjalin kerjasama dengan 2 pengembang terbesar di Surabaya, yaitu Ciputra Group (PT Galaxi Alam Semesta, PT Galaxi Citra Perdana dan PT Citra Bahagia Elok) dan Pakuwon Group (PT Pakuwon Jati, PT Pakuwon Darma dan PT Artisan Surya Kreasi) untuk pemberian fasilitas KPR BNI Griya kepada pembeli properti dari group tersebut.

04/10/07

Prospective home owners are the target of a credit facility set up by BNI through BNI Griya, in cooperation with two of the most prominent developers in each region: Ciputra Group (PT Galaxi Alam Semesta, PT Galaxi Citra Perdana and PT Citra Bahagia Elok) and Pakuwon Group (PT Pakuwon Jati, PT Pakuwon Darma and PT Artisan Surya Kreasi).

Jakarta, 24/09/07 BNI menjalin kerjasama dengan Apartemen Kemang Village untuk memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dengan benefit bebas biaya administrasi, biaya provisi yang sangat ringan dan bunga yang sangat kompetitif. BNI and Kemang Village Apartments jointly set up a mortgage loan scheme, offering prospective buyers numerous benefits, free administration costs, lower provision costs and a very competitive interest rate.

Jakarta, 27/09/07 BNI memperpanjang fasilitas kredit sebesar Rp 884,24 miliar dan memberikan tambahan fasilitas kredit sebesar Rp 765 miliar kepada PT Nusa Surya Ciptadana (NSC), dengan jangka waktu kredit 5 tahun. BNI extends a credit facility for 884.24 Billion, along with a further credit facility of Rp 765 Billion, to PT Nusa Surya Ciptadana (NSC), with a payment tenure of five years.

o kto b e r

Jakarta, 04/10/07 Sebagai bagian kegiatan corporate social responsibility (CSR) sekaligus menyambut bulan Ramadhan, BNI memberikan bantuan sosial senilai Rp 650 juta berupa bantuan pembangunan dan sarana penunjang ibadah ditujukan kepada yayasan yang berada di 11 kota.

kilas balik 2 0 07

26

10/10/07

14/11/07

As an aspect of its Corporate Social Responsibility (CSR) activities, as well as welcoming the Holy Fasting Month of Ramadhan, BNI allots Rp 650 Million in support of building prayer house infrastructure, to religious foundations in eleven cities.

Jakarta, 05/10/07 BNI menjalin kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I–Medan dalam bidang pengelolaan rekening dan penggunaan jasa perbankan (cash management). BNI collaborates with PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-Medan, the National Shipping Company, to set up accounts and put in place an efficient cash management system.

Jakarta, 10/10/07 Untuk ketiga kalinya, BNI kembali menyelenggarakan Rejeki Mudik Gratis, dengan memberangkatkan sekitar 5.500 pemudik dengan 100 bus. BNI hosts its third Free Homecoming, aimed at its loyal customer base, provided complimentary transportation, with 100 buses serving a total of some 5,500 passengers.

Jakarta, 22/10/07 BNI menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dalam penyaluran kredit/pembiayaan syariah usaha mikro dan kecil dengan skim penjaminan. BNI signed an agreement to cooperate with PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) and Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) in supplying credit and Syariah funding to small and micro enterprises, with a guarantee scheme.

17/11/07

20/11/07

NO v e m b e r

Jakarta, 14/11/07 BNI meraih 3 sertifikat ISO 9001:2000. BNI was awarded three ISO 9001:2000 certificates.

Sidrap, 17/11/07 Melalui Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Mal Ummat Islam (BAMUIS) Bank Negara Indonesia, BNI membangun Rumah Asuh ‘Bening Nurani’ di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Working through Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Mal Ummat Islam (BAMUIS) Bank Negara Indonesia, BNI built the ‘Bening Nurani’ orphanage in Mojong Village, Watang Sidenreng District, Sidrap Regency, South Sulawesi.

Bengkulu, 20/11/07 Sebagai bentuk kepedulian sosial dalam bidang pendidikan, BNI membantu pembangunan dan renovasi SD Negeri 02 Bengkulu dan SD Negeri 20 Bengkulu. As a part of its social concern for educational development, BNI helped to build and renovate Elementary School SD Negeri 02, Bengkulu and SD Negeri 20, Bengkulu.

Jakarta, 20/11/07 Untuk memberikan perlindungan kepada nasabah tabungan pendidikan, BNI Syariah menjalin kerjasama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga. In giving protection to Education savings customers, BNI Syariah cooperated with PT Asuransi Takaful Keluarga.

2 0 07 k e y e v e n t s

27

24/11/07

04/12/07

04/12/07

08/12/07

Jakarta, 24/11/07 Untuk meningkatkan ekspansi bisnisnya, BNI menggelar BNI Gelegar Expo, secara serentak di 5 kota, yaitu Jakarta, Bekasi, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya, pada tanggal 24 November–2 Desember 2007.

Jember, 04/12/07 BNI Syariah membuka Kantor Cabang di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang merupakan kantor cabang BNI Syariah ke-24 serta meluncurkan produk BNI Wirausaha Syariah.

To stimulate business and expand interest, BNI presented BNI Gelegar Expo, held simultaneously in five cities, from 24 November–2 December 2007.

BNI Syariah opened branch offices in Jember Regency, East Java, thus becoming the 24th BNI Syariah Branch Office, while launching the new BNI Wirausaha Syariah.

Jakarta, 26/11/07 BNI untuk kedua kalinya memberangkatkan 26 orang dari berbagai kalangan untuk menjalankan ibadah haji di tanah suci.

Tasikmalaya, 04/12/07 Melanjutkan program di Yogyakarta, BNI, menggelar program ‘Ayo Membaca, Ayo Menabung,’ di Tasikmalaya, Jawa Barat.

For the second time around, BNI sponsored a total of 26 people, coming from various regions across the archipelago, to take part in the Free Islamic hajj pilgrimage to Mecca.

Continuing programs first launched in Yogyakarta, BNI featured ‘Let’s Read, Let’s Save’ events in Tasikmalaya, West Java.

Jakarta, 27/11/07 Atas kegiatannya di bidang corporate social responsibilty (CSR), BNI meraih Millenium Development Goals (MDGs) Award untuk kategori Pendidikan Dasar untuk Semua dari Duta khusus PBB. In recognition of its Corporate Social Responsibility (CSR) program, BNI earned a Millennium Development Goal (MDG) Award from the UN Special Ambassador.

Jakarta, 27/11/07 BNI menjalin kerjasama dengan PT Pupuk Kaltim dalam pemberian fasilitas kredit konsumen kepada karyawannya. BNI set up a Consumer Loan facility for the employees of PT Pupuk Kaltim, in East Kalimantan.

desember

Jakarta, 08/12/07 BNI meluncurkan kartu BNI Visa Olimpiade dalam menyambut event Olimpiade Beijing 2008. In welcoming one of the most prestigious sports events in the world, the 2008 Beijing Olympic Games, BNI officially launches the BNI Olympic Visa card.

a s t r u c t u r e e v o lv i n g w i t h t h e t i m e s

Struktur Berkembang, Seiring Waktu

Peran penting BNI adalah Berbagi dengan Masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, BNI menetapkan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan layanan, efisiensi, kehandalan dan kenyamanan.

BNI’s essential role is to Share with the People, and toward this objective the Bank pursues policies and protocol designed to emphasize service, efficiency, reliability, and convenience.

30

Kualitas kredit menunjukkan perbaikan pada akhir tahun 2007 dibandingkan tahun sebelumnya dan pada bulan Januari 2008, BNI telah keluar dari pengawasan intensif Bank Indonesia. BNI’s loan quality improved in 2007 compared to the previous year; and in January 2008, BNI was released from Bank Indonesia special supervision.

r e p o rt o f th e b oa r d o f c o m m i ss i o n e r s

Laporan Komisaris

Laju inflasi yang terkendali selama 2007 dan nilai tukar Rupiah yang stabil terhadap dollar Amerika Serikat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor riil dibandingkan tahun sebelumnya. Tumbuhnya sektor riil antara lain ditopang oleh kredit perbankan yang tercermin pada naiknya Loan to Deposit Ratio (LDR), yaitu dari 61% pada posisi akhir 2006 menjadi 67% pada akhir 2007, yang sekaligus merupakan angka tertinggi LDR sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997. Lebih kondusifnya perekonomian Indonesia tahun 2007 juga tidak terlepas dari keberhasilan Bank Indonesia menerapkan kebijakan suku bunga dengan menurunkan secara bertahap BI Rate, hingga menjadi 8,00% pada akhir tahun dari posisi awal tahun sebesar 9,50%. Bulan Agustus 2007, Perseroan melakukan Secondary Public Offering dalam rangka memperkuat modal. Dengan hasil yang diperoleh, Capital Adequacy Ratio (CAR) Perseroan pada akhir 2007 mencapai 17,65%, dari posisi tahun sebelumnya sebesar 15,95%. Total aset konsolidasi Perseroan tumbuh menjadi Rp 183,34 triliun pada akhir 2007, atau naik 8,22% dari tahun sebelumnya. Kenaikan aset tersebut didorong oleh ekspansi kredit, sehingga posisi kredit per akhir 2007 menjadi sebesar Rp 88,57 triliun atau naik 32,91% dari posisi akhir tahun sebelumnya, dengan LDR menjadi 60,56% dari sebelumnya 49,02%. Kualitas kredit menunjukkan perbaikan pada akhir tahun 2007 dibandingkan tahun sebelumnya dan pada bulan Januari 2008 BNI telah keluar dari pengawasan intensif Bank Indonesia. Di tahun 2007, kondisi ekonomi mulai kondusif bagi dunia usaha, namun kondisi di tahun 2008 diprediksikan agak berbeda. Di tahun anggaran 2008, tampak terdapat tekanan-tekanan yang berdampak kurang menguntungkan secara global, diantaranya bersumber dari kenaikan harga minyak bumi dan harga pangan dunia. Tekanan ini dikhawatirkan akan berpengaruh negatif, tidak hanya pada perkembangan perekonomian nasional secara umum, tapi juga pada sektor riil yang kemudian pada gilirannya akan berpengaruh pada meningkatnya Non Performing Loan (NPL) perbankan.

The stable Rupiah exchange rate against several dominant foreign currencies and a managed inflation rate throughout 2007 had a positive impact towards growth in the real sector compared to that of the previous year. The growth of the real sector is reflected (among others) in the rise of the Loan to Deposit Ratio (LDR) of the banking industry, i.e., from 61% at the end of 2006 to 67% at the end of 2007, which is also the highest LDR rate

since Indonesia suffered an economic crisis in 1997. More conducive economy conditions during 2007 are also related to the success of Bank Indonesia in implementing its interest policy movement gradually, where the BI Rate stood at 8.00% at the end of the year, from its 9.50% position at the commencement of the year. In August 2007, BNI completed the Secondary Public Offering to strengthen its capital. With the obtained

proceeds, BNI Capital Adequacy Ratio at the end of 2007 reached 17.65%, from the previous year’s end at 15.95%. BNI consolidated assets grew with the position at the end of 2007 reaching Rp 183.34 trillion, or an increase of 8.22% from its position at the previous year. Asset increase was driven by the expansion of loans, which at the end of 2007 amounted to Rp 86.88 trillion, increased by 32.62% from their position in December last year, with the LDR increasing to 60.56%

31

l a p o ra n ko m i s a r i s

32

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan mengantisipasi terhadap kemungkinan yang kurang menggembirakan, Direksi telah mengambil kebijakan memperkuat cadangan atas kemungkinan kerugian, antara lain dengan menambah dan memperbesar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan menutup secara sekaligus kekurangan cadangan imbalan pasca-kerja pegawai. Tambahan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk di tahun 2007 mengalami kenaikan 84,57% dari jumlah yang dibentuk di tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar kondisi dan struktur Perseroan menjadi lebih solid dan sustainable ke depan. Dengan diambilnya langkah-langkah tersebut, laba bersih Perseroan turun 53,37% dibandingkan laba tahun buku sebelumnya menjadi sebesar Rp 897,93 miliar. Laporan keuangan tahun 2007 telah diaudit oleh Akuntan Publik. Penunjukan dan penugasan Kantor Akuntan Publik telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Komite Audit memantau proses pemeriksaan, melakukan evaluasi sesuai kompetensinya dan memberikan pendapat secara profesional sebagaimana laporan yang dimuat pula dalam buku Laporan Tahunan ini. Dengan penguatan pada struktur keuangannya, diharapkan Perseroan ke depan akan menjadi lebih tangguh dan lebih mampu menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang kurang menguntungkan. Ke depan, Perseroan akan menitikberatkan kebijakan yang berbasis customer centric, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih handal dan lebih menekankan profesionalisme dalam kebijakan sumber daya manusia. Harapan tersebut antara lain dilatarbelakangi dengan mulai dilakukan dan akan terus dilanjutkannya penyempurnaan proses bisnis yang didukung oleh teknologi yang handal, serta diimplementasikannya prinsipprinsip good corporate governance termasuk penerapan manajemen risiko yang terukur pada seluruh lini organisasi.

from its previous level of 49.02%. BNI loan quality improved in 2007 compared to the previous year; and in January 2008, BNI was released from Bank Indonesia special supervision. While the beginning of year 2007 was perceived to be conducive for business, the economic climate in 2008 is projected to be different. The 2008 fiscal year seems to be facing pressures which may have detrimental global effects,

among others rooting in the oil price and food price increases. This pressure is feared to have a negative influence not only on the general development of our national economy, but also in the real sector, which in turn will deteriorate the NPL (Non Performing Loans) level in the banking industry. To anticipate this inauspicious possibility, management has taken a conservative provisioning policy, among others by increasing the Loan

Loss Reserve and a one-time expense on past-service liabilities for the employee pension fund. Additional Loan Loss Reserves to be formed in 2007 increased by 105.00% from the previous year. This step is taken in order to solidify the future structure of the Company’s financial soundness and to make it more sustainable. By adopting this policy, BNI net income in 2007 decreased by 53.37% compared to the previous

r e p o rt o f th e b oa r d o f c o m m i ss i o n e r s

Pada tanggal 6 Pebruari 2008, RUPS Luar Biasa telah memutuskan penggantian Direktur Utama dan beberapa Anggota Direksi lainnya, juga penggantian Komisaris Utama serta beberapa Anggota Komisaris. Jabatan masing-masing berlaku secara efektif setelah diterimanya persetujuan Bank Indonesia, yang bagi Anggota Komisaris berlaku sebagai berikut: • Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Utama/Komisaris Independen, terhitung tanggal 11 Maret 2008 • Fero Poerbonegoro, Komisaris, terhitung tanggal 11 Maret 2008 • Achil Ridwan Djayadiningrat, Komisaris Independen terhitung tanggal 24 Maret 2008

Suwarsono Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen

Achjar Iljas Komisaris Independen Independent Commissioner

Vice President Commissioner/ Independent Commissioner

fiscal year, and stood at Rp 897.93 billion. The financial report of the year 2007 has been audited by Public Accountants. The appointment and assignment of the Public Accountant has been conducted in accordance with prevailing procedures. The Audit Committee has monitored the audit processes, executed evaluations in accordance with its competence and given its professional opinions, as included in this Annual Report.

It is also necessary to mention that on 6 February 2008 the Annual General Meeting of Shareholders appointed a new President Director and several Board of Director members, and also appointed a new President Commissioner and several Board of Commissioner members. Roles and responsibilities of each newly appointed member of Board of Commissioners and Board of Directors became effective upon receiving the approval of Bank Indonesia, as follows:

• Erry Riyana Hardjapamekas, President Commissioner/ Independent Commissioner, as of 11 March 2008 • Fero Poerbonegoro, Commissioner, as of 11 March 2008 • Achil Ridwan Djayadiningrat, Independent Commissioner, as of 24 March 2008

33

34

Di tahun 2007, portofolio pinjaman tumbuh signifikan 33,39% dari Rp 66,46 triliun menjadi Rp 88,65 triliun di akhir tahun. During 2007, the BNI loan book grew by 33.39%, from Rp 66.46 trillion in 2006 to Rp 88.65 trillion at year-end.

r e p o r t o f t h e b o a r d o f d i r e c t o r

Laporan Direksi

Pertama-tama, perkenankan kami menyampaikan susunan direksi baru yang ditunjuk pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada bulan Pebruari 2008, menggantikan manajemen yang telah mengabdi sejak Desember 2003. Tim manajemen baru berasal dari berbagai latar belakang dengan beragam pengalaman, yang akan menjalankan segenap program baru dengan sebaik-baiknya.

35

Laporan Tahunan ini kami awali dengan menyampaikan salam bagi segenap pemangku kepentingan baik di Indonesia maupun mancanegara. Tahun ini, BNI telah memasuki dasawarsa ke enam dalam melayani negeri sebagai pilar keuangan yang menjadi kebanggaan bangsa. Dengan semangat berbagi, dan agar lebih banyak pihak yang dapat memiliki BNI, maka pada bulan Agustus 2007 lalu, BNI melaksanakan program privatisasi lanjutan. Program ini terdiri dari penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dan divestasi saham pemerintah di BNI. Kedua program tersebut berjalan secara paralel dan berhasil menghimpun total dana sebesar Rp 8 triliun serta tercatat sebagai transaksi terbesar dalam sejarah di Bursa Efek Indonesia. Namun mengingat waktu pelaksanaan privatisasi tersebut dinilai kurang kondusif, karena secara tidak terduga terjadi krisis sub-prime mortgage di Amerika Serikat yang menyebabkan melemahnya pasar saham global yang juga berimbas ke pasar saham Indonesia. Setelah privatisasi, kepemilikan publik meningkat dari 0,89% menjadi 23,64%. Saat ini, saham BNI lebih likuid dan aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan termasuk dalam perhitungan indeks LQ-45. Salah satu hal positif dari meningkatnya kepemilikan publik adalah kami harus terus menerus memperbaiki kinerja; karena saat ini tekanan eksternal semakin besar dan mendorong para karyawan bekerja lebih produktif dengan penuh dedikasi, komitmen dan integritas. Dapat kami sampaikan kepada para pemegang saham, walaupun terjadi berbagai

First of all, allow us to present the new members of the BNI Board of Directors, appointed at the General Shareholders Meeting in February 2008. The new management team succeeded Board members who had served since December 2003. This new management team represents an ideal mix of professionals from different backgrounds and areas of expertise, a group who will ensure smooth execution of new programs to be implemented within the organization.

With the spirit of sharing, BNI completed its privatization program in August 2007. The program consists of the issuance of new shares with pre-emptive rights (a rights issue) and the divestment of Government shares in BNI (a secondary public offering). The two programs were conducted in parallel, raising the total funds to Rp 8 trillion and recorded as the largest equity transaction ever conducted on the Indonesia Stock Exchange. Unfortunately, the timing of the privatization program was not favourable, as it coincided

with the beginning of the sub-prime crisis in the United States of America, which led to volatile and negative stock market movement, not only in Indonesia but also globally.

improve our performance became greater. The pressure will undoubtedly impel every employee to work more productively, with dedication, commitment and integrity.

Following this privatization program, public ownership increased, moving from 0.89% to 23.64%. Currently, BNI shares are more liquid, actively traded on the Indonesia Stock Exchange and included in the calculation of their LQ-45 index. One of the advantages of having a broader public ownership is that external pressure to

We can report to our shareholders in all honesty that despite several unpleasant shocks during 2007, the Indonesian economy, and the structural integrity of BNI and the entire banking system, steadily improved over the previous year. Working arm in arm with government institutions to restore macro-economic

laporan direksi

36

guncangan selama tahun 2007, perekonomian Indonesia dan dunia perbankan pada umumnya telah mampu memperbaiki diri. Seiring dengan upaya pemerintah memulihkan kondisi makro ekonomi, BNI dapat memanfaatkan peluang dari pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil, ditandai dengan suku bunga yang lebih rendah, stabilnya nilai tukar Rupiah dan membaiknya kinerja ekspor. Selama tahun 2007, SBI satu bulan serta tingkat inflasi cenderung menurun. Membaiknya kondisi makro ekonomi selama semester pertama 2007 telah mendorong tumbuhnya sektor riil dan BNI telah siap untuk menangkap peluang terbesar, sebagaimana tercermin dari tingginya pertumbuhan pinjaman BNI. Di tahun 2007, portofolio pinjaman tumbuh signifikan sebesar 33,39% dari Rp 66,46 triliun menjadi Rp 88,65 triliun di akhir tahun. Seluruh segmen menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, dari 24% pada segmen konsumer hingga 63% pada pembiayaan syariah. Hampir separuh dari pinjaman baru berasal dari segmen UMKM yang tumbuh sebesar 35,80%, diikuti dengan pinjaman korporasi yang naik 31,44%. Pada tahun 2007, 40% portofolio pinjaman berasal dari segmen korporasi, 43% dari segmen UMKM, 15% merupakan pinjaman konsumer dan 2% merupakan pembiayaan syariah. Hal ini sejalan dengan kebijakan BNI untuk membatasi 40% portofolionya pada segmen korporasi, dengan pertimbangan BNI tidak ingin terlalu tergantung pada segmen korporasi yang relatif lebih rentan terhadap kondisi ekonomi yang memburuk. Ini terbukti pada saat krisis Asia tahun 1997 yang lalu, dimana pinjaman korporasi cenderung menanggung akibat lebih buruk dibandingkan dengan segmen yang lain. Sejak tahun 2005, BNI telah membangun pondasi untuk percepatan petumbuhan kredit UMKM dan konsumer dengan membangun Sentra-sentra Kredit yang melayani segmen kredit menengah, kredit kecil maupun kredit konsumer. Di akhir 2007, BNI telah memiliki 20 Sentra Kredit Menengah, 51 Sentra Kredit Kecil dan 12 Sentra Kredit Konsumer. Untuk

stability, we took advantage of the steady if modest growth of the national economy, spurred on by a lower interest rate climate, strong controls on inflationary tendencies, a relatively stable and healthy exchange rate for the Indonesian Rupiah, continuing good export performance, cautiously reviving investment along with economic recovery and stability. It is noteworthy to report that during 2007 both the SBI one-month rate and the rate of inflation declined, and came under control by

appropriate authorities. A favourable macro economy during the first semester of 2007 has driven the real sector to grow, and BNI has been prepared to reap the greatest benefit, as evident in its significant loan growth. During 2007, the BNI loan book grew by 33.39%, from Rp 66.46 trillion in 2006 to Rp 88.65 trillion at the end of 2007. All segments show an impressive growth rate, ranging from 24% (consumer segment) to 63% (Sharia financing). Almost half the new loans came from the

SME segment with 35.80% growth, followed by corporate loans with 31.44% increase. Note that in 2007, 40% of our loans were in the corporate segments, 43% in the SME, 15% consumer and 2% Sharia, which conforms to BNI policy to sustain a 40% loan level for corporate loans in its portfolio. This loan composition policy aims to spread risk, since BNI does not want to lean too heavily on corporate loans, as the corporate segment is quite sensitive to negative trends in macro economic conditions.

This became evident during the Southeast Asian crisis in 1997, when corporate loans deteriorated more dramatically than those of any other segment. One of the key successes in our growing SME segment occurred in 2005, when we decided to establish Loan Centres as the touch points and processing centres of medium-size, small-size and consumer loans. At the end of 2007, there are 20 Medium Loan Centres, in 51 Small Loan Centres and 12 Consumer Loan Centres. To

r e p o rt o f t h e b o a r d o f d i r e cto r

meningkatkan penetrasi pasar di segmen usaha kecil, BNI juga telah membuka 100 Unit Kredit Kecil (UKC) di wilayah-wilayah potensial, khususnya di pulau Jawa.

37

Di triwulan pertama 2007, BNI meluncurkan produk BNI Wirausaha, yang menawarkan pinjaman senilai Rp 50 juta hingga Rp 1 miliar, dengan suku bunga yang kompetitif, proses yang cepat dan mudah serta layanan yang prima. Produk ini mendapat sambutan yang menggembirakan di pasar, terbukti dari tercapainya nilai pinjaman sebesar lebih dari Rp 1 triliun, dari sekitar 8.500 debitur kecil di akhir tahun 2007. Pada segmen korporasi, BNI berupaya mengembangkan pembiayaan infrastruktur seperti proyek jalan tol dan pembangkit listrik, serta sektor energi dan pertanian. Di tahun 2007, BNI telah berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi untuk 9 proyek jalan tol senilai Rp 20 triliun, dimana porsi BNI mencapai Rp 6,65 triliun. Pembiayaan proyek tersebut diharapkan dapat dicairkan dalam tiga tahun ke depan. Di segmen konsumer, sekitar 40% dari pinjaman konsumer adalah kredit perumahan, yakni BNI Griya. BNI Griya merupalan produk unggulan dan mesin utama pertumbuhan pinjaman konsumer. Jika di tahun 2006 terdapat 40.649 nasabah dengan total pinjaman Rp 2,62 triliun, maka dengan tambahan 17.347 nasabah baru di akhir tahun 2007, nilai pinjaman dapat mencapai Rp 4,74 triliun. Untuk mendukung pertumbuhan pinjaman konsumer, BNI bekerja sama dengan 579 perusahaan pengembang properti yang mengelola 793 kompleks perumahan, 26 badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), 39 Perusahaan penilai, 16 perusahaan asuransi dan 5 agen properti yang menjual dan memasarkan produk BNI Griya. Kebijakan pertumbuhan yang agresif tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam proses persetujuan kredit. Tingginya pertumbuhan pinjaman juga diiringi dengan perbaikan tingkat pinjaman bermasalah, yang berada di bawah pengelolaan Divisi Kredit Khusus. Pada akhir

increase penetration of the small-loan market, BNI also opened some 100 Small Loan Units in potential business areas, mainly on Java Island. In the first quarter of 2007, BNI launched the BNI Wirausaha or BNI Entrepreneur Loan, offering loans from Rp 50 million to Rp 1 billion, with more competitive pricing, more expedient, convenient loan processing and better services. This product was well received by the targeted market, as reflected in its outstanding balance of over

Rp 1 trillion, from around 8,500 small debtors, at the end of 2007. In the corporate segment, BNI is more focused to grow in infrastructure financing projects, such as power plants and toll roads, along with other prospective sectors such as energy and agribusiness. During 2007, BNI has engaged in syndication to finance 9 toll-road projects worth Rp 20 trillion, where the Bank’s portion amounted to Rp 6.65 trillion and is expected to be disbursed within three years.

In the consumer segment, around 40% of BNI consumer loans were in mortgages, with our product champion, BNI Griya. BNI Griya is the main engine of growth in consumer loans, from the 2006 figure of 40,649 customers borrowing Rp 2.62 trillion, increased by a new 17,347 customers and total outstanding amount of Rp 4.74 trillion at the end of 2007. To support consumer loan growth, BNI has alliances with 579 property developers who manage 793 housing estates, 26 state-owned and

regionally-owned companies, 39 independent appraisers, 16 insurance firms and 5 major property agents, to cooperate in sales and marketing of BNI Griya. The aggressive policy on new loan origination was also accompanied by a strict and more prudent policy in the loan approval process. Despite high loan growth, BNI also could improve the level of Non Performing Loans due to its persistent concerns and efforts in managing and resolving NPL issues under the supervision of the Divisi

laporan direksi

38

tahun 2007, BNI berhasil menurunkan kredit bermasalah dari 10,47% menjadi 8,18% (Gross) dan dari 6,55% menjadi 4,01% (Net). Perbaikan ini membawa BNI keluar dari status ‘Bank Dibawah Pengawasan Khusus’ oleh Bank Indonesia pada 17 Januari 2008. Terkait dengan pinjaman bermasalah, BNI menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada bulan Maret 2007, yang menyetujui pelaksanaan kebijakan baru PP No. 33/2006 dan PMK 87/2006. Aturan ini memperbolehkan bank milik Negara untuk memberikan potongan atas hutang pokok. Kebijakan ini juga telah didudukkan dalam Anggaran Dasar BNI. Selama tahun 2007, ketentuan baru tersebut belum dapat diberlakukan. Sebagai tahap awal, di tahun 2008, ketentuan ini akan diberlakukan terhadap kredit bermasalah dari debitur usaha kecil dengan nilai pinjaman kurang dari Rp 5 miliar dengan limit maksimal Rp 2 triliun sebagaimana ditetapkan pada RUPSLB tersebut. Sepanjang tahun 2007, beberapa kebijakan telah diambil oleh manajemen. Setelah mencermati laporan keuangan triwulan 1/2007, manajemen menyadari bahwa Net Interest Margin cenderung tertekan dan Biaya Bunga naik signifikan. Langkah yang cepat segera diambil untuk mengurangi sumber dana yang berbiaya mahal (deposito berjangka) dan meningkatkan sumber dana yang berbiaya rendah (tabungan dan giro). Manajemen memutuskan untuk menurunkan suku bunga deposito, diiringi dengan upaya promosi yang gencar untuk meningkatkan tabungan dan giro. Kebijakan ini berhasil memperbaiki komposisi deposito berjangka, dari 50% pada triwulan I/2007 menjadi 38% pada akhir tahun 2007. Tabungan dan giro naik cukup signifikan sebesar 23% dari Rp 74,38 triliun menjadi Rp 91,14 triliun sehingga total dana pihak ketiga mencapai Rp 146,19 triliun atau 7,66% lebih tinggi dibandingkan Rp 135,80 triliun di tahun sebelumnya. Hal ini juga mendorong meningkatnya Total Aset sebesar 8,4% dari Rp 169,42 triliun menjadi Rp 183,34 triliun. Melihat kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian di tahun 2008, manajemen mengambil pendekatan konservatif untuk memperbaiki kualitas pinjaman. Kami menyisihkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam jumlah diatas minimum ketentuan dari Bank Indonesia, dan juga menyisihkan PPAP tambahan untuk mengantisipasi potensi kerugian di

Kredit Khusus, or ‘Loan Recovery Division.’ At the end of 2007, BNI successfully brought down NPL from 10.50 to 8.18% (Gross) and from 6.55% to 4.01% (Net). This improvement also been endorsed by Bank Indonesia, which released BNI from the status of ‘bank under special monitoring’ on 17 January 2008. Related to NPL issues, BNI held an Extraordinary Shareholders Meeting in March 2007, which approved the implementation of new policy PP No. 33/2006 and

PMK No. 87/2006, permitting state-owned banks to impose ‘haircuts’ on the principal amount of an NPL. This policy was subsequently incorporated into the Articles of Association of BNI. Through 2007 these new regulations were yet to be imposed, with a maximum limit of Rp 2 trillion being set at the above-mentioned meeting. In the initial phase of its implementation, small-loan NPLs amounting to less than Rp 5 billion benefited from this policy. During the year, a lot of policy adjustments

took place. After publishing the first quarter’s financial performance, management realized that Net Interest Margins have been squeezed and interest expenses rose quite significantly. An immediate measure was taken so that higher-cost sources of funds (time deposits) could decrease and lower-cost sources of funds (savings and current accounts) could increase. Management decided to bring time deposit interest rates down, and at the same time, conducted aggressive promotional efforts to build savings and current accounts.

This policy has successfully shifted the composition of time deposits from 50% in the first quarter of 2007 to 38% at the end of 2007, with. savings and current accounts climbing significantly by 23%, from Rp 74.38 trillion to Rp 91.14 trillion. As a result, customer deposits rose to Rp 146.19 trillion, or 7.66% higher than the Rp 135.80 trillion figure for the previous year. This increase has driven the bank’s total assets to stand at Rp 183.34 trillion, also 8.4% higher than the 2006 figure of Rp 169.42 trillion.


anak perusahaan. Hal ini meningkatkan biaya PPAP hingga 105,00% menjadi Rp 2,70 triliun, dan secara signifikan memperbaiki coverage ratio dari 59,60% menjadi 71,90%.

39

Mencermati dinamika yang terjadi, BNI menerapkan pendekatan konservatif terhadap kualitas aset dalam portofolionya. Hal ini berdampak pada terpangkasnya laba bersih hingga 53,47% dari Rp 1,93 triliun menjadi Rp 898 miliar di akhir tahun 2007. Turunnya laba disebabkan adanya tambahan biaya PPAP terkait kebijakan pencadangan untuk meningkatkan coverage ratio, dibukukannya pembebanan biaya manfaat pensiun sesuai PSAK 24, serta tambahan pencadangan yang dilakukan untuk mengantisipasi kerugian di anak perusahaan. Seiring turunnya laba, Return on Equity tercatat sebesar 8,03%, lebih rendah dibandingkan 22,61% di tahun 2006. Angka ini juga dipengaruhi oleh penerbitan saham baru pada bulan Agustus 2007 yang telah memperkuat posisi permodalan Tier-1 BNI. Dapat kami laporkan bahwa pendapatan bunga bersih tetap meningkat sebesar 1,22% dari Rp 7,38 triliun menjadi Rp 7,47 triliun. Hal ini juga diperkuat dengan meningkatnya fee based income sebesar 44,36% dari Rp 2,86 triliun menjadi Rp 4,13 triliun, terutama berasal dari transaksi surat berharga dan aktivitas tresuri lainnya yang meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Aktivitas tresuri lainnya terjadi pada bulan Oktober 2007, dimana BNI menarik kembali Obligasi Subordinasi tahun 2002 senilai USD150 juta yang memiliki step up coupon di tahun kelima. Hal ini dilakukan untuk menghindari naiknya biaya bunga, Pada bulan Desember 2007, BNI berhasil mendapatkan fasilitas pinjaman dari ABN-AMRO Bank senilai USD 100 juta berjangka waktu tiga tahun. Di akhir tahun 2007, BNI mempersiapkan kegiatan penghimpunan dana USD melalui perjanjian bilateral dengan bank counterparts, yang akan direalisasikan pada awal tahun 2008. Jika berhasil, hal ini kembali membuktikan adanya kepercayaan pasar terhadap BNI di dalam peta industri perbankan Indonesia.

Looking at economic uncertainty in 2008, management took a conservative approach toward loan quality. We put aside more provisions, above the minimum required by Bank Indonesia, and also implemented additional provisions to anticipate potential losses at our subsidiaries. This has increased our provisional expenses by 105.00%, to Rp 2.70 trillion, and significantly improved our coverage ratio, which went from 59.60% to 71.90%.

With all the dynamics that we have experienced during the year, and anticipating an unfavourable business climate in 2008, we decided to adopt conservative approach to our earning asset portfolio. With this policy, BNI net income declined by 53.47% over the previous year, from Rp 1.93 trillion to Rp 898 billion. The bottom line figure already included necessary provisioning put aside to the increase coverage ratio, nonrecurring expenses on pastservice liabilites and additional provisioning to anticipate losses in our subsidiaries.

WIth such declining profits, Return on Equity only stood at 8.03%, slightly lower than the 22.61% figure for 2006, which was also affected by the issuance of new shares in August 2007 rights issue, where BNI Tier-1 capital was strengthened as a result. We also would like to report that while our Net Interest Income rose by 1.22%, from Rp 7.38 trillion to Rp 7.47 trillion, a much stronger increase was recorded for FeeBased Income, which soared by 44.36%, from Rp 2.86 trillion to Rp 4.13 trillion. The

increase mainly came from Gains on Marketable Securities from our Treasury activities, which almost doubled compared to the previous year. Other Treasury activities took place in October 2007, when BNI exercised its call option on its 10-year USD 150 million Subordinated Debt, as this paper bears a ‘stepup coupon’ which matures upon the conclusion of its fifth year of issuance (being 2002). In order to avoid the considerable expense incurred, BNI determined to call the debt, repayment being

laporan direksi

40

Di tengah ketatnya persaingan, manajemen meyakini posisi BNI masih kompetitif, dengan basis nasabah lebih dari 9 juta, yang merupakan dasar kuat untuk terjadinya cross-selling. Selain itu, keberadaan BNI dengan brand recognition yang tinggi di seluruh kota besar di Tanah Air hingga kini belum sepenuhnya dapat dimasuki oleh perbankan asing. Untuk itu, BNI fokus untuk menggarap potensi bisnis dan industri yang ada di masing-masing wilayah dengan mitra bisnis yang potensial. Teknologi terus berperan penting dalam dunia perbankan, khususnya di negara berkembang. Sebagai aspek yang integral dari globalisasi, teknologi menghubungkan jaringan kantorkantor cabang dengan kantor pusat; dan selanjutnya berkomunikasi dengan pusat keuangan di seluruh dunia. Hal ini selain meningkatkan produktivitas dan pendapatan, juga menjadi tantangan baru yang dihadapi dalam aktivitas sehari-hari. Investasi di bidang teknologi sangat mendukung bisnis perbankan konsumer BNI. Kemajuan yang nyata tercermin dari makin populernya penggunaan SMS Banking. BNI merupakan bank pertama di Indonesia yang telah bekerjasama dengan seluruh operator jaringan seluler. Selain itu, jaringan ATM BNI telah disempurnakan dan ditingkatkan keamanannya, dan direncanakan BNI akan menambah jaringan 500 ATM di tahun 2008. Layanan BNI internet banking, yang diluncurkan awal tahun 2007 telah memungkinkan BNI memperluas bisnis remote access melalui jaringan elektronik, untuk menarik nasabah potensial maupun nasabah yang sudah ada. Saat ini pengguna internet hanya 7% dari total populasi di Indonesia, dan umumnya berasal dari segmen kelas menengah yang merupakan target market bagi BNI. Selain bisnis perbankan konvensional, BNI juga cukup agresif dalam mengembangkan perbankan syariah. Di tahun 2007, BNI membuka kantor cabang syariah baru sehingga total cabang syariah menjadi 54 kantor cabang dan 136 outlet office channelling (kantor cabang BNI konvensional yang memberikan layanan syariah). Memasuki tahun 2008, manajemen

made from proceeds of the year’s rights issue. In December 2007, BNI also received a USD 100 million loan-facility from ABN AMRO with a three-year tenor. Towards year-end of 2007, BNI was also preparing for another USD fund raising, through a bilateral agreement with a counterpart bank, to be materialized in early 2008. If successful, this fund raising program will once again prove market confidence in BNI’s sound position in the Indonesian banking industry.

In spite of more intense competition, management perceives that BNI continues to enjoy a competitive advantage. A customer base of over nine million serves as a broad platform for cross-selling. Further, BNI has a presence and brand recognition in cities across Indonesia where multinational banking players have yet to enter; for this purpose BNI is focusing on appropriate businesses or industries in each of these regions, as potential business partners.

Technology continues to play its powerful and dramatic role in banking around the world, and this is particularly relevant to the emerging economies. As an integral aspect of globalisation, technology ties together a network of branches with Head Office, which in turn is in constant communication with financial centres across the globe: while there are powerful advantages in productivity and profit, new challenges are faced on a daily basis. BNI consumer banking is one of the segments that

benefited the most from the investment made in technology. It already made steady progress as the popular BNI SMS banking service gained users and media exposure. BNI was in fact the very first Indonesian bank to conclude arrangements with all cellular providers. During the year, the BNI ATM Network was also upgraded, with special care to avoid security breaches, and expanded with a planned new 500 ATMs installed and expected to be up and running in the first half of 2008.


melihat peluang untuk mengembangkan perbankan syariah, melalui spin-off BNI Syariah, bekerjasama dengan investor strategis dari Timur Tengah, yang dapat memberikan nilaitambah dan keahlian di bisnis Syariah. Keputusan mengenai hal ini akan tergantung dari analisis yang mendalam yang akan diselesaikan di tahun 2008.

41

Sejak berdirinya, BNI telah berkembang menjadi salah satu bank terkemuka di pasar, yang memenuhi standar internasional di segenap aspek operasionalnya. Di era keterbukaan dan adanya pengawasan yang ketat dari pihak eksternal menuju globalisasi, hal ini merupakan prioritas utama kami dalam melangkah ke depan. Oleh karena itu, BNI tetap memegang komitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG) serta menerapkan prinsip ‘Know Your Customer’ (KYC) dan ‘Anti Money-Laundering’ (AML), yang dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi internal kepada segenap karyawan. Seperti dapat dilihat pada Laporan Tahunan ini, Bab GCG disiapkan dengan sangat rinci, tidak hanya untuk memenuhi peraturan Bank Indonesia tapi juga menunjukkan semangat keterbukaan dengan memberikan informasi seakurat mungkin kepada para pemangku kepentingan, terutama mengingat kepemilikan publik atas saham BNI yang telah meningkat. Hal ini juga sejalan dengan tema Laporan Tahunan ini, yakni ‘Berbagi Untuk Negeri.’ Kami tidak hanya berbagi keuntungan perusahaan melalui setoran dividen dan pajak untuk memenuhi anggaran belanja pemerintah, namun juga berbagi dalam menyampaikan proses bisnis yang dilakukan dengan mengacu pada prinsip tata kelola yang baik. Memperhatikan realitas makin tingginya persaingan global di industri perbankan, baik dari bank-bank domestik maupun bank-bank asing, jelas terlihat bahwa BNI harus melaksanakan transformasi sebagaimana telah disampaikan pada Laporan Tahunan yang lalu. Manajemen akan memastikan bahwa perubahan tersebut akan terjadi di segenap tingkatan organisasi. Secara khusus, BNI berkeinginan menjadi bank pilihan, yang unggul dalam layanan dan memberikan solusi nilai tambah bagi para nasabah. Kami ingin memberikan nilai investasi

The pioneering BNI Internet banking service, launched in early 2007, allowed the Bank to further expand its remoteaccess business, through an electronic network which steadily attracts existing and potential customers to exploit it. In this regard it is worth noting that while the number of Internet users only represents some 7% of the total Indonesian population, they tend to come from the middle class segment which is precisely the target market which BNI aims to attract.

Aside from conventional banking business, our valued stakeholders may have noted that BNI is also aggressively pursuing Sharia banking. In 2007, we opened additional BNI Sharia offices, which brought the Bank to a total of 54 branches and 136 channelling outlets (conventional BNI branches offering Sharia services). Entering 2008, management is looking toward the opportunity to spin-off BNI Syariah, and to do so, if possible, partnering with strategic investors from Middle East countries, who could bring their expertise into

this business. The decision will rely on the result of an in-depth cost-benefit analysis which will be completed in 2008. Since its inception, BNI has evolved, confirming its position as a leading national anchor bank, and the one bank meeting international best-practice standards in all aspects of its operations. In a time of open media surveillance, tight government control and a move toward globalisation, this must remain our number one priority in moving forward. In connection with this, BNI remains fully

committed to the principles of good corporate governance (GCG) as well as the implementation of ‘Know Your Customer’ (KYC) and ‘Anti Money-Laundering’ (AML) practices, as taught in bankwide internal educational and communications programmes. As you may see in this Annual Report, the GCG chapter is very thoroughly prepared, not only to fulfil Bank Indonesia requirements, but also to show our intention to disclose as much information as possible to our stakeholders, especially since public

laporan direksi

42

tertinggi kepada para pemegang saham, dengan menciptakan lingkungan tempat kerja yang terbaik, menghasilkan yang terbaik dan menunjukkan tanggung jawab yang menekankan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta tetap menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik. BNI juga mengambil pendekatan baru, yaitu dari product driven process menjadi customer centric model, pada setiap segmen bisnis yang dimasuki dengan prioritas yang jelas. Contohnya, bisnis perbankan korporasi, akan fokus menggarap perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta yang memiliki nilai strategis, dengan menyediakan solusi keuangan total, dari corporate finance hingga ke pinjaman sindikasi, trade finance, dan cash management. Bisnis perbankan komersial fokus pada industri yang memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan dan perusahaan yang memiliki jaringan distribusi luas. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan jaringan BNI yang luas, yang dapat diperkuat dengan menambahkan tenaga pemasar. Bisnis perbankan konsumer akan menargetkan nasabah affluent dan mass-affluent, dengan menyelaraskan produk lokal dengan eksposur internasional, serta menawarkan serangkaian produk, termasuk kredit perumahan. Bisnis perbankan internasional dan tresuri akan fokus pada nasabah korporasi dan perusahan berskala menengah, menawarkan jasa trade finance dan remittance, penempatan dana antar-bank dan terdepan dalam transaksi pasar uang dan pasar modal. Begitu banyak hal yang masih harus kami benahi. Kapasitas infrastruktur yang telah tersedia, serta sumber daya dan kompetensi yang ada harus dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal di masa datang, dengan upaya koordinasi yang lebih terarah antar unit kerja, termasuk menggiatkan upaya cross-selling. Produktivitas harus ditingkatkan dan prosedur yang bersifat birokratis harus disederhanakan. Di tahun 2008, upaya kami terutama adalah membangun platform yang kuat untuk pertumbuhan yang berkesinambungan, dengan menerapkan struktur yang berbasis kinerja, mengembangkan infrastruktur pendukung dan memperbaiki perencanaan. Di tahun 2009,

ownership of BNI share steadily increases. It is also in line with the theme of this year’s annual report, ‘Sharing with the Nation’ as we not only share our net profit through dividend payments and taxes to meet the Government’s Annual Budget, but also share the process of doing our business within governance principles. The looming reality of sharpened global competition within the national banking sector, from both domestic and ambitious multinational institutions, clearly signifies

that we must pursue the transformation detailed in previous Annual Reports. Management is determined to confirm that such changes are in motion at every level within our organisation. Specifically, BNI plans to become a bank of choice, providing excellence in service and value-added solutions to all customers. We want to deliver investment value to shareholders, create a performance-driven environment as the best place to work, deliver the best results and demonstrate

improved responsibility, with more emphasis on community development, while still demonstrating best practice for good corporate governance. Part of the bank’s new approach is to shift from a product-driven process to a customer centric model. Each area will have separate, clearly defined priorities. The corporate banking business, for example, will focus on the largest private and stateowned companies, aiming to provide total financial solutions to these groups,

from corporate finance to loan syndication, trade finance and cash management. Commercial business will focus on industry with sustainable growth and a strong backward linkage with its key strategy to leverage on BNI’s large distribution network by adding more sales officers. The consumer business will target the affluent and mass affluent, combining local character with international exposure, and a product set including a high yield loan mortgage. Treasury and international business will focus on


prioritas kami adalah mempertajam fokus usaha, dengan pertumbuhan yang agresif sehingga BNI mampu menjadi pemimpin pada setiap segmen dan produk unggulannya, termasuk dalam transactional banking. Selanjutnya di tahun 2010, BNI akan fokus untuk memelihara momentum pertumbuhan dan pangsa pasar yang agresif, terdepan dalam penghimpunan laba dan unggul dalam layanan.

43

Kesemua hal yang disampaikan tadi merupakan rencana yang obyektif-realistis, sehingga kami berkomitmen untuk mencapainya. Sejalan dengan tema ‘Berbagi Untuk Negeri’ kami berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan publik, dan mampu melakukan repositioning terhadap nama BNI. Sejak diperkenalkannya identitas baru perusahaan sejalan dengan fase transformasi BNI, kami telah menampilkan citra BNI yang lebih baik dan lebih menarik bagi para pemangku-kepentingan. Sebelum mengakhiri laporan ini, ijinkan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim manajemen BNI yang telah mengakhiri masa baktinya di bulan Pebruari 2008 lalu dengan penuh dedikasi, serta telah membangun dasar yang kuat bagi pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Di atas semua itu, rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kami sampaikan kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan yang telah diberikan, sehingga kami dapat terus melayani dengan sepenuh hati. Dengan dukungan seluruh pemangku-kepentingan, kami akan terus berusaha keras untuk membawa BNI mencapai kinerja yang terbaik di tahun-tahun mendatang.

Gatot M. Suwondo Direktur Utama President Director

corporate clients and the midcompanies segment, offering trade finance and remittance, inter-bank placement and leading money market and capital market services. There is so much more to do. The installed capacity of the bank’s infrastructure, resources and competencies should be better capitalized in the future, with greater execution and coordination among units, including crossselling. Productivity should be improved and bureaucratic procedures simplified.

In 2008, our efforts will shift to build a strong platform for sustainable growth, with the implementation of a performance-based structure, the development of supporting infrastructure, and improved capacity planning. By 2009, the priority will be to sharpen the business focus, with aggressive growth; by then BNI should be a leader in key segments and products, including in transactional banking. And from 2010, BNI will focus on maintaining its aggressive growth momentum and market share, leading in profitability,

and offering excellence in services, especially transaction settlements. It is an objective-realistic program, in which BNI is committed to achieve. In line with the theme of sharing with the nation, we hope to enhance public trust, and a successful repositioning of our brand. Since we adopted a new corporate identity alongside the BNI transformation, we have projected a better-defined and higher profile of BNI— appealing to stakeholders. Before concluding this report,

allow us to extend our sincere appreciation to the previous management team who ended their tenure in February 2008, a strong, highly dedicated team who built a platform of sustainable performance in the future. And on top of that, our highest gratitude goes to all stakeholders for the sustained trust, vowing to continue to serve and advance with their best interests at heart. We assure you that we will strive and dedicate our utmost effort in bringing BNI to reach its fullest capacity and best performance in years to come.

g tata o o dk c eo lo rlpao r p at e reu s ga oh va er an a n c e

Tata Kelola Perusahaan

44

BNI dihadapkan pada realitas bahwa upaya untuk menarik mitra baru, mengembangkan dan mengelola reputasi di pasar global, tidak terlepas dari dukungan yang kuat melalui penerapan prinsip keterbukaan, kesetaraan dan tata kelola yang baik. BNI confronts the reality of attracting interest from new business partners and building its capital base, while crafting and maintaining a profile and reputation of probity in global markets, through strict adherence to accepted principles of Transparency, Fair Play and Good Governance.

g o o d c o r p o r at e g o v e r n a n c e

Segenap Direksi, Komisaris dan pegawai BNI mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakan praktek Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG). Komitmen yang tinggi tersebut diawali dengan ditandatanganinya ‘Pernyataan Komitmen Untuk Menerapkan Good Corporate Governance’ oleh segenap Direksi, Komisaris dan Pemimpin Divisi pada Rapat Kerja Perusahaan tahun 2006, yang selanjutnya diikuti oleh segenap pegawai di seluruh jenjang organisasi, dan diperbaharui setiap tahun.

45

Tindak lanjut dari penandatanganan komitmen tersebut adalah disusunnya program GCG pada tahun 2007 antara lain program GCG e-Learning. Program GCG e-Learning merupakan salah satu alat sosialisasi GCG untuk menjangkau seluruh pegawai dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu telah disusun pula buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris dan Direksi BNI serta buku Tuntunan Perilaku Insan BNI yang terdiri dari Nilai-Nilai Budaya Kerja dan Perilaku Utama Insan BNI yang disebut dengan PRINSIP 46. BNI senantiasa berupaya membangun budaya perusahaan menjadi lebih baik yang mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip GCG yaitu budaya perusahaan yang menerapkan prinsip Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability), Tanggungjawab (responsibility), Independensi (independency) dan Kesetaraan (fairness) sebagaimana dituangkan dalam PRINSIP 46 yang terdiri dari 4 nilai budaya kerja dan 6 perilaku utama insan BNI. Diharapkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut tidak hanya dipandang sebagai kewajiban perusahaan untuk memenuhi peraturan, tetapi juga menjadi budaya perusahaan, sehingga dapat membangun BNI menjadi organisasi yang kompetitif dengan sumber daya manusia yang unggul berdasarkan nilai profesionalisme, integritas, orientasi pelanggan dan perbaikan tiada henti. Pada tahun 2007, BNI memperoleh predikat sebagai perusahaan Terpercaya dalam pemeringkatan Corporate Governance Perception Index yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan majalah SWA.

BNI’s Directors, Commissioners and staff are highly committed to implement Good Corporate Governance (GCG) practices throughout the Bank. This high commitment initially began with the signing of the ‘Commitment to Implement Good Corporate Governance’ by all of the Directors, Commissioners and Division Heads within the 2006 Corporate Meeting that was subsequently followed with the official signing by BNI’s entire organizational levels or structure, which is updated annually.

This was subsequently followed by the formulation of a GCG program in 2007 that, among others, included the GCG e-learning program. The GCG e-learning program represents one of the effective and efficient methods to disseminate information on GCG to all employees. In addition to this, a number of corporate guidelines were formulated which included Standard Operating Procedures for BNI’s Commissioners and Directors and Guidelines on BNI’s Corporate Behaviour that

comprised BNI’s Corporate Values and Main Corporate Behaviour, commonly referred to as the ‘Principles of 46’ (PRINSIP 46). BNI constantly strives to enhance its corporate culture by instilling values based upon those specified within the GCG principles, such as transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness as duly specified within PRINSIP 46, specifying BNI’s 4 corporate values and 6 main corporate behaviors standards. The Bank hopes

that the implementation of these GCG principles is not merely viewed as efforts towards fulfilling corporate regulatory requirements, but also as part of its corporate culture that BNI needs to develop into a competitive organization with superior human resource qualities, based on the values of professionalism, integrity, customer orientation and efforts to continuously improve. In 2007, BNI secured the title of a ‘Trusted Company’

tata k e l o l a p e r u s a h a a n

46

Sebagai institusi yang bergerak di bidang perbankan, dalam melakukan implementasi GCG, BNI berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Berdasarkan pedoman pelaksanaan GCG, sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di tahun 2007: A . P e l a k sa n aa n T u gas da n Ta n gg u n g Jawa b Ko misa r is da n Di r e k si

1. Komisaris a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Komisaris (termasuk Komisaris Independen) • Anggota Komisaris BNI berjumlah 7 (tujuh) orang, dimana jumlah tersebut tidak melebihi jumlah anggota Direksi sebanyak 9 (sembilan) orang • Dari 7 (tujuh) orang Komisaris tersebut, 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen yaitu Suwarsono, Felia Salim dan Achjar Iljas. Jumlah Komisaris Independen tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia diatas yaitu sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Oleh karena itu, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2007, Pemegang Saham telah menetapkan penambahan 1 (satu) orang Komisaris Independen. Penambahan Komisaris Independen tersebut telah dimintakan persetujuan dari Bank Indonesia, namun hingga akhir tahun 2007 belum mendapat jawaban dari Bank Indonesia • Seluruh anggota Komisaris BNI berdomisili di Indonesia

within the framework of the Corporate Governance Perception Index Ratings as conducted by the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) and SWA magazine.

Number 8/14/PBI/2006 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 8/4/PBI/2006, on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

In the course of implementing GCG, as a bank, BNI adheres to Bank Indonesia Regulations Number 8/4/ PBI/2006 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, which was amended through Bank Indonesia Regulation

On the basis of the GCG Guidelines as prescribed by Bank Indonesia, we hereby submit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk’s Good Corporate Governance Status Report: A . I mp le m e ntati o n o f Tas k s a n d

R e sp o n si b i liti e s o f th e C o mmissi o n e r s a n d Di r e cto r s

1. Commissioners a. The Number, Composition, Criteria and Independency of the Commissioners (including Independent Commissioners) are: • B NI’s Board of Commissioners comprise 7 (seven) members which does not exceed the total number of Board of Directors of 9 (nine) members.

• O f the 7 (seven) Commissioners, 3 (three) comprise Independent Commissioners, who are: Suwarsono, Felia Salim and Achjar Iljas. The number of Independent Commissioners within the Board has not fulfilled the requirements set within Article 5, Section (2) of the Bank Indonesia Regulations mentioned above, which prescribed that at least 50% of the members of the Board of Commissioners must be Independent Commissioners. As a


• Komisaris BNI per 31 Desember 2007 terdiri dari:

47

Nama Name

Jabatan Position

Tanggal Efektif Effective Date

Zaki Baridwan

Komisaris Utama President Commissioner

Pebruari/February 2000

Suwarsono

Komisaris/Komisaris Independen Commissioner/ Independent Commissioner

Juli/July 2005

Achjar Iljas

Komisaris/Komisaris Independen Commissioner/ Independent Commissioner

Januari/January 2004

Felia Salim

Komisaris/Komisaris Independen Commissioner/Independent Commissioner

Juli/July 2004

Effendi

Komisaris/Commissioner

Juli/July 2005

H.M.S Latif


Mei/May 2005

Parikesit Suprapto


Mei/May 2007

• Seluruh anggota Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan keahlian di bidang keuangan yang memadai serta telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai ketentuan Bank Indonesia. • Seluruh anggota Komisaris telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai GCG, kecuali 1 (satu) orang Komisaris yang masih merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Jasa Rahardja. Untuk menyelesaikan permasalahan rangkap jabatan tersebut, BNI secara aktif telah melakukan komunikasi tertulis dengan pihak Kementerian Negara BUMN dan Bank Indonesia • Seluruh anggota Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris dan/atau anggota Direksi

result, the Extraordinary Shareholders General Meeting held on the 30th of July 2007 approved the inclusion of 1 (one) additional Independent Commissioner. The Bank has sought Bank Indonesia’s approval for the inclusion of an additional Independent Commissioner. However, up to the end of 2007, BNI has yet to receive Bank Indonesia’s approval. • The entire membership of BNI’s Board of Commissioners reside in

Indonesia. • B NI’s Commissioners as of the 31st of December 2007 are comprised of: (see table above) • A ll members of the Board of Commisioners possess good integrity, competency and expertise in finance and have undergone the required Fit and Proper Test in accordance with the requirements set by Bank Indonesia. • All of the Commissioners have fulfilled the requirements regarding

holding concurrent positions with other companies as stipulated within the Bank Indonesia Regulation concerning GCG with the exception of 1 (one) Commissioner, who still holds a position as a Commissioner with PT Jasa Rahardja. To resolve this issue regarding concurrent positions, BNI has actively corresponded in writing with the Ministry of StateOwned Enterprises (SOE) and Bank Indonesia. • None of the Commissioners possess family relations

(down to the second line) with other Commissioners and/or Directors. • All of BNI’s Independent Commissioners have fulfilled the requirements prescribed by the Securities and Exchange Commission (Bapepam) Regulation No. IX.1.5 and as stipulated within the Bapepam Chairman’s Decree Letter No. Kep-29/PM/2004 dated 24/09/2004 which stressed that the Independent Commissioner be a member of the Board of Commissioners who:


48

• Seluruh Komisaris Independen BNI telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bapepam No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 yang menegaskan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang: i. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. ii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun langsung pada emiten atau perusahaan publik. iii. Tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. iv. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. • Seluruh Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia yaitu tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. b. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Secara umum tugas Komisaris adalah mengawasi pengurusan Perseroan oleh Direksi. Anggaran Dasar BNI telah mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Komisaris secara terperinci. Tugas dan tanggung jawab Komisaris terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance tertuang dalam Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komisaris dan Direksi yang meliputi: • Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan sesuai prinsip-prinsip GCG.

i. did not originate from the Company. ii. did not possess shares, either directly or indirectly, in the Company. iii. is not affiliated with the Company, Commissioners, Directors or controlling shareholders or any publicly-listed Company. iv. did not have any business affiliation, either directly or indirectly, with the Company’s business activities.

• A ll of the Independent Commissioners have fulfilled the requirements set within Bank Indonesia’s Regulations in regard to financial, management, ownership, and family relations with other members of the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders, or with the Bank, that may hamper their ability to serve independently. b. Tasks and Responsibilities of the

Commissioner The overall task of the Commissioner is to supervise the Director’s management of the Company. BNI’s Articles of Association has specified in detail the task, authority, and responsibility of the Commissioners. The task and responsibility of the Commissioners, in accordance with the implementation of Good Corporate Governance, is specified within the Standard Operating Procedures and Guidelines of the

Commissioners and Directors whereby: • The Commissioners are required to carry out their tasks and responsibilities independently and in accordance with the principles of GCG. • The Commissioners must ensure that GCG is implemented in every business activity that BNI is engaged in as well as in all levels or structure of the organization, or at the very least in respect to the following: i. Implementation of the


• Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BNI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yaitu sekurangkurangnya harus diwujudkan dalam: i. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi. ii. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern BNI. iii. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal. iv. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern. v. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar vi. Rencana strategis BNI. vii. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan BNI. • Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. • Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud butir c di atas, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis di BNI. • Dalam melakukan pengawasan tersebut Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali: i. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. ii. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku. • Pengambilan keputusan oleh Komisaris tersebut diatas merupakan bagian dari tugas pengawasan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan perusahaan. • Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

49

are required to direct, monitor, and evaluate the implementation of BNI’s strategic policy. • In relation to its supervisory role, the Commissioners are restricted from involvement in decisions relating to the Bank’s operational activities, with the exception of the following: i. Provision of funds to related parties, as prescribed within Bank Indonesia’s regulations concerning the Legal Lending Limit Provided By Commercial Banks.

ii. Other aspects, as specified within the Articles of Association or prevailing rules and regulations. • The decisions taken by the Commissioners for the above-mentioned tasks are considered to be part of the Commissioners’ supervisory tasks which therefore does not run counter to the Directors’ tasks of corporate management. • The Commissioners must ensure that the Directors have followed up on the findings and

Commissioners and Directors’ tasks and responsibilities. ii. Completeness and implementation of the tasks of the committees and teams entrusted with BNI’s internal control. iii. Implementation of compliance, internal and external auditor functions. iv. Implementation of risk management, including an internal control system. v. Allocation of funds

•

•

towards related parties and large scale funds. vi. BNI’s strategic plan. vii. Transparency in terms of BNI’s financial and non-financial conditions. The Commissioners are required to supervise the Directors’ tasks and responsibilities as well as providing its advice/ recommendations to the Directors. In implementing its supervisory tasks as prescribed in point c above, the Commissioners


50

• Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya: i. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BNI. • Anggota Komisaris wajib mengungkapkan: i. Kepemilikan sahamnya, baik pada BNI maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. ii. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BNI, dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. • Anggota Komisaris dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank. • Anggota Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). • Anggota Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. c. Rekomendasi Komisaris Dewan Komisaris aktif memberikan rekomendasi atas beberapa hal yang disampaikan oleh Direksi misalnya mengenai permohonan pemberian kredit. Namun pemberian rekomendasi tersebut tidak menunjukkan adanya keterlibatan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank. 2. Direksi a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi anggota Direksi

recommendations of the Internal Audit Team, the external auditors, Bank Indonesia’s supervisory audit and/or the findings of other authorities. h. The Commissioners are required to notify Bank Indonesia, no later than 7 (seven) working days, upon discovery of findings related to: i. Violation of laws related to banking and finance. ii. Conditions or indicative conditions that hamper BNI’s business activities. i. The Commissioners are

required to divulge: i. Their shareholdings, either within BNI or other banks and companies that are based either within or outside of Indonesia. ii. Their financial or family relationships with other Commissioners, Directors and/or shareholders of BNI, within the GCG Report as prescribed by Bank Indonesia’s Regulations. j. The Commissioners are restricted from utilizing the bank for personal, family,

and/or the benefit of other parties in any way that might jeopardize or reduce the bank’s profitability. k. The Commissioners are restricted from taking and/ or receiving personal benefit from the bank, apart from remuneration and other facilities as determined by the General Shareholders Meeting (GSM). l. The Commissioners are required to reveal the remuneration and facilities within the GCG Report as specified within Bank Indonesia’s Regulations.


• Jumlah dan komposisi anggota Direksi BNI adalah sebagai berikut: Nama Name

Jabatan Position

Efektif Effective Date

Sigit Pramono

Direktur Utama President Director

17 Desember/December 2003

Gatot M. Suwondo

Wakil Direktur Utama Vice President Director

19 Mei/May 2005

I. Supomo

Direktur/Director

4 Agustus/August 2003

Achil R. Djajadiningrat

Direktur/Director


Tjahjana Tjakrawinata*)

Direktur/Director


Kemal Ranadireksa

Direktur/Director


Bien Subiantoro

Direktur/Director


Achmad Baiquni

Direktur/Director


Fero Poerbonegoro

Direktur/Director


Suroto Moehadji

Direktur/Director


* efektif mengundurkan diri efektif pada tanggal 1 Agustus 2007/resign since 1 August 2007

• Seluruh anggota Direksi BNI berdomisili di Indonesia. • Direktur Utama BNI berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yaitu Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Negara BUMN R.I. • Sehubungan dengan adanya permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diajukan oleh Pemegang Saham mayoritas BNI berdasarkan suratnya No. S-851/MBU/2007 tanggal 17 Desember 2007 dimana agenda RUPSLB tersebut adalah perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan, maka Komite Remunerasi dan

c. Commissioners Recommendations The Board of Commissioners actively provide recommendations on a number of aspects that are submitted to the Directors such as those related to loan proposals. However, there are no indications that these recommendations provided by the Board of Commissioners are in any way perceived as involvement by the Commissioners in decisions related to the Bank’s operational activities.

2. Directors a. The Number, Composition, Criteria and Independency of the Board of Directors are as follows: • The number and composition of BNI’s Board of Directors is presented in the table above. • All of BNI’s Directors reside in Indonesia. • B NI’s President Director originate from parties that are deemed independent of the controlling shareholder, which in this case is the Republic of Indonesia, as

duly represented by the State Minister of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia. • In accordance with the request of the Extraordinary Shareholders Meeting (ESM) that was proposed by the majority shareholders on the basis of its letter No. S-851/MBU/2007 dated 17 December 2007 in which the agenda for this ESM included changes to the Directors and Commissioners of the Company, therefore,

51


52

• •

•

•

•

•

Nominasi mengajukan kriteria dan usulan nama-nama calon anggota Direksi kepada Komisaris untuk kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Good Corporate Governance, Direksi BNI tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain termasuk menjadi Komisaris pada perusahaan anak BNI. Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pernyataan tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Selama tahun 2007, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar. Tugas-tugas pokok Direksi yang tercantum dalam Anggaran Dasar terdiri dari: • Memimpin dan mengelola Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas. • Menguasai dan memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

the Remuneration and Nomination Committee submitted the criteria and the proposed members of the Board of Directors to the Commissioners for submission to the Shareholders. • The majority of the members of the Board of Directors have minimum experience of 5 (five) years in the field of operations as an Executive Official of a Bank. • In accordance with the requirements set within Bank Indonesia’s Regulations concerning

Good Corporate Governance, BNI’s Directors do not hold positions as Commissioner, Director, or in an Executive capacity with another bank, company and/ or institution, including as a Commissioner in a subsidiary of BNI. • None of the Directors, either individually or collectively, have shares amounting to over 25% (twenty five percent) of paid up capital in a company, as duly verified through the signing of the

Acknowledgement Letter that indicated that they do not possess shares of over 25% of paid up capital in any company. • In accordance with the requirements set within the Articles of Association, none of the members of the Board of Directors have family links of up to the second tier with other Directors, and/or with other members of the Board of Commissioners. • All of the members of the Board of Directors have passed the Fit and Proper

Test, in accordance with the requirements set by Bank Indonesia concerning the Fit and Proper Test. • Throughout 2007, the Directors did not provide any overall delegation of authority to other parties that resulted in the delegation of tasks and functions of the Directors. b. Tasks and Responsibilities of the Directors In the course of performing their tasks and responsibilities, the Directors


Selain itu Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

53

Direksi juga berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap usaha perusahaan di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Tanggung jawab Direksi terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut tertuang dalam Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komisaris dan Direksi yang meliputi: • Direksi dilarang memanfaatkan BNI untuk keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BNI. • Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BNI, selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengendalian Intern dan Kantor Akuntan Publik E&Y, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya seperti Bapepam, dan lain-lain. B . K e l e n g k apa n da n P e l a k sa n aa n T u gas Ko mit e - ko mite

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komisaris BNI membentuk: 1. Komite Audit. 2. Komite Pemantau Risiko. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

constantly adhere to and are guided by the Articles of Association. The main tasks of the Directors as specified within the Articles of Association: • Lead and manage the Company in accordance with the intent and purposes of the Company and constantly strive to improve the Company’s efficiency and effectiveness. • Control, maintain, and manage the Company’s assets. In addition to this, the

Directors are fully responsible for implementing their task in the interest of achieving the Company’s intent and purposes. The Directors also have the right to represent the Company within and outside a Court of Law and have the right to implement all necessary action with both good intentions and to be fully responsible for management and ownership, and in respect to binding the Company with other parties and other parties with the Company with a

certain degree of limitations. The Directors are required to implement the principles of Good Corporate Governance in every business activity and at all organization levels and structure of the Company. The Director’s responsibilities which are related to the implementation of Good Corporate Governance are specified within the Standard Operating Procedures of the Commissioners and Directors and include: • The Directors are restricted from using BNI for

personal, family and/or any other party’s benefit or gain that might potentially hamper or reduce BNI’s profitability. • The Directors are restricted from taking and/or gaining personal profit from BNI, other than the remuneration and other facilities determined by the GSM. The Directors constantly strive to act and follow up on the audit findings and recommendations from: the Internal Audit Team and the Public Accounting Firm


54

1. Komite Audit a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi Komite Audit Struktur Komite Audit terdiri dari: 1. Ketua : Suwarsono (Komisaris Independen) 2. Anggota : • Effendi (Komisaris) • Teuku Radja Sjahnan (pihak independen) • Alexander Zulkarnain (pihak independen) • Henrajaya (pihak independen) 3. Sekretaris : Hasan Mas’ud (pihak independen) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya terdiri dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi serta audit. Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang menegaskan bahwa salah satu anggota Komite Audit harus berasal pada pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan, saat ini Komisaris sedang memproses calon anggota Komite Audit dari pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Selain itu, anggota Komite Audit juga dinilai memenuhi persyaratan integritas, akhlak dan moral yang baik. Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen. Anggota Komite Audit tidak ada yang merangkap sebagai Direksi BNI maupun Direksi pada bank lain serta tidak ada pihak independen yang merupakan mantan Direksi BNI maupun pejabat eksekutif BNI.

of E&Y, Bank Indonesia’s supervisory audit and/or other findings of other authorities such as Bapepam, etc. B . Th e C o mp lete n e ss a n d I mp le m e ntati o n o f th e C o mmitte e’s Tas k s

To support the effectiveness of its tasks and responsibilities, BNI’s Commissioners formed: 1. The Audit Committee. 2. The Risk Monitoring Committee. 3. The Remuneration and Nomination Committee.

1. The Audit Committee a. Structure, composition, expertise, and independency of the Audit Committee The Audit Committee’s Structure is comprised of: 1. Chairman: Suwarsono (Independent Commissioner) 2. Members: • Effendi (Commissioner) • Teuku Radja Sjahnan (Independent Member) • Alexander Zulkarnain (Independent Member) • Henrajaya (Independent Member) 3. Secretary: Hasan Mas’ud (Independent)

The Audit Committee is headed by an Independent Commissioner and comprises of independent members that possess expertise in finance or accounting as well as audit. In fulfillment of Bank Indonesia’s requirements that stress that one of the members of the Audit Committee must be one deemed independent, possessing adequate expertise in the field of law or banking, the Commissioners are currently processing candidates for the Audit Committee, including ones who possess legal expertise.

In addition to this, the members of the Audit Committee are also deemed to possess required integrity, good character and morals. None of the independent members of the Audit Committee possess relations in terms of financial, management, shareholding and/or family connections with the Board of Commissioners, Directors, and/or Controlling Shareholders or with the Bank, that may affect their ability to act independently.


b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Sesuai ketentuan yang berlaku, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi: • Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. • Menelaah ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. • Menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. • Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi. • Menelaah dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau perusahaan publik. • Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

55

Selain itu Komite Audit juga berwenang mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Selain berpedoman pada Piagam Komite Audit yang ditetapkan atas dasar keputusan Komisaris, dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit juga melakukan interaksi aktif dengan Direksi dan Satuan Pengawasan Intern (SPI). Pada periode tahun 2007, Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut: • Melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta

None of the members of the Audit Committee concurrently serve positions as Directors within BNI or other banks, or formerly served as Directors or Executives within BNI. b. Tasks and Responsibilities of the Audit Committe In accordance with prevailing regulations, the Audit Committee is tasked with providing its recommendations to the Board of Directors towards reports or matters submitted by the Directors to the Board

of Commissioners, identifying matters that require the Commissioners’ attention and implement other tasks related to the Board of Commissioners tasks which include: • assessing financial information issued by the Company, such as the financial statement, projection and other financial information. • assess the Company’s adherence or compliance towards Capital Market and other regulations related to the Company’s activities.

• a ssess the audit carried out by the internal auditor. • report to the Commissioners regarding the various risks that the Company faces and the implementation of risk management by the Directors. • assess and report to the Commissioners any complaints related to the share issuer or public company. • protect the confidentiality of documents, data and corporate infomation

In addition to this, the Audit Committee is also duly authorized to access notes or information regarding employees, funds, assets as other corporate resources related to its tasks. Apart from acting on the basis of what is stipulated within the Audit Committee Charter, passed on the basis of the Commissioners’ decision, in the course of perfoming its task, the Audit Committee also actively interacts with the Directors and the Internal Audit Team (SPI).


56

memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. • Melakukan review: i. Pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI). ii. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku. iii. Pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SPI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. • Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Komisaris. c. Rapat Komite Audit selama tahun 2007 Jumlah Kehadiran Number of Attendances

Jumlah Rapat Number of Meetings

Suwarsono

32

36

Effendi

30

36

Teuku Radja Sjahnan

28

36

Alexander Zulkarnain

29

36

Henrajaya

28

36

d. Realisasi Program Kerja Komite Audit tahun 2007 • Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan: i. Melakukan evaluasi atas perencanaan audit oleh SPI dan melaporkan kepada Komisaris.

In 2007, the Audit Committee submitted the following recommendations to the Board of Commissioners: • Monitor and evaluate audit planning and implementation as well as monitor action or follow up audit findings in respect to evaluating the level of internal control, including the state of financial reporting processing. • Review the following: i. Implementation of tasks related to the Internal Audit Team (SPI). ii. Verify that the audit

process performed by the extenal auditors is in accordance with prevailing audit standards. iii. The implementation of action or follow up by the Directors on the results and findings submitted by the Internal Auditors, External Auditors, and Bank Indonesia. • Provide recommendation in relation to the appointment of a Public Accountant or Public Accounting Firm in accordance with requirements set by the GSM through the Board of

Commissioners. c. Audit Committee Meetings convened in 2007 (see table above) d. The Audit Committee’s accomplishments up to 31 December 2007 • M onitor and evaluate audit plan and action as well as monitor response to audit findings, in relation to assessing the appropriateness of internal control including assessing

the financial reporting process: i. Evaluation of the Internal Audit Team’s audit plan and report to the Board of Commissioners. ii. Monitor the implementation of the Annual Business Plan and report its results on a quarterly basis to the Board of Commissioners. iii. Monitor the preparation of the Directors and Commissioners Report concerning main aspects of the audit findings Sm II/2006 and Sm I/2007. iv. - Ensure that the results of


• •

• • • •

•

ii. Memantau pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan melaporkan hasilnya setiap triwulan kepada Komisaris. iii. Memantau penyiapan laporan Direksi dan Komisaris tentang pokok-pokok hasil audit Semester II/2006 dan Semester I/2007. iv. - Memastikan bahwa hasil pemeriksaan SPI ditindaklanjuti. - Memberikan laporan triwulan kepada Komisaris mengenai hal-hal yang belum diselesaikan sesuai exit meeting. v. Memastikan bahwa hasil pemeriksaan BI ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. vi. Memastikan bahwa hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Mengkaji Laporan Hasil Audit KAP tahun buku 2006. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan obyektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan bahwa semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan proyeksi dan informasi keuangan lainnya. Menyiapkan laporan kepada Menteri Negara BUMN tentang pelaksanaan pengendalian intern semester I tahun 2007. Membuat laporan tahunan kepada Komisaris mengenai pelaksanaan tugas Komite Audit selama 2006. Kegiatan terkait peningkatan kualitas SDM: i. Mengikuti program pendidikan dan pelatihan. ii. Melakukan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi Komite Audit. iii. Menyampaikan usulan kepada Komisaris mengenai pendidikan dan pelatihan. Review atas pelaksanaan paket kompensasi Komisaris dan Direksi.

the Internal Audit Team’s findings are followed up - Provide quarterly reports to the BOC, particularly in regard to matters that have not been resolved in accordance with the exit meeting. v. Ensure that the findings of Bank Indonesia’s audit are appropriately followed up. vi. Ensure that the BPK (Government Financial Audit Agency) findings are appropriately followed up. • Assess the External Auditor’s 2006 Audit Report.

• Evaluate the effectiveness of the audit carried out by the external auditor, including asssessing the independency and objectivity of the external auditor and the adequacy of the inspection process, to ensure that all major risks have already been considered. • Assess the financial information to be revealed by the Company, such as the projected financial statement and other financial information. • Prepare the report to the

Minister of State-Owned Enterprises concerning internal control in the first half of 2007. • Prepare the annual report for the BoC regarding the Audit Committee’s work throughout 2006 • Related activities to improve HR quality: i. Participate in training and education programs ii. Identify the Audit Committee’s training and education needs. iii. Submit to the BoC the proposed education and training that it seeks to

57

participate in. • R eview the implementation of the BoC’s and Director’s compensation package 2. Risk Monitoring Committee a. Structure, composition, expertise and independency of the Risk Monitoring Committee The Structure of the Risk Monitoring Committee as of 31 December 2007 is comprised of: • Chairperson: Felia Salim (Independent Commissioner) • Members:


58

2. Komite Pemantau Risiko a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi Komite Pemantau Risiko Struktur Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2007: Ketua : Felia Salim (Komisaris Independen) Anggota : • H.M.S. Latif (Komisaris) • Emma S. Tjakradinata (Anggota Independen) • Ibrahim Husein (Anggota Independen) • Setiawan Boedihardjo (Anggota Independen, efektif sejak 30 Oktober 2007) Sekretaris : Hasan Mas’ud (tidak merangkap sebagai anggota) Anggota Komite Pemantau Risiko: • Diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. • Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit maupun Komite Remunerasi dan Nominasi. • Terdiri atas 1 (satu) orang yang merupakan komisaris dan 3 (tiga) orang dari pihak independen, dan tidak ada yang berasal dari anggota Direksi BNI. • Memiliki keahlian di bidang keuangan khususnya bagi sekurang-kurangnya seorang anggota yang berasal dari pihak independen, yaitu Emma S. Tjakradinata, Ibrahim Husein dan Setiawan Boedihardjo. • Memiliki keahlian dibidang manajemen risiko khususnya bagi sekurang-kurangnya seorang anggota yang berasal dari pihak independen, yaitu Emma S. Tjakradinata. • Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip dan proses manajemen risiko secara umum, peraturan perundangan di bidang perbankan, pasar modal, BUMN dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional BNI. • Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Seluruh anggota komite yang merupakan pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan

- H.M.S Latif (Commissioner) - Emma S. Tjakradinata (Independent Member) - Ibrahim Husein (Independent Member) - Setiawan Boedihardjo (Independent Member, effective since 30 October 2007) • Secretary: Hasan Mas’ud (not a concurrent member) The Risk Monitoring Committee Members: • Are appointed and terminated by the Directors on the basis of a Board of

Commissioners’ decision. • M ay not concurrently serve as members of the Remuneration and Nomination Committee • Consist of 1 (one) member from the Board of Commissioners and 3 (three) members from independent parties and is not a member of BNI’s Board of Directors. • At least one independent member possesses financial expertise, fulfilled by Emma S. Tjakradinata, Ibrahim Husein and Setiawan Boedihardjo.

• A t least one independent member possesses risk management expertise, fulfilled by Emma S. Tjakradinata. • Have adequate knowledge and general understanding in risk management principles and process, banking and capital market regulations and laws, stateowned enterprise and other regulation related to BNI’s operational activities. • Possess good integrity, character and morals.

None of the Independent Members of the Committee have financial, managerial, shareholding and/or family links with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Bank that may affect their ability to behave independently. The competency and independency of the members of the Risk Monitoring Committee is in accordance with the requirements set within the Risk Monitoring


Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BNI yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

59

Kompetensi dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah sesuai Piagam Komite Pemantau Risiko sebagaimana Surat Keputusan Komisaris No. Kep/07/DK/2006 tanggal 20 Desember 2006. b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dijelaskan bahwa tanggungjawab Komite Pemantau Risiko mencakup: • Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan manajemen risiko dan implementasinya untuk memastikan bahwa BNI telah mengelola risiko-risiko secara memadai. • Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko BNI. Tugas Komite Pemantau Risiko sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya adalah: • Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen secara tahunan . • Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. • Melakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Triwulanan BNI dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberi masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi, apabila diperlukan.

Committee’s Charter through the Commissioners Decree No. Kep/07/DK/2006, dated 20 December 2006. b. Task and Responsibility of the Risk Monitoring Committee The Risk Monitoring Committee’s Charter also emphasizes the responsibility of the Risk Monitoring Committee which includes: • Evaluate the level of sufficiency between risk management policy and with the policy’s implementation and provide

recommendations to the Commissioners in regard to risk management policy and its implementation, to ensure that BNI has managed the risks accordingly. • Monitor and evaluate the implementation of the Risk Management Committee’s and the Risk Management Working Team’s tasks and subsequently provide its recommendation to the Commissioners, so as to enhance the effectiveness of implementing risk management within BNI.

The tasks of Risk Monitoring Committee: • Evaluate risk management strategy and policies. formulated by management • Evaluate Director’s Report on Risk Management policy implementation. • Evaluate Quarterly Risk Profile Report and implementation of risk management process, and subsequently provide input to the Board of Commissioners on risk environment so that Board of Commissioners could submit a recommendation

to the Board of Directors. • E valuate the Board of Directors action in fulfilling Bank Indonesia regulations and other prevailing regulations with regard to prudential principles of risk management. • Evaluate Director’s monitoring result on the bank’s business activities. • Evaluate monitoring results on the bank’s compliance toward risk management implementation in all agreements and commitments made with Bank Indonesia.


60

• Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko. • Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. • Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terkait pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia. • Melakukan evaluasi dan memberikan masukan dari segi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. • Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, yang mencakup hal-hal sebagai berikut: - melakukan penelaahan atas pelaksanaan masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management di dalam perusahaan. - melakukan penelahaan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan perusahaan. - memberikan masukan dalam proses pelaksanaan seleksi dan mengusulkan calon konsultan manajemen risiko independen, serta mengawasi pekerjaan konsultan manajemen risiko independen, termasuk mengusulkan pemberhentiannya apabila dalam pelaksanaan tugasnya dianggap tidak memenuhi standar atau ketentuan yang berlaku. • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. • Melakukan self-evaluation terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan memutakhirkan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko secara periodik.

• P rovide recommendations to the Board of Commissioner in risk management aspects, with regard to transactions or business activities exceeding the Director’s authority limit. • Monitor and evaluate implementation of Risk Monitoring Committee and Risk Management Working Team duties, which include: - Reviewing the implementation of each component of Enterprise Risk Management. - Reviewing risk

management aspects of the Company’s published report. - Provide input in the selection process and propose a candidate for independent risk management consultant, as well as monitor the work of the independent risk management consultant, including suggesting termination of services if their work is considered below the required standard. • Perform other duties as required by Board of

Commissioners. • C onduct self-evaluation in implementation of duties and periodically improve the Working Guidance of the Risk Monitoring Committee. c. Accomplishment of the Risk Monitoring Committee’s During 2007, the Risk Monitoring Committee performed the following activities: • Provided a report on the Risk Monitoring Committee’s activities in 2006.


c. Hal-hal yang dilakukan Komite Pemantau Risiko Hal-hal yang telah dilakukan Komite Pemantau Risiko selama tahun 2007 sebagai berikut: • Membuat Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2006. • Menyusun Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2007. • Mengevaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko tahun 2006 dengan penekanan pada sektor Korporasi. • Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko tahun 2006 dengan penekanan pada sektor Usaha Kecil (USK). • Menghadiri business meeting semesteran di Sentra Kredit Menengah (SKM) dan Sentra Kredit Kecil (SKC) dan membuat laporan hasil pelaksanaannya. • Melakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Triwulanan yang disampaikan oleh Direksi ke Bank Indonesia dan memberikan masukan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris mengenai upaya peningkatan pengukuran risiko komposit sehingga benarbenar mencerminkan tingkat risiko yang harus dikelola oleh BNI. • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Risiko Kredit). • Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko. • Memantau program perbaikan NPL. • Memantau perkembangan penerapan Central Liability System. • Memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas konsultasi kredit yang diajukan oleh Direksi. • Menganalisa pemberian dan persetujuan kredit kepada pihak terkait. • Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Arsitektur Manajemen Risiko BNI. • Mengevaluasi tingkat kesehatan bank (CAMEL) semesteran. • Memberi masukan kepada Dewan Komisaris terkait restrukturisasi kredit dengan pemberian keringanan berupa alternatif pemberian potongan bunga dan pokok pinjaman

• F ormulated an Action Program of the Risk Monitoring Committee in 2007. • Evaluated the 2006 risk management policy and strategy with specific focus on the Corporate Sector. • Evaluated the 2006 risk management policy and strategy focusing on the small-size loan business. • Participated in half-year Business Meetings in Medium Loan Centers and Small Loan Centers and put together a result report. • Evaluated the Quarterly

Risk Profile Report submitted by the Board of Directors to Bank Indonesia, and provided input to improve composite risk measurement, so that it reflects the risk level to be managed by BNI. • Monitor and evaluate the implementation of the Risk Management Committee and Risk Management Working Team. • Evaluate the Director’s accountability report in respect to the implementation of risk management policy.

• M onitor the program to improve NPL levels • Monitor the application of the Central Liability System. • Provide input to the Board of Commissioners in respect to loan consultation. • Analyze the loan approval process to related parties • Evaluate the Risk Management Architecture • Perform an evaluation of the Bank’s state of health (CAMEL) every semester. • Provide input to the Board of Commissioners with regard to loan restructuring

61


62

• Memberi masukan atas draft Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BNI tahun 2008. • Mengevaluasi pencapaian rencana kerja dan kinerja Komite Pemantau Risiko di tahun 2007. Komite Pemantau Risiko telah memberikan penilaian dan rekomendasi yang independen kepada Dewan Komisaris mengenai aktivitas dan kinerja BNI dari hasil analisa laporan internal dan eksternal serta pembahasan dalam rapat-rapat internal dan dengan manajemen BNI selama tahun 2007. d. Rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2007 Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko dinyatakan bahwa komite wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Namun mengingat banyaknya permasalahan yang terkait dengan aspek risiko yang perlu dipantau dan dievaluasi, maka disepakati rapat komite dilakukan satu kali setiap minggu. Rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2007 dilaksanakan sebanyak 33 kali dengan rincian kehadiran masing-masing anggota komite sebagai berikut:

Felia Salim

Jumlah Kehadiran Number of Attendances

Jumlah Rapat Number of Meetings

33

33

H.M.S Latif

14

33

Emma Tjakradinata

30

33

Ibrahim Husein

31

33

Setiawan Boedihardjo*

8

33

* Mulai aktif 30 Oktober 2007 menggantikan Sutirta Budiman yang berhenti sebagai anggota komite sejak Juni 2007/Effective as of 30 October 2007 replacing Sutirta Budiman who resumed his duty since June 2007.

through alternative scenario of haircut on interest payments and principal loans. • Provide recommendations for the Company’s 2008 Business Plan and Budget; • Evaluate the achievement of action plan and performance result of Risk Monitoring Committee The Risk Monitoring Committee evaluates and provides independent recommendations to the Board of Commissioners with regard to BNI performance

and activities based on its analysis of internal and external reports, along with discussion with BNI management throughout 2007. d. Risk Monitoring Committee Meetings in 2007 Based on the Risk Monitoring Committee Charter, the Committee should convene a meeting at least once every month. However, considering the numbers of issues related to risk management which need to be monitored and

evaluated, the Committee Meeting is conducted once every week. During 2007, the Risk Monitoring Committee held 33 meetings with details of attendance presented in the above table. 3. Remuneration and Nomination Committee a. Structure, membership, expertise, and independency of the Committee The establishment of the Remuneration and Nomination

Committee was a culmination of the the Minister of StateOwned Enterprises Decree No. Kep-117/M-MBU/2002, dated 31 July 2002, concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices for State-Owned Enterprises (SOE). The Remuneration and Nomination Committee was formed on the basis of the Commissioners’ Decree No. Kep/01/DK/2002, dated 2 December 2002. In line with Bank Indonesia’s Regulation No. 8/4 PBI/2006, dated 30 January


3. Komite Remunerasi dan Nominasi a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi Komite Audit Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan Surat Keputusan Komisaris No. Kep/01/DK/2002 tanggal 2 Desember 2002. Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, yang harus direalisasikan paling lambat akhir Juni 2007, keberadaan Komite Remunerasi dan Nominasi lebih dioptimalkan dengan: • Surat Keputusan Komisaris No. Kep/08/DK/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Penetapan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. • Surat Keputusan Komisaris No. Kep/005/DK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Perubahan Susunan dan Penetapan Anggota Komite Komisaris dan Sekretaris Komite.

63

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut: Ketua : Achjar Iljas (Komisaris Independen) Anggota : • Zaki Baridwan (Komisaris Utama) • Suwarsono (Komisaris Independen) • Parikesit Soeprapto (Komisaris) • Darwin Suzandi (Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia) • Idayu Nilawati (Independen)

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris Independen serta pejabat eksekutif yang

2006, concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks which must be applied no later than the end of June 2007, the Remuneration and Nomination Committee’s existence is further enhanced through: • The Commissioners Decree No. Kep/08/DK/2006 dated 20 December 2006 concerning The Establishment of the Remuneration and Nomination Committee’s Guidelines for PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk. • T he Commissioners Decree No. Kep/005/DK/2007 dated 29 August 2007 concerning Changes to the Composition and Determination of Members of the Commissioner’s Committee and Committee’s Secretary. The composition of members of the Remuneration and Nomination Committee is as follows: • Chairman: Achjar Iljas (Independent Commissioner)

• Members: - Zaki Baridwan (President Commissioner) - Suwarsono (Independent Commissioner) - Parikesit Soeprapto (Commissioner) - Darwin Suzandi (HRD Division Head) - Idayu Nilawati (Independent Member) The Remuneration and Nomination Committee is headed by an Independent Commissioner and its members comprise the President Commissioner,

Independent Commissioner, as well as an Executive that is in charge of the Human Resources Division. As the Head of the HRD Division, this Executive has the knowledge and insight in regard to rules related to the remuneration and nomination system and/ or succession plan within the Bank. Members of the Remuneration and Nomination Committee possess good integrity, character, and morals.


64

merupakan pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia. Sebagai pemimpin Divisi SDM, Pejabat Eksekutif tersebut memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. b. Rangkap Jabatan Anggota Komite • Tidak ada Direksi BNI maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Renumerasi dan Nominasi. • Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi tidak merangkap sebagai ketua pada Komite Lain. c. Independensi Anggota Komite • Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. • Pihak Independen yang menjadi anggota Komite tidak ada yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama. d. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Lingkup tugas Komite ditetapkan dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai Surat Keputusan Komisaris No. Kep/08/DK/2006 tanggal 20 Desember 2006 adalah: • Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta Pegawai secara keseluruhan. • Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai sistem kebijakan remunerasi bagi Komisaris dan Direksi. • Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai sistem dan

b. Concurrent Positions of Members within the Committee • There are no Directors of BNI or Directors of other banks who are members of the Remuneration and Nomination Committee. • The Chairman of the Remuneration and Nomination Committee does not serve any concurrent position as Chairman of other Committees. c. Independency of the Committee Members • None of the Independent

members of the Committee have financial, managerial, sharesholder, and/or family links with the Board of Commissioners, Directors and/or the Controlling Shareholders, or links with the Bank that may affect their ability to act independently. • The Independent members of the Committee are not former members of the Board of Directors or Executives from the same Bank.

d. Tasks and Responsisbilities of the Remuneration and Nomination Committe The Committee’s scope of work is based on the Remuneration and Nomination Committee’s Charter, in accordance with the Commissioners Decree Letter, No. Kep/08/DK/2006 dated 20 December 2006 directing it to: • Evaluate the remuneration and nomination system/policy for the Commissioners, Directors and Executives as well as

all employees. • F ormulate and provide recommendations to the Commissioners regarding the remuneration policy system for Commissioners and Directors for submission to the General Shareholders Meeting (GSM). • Formulate and provide recommendations to the Commissioners regarding the selection and/or replacement system for the Commissioners and Directors. • Provide its recommendation


prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Direksi • Memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai calon anggota Komisaris dan/ atau Direksi. • Memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan. • Memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko serta remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan. • Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Komisaris.

65

Misi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah ‘membantu Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan, khususnya untuk memastikan bahwa sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan transparansi serta patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.’ Pada tahun 2007, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: i. Bidang Remunerasi • melakukan kajian terhadap sistem Remunerasi Direksi dan Komisaris, serta merekomendasikan perubahan remunerasi Direksi dan Komisaris kepada Komisaris. • melakukan kajian terhadap sistem Remunerasi Pegawai BNI, serta merekomendasikan usulan-usulan penyempurnaannya kepada Komisaris. • Menyusun dan merekomendasikan Sistem Evaluasi Kinerja Direksi kepada Komisaris. ii. Bidang Nominasi • melakukan kajian terhadap Sistem Nominasi Direksi, serta merekomendasikan perbaikannya kepada Komisaris. • menyusun database kandidat anggota Direksi dari sumber internal termasuk

to the Commissioners regarding potential candidates for Commissioners and Directors of the Bank. • Provide its recommendation to the Commissioners regarding remuneration for Executives and all employees. • Provide its recommendation to the Commissioners in regard to independent members who become members of the Audit Committee and members of the Risk Management Committee as well as

the remuneration of the Executives and all of the employees. • Perform other tasks provided to them by the Commissioners. The Remuneration and Nomination Committee’s Mission is ‘to support the Commissioners in their supervisory tasks within the Company, particularly in regard to ensuring that the Company’s remuneration and nomination system/policy has been fairly and transparently formulated and implemented

and in accordance prevailing rules and regulations.’ In 2007, the Remuneration and Nomination Committee carried out the following: i. Remuneration Areas • Assessed the Directors’ and Commissioners’ Remuneration, and provided its recommendation to the Commissioners in respect to changes to the Directors’ and Commissioners’ Remuneration. • Assessed the Remuneration system for all employees of BNI as well as providing

recommended changes to the Commissioners. • Formulate and recommend a Performance Evaluation System for the Directors to the Commissioners. ii. Nomination Areas • Assessed the Directors Nomination System, as well as recommending changes to the Commissioners. • Formulated a database of candidates for members of the Board of Directors, including the selection criteria parameters as well as its recommendations to


66

parameter-parameter untuk kriteria seleksinya serta merekomendasikannya kepada Komisaris. • melakukan kajian terhadap Sistem Nominasi Pegawai BNI (Succession Plan) secara keseluruhan, serta merekomendasikan usulan-usulan untuk penyempurnaannya kepada Komisaris. • melakukan kajian terhadap Sistem Rekrutmen Tenaga Prohire (PKWT) di BNI dan merekomendasikannya kepada Komisaris. • memberikan rekomendasi terhadap pihak independen non-Komisaris yang akan diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. iii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diamanahkan Komisaris. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2007 The Remuneration and Nomination Committee Meetings held in 2007 Kehadiran/Number of Attendances

Posisi/Position

Keterangan/Description

Achjar Iljas

Ketua/Chairman

Komisaris Independen/ Independent Commissioner

12

Zaki Baridwan

Anggota/Member

Komisaris Utama/ President Commissioner

6

Suwarsono*

Anggota/Member

Komisaris Independen/ Independent Commissioner

2

Parikesit Suprapto*

Anggota/Member


-

Darwin Suzandi

Anggota/Member

Divisi SDM/HRD Division

12

Idayu Nilawati**

Anggota/Member

Pihak Independen/ Independent Member

12

Jumlah Rapat/Number of Meetings

12

* Anggota sejak akhir Agustus 2007/Member since the end of August 2007 ** Pensiunan BNI sejak Oktober 2005 (masa kerja 27 tahun) – Advisor Proyek SDM ( 2 tahun)/Retired from BNI since October 2005 (served 27 years) – Advisor for the HRD Project (2 years)

the Commissioners. • R eviewed the Nomination System for BNI’s Employees (BNI’s Succession Plan) in its entirety, as well as provided its recommendations to the Commissioners. • Reviewed the ProfessionalHire Recruitment System within BNI and provided its recommendations to the Commissioners. • Provided recommendations in regard to independent members that are not Commissioners and are appointed as members

of the Risk Monitoring Committee. iii. Perform other tasks mandated to them by the Commissioners. The Remuneration and Nomination Committee Meetings held throughout 2007 (see table above) c. I mp le m e ntati o n o f C o mp lia n c e F u n cti o n

The Compliance Division was formed as part of BNI’s good corporate governance

strategy while, at the same time, fulfilling Bank Indonesia’s regulations on implementing principles of prudent banking. The main function of the Compliance Division is to ensure that every unit within the Bank comply with Bank Indonesia’s regulations and other prevailing rules and regulations, as well as the Company’s policies and procedures; ensure that business activities are conducted well (in respect to loans, funds, and procurement of goods and services); ensure operational activities in every

unit (Branches, Regional Offices, Loan Centers and Head Office) are in compliance through Quality Assurance (QA), implementation of the Know Your Customer (KYC) program as part of the Bank’s efforts to deter money laundering, as well as fostering a compliant culture in every business and non-business unit within the Bank. In implementing these functions, the Compliance Division assesses the level of compliance of every policy and procedure as well as


c. P e n e r apa n F u n gsi K e patu h a n

67

Divisi Kepatuhan dibentuk sebagai bagian dari strategi untuk tata kelola perusahaan BNI sekaligus untuk memenuhi ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Fungsi pokok Divisi Kepatuhan adalah untuk memastikan kepatuhan di setiap unit usaha terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan dan prosedur perusahaan; memastikan pelaksanaan aktivitas usaha yang sehat (kredit, dana, serta pengadaan barang dan jasa); memastikan kepatuhan kegiatan operasional di setiap unit (Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Sentra Kredit, dan Kantor Besar) melalui Quality Assurance (QA), penerapan program Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) serta mendorong budaya patuh di setiap unit, baik bisnis maupun non bisnis. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Divisi Kepatuhan melakukan uji kepatuhan atas setiap rancangan kebijakan dan prosedur serta melakukan uji kepatuhan atas setiap proses persetujuan kredit serta pengadaan barang dan jasa di atas nominal tertentu. Terhadap persetujuan kredit serta pengadaan barang dan jasa di atas nominal tertentu, uji kepatuhan dilaksanakan oleh unit yang bersangkutan (self assesment) dengan menggunakan checklist yang dikembangkan oleh Divisi Kepatuhan. Pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan oleh QA untuk memastikan bahwa uji kepatuhan tersebut telah dilakukan dengan benar. Saat ini Divisi Kepatuhan terus mengembangkan sistem uji kepatuhan khususnya bidang trade finance. Divisi Kepatuhan juga bertanggung jawab atas penerapan PMN sebagai bagian dari aktivitas Anti Pencucian Uang. Hal ini merupakan tantangan yang cukup besar mengingat jaringan distribusi BNI yang sangat luas. Untuk mengatasinya, Divisi Kepatuhan telah mengambil berbagai inisiatif, antara lain mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan sistem iCONS untuk mengindentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, mendeteksi transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu, serta alert system untuk mengidentifikasi calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi, calon nasabah yang berasal dari negara yang tergolong sebagai negara berisiko tinggi, serta mengidentikasi bisnis berisiko

the level of compliance for every process, within a credit approval and procurement of goods and services that are above a certain value, through a self assessment process by the corresponding unit that uses a checklist developed by the Compliance Division. The subsequent assessment will be carried out by QA to ensure that the compliance test has been appropriately carried out. The Compliance Division is currently seeking to develop a compliance evaluation system specifically for trade finance.

The Compliance Division is also responsible for the implementation of KYC which serves as part of the activities to deter money laundering. This is indeed a daunting challenge as BNI has a sizeable distribution network. To overcome this, the Compliance Division has taken various initiatives, including the development of a system that is integrated with the iCONS system, used to identify suspect financial transactions, detect financial transactions of a certain scale or amount, as well as an alert

system to identify high risk potential customers, potential customers that originate from countries categorized as being of high risk, as well as identify high risk businesses that may be used to launder money or fund terrorist activities. The Compliance Division also constantly analyzes, monitors, and disseminates information on implementing Know Your Customer and implementing Anti Money Laundering Laws that are carried out either through direct contact or through an e-learning program jointly developed by the

Compliance Division and the Training and Human Resources Development Division. In addition to this, the Compliance Division also assesses the level of compliance of the draft policy incorporated within the Company’s Corporate Guidelines (Buku Pedoman Perusahaan or BPP) formulated by the entrusted unit. The Compliance Division actively disseminates information regarding Bank Indonesia regulations and


68

tinggi yang kemungkinan digunakan dalam aktivitas pencucian uang maupun pembiayaan teroris. Divisi Kepatuhan juga secara terus menerus melakukan penelitian, pemantauan dan sosialisasi atas pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sosialisasi dilakukan melalui metode tatap muka maupun melalui program e-Learning PMN yang dipersiapkan oleh Divisi Kepatuhan bekerja sama dengan Divisi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu Divisi Kepatuhan juga melakukan pengujian kepatuhan atas rancangan kebijakan yang akan dibakukan dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang dibuat oleh unit pembuat kebijakan. Divisi Kepatuhan secara aktif menginformasikan peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang terkait dengan aktivitas perbankan kepada segenap unit organisasi terkait untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab setiap bulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu. Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan per semester kepada BI secara tepat waktu. Untuk periode semester II 2006 dan semester I 2007, laporan telah disampaikan masingmasing melalui surat No. DIR/009/R tanggal 31 Januari 2007, dan No. DIR/156/R tanggal 31 Juli 2007. Dalam menjalankan fungsinya, Divisi Kepatuhan: • Melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan yang akan dibakukan dalam BPP. Uji kepatuhan dan sertifikasi telah dilakukan terhadap 151 permohonan sertifikasi BPP. • Memberikan masukan kepada unit organisasi terkait dalam pembuatan rancangan pedoman, sistem dan prosedur, apabila diperlukan. • Menyusun Competency Profiling untuk seluruh jenjang jabatan;

other pertinent regulations that correspond with banking, to the related units within the organization, to ensure that their actions are in accordance with prevailing rules and requirements. The Compliance Director has routinely submitted his Accountability and Performance Report on a monthly basis to the President Director, and forwarded this document to the Board of Commissioners.

The Compliance Director and the President Director have routinely submitted the Compliance Director’s Accountability and Performance Report twice a year to BI. The report was submitted to those concerned through letter No. DIR/009/R dated 31 January 2007, and No. DIR/156/R dated 31 July 2007, respectively, for the second half of 2006 and the first half of 2007. In performing its functions and tasks, the Compliance Division performs the following: • Assesses the compliance

of policies that are to be included within the SOP. Compliance and certification assessments were carried out on 151 proposed certifications for the SOP. • Provide input to the concerned unit in formulating draft guidelines, systems and procedures as required. • Formulate Competency Profiling for all positions. • Enhance the quality of HR through, among others, the following: - Provide training and

courses on banking (on a continuous basis) either through a classical format, workshop and on-the-job training for BNI employees in accordance with their competencies. - Send BNI employees to risk management certification exams. - Provide e-learning facilities that are accessible to all BNI employees. The results of these activities and programs carried out by the Compliance Division are as follows:


• Meningkatkan kualitas SDM antara lain dengan: - memberikan pelatihan terkait aktivitas perbankan secara berkesinambungan baik dalam bentuk klasikal, workshop maupun on-the-job training kepada pegawai BNI sesuai dengan kompetensinya - mengikutsertakan pegawai BNI dalam ujian sertifikasi manajemen risiko - menyediakan sarana e-learning yang dapat diakses oleh segenap pegawai BNI

69

Dari aktivitas dan program-program yang telah dilaksanakan oleh Divisi Kepatuhan maka diperoleh hasil-hasil antara lain: • Meningkatnya budaya patuh dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang terlihat dari meningkatnya kesadaran untuk memahami dan memperhatikan ketentuan yang berlaku sebelum mengeluarkan suatu kebijakan, keputusan, dan aktivitas operasional. • Percepatan waktu penyelesaian proses sertifikasi atas rancangan kebijakan dan prosedur. • Analisa dampak peraturan ekternal terhadap kebijakan internal Bank dengan sistem dan frekuensi yang lebih baik. • Berkurangnya non-compliance issues dalam rancangan keputusan bisnis di tahun 2007 dibandingkan tahun 2006. • Penggunaan sistem pengkinian data nasabah yang meningkatkan rasio pengkinian data nasabah. Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik, namun masih terdapat beberapa pelanggaran tidak materiil terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti kekurangan Giro Wajib Minimum (3 hari), keterlambatan meng-update kolektibilitas debitur serta beberapa kesalahan/keterlambatan laporan dan/atau koreksi laporan bank (LBU/LBBU). Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan sebagai satuan kerja kepatuhan telah berjalan efektif, yang terbukti antara lain dari pengujian kepatuhan yang telah berjalan dan pemantauan kepatuhan melalui review kepatuhan yang dilakukan di segenap unit organisasi secara harian, berkala, dan mendadak.

• Foster a culture that is compliant, and implement prudent principles as shown by the increased level of awareness towards the importance of understanding and adherence of prevailing rules and regulations prior to issuing a policy, a decision, and/or executing an operational activity. • Faster times needed for processing a certification for a draft policy and procedure. • Analyze the impact of external regulations within

the Bank, through an enhanced system and frequency. • Reduction in noncompliance issues within the 2007 business plan, as compared to 2006. • Utilize a system that updates customer data and enhance the level of updating required for the Bank’s customer data. The application of compliance within the Bank was deemed generally good. However, there were still a number of immaterial violations

of prevailing rules and regulations such as the lack of Statutory Reserve (3 days), lateness in updating debtor collectibility along with a number of errors/lateness in reporting and/or corrections to the bank’s report (LBU/ LBBU). The implementation of the Compliance Director’s and the Compliance Division’s tasks and its independency seemed to be effective as reflected by, among others, the results of compliance assessment performed and the monitoring

through the compliance review applied throughout the organization on either a daily, routine, or spontaneous basis. Going forward, the Compliance Division is committed to constantly monitor compliance of prevailing rules while instilling realization within all units of the organization of the importance of compliance towards all prevailing rules and regulations.


70

Ke depan, Divisi Kepatuhan berkomitmen untuk terus menerus melakukan pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta menanamkan pemahaman kepada segenap unit organisasi untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. D. P e n e rapa n F u n gsi Au d it I n t e r n

Pelaksanaan pengendalian intern di setiap unit di BNI disesuaikan dengan Pedoman Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum sebagaimana diatur dalam SE BI no. 5/22/ DPNP tanggal 29 September 2003 dan pelaksanaan aktivitas setiap operasional dengan mempedomani ketentuan eksternal dan SOP/BPP yang ada. Pelaksanaan fungsi audit intern oleh SPI dilakukan terhadap seluruh kegiatan di BNI dan semua tingkatan manajemen BNI, sesuai dengan ruang lingkup kegiatan SPI pada Internal Audit Charter. Direksi telah berusaha mendorong penyelesaian temuan hasil audit oleh unit-unit yang berkompeten yang dimonitor oleh manajemen lini, Divisi Kepatuhan dan SPI. Progress penyelesaian temuan audit intern disampaikan kepada Direktur Utama dan Komisaris setiap triwulan. Satuan Kerja Audit Iinternal (SKAI) bertanggung jawab melakukan pemeriksaaan secara independen terhadap segenap audit yang dilakukan di BNI. SKAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui Direktur Utama dan dikaji oleh Dewan Komisaris. Hasil temuan SKAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Selanjutnya Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direksi memantau dan mengkonfirmasi apakah pihak yang diaudit (auditee) telah mengambil langkah-langkah yang memadai atas hasil temuan audit tersebut. Laporan hasil audit dan realisasi kegiatan audit SPI dilaporkan melalui Laporan kaji ulang Business Plan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai wakil pemegang saham. Pelaksanaan audit oleh SPI dilakukan berdasarkan risk based audit, dimana alokasi sumber daya (SDM, waktu & hari audit) dilakukan berdasarkan tingkat risiko dari auditee, dimana

D. I mp le m e ntati o n o f th e I nte r n a l Au d it F u n cti o n

The implementation of the internal control function throughout every unit of BNI is in line with the Guidelines of the Internal Control System for Commercial Banks, as stipulated within BI’s Circular Letter No. 5/22/DPNP dated 29 September 2003, and implementation of all operational activities on the basis of external requirements and existing SOP. The implementation of the internal audit function by the Internal

Audit Team covers all of BNI’s activities and all levels of BNI’s management and are in accordance with the Internal Audit Team’s scope of work as specified within BNI’s internal audit charter. The Directors strived to accelerate the resolution of audit findings by the competent units, monitored by line management, the Compliance Division and Internal Control Team. The status of resolving the internal audit findings is submitted to the President Director

and Commissioners on a quarterly basis. The Internal Audit Team (Satuan Kerja Audit Internal or SKAI) is responsible for independent inspections within BNI in accordance with its audit functions. SKAI operates on the basis of an annual audit plan that is approved by the President Director and reviewed by the Board of Commissioners. SKAI’s audit findings are directly reported to the President Director and the Board of Commissioners and forwarded

to the Compliance Director. The Board of Commissioners (through the Audit Committee and the Directors) subsequently monitors and confirms as to whether the auditee has taken appropriate and sufficient actions towards the audit findings. The audit and status report of SPI’s audit activities are duly reported within the Business Plan Assessment Report that is submitted to the Board of Commissioners on behalf of the shareholders.


sumber daya SPI akan lebih difokuskan pada auditee yang memiliki risiko tinggi.

71

Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank didasarkan pada: • Piagam Audit Intern yang ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. • Dibentuknya Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai unit yang berganggung jawab melaksanakan fungsi audit internal. • Buku Pedoman Audit Intern, terdiri dari Buku I s.d IV. Struktur organisasi SPI langsung di bawah Direktur Utama dan memiliki jalur komunikasi (dot-line) ke Dewan Komisaris. Sesuai dengan Internal Audit Charter, auditor SPI tidak diperkenankan terlibat atau menjalankan tugas operasional bank. SPI selalu direview secara berkala setiap 3 tahun sekali. Review terakhir dilaksanakan oleh KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan pada Tahun 2006 dengan hasil pelaksanaan fungsi SPI telah sesuai dengan SPFAIB. Pelaksanaan fungsi pengawasan internal yang berjalan dengan baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya yang bertugas melakukan pengawasan tersebut. Oleh karena itu, kualitas pegawai yang melaksanakan pengawasan (auditor) ditetapkan dalam BP Kepegawaian. SPI secara rutin memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai SPI mengenai pengetahuan audit dan bisnis perbankan, sesuai dengan rencana pelatihan SPI yang disusun pada setiap awal tahun. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada tahun 2007 Selama tahun 2007, SPI telah melakukan audit umum terhadap 229 auditee atau 112,25 % dari rencana 204 auditee, mencakup kantor cabang, kantor wilayah, sentra kredit dan divisi/biro/unit. Jumlah temuan audit selama tahun 2007 yang perlu ditindaklanjuti sebanyak 708 temuan.

The audit performed by SPI is made on the basis of a risk-based audit whereby the allocation of resources (HR, time & date of audit) is made on the basis of the auditee’s level of risk, in which SPI’s resources will largely focus on the high risk auditee. Application of Standards for the Bank’s Internal Audit Function is based on the following: • Internal Audit Charter that is signed by the President Director and the President Commissioner.

• E stablishment of an Internal Control Team (SPI) as a unit that is responsible for implementing the internal supervisory functions. • Internal Audit Guidelines that comprise Books I to IV. In terms of its organizational structure, the SPI reports directly to the President Director and has an informal reporting line (dotted-line) to the Board of Commissioners. In accordance with the Internal Audit Charter, SPI’s auditors are restricted from involvement

or implementation in the operational activities of the bank. SPI is also reviewed routinely once every three years. The last review was conducted by the Public Accounting Firm of Tasnim Ali Widjanarko & Partners in 2006 with the predicate that the conduct of SPI’s functions are in accordance with the SPFAIB. The positive conduct of the internal control functions is also due to the quality of human resources it has

at its disposal. As a result, the expected quality for its auditors is stipulated within the Personnel Guidelines (BP Kepegawaian). SPI routinely provides training on supervision and banking to all its staff, in accodance with its training plan which it formulates at the beginning of each year. Implementation of Supervisory functions in 2007 Throughout 2007, SPI has carried out an overall audit on 229 auditees, or 112.25 % of the planned 204 auditees,


72

Sesuai dengan BPP Audit Intern yang berlaku, pelaksanaan audit oleh SPI dilaksanakan dengan tujuan: • Menilai efektivitas dan efisiensi kinerja, baik bisnis maupun layanan. • Menilai efektivitas risk management. • Menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian internal. Laporan hasil audit disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tembusan kepada Direktur Kepatuhan, sesuai dengan ketentuan dalam SPFAIB. Secara berkala, masing-masing auditor melakukan pemantauan terhadap perkembangan tindaklanjut perbaikan/hasil audit yang dilakukan oleh auditee dan setiap triwulan dilaporkan kepada Dirut dan Dewan Komisaris. Secara rutin SPI juga melakukan pengkinian dan penyempurnaan sistem, metodologi dan prosedur kerja SPI sesuai dengan perkembangan proses bisnis dan struktur organisasi BNI serta perkembangan profesi Internal Audit. E . P e n e rapa n F u n gsi Au d it E k ste r n

1. Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan Bank, pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2007 telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

which includes branches, regional offices, loan centers and division/bureau/units. The number of audit findings throughout 2007 that required to be followed up amounted to 708. In accordance with the existing Internal Audit BPP, the audit carried out by SPI was aimed at achieving the following: • To assess performance effectiveness and efficiency, either in terms of business performance as well as service.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa issue penting yang signifikan.

BNI selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit

• T o assess risk management effectiveness. • To assess the level and effectiveness of internal control. The Audit Report was submitted to the President Director and Board of Commissioners and forwarded to the Director of Compliance, in accordance with the requirements set by the SPFAIB. The respective auditors routinely monitor the follow up action carried out by the

auditee in response to the audit recommendations/ findings, and reports to the President Director and Board of Commissioners on a quarterly basis. SPI also routinely updates and improves its system, methodology, and work procedures in accordance with the development of BNI’s business process and organization structure as well as the development of the Internal Audit profession.

E . I mp le m e ntati o n o f th e E xte r n a l Au d it F u n cti o n

1. The relationship between the Bank, Public Accounting Firm and Bank Indonesia On the basis of Bank Indonesia’s regulations concerning transparency in terms of the Bank’s financial conditions, the audit of the Bank’s Financial Statement for 2007 was made in accordance with the Public Accountant’s Professional Standards as well as the audit’s agreed upon scope of work.


dan manajemen untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

73

Dalam memenuhi kewajibannya, Kantor Akuntan Publik telah menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada Bank Indonesia. Selain itu juga wajib memenuhi ketentuan rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

2. Hubungan antara Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Kantor Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, Bank memiliki unit yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Divisi Usaha Syariah. Sesuai ketentuan transparansi kondisi keuangan Bank, struktur organisasi Divisi Usaha Syariah telah memiliki Dewan Pengawas Bisnis Syariah dan Dewan Pengawas Syariah.

Dalam menjalankan fungsinya Dewan Pengawas Syariah telah melakukan hal-hal sebagai berikut: • Memberikan nasehat dan saran kepada Dewan Pengawas Bisnis Syariah, Pimpinan BNI Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah agar praktek-praktek perbankan syariah yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. • Menjadi mediator dalam upaya pengembangan produk dan jasa syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. • Memberikan laporan kepatuhan aspek syariah kepada Dewan Syariah Nasional, Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Bisnis Syariah.

Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Bank untuk tahun 2007 telah mencakup audit atas laporan keuangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang ada di Divisi Usaha Syariah.

A number of meetings were routinely held to discuss a number of significant issues so as to ensure that the audit process is carried out in accordance with the Accountant’s Professional Standards, the audit agreement, as well as the scope of work, and to ensure that the audit is completed within the given timeframe. The Bank constantly strives to enhance communications between the Public Accounting Firm, the Audit Committee and management so as to

minimize obstacles that arise during the course of the audit process. In fulfillment of its obligations, the Public Accounting Firm has submitted its audit report and Management Letter to Bank Indonesia. In addition to this, the Firm is also required to fulfill the requirements related to Bank Secrecy as stipulated within Law Number 7 of 1992 concerning Banking that was amended through Law Number 10 of 1998.

2. Relationship between the Bank that operates based on syariah principles, the Public Accounting Firm, the Syariah Supervisory Council and Bank Indonesia. In the course of implementing its business, the Bank also contains a unit that operates on the basis of the principles of syariah which is known as the Syariah Business Division. In accordance with the regulations governing transparency of the financial conditions of the Bank, the organization structure of the Syariah Business Division

contains the Syariah Business Supervisory Council and the Syariah Supervisory Council. To fulfill its functions, the Syariah Supervisory Council has implemented the following: • Provide advice and recommendations to the Syariah Business Supervisory Council, the Management of BNI Syariah, and the Management of the Syariah Branch, so as to ensure that syariah banking practices are implemented


74

F. P e n e r apa n M a n Aj e m e n Risi ko da n S iste m P e n g e n da lia n I n t e r n

Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memastikan bahwa manajemen risiko dan pengendalian intern telah dijalankan dengan baik sehingga visi dan misi Perseroan dapat tercapai. Untuk itu, Perseroan telah membentuk Divisi Manajemen Risiko serta menempatkan dan mengembangkan SDM yang berdedikasi untuk mengelola risiko bank. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan rapat yang membahas mengenai: • Kinerja keuangan. • Evaluasi kebijakan manajemen risiko, penetapan limit risiko pasar, Operational Risk Self Assessment serta implementasinya (antara lain terkait Loan Exposure Limit, Internal Rating System, dan lain-lain). • Pemantauan Profil Risiko Bank. • Konsultasi Kredit. • Isu-isu terkini antara lain produk/jasa dan usulan organisasi. Selain itu, Direksi juga secara berkala melakukan rapat yang membahas berbagai hal mengenai: • Kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko dan profil risiko. • Kajian atas Loan Exposure Limit, Internal Rating System. • Kajian atas limit-limit Risiko Pasar, Kredit dan Operasional. • Evaluasi dan review Operational Risk Self Assessment (ORSA). • Implementasi Risiko Pasar Cabang Luar Negeri. • Penerapan ‘PERISKOP’ tahap 1. Untuk memaksimalkan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal, BNI juga melakukan pengembangan SDM dengan aktif berpartisipasi dalam pelatihan dan seminar baik di dalam maupun di luar negeri serta melakukan studi banding ke lembaga perbankan yang lebih maju dalam penerapan manajemen risiko.

in accordance with the principles of syariah banking. • To become the mediator in efforts to develop syariah products and services requiring the assessment and directive (fatwa) of the National Syariah Council. • Submit a syariah compliance report to the National Syariah Council, Bank Indonesia and the Syariah Business Council. Implement an audit so as to ensure that the Bank’s 2007 Consolidated Financial

Statement that comprise of the audit of the financial report of the business activity are based on the principles of syariah within the Syariah Business Division. F. I mp le m e ntati o n o f Ris k M a n ag e m e nt a n d I nte r n a l C o nt r o l Syste m

The Commissioners and Directors are committed to ensure that risk management and internal supervision/ control is implemented well in accordance with

the Company’s vision and mission. For that purpose, the Company has formed a Risk Management Division as well as placing and developing HR that is dedicated to risk management for banks. The Board of Commissioners routinely convenes meetings to discuss the following: • Financial performance. • Evaluation of policies on risk management, establishment of market risks, Operational Risk Assessment as well as its implementation (which

among others involve Loan Exposure Limits, Internal Rating Systems and others). • Monitoring of Bank Risk Profile. • Loan Consultation. • Current issues that include products/services and the organization’s proposals. In addition to this, the Directors also routinely convene meetings to discuss the following: • Policies related to risk management and risk profile.


G . P e n e rapa n M a n aj e m e n Risi ko da n siste m p e n g e n da lia n i nte r n a l

75

Dalam rangka penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, BNI telah melakukan berbagai hal yang terkait, diantaranya: • Manual/SOP/BPP harus terlebih dahulu melalui proses validasi dan sertifikasi oleh Divisi – Divisi terkait sebelum diberlakukan ke seluruh unit-unit di BNI. • Limit-limit risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dievaluasi secara periodik (VaR Money Market, VaR Forex, VaR Capital Market, SR Rupiah, SR Valas, Loan Exposure Limit, Financial Covenant). Untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara efektif, BNI telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai, yang mencakup: • Membangun Operational Risk Self Assessment (ORSA) untuk memetakan peristiwa risiko operasional BNI di segenap unit. • Mengembangkan Perangkat Risiko Operasional ‘PERISKOP.’ • Implementasi risiko pasar Cabang Luar Negeri antara lain pelaporan eksposur/aktivitas Cabang Luar Negeri dibanding limit yang ditetapkan. • Melakukan review seluruh Standard Operating Procedure baik yang terkait dengan proses bisnis maupun penunjang. • Mengembangkan metodologi dan perangkat Manajemen Risiko antara lain LGD, PD, Aplikasi VaR Cabang Luar Negeri, LED, KRI dan sebagainya. • Mengembangkan infrastruktur Risk Management Information System yang mencakup credit risk, market risk, operational risk dan integrasi risiko. • Menyusun Time Frame Risk Management Information System. Selain itu, untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal, BNI telah menerapkan: • Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap Divisi/Satuan Kerja yang mengelola Risiko dan terhadap Unit Bisnis (sesuai dengan PBI No.5/8/2003, tanggal 19 Mei 2003). • Quality Assurance yang independen terhadap unit dimana staff Quality Assurance ditempatkan.

• R eview on Loan Exposure Limits, Internal Rating System. • Review on Market Risk, Credit Risk and Operational Risk limits. • Evaluation and review of Operating Risk Self Assessment (ORSA). • Implementation of Market Risks for Overseas Branches • Application of phase 1 of ‘PERISKOP.’ To maximize the implementation of risk management and internal

control, BNI also actively develops its human resources through training and seminars both within and outside Indonesia, in addition to comparative study trips made to other banking institutions that are more advanced in the implementation of risk management. G . I mp le m e ntati o n o f Ris k M a n ag e m e nt a n d i nte r n a l c o nt r o l sy ste m

In the course of implementing risk management and internal

control system, BNI has carried out a number of related aspects that include: • Manual/SOP/BPP which needs to initially undergo a process of validation and certification by the related Divisions prior to its application by all units within BNI • Credit risk, market risk, and operational risk limits are reviewed periodically (VaR Money Market, VaR Forex, VaR Capital Market, SR Rupiah, SR Forex, Loan Exposure Limit, Financial Covenant)

The Bank has an adequate risk management information system to identify, measure, monitor and effectively control risks that encompass: • Create Operational Risk Self Assessment (ORSA) to map out BNI’s operational risk events in a number of units. • Develop ‘PERISKOP’ Operational Risk tools. • Implement market risk for overseas branches which include exposure/activities reporting for foreign branches in relation to established limits.


76

• Pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan Quality Assurance dan Audit Intern. • Sosialisasi hal-hal yang terkait dengan pengendalian intern. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar (large exposure)/Allocation of funds towards Related Parties and Large Exposures Jumlah/Amount

Penyediaan Dana Funds Allocated To

Nominal (Jutaan Rupiah) Nominal (Millions Rupiah)

Debitur/Debtor

1. Kepada Pihak Terkait*/Related Parties*

76

1,021,863.00

a. Individu/Individual

25

21,421,794.24

b. Group/Group

25

14,461,033.05

2. Kepada Debitur Inti/Core Debtors:

* pinjaman kepada afiliasi, Pejabat Eksekutif, Direksi, Komisaris dan keluarga/loans extended to affiliates, Executives, Directors, Commissioners and family.

H . R e n ca n a St rate gis Ba n k

Sistem perencanaan strategis BNI bersifat komprehensif dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh segenap tingkatan organisasi dan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Bank menyusun rencana strategis jangka menengah untuk periode 5 tahun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) serta Rencana Strategis jangka pendek 1 tahun (Rencana Bisnis Bank) dengan proyeksi keuangan untuk 3 tahun ke depan. Rencana tersebut mengacu dan mempedomani Rencana Jangka Panjang (Peta Navigasi) yang memuat Visi dan Misi BNI. 1. Corporate Plan 2004–2008 menjelaskan secara detail mengenai sasaran jangka pendek dan jangka panjang dengan perincian sebagai berikut:

• R eview of all Standard Operating Procedures related to the business or supporting processes. • Develop Risk Management methodology and tools that includes LGD, PD, Application of VaR in overseas branches, LED, KRI etc. • Develop the infrastructure for a Risk Management Information System that encompasses credit risk, market risk, operational risk and risk integration. • Formulate the Timeframe for a Risk Management

Information System. In addition to this, to implement a dependable and comprehensive internal control system, BNI has implemented the following: • The Internal Audit Team is independent of the risk management Divisions/ Teams and Business Units (in accordance with BI Regulations No. 5/8/2003, dated 19 May 2003). • Quality Assurance is independent of units in which the Quality Assurance staff is placed.

• T raining and development to enhance Quality Assurance and Internal Audit capabilities. • Disseminate information on matters pertaining to internal control. Allocation of funds towards Related Parties and Large Exposures (see table above) H. Ban k’s Strategic Plan

BNI’s strategic plan system is both comprehensive and integrated that is carried out


a. Sasaran Jangka Pendek • Permodalan Menetapkan target CAR yang relatif lebih stabil dan realistis. • Kualitas Aset Mempercepat pencapaian target NPL yang lebih realistis sesuai dengan ketentuan regulator dengan tetap mempertimbangkan perubahan lingkungan yang terjadi. • Rentabilitas Target ROE diupayakan terus meningkat sesuai dengan target pertumbuhan laba yang makin tinggi. Demikian juga penetapan target laba, yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan terakhir. • Likuiditas Mengupayakan peningkatan Loan Deposit Ratio (LDR) diatas 50% dengan mempercepat pertumbuhan kredit dan dana minimal setara dengan pasar bahkan diharapkan melebihi pasar. Hal ini sejalan dengan ketentuan regulator untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam penyaluran dana tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian. • Sasaran lainnya Target pertumbuhan aktiva relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Corporate Plan 2001–2005, sejalan dengan pertumbuhan pasar. b. Sasaran Jangka Panjang Sasaran jangka panjang dapat diartikan sebagai visi perusahaan. Perusahaan melakukan perencanaan yang baik untuk dapat mencapai visi tersebut, sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan baik jangka pendek, menengah ataupun panjang. Perubahan visi dan misi dilakukan didorong oleh perubahan lingkungan yang sangat signifikan. Dalam Corporate Plan 2004–2008, sasaran jangka panjang atau visi perusahaan adalah menjadi ‘Menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan dan kinerja.’

by the entire organization through varying timeframes. The Bank formulates the medium term strategic plan for a 5 year period in the form of a Corporate Plan as well as a short term strategic plan lasting within a 1 year period (Bank’s Business Plan) with 3-year financial projections. This plan adheres to and is based on the Long Term Strategic Plan that incorporates the Bank’s vision and mission. 1. The 2004–2008 Corporate Plan explains in detail the short

term and long term targets with the following points: a. Short Term Target • Capital Establishing CAR targets that are more stable and realistic. • Asset Quality Accelerate the achievement of a more realistic NPL target in accordance with the requirements set by the regulators and consistently taking into consideration the changes occuring in the environment. • Rentability The Bank strives to

increase the ROE target in accordance with the increasing profit growth target. The same goes for establishing profit growth which is adjusted to suit prevailing conditions. • Liquidity Strive to increase the Loan Deposit Ratio (LDR) to above 50% by accelerating loan and fund growth to, at the very least, in line or exceeding that of the market. This is in line with the regulator’s requirements of increasing the banking industry’s

77


78

2. Strategi baru yang signifikan Perubahan visi sebagai sasaran jangka panjang perusahaan mendorong ditetapkan strategi baru yang signifikan, diantaranya: a. Strategi penyaluran dan penanganan kredit Perusahaan melakukan perubahan strategi dalam penyaluran dan penanganan kredit akibat adanya perubahan fokus terhadap target segmen pasar (refocusing target market). Sedangkan dalam Corporate Plan 2004-2008, perusahaan menerapkan strategi baru dengan menangani secara langsung segmen pasar tertentu sedangkan untuk segmen lainnya, tidak ditangani secara langsung melainkan melalui kerjasama dengan pihak lain yang lebih perpengalaman, diantaranya dengan mengoptimalkan upaya sindikasi, channeling maupun linkage program. b. Strategi percepatan pertumbuhan melalui pembentukan sentra-sentra bisnis dan operasi. Perusahaan melakukan percepatan pembentukan sentra-sentra bisnis maupun operasi, yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. c. Strategi penanganan dan pengendalian fraud Untuk mengendalikan dan mengurangi terjadinya fraud, perusahaan menerapkan Zero Fraud Operation dan Four-eye Principles. Dalam Rencana Bisnis Bank yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, BNI telah menetapkan target Jangka Pendek dan Jangka Menengah sebagai berikut: 3. Target Jangka Pendek a. Kegiatan Bisnis • Meningkatkan CAR menjadi 19,60%. • Menurunkan tingkat NPL-Gross menjadi 7,50% dan NPL-Net menjadi dibawah 5%.

intermediary functions in channeling funds without ignoring the principles of prudency. • Other targets In line with market growth, asset growth target is relatively higher compared to its 2001–2005 Corporate Plan. b. Long term targets The long term targets are synonymous with the Company’s vision. As shown by its short term as well as its long term business plans, BNI compreshensively

plans in order to achieve these objectives. Changes to its vision and mission are carried out in response to significant changes within the environment. BNI corporate vision as specified within the 2004–2008 Corporate Plan is, ‘To be a bank that is the pride of the nation, leading in service and performance.’ 2. Significant new strategy Changes to its vision in correlation with its long term target has resulted in the

formulation of a significant new strategy, which comprise of: a. Strategy of channeling and handling loans The Company changed its strategy in respect to channeling and handling of loans as it refocused its target market. In its 2004-2008 Corporate Plan, the Company applied a new strategy that directly handles a specific market segment while other segments were not directly handled but were, instead, implemented in cooperation with other more experienced parties that is meant to, among others, opti-


• Mencapai Rasio Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif terhadap NPL sebesar 80,80% • Mencapai pertumbuhan pinjaman secara keseluruhan sebesar 20%. • Mengupayakan pencapaian Net Interest Margin (NIM) sebesar 5,34%. • Mengupayakan efisiensi dengan rasio BOPO sebesar 81,76% dan CIR sebesar 58,6%. • Mencapai Loan to Deposit Ratio sebesar 53,3%. • Meningkatkan penghimpunan dana sebesar 10%. • Mencapai penambahan nasabah baru Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebanyak 30.000 peserta. b. Kegiatan Penunjang Bisnis • Meningkatkan layanan dengan target menjadi 5 bank terbaik dalam layanan perbankan menurut penilaian Market Research Indonesia (MRI). • Menyempurnakan sistem teknologi informasi. • Menambah kantor cabang dan payment point, meningkatkan dan menurunkan status kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas, serta relokasi Kantor Cabang Pembantu. • Membuka outlet non-permanen, mobile e-galery dan e-galery serta penambahan dan relokasi ATM. • Menambah Kantor Cabang, Kantor Perwakilan, Office Channeling dan outlet non permanen Syariah. 4. Target Jangka Menengah • Melanjutkan program transformasi yang difokuskan pada pengembangan dan peningkatan bisnis serta perbaikan layanan. • Mengoptimalkan unit-unit bisnis yang telah ada serta melanjutkan implementasi jaringan distribusi dalam rangka mendukung pengembangan bisnis. • Meningkatkan faktor-faktor layanan utama yaitu kualitas produksi, delivery dan sumber daya manusia. • Menurunkan Rasio Pinjaman Tidak Lancar terhadap Total Pinjaman (Gross) secara

mize syndications, channeling as well as linkage programs. b. The Strategy to accelerate growth through the formation of business and operation centers. The Company sought to accelerate the formation of business as well as operation centers that are expected to enhance efficiency and effectiveness that it needs to carry out its activities. c. Fraud handling and control strategy To control and reduce the

incidences of fraud, the Company implemented the Zero Fraud Operation and Four-eye Principles.

• •

BNI has determined, as specified within its Business Plan submitted to Bank Indonesia, its short term and long term targets as follows:

•

• 3. Short Term Target a. Business Activity • Increase CAR to 19.60% • Reduce the Gross NPL levels to 7.50% and Net NPL to below 5%. • Achieve Loan Loss Reserve

• •

Ratio to NPL of as much as 80.80% Achieve overall loan growth of 20%. Strive to achieve Net Interest Margin (NIM) of 5.34%. Strive to enhance efficiency through a BOPO ratio of 81.76% and CIR of 58.6%. Achieve Loan to Deposit Ratio of as much as 53.3% Increase third party fund by 10%. Increase the number of new Pension Fund customers by 30,000 customers.

79


signifikan seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan peningkatan kualitas asset • Mengoptimalkan penerapan Good Corporate Governance dan manajemen risiko melalui optimalisasi Forum Risk & Capital Committee dan tools manajemen risiko. • Menyempurnakan sistem pelaksanaan dan pengawasan atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) serta kepatuhan terhadap peraturan eksternal (Bank Indonesia) maupun peraturan internal. • Meningkatkan Return On Assests (ROA) maupun Return On Equity (ROE) seiring dengan pertumbuhan target laba perusahaan. • Memperbaiki tingkat efisiensi Bank yang tercermin dalam Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). • Meningkatkan tingkat likuiditas seiring dengan pertumbuhan pinjaman yang melampaui pertumbuhan dana.

80

i . Tr a n spa ra n si Ko n d isi K e ua n ga n da n N o n K e ua n ga n Ba n k

1. Kondisi keuangan secara komprehensif telah disampaikan dalam Laporan Keuangan. Untuk menginformasikan produk-produknya kepada masyarakat, BNI telah melakukan promosi melalui berbagai sarana/media promosi, antara lain TV, Radio, Media Nasional dan Daerah, papan pengumuman di Kantor Cabang, layar ATM, leaflet dan sebagainya.

b. Business Support Activities • Improve services by targetting to become one of the five best banks in terms of banking services on the basis of an assessment carried out by Market Research Indonesia (MRI) • Improve information technology system. • Increase branches and payment point, upgrade and downgrade the status of branches, sub branches, and cash offices, as well as relocating sub branch offices.

Selain itu, BNI juga telah mempunyai ketentuan mengenai prosedur penerimaan, penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Tata Kerja Penyelesaian Pengaduan Nasabah cfm. Instruksi No. IN/0074/LYN tanggal 20 Juli 2005 dan menyampaikan prosedur tersebut ke beberapa Unit, Kantor Wilayah, Cabang maupun Sentra untuk dipedomani.

BNI juga telah menyampaikan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah secara triwulanan ke Bank Indonesia.

• O pen non-permanent outlets, mobile e-gallery and e-gallery and relocating ATM’s. • Increase the number of branch offices, representative offices, channeling offices and nonpermanent Syariah outlets. 4. Medium Term Targets • Continue the transformation program that is focused on developing and improving business as well as banking services. • Optimize existing business units as well as

continue implementing distribution networks in order to support business development. • Enhance factors dealing with primary services such as the quality of products, delivery and human resources. • Significantly reduce the Ratio of Non-Performing Loans to Gross Loans with improved economic conditions and asset quality. • Optimize the application of Good Corporate Governance and risk

management by optimizing the Risk Forum & Capital Committee and risk management tools. • Improve the system of implementing and monitoring of Know Your Customer (KYC) as well as compliance towards external regulations (Bank Indonesia) as well as internal ones. • Enhance Return On Assets (ROA) as well as Return On Equity (ROE) in line with the Company profit growth targets. • Improve the Bank’s level of


Komplain yang diterima oleh kantor cabang dilaporkan secara online ke Complaint Center yang berada di Kantor Pusat. Rekapitulasi dari komplain tersebut dilaporkan ke Bank Indonesia.

81

2. Kepemilikan saham anggota Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% Kepemilikan Saham/Shareholding

Nama/Name

Kepemilikan Saham Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor Shareholdings that are of 5% or More of Paid Up Capital Perusahaan Lembaga Keuangan Bank Lain BNI Lainnya Bukan Bank Other Banks Other Company Non Bank Financial Institutions

Keterangan Notes

Komisaris Commissioners Zaki Baridwan Suwarsono Achjar Iljas Felia Salim Effendi H.M.S Latif Parikesit Suprapto Direksi Director Sigit Pramono Gatot M. Suwondo I. Supomo Achil R. Djajadiningrat Kemal Ranadireksa Suroto Moehadji Bien Subiantoro Achmad Baiquni Fero Poerbonegoro

efficiency as reflected in its Ratio of Operating Expenses to Operating Income (BOPO); • Enhance liquidity level in line with loan growth that exceeds funding growth. i . Tr a n spa r e n cy o f th e Ba n k’s Fi n a n cia l a n d N o n - f i n a n cia l C o n d iti o n s

1. The financial conditions are comprehensively covered within the Financial Statement. To disseminate information regarding the Bank’s products

-

-

-

-

Tidak Ada/None Tidak Ada/None Tidak Ada/None Tidak Ada/None Tidak Ada/None Tidak Ada/None Tidak Ada/None

-

-

-

-

Tidak Ada/None Tidak Ada/None Tidak Ada/None Tidak Ada/None Tidak Ada/None Tidak Ada/None Tidak Ada/None Tidak Ada/None Tidak Ada/None

to the public, the Bank hás carried out promotional efforts through promotional media programs/channels which includes: TV, Radio, National and Regional Media, billboard announcements placed within Branch Offices, ATM monitors, leaflets, etc. In addition to this, BNI also hás requirements regarding procedures for accepting, handling, and resolving customer complaints that are specified within the Standard Operating Procedures for Handling of Customer

Complaints according to cfm. Instruction No. IN/0074/ LYN dated 20 July 2005 and submitted this procedure to various units, regional offices, branches as well as centers that serve as operational guidelines. BNI also has submitted on a quarterly basis, the Report for Handling and Resolving of Customer Complaints to Bank Indonesia. Complaints received by the branch offices are reported online to the Complaint Center

located within the headoffice. A tabulated summary of the complaints are reported to BI. 2. Shareholdings of members of the Board of Commissioners and Board of Directors that are more than 5% (see table above) 3. Family Links or Relations In accordance with the requirements specified within the Articles of Association, therefore, none of the Directors and Commissioners have any family links or relations, either in terms of


3. Hubungan Keluarga Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, antara para anggota Direksi serta Komisaris dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) kecuali salah satu Komisaris mempunyai hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali karena komisaris tersebut merupakan wakil pemegang saham pengendali.

82

Rincian Hubungan Keluarga Dan Hubungan Keuangan Details of Family and Financial Links Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations With

Nama/Name

Komisaris

Commissioner

Ya Yes

Tidak No

Direksi Director

Ya Yes

Tidak No

Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations With

Pemegang Saham Pengendali (Pejabat BUMN) Controlling Shareholder (Official of SOE) Ya Yes

Tidak No

Komisaris

Commissioner

Ya Yes

Tidak No

Direksi Director

Ya Yes

Tidak No

Pemegang Saham Pengendali (Pejabat BUMN) Controlling Shareholder (Official of SOE) Ya Yes

Keterangan (Bila ada hubungan keluarga dan/ atau hubungan keuangan) Notes (If there are any family and /or financial links)

Tidak No

Komisaris Commissioners Zaki Baridwan

x

x

x

x

x

x

Suwarsono

x

x

x

x

x

x

Achjar Iljas

x

x

x

x

x

x

Felia Salim

x

x

x

x

x

x

Effendi

x

x

x

x

x

x

H.M.S Latif

x

x

x

x

x

x

Parikesit Suprapto

x

x

x

x

x

x

Direksi Director Sigit Pramono

x

x

x

x

x

x

Gatot M. Suwondo

x

x

x

x

x

x

I. Supomo

x

x

x

x

x

x

Achil R. Djajadiningrat

x

x

x

x

x

x

Kemal Ranadireksa

x

x

x

x

x

x

Suroto Moehadji

x

x

x

x

x

x

Bien Subiantoro

x

x

x

x

x

x

Achmad Baiquni

x

x

x

x

x

x

Fero Poerbonegoro

x

x

x

x

x

x

Merupakan wakil pemegang saham pengendali A representative of the controlling shareholder


4. Paket kebijakan renumerasi dan fasilitas lain bagi Komisaris dan Direksi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2004 telah memutuskan untuk melimpahkan kewenangan kepada Komisaris untuk menetapkan fasilitas dan santunan purna jabatan bagi Komisaris dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Pembagian tantiem telah diputus pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2006 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2007 dimana ditetapkan bahwa maksimal 0,95% dari laba bersih tahun 2006 dipergunakan untuk tantiem Komisaris, Direksi dan Sekretaris Komisaris yang menjabat pada tahun buku 2006 sesuai dengan jangka waktu yang bersangkutan menduduki jabatannya masing-masing.

Adapun jenis remunerasi dan fasilitas bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Jumlah diterima dalam 1 tahun Amount recieved in 1 year Jenis Remunerasi & fasilitas lain Type of Remuneration & Other facilities

1.

Remunerasi (gaji, uang cuti, tunjangan rutin, tantiem, fasilitas kesehatan dan komunikasi) Remuneration (salary, leave benefits, routine benefits, bonuses, Health and Communication facilities)

Komisaris Board of Commissioners Dalam Rp Juta In Rp Million

Orang Number of People

Direksi Board of Directors Orang Number of People

Dalam Rp Juta In Rp Million

7

6,982

10

24,054.4

c. dapat dimiliki/could be owned

1

12.5

10

20.6

d. tidak dapat dimiliki/could not be owned

7

381.6

10

7,367.8

7,376.1

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, alat komunikasi asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*: Other facilities in the form of a specific nature (housing, transportation, communications equipment, health insurance and others) are*:

Total

31,442.8

* dinilai dalam equivalen Rupiah/valued in Rupiah equivalent

Direksi juga memperoleh kendaraan yang dapat dijadikan hak milik namun nilainya untuk periode 2007 tidak dapat dihitung secara jelas karena kendaraan tersebut telah dipergunakan sejak tahun 2003.

83


84

5. Paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun Amount of Remuneration per person in 1 year

Jumlah Direksi Number of Directors

Di atas Rp 2 miliar/Above Rp 2 billion

9

Di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar Above Rp 1 billion up to Rp 2 billion

1

Jumlah Komisaris Number of Commissioners

4

Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar Above Rp 500 million up to Rp 1 billion

2

Rp 500 juta ke bawah/Rp 500 million and below

1

6. Shares Option BNI tidak mempunyai program opsi saham. 7. Rasio gaji tertinggi dan terendah Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 45x b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,1x c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,1x d. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2,5x

lineage of up to the second generation, either through a horizontal or vertical lineage or in law relations (of either son/daughter in law or parents in law) with the exception of one of the Commissioners that have financial links with the controlling shareholder since this Commissioner is a representative of the controlling shareholder. Details of Family and Financial Links (see table on page 82)

4. Policies concerning remuneration and other facilities provided to the Commissioners and Directors The Annual General Meeting of Shareholder & the Extraordinary Shareholders Meeting that was held on the 4th of May 2004 decided to delegate its authority to the Commissioners in regards to determining the facility and packages for the Commissioners through prior consultations with the Dwiwarna Series A shareholders.

The distribution of tantiem or bonuses was made on the basis of the decison of the 2006 Annual General Shareholders Meeting that was conducted on 23 May 2007 whereby it was determined that the maximum amount of 0.95% of net profit in 2006 shall be allocated as tantiem for the Commissioners, Directors, and Commissioners Secretary that served within the 2006 financial year in accordance with their respective length of service and positions.


8. Frekuensi Rapat Komisaris dan Direksi a. Rapat Komisaris Rapat Komisaris diselenggarakan 1 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Rabu. Rapat Komisaris tersebut dapat berupa Rapat Komisaris maupun Rapat Komisaris bersama Direksi. Rapat antara Komisaris dan Direksi dilaksanakan untuk membahas kinerja dan pencapaian BNI serta pelaksanaan konsultasi kredit. Daftar kehadiran Rapat/Attendance within the Meetings Nama/Name

Rapat Komisaris Board of Commissioners Meeting

Rapat Komisaris & Direksi Joint Board of Commissioners and Board of Directors Meeting

Zaki Baridwan

32

45

Suwarsono

37

54

Achjar Iljas

37

57

Felia Salim

28

42

Effendi

49

49

H.M.S Latif

30

50

Parikesit Suprapto*

8

9

Jumlah Rapat/ Number of Meetings

40

62

* efektif menjabat sejak Mei 2007/tenure effective since May 2007

Data kehadiran dalam Rapat tersebut didasarkan pada kehadiran Komisaris secara fisik karena hingga saat ini, Rapat Komisaris belum memanfaatkan teknologi telekonferensi. b. Rapat Direksi Sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris dan Direksi,

The types of remuneration and facilities accorded to the Board of Commissioners and Directors are as follows: (see table on page 83). The Directors also received official cars that they may choose to acquire. However, its value as of the 2007 period cannot be clearly ascertained as the vehicles have been in use since 2003. 5. Remuneration packages for members of the Board of Commisioners and Directors (see table on the left page).

6. Shares Option BNI does not have a shares option program. 7. Ratio of the highest to the lowest salary The salary is the employee’s right that he/she receives and is in the form of cash as payment from the Company to the employee whose payment is made on the basis of work contract, agreement or in line with regulations, including that pertaining to benefits accorded to employees and their dependents for work and/or services rendered.

The ratio of the highest to the lowest salary is as follows: a. ratio of the highest and lowest employee salary = 45x b. ratio of the highest and lowest Directors salary = 1.1x c. ratio of the highest and lowest Commissioners salary = 1.1x d. ratio of the highest Directors salary and the highest employee = 2.5x 8. Frequency of Commissioners and Directors Meetings

85


86

Rapat Direksi diselenggarakan 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin dan Rabu, namun tidak tertutup kemungkinan Direksi mengadakan Rapat Direksi diluar jadwal yang ditentukan tersebut. Daftar kehadiran Rapat/Attendances of the Meetings Nama/Name

Rapat Direksi Board of Directors Meetings

Sigit Pramono

86

Gatot M. Suwondo

71

I. Supomo

78

Achil Ridwan Djajadiningrat

72

Kemal Ranadireksa

31

Suroto Moehadji

82

Tjahjana Tjakrawinata*

65

Bien Subiantoro

80

Achmad Baiquni

64

Fero Poerbonegoro

70

Jumlah Rapat/Total

93

* efektif mengundurkan diri sejak 31 Juli 2007/effectively resigned as of 31 July 2007

c. Penyimpangan internal Penyimpangan Internal adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Perusahaan yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan yaitu apabila apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

a. Commissioners Meetings The Commissioners Meetings are held once a week every Wednesday. The Commissioners Meetings can either be in the form of Board of Commissioners Meeting or a Joint Board of Commissioners and Board of Directors Meeting. The Joint Board of Commissioners and Board of Directors Meetings are convened to discuss matters pertaining to BNI’s performance and progress as well as the implementation of loan consultations.

Attendance of the Meetings (see table on page 85) The meeting’s attendance data is based on the Commissioners physical appearance within the meetings since, as of this time, the Board of Commissioners Meetings have not utilized teleconferencing technology to conduct the meetings. b. Directors Meetings In accordance with the requirements set within the Commissioners and

Directors Standard Operating Procedures, the Board of Directors Meetings are conducted 2 (two) times per week, specifically on Monday and Wednesday. However, the Directors may chooose to convene a meeting beyond outside of these specified days. Attendances within the Meetings (see table above) c. Internal Fraud Internal fraud is the violation/ fraud carried out by a member


Pada periode Januari–Desember 2007, dari penyimpangan yang terjadi, jumlah kerugian terendah adalah Rp 130.869.000 sedangkan jumlah kerugian terbesar senilai Rp 43.750.000.000. Jumlah penyimpangan internal tercantum pada tabel berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun Internal Fraud Occuring within 1 year

Jumlah kasus yang dilakukan Number of Cases Involving Pengurus Management

Pegawai Tetap Permanent Employee

Pegawai Tidak Tetap Non-Permanent Employee

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun berjalan berjalan berjalan sebelumnya sebelumnya sebelumnya Current Current Current Previous year Previous year Previous year Year Year Year Total Fraud

-

-

5

Telah diselesaikan Resolved

9

-

-

9

Dalam proses penyelesaian di intern Bank In the process of resolution internally within the Bank

-

-

-

-

-

-

Belum diupayakan penyelesaiannya Have not begun process of resolution

-

-

-

-

-

-

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Taken legal process to resolve issue

5

87


88

d. Permasalahan Hukum Permasalahan hukum adalah masalah hukum perdata dan pidana yang dihadapi BNI selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Permasalahan hukum yang terjadi di BNI untuk periode Januari–Desember 2007 dapat dilihat pada tabel. Jumlah Kasus/Number of Cases

Permasalahan Hukum Legal Issues

Perdata

Pidana/Criminal

11

9

Dalam proses penyelesaian In the process of resolution

341

101

Total

352

110

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Resolved (possess strong legal basis)

e. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan Sesuai Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank. Terkait dengan persetujuan atas permohonan kredit oleh Debitur, BNI telah memiliki kebijakan internal mengenai pengaturan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank sebagaimana dimuat dalam CPC-04/2007 tanggal 5 Juni 2007 mengenai Pemberian Kredit kepada calon Debitur yang memiliki

of management, permanent and contractual (honorary and outsourcing) employee in line with the Bank’s work process and operational activity that significantly affects the Bank’s financial conditions whereby the impact of the violation exceeds Rp 100,000,000 (One hundred million rupiah). Of the number of fraud violations that occurred within January–December 2007, the lowest amount of loss amounted to Rp 130,869,000 while the highest loss that resulted amounted to

Rp. 43,750,000,000. The number of internal fraud recorded is shown in the table on the previous page. d. Legal Issues Legal issues pertains to the criminal or civil cases that BNI faced within the specified period of the annual report and are within the process of legal proceedings. The legal cases that BNI faced throughout the period of January–December 2007 is detailed in the table above.

e. Transactions that are deemed to be of ‘conflict of interest’ In accordance with Bapepam regulations Number IX.E.1 concerning Specific Conflict of Interest Transactions, conflict of interest refers to the difference between the economic interest of the Bank with the economic interest of the personnel of the Bank, the member of the Board of Commissioners, the member of the Board of Directors, Executive, and/or related party of the Bank.


hubungan keluarga maupun yang mengandung benturan kepentingan dengan pemroses dan/atau pemutus kredit. Selain itu, BNI sudah mempunyai ketentuan mengenai benturan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Code of Conduct sebagai berikut: • Menghindari terjadinya konflik kepentingan pribadi. • Menghindarkan diri dari penyuapan. • Tidak memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi (insider trading) • Tidak menerima imbalan atau cindera mata. Pada tahun 2008 akan disusun kebijakan mengenai benturan kepentingan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Bank telah mengungkapkan adanya benturan kepentingan dalam setiap keputusan khususnya yang terkait dengan persetujuan kredit serta terdokumentasi dengan baik. Komisaris, Direksi dan pegawai Bank berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi atau menghindari adanya benturan kepentingan dalam menjalankan operasional perbankan sehingga untuk periode Januari–Desember 2007, BNI tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. f. Buy back saham dan buy back obligasi Buy back saham atau buy back obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tatacara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

In relation to loan approvals for loan proposals submitted by the Debtor, BNI already has an internal policy concerning conflicts of interest that is binding upon every member of the Bank’s management and staff as specified within CPC–04/2007 dated 5 June 2007 regarding Granting Loans to Debtors that possess family links or conflicts of interest with the processing and/or approval of loans. In addition to this, BNI already has regulations concerning conflicts of interest as

specified within the Code of Conduct which stresses the following points: • Avoid conflicts of interest. • Avoid involvement with acceptance of bribes. • Do not misuse one’s position for personal gain (ie. insider trading). • Do not accept gifts or any forms of gratuity. A policy will be formulated in 2008 regarding conflicts of interest in relation to procurement of goods and services.

The Bank has revealed the presence of conflicts of interest in every decision specifically pertaining to loan approvals as well as its proper documentation. The Commissioners, Directors, and the Bank’s employees have strived wholeheartedly to minimize or avoid instances that potentially lead to conflicts of interest in the course of the Bank’s operations throughout the period of January–December 2007 whereby BNI did not undertake transactions that are

89


90

Untuk periode Januari–Desember 2007, BNI tidak melakukan transaksi buy back saham namun melakukan buy back obligasi. Adapun buy back obligasi yang dilakukan adalah: i. Kebijakan dalam melakukan buy back Obligasi Pada tahun 2002 melakukan penerbitan Obligasi Subordinasi senilai USD 150 juta dengan call option pada November 2007. BNI melakukan pelunasan (call option) atas Obligasi subordinasi tersebut dengan pertimbangan: • Obligasi yang diterbitkan tersebut memiliki tingkat suku bunga (coupon) tetap sebesar 7,50%. Namun jika pada ulang tahun ke 5 (lima) yang jatuh pada tanggal 15 November 2007, BNI tidak menggunakan hak/exercise terhadap opsi yang ada maka secara otomatis Obligasi tersebut memiliki kupon baru (step-up coupon) dengan formula US Treasury 5 Tahun + 11,10% atau setara dengan ≈ 16.20%. Dengan demikian berdasarkan perhitungan, Obligasi tersebut lebih baik dilunasi sebelum jatuh tempo agar BNI terhindar dari pembayaran bunga yang sangat tinggi. • Dalam melaksanakan pelunasan tersebut, BNI telah melakukan pengkajian dari aspek risiko yaitu risiko permodalan, risiko pasar, risiko likuiditas serta risiko hukum ii. Nilai obligasi yang dibeli kembali: 100%. iii. Harga pembelian kembali per lembar obligasi: 100 (at par). iv. Peningkatan laba obligasi: tidak ada. g. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik Selama Januari–Desember 2007, BNI telah melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial terkait dengan program Corporate Social Responsibility. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa partai politik dilarang meminta atau menerima dana dari BUMN, maka sepanjang tahun 2007, BNI tidak pernah memberikan dana kepada partai politik. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

deemed conflict of interest. f. Share Buy back and bonds buy back Share buy back or bond buy backs are aimed at reducing the number of shares or bonds that have been issued by the Bank by acquiring back these shares and bonds whereby payment is carried out in accordance with prevailing rules and regulations. For the period of January– December 2007, BNI did not carry out a shares buy back. However, it did implement a

bonds buy back that comprise of the following: i. Policies involving Bonds Buy Back In 2002, Subordinated Bonds were issued valued at USD 150 million with a call option which takes effect in November 2007. BNI exercised the call option on this Subordinated Bonds on the basis of the following: • The Bonds issued have a fixed coupon rate of 7.50%. However, within the fifth year, which falls on 15 November 2007, if BNI

did not exercise its rights on the options therefore, the bonds automatically applied a new coupon rate (step-up coupon) with the formula of US Treasury 5 year + 11.10% which is currently equivalent to ≈ 16.20%. As a result, based on these calculations, the Bonds are best paid prior to its maturity date so that BNI itself would not have to resort to paying such high levels of interest. • In relation to its decision to buy back the bonds, BNI had already initialy carried


Jumlah (Rp juta) Amount (in million Rp)

Jenis Kegiatan/Type of Activity 1. Program BUMN Peduli BUMN Peduli (SOE Cares) Program

1,216.43

2. Bantuan Korban Bencana Alam Disaster Relief

943.17

3. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Assistance for Education and Training

8,872.34

4. Bantuan peningkatan kesehatan Assistance for health improvement

6,319.01

5. Bantuan pengembangan prasarana & sarana umum Support for infrastructure development and public facilities

14,437.13

6. Bantuan Sarana Ibadah Support towards the Development of Religious Facilities

2,789.74

7. Bantuan Pelestarian Alam Support towards Environmental Conservation

193.29

34,771.13

Total Dana/Total Fund j . S e k r e ta r is P e r u sa h aa n

Seketaris Perusahaan di BNI dijabat oleh Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan yang mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangkukepentingan. Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara BNI dengan otoritas pasar modal, komunitas pemodal, dan masyarakat umum serta bertanggung jawab untuk

out extensive research and analysis on the matter from a funding risk, market risk, liquidity risk as well as legal risk perspective. ii. The value of the Bonds Buy Back: 100%. iii. The price of Bonds Buy Bank per Bond issued: 100 (at par). iv. Increase in income derived from the Bonds: none. g. Allocation of funds for social and political activities BNI had, throughout the period of January–December

2007, provided funds for social activities in line with its Corporate Social Responsibility program. In accordance with Article 19 section (3) of Law Number 31 of 2002 concerning Political Parties that stressed that political parties are restricted from soliciting or receiving funds from StateOwned Enterprises (SOE), therefore, throughout 2007, BNI did not provide funds to political parties. The allocation of funds for social activities can be seen in

the table above. j . C o r p o rate S e c r eta ry

The Corporate Secretary (CS) serves as the chief liaison officer between the Bank and the capital market authorities, the investment community, and the general public. CS is responsible for the preparation and dissemination of information of materiality on the progress of the Bank for public consumption as well as for investor relations.

91


92

menyediakan dan menyampaikan informasi yang penting mengenai BNI kepada masyarakat umum maupun untuk kepentingan pemegang saham/investor. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Sekretaris Perusahaan dibantu oleh Kelompok Komunikasi Investor, Kelompok Hukum dan Pemantauan GCG, Kelompok Komunikasi Eksternal, Kelompok Komunikasi Internal dan unit Komunikasi Pemasaran dalam berhubungan dengan pihak eksternal dan internal (pegawai). Hubungan dengan pihak eksternal dipelihara dengan baik, khususnya dalam rangka pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh BNI sebagai perusahaan publik termasuk untuk memberikan keterangan mengenai kinerja, kegiatan operasional serta hal-hal lainnya seputar BNI. Selain itu, mengingat pegawai merupakan salah satu elemen penting dalam penciptaan citra perusahaan, Sekretaris Perusahaan juga memiliki tugas menyebarluaskan informasi mengenai BNI kepada segenap pegawai, termasuk menyampaikan program dan kebijakan manajemen. Informasi tersebut disampaikan melalui media internal antara lain: Sinergi 46, newsletter, intranet, temu karyawan, serta sosialisasi ke kantor wilayah dan cabang. Fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan serta segenap unit pendukung telah diatur dalam SOP Organisasi dan Uraian Jabatan Divisi Komunikasi Perusahaan tanggal 16 Juni 2006. Sebagai acuan dalam mengoptimalkan fungsi dan peran tersebut, telah disusun Buku Pedoman Perusahaan yang mengatur berbagai aktivitas antara lain: pengelolaan reputasi, pengelolaan Corporate Social Responsibility, pengelolaan komunikasi dalam krisis, pengelolaan hubungan media, pengelolaan hubungan Kelembagaan, serta pengelolaan hubungan investor dan otoritas pasar modal. Hubungan dengan pemegang saham dilakukan melalui kegiatan temu analis, paparan publik, penerbitan buletin kinerja keuangan triwulanan, penerbitan laporan keuangan triwulanan,

In discharging its function and rule, CS is assited by the Investor Relations Group, Legal and GCG Monitoring Group, External Communication Group, Internal Communication Group, and Marketing Communication Unit in the relation of both internal and external parties.

Relation with external is managed properly, especially in the fulfillment of BNI’s obligation as public company including providing the

description of company performance, operational activities and other related matters. The dissemination of information regarding Management’s programmes to the entire organisation is carried out by the Internal Communications Unit by means of the internal media, which include: Sinergi 46, Newsletter, socialisation to regional and branch offices, seminars, employee gathering, and the electronic media.

The function and roles of Corporate Secretary and entire supporting unit is in accordance with SOP of Corporate Communication Division date 16 June 2006. The bank’s policy and SOP have been established for various activities: reputation management, crisis management, media relation, institutional relation, investor relation and capital market authorities relation. Relations with shareholders has been enhanced through regular analyst meetings,

public exposes, publication of quarterly bulletins on financial results, in addition to quarterly, half-yearly and annual financial statements. Investors and other stakeholders also have access to information about BNI and its activities through its official website at www.bni.co.id. K . G e n e ra l s u mma ry o f th e r e s u lts o f t h e S e lf A ss e ssm e nt o n G CG imp le m e ntati o n with i n th e Ba n k


tengah-tahunan dan tahunan. Pemegang saham dan pemangkukepentingan lainnya juga dapat mengakses informasi mengenai BNI dan kegiatannya di situs www.bni.co.id.

93

K . K e simp u l a n Um u m Hasi l S e lf A ss e sm e n t atas P e l a k sa n aa n G o o d c o r p o rate g ove r n a n c e pa da Ba n k

Berdasarkan Self Assesment, Nilai Komposit BNI ada pada posisi 1,85 sehingga diperoleh predikat komposit: Baik, dengan peringkat masing-masing faktor sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris: Peringkat 2 • Anggota Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) orang, tidak melebihi jumlah anggota Direksi sebanyak 9 (sembilan) orang. Sebanyak 4 (empat) orang diantaranya atau lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris tersebut merupakan Komisaris Independen, meskipun 1 (satu) orang diantaranya masih dalam proses persetujuan Bank Indonesia. Komisaris diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) sesuai ketentuan Bank Indonesia. • Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan dengan anggota Direksi. • Prinsip-prinsip Good Corporate Governance menjadi landasan bagi pelaksanaan operasional BNI, dan sejalan dengan itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasannya, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BNI. • Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris, rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau setiap saat apabila diperlukan. Selama tahun 2007, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 102 (seratus dua) kali, dimana 62 (enam puluh dua) kali diantaranya dilakukan bersama dengan Direksi. Pengambilan keputusan dilakukan atas dasar asas independensi dan keterbukaan. Komunikasi dengan Direksi bersifat terbuka dan dilakukan setiap saat bilamana diperlukan, dimana Dewan Komisaris dapat minta kepada

The results of this Self Assessment concludes that BNI’s Composite Rating is within the position of 1.85 and therefore is within the range or rating of: Good. The levels achieved that eventually tallied to the above-mentioned composite rating are as follows. 1. Implementation of tasks and responsibilities of the Board of Commissioners: rating of 2 • The number of members within the Board of Commissioners (BOC) amounts to 7 (seven)

members which does not exceed the total number of 9 (nine) Board of Directors member. 4 (four) members of BOC or more than 50% of BOC member are Independent Commissioner, although 1 (one) member is still in the process for approval from Bank Indonesia. Board of Commisioners is appointed based of the approval of General Shareholders Meeting and all BOC members have already passed the fit and proper test by Bank Indonesia.

• A ll BOC members do not have family relations with other BOC members and with BOD members. • The BOC tasks and responsibilities were carried out in accordance with the principles of GCG. In performing the duties and supervision function, BOC direct, monitor and evaluate the implementation of BNI strategic policy. • BOC meeting are held periodically once in a month or every time when considered necessary. In 2007, BOC held 102

meetings, where 62 meeting were conducted together with BOD. Decision is made based on independent and transparency principles. Communication with BOD could take place anytime, whreby BOC could ask BOD to convene a meeting, and vice versa. • BOC have appointed Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee and Risk Monitoring Committee. All Committee have performed each function effectively.


94

Direksi untuk bertemu dan sebaliknya Direksi untuk minta bertemu Dewan Komisaris. • Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Pemantau Risiko, yang telah bekerja secara efektif. 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi: Peringkat 2 • Direksi beranggotakan 9 (sembilan) Direktur dimana seluruh anggota Direksi mempunyai integritas, berpengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank serta tidak mempunyai rangkap jabatan. Komposisi Direksi sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha BNI serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Direksi diangkat berdasarkan keputusan RUPS dan seluruh anggota Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) sesuai ketentuan Bank Indonesia. • Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen, karena: - tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BNI, perusahaan dan/atau lembaga lain. - tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada BNI dan/atau pada perusahaan lain. - tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan - tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance, antara lain: - Direksi telah membentuk Satuan Pengawasan Intern/SPI (Satuan Kerja Audit Intern), Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. Meskipun sudah dibentuk unit-unit yang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan

2. Implementation of tasks and responsibilities of the Directors: rating of 2 • The number of Board of Directors (BOD) amounts to 9 (nine) Directors all of which possess the integrity, experience of at least 5 (five) years in the operational field as a Bank Executive and does not hold a concurrent position. The composition of the Board of Directors is already in already deemed appropriate for BNI’s size and complexity and is in line with prevailing rules

and regulations. • B oard of Directors is appointed based of the approval of General Shareholders Meeting and all BOD members have already passed the fit and proper test by Bank Indonesia. • The entire member of the Board of Directors is able to act and decide independently, since: • Do not hold concurrent position as Commisisoners, Directors or Executive Officers in BNI or other companies

• D o not have shares amounting to over 25% of paid up capital in BNI or other company • Do not have family relations with other BOD members and/or with BOC members. • Do not give power of attorney to other party that caused transfer of Director’s function and duties • The Directors tasks and responsibilities were carried out in accordance with the principles of GCG: - BOD has established internal audit working unit,

risk management working unit, and compliance working unit. Although GCG principles have been applied entirely throughout all the operational levels, there are still minor infringements or violations such as internal fraud. Therefore, BNI strives to resolve these violations and improve its internal audit system. - BOD follow up audit findings and recommendations from internal audit, external audit, Bank Indonesia


operasional BNI, namun masih saja terjadi internal fraud, oleh karena itu BNI berupaya untuk terus memperbaiki sistem audit internalnya. - Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SPI, auditor eksternal, hasil pengawasan BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. - Direksi senantiasa mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BNI yang bersifat strategis di bidang kepegawaian melalui sosialisasi tatap muka, surat (newsletter), website BNI dll. • Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala sebanyak 2 kali seminggu. Proses pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai dilakukan berdasarkan suara terbanyak. • Transparansi anggota Direksi dilaksanakan dengan baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku, antara lain: - Telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya, hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BNI dalam Laporan Tahunan BNI Tahun Buku 2007. - Tidak memanfaatkan BNI untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan BNI. - Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BNI, selain remunerasi dan fasilitas lainnya berdasarkan keputusan RUPS dan mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada Laporan Tahunan BNI dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2007.

95

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite: Peringkat 1 • Komite-Komite yang telah dibentuk Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, mempunyai kompetensi yang memadai sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha BNI, dengan anggota-anggota yang memiliki integritas tinggi. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan sebagaimana mestinya, penyelenggaraan rapatnya berjalan sesuai dengan pedoman intern dan yang telah digariskan, yaitu antara lain:

supervisory report and other supervisory report from related authority. - BOD communicate with employees the strategic policies related to Human Resources through meeting, newsletter, website, etc. • BOD meeting is held periodically twice a week. Decisions within the meetings are made based on mutual consensus or by majority in cases whereby mutual consensus is not achieved. • The transparency aspect

of the members of the Board of Commissioners is considered relatively good and never seem to violate prevailing rules/regulations: - Disclose share ownerships, financial relations and family links with other BOC member, BOD member and/or BNI shareholders in BNI Annual Report of 2007. - Do not take advantage or use BNI for the interest of personal matter, family or other party, which could cause negative impact to BNI. - Do not take and/or receive

personal benefit from BNI, other than remuneration package stipulated in General Shareholders Meeting approval, and disclose the remuneration and other falicities received in BNI Annual Report of 2007. 3. Comprehensiveness and implementation of the tasks of the Committees: rating of 1 • Committes that were establish by Commissioners, that is Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration & Nomination

Committee possess sufficient competence that already deemed appropriate for BNI’s size and complexity. • The Committee tasks and responsibilities were carried out accordingly. Meetings are already held in accordance with internal guidance: - Committee meeting is held periodically, almost every week, which was more than minimal requirement of one meeting in a month. - Decisions within the meetings are made based


96

- Rapat diselenggarakan secara berkala, hampir setiap minggu, sehingga melampaui ketetapan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. - Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. - Hasil rapat dituangkan dalam notulen, termasuk pengungkapan perbedaaan pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik. - Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh Dewan Komisaris. - Rekomendasi Komite-Komite dirasakan sangat bermanfaat sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan atas permasalahannya. 4. Penanganan Benturan Kepentingan: Peringkat 2 • Bank mempunyai kebijakan, sistem dan prosedur mengenai permasalahan benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif, antara lain dalam hal yang berkaitan dengan pemberian persetujuan kredit. • Kebijakan mengenai benturan kepentingan yang berlaku secara umum termasuk untuk seluruh pegawai dimuat dalam Code of Conduct mencakup hal-hal antara lain: - Menghindari terjadinya konflik kepentingan pribadi. - Menghindarkan diri dari penyuapan. - Tidak memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi (insider trading) - Tidak menerima imbalan atau cindera mata. - Dalam Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris dan Direksi, telah diatur etika benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dimana dalam hal terjadi benturan kepentingan yang bersangkutan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BNI atau mengurangi keuntungan BNI dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. - Dalam hal terjadi adanya benturan kepentingan, telah dengan cukup diungkap

on mutual consensus or by majority in cases whereby mutual consensus is not achieved. - Result of a meeting are recorded and documented within minutes of meeting, clearly and appropriately stating any dissenting opinion. - Result of a meeting is a recommendation to be used by Commissioner. - The results of the Committee Meetings represents recommendations that is very valuable and could be

used by the Commissioner in making a decision. 4. Handling of conflicts of interest: rating of 2 • The Bank has a a fairly comprehensive and effective policy, system and procedure on conflicts of interest in respect to loan approvals. • Prevailing policies concerning conflicts of interest that is generally applicable to all employees are specified within the Code of Conduct as follows: - Avoid incidences of personal

conflict of interest. - Avoid involvement in bribery. - Do not utilize one’s personal position for personal gain or interest (ie. insider trading) - Do not receive gifts or gratuities. - In BOD and BOC Manual, conflict of interest have already been addressed. In the event that a conflict of interest could not be avoided, therefore, that conflict of interest should not substantially impact or reduced the Bank’s

profitability. BOD and BOC should disclose the conflict of interest in every decision. - The existence of conflicts of interest are appropriately revealed through a decision specified within a minutes of meeting, appropriately administered and documented. • The Bank will formulate policies in regards to conflict of interest for the procurement of goods and services no later than the first half of 2008.


dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. • BNI secara bertahap akan menyempurnakan kebijakan benturan kepentingan dalam setiap transaksi/kegiatan perbankan antara lain merumuskan kebijakan mengenai benturan kepentingan terkait dengan pengadaan barang dan jasa dengan dijadualkan akan selesai selambat-lambatnya pada semester I tahun 2008.

97

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan: Peringkat 2 • Secara umum pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan telah berjalan baik, adanya beberapa penyimpangan bersifat tidak materiil, bukan suatu pelanggaran, dan telah diselesaikan selain menjadi catatan bagi BNI untuk dilakukan perbaikan. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dilakukan antara lain dengan secara terus menerus menanamkan pengertian dan mengingatkan kepada pegawai pada segenap unit organisasi untuk selalu menjaga kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian masih terdapat berbagai hambatan dalam sistem informasi, sehingga dapat mengakibatkan masih terjadinya beberapa pelanggaran meskipun tidak materiil, seperti kekurangan GWM selama 3 hari dalam tahun 2007, keterlambatan mengupdate kolektibilitas debitur, serta beberapa kesalahan/keterlambatan laporan dan/atau koreksi laporan (LBU/LBBU). • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan sebagai satuan kerja kepatuhan telah berjalan efektif, yang terbukti antara lain dari pengujian kepatuhan yang telah berjalan dan pemantauan kepatuhan melalui review kepatuhan yang dilakukan di segenap unit organisasi secara harian, berkala, dan sewaktu-waktu. • Sistem dan prosedur kerja tersedia cukup lengkap dan komprehensif di setiap unit organisasi, sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan. 6. Penerapan Fungsi Audit Intern: Peringkat 2 • Pelaksanaan fungsi audit intern BNI pada umumnya telah berjalan efektif dan telah sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.

5. Implementation of compliance functions: rating of 2 • The implementation of compliance within the Bank was generally conducted well. Monitoring of compliance towards prevailing rules and regulations should be conducted continuously so as to avoid instances of lateness in fulfilling a regulatory requirement or submission of reports as well as instill a firm understanding within every unit of the organization to

ensure bank compliance towards prevailing rules and regulations. However, there are still a number of immaterial violations of the prevailing rules and regulations, such as Statutory Reserve (3 days), lateness in updating the debtor’s collectibility as well as a number of reporting errors/lateness and/or corrections. • The implementation of the Compliance Director’s and Compliance Division’s tasks was conducted effectively which is shown

by, among others, from the compliance assessment that was conducted and compliance monitoring through the compliance review carried out within the entire organization on a daily, routine, and spontaneous basis. • The work system and procedure within every unit of the organization is deemed both adequate and comprehensive, as stated in Company Manual. 6. Implementation of internal audit functions: rating of 2

• T he implementation of the internal audit function by the SPI is generally deemed effective and in accordance with the Standards for Implementing Bank Internal Audit Functions. • Monitoring to the follow up on internal audit findings have been conducted by Board of Directors, who in turn encourage and monitor the progress of settlement. The progress report were forwarded by related units to President Director and Commissioners quarterly, and will be monitored by


98

• Pemantauan terhadap tindak lanjut temuan audit intern telah dilakukan oleh Direksi yang senantiasa berusaha mendorong penyelesaian temuan hasil audit oleh unit-unit yang berkompeten yang dimonitor oleh manajemen lini, Divisi Kepatuhan dan SPI. Progress penyelesaian tindaklanjut temuan audit intern disampaikan oleh unit-unit yang berkompeten kepada Dirut dan Komisaris setiap triwulan, yang oleh Komisaris dilakukan pemantauan melalui Komite Audit. • Laporan hasil audit dan realisasi kegiatan audit SPI dilaporkan melalui Laporan kaji ulang Business Plan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai wakil pemegang saham. • BNI telah menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, antara lain dengan: - Piagam Audit Intern yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. - Dibentuknya Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai unit yang berganggung jawab melaksanakan fungsi audit intern. - Buku Pedoman Audit Intern. • BNI telah melaksanakan updating audit program yang dilakukan secara bertahap meliputi kantor cabang dan sentra kredit sedangkan untuk sebagian kantor besar belum dilakukan. Pelaksanaan updating audit program untuk sebagian divisi di kantor besar akan dilakukan tahun 2008. • Meskipun masih ada kelemahan minor, namun telah dapat diatasi dengan tindakan rutin. 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern: Peringkat 1 • Pelaksanaan audit dilakukan oleh auditor independen telah berjalan secara efektif sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan IAI dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam segala hal yang material atas laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, dan dilakukan penilaian oleh Komite Audit. Untuk selanjutnya pengungkapan (disclosure) atas audit laporan keuangan akan ditingkatkan sesuai saran/rekomendasi yang ada. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik yang dipergunakan saat ini dapat dinilai baik.

Commissioners through Audit Committee. • Audit report and realization of internal audit activities is presented in Business Plan Annual Review and forwarded to Commissioners as the representative of shareholders. • B NI implements the Standards for Implementing Bank Internal Audit Functions, through: - Internal Audit Charter signed by President Director and President Commissioners.

- Internal Audit Team (SPI) as unit responsible to perform internal audit function. - Internal Audit Guidance Manual. • Updating the audit program is gradually carried out within branches and loan centers while this has not been conducted entirely in head offices. Updating the audit program in a number of division in head office will take place in 2008. • The apparent weakness is deemed minor and does not have a significant impact on audit’s effectiveness.

7. Implementation of the external audit functions: rating of 1 * The audit was carried out by an independent auditor and conducted effectively in accordance with the standards for audit as determined by the IAI with the aim of providing an opinion of its validity in regards to all material aspects of the consolidated financial statement in accordance with the prevailing principles of accounting. Going forward, the disclosure of

the financial statement’s audit will be intensified in accordance with any existing recommendations. • The quality and extent of the Public Accountant’s audit findings currently used is deemed good. • The conduct of the audit by the Public Accounting Firm is deemed independent and in accordance with the prescribed criteria. 8. Implementation of risk management including an internal control system: rating of 2


• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dilakukan secara independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

99

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern: Peringkat 2 • Manajemen cukup efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank serta aktif melakukan pemantauan kebijakan dan prosedur untuk memelihara kondisi keuangan internal BNI yang sehat, yaitu antara lain Komisaris telah melakukan pembahasan secara berkala mengenai Kinerja keuangan, Evaluasi kebijakan manajemen risiko, pemantauan Profil Risiko Bank, konsultasi kredit dan isu-isu terkini antara lain produk/jasa dan usulan organisasi. Disamping itu Direksi juga melakukan pembahasan secara berkala mengenai kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko dan profil risiko, review Loan Exposure Limit, Internal Rating System, review limit-limit Risiko Pasar, Kredit dan Operasional, evaluasi dan review Operating Risk Self Assessment (ORSA), implementasi Risiko Pasar Cabang Luar Negeri dan Implementasi ‘PERISKOP’ tahap 1. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Namun demikian untuk langkah kedepan masih perlu dilakukan perbaikan dengan melakukan pengembangan manajemen risiko sesuai dengan Arsitektur Manajemen Risiko yang telah disusun, penciptaan dan pengembangan perangkat (tools) yang lebih sensitif untuk memantau potensi risiko operasional serta enhancing internal control sesuai rekomendasi Kantor Akuntan Publik dan melakukan pemantauan implementasi risiko pasar Cabang Luar Negeri untuk dikonsolidasikan dengan laporan dalam negeri.

• T he management is deemed effective in identifying and handling all of the Bank’s risks. The management actively monitors policies and procedures, comprehensively to ensure that the Bank’s internal financial conditions is positive. Among others, Commissioners have periodically assess and review financial performance, evaluate risk management policies, monitor risk profile, loan consultation and

organization proposal. While Board of Directors also periodically review risk profile and riks management policies, review the Loan Exposure Limit and Internal Rating System, review the limits of market risk, credit risk and operational risks, evaluate and review Operational Risk Self Assessment, implementation of overseas branches market risks and implementation of phase I—PERISKOP. • Procedures and

the comprehensive implementation of internal control within the Bank are in accordance with the objectives, size and complexity of the Bank’s business and risks. • The management is effective in monitoring the Bank’s conditions by means of adherence towards prudent banking principles, prevailing rules and regulations and the Bank’s internal policies and procedures. • In the future, some areas still needs to be improved,

such as developing risk management in accordance with the Risk Management Architecture that has been formulated, developing the tools that are more sensitive to monitor operational risks potential and enhancing internal control based on the recommendations made by Public Accountant, as well as monitoring the implementation of market risks of Overseas Branches for consolidation with the domestic report.


100

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure): Peringkat 2 • Secara umum penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana kepada debitur besar telah diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan dimana pengambilan keputusan kredit telah dilakukan secara independen antara lain dengan penerapan Four-eye Principles. • BNI juga melakukan evaluasi, penyempurnaan dan review secara periodik Internal Rating System, Loan Exposure Limit, Loan Portfolio Management. Selama periode tahun 2007, tidak terjadi pelampauan dan pelanggaran BMPK. 10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal: Peringkat 2 • Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik baik melalui website BNI maupun melalui media lain misalnya untuk tata cara komplain diumumkan pada papan pengumuman di kantor cabang maupun melalui website. • Informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. • Bank cukup transparan menyampaikan informasi produk dan jasa kepada nasabah yang datang ke cabang serta menyampaikan informasi produk melalui leaflet yang tersedia di kantor cabang, iklan dan cara lainnya. Bank juga mempunyai unit yang khusus menangani pengaduan nasabah. • Bank dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai dan mempergunakannya hanya untuk kepentingan bisnis. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem informasi manajemen Bank dan pelaporan internal telah dikelola oleh unit khusus dengan personil yang kompeten dengan kinerja yang terukur dalam bentuk SLA, sehingga keakuratan dan pemenuhan target waktu dapat terpenuhi dengan baik.

9. Allocation of funds to related parties and large exposures: rating of 2 • Allocation of funds to related parties and allocation of funds to large debtors was generally stated within the Company’s Manual. Decisions for loan proposals were done independently through, among others, the implementation of the Foureye Principles. • B NI periodically evaluate, improve and review the internal rating system, Loan

Exposure Limit, and Loan Portfolio Management. There were no occurences of exceeding or violating the prescribed Legal Lending Limits in 2007. 10. Transparency in terms of the Bank’s financial and non-financial conditions, Good Corporate Governance report and internal reporting: rating of 2 • The Bank was deemed transparent in submitting financial and non-financial information to the public either through BNI’s

website or through other forms of media such as the procedures for filing a complaint which was announced through boards posted within the branch offices as well as through the website. • The financial and nonfinancial information was submitted both punctually, comprehensively, accurately, deemed current and in its entirety. • The Bank is deemed transparent in submitting information relating to products and services

to its customers within the branches as well as providing product information through leaflets disseminated through its branch offices, advertisements and other means. The Bank also has a unit that particularly handles customer complaints. • The Bank effectively and appropriately maintains personal data and information of its customers which it uses for business purposes. • The extent of its GCG


11. Rencana Strategis Bank: Peringkat 2 • Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank telah berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kelangsungan usaha serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan yang sehat serta memperhatikan tingkat risiko komposit Inherent Risk & Risk Control System & Strategic Risk. • Rencana Korporasi dan Bisnis telah disusun secara periodik dengan jadwal pelaksanaan serta mekanisme penyusunan yang telah dibakukan dalam Buku Pedoman Perusahaan. Untuk selanjutnya Rencana Korporasi dan Bisnis tersebut diajukan kepada Komisaris yang mewakili Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. • Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (Business Plan). • Penilaian risiko komposit atas risiko strategis berada pada tingkat Low Strategic Risk Rating. • Komisaris menjalankan fungsi pemantauan dengan melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (Corporate Plan) dalam bentuk laporan realisasi rencana kerja dan rencana bisnis. Disamping itu pula, setiap bulan Manajemen melaporkan/mempresentasikan kinerja perusahaan kepada Komisaris.

101

Menyetujui

Erry Riyana Hardjapamekas Komisaris Utama/Komisaris Independen

Gatot Mudiantoro Suwondo Direktur Utama/President Director

President Commissioner/Independent Commissioner

report is deemed to be detailed, accurate, up to date and complete as well as submitted on time to its shareholders in accordance with the prevailing regulations. • The Bank’s management information system and internal reporting was maintained by a special unit that was staffed by competent personnel whose performance is measured in the form of a SLA, therefore ensuring that accuracy and the fulfillment of the target

dates are met. 11. Bank’s strategic plan: rating of 2 • The Bank’s Bank Business Plan is prepared and forwarded in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 6/25/ PBI/2004 dated 22 October 2004 and have taken into consideration all external as well as internal factors, the principles of prudency and healthy banking standards, and also the composit risk level of Inherent Risks,

Risk Control System and Strategic Risks. • The Corporate Plan and Business Plan was formulated periodically and implementation schedule and mechanism have been incorporated in Company Manual. Corporate Plan and Business Plan is presented to Commissioners who represent shareholder for their approval. • The achievement of the business plan is in accordance with the Bank’s Business Plan. • The composite risks over

strategic risks rating is determined to be within the level of Low Strategic Risk Rating. • Board of Commissioner perform its monitoring function through periodic monitoring to implementation of Business Plan and Corporate Plan, in the form of Progress Report of Busisness Plan. Moreover, Board of Directors also report and present financial performance to Board of Commissioners.

dr p a ef s ta s rr peu l ebal s i keass i i n f o r m a s i

Daftar Publikasi Informasi

102

Materi/Subject BNI Peroleh Fasilitas Loan USD 100 Juta dari ABN Amro. BNI receives USD 100 million loan facility from ABN Amro.

BNI Syariah Luncurkan BNI Tapenas Syariah. BNI Syariah launches BNI Tapenas Syariah.

Pengguna BNI SMS Banking Naik 92%. Number of BNI SMS Banking users grows by 92%.

BNI Sosialisasikan Program Gemar Membaca dan Menabung di Yogyakarta. BNI socializes saving and reading hobby programs in Yogyakarta.

BNI Berikan Fasilitas KPA untuk Apartemen Maple & Apartemen Sahid Sudirman, Jakarta. BNI extends mortgageloans facility to Maple Apartments & Sahid Sudirman Apartments, Jakarta

BNI Tambah Jaringan ATM bekerjasama dengan Posindo. BNI expands ATM networks, in cooperation with Posindo.

BNI–ABN AMRO Bank N.V kerjasama dalam bidang konsultansi dan supervisi operational risk management (ORM). BNI and ABN AMRO Bank N.V cooperate in consultation and supervision of operational risk management (ORM).

BNI–PT Taman Impian Jaya Ancol kerjasama dalam bidang pembayaran untuk meningkatkan benefit bagi pemegang kartu debit dan kartu kredit BNI. BNI–PT Taman Impian Jaya Ancol cooperate in expanding payment benefits to BNI Debit Card and Credit Card holders.

BNI–PT Angkasa Pura II kerjasama dalam bidang cash management untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan sistem informasi keuangan. BNI–PT Angkasa Pura II implement cash management protocol, to facilitate management of financial information systems.

BNI–PT Antam Tbk kerjasasama dalam bidang cash management. Cash management service put in place for PT Antam Tbk., thus facilitating administration of financial information systems.

BNI–Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) bekerjasama dalam bidang penggunaan jasa perbankan untuk program penempatan, perlindungan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). BNI-Department of Labour and Transmigration cooperate on crafting specialised banking services for placement, protection and training of Indonesian workers.

BNI–PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV bekerjasama dalam bidang pengelolaan rekening dan penggunaan jasa perbankan (cash management). BNI - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV work together in account and cash management in banking services.

BNI Berikan Fasilitas Kredit USD 13,5 juta kepada PT Semen Padang. A USD 13.5 million credit facility extended for PT Semen Padang.

BNI–PT Taman Safari Indonesia bekerjasama dalam penggunaan BNI Card. BNI–PT Taman Safari Indonesia cooperate in using the BNI Card.

BNI Bantu Sarana Air Bersih di Lempake dan Bengkuring, Samarinda. Support for Clean Water Sanitation Infrastructure in Lempake and Bengkuring, Samarinda, East Kalimantan.

press releaseS

Materi/Subject BNI Bantu Rehabilitasi SD di Bengkulu, Bengkulu. Contribution to Elementary School Rehabilitation in Bengkulu.

BNI Luncurkan Layanan Private Banking ‘BNI Emerald.’ Launch of ‘BNI Emerald’ Private Banking service.

KPR BNI Griya Lampaui Target, BNI Gelegar Expo di 5 Kota. Home Ownership of BNI Griya Credit exceeds targeted objectives at BNI Gelegar Expo, held in five cities.

BNI Berikan Kredit kepada Pekerja Indonesia di Hong Kong. BNI provides credit for Indonesian Migrant Workers in Hong Kong.

BNI Kembali Berangkatkan Haji Gratis. Launch of the Free Hajj Pilgrimage.

BNI melakukan pengundian Program Hadiah BNI Taplus ‘Rejeki Durian Runtuh’ 2006 Periode II (Oktober 2006 s/d Januari 2007) serentak di 12 kota (12 wilayah) Raffle programme for Rejeki Durian Runtuh—BNI Taplus Period II (October 2006 to January 2007), coordinated through 12 regional cities.

BNI Syariah Gandeng PT Asuransi Takaful Keluarga untuk Tabungan Pendidikan. BNI Syariah cooperates with PT Asuransi Takaful Keluarga on ‘Education Rescue.’

BNI Syariah Luncurkan BNI Wirausaha Syariah bersamaan dengan pembukaan cabang di Jember. Launch of BNI Syariah Enterprise, coordinated with the opening of a new BNI Branch in Jember, East Java.

BNI Syariah Buka Cabang di Kediri. BNI Syariah opens a new branch in Kediri, East Java.

‘BNI Berbagi’ dirikan Posko Banjir di Jakarta. Booths to gather support for flood victims through ‘BNI Berbagi’ program in Jakarta.

BNI Luncurkan Kartu Kredit ‘BNI VISA Olympiade Card.’ Launch of ‘BNI VISA Olympiade Card.’

Tingkatkan Kredit UMKM, BNI Luncurkan ’BNI Wirausaha.’ To expand SME loans, BNI launches ‘BNI Entrepreneurs.’

BNI–PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-Medan bekerjasama dalam bidang pengelolaan rekening dan penggunaan jasa perbankan (cash management). BNI—PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-Medan cooperate on account management and the use of Banking Services (cash management).

Bantu Penanganan DBD, BNI Selengarakan Donor Darah di Seluruh Jawa. Blood Donor Programme hosted, to support treatment for Dengue (Haemorrhagic) Fever Therapy, throughout Java.

BNI Raih Century ERA Award di Bidang Total Quality Management. Presentation of a Century ERA Award in the Total Quality Management to BNI.

BNI dan Universitas Indonesia (UI) bekerjasama dalam bidang Early Recruitment Program (ERP). BNI–University of Indonesia (UI) cooperates in an Early Recruitment Programme (ERP).

103

d a f ta r p u b l i k a s i i n f o r m a s i

104

Materi/Subject BNI mengawali perdagangan hari pertama Penawaran Umum Terbatas II dan Penawaran Umum Saham milik Pemerintah RI di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). First day trading of secondary Public Offering, on both the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges.

BNI Terbitkan Kartu Kredit untuk Pengusaha SPBU. BNI issues Credit Cards for Gasoline Station entrepreneurs.

Pembayaran Zakat dan Infaq Melalui BNI Internet Banking. Islamic Religious Donations through BNI Internet Banking access.

BNI Raih 3 Sertifikat ISO di Bidang Teknologi. BNI awarded 3 ISO Certificates in Technology Sector.

BNI Dukung Java Jazz Festival 2007. Support for the Java Jazz Festival.

BNI Pimpin Pembiayaan Jalan Tol Surabaya–Mojokerto. BNI lead the syndicated loan for the Surabaya–Mojokerto Toll Road.

BNI Luncurkan Kartu Debit dan Kartu Kredit PAYPASS Contacless. Launch of PAYPASS ‘no-contact’ Debit and Credit Cards.

BNI Tangani Sistem Pembayaran Jasa Pelabuhan di Pulau Batam. BNI manage Payment System for Harbour Services in Batam Island.

BNI–PLN Jabar & Banten Kerjasama dalam Pembayaran Tagihan Listrik Melalui E-Banking. BNI–PLN West Java & Banten Province cooperate in electricity payments through E-Banking.

Kinerja BNI Tahun 2006. BNI Restrukturisasi Kredit Macet Rp 4,95 Triliun. Loan Restructuring of Rp 4.95 Trillion in 2006.

Kinerja BNI Triwulan I—2007. Laba Bersih BNI Naik 74%. BNI Performance, 1st Quarter—74% net profit rise.

Kinerja BNI Triwulan II—2007. Kredit BNI Tumbuh 29%, Pendapatan Non Bunga Melonjak 101%, dan Laba Naik 26%. BNI Performance, 2nd Quarter—29% credit growth, 101% non-interest income rise and 26% increase in profits.

Kinerja BNI Triwulan III—2007. Laba Bersih Naik 11%, Kredit Tumbuh 30%, dan NPL Turun Menjadi 4,7%. BNI Performances 3rd Quarter—net profits rise by 11%, credit growth by 30%, and reduction of NPL to 4.7%, Jakarta.

Kompas Gramedia BNI Tapenas Fair Hadir di Kota Makasar. Kompas Gramedia BNI Tapenas Fair held in Makassar.

Ekspansi KPR di Surabaya, BNI Bekerjasama dengan Ciputra Group & Pakuwon Group. Expansion of mortgage loan in Surabaya, in cooperation with Ciputra & Pakuwon Groups.

BNI Griya Biayai Apartemen PT Marbella Dago Pakar & PT Bandung Dago Pakar. BNI Griya extend loans for PT Marbella Dago Pakar & PT Bandung Dago Pakar Apartments.

BNI Berikan Fasilitas Kredit Rp 1,43 triliun kepada PT Krakatau Steel. BNI approved a Rp 1.43 trillion credit facility to PT Krakatau Steel.

BNI Berikan Fasilitas Kredit PT NSC untuk Pembiayaan Motor. Credit Facility approved for PT NSC for Motorcycle financing.

press releaseS

Materi/Subject BNI Pimpin Sindikasi Pembiayaan PLTU Tanjung Kasam. BNI leads syndicated facilities for PLTU Tanjung Kasam.

BNI Pimpin Sindikasi Pembiayaan Tol Kanci–Pejagan. BNI leads syndicated lenders for Kanci–Pejagan Toll Road.

BNI Salurkan Kredit Kemitraan kepada 1.900 Usaha Kecil. Approval of partnership loan for 1,900 Small Enterprises.

BNI Raih MDGs Award di Bidang Pendidikan. BNI received MDGs Award in the Education Sector.

Ketiga Kalinya, BNI Selenggarakan Mudik Gratis. BNI held the 3rd Free home coming programmes.

BNI serahkan 46 Unit Rumah Tahan Gempa di Yogyakarta, Bantul. BNI donate 46 earthquake-resistant homes in Bantul, Yogyakarta.

BNI Berikan Fasilitas Kredit USD 100 Juta kepada PGN. USD 100 Million credit facility awarded to PGN.

‘Pojok BNI’ Dibuka di Kampus UNDIP Semarang. ‘BNI Corner’ opened at the University of Diponegoro, Semarang.

BNI Bangun Rumah Asuh di Sidrap, Sulawesi Selatan. Construction of orphanage in Sidrap, South Sulawesi.

RUPS BNI Bagi Dividen 50% dari Laba Bersih. 50% Dividend from net profits announced at General Shareholders Meeting.

RUPSLB BNI Tetapkan Kebijakan Restrukturisasi Kredit. BNI Extraordinary Shareholders Meeting concludes a Credit Restructuring Policy.

RUPSLB BNI Menyetujui Program Rights Issue. Rights Issue Programme decided at Extraordinary Shareholders Meeting.

Bulan Ramadhan, BNI Berikan Bantuan Sosial di Berbagai Wilayah. BNI awarded support to every region during Ramadhan (Islamic Fasting Month).

BNI Tambah Kredit Linkage Program Rp 26,5 Miliar. Rp 26.5 billion Linkage Program credit issued by BNI.

BNI Salurkan Pembiayaan Syariah dengan Skim Penjaminan. BNI extend Sharia financing with Guarantee Scheme.

BNI Kembali Raih STP Award dari The Bank of New York. The Bank of New York presented BNI, an STP Award.

BNI Pimpin Sindikasi Kredit Pembiayaan Tol Ruas Kertosono–Mojokerto. BNI syndicated loan facility for Kertosono–Mojokerto Toll Road.

BNI Tingkatkan Fasilitas Pembayaran Visa on Arrival. BNI expand payment facility to Visa on Arrival.

BNI Terima Bilateral Loan USD 75 Juta dari SMBC. BNI receives a USD 75 Million Bilateral Loan from SMBC.

Teknologi BNI Raih 3 Sertifikat ISO 9001:2000. BNI IT received 3 ISO 9001:2000 certificates.

105

epora t nf rkoom r la m itthe eaa uuddi ti t c o m m i t t e e

Laporan Komite Audit

106

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Risiko & Kepatuhan, dan Komite Remunerasi & Nominasi. Pembentukan Komite Audit dilakukan berpedoman pada: a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/MPBUMN/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. b. Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang akuntansi, keuangan, dan perbankan. Semua anggota komite independen terhadap Direksi dan auditor ekstern. Komite melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris. Susunan Komite Audit per 31 Desember 2007 sebagai berikut: • Ketua : Suwarsono (Wakil Komisaris Utama, Komisaris Independen) • Anggota : Effendi (Komisaris), Alexander Zulkarnain, Teuku Radja Sjahnan, Henrajaya • Sekretaris : Hasan Mas’ud Komite Audit bertugas mengevaluasi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus serta memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris di bidang laporan keuangan dari Direksi, laporan dari auditor internal, auditor eksternal, serta laporan ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko. Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) sebagai panduan bagi Komite Audit dan anggotanya dalam melaksanakan tugas. Piagam Komite Audit terbaru telah dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No. Kep/06/DK/2006 tanggal 18 Oktober 2006.

In line with the principles of good corporate governance, the Commissioners have created an Audit Committee, a Risk & Compliance Committee, and a Remuneration & Nominations Committee. The Audit Committee was set up under the guidance of: a. State Owned Enterprise Board, State Utilization, Minister;s Decree No. KEP-117/MPBUMN/2002 Dated 1 August 2002, referring to ‘Implementation of Good Corporate Governance Practices to the State

Owned Enterprise.’ b. The Decision Document of the Bapepam Chairman Kep-41/PM/2003 Dated 22 December 2003, concerning forming the Audit Committee Works Implementation Guidance c. PBI Number 8/14/2006, dated 5 October 2006, covering changes in Bank Indonesia Rules Number 8/4/2006 on Good Corporate Governance implementation for Commercial Banks. Audit Committee has collective competency and

experience in Accounting, as well as in finance and banking. All committee members are independent to the Director and External Auditors. The Committee reports their activities to the Board of Commissioners. Audit Committee member as of 31 December 2007, are as follows: • Chairman: Suwarsono (Vice President Commissioner, Independent Commissioner). • Member: Effendi (Commissioner), Alexander Zulkarnain, Teuku Radja

Sjahnan, Henrajaya. • Secretary: Hasan Mas’ud. The Audit Committee is responsible for evaluating and identifying things that require special attention, as well as sharing professional ideas independently to the Commissioners, in the financial reports from Directors, Reports from internal and external auditors as well as compliance to Laws, Rules and Risk Management Implementation.

r e p o rt f r o m th e au d it c o m m it te

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala. Menurut Piagam Komite Audit, rapat dilakukan sedikitnya 1 bulan sekali. Selama 2007, telah dilakukan 36 kali rapat. Jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite adalah sebagai berikut: Nama/Name 1. 2. 3. 4. 5.

107

Jumlah Kehadiran/Total Attendance

Soewarsono Effendi Alexander Zulkarnain Teuku Radja Sjahnan Henrajaya

32 30 29 28 28

Jika dipandang perlu rapat juga dihadiri oleh Komisaris, Direktur, Kepala Divisi, Kepala Satuan Pengawasan Intern, dan wakil dari auditor ekstern BNI. Komite Audit selama tahun 2007 telah melaksanakan tugas sesuai Piagam Komite Audit sebagai berikut: Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. Melakukan peninjauan ulang atas draft final laporan keuangan publikasian triwulanan yaitu 31 Maret, 30 Juni dan 30 September 2007 sesuai jadwal dengan memberikan beberapa saran perbaikan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas ini, Komite Audit telah mendorong dilakukannya sertifikasi berjenjang atas laporan keuangan publikasian sejak 30 September 2006 Sampai dengan 31 Desember 2007 sebagian besar sertifikasi berjenjang telah dilaksanakan. Berkenaan laporan keuangan auditan untuk tahun buku 2007, Komite Audit telah secara aktif melakukan diskusi dengan akuntan publik dan manajemen mengenai masalah-masalah yang perlu didiskusikan sesuai Standar Audit Seksi 380 (PSA No. 48) perihal komunikasi dengan Komite Audit.

The Board of Commissioners has approved the Audit Committee Charter as guidance for the Audit Committee and its members in implementing the latest Audit Committee Chapter Tasks, already in Board of Commissioners Decision No. Kep/06/DK/2006 Dated 18 October 2006. The Audit Committee holds regular meetings. According to the Audit Committee Chapter, meetings must be held a minimum of once a month. During 2007, 36 meetings were held. Recorded

attendance for each committee member is presented in the above table. These meetings were attended by Commissioners, Directors, Division Heads, Head of Internal Control Unit and representatives from BNI external auditor. The Committee Audit in 2007 implemented their duties according to the Audit Committee Chapter as follows: Review of Financial Information published by the Company, such as financial

reports, projections and other financial information A review for a final draft of quarterly published financial report (31 March, 30 June and 30 September 2007) took place on schedule. In order to augment task implementation effectiveness, Audit Committee has supported level certification from 30 September 2006 to 31 December 2007. For the Audited Financial Report for fiscal year 2007, the Audit Committee has actively held discussions with the public accountants

and management concerning problems which need to be discussed according to Section Audit Standard 380 (PSA No. 48) with regard to communications with the Audit Committee. Evaluation on Effectiveness of Audit Implementation from External Auditors including review on independency and objectiveness of external auditor as well as review sufficient checking to ensure all important risks receive proper attention Based on evaluation results, the Audit Committee

l a p o ra n ko m ite au d it

108

Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting dipertimbangkan Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Komite Audit berkesimpulan bahwa independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2007 sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Sesuai dengan catatan atas laporan keuangan No. 52 halaman 133, diungkapkan ‘Setelah pengangkatan manajemen baru diatas, manajemen baru melakukan pengkajian kembali penyisihan kerugian portofolio pinjaman yang diberikan, sebelum laporan keuangan disetujui oleh manajemen dengan mempertimbangkan adanya ketidakpastian yang signifikan atas kondisi ekonomi global.’ Dalam proses pemeriksaan akuntan publik, telah dilakukan penambahan (penyesuaian) beban sebesar Rp 1,57 triliun diantaranya untuk penambahan PPAP atas penyertaan pada BNI Multifinance dan pada BNI Securities, penambahan beban imbalan kerja dan penambahan PPAP kredit. Akuntan publik telah menyelesaikan review terhadap 647 debitur korporasi dan menengah atau 52% dari populasi dengan mengusulkan tambahan PPAP sebesar Rp 400 miliar. Pada tanggal 25 Maret 2008, manajemen melalui surat No. DIR/039/R mengajukan tambahan PPAP sebesar Rp 1,47 triliun untuk 42 debitur kelolaan Divisi Kredit Khusus dan 2 AYDA yang merupakan bagian dari 647 debitur tersebut. Dari 42 debitur dan 2 AYDA yang diajukan, KAP menerima penambahan PPAP atas 27 debitur dan 2 AYDA dengan tambahan PPAP senilai Rp 771 miliar. Meskipun penambahan PPAP tersebut sangat material, KAP tidak mempertimbangkan untuk melakukan perubahan desain sampel atas informasi tersebut.

concluded that public accountant independence and objectivity in auditing the financial report for fiscal year 2007 was conducted according to accepted auditing standards approved by the Indonesian Accountants’ Association. Notes to Financial Statement No. 52 pages 133 stated ‘After appointment of new management, management conduct a review on provisioning for loan loss provided, before the approval of the Financial Statement, considering significant

uncertainty in global economic condition.’ From the review of the public accountant, additional provision expenses has been provided amounted to Rp 1.57 trillion to increase provision for BNI Multifinance and BNI Securities, provision for personnel expenses and provision for loan losses. Public Accountant reviewed 647 corporate and mediumsize borrower or 52% of the total population with proposed additional provision amounted to Rp 400 billion.

In 25 March 2008, management letter No. DIR/039/R proposed additional provisioning of Rp 1.47 trillion for 42 borrower managed by Loan Recovery Division and 2 take-over asset (AYDA). Of the 42 borrower and 2 take-over asset, Public Account approved additional provisioning for 27 borrower and 2 take-over asset amounted to Rp 771 billion. Despite of its materiality, Public Accountant did not consider to change the sample design of this new information.


Terhadap kejadian tersebut, Komite Audit berpendapat bahwa penambahan PPAP atas beberapa debitur yang telah selesai di-review tanpa melakukan perubahan desain sampel, dapat mengurangi aspek komparabilitas. Dengan demikian, penjelasan lebih khusus dari manajemen atas kebijakan dan langkah yang dilakukan mengenai tambahan PPAP tersebut menjadi penting untuk diperhatikan. Evaluasi atas pelaksanaan paket kompensasi Direksi dan Komisaris Kompensasi yang diberikan kepada Direksi berupa gaji dan tunjangan, fasilitas perumahan, kendaraan, kesehatan, dan komunikasi. Sedangkan bagi Komisaris adalah gaji dan tunjangan, kendaraan, kesehatan, dan komunikasi. Dari hasil evaluasi tersebut Komite Audit memperoleh gambaran bahwa keseluruhan pengeluaran total paket kompensasi yang dibayarkan sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp 25.229.961.000 dengan rincian sebagai berikut: Jabatan

Gaji dan Tunjangan

Fasilitas Lainnya

Salaries and Incentives

Other Benefits

•

Direksi/Directors

Rp 13.058.250.000

Rp 8.217.884.000

•

Komisaris/Commissioners

Rp

Rp

3.408.600.000

545.227.000

Dari hasil penelitian tersebut, tidak terdapat pelanggaran yang signifikan dalam pelaksanaan pemberian kompensasi kepada Direksi dan Komisaris. Penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap perundang-udangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan. Dari hasil penelaahan Komite Audit atas Laporan Kepatuhan, yang disampaikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan, selama tahun 2007, Perseroan telah secara

Thus, Audit Committee viewed that with regard to additional provisioning of the borrowers which have been reviewed without adjustment in design sample, could reduce comparability aspect. Therefore, management need to elaborate in more details the policies and actions with regard to the provisioning. Evaluation for Implementation of the Commissioners’ and Directors’ Compensation Packages Compensation is awarded to the Directors, such as salary and incentives,

housing accommodation, a vehicle, health coverage, and communications. That for the Commissioners includes salary and incentives, a vehicle, health coverage and communications. From the evaluation results, the Audit Committee received the report that all disbursement of a total compensation package paid out up to December 2007 totalled Rp. 25,229,961,000, with detail in the above table. From the review results, there is no aspect significantly

contravening the rules in implementing the compensation awarded to Directors and Commissioners. Review of Company Compliance with Other Laws related to Company Activities. From Audit Committee review results for the Compliance Report, delivered in the form of a Compliance Director’s Duty Implementation Report, during 2007 the Company routinely delivered the report to Bank Indonesia, in line with Bank Indonesia Rule Number 1/6/PBI/1999 dated 20 September 2007, examining

109

l a p o ra n ko m ite au d it

110

rutin menyampaikan laporan tersebut kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 2007. Pengujian dan pemantauan kepatuhan yang dilakukan oleh perseroan telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, masih perlu dilakukan peningkatan pengawasan secara efektif dan efisien oleh Satuan Pengawasan Intern dan Divisi Kepatuhan (Quality Assurance) baik secara sendiri-sendiri maupun bersinergi, khususnya dalam memenuhi target program Zero Fraud. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan, paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: a. Pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa perencanaan SPI telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan audit berbasis risiko, pelaksanaan audit dan pelaporan telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar yang berlaku Dari hasil pemantauan dan evaluasi Komite Audit, terlepas dari hal-hal yang diungkapkan pada poin 2 diatas, kantor akuntan publik telah melaksanakan audit sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku Sesuai dengan laporan audit kantor akuntan publik, laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku. d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SPI, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia Dari hasil penelaahan dan evaluasi atas laporan pending tindak lanjut temuan audit SPI, terdapat 1.154 temuan yang terdiri 850 temuan tahun 2007, 188 temuan tahun 2006, 99 temuan tahun 2005, 13 temuan tahun 2004, dan 4 temuan tahun 2003 yang sampai dengan Desember 2007 belum selesai ditindaklanjuti. Komite Audit berpendapat bahwa proses tindak lanjut yang dilakukan manajemen perlu diupayakan agar dapat dipercepat.

and compliance monitoring optimally carried out by the company. There is, however, still a need to increase monitoring effectively and efficiently through the Internal Monitoring Division and Compliance Division (Quality Assurance) as well as through its own synergy, especially in fulfilling program targets of Zero Fraud. Monitori and Evaluate the Planning and Audit Implementation as well as monitore the audit result with regard to perform sufficient audit process, conducted

through evaluation of: a. Implementation of Internal Control Team Tasks Evaluation report concluded that SPI planning has been implemented according to audit implementation based risks, while the audit implementation and report has been carried out according to the Standard Implementation Function of Bank Internal Audit. b. Accorded Audit Implementation by Public Accountancy to Prevailing Standards

From the monitoring and evaluation of Audit Committee, aside from the matters described in poin 2, Public Accountant conducted the audit according to Auditing Standards approved by the Indonesia Accountants Association. c. Accorded Financial Report to Prevailing Standards According to the public accountant office’s audit report, the financial report has been delivered according to prevailing standards .

d. Follow-up Implementation by the Director for SPIdiscovered Results, Public Accountancy and Bank Indonesia Monitoring Results From the review results and evaluation for the follow-up report through an SPI audit, 1,154 were pointed out, broken down as which 850 in 2007, 188 in 2006, 99 in 2005, 13 in 2004, and 4 in 2003; by December 2007 these were not yet followed up. The Audit Committee believes that the follow-up process carried out by the


Pelaporan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi. Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan memantau pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

111

Pemberian rekomendasi mengenai penunjukkan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Untuk tahun buku 2007, Tim Pemilihan Akuntan Publik yang terdiri dari Komite Audit dan unsur manajemen telah melakukan proses pemilihan akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian BNI, Laporan Keungan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi DPLK, Operasi Departemen Kustodian dan Evaluasi Kinerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Tim telah mengusulkan dan Dewan Komisaris telah menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja dengan Imam Sarwoko sebagai akuntan publik. Penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan. Dari hasil penelaahan terhadap 7 surat pengaduan yang masuk dapat diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan, pengaduan telah ditindaklanjuti manajemen. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Di tahun 2007, Komite Audit memperoleh beberapa penugasan khusus oleh Komisaris, antara lain: • Memberikan masukan pada pembahasan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP). • Memberikan masukan mengenai deposit agreement kepada BNI London. • Memberikan masukan pada audit Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL).

Management still needs more effort to function speedily. Report to Commissioners on Various Issues Faced by the Company and Risk Management Implementation by Directors. Commissioner has formed the Risk Monitoring Committee which is responsible for evaluating and monitoring risk management implementation by Directors. Giving Recommendations about appointments of public accountants and public accountant companies to

the Board of Commissioners for Presentation to the Shareholders General Meeting For fiscal year 2007, a Public Accountant Election Team from the Audit Committee and a Management Deputy selected a public accountant for performing an audit for BNI consolidated financial statement, financial report of BUMN (State Owned Enterprise) Partnering Program with the Small Enterprise and community development program, a Financial Report and Pension Fund investment Portfolio Report, a Custodian Department Operations and

Performance Evaluation for the year ending 31 December 2007. The team has made its recommendations, and the Board of Commissioners has approved the Public Accountancy Offices of Purwantono, Sarwoko, and Sandjaja, with Imam Sarwoko as the Public Accountant. Review and Report to Commissioners on Complaints From its review results they report that the seven complaint letters which came in have all been followed up.

Other Duties Given by the Commissioners In 2007, the Audit Committee conducted special duties from the Commissioner, such as: • Providing input for Company Business Plan. • Providing input on deposit agreement for BNI London. • Providing input on PKBL Audit.

Ta r g e t e d b a n k i n g a r e a s

Target Sasaran

Dalam peta persaingan dewasa ini, baik dari bank domestik maupun multinasional, BNI terpacu untuk memfokuskan upayanya memberikan layanan unggul dan kompetitif bagi nasabah, serta menampilkan inovasi layanan baru di segenap segmen, baik individual maupun korporat.

In an environment of sharpening competition, from revitalized domestic banks and ambitious multinationals, BNI looks to focus better service and more attractive terms on its existing market share, while appealing to a broader segment of the banking public, both individual and corporate, with new offerings.

c o n s u m e r b a n k i n g

Perbankan Konsumer

114

Dalam menjalankan peran sebagai ‘bank bagi rakyat’ di republik ini, BNI bersama masyarakat bertekad mewujudkan kehidupan yang lebih baik dengan penyediaan pengelolaan keuangan yang dapat terpenuhi melalui kredit konsumer. Fulfilling its classical role as a ‘people’s bank’ for our young Republic, BNI shares with a growing class of ambitious consumers whose dream is to create a better life for their families through the enhanced financial position enabled by consumer credit.

Profesi Pemilik Rekening 2007 Professions of Account Holders 2007

40.62% 5.89% 12.99%

40.50%

Pengusaha, Pedagang, Petani, Pelajar Entrepreneurs, Traders, Farmers, and Students

Ibu Rumah Tangga Housewives

Pegawai Negeri, Swasta, BUMN, TNI/Polri Government Employee, Private Employee, SOE Employee, Armed Service

Lainnya Others

Komposisi Kredit Konsumer 2007 Consumer Loan Composition 2007

1.86% 3.09% 21.48%

15.84% 13.47%

35.99%

8.27%

BNI Griya Mortgage/Housing Loans

BNI Multiguna Multi-purpose Loans

BNI Oto Organik Auto Loans

BNI Fleksi Unsecured Loans

BNI Instan Cash Collateral Loans

Kartu Kredit Credit Cards

Lainnya Others

p e r b a n k a n k o n s u m e r

116

Sejak tahun 1980an, di Indonesia mulai tumbuh segmen kelas menengah didominasi oleh kaum berpendidikan tinggi, yang bergerak di berbagai bidang industri, perdagangan, militer, pemerintahan, serta sektor telekomunikasi dan teknologi informasi. Terbukanya masyarakat terhadap media massa, tingginya intensitas perjalanan bisnis serta masuknya barang impor telah mendorong tumbuhnya bisnis konsumer, diawali oleh kartu kredit, yang penggunaannya sangat populer, didukung oleh gencarnya promosi di media cetak dan elektronik. Meskipun tingkat pendapatan masyarakat kalangan menengah kebawah relatif masih rendah, gaya hidup kelas menengah mulai diadopsi oleh masyarakat kalangan menengah-bawah dan hal ini direspon oleh pasar dengan tumbuh pesatnya bisnis makanan, fashion, elektronik dan lainnya. Supermarket dan mal yang berkiblat ke negara modern semakin banyak tersebar, dimulai di kota-kota besar dan secara cepat diikuti kota-kota kecil lainnya di seluruh Indonesia. Seiring pertumbuhan bisnis ini, terdapat satu produk lain yang ikut berkembang secara pesat, yaitu asuransi. Industri asuransi mulai agresif membuka bisnis, berkompetisi dengan perusahaan asuransi asing yang mulai masuk ke daerah, mengingat penduduk Indonesia relatif sangat sedikit yang memiliki produk asuransi. Melihat kondisi pasar, industri perbankan dan BNI pada khususnya, berupaya menangkap peluang yang ada dengan mempelajari dan menganalisa bisnis secara cermat. Di lain pihak, permintaan konsumen tidak pernah menyurut, meskipun dilanda krisis di tahun 1998, dan kebutuhan tersebut dipenuhi oleh perusahaan multifinance. Memasuki abad ke 21, kredit konsumer merupakan pendorong utama pertumbuhan kredit. Dengan membaiknya bisnis kelapa sawit dan produk perkebunan serta naiknya harga minyak dunia, perkembangan kredit konsumer tampak nyata di kota kecil di seluruh nusantara.

From the 1980s, in Indonesia there was the emergence of a definitive new middle class of educated working people, in industry, commerce, the military and government service and new fields, such as telecommunications and information technology. There was a gradual opening of the nation to mass media, increased travel and new imported products, and the formation of consumer credit services—most notably credit cards—which very quickly became popular, and for

which print and electronic media stimulated demand. As this broadening middle class began to enjoy a new standard of comfortable and stylish living, the lower-middle class began to follow, and food products, businesses, clothing, white goods and consumer electronics industries prospered, in spite of a relatively low base of disposable income. Supermarkets sprang up, and western-style malls began to open, first in Jakarta

and the other major urban centres, followed by modern shopping centres in smaller cities. The insurance industry saw vigorous and aggressive competition for new business, with numerous multinationals moving in to set up local units —Indonesians were notoriously under-insured at that time. It was thus a timely and natural move for BNI and other major banking institutions to set up divisions to study, segment, analyze and pursue this new area of opportunity. Interestingly

enough, consumer demand has virtually never stopped surging forward, in spite of the 1998 financial crisis and the years of subdued business expansion afterwards, expanding downward to the working classes through the ‘multifinance’ business. Through the early years of the new Millennium, consumer credit was a strong driver of business all across the archipelago, and with the boom in palm oil and other plantation products and the steep rise in world prices

consumer banking

Bisnis konsumer BNI dikelola oleh beberapa unit bisnis, yaitu Divisi Kredit Konsumen, Divisi Dana dan Jasa Keuangan, Divisi Bisnis Kartu, Divisi Private Banking, dan Unit Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan.

117

P r o d u k P i nja m a n

• BNI Griya, yaitu penyediaan fasilitas kredit untuk pembelian, pembangunan dan perbaikan rumah tinggal, termasuk rumah susun, ruko, rukan, apartemen dan rumah peristirahatan serta pembelian kavling tanah siap bangun • BNI Oto, menyediakan fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan bermotor (motor dan mobil) • BNI Multiguna, menawarkan fasilitas kredit untuk berbagai keperluan konsumtif dengan jaminan rumah tinggal nasabah • BNI Fleksi, yaitu penyediaan fasilitas kredit tanpa agunan untuk pembiayaan berbagai keperluan • BNI Instan, fasilitas kredit dengan agunan simpanan yang ada di BNI, baik berupa Deposito, Tabungan atau Giro • BNI Credit Card, terdiri dari BNI MasterCard Biru dan Emas serta BNI Visa Biru, Emas dan Platinum P r o d u k Da n a

• BNI Taplus, produk tabungan yang menciptakan kemudahan dan memberikan berbagai keuntungan serta kenyamanan dalam melakukan berbagai aktivitas transaksi perbankan • BNI Tapenas, merupakan tabungan untuk perencanaan biaya pendidikan anak yang dilengkapi dengan fitur asuransi • BNI Giro, produk simpanan yang ditawarkan kepada nasabah individu dan korporat • BNI Deposito, memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi kepada nasabah dengan jangka waktu 1 bulan hingga 24 bulan Untuk meningkatkan layanan nasabah korporat serta nasabah yang membutuhkan layanan berkualitas, BNI mengembangkan BNI Emerald. Nasabah yang termasuk dalam kategori ini

for oil & gas, this trend has become increasingly evident in smaller cities and rural areas throughout the nation. BNI has worked to evolve an intelligent approach to consumer credit; today, an array of specialised products is offered, handled by several business units, including the consumer credit division, consumer funding and financial services, card business, private banking division and pension fund unit, among others.

Loan Products

• B NI Griya, specialising in the property sector and providing credit facilities for purchasing, construction or renovation of buildings like shop-houses (ruko), office-houses (rukan), apartments and villas, as well as financing the purchase of parcels of land for construction • B NI Oto offers credit for the purchase of motor vehicles (motorcycles and passenger cars). This is one of the most rapidly-growing areas of finance today, thus attracting

considerable attention from the competition • B NI Multiguna provides funding for multi-purpose household needs, using the borrower’s home as collateral • B NI Fleksi offers a credit facility without collateral • B NI Instan provides loan against pledged deposit in BNI (time deposits, savings and current accounts) • BNI Card is issued in cooperation with international networks, such as BNI MasterCard Blue & Gold, BNI Visa Blue, Gold & Platinum

Liability Products

• B NI Taplus and BNI Taplus Utama, an anchor product for savings accounts • B NI Tapenas is a saving account for children’s educational tuition plans, embedded with insurance • B NI Giro is a current account offered to individual customers as well as to corporate customer • B NI Deposito, a fixed-term deposit which gives higher yields to customer, ranging from 1 to 24-month tenor


118

adalah nasabah dengan dana minimal sebesar Rp 1 miliar. Jenis produk yang tersedia di BNI Emerald: • Produk terstruktur, yaitu produk yang hasilnya tergantung dari underlying transaksi yang digunakan. Produk ini sangat fleksibel dan dapat dirancang berdasarkan kebutuhan nasabah, sesuai tujuan investasi dan tingkat toleransi terhadap resiko dan time horizon. • Produk investasi, yaitu produk-produk yang tersedia di pasar uang maupun pasar modal, seperti reksadana, discretionary fund, saham, repo saham dan obligasi. • Produk standar perbankan, seperti giro, tabungan, deposito, deposit on call, money market account, kartu kredit, transfer, perbankan syariah, pinjaman, Sertifikat Bank Indonesia dan lainnya • Produk bancassurance, yaitu produk asuransi yang mengandung unsur proteksi dan investasi Layanan yang diberikan oleh BNI Emerald antara lain: • Private Client Services BNI Emerald mendedikasikan seorang Customer Relationship Manager (CRM) atau Customer Relationship Officer (CRO) yang handal dan berpengalaman untuk membantu nasabah dalam melakukan beragam aktivitas perbankan maupun non-perbankan secara personal • Personal Advisory Services BNI Emerald bekerjasama dengan institusi terkemuka membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan konsultasi serta menawarkan alternatif solusi yang tepat di bidang hukum, pendidikan dan kesehatan • Financial Planning Layanan ini diberikan kepada nasabah BNI Emerald untuk membantu perencanaan keuangan dengan efektif dalam memenuhi setiap fase kebutuhan finansial di masa mendatang, hingga ke generasi selanjutnya yang meliputi perencanaan investasi, asuransi, warisan, perpajakan, pensiun dan pendidikan

To expand services to premium customers, BNI has also developed BNI Emerald, which was launched in early 2007. Customers depositing more than Rp 1 billion are eligible to access BNI Emerald services. Products available in BNI Emerald are: • Structured products, the type of which depends on underlying transactions. Characterised by high flexibility and the ability to ‘custom-fit’ with individual investment needs, these

products are also more tolerant to risk and timing • Investment products, in money markets or capital markets, such as mutual funds, discretionary funds, stock, stock repurchase and bonds • General banking products, such as current accounts, savings, time deposits, deposits on-call, money market, credit cards, money transfer, syariah banking, Bank Indonesia certificates and others • Bancassurance products are a blended product of

investment and insurance BNI Emerald also provide the following services: • Private Client Services BNI Emerald will dedicate a trained professional Customer Relationship Manager (CRM) or Customer Relationship Officer (CRO) to share their personalised experience with customers carrying out various banking and non-banking activities • Personal Advisory Services BNI Emerald cooperates with prominent institutions

and offers professional experts to consult with customers in seeking effective solutions for legal, educational and healthrelated concerns • Financial Planning Every BNI Emerald customer may receive advice in financial planning effectively, with attention to every phase and aspect of investment planning, insurance, inheritance taxes, pensions and educational fees for succeeding generations • Personal Investment Services

consumer banking

• Personal Investment Services Membantu nasabah dalam melakukan investasi pada instrumen pasar uang, pasar modal, bancassurance, instrumen derivatif dan produk investasi lainnya. BNI Emerald juga menyediakan fasilitas laporan portfolio dan daily market report mengenai kondisi investasi • Personal Debt dan Asset Management Merupakan layanan yang dapat digunakan mengelola portfolio kekayaan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang • Personal Custody Services Merupakan layanan penyimpanan dokumen maupun administrasi yang terkait dengan aktivitas transaksi Fixed Income, Saham, Safe Deposit Box, surat berharga dan dokumen lainnya

119

P e ng e mb a ng a n P r od u k Kon s u m e r di ta h u n 2 0 07

Menghadapi kompetisi di bisnis konsumer, BNI menerapkan berbagai langkah dalam pengembangan fitur produk konsumer antara lain: BNI Credit Card • Pembayaran tagihan tiket pesawat (Garuda, Mandala, Lion Air dan Adam Air), pembayaran tagihan operator selular, pembayaran kartu kredit melalui bank lain, SmartBill SpeedyOnline, TV Kabel Astro • Memiliki berbagai jenis kartu, seperti BNI MasterCard Biru, BNI MasterCard Emas, BNI Visa Biru, BNI Visa Emas, BNI Visa Platinum, ITB Card, IPB Card, Kadin Jakarta Card, UI Card, UNAND Card, Brawijaya Card, Pancasila Card, UGM Card, UNDIP Card, IDI Card, Corporate Card, Matrix BNI, BNI MasterCard Fifa World Cup dan BNI Visa Olimpiade yang diluncurkan tahun 2007 BNI Taplus • BNI Card (Kartu Debit), kartu debit untuk memenuhi kebutuhan uang tunai, pembayaran serta pembelanjaan di toko berlogo MasterCard serta memperluas penerimaan BNI Card

These services are provided to customers in investing in various financial instruments, money markets, capital markets, bancassurance, derivatives and other type of investment products. BNI also generate portfolio reports and daily market reports on the investment environment • Personal Debt and Asset Management BNI customers benefit from guidance and advice on managing their portfolio, both for the short-term and long-term horizon

• Personal Custody Services Secure document storage and related administrative services for fixed income transaction activities, shares, safety deposit boxes, and other valuables and documents Product Development in 2007

In view of the competitive nature of consumer finance, BNI has adopted a number of novel strategic directions in consumer products in 2007, including:

BNI Credit Card • Access the ability to pay monthly bills like those of Astro TV cable, airline ticket purchases from major airlines (Garuda, Mandala, and Lion Air), conclude payment transactions for cellular operator bills, credit card payments through correspondent banks, and working with Smart Bill Speedy—Online • Launched various new co-branding cards, such as BNI MasterCard Biru, BNI MasterCard Emas, BNI Visa Biru, BNI Visa Emas, BNI

Visa Platinum, ITB Card, IPB Card, Kadin Jakarta Card, UI Card, UNAND Card, Brawijaya Card, Pancasila Card, UGM Card, UNDIP Card, IDI Card, Corporate Card, Matrix BNI, BNI MasterCard FIFA World Cup and BNI Visa Olympiade launched in 2007 BNI Taplus • B NI Card (Debit Card), a debit card used for payments to merchants with MasterCard logo as well as to broaden the acceptance of the BNI Card


120

• BNI ATM, melakukan relokasi ATM ke lokasi yang strategis dan potensials serta menambah fitur-fitur transaksi ATM untuk meningkatkan kepuasan dan kemudahan transaksi bagi nasabah • BNI PhonePlus, dengan mengembangkan IVR (Incoming Voice Response) yang dapat melayani transaksi nasabah selama 24 jam serta melakukan penambahan fitur • BNI SMS Banking, dengan mengembangkan berbagai fitur dan fasilitas antara lain fasilitas isi pulsa semua kartu selular, pembayaran tagihan rutin seperti listrik, air, telepon, HP, Kartu Kredit maupun transfer dengan satu single access number ‘3346’ • BNI Internet Banking, dengan pengembangan fitur serta keamanan bertransaksi dengan fasilitas internet mulai dari cek saldo hingga transaksi pembayaran dan pembelian. • BNI Mobile Banking, dengan mengembangkan transaksi melalui HP tanpa ganti Kartu dengan basis Menu Transaksi dari cek saldo, isi pulsa, pembayaran tagihan rutin, pembelian hingga transfer BNI Griya Pengembangan dilakukan melalui diversifikasi produk-produk utama dengan tujuan mempertajam fokus pengelolaan pada segmen sasaran. Beberapa diversifikasi produk yang dilakukan meliputi : • BNI Griya Sehat, BNI Griya Idaman dan BNI Griya Impian, merupakan diversifikasi dari BNI Griya disesuaikan dengan segmen sasaran • BNI Griya Menpera, ditawarkan untuk pengadaan perumahan melalui program subsidi pemerintah • BNI Griya Bapertarum, merupakan diversifikasi dari BNI Griya untuk pengadaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui program Subsidi Uang Muka (SUM) ataupun Pinjaman Uang Muka (PUM) dari Bapertarum • BNI Griya Jamsostek, ditawarkan untuk pengadaan perumahan bagi anggota Jamsostek melalui program Pinjaman Uang Muka (PUM) dari Jamsostek • BNI Griya Multiguna

• B NI ATM, relocate existing ATMs to more strategic locations and explore potential ones, while adding transaction features to the ATM as required by customers and to expedite transactions • B NI PhonePlus, by broadening access potential of IVR (Incoming Voice Response) which expands customer transaction services through real-time 24/7 access and adding online transaction features in response to market demand • B NI SMS Banking,

d evelop a transaction protocol for BNI SMS Banking, such as cellular phone refill vouchers, monthly bills for electricity, water, telephone, cellular phones, credit cards as well as transfer transactions–all using one single access number ‘3346’ • B NI Internet Banking, improve transaction features and service security of internet facilities, from balancing checks to payments and purchasing transactions • BNI Mobile Banking,

Facilitating transactions using cellular phones without replacing card and transaction menu ranging from balance inquiry, top up prepaid cellular phone vouchers, monthly payment bills, purchase and transfer BNI Griya Pursued diversification of key products, to sharpen management focus on particular market segments. Product diversification was a main theme for the year: • B NI Griya Sehat, BNI Griya Idaman and BNI

Griya Impian were spun off BNI Griya, to fit market segment profiles • B NI Griya Menpera was added alongside BNI Griya, to finance homes through a government subsidy program • B NI Griya Bapertarum was also a modification of BNI Griya, to finance houses for civil servants through down payment subsidies from Bapertarum • B NI Griya Jamsostek was set up in parallel to BNI Griya to finance homes for Jamsostek (the Government

consumer banking

BNI Emerald Salah satu fitur yang dikembangkan oleh BNI Emerald adalah layanan kesehatan, bekerjasama dengan Raffles Hospital di Singapore.

121

P e nca pa i a n di Ta h u n 2007

Pada akhir Desember 2007, kredit konsumer naik 26,75% menjadi Rp 13,17 triliun dan dana pihak ketiga meningkat Rp 10,39 triliun menjadi Rp 146,19 triliun Kredit Konsumen yang tumbuh paling pesat adalah BNI Griya, yaitu naik 81.07% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mendukung penetrasi pasar BNI Griya, BNI telah bekerjasama dengan 30 perusahaan Multifinance, 579 perusahaan Pengembang (developer) yang mengelola 793 proyek perumahan, 262 Notaris, 26 perusahaan BUMN dan BUMD, 35 perusahaan nasional dan swasta, 39 perusahaan penilai (Appraisal), 5 agen properti terbesar di Indonesia, 16 perusahaan Asuransi dan sekitar 20 perusahaan lainnya terkait dengan jasa penyediaan alat-alat promosi, outsourcing tenaga kerja dan lain-lain. BNI Griya selama tahun 2007 berhasil melakukan ekspansi sebesar Rp 2.12 triliun sehingga posisi per 31 Desember 2007 tercatat Rp 4.74 triliun disusul oleh BNI Oto sebesar Rp 3.26 triliun. Produk andalan BNI lainnya di bisnis konsumer adalah BNI Credit Card. Pada tahun 2007, BNI menempatkan diri sebagai penerbit kartu kredit terbesar kedua dengan jumlah kartu kredit sebanyak 1,20 juta kartu, atau naik 12% dibandingkan dengan jumlah kartu tahun sebelumnya sebanyak 1,08 juta kartu. Selama tahun 2007, BNI berhasil menambah 128 ribu pemegang kartu baru. Total portofolio kartu kredit pada akhir tahun 2007 mencapai 2,09 triliun, tumbuh 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 1.83 triliun. Keberhasilan BNI memperluas bisnis kartu kredit terbukti melalui beberapa penghargaan yang diterima, seperti ‘Indonesian Bank Loyalty Award 2007’ dari majalah InfoBank, serta ’Top Brand Award 2007’ dari majalah Marketing.

Worker Insurance programme) members, with down payments lent directly from Jamsostek • BNI Griya Multiguna BNI Emerald Among the new features of Emerald offered in 2007 was financial access to overseas health services, in cooperation with Raffles Hospital, Singapore. Achievements in 2007

At the end of 2007, BNI’s consumer loan portfolio rose 26.75%, marking a level of

Rp 13.17 trillion. Third-party funds also increased by Rp 10.39 trillion, for a total of Rp 146.19 trillion. The fastest-growing segment of consumer credit was BNI Griya, a mortgage loan which saw 81.07% growth last year. Supporting the development of this product, BNI cooperated with 30 multifinance companies, 579 developers who manage 793 property projects, 262 Notaries, 26 state and regionally-owned enterprises, 35 national and private

companies, 39 appraisal firms, top 5 largest property agents in Indonesia, 16 insurance companies and approximately 20 other related firms, supplying promotional tools, human resources outsourcing services and others. Net expansion of BNI Griya during 2007 was at Rp 2.12 trillion or totaled Rp 4.74 trillion at the end of the year, followed by BNI Oto (vehicle loans) recorded at Rp 3.26 trillion.

Another product champion is BNI Credit Card, which ranked second in terms of number of cards issued, totalling 1.20 million cards, signalling a 12% rise over the previous year’s total of 1.08 million cards in force. In 2007 alone BNI succeeded in issuing around 128 thousand new cards. Total outstanding for credit cards as of end-2007 stood at Rp 2.09 trillion, a growth of as much as 14% over the year before, which marked outstanding receivables at Rp 1.83 trillion.


122

Sedangkan BNI Emerald hingga akhir bulan Desember 2007 berhasil menghimpun dana kelolaan sebesar Rp 7.94 triliun dengan jumlah nasabah Emerald sebanyak 2.913 yang tersebar di 10 outlet di 5 kota, yaitu Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya, dan Makassar. M e m a nda ng k e d e pa n

Untuk meningkatkan penetrasi pasar, pengembangan Taplus dilakukan secara aktif melalui program komunikasi pemasaran terpadu, yang bertujuan meningkatkan awareness serta mengkomunikasikan keunggulan fitur produk BNI secara konsisten dan berkesinambungan. Selain itu, BNI menyempurnakan fitur produk dana dan jasa sesuai dengan perkembangan pasar dan perubahan teknologi antara lain dengan melakukan integrasi antara produk-produk e-channel dengan BNI Internet Banking. Upaya pengembangan Taplus juga diiringi dengan upaya relokasi ATM ke lokasi yang lebih strategis serta menambah fitur-fitur transaksi ATM untuk meningkatkan kepuasan dan kemudahan bertransaksi bagi nasabah. Untuk memasarkan, meningkatkan dan mempertahankan produk dana dan jasa, dilakukan program penjualan secara proaktif baik melalui cabang, loyalty program, dan indirect sales. Kegiatan yang terkait dengan akuisisi nasabah baru juga dilakukan, bekerjasama dengan pihak ketiga melalui promosi bersama merchant potensial. Untuk meraih pertumbuhan BNI Griya yang tinggi, BNI mempertajam fokusnya pada kebutuhan konsumen dan melihat kondisi persaingan dengan bank lain, antara lain dengan: • Bekerjasama dengan developer di wilayah Jabodetabek dan di daerah lainnya, untuk pembiayaan rumah, baik ready stock maupun indent • Melakukan penyempurnaan kebijakan, prosedur dan fitur serta harga, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen, sehingga produk BNI mempunyai keunggulan bersaing namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian

BNI success in sustaining and expanding its credit card business scored such awards as ‘Indonesian Bank Loyalty Award 2007’ for the credit card category, from InfoBank Magazine and ‘Top Brand Award 2007’ from Marketing Magazine. Through BNI Emerald, up until end-2007, BNI succeeded in collecting a total of Rp 7.94 trillion in funding from 2,913 BNI Emerald customers at 10 outlets in 5 cities: Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya, and Makassar.

Looking Forward

To increase market penetration, product development of BNI Taplus will be enhanced with a communications marketing program for both above & below the line, to sharpen awareness while communicating advantages on product features and services, stressing their consistency and security. Following market development and technology advances, innovative e-channel products and features (both financial and non-financial) were integrated into BNI Internet Banking.

Taplus product development also included adding and relocating ATMs in strategic potential locations, and expanding the range of transaction features on ATMs following market demand, thus increasing customer satisfaction while facilitating transactions. BNI endeavoured to market, increase and maintain customer deposit products and services carried out with indirect and direct sales program within all branches, building loyalty, and working on indirect sales. Related

activities included the acquisition of new customers, and dedicated cooperation with third parties, such as joint promotional efforts with potential merchants. To meet growth targets of BNI Griya, the Bank pursued a strategy focusing on consumer needs and response to market competition, such as: • Cooperation with more housing developers in Jabodetabek regions and other areas to finance houses • Upgrading the policy, procedures and features as

consumer banking

• Membuat terobosan program pemasaran yang menarik dan mengacu kepada kebutuhan konsumen seperti program subsidi bunga, angsuran Suka-suka dan Gelegar BNI Griya • Menjalin hubungan dengan asosiasi, dan perusahaan yang terkait dengan penjualan kredit konsumen melalui penyelenggaraan acara, seperti business gathering (dengan developer, property agent, perusahaan swasta, instansi pemerintah) yang dilakukan di beberapa kota besar • Menyempurnakan fitur serta kebijakan pricing dan prosedur BNI Oto agar lebih fleksibel dan pro-pasar, tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian • Menjalin kerjasama dengan 30 perusahaan multifinance untuk mengembangkan BNI Oto

123

Tren perkembangan pasar otomotif di dalam negeri diperkirakan masih cukup positif, hal ini ditandai dengan gencarnya perusahaan otomotif yang selalu mengeluarkan produk-produk barunya. Tren pasar otomotif yang positif akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap kredit kendaraan. Namun permintaan kredit kendaraan ini juga sangat bergantung pada kondisi perekenomian dalam negeri terutama terkait dengan harga BBM yang menunjukkan kenaikan yang signifikan. Menghadapi kondisi tersebut, BNI Oto melakukan penyempurnaan kebijakan fitur maupun pricing sehingga lebih fleksibel dan pro pasar dengan tetap memperhatikan tingkat kehati-hatian Bank. Pengembangan BNI Emerald lebih ditekankan pada peningkatan kompetensi SDM, khususnya dengan program edukasi sehingga petugas BNI Emerald memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap produk dan jasa BNI Private Banking, mengikutsertakan pada pelatihan Associate Wealth Management (AWM) maupun Certified Wealth Management (CWM), pelatihan Personal Banking Officer (PBO) serta peningkatan kompetensi dan Sertifikasi Agen Penjual Asuransi (AAJI) dan Wakil Agen Penjual Reksadana (WAPERD).

well as competitive pricing of BNI Griya, in response to consumer needs, to gain a competitive advantage over competing products while maintaining prudential banking principles • Improve attractive marketing program with reference to consumer needs, such as the interest rate subsidy program, with individualised payment plans like Angsuran Suka-Suka (Flexible payment term) or Gelegar BNI Griya • Sponsoring events and carrying out programmes linked with various associations, institutions

and firms related to consumer credit sales—such as business gatherings (with developers, property agents, private companies, government institutions) in major urban centres • Improving features and pricing policies of BNI Oto, to become more flexible and market-oriented, without neglecting prudential principles • Cooperation with 30 automotive multifinance companies to grow BNI Oto business through channelling

The domestic automotive market still grew toward positive trends, as evidenced by the introduction of new models of passenger cars by global manufacturers. The trend will also have a positive impact to increase market demand. However, this is a variable and sensitive market, as demand is quickly dampened by a rise in the cost of fuel. BNI has responded to the challenge with a flexible pricing policy. With regards to BNI Emerald, the plan was to build competence of BNI Emerald

officers through training programs, so that they become more knowledgeable and skilled with BNI Private Banking products and services. Sessions included Associate Wealth Management (AWM) and Certified Wealth Management (CWM) training, Personal Banking Officer Training (PBO) and upgrading certification for insurance sales agents and mutual fund sales agents.

p c eormbm a enrkcain a lk o ba mne k risni g al

Perbankan Komersial

124

Mendukung pertumbuhan dunia usaha yang berkelanjutan, sejalan dengan terbukanya pasar yang baru, merupakan salah satu tujuan utama BNI sebagai penggerak roda pembangunan ekonomi nasional. Berbekal optimisme dalam mencari peluang usaha yang berkembang dinamis, BNI berkolaborasi dalam kemitraan baru dengan semangat untuk tumbuh bersama. Supporting the sustained growth and prosperity of Indonesian business, as new markets emerge and existing ones mature, is one of the key objectives of BNI as a driver of national economic development. Steadily seeking stable, well-run businesses with optimism and a dynamic potential, the Bank enters into a new and mutually profitable partnership.

Kredit Usaha Kecil Small-scale Loan

Kredit Usaha Menengah Medium-scale Loan

5.13%

4.18% 4.57% 10.18%

23.23%

0.44% 15.11%

2.24%

0.14%

56.05%

7.09%

Pertanian, Perkebunan & Sarana Pertanian Agriculture

Pertambangan Mining

Perindustrian Manufacturing

Listrik, Gas, Air Electricity, Gas, Water

Konstruksi Construction

Perdagangan, Restoran, dan Hotel Trading, Restaurant, and Hotel

Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi Transportation, Warehousing, and Communication

Jasa Dunia Usaha Business Services

Jasa Sosial Masyarakat Social Services

7.84%

10.76%

1.05%

0.98%

4.49% 1.82%

44.69%

Pertanian, Perkebunan & Sarana Pertanian Agriculture

Pertambangan Mining

Perindustrian Manufacturing



Perdagangan, Restoran, dan Hotel Trading, Restaurant, and Hotel

Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi Transportation, Warehousing, and Communication


Jasa Sosial Masyarakat Social Services

commercial banking

125

p e r b a n k a n k o m e r s i a l

126

Perbankan Komersial menangani segmen UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Di BNI, segmen UKM ditangani oleh Divisi Usaha Menengah (kredit senilai Rp10–Rp 100 miliar) dan Divisi Usaha Kecil (kredit kurang dari Rp10 miliar). Selama tahun 2007 pertumbuhan kredit usaha kecil dan menengah BNI tumbuh Rp 10,15 triliun, dan menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 36,32%, dari tahun sebelumnya sebesar Rp 27,96 triliun menjadi Rp 38,11 triliun dengan 51 ribu nasabah dengan kontribusi 43,3% dari total nilai portofolio kredit di tahun 2007. Pertumbuhan yang luar biasa ini merupakan hasil dari strategi yang dilakukan sepanjang tahun 2007, diantaranya: • Menggarap bisnis hulu dari nasabah Korporasi dan UKM Memperluas basis nasabah UKM dari yang berasal dari perusahaan pemasok dan rantai distribusi nasabah korporasi, seperti pemilik pom bensin, pemasok supermarket dan sebagainya. • Mendayausahakan community lending dan referensi nasabah Berkerjasama dengan pihak ketiga (asosiasi, yayasan, koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat) untuk mendapatkan basis nasabah baru. • Mengembangkan jalur distribusi di daerah-daerah usaha yang potensial Sejalan dengan strategi penetrasi pasar, BNI membuka Sentra Kredit Kecil (SKC) dan Sentra Kredit Menengah (SKM) untuk menangkap peluang di wilayah yang potensial (calon nasabah dalam radius maksimal 10 km dari outlet BNI). Sepanjang tahun 2007 telah dibuka 3 SKM dan 4 SKC sehingga jumlah Sentra Kredit menjadi 20 SKM dan 51 SKC. • Fokus kepada target nasabah sasaran Untuk kredit usaha kecil, BNI membidik perusahaan yang baru berkembang di daerah perkotaan yang memiliki keterbatasan modal. Di tahun 2007 BNI memperkenalkan skema kredit BNI Wirausaha (kredit senilai Rp 50 juta hingga Rp 1 miliar) dan BNI Tunas Usaha (maksimum kredit Rp 500 juta).

Commercial banking deals with the Small & Medium Enterprise (SME) business sector. At BNI, SME segments are handled by the Medium Enterprise Division (responsible for credit between Rp 10–100 billion) and the Small Enterprise Division (with a credit limit of under Rp 10 billion). Through 2007, SME credit grew by Rp 10.15 trillion, becoming the segment with the highest recorded growth (36.32%). The 2006 figure of Rp 27.96 trillion soared

to Rp 38.11 trillion, the 51 thousand SME customers accounting for 43.3% of all credit outstanding at the end of year 2007. The significant growth is atributed to the strategies that were followed during the year: • Capturing business from the supply chain of corporate & SME clients Acquiring new SME clients from suppliers & customers of corporate borrowers, e.g. gas station owners (Pertamina customers),

suppliers of chain supermarkets. • Utilizing community lending and customer referrals Partnerships with third parties (associations, foundations, cooperatives, rural banks) to create a new customer base. • Augmenting distribution channels in areas of high potential business In line with market strategy, through opening new Medium & Small Loan Centers, to capture opportunities in potential

areas (customers within a 10km radius of the nearest BNI outlet). In 2007, three new Medium Loan Centers and four new Small Loan Centers were established bringing the number of Medium Loan Centers to 20 outlets and Small Loan Centers to 51 outlets. • More focus on targeted customer profiles For small loans: targeting growing companies with limited cash flows in rural & urban areas. In 2007, BNI launched BNI Wirausaha (loans from Rp 50 million

commercial banking

Untuk segmen kredit Usaha Menengah, BNI berupaya untuk meraih nasabah baru dari bank lain dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif, kemudahan persyaratan serta layanan yang responsif.

127

K r e dit U s a h a M e n e ng a h

Total portofolio kredit Usaha Menengah naik 41,45% dari Rp 14,28 triliun menjadi Rp 20,20 triliun. Sektor perindustrian, perdagangan dan konstruksi adalah sektor yang mencatat peningkatan pesat. Selain menambah jalur distribusi dengan 3 Sentra Kredit Menengah (Bekasi, Tangerang dan Solo), beberapa inisiatif juga dilakukan untuk meningkatkan standar ketrampilan SDM, sejalan dengan upaya lebih mendekatkan diri ke pasar potensial. Untuk itu, BNI mengikutsertakan Relationship Manager serta Credit Analyst pada pelatihan dan seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Demi percepatan layanan pemberian kredit, manajemen memberikan otoritas pengambilan keputusan di semua Sentra Kredit. Executive Information System (EIS) telah ditempatkan di semua Sentra Kredit Menengah untuk memantau kinerja harian, sebagai bagian dari Report System Improvement. Sentralisasi TI dimanfaatkan untuk membantu pemantauan intensif terhadap kinerja, baik dalam hal ekspansi kredit maupun untuk meningkatkan kualitas kredit. Untuk mengelola kualitas kredit, setiap Sentra Kredit Menengah melakukan pengamatan intensif terhadap debitur dengan kategori Dalam Perhatian Khusus (Special Mention) dan melakukan restrukturisasi debitur NPL. Kinerja Relationship Manager juga dinilai secara berkala sebagai upaya membangun budaya perusahaan berbasis-kinerja yang prima. Hasil dari penilaian kinerja ini secara langsung mempengaruhi reward yang diterima karyawan, antara lain dalam bentuk promosi jabatan, pelatihan serta seminar di luar negeri.

to Rp 1 billion) and BNI Tunas Usaha (maximum loan of Rp 500 million). For medium-size loans: acquiring new customers from other banks by offering competitive pricing, faster response time & simpler documentation M e di u m - s i z e B u s in e ss

Total Outstanding of Mediumsize Loans grew by 41.45%, from Rp 14.28 trillion rose to Rp 20.20 trillion. Fastest-growing sectors are manufacturing, trading and construction.

Other than adding a distribution network with as many as three medium loan centres (Bekasi, Tangerang and Solo) to keep closer to potential markets, several initiatives were also implemented, such as expanding HR competences, particularly Relationship Managers and Credit Analysts, while building employee competence through training and seminars, domestically and abroad. To expedite the credit decision-making process,

management decided to allocate authority in credit centres. An Executive Information System (EIS) also installed in every medium loan center so that performance could be monitored daily, was a part of Report System Improvement. Management used the benefit of centralised IT for intensive monitoring of centre performance, in extending loans as well as improving credit quality. To manage loan quality, each medium loan center also performed intensive

monitoring on Special Mention debtors, as well as restructuring Non-Performing Loans (NPL). To instill a performance culture, every Relationship Manager’s performance was reviewed periodically. The result will directly impact on their rewards, for instance in the form of job level promotions and attendance to seminars or training abroad. Meanwhile, BNI also strives to maintain a good relationship with borrowers through business-gathering events as


128

BNI juga berusaha mempertahankan serta membina hubungan erat dengan debitur, antara lain melalui penyelenggaraan business-gathering, sekaligus untuk mensosialisasikan produk BNI, sehingga acara tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ajang cross-selling produk dan jasa BNI seperti trade finance, remittances, cash management dan sebagainya. Dalam menghadapi tantangan di tahun 2008, beberapa langkah strategis akan dilakukan: • Menawarkan package deal dengan suku bunga menarik (suku bunga yang lebih rendah) bagi debitur yang menggunakan semua fasilitas kredit BNI. Kami juga memberlakukan sistem suku bunga berjenjang (tiering interest rate) agar debitur tertarik untuk memanfaatkan fasilitas kredit yang belum digunakannya • Upaya efisiensi dan pengendalian biaya • Percepatan proses pemberian kredit dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian. • Pengembangan jaringan distribusi untuk penetrasi pasar, dengan menambah 3 Remote Relationship Manager di tiga kantor cabang (Lampung, Pontianak dan Palu) K r e dit U s a h a K e cil

Total portofolio kredit Usaha Kecil meningkat 29,95% dari Rp 13,78 triliun menjadi Rp 17,91 triliun dengan komposisi: 56% di sektor perdagangan, restoran dan hotel; 15% pada industri manufaktur; 10% pada bisnis jasa; 5% pada bisnis sosial; 5% di sektor pertanian dan sisanya terbagi di sektor-sektor lainnya. Pertumbuhan tertinggi kredit usaha kecil terjadi di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang naik hingga 30,25% dari Rp 7,65 triliun menjadi Rp 9,96 triliun. Inisiatif bisnis dalam mendukung pertumbuhan kredit usaha kecil di tahun 2007: Produk • Meluncurkan produk BNI Wirausaha (BWU) di awal tahun 2007 dengan target pengusahapengusaha yang berdomisili di pusat kota (berlokasi maksimal 10 km dari Kantor Cabang

well as meetings to socialize BNI products which may be of use to debtors (crossselling), such as trade finance products, remittances and cash management. To face a rising challenge in 2008, the following steps will be implemented: • Offer of a package deal, with special rates (lower interest rate loans) for borrowers using all BNI credit facilities. We also impose interest rate tiering system, to facilitate disbursement of a credit facility which has not been

entirely used by debtors • Pursuit of efficiency, in an effort to minimize costs across the range (cutting down on intermediary fees) • Expedite credit approval without neglecting prudential principles • Expand the distribution network, thereby increasing penetration, by assigning three Remote Relationship Managers in three branch offices (in Lampung, Pontianak and Palu) Sm a ll- s i z e B u s in e ss

Total outstanding of small-size

loans grew by 29.95%, from Rp 13.78 trillion to Rp 17.91 trillion. Sector composition was comprised of 56% to the trading sector, restaurants & hotels, 15% to manufacturers, 10% to business services, 5% to social services, 5% to the agriculture sector, and the remainder distributed to other sectors. The peak of small credit growth took place in the trading sector, where restaurants and hotels boosted it by 30.25%, with the 2006 figure of Rp 7.65 trillion rising to Rp 9.96 trillion.

commercial banking

BNI). BWU merupakan kredit senilai Rp 50 juta–Rp1 miliar dengan proses persetujuan kredit yang cepat (3 hari kerja) melalui sistem checklist (scoring system). Keunggulan lain BWU adalah kemudahan persyaratan agunan, pilihan suku bunga (suku bunga tetap atau mengambang) serta bonus premi asuransi jiwa • Meluncurkan BNI Tunas Usaha di akhir tahun 2007, dengan nilai kredit berkisar Rp 50 juta–Rp 500 juta yang disertai dengan jaminan dari Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) • Pembiayaan bersama (joint financing) dengan BNI Multifinance Saluran Distribusi Membuka 4 Sentra Kredit Kecil (SKC) baru sehingga menjadi 51 outlet di akhir 2007 dan menambah 26 Unit Kredit Kecil (UKC) sehingga total menjadi 100 outlet di akhir 2007. Proses • Electronic Loan Origination System (E-LO) akan diterapkan di segenap Sentra Kredit Kecil, untuk mempercepat proses persetujuan kredit. Saat ini sistem tersebut masih dalam tahap awal analisa dan evaluasi proses bagi BNI Wirausaha. Implementasi sistem ini diharapkan selesai sepenuhnya di tahun 2008 • Penetapan perangkat analisa kredit sederhana permohonan kredit hingga Rp 3 miliar • Pendelegasian kewenangan yang lebih besar kepada Pemimpin SKC (hingga Rp10 miliar) Sumber Daya Manusia • Untuk mempercepat penetrasi pasar dari BNI Wirausaha, BNI menggunakan jasa outsourcing untuk tenaga pemasaran dan penagihan • Untuk mendorong kinerja yang lebih tinggi, diterapkan sistem penilaian (scoring system) di semua Sentra Kredit Kecil, sebagai indikator dalam pemberian reward dan sanksi • Mengadakan sesi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas RO (Regional Officer) serta menyempurnakan Career Path Management

Initiatives to support small enterprise credit segment growth in 2007: Products • Launch of BNI Wirausaha (BWU) at the beginning of 2007, with a target market of all businesspeople whose enterprises are located in the city centre (a maximum of 10km from the nearest BNI Sub-Branch Office or Branch Office Unit). BWU covers small credit (credit volume of Rp 50 million to 1 billion) with fast approval process (three working days), by using a checklist (scoring

system). Other advantages are a guaranteed convenience of collateral, interest rate options (fixed or variable rates) as well premium bonus of life insurance • Launched BNI Tunas Usaha in late 2007, with loan ranging from Rp. 50-500 million, embedded with guarantees from Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia or Indonesia Credit Insurance) • Joint Financing with BNI Multifinance Distribution Channels Established 4 new Small

Loan Centers, thus raising the total to 51 by late 2007 and another additional 26 Small Loan Units, to raise the total to 100 by late 2007. Processes • To expedite the credit approval process in small loan centres, Electronic Loan Origination System (E-LO) were implementated This system is still in a preliminary stage of analysis and process evaluation within BNI Wirausaha. We expect the implementation will be completed in 2008

129


130

Promosi • Melakukan kegiatan promosi di media cetak dan elektronik untuk membidik segmen pasar sasaran. • Partisipasi di berbagai kegiatan pengembangan UKM, termasuk mendukung perusahaan kecil untuk lebih mendayagunakan potensi yang ada. Tingkat NPL di segmen usaha kecil terbukti lebih rendah dibandingkan segmen usaha menengah. Hal ini tercermin pada produk BNI Wirausaha dimana NPL dapat ditekan hingga dibawah 1%. Sejalan dengan upaya penerapan PP No. 33/2005 untuk penyelesaian NPL (terutama di segmen Usaha Kecil), BNI akan menerapkan kebijakan pemberian pengurangan (diskon) hutang pokok bagi debitur berskala kecil dengan kredit dibawah Rp 5 miliar. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan tingkat NPL di tahun 2008. Ta nta ng a n di B i s ni s P e r b a n k a n Kom e r s i a l

Kompetisi antar-bank yang semakin ketat merupakan tantangan terbesar yang dihadapi BNI dalam bisnis UKM, baik persaingan dengan bank lokal maupun bank asing. Persaingan terutama terlihat dari tingkat suku bunga yang ditawarkan serta kecepatan proses kredit. Untuk mengatasinya, riset dan pengembangan, khususnya dalam hal pemasaran dan pengembangan produk perlu lebih ditekankan untuk meningkatkan daya saing kredit BNI. Faktor penting lain yang tidak terhindarkan adalah kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan berdampak negatif pada biaya produksi dan permintaan pasar. Hal ini berpotensi melemahkan kondisi keuangan debitur serta akan berdampak pada kualitas kredit. Oleh karena itu, ekspansi kredit di sektor industri yang tergantung pada harga BBM harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Di tahun 2008, kredit UKM ini akan lebih memfokuskan diri pada perusahaan yang berorientasi ekspor, sejalan dengan strategi dari Bisnis Perbankan Internasional untuk meraih

• Instituted simple credit analysis, for maximum loan applications up to Rp 3 billion • Delegation of more authority to Head of Small Loan Centers (up to Rp 10 billion) Human Resources • To expedite market penetration of BNI Wirausaha, BNI outsources sales functions and collections • Implementation of a scoring system at all Small Loan Centers as an indicator to

give rewards and sanctions, with the objective of raising performance levels • Hosting training sessions to upgrade competence and quality of RO (Regional Officers) as well Career Path Management improvement Promotion • Carried out promotions in printed and electronic media as well, directly targeting market segments • Participation in related SME development activities, including support for

small enterprises to make better use of their potential strengths The non-performing loan level in small-size loans was in fact lower than that ofmedium-size loans. This was particularly true of BNI Wirausaha, which boasted the smallest non-performing credit level, of under 1%. In line with efforts to enforce PP 33, thus resolving non-performing credit at BNI (especially in the small enterprise segment), BNI initiate the haircut policy

program to eligible small-size debtors with outstanding amounts below Rp 5 billion. This action is expected to achieve a targeted lower NPL level in 2008. C h a lle ng e s facing C omm e r ci a l B a n k ing B u s in e ss

Tight inter-bank competition is the greatest challenge faced by BNI’s SME business campaign, from both local and foreign banks. Competition is particularly strong in offers for SME credit with

commercial banking

kembali transaksi perdagangan internasional (trade finance) dari perusahaan berskala menengah. Untuk itu, BNI akan menempatkan petugasnya di Sentra Kredit Menengah untuk melakukan cross-selling produk dan layanan produk BNI ke debitur berskala menengah. Dalam hal sektor yang akan dibiayai, BNI akan merambah ke sektor agribisnis, perikanan, perdagangan dan industri manufaktur.

131

BNI berkeinginan menjadi bank yang terdepan dengan jaringan terluas dan memiliki value chain linkage dengan debitur korporat. Dengan inisiatif bisnis di segmen UKM yang akan diterapkan di tahun 2008, segmen ini akan menjadi kunci pendorong dalam pertumbuhan kredit, dengan pertumbuhan usaha kecil ditargetkan sekitar 25% dan usaha menengah ditargetkan sekitar 22%. Target tersebut merupakan target yang sangat menantang, terutama jika mempertimbangkan kondisi ekonomi tahun 2008 yang diperkirakan akan bergejolak. Namun, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan kompetisi dan menjadi yang terbaik di segmen ini.

various interest rate levels and a faster credit process. To meet this challenge, research & development into sales functions and product development need to be emphasised, to boost the competitiveness of BNI SME credit. Another critical factor is the inevitable rise in fuel prices, which will have an adverse affect on production costs and market demand. This will potentially affect weak debtor company financial conditions,

thus damaging their creditworthiness. For that reason, credit extended to the industrial sector with a critical dependence on gasoline and diesel fuel prices must be approached more cautiously. In 2008, SME business will focus on expanding to exportoriented companies. This is also in line with the strategy of the international banking business to recapture trade finance transactions from medium-size enterprises. To pursue this, BNI will assign

dedicated officers in Medium Loan Centers to conduct cross selling of other BNI products and services to Mediumsize debtors, while in term of sector to finance, BNI will go after the agribusiness sector, fisheries, trading and manufacturing. BNI SME banking business aims to have a brand position as a leading bank with an extensive network and value chain linkage with corporate clients. With the initiatives that will be implemented in 2008,

SME business will be the key driver of high loan growth, with small-size loan targeted growth around 25% and medium-size loan targeted growth around 22%. With a predicted economic downturn in 2008, these targets are very challenging, but we will perform our utmost efforts to win though competition within this segment.

c o r p o r at e b a n k i n g

Perbankan Korporasi

132

Seiring dengan pulihnya ekonomi Indonesia dari krisis yang terjadi satu dasawarsa lalu, pasar modal mendapat dorongan kuat untuk berkembang. BNI berupaya keras meningkatkan kerjasama yang erat dengan investor korporat maupun individu atas dasar saling percaya, dengan menyediakan berbagai pilihan instrumen keuangan yang menguntungkan. As Indonesia continues its steady recovery from the difficulties and turmoil of the last decade, there is steadily growing interest in its capital markets. BNI works to create sound, trustworthy alliances with individual and corporate investors, arrayiing a broad selection of financial instruments through which to pursue profit.

Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi Corporate Loan by Economic Sector

11.43% 6.74%

8.49%

3.25%

11.91%

43.33%

1.65% 13.20%

Pertanian, Perkebunan, & Sarana Pertanian Agriculture

Pertambangan Mining

Industri Manufacturing



Perdagangan, Restoran, & Hotel Trading, Restaurant, & Hotel

Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi Transportation, Warehousing & Communication


p e r b a n k a n k o r p o r a s i

134

P e ngg e ra k r oda p e r e konomi a n

Corporate Banking BNI terdiri dari Divisi Korporasi (menangani kredit korporasi), Divisi Kredit Khusus (menangani kredit bermasalah) dan Divisi Jasa dan Dana Institusi (menangani dana institusi, kredit sindikasi dan jasa keuangan bagi nasabah korporasi). Secara historis, BNI awalnya dikenal sebagai bank yang fokus pada segmen korporat. Berbekal sejarahnya yang panjang, BNI memiliki keunggulan pengalaman, pengetahuan dan kemampuan untuk memproses serta menangani segmen korporasi. Saat ini, BNI memiliki 240 nasabah kredit korporasi. Kredit korporasi merupakan salah satu segmen yang tumbuh pesat di tahun 2007, antara lain didorong oleh pertumbuhan kredit infrastruktur, terutama jalan tol, pembangkit listrik, dan telekomunikasi. Kredit korporasi juga diberikan ke sektor agribisnis, perdagangan, pertambangan dan makanan serta minuman. Sepanjang tahun 2007, BNI terlibat dalam pembiayaan sindikasi 9 proyek jalan tol senilai Rp 20 triliun, dengan porsi pembiayaan BNI sebesar Rp 6.65 triliun, yang akan disalurkan dalam jangka waktu tiga tahun. Pembiayaan infrastruktur (sektor pertambangan, listrik, air dan gas) dilakukan dengan pola sindikasi bersama bank lain, dimana BNI berperan sebagai lead arranger maupun sebagai anggota. Proyek infrastruktur lainnya adalah pembiayaan ke sektor agribisnis dan telekomunikasi. Pertumbuhan pembiayaan sektor korporasi pada tahun 2007 didorong oleh penerapan beberapa strategi, antara lain: • Meningkatkan dan mempercepat ekspansi kredit secara selektif dengan target menjadi perusahaan yang unggul dalam bisnis korporasi • Meningkatkan pemasaran dan cross-selling produk BNI lain kepada nasabah yang ada, khususnya yang termasuk dalam kategori kredit lancar. Memperluas basis debitur korporasi, dengan menangkap bisnis dari perusahaan pemasok (supply chain companies)

Tu r ning t h e Wh e e l of th e State Econom y

BNI Corporate Banking business is managed by the Corporate Division (for corporate loans), the Loan Recovery Division (dealing with problem loans) and the Institutional Funds & Service Division (handling institutional funds, loan syndication and financial services for all corporate customers). BNI is recognized as a historic institution with a strong track record in corporate

business. Over six decades, BNI has amassed experience, knowledge and the agility to deal with changing and complex requirements in creating corporate financial instruments. BNI currently counts a total of some 240 corporate customers, with this performing as one of the fastest growth areas in 2007. The growth is in infrastructure loans, mainly in toll roads, power plant, and

telecommunications projects. Moreover, 2007 saw healthy expansion of corporate credit in agribusiness, trading, mining, food and beverage sectors as well. Over the year, BNI entered into nine toll road syndications, with total project worth around Rp 20 trillion. Of this amount, BNI’s funding portion was up to Rp 6.65 trillion, which was expected to be disbursed within a three-year period. All infrastructure lending (mining, electricity, water and gas)is

coordinated in a syndicate with other banks, and BNI serves as both a lead arranger and syndicate member. BNI also witnessed vigorous growth trends in agribusiness and telecommunication sectors. The 2007 growth in the corporate segment was driven by several strategies, among others being to: • Increase and accelerate credit expansion, expanding selectively as a key player in the most attractive sectors • Increase marketing and


untuk mendukung pertumbuhan kredit segmen UKM • Bekerjasama dengan perusahaan strategis seperti Pertamina, Telkom, Jasa Marga serta menambah perguruan tinggi yang bekerjasama untuk meningkatkan cross-selling baik kepada pemasok maupun karyawan mereka

135

Meskipun segmen korporasi tumbuh signifikan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis dan kinerjanya, seperti peraturan dan perundangundangan, antara lain: • Permasalahan dalam mengalihkan kepemilikan tanah yang terkena pembangunan jalan tol • Berkurangnya pasokan bahan bakar gas yang menyulitkan proses produksi • Penerapan Peraturan Pemerintah No. 33/2005 sejauh ini belum menunjukkan hasil yang berdampak penting pada upaya restrukturisasi yang dilakukan BNI. Peraturan ini akan mempengaruhi upaya pengelolaan NPL di bank pemerintah • Hasil restrukturisasi NPL pada tahun 2008 diperkirakan akan mencapai hasil optimal jika PP No. 33/2005 dapat diterapkan pada NPL segmen korporasi. Namun saat ini, BNI baru akan memprioritaskan penerapannya pada NPL segmen kredit kecil Di sisi penghimpunan dana institusi, BNI memprioritaskan pertumbuhan dana murah dibandingkan dana mahal seperti deposito. Kebijakan ini ditujukan untuk menurunkan biaya dana, mengingat tingkat suku bunga deposito institusi lebih tinggi dibandingkan sumber dana lain. Untuk itu kebijakan bunga khusus (special rate) bagi dana institusi tidak diberlakukan lagi di tahun 2007 dan kebijakan yang dijalankan lebih fokus untuk menggenjot pertumbuhan dana tabungan dan giro. P e n a ng a n a n K r e dit B e r m a s a l a h

Menjelang akhir tahun 2007, BNI berhasil menekan tingkat NPL hingga turun dari 6.55% menjadi 4,01%, yang berarti lebih rendah dari maksimum NPL sebesar 5% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga BNI dapat keluar dari kategori ‘Bank dalam Pengawasan Khusus.’

cross-selling efforts of other financial products to existing debtors, particularly to those in the performing loans category. Broaden the base of corporate debtors and companies, expanding to include their supply chains, in support of SME segment growth • Cooperate and collaborate with partner institutions, such as Pertamina, Telkom, Jasa Marga and an expanding number of Universities in 2007, exploiting a crossselling technique to supply

chain companies and their employees Despite its increasing growth, there are factors influencing corporate segment business and performance, such as the imposition of external laws and regulations, as well as the influence of external conditions beyond the control of the market. Among these factors are: • Problems in land acquisition for toll road construction • Gas supply shortfalls, causing difficulty in the

production process • Implementation of Government Decree No. 33/2005 which has not yet had time to yield results in 2007, a matter of significant concern in BNI restructuring efforts • It is estimated that NPL restructuring efforts in 2008 will yield maximum results if PP No. 33/2005 is applied to corporate NPL. However, under current circumstances, BNI will prioritize its implementation on the small NPL debtor

For institutional funds in particular, BNI endeavoured to accelerate the growth of current accounts prioritising them over time deposits. The reason for this policy was to bring down interest expenses, since time deposits from institutions bear higher interest rates compared to other sources of funds. To achieve this, the special rate policy for institutional funds was abolished in 2007, and more efforts were focused on stimulating the growth of current accounts and savings.

p e r b a n k a n k o r p o r a s i

136

Hal ini merupakan pencapaian utama dalam penanganan NPL sepanjang tahun 2007 yang berdampak pada perbaikan kualitas kredit. Hasil yang dicapai merupakan bukti keberhasilan program yang dilakukan Divisi Kredit Khusus yang bertanggung jawab dalam melakukan restrukturisasi dan perbaikan NPL dengan efektif. Sepanjang tahun 2007, Divisi Kredit Khusus menangani 822 debitur NPL dengan kredit senilai Rp 3.23 triliun, terdiri dari 24 debitur korporasi, 20 debitur segmen menengah dan 778 debitur usaha kecil. Hasilnya, sejumlah Rp 1.55 triliun berhasil direstrukturisasi dan masuk ke Golongan Lancar, sejumlah Rp 1.51 triliun tetap berada di golongan NPL dan Rp 176 miliar dilunasi oleh 310 nasabah. Mencermati dinamika NPL, BNI menerapkan beberapa strategi penanganan NPL di tahun 2008, antara lain : • Program percepatan restrukturisasi NPL • Pemantauan intensif debitur pasca-restrukturisasi • Ekspansi kredit dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian • Memantau debitur pra-NPL untuk mengantisipasi dan mencegah penurunan status menjadi NPL • Penyelesaian kredit NPL melalui proses pengadilan dan penjualan jaminan • Penerapan Peraturan Pemerintah No. 33/2005 khususnya terhadap debitur NPL segmen kecil M e m a nda ng k e d e pa n

Di tengah kondisi ekonomi makro yang diprediksi fluktuatif di tahun 2008, BNI tetap optimis mampu mencapai pertumbuhan yang menjadi target bisnis koporasi. Namun, BNI akan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi kredit, dan hanya menyalurkan kredit korporasi pada debitur yang telah melalui proses pengkajian dan memiliki tingkat resiko yang terukur.

D e a ling with N on P e r fo r ming Loa n s

Toward the end of 2007, BNI was able to suppress net NPL, decreasing it from 6.55% to 4.01%, indicating it already falls under the maximum 5% limit imposed by Bank Indonesia, thus freeing BNI from special monitoring by the Central Bank. This was achieved by diligent efforts to deal with non-performing loans throughout the year while simultaneously pursuing healthy credit expansion.

The result is truly evidence of a successful program conducted by the Loan Recovery Division, which is responsible for restructuring and resolving NPL effectively and efficiently. During 2007, a total of 822 NPL debtors were managed by the Loan Recovery Division, representing an amount of Rp 3.23 trillion of NPL, consisting of 24 corporate, 20 medium enterprise customers and 778 small enterprise customers. As a result, Rp 1.55 trillion

was completely restructured and moved to performing loans, Rp 1.51 trillion remained in NPL and Rp 176 billion was paid off by some 310 customers Having devoted careful study to the dynamics of its NPL, BNI has decided to implement the following strategy in 2008: • Crash program for NPL restructuring • Intensive monitoring over restructured NPL debtors • More aggressive loan expansion

• Monitoring pre-NPL debtors, to anticipate and avoid any downgrade • Resolving non-performing loans through litigation and asset disposal • Implementation of Government Decree No. 33/2005, in particular for small-size NPL debtors Loo k ing A h e a d

As macro economic indicators have trended toward a more volatile climate in 2008, BNI is still optimistic it can achieve targeted growth in its


Selain strategi penanganan NPL kredit korporasi, strategi berikut merupakan fokus utama perbankan korporasi BNI dalam menghadapi tahun 2008: • Memprioritaskan pendekatan pada perusahaan terkemuka, yaitu perusahaan swasta yang telah go publik dan BUMN yang memiliki nilai strategis. • Agresif membiayai debitur yang mengelola proyek infrastruktur (jalan tol, pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi dan transportasi) melalui pola pembiayaan sindikasi. • Mengembangkan pembiayaan agribisnis yang menghasilkan komoditas ekspor seperti karet, coklat, gula dan produk agribisnis lainnya. • Mendorong pengembangan produk kunci seperti corporate finance, trade finance dan cash management.

137

Segenap upaya yang dilakukan dalam mengembangkan bisnis korporasi bertujuan untuk menempatkan posisi BNI sebagai bank yang menyediakan solusi keuangan menyeluruh bagi perusahaan berskala besar di Indonesia.

corporate business. However, we will be more prudent in expanding loans, approving only selected corporate loans, with an acceptable risk level. Other than dealing with corporate NPL as stated above, the following strategy in corporate business will become our main focus in 2008: • Focus on leading companies, both in private publiclylisted companies and state-owned companies with strategic values

• Aggressively pursue potential borrowers, especially those in infrastructure projects (toll roads, power plants, telecommunications and transportation) through syndication schemes • Develop agribusiness financing schemes for commodities such as rubber, cocoa, sugar cane and other areas of agribusiness • Set up new Corporate Desk in regional offices (particularly in Surabaya) as well as assigning a

dedicated Relationship Manager in potential areas in regions with a potential agribusiness sector (Medan, Palembang, Pekanbaru and Banjarmasin) • Boost the utilization of key products, such as corporate finance, trade finance and cash management All efforts in expanding corporate business will be directed toward a brand positioning of BNI as a premier corporate bank, providing total financial

solutions to top-tier companies in Indonesia.

p I ne trebrannat k ai o n ni a nlt ebrannaksi n i ogn& a lT r &etarseuarsyu r i

Perbankan Internasional & Tresuri

Dengan peningkatan kemampuan Teknologi Informasi dan telekomunikasi di tengah persaingan dengan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, BNI mampu mencapai standar kualitas transaksi dan layanan yang unggul. By exploiting strong IT and telecommunications capabilities and the sustained interest of foreign firms in growing Indonesian markets, BNI adheres to high standards of dealing and quality service.

2,264

04 05 06 07

04 05 06 07

15,624

12,261

11,181

9,409

Kiriman Uang Keluar (dalam jutaan USD) Outgoing Remittances (in USD million)

11,899

12,408

11,000

Kiriman Uang Masuk (dalam jutaan USD) Incoming Remittances (in USD million)

2,254

2,195

1,444

1,384

1,565

04 05 06 07

2,148

Laporan Impor per Tahun (dalam jutaan USD) Volume of Imports per Year (in USD million)

1,946

Laporan Ekspor per Tahun (dalam jutaan USD) Volume of Exports per Year (in USD million)

10,890

138

04 05 06 07

i n t e r n at i o n a l b a n k i n g & t r e a s u r y

139

p e r b a n k a n i n t e r n a s i o n a l & t r e a s u r i

140

Pada tahun 2007, BNI International Banking memfokuskan diri pada peningkatan kualitas layanan dan produk-produk perbankan internasional, dalam upaya memenuhi kebutuhan nasabah dan perusahaan Indonesia atau perusahaan terkait lainnya di luar negeri. Untuk itu BNI memanfaatkan kantor-kantor cabang di kota-kota besar seperti London, Singapura, Tokyo, dan Hong Kong, serta kantor keagenan BNI di New York. Kantor-kantor cabang BNI di luar negeri tersebut merupakan perpanjangan dari layanan domestik kepada nasabah. Keberadaannya memungkinkan BNI untuk menyediakan layanan yang terpadu dan komprehensif bagi para nasabah. K e rja s a m a d e ng a n mitr a p e r ba n k a n inte r n a s ion a l

BNI telah melakukan beberapa kerjasama sepanjang tahun lalu dengan mitra-mitra perbankan internasional, sebagai berikut: • BNI melakukan penandatanganan perjanjian dengan bank koresponden untuk memenuhi kebutuhan pendanaan nasabah korporat, antara lain dengan pinjaman bilateral, sindikasi dan bankers’ acceptance • Kerjasama pembayaran/transfer dana dengan beberapa agen pembayaran di Brunei Darussalam dan Timur Tengah untuk mendukung pengiriman uang ke Indonesia oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah itu. Per akhir 2007, BNI telah bekerjasama dengan 25 agen pengiriman uang, dan diharapkan kerjasama tersebut dapat meningkatkan arus kiriman uang dari negara-negara tersebut. BNI memiliki 3 Kantor Perwakilan di Timur Tengah • Penyediaan sarana transfer uang dari Malaysia, bekerjasama dengan bank koresponden di negara tersebut • Untuk meningkatkan transaksi kiriman uang antara BNI dan bank-bank koresponden, dilakukan kerjasama seperti multilateral direct settlement untuk memudahkan dan mempercepat transaksi bagi nasabah. Melalui sistem tersebut, pembayaran dalam mata uang yang berbeda dapat diselesaikan pada hari yang sama

BNI International Banking dedicated itself in 2007 to strengthening the quality of services and upgrading international banking products, to more accurately match customer needs and those of Indonesian businesses or other relevant enterprises abroad. This took the form of utilizing branch offices in urban centres including London, Singapore, Tokyo, and Hong Kong, as well as a BNI agency office in New York. BNI overseas branches provide a reliable extension of the domestic services

accessible to our customers. The arrangement allows BNI to provide integrated and comprehensive service to its customers. C oop e rative Ag r e e m e nts with inte r n ation a l ba n k ing pa r tn e r s

BNI has concluded several types of agreement during the year, with its international banking partners: • The Bank has pioneered agreements with correspondent banks to fulfill funding needs

in support of corporate customers, with bilateral loans, syndicated loans as well as bankers’ acceptance • Remittance tie-ups with several remittance agencies in Brunei and the Middle East, to facilitate the movement of funds to Indonesia from Indonesian Migrant Workers (known as TKI) in each specific region. By end-2007, BNI had concluded remittance arrangements with 25 remittance agencies. The Bank expects to benefit directly from the increased

flow of remittances from these countries. BNI has 3 Representative Offices in Middle East • Setting up a system of money transfer services from Malaysia, in cooperation with a correspondent bank in that country • In order to stimulate BNI payment transactions with selected correspondent banks, arrangements such as multilateral direct settlement make it easier and quicker for customers to carry out transactions. Through this arrangement, payment in


• Perjanjian ISDA (International Swap and Derivative Agreement) tambahan telah dilakukan dengan mitra-mitra seperti BNP Paribas, Citibank NA, DBS Singapore, dan DBS Indonesia.

141

Strategi lain untuk meningkatkan layanan bagi nasabah adalah memperluas jaringan dan cakupan bank-bank koresponden, meningkatkan fokus terhadap nasabah, dan memperbaiki proses yang telah berlangsung. M e mp e r l ua s Ja r ing a n

Salah satu faktor kunci dalam strategi pertumbuhan dan layanan adalah memperluas jaringan cabang dan bank koresponden. Saat ini jaringan perbankan internasional BNI didukung oleh 841 bank koresponden di sekitar 83 negara. Dengan demikian, BNI memegang posisi strategis dalam menyediakan produk dan layanan perbankan internasional yang dibutuhkan— secara efektif—bagi nasabah yang berbisnis di luar negeri, baik korporat maupun perorangan. Selain lima kantor cabangnya di luar negeri, BNI menempatkan tiga petugas pemasaran untuk meningkatkan pertumbuhan layanan kiriman uang di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. BNI juga kini mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi kiriman uang, yaitu dengan menyediakan sarana untuk membuka rekening baru di Singapura, Hong Kong, dan sarana pra-pembukaan rekening di Timur Tengah. Dengan demikian nasabah kini dapat membuka rekening dari luar negeri. Strategi bisnis kiriman uang dititikberatkan pada peningkatan volume transaksi dan fee-based income. Bersamaan dengan itu, telah dilakukan perluasan jaringan dan pengembangan fitur produk secara berkesinambungan. Hasilnya, volume transaksi kiriman uang ke luar meningkat sebesar 9,5% dibandingkan dengan 2006–dari 136.221 slip ke 149.168 slip. Sementara volume kiriman uang masuk (TT) pada 2007 menurun sebesar 6,1%, dari 2.164.288 slip pada 2006 menjadi 2.031.704 slip.

different currencies may be settled within the same day • Additional ISDA (International Swap and Derivative Agreement) agreements were concluded with counterparts including: BNP Paribas, Citibank NA, DBS Singapore and DBS Indonesia Other steps aimed at building service to customers include broadening networks and correspondent bank scope, sharpening customer focus and refining sustainable processes.

B r oa d e ning N et wo r k s

One key aspect in our strategy of growth and services is broadening networks and correspondent bank networks. BNI currently has an international banking network supported by 841 correspondent banks in some 83 countries. Thus BNI has assumed a strategic position in providing relevant and effective product and international banking services to both corporate and individual customers doing business abroad.

In addition to our five overseas branches, BNI currently assigns three remittance representative officers to boost money remittance and transfer services in Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Bahrain. BNI has also made it easier for customers to carry out their remittance transactions, by opening a new account facility in Singapore, another in Hong Kong and as well a ‘Pre-Open Account’ facility in the Middle East, enabling customers to open a bank account from abroad.

The remittance business strategy has become more focused on increasing the volume of transactions and raising fee-based income. There are also efforts to broaden networks and enhance sustainable product feature developments. As a result, the volume of transactions of outgoing transfers, at 149,168 slips, marked an 9.5% increase over the 2006 figure of 136,221slips. The volume of incoming transfer transactions (TT) in


142

Jaringan yang luas juga mendukung pertumbuhan bisnis pembiayaan perdagangan (trade finance). Volume ekspor mencapai USD 1,44 milyar, atau meningkat sebesar 4,4% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sedangkan volume impor mencapai USD 2,26 milyar, atau tumbuh sebesar 0,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar USD 2,25 milyar. M e ning k at k a n F o k u s N a s a b a h

Pada 2007, BNI kembali memperkuat fokusnya kepada nasabah dan terus berupaya menarik nasabah baru untuk layanan korporat, perdagangan, dan pembayaran. Sehubungan dengan itu, telah diterapkan metode-metode seperti berbagi ilmu (knowledge sharing) dengan para importir dan eksportir untuk meningkatkan pengetahuan mengenai transaksi pembiayaan perdagangan. P e ning k ata n P r o s e s ya ng B e r k e s in a mb u ng a n

Dalam upaya mendukung proses yang berkesinambungan, secara bertahap BNI meningkatkan Trade Processing Center untuk mengembangkan layanan bagi nasabah. Melalui Trade Processing Center tersebut BNI dapat memantau kualitas layanan secara akurat, untuk dapat mengintegrasikan berbagai layanan perdagangan yang dibutuhkan nasabah. Di Trade Processing Center, upaya-upaya untuk mempercepat waktu pemeriksaan dokumen perdagangan telah memenuhi target. Durasi pengkajian dokumen, mulai sejak dokumen diterima hingga disetujui, dapat dipercepat dari 2,5 jam pada 2006 menjadi 2,2 jam di tahun 2007. Peningkatan proses di BNI juga telah diakui oleh para mitra kerja. Pada 2007 BNI menerima Quality Recognition Award untuk USD Clearing dari JP Morgan dan Honorary Service Improvement dari Citigroup.

2007 declined by 6.1%, from 2,164,288 slips in 2006 to 2,031,704 slips. Our broad network also supported the growth of trade finance. The volume of exports reached USD 1.44 billion, thereby showing an increase of some 4.4% over the corresponding period for the previous year. Meanwhile, import volume reached USD 2.26 billion, increasing some 0.4% from the previous year’s figure of USD 2.25 billion.

I nc r e a s ing C u stom e r F oc u s

In 2007, BNI continued its quest to increase customer focus, as well as securing more corporate, trade and remittance customers. This took the form of ways such as knowledge sharing with importers and exporters, giving them a deeper understanding of trade finance transactions. S u sta in a ble P r oc e ss I mp r ove m e nt s

In support of sustainable

processes at BNI, step by step the Bank upgrades its trade process centre, to build customer trade services. Working through its trade processing center, the Bank carried out accurate quality monitoring of trade service, the objective being to integrate the varied trade service needs of customers. In the Bank’s Trade Processing Centres (TPC), initiatives to implement a faster cycle time in trade document examination are already in line with targets.

The duration for document examining, from the moment a document is received to its approval, has decreased from 2.5 hours in 2006 to 2.2 hours in 2007. Process improvements in BNI have also been recognized by our counterparts. In 2007, BNI received a Quality Recognition Award for USD Clearing from JP Morgan and an Honorary Service Improvement mention from Citigroup.


Beberapa program yang telah diimplementasikan selama 2007 antara lain adalah: • Kunjungan kerja rutin ke agen-agen pengiriman uang di Timur Tengah untuk mendorong transaksi kiriman uang dari TKI melalui BNI, dengan menggunakan sarana Remittance Plus • Program pra-pembukaan rekening di Timur Tengah, untuk mendorong transaksi kiriman uang dengan mempercepat dan melindungi proses transaksi nasabah • Peluncuran BNI KU (Kiriman Uang) di Timur Tengah, didukung oleh kampanye pemasaran below-the-line • Program edukasi di bidang transaksi layanan perdagangan untuk para nasabah importir dan eksportir, melalui pelatihan di berbagai wilayah di Indonesia

143

H a s il U s a h a

Kantor-kantor cabang di luar negeri menghimpun laba bagi BNI, yaitu sekitar USD 12 juta atau meningkat sebesar 20% dibandingkan pencapaian di tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut dipicu oleh kenaikan sebesar 37% di aset produktif, termasuk pinjaman, tagihan ekspor, piutang, dan lain sebagainya. Eksistensi BNI di pusat-pusat keuangan global membawa berbagai keuntungan, antara lain: • Akses ke pasar global, yang mendorong kerjasama dan perjanjian bisnis dengan bankbank koresponden dan mitra bisnis lainnya, sehingga memungkinkan BNI untuk terlibat langsung di setiap jenis aktifitas perbankan internasional • Memperkokoh citra BNI sebagai institusi keuangan yang disegani di Asia Tenggara, serta memungkinkan BNI untuk mengembangkan usahanya dan melakukan berbagai transaksi dengan bank-bank serta nasabah internasional L aya n a n Tr e s u r i

Komitmen BNI untuk memperkuat layanannya kepada nasabah tercermin dari produk dan layanan tresuri. Peningkatan volume bisnis dicapai dengan cara ‘menjemput bola’ dimanapun nasabah berada, melalui layanan Treasury Remote Area di beberapa kota di luar Jakarta

Among other initiative programs carried out in 2007: • Frequent marketing visits to company exchanges in the Middle East, to stimulate money transfer transactions from overseas workers through BNI, using Remittance Plus applications • Pre-open account programs in the Middle East, the purpose of which has been to build the volume of remittance transactions, through changes to accelerate and safeguard the transaction process for customers

• Launching of BNI KU (‘Kiriman Uang’ or ‘money transfers’) in the Middle East, a move which also supports our marketing campaign through belowthe-line promotional materials • Education programs in trade finance transactions for import and export customers, through workshops held in various regions of Indonesia B u s in e ss R e s u lts

Overseas branches

continued to contribute to the profitability to BNI, with total income of approximately USD 12 million, an increase of 20% over the figure for the previous year: this net increase may be attributed to a 37% rise in productive assets, including loans, export bills, receivables & others. Such a prominent BNI presence in every major global financial centre yields benefits, such as: • Access to global markets, thus facilitating cooperation and closing deals with

correspondent banks and other partners; this enables BNI to be directly involved in every type of international banking activity • Raising the profile of BNI as a respected key financial institution in the Southeast Asian region, while enabling BNI to develop its enterprises and carrying out transactions with other international banks and customers Tr e a s u ry S e rvic e s

BNI’s commitment to strengthen service to


144

seperti Surabaya, Medan, dan Makassar; penyampaian informasi nilai tukar melalui SMS, dan melalui fasilitas Direct Dealing bagi nasabah. Layanan Kustodian BNI telah mengimplementasikan sarana pendukung sistem bagi nasabah kustodian—yaitu Euroclear System yang membantu nasabah dalam transaksi mata uang asing; serta Client Information Portfolio System dan Client Information Module yang berbasis web yang memungkinkan nasabah untuk memantau portofolionya secara mudah dan aman. BNI juga melayani jual-beli uang kertas baik dengan bank lain maupun nasabah korporat, untuk berbagai mata uang utama dan dengan harga yang kompetitif. Melalui layanan tersebut BNI dapat meningkatkan volume transaksi dan pendapatan. Agar dapat memahami kebutuhan nasabah atas layanan tresuri secara tepat, BNI melakukan survei nasabah setiap tahun secara berkesinambungan, untuk meningkatkan dan memperluas cakupan layanan. Dalam upaya mewujudkan misinya memberikan kontribusi yang maksimal bagi BNI, Divisi Tresuri berfokus pada peningkatan return on asset melalui alokasi portofolio yang efisien dan program-program peningkatan hasil—keduanya diwujudkan melalui kerjasama dengan mitramitra bisnis. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh BNI Treasury pada tahun 2007 diantaranya: • Pengoperasian Treasury Remote Area di Medan sejak Maret. Di akhir 2007, pendirian Treasury Remote Area di Makassar yang direncanakan akan mulai beroperasi pada Januari 2008 • Sejalan dengan budaya BNI yaitu perbaikan berkesinambungan, Divisi Tresuri telah menyelesaikan implementasi proyek ‘Six Sigma–Net Open Position’ dan ‘Six Sigma– Banknotes’ untuk mendukung kegiatan usahanya. Proyek Six Sigma–NOP mendukung

customers is also evident in its treasury products and services. Greater business volume is achieved by going out to customers, no matter where they might be, with the Treasury Remote Area in several cities outside Jakarta —including Surabaya, Medan and Makassar, accessing exchange rates through SMS as well as Direct Dealing facilities for customers. In the Custodial Services Section of Trustee and Agency services, BNI implemented a

system supporting facilities for custodial customers: Euroclear System helps customers who want to carry out transactions in foreign currencies, while the webbased Client Information Portfolio System and Client Information Module enables customers to gain convenient yet secure access to monitor portfolios. BNI also handles banknote transactions, both interbank and corporate, dealing in major currencies at competitive

prices. Buying and selling of banknotes enables BNI to benefit through augmented transaction volumes as well as building income. To gain a more accurate understanding of customer needs in Treasury Services, BNI conducts an annual Customer Survey, running on a continuous basis, to improve and expand the range of available services. In carrying out its mission, such as returning a maximal

net contribution to BNI, the Treasury Division always strives to increase asset yields through efficient portfolio allocation and yield enhancement programs, both manifested through cooperation with counterpart institutions. Some of the initiatives of BNI treasury business implemented in 2007: • From March, a Medan— based Treasury Remote Area activated transactions, while by end-2007 a comparable


BNI dalam mengelola net open position (NOP) secara lebih efektif, sedangkan Six Sigma– Banknotes menekan biaya melalui efisiensi saldo uang kertas, sehingga menguntungkan transaksi antar bank dan dengan nasabah • Implementasi 15 Buku Pedoman Perusahaan di Divisi Tresuri, melalui BNI Online-SOP • Implementasi pemantauan uang kertas tunai melalui forum Executive Information System, serta penentuan kurs harian Visa On Arrival di seluruh BNI, melalui BNI Forum • Peningkatan sistem front office di dealing room yang mendukung pengembangan sistem middle office pada tahun 2008 sehingga staf dapat memonitor perbandingan harga transaksi dengan harga pasar, posisi setiap saat, implementasi Straight Through Processing (STP) transaksi e-trading, serta penyempurnaan Disaster Recovery Plan (DRP) untuk sistem tresuri • Melaksanakan opsi penarikan (call option) terhadap obligasi Subordinasi pada November 2007, senilai USD 150 juta untuk menekan biaya bunga yang tinggi

145

M a n a j e m e n Li k u idita s

Selain mengelola likuiditas BNI, Divisi Tresuri juga berkewajiban untuk mematuhi peraturan Bank Indonesia dalam hal giro wajib minimum dan menjaga agar rasio Posisi Devisa Netto tidak melewati batas yang ditetapkan. Selama tahun 2007, Divisi Tresuri dapat memenuhi Giro Wajib Minimum devisa, sebesar 3,03%, dan menjaga Cadangan Wajib Minimum rupiah berada di kisaran 14,74% hingga 11,04%. Selama paruh kedua 2007, Cadangan Wajib Minimum rupiah menurun hingga 11,04% sebagai dampak positif dari peningkatan rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga BNI (LDR). BNI senantiasa berhati-hati dalam manajemen risiko untuk meminimalkan kerugian dan efek risiko nilai tukar, dengan mengurangi (dan sedapat mungkin menghindari) mismatch mata uang antara kewajiban Bank dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sesuai

Treasury Remote Area in Makassar was set up, the plan being to activate transactions in January 2008 • In line with BNI value culture stressing continuous improvement, Treasury completed implementation of its ‘Six Sigma–Net Open Position’ project, as well as its ‘Six Sigma–Banknotes’ in support of its treasury business. Six Sigma-NOP projects supported BNI in managing net open positions (NOP) more effectively, while through Six

Sigma-Banknotes, higher repatriation efficiency costs of idle banknote balances will benefit interbank and customer transactions • Implementations of 15 Standard Operating Procedures (SOP) in the Bank’s Treasury business, through BNI Online-SOP • Implementation of monitoring cash banknotes through an Executive Information System forum; determining Visa On Arrival daily rates throughout BNI, through a BNI Forum

• Upgrading front-office systems in the Dealing Room which supports the development of a middleoffice system in 2008 so that staff will be able to monitor transaction rates vs market rates, real-time positions, implementation of Straight Through Processing (STP) e-trading transactions, and as well completing the Disaster Recovery Plan (DRP) for treasury systems • The Bank exercised its call option for BNI Subordinate Bonds in November 2007,

amounted to USD 150 million. The objective was to avoid high interest rate costs Li q u idit y M a n ag e m e nt

In addition to being responsible for managing BNI liquidity, Treasury SBU is also obliged to comply with Bank Indonesia regulations in managing minimum reserve requirements and holding an acceptable Net Open Position ratio (NOP). Throughout 2007, Treasury succeeded in meeting an


146

dengan kebijakan tersebut, rasio rata-rata NOP riil adalah sebesar 6,33% masih di bawah ketentuan NOP maksimal sebesar 20%, seperti yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Transaksi pasar uang pada tahun 2007 mencatat volume perdagangan sebesar Rp 3.941 triliun, atau 57% di atas tahun sebelumnya. Perdagangan valuta asing antar bank di tahun 2007 mencapai USD 25.47 miliar–16% di atas volume tahun sebelumnya. Transaksi surat berharga yang dapat diperdagangkan tercatat sebesar Rp 64,46 triliun dan USD 569 juta, sedangkan pencapaian di tahun sebelumnya adalah sebesar Rp 32,28 triliun dan USD 490 juta. Kenaikan volume perdagangan disertai dengan kenaikan pendapatan dari surat berharga

Volume Perdagangan Valas dan Transaksi Surat Berharga Volume of Foreign Exchange Trading and Marketable Securities Transactions

Volume Perdagangan Valas (eqv. jutaan USD)

Surat Berharga Valas (eqv. jutaan USD)

Surat Berharga Rupiah (dalam jutaan Rp)

Volume of Foreign Exchange Trading (eqv. USD million)

Marketable Securities Forex (eqv. USD million)

Marketable Securities Rupiah (in Rp million)

64.459 25.465 21.860

569 490 32.280

16.49%

16.08% 06 07

99.69% 06 07

average Minimum Reserve Requirement (MRR) of foreign exchange, peaking at 3.03%, and an average Rupiah MRR of between 14.74% and 11.04%. During the second half of 2007, the Bank’s Rupiah MRR volume declined to 11.04%, as a positive impact of raising the ratio of BNI’s Loan Deposit Ratio.

exchange risks by reducing (and as much as possible avoiding) any currency mismatch between the Bank’s obligations and its ability to fund those obligations. In aligning itself to this policy, the average NOP ratio is as high as 6.33%, still below the maximal NOP ratio of 20%, as stipulated by Bank Indonesia.

BNI has always adhered to caution in risk management, minimizing losses, and we have also managed the Bank’s exposure to foreign

Money market transactions in 2007 recorded a trade volume of Rp 3,941 trillion, a total 57% higher than the previous year’s level. Further,

06 07

interbank foreign exchange trading for 2007 reached USD 25.47 billion, 16% over the previous year’s volume. Marketable securities trading was recorded at Rp 64.46 trillion and USD 569 million, compared to the previous year’s figures of Rp 32.28 trillion and USD 490 million. Increasing trade volume was accompanied by an increase in income from marketable securities, which reached Rp 1.18 trillion, a significant increase over the 2006 figure of Rp 506 billion.


yang dapat diperdagangkan sebesar Rp 1,18 triliun, yang merupakan kenaikan yang signifikan dari tahun 2006 sebesar Rp 506 miliar. r e nc a n a k e d e pa n

Tujuan strategis utama tahun 2008 di sektor perbankan internasional dan tresuri adalah peningkatan kualitas layanan yang selama ini telah berjalan dengan sangat baik, untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan bank koresponden serta mencapai perolehan laba yang optimal. Beberapa hal yang akan dilakukan antara lain: • Mengoperasikan program sentralisasi kiriman uang • Meningkatkan proses transaksi kiriman uang masuk (incoming transfer) dengan mendorong volume transaksi yang diproses melalui Straight Through Processing (STP) • Membuka tambahan gerai kiriman uang di Timur Tengah • Mengimplementasikan MIS Trade Finance, sehingga memungkinkan sistem manajemen informasi yang tepat waktu, efisien, efektif • Mengimplementasikan pengembangan Trade Application Support System • Merevitalisasi usaha kustodian dan wali amanat • Mengimplementasikan Condor Trade Processing System untuk meningkatkan transaksi tresuri (pasar uang, valuta asing, dan pasar modal) melalui Straight Through Processing (STP) • Meningkatkan pendanaan jangka pendek, menengah dan panjang baik dalam Rupiah maupun mata uang asing lainnya

loo k ing fo rwa r d

The prime strategic target for the coming year in international banking and treasury services will be to augment an existing excellent quality of service, thus building satisfaction among customers and correspondents while returning optimal profit contributions to BNI. BNI plans to implement the following in the coming year: • Centralized payment programs • Upgrading the incoming

transfer transaction process through increasing the volume of transactions processed by Straight Through Processing (STP) • Opening two more money transfer outlets in Middle East countries • Trade Finance MIS implementation • Implement a new Trade Application Supporting System (TASS) • Revitalization of custodial and trustee business • Implementation of Condor Trade Processing System,

upgrading treasury transactions (money markets, forex and capital markets) as carried out through Straight Through Processing (STP) • Raising short-term as well as medium-term and longterm funding in Rupiah and other foreign currency

147

p s ehrabrai a n kbaann ksiya n gr i a h

Perbankan Syariah

148

BNI membangun bisnis perbankan syariah sejak bulan April 2000, menawarkan produk pembiayaan dan pendanaan yang sejalan dengan prinsip syariah. Dewasa ini, sosok BNI Syariah tampil di tengah persaingan industri perbankan syariah, yang terdiri dari tiga bank syariah dan dua puluh lima bank konvensional yang memiliki layanan syariah. BNI established its sharia banking business in April 2000, offering financing and funding product that is in line with Islamic Sharia principles. Today, there are three exclusivelysharia Banks and sharia business units within twenty-five conventional banks; BNI is one of these, with its unique BNI Syariah products.

Total Penghimpunan Dana Syariah (Rp triliun) Total Sharia Funding (Rp trillion)

Total Pembiayaan Syariah (Rp triliun) Total Sharia Financing (Rp trillion)

1,80

1,80

1.13

1.12 0.86

05 06 07

0.84

05 06 07

sharia banking

149

p e r b a n k a n s ya r i a h

150

Fokus pembiayaan BNI Syariah adalah pertanian, perdagangan, industri manufaktur dan perumahan. Pembiayaan dilakukan melalui produk Murabahah yang tercatat sebagai transaksi yang terbanyak dipilih nasabah untuk pembelian aset. Atas aset yang telah disepakati nasabah, maka BNI Syariah memberikan pembiayaan dengan skema pembayaran yang telah disetujui bersama dan aset menjadi milik nasabah.

Komposisi Dana Syariah Sharia Fund Composition

Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah umumnya digunakan untuk membiayai suatu proyek atau usaha produktif lain. Dalam transaksi Musyarakah, BNI Syariah dan nasabah bersama-sama mengkontribusikan dana yang diperlukan kemudian berbagi keuntungan dari hasil yang peroleh. Sedangkan dalam pembiayaan Mudharabah, BNI Syariah menyediakan 100% dana yang diperlukan dan porsi keuntungan yang lebih besar dari hasil usaha yang diperoleh.

12%

46%

42%

B N I Sya r i a h tu mb u h p e s at di ta h u n 2 0 07

Tabungan Syariah Sharia savings

Deposito Syariah Sharia time deposit

Giro Wadiah Wadiah current account

Aset BNI Syariah tumbuh 56,3% dari Rp 1,6 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 2,5 triliun pada tahun 2007 sehingga pangsa pasar BNI Syariah naik dari 5,8% di tahun 2006 menjadi 7,0% di tahun 2007. Kenaikan pangsa pasar tersebut berdampak positif bagi BNI, yang mampu mempertahankan posisinya sebagai bank dengan pangsa pasar terbesar keempat dalam industri perbankan Syariah di Indonesia. Kenaikan aset BNI Syariah ditandai dengan naiknya Pembiayaan sebesar 59,3% dari Rp 1,13 triliun di tahun 2006 menjadi Rp 1,8 triliun di tahun 2007 serta kenaikan Dana Pihak Ketiga sebesar 60,7% dari Rp 1,12 triliun di akhir 2006 menjadi Rp 1,8 trilun di tahun 2007. Sampai dengan Desember 2007, pertumbuhan aset, ekspansi pembiayaan maupun penghimpunan DPK BNI Syariah berhasil melampaui pertumbuhan rata-rata industri perbankan syariah di Indonesia. Di sisi aset, BNI Syariah mampu meraih pertumbuhan 56%.

Financing at BNI Syariah focuses on agriculture, trade, manufacturing and housing sectors. Most transactions occur through ‘Murabahah’ financing, the way generally chosen for the purchase of an asset. BNI Syariah finances an asset to the client for an agreed schedule of repayments and the asset will belong to the client.

deal, BNI Syariah and the customer jointly contribute funds required, and share the revenues or profits from the venture.

‘Musyarakah’ and ‘Mudharabah’ financing are customarily used for financing projects or other productive uses. In a Musyarakah

B N I Sya r i a h g r ew s ignifica ntly in 2007.

In Mudharabah financing, BNI Syariah provides 100% of the funds required for the venture, and generally receives a higher proportion of revenue or profits in return.

Over the year, BNI Syariah Assets grew 56.3%, from Rp 1.6 trillion in 2006 to

Rp 2.5 trillion in 2007; BNI’s Sharia market share was thus able to grow from 5.8% in 2006 to 7.0% in 2007. This rise in market share has a positively effect, in that BNI is able to maintain its position as a bank with the fourth-largest sharia banking market share in Indonesia. The rise of BNI Syariah assets, noted with the rise of financing, leapt by 59.3%, from Rp 1.13 trillion in 2006 to 1.8 trillion Rupiah in 2007, and with the rise of third-party fund soaring 60.7%, from Rp 1.12 trillion in 2006 to Rp 1.8 trillion in 2007.

sharia banking

Pembiayaan BNI Syariah juga mampu mencapai pertumbuhan 59% yang berarti lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan perbankan syariah sebesar 37%. Demikian pula dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), BNI Syariah mampu mencapai pertumbuhan 61%, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pesaingnya sebesar 35%. Sebagai bagian dari pemenuhan prinsip perbankan syariah, seluruh pembiayaan syariah harus berasal dari pendanaan syariah, termasuk sumber dana syariah BNI dan penempatan dana syariah oleh pihak ketiga di BNI. Total aset BNI Syariah terhadap total aset BNI meningkat dari 0,9% tahun 2006 menjadi 1,4% di tahun 2007. Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga—serupa dengan Loan-to-Deposit Ratio dalam istilah perbankan konvensional—mencapai 100%. Portofolio pembiayaan BNI Syariah didominasi oleh pembiayaan Murabahah, yang tercatat senilai Rp 1,47 triliun atau 81,5%, diikuti oleh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah sebesar Rp 270,5 miliar (15%), serta pembiayaan Qard senilai Rp 62,7 miliar (3,5%). Sedangkan dari sisi pembiayaan, produk Murabahah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 70,4% disusul dengan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah sebesar 24%. Tingginya pertumbuhan Murabahah disebabkan produk ini memiliki skema transaksi yang relatif lebih mudah dimengerti dan diaplikasikan dalam skema pembiayaan syariah, karena cenderung serupa dengan kredit konvensional. Di sisi lain, produk Murabahah didominasi oleh pembiayaan konsumtif yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan pembiayaan produktif.

151

Komposisi Pembiayaan Syariah Sharia Financing Composition

3%

82%

15%

Pembiayaan Murabahah Murabahah Financing

Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Mudharabah & Musyarakah Financing

Piutang Lainnya (Qard) Other (Qard)

Pertumbuhan pembiayaan BNI Syariah sepanjang periode 2006–2007 tumbuh lebih pesat dibandingkan rata-rata perbankan syariah, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan pangsa pasar pembiayaan dari 5,5% menjadi 6,5%.

Through December 2007, asset growth, financing expansion and third-party funds within BNI Syariah were able to exceed the average growth of the sharia banking industry in Indonesia. In terms of total assets, BNI Syariah was able to mark a figure of 56% in growth, and BNI Syariah financing was thus able to reach a growth figure 59% higher than that of the sharia industry in general (37%). From third party funds, BNI Syariah was able to reach 61% higher growth than that of sharia competitors, who

recorded an average of 35%. As an aspect of the fulfilment of sharia banking principles, all sharia financing must utilize funds received with Islamic principles, including the source of BNI Syariah funds from customers as well as from sharia placement by third parties. Total assets of BNI Syariah to BNI total assets increased from 0.9% in 2006 to become 1.4% in 2007. Financing ratios to third party funding (analogous to the Loan-to-Deposit Ratio

in conventional banking terminology) reached 100%. The financing portfolio enacted by BNI Syariah is dominated by Murabahah financing, with Rp 1.47 trillion or 81.5%, followed by Mudharabah and Musyarakah financing with Rp 270.5 billion (15%) and Qard financing with Rp 62.7 billion (3.5%). Among financing products, Murabahah recorded their highest growth with 70.4%, followed by Mudharabah and Musyarakah with 24%. The high increase of Murabahah


152

Kinerja pertumbuhan pembiayaan yang cukup signifikan juga ditunjang oleh turunnya tingkat Non Performing Financing (NPF) Syariah per Desember 2007 sebesar 6,07% (Rp 109,29 miliar) dibanding posisi Desember 2006 sebesar 12,43% (Rp 140,78 miliar) yang menunjukkan membaiknya kualitas pembiayaan. Selama tahun 2007, jumlah rekening produk simpanan BNI Syariah tumbuh 38% menjadi 185.500 rekening. Pertumbuhan tertinggi diraih oleh deposito Mudharabah yang tumbuh 31,6% menjadi 7.900 rekening, diikuti oleh tabungan Mudharabah yang tumbuh 27,4% menjadi 175.300 rekening dan giro yang tumbuh 24,3% menjadi 2.300 rekening. Komposisi pendanaan tetap didominasi dana murah yaitu tabungan Mudharabah dan Giro Wadiah sebesar 58,1% dibandingkan deposito Syariah yang mencapai Rp 755,2 miliar atau 41,9%. BNI menawarkan layanan Syariah melalui 24 kantor cabang Syariah dan 30 kantor cabang pembantu Syariah—yang merupakan bagian dari kantor cabang dalam negeri BNI—serta 136 channelling outlet Syariah pada kantor-kantor cabang konvensional. Keberadaan Peraturan BI No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan BI No. 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Office Channeling mendukung strategi BNI Syariah. BNI memperluas jaringan outlet BNI Syariah dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang BNI yang ada. Jaringan cabang BNI yang luas sangat menguntungkan posisi BNI Syariah, yang memanfaatkan peluang dengan membuka layanan syariah di kantor cabang konvensional, untuk menjalankan kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pinjaman. Dalam menjalankan kegiatan operasional, BNI Syariah menganut prinsip-prinsip syariah. Keigatan operasional ini didukung oleh produk-produk unggulan, seperti kartu Syariah BNI,

is probably because the transaction scheme is relatively easier to understand, as this product is similar to conventional loans. Moreover, the Murabahah is dominated by consumer financing, which has a higher growth rate than productive financing. The growth of BNI Syariah financing for 2006–2007 was above sharia banking averages, which expanded its market share, moving from 5.5% to 6.5%.

The significant financing growth was also supported by a declining Non Performing Financing (NPF) Sharia: by December 2007 this marked 6.07% (Rp 109.29 billion), below the December 2006 level of 12.43% (Rp 140.78 billion), signalling an improvement in quality of financing.

accounts, followed by Sharia Savings, which grew 27.4% to 175,300 accounts, while current accounts grew 24.3%, to 2,300 accounts. Funding composition was dominated by Mudharabah Savings and Wadiah Current Accounts, for 58.1%, compared to Sharia time deposits, which reached Rp 755.2 billion, or 41.9%.

During 2007, total funding accounts in BNI Syariah grew 38%, to 185.500 accounts. The highest growth was noted for Mudharabah Deposits, which grew 31.6% to 7,900

BNI offers sharia service through 24 Sharia main branch offices, and 30 Sharia sub-branch offices (which are part of BNI domestic branch offices), as well as through

136 Sharia channeling outlets at conventional branch offices. Bank Indonesia Regulations No. 8/3/PBI/2006, dated 30 January 2006, renewed by Bank Indonesia Regulations No. 9/7/PBI/2007, dated 04-05-2007, regarding Channeling offices is in line with BNI Syariah strategy; that BNI expand BNI Syariah outlet networks by using the network of conventional branch offices. The BNI branch office network, which is widely distributed, has an advantage for BNI

sharia banking

yang dapat digunakan sebagai kartu debit, serta dilengkapi dengan fitur SMS banking, internet banking, dan phonebanking.

153

Kinerja pembiayaan dan dana serta kualitas pembiayaan yang membaik berdampak positif terhadap peningkatan laba selama tahun 2007. BNI Syariah berhasil membukukan laba bersih Rp 19,24 miliar, meningkat 26,41% dari laba tahun sebelumnya sebesar Rp 15,20 miliar. Kehadiran BNI Syariah yang telah menginjak tahun ke tujuh di Indonesia telah menorehkan hasil yang cukup memuaskan dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun 2007, eksistensi BNI Syariah semakin diakui, terbukti dari beberapa penghargaan yang diterima, yaitu Indonesia Sharia Bank Loyalty Index (ISBLI 2006–2007) dengan kategori 1st Rank for Customer Satisfaction Index dan 1st Rank for Customer Loyalty Programme dari MarkPlus Insight & Majalah InfoBank. Selain itu, BNI Syariah juga menerima penghargaan dari Bank Indonesia pada Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah (PAPBS) sebagai ‘The Best Market Share Expansion 2007.‘ M e m a nda ng k e d e pa n

BNI Syariah menyadari bahwa dalam beberapa tahun mendatang, industri perbankan syariah Indonesia akan menghadapi sejumlah tantangan besar yang menuntut BNI Syariah untuk lebih mampu meningkatkan pertumbuhan secara konsisten dengan mempertimbangkan kencenderungan pasar, dimana bank syariah berkompetisi langsung (‘head to head’) dengan bank konvensional. Kehadiran perbankan Syariah yang relatif baru di tengah eksistensi perbankan konvensional yang telah terlebih dahulu hadir menyebabkan BNI Syariah menghadapi tantangan yang tidak mudah karena terbatasnya jaringan serta jumlah dan kompetensi SDM. Tidak hanya

Syariah, especially in utilizing conventional branch offices to handle sharia business as well as for third party fund collection activities.

which during 2007 reached Rp. 19.24 billion, representing an increase of 26.41% over last year’s profit of Rp 15.20 billion.

BNI Syariah operates on Sharia principles, supported by excellent products such as the BNI Syariah Card, which has been enhanced with SMS banking, internet banking, phone banking and its new function as a debit card.

The seventh year of operation of BNI Syariah in Indonesia has yielded satisfactory results, compared to previous years, as recognised by awards received, such as Indonesia Sharia Bank Loyalty Index (ISBLI 2006–2007) category, 1st Rank for Customer Satisfaction Index and 1st Rank for Customer Loyalty Programme from

Improved financing, funding and financing quality have a positive effect on our profit,

MarkPlus Insight & InfoBank Magazine. Also, BNI Syariah received awards from Bank Indonesia for its Sharia Banking Acceleration Programme as ‘The Best Market Share Expansion in 2007.’ Loo k ing A h e a d

BNI Syariah is aware that the Indonesian Sharia banking sector will face major challenges, which demand that BNI Syariah be able to increase its growth consistently, by considering market trends and facing

‘head to head’ competition with conventional banks. The presence of sharia banking is relatively new in the conventional banking landscape, which posed BNI Syariah a formidable challenge, because of limited networks and human resources competency. Not only was this true on the management side but also there was only a limited public knowledge and awareness of sharia banking. To overcome obstacles, vigorous promotional activities


154

dari sisi pengelolaan, tetapi perbankan syariah juga menghadapi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Mengatasi kendala itu, BNI dituntut untuk mampu melakukan promosi yang agresif sebagai salah satu strategi meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan Syariah. Namun seringkali implementasi strategi ini tidak berjalan dengan optimal karena keterbatasan anggaran. Di sisi lain, perbankan syariah memiliki keunggulan dan kepastian atas beban margin dalam pembiayaan Murabahah. Sepanjang tahun 2007, bergeraknya penurunan tingkat suku bunga BI mendorong bank-bank (konvensional) mengubah-ubah suku bunga kreditnya. Berbeda dengan bank konvensional yang dapat melakukan penyesuaian tingkat suku bunga sesuai perkembangan makro ekonomi, bank syariah telah menetapkan fixed-margin khususnya untuk pembiayaan Murabahah jangka menengah dan jangka panjang sehingga nasabah lebih tenang dan nyaman karena telah ada kepastian besarnya kewajiban hingga jatuh tempo pembiayaan. Untuk mengakomodir kebutuhan suku bunga BI, BNI Syariah telah menetapkan untuk melaksakan beberapa langkah antara lain: a. Menetapkan tiering pricing khususnya pada produk pemilikan aset (Murabahah), sehingga nasabah dapat melihat keunggulan bank syariah dalam jangka panjang b. Optimalisasi office channeling c. Optimalisasi pemanfaatan anggaran pada media/event yang dipilih d. Optimalisasi pelatihan e. Menggiatkan edukasi masyarakat mengenai bank syariah baik secara internal BNI, maupun bersama ASBISINDO, Bank Indonesia, pejabat Pajak, dan sebagainya

should be undertaken as one strategy to increase public awareness. However, the awareness program was not implemented optimally because of limited budgets. From another angle, sharia banking has competitive features in term of margin payments in Murabahah financing. During 2007, the movement in BI rates signified changes in interest rate in conventional banks, which are able to adjust their interest rates according to macro development, while sharia

banking has a fixed margin especially for Murabahah over the medium or long period; thus, it is more convenient for customers since they have a certain repayment amount until maturity date. To accomodate BI rate changes, BNI Syariah will implement some steps such as: a. Approving tiering pricing, especially on the Murabahah scheme such that the customer is able to appreciate the advantage of sharia banking over the long term

b. Optimize office channeling c. Optimal use of a budget for selected media and/or events d. Conducting employee training, as well as in inhouse training facilities and external institutions e. Continue educating people about Sharia banking internally within BNI, as well as with ASBISINDO (Sharia Association), Bank Indonesia, tax officials, etc. The monetary sector pointed to significant improvements in 2007, marked by economic

sharia banking

Meski sektor moneter menunjukkan perbaikan yang siginifikan yang ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi seperti pertumbuhan GDP, suku bunga BI yang konsisten di posisi 8% serta meningkatnya cadangan devisa pemerintah, namun di penghujung akhir tahun 2007 kondisi ekonomi global dihadapkan pada tekanan inflasi sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika—yang dapat memicu resesi—juga dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia dan gejolak di pasar finansial, yang dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Meskipun pada tahun 2007 posisi NPL dan LDR menunjukkan perbaikan, namun badai resesi ekonomi global dikhawatirkan akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari target yang ditetapkan. Tingginya harga minyak menyebabkan pemerintah Indonesia menghadapi kondisi sulit akibat peningkatan anggaran subsidi yang secara tidak langsung akan mengurangi alokasi anggaran pembangunan. Meningkatnya harga beberapa kebutuhan pokok dikhawatirkan akan mengurangi daya beli masyarakat yang berarti melemahkan sektor riil dimana perbankan syariah sangat bergantung pada kinerja sektor ini—mengingat prinsip usahanya yang tidak diperkenankan memiliki eksposur dalam sektor finansial berbasis bunga. Menghadapi kondisi tersebut BNI Syariah akan menerapkan beberapa strategi di masa depan, yaitu: 1. Meningkatkan ekspansi pembiayaan yang fokus pada segmen konsumer dengan produk unggulan BNI Griya Syariah dan BNI Oto Syariah dan pembiayaan usaha rakyat untuk UMKM melalui 24 kantor cabang Syariah dan 30 kantor cabang pembantu syariah dan menerapkan aliansi strategis baik dengan universitas, koperasi, developer, asosiasi dll.

indicators like GDP Growth, the BI Rate consistently stood at 8% and high Government USD reserves. However, by end-2007, global economic conditions faced rising inflation, following high global oil prices. A slowdown of growth in America, which could trigger a recession, was also affected by high oil prices and turmoil in the financial markets. Markets are cautious as to how this might affect Indonesia’s economy. While in 2007 the non-performing loan ratio showed improvements, along with the growth of

the Loan to Deposit Ratio, storm clouds threatening a global economic slowdown threatened to damage the fragile growth of Indonesia’s economy toward targets. Acute increases in the oil price put the Government in a difficult position, as any rise in subsidies in its budget will indirectly affect other budget allocations. Rising prices for basic necessities could dampen public purchasing power, signalling weakness in the real sector, on which sharia banking is heavily dependant

(as sharia business principles have no exposure to interestbased financial sectors. To deal with such conditions, BNI Syariah will apply strategic steps in the future, such as: 1. Expansion in financing will focus on the consumer segment, with excellent products like BNI Griya Syariah, BNI Oto Syariah, and SME Financing through 24 BNI Syariah branch offices and 30 BNI Syariah sub-branch offices, while implementing

155


156

2. Mengendalikan kualitas portfolio pembiayaan pada tingkat yang moderat, memprioritaskan program R3 (Restructuring, Reschedulling & Reconditioning) terhadap pembiayaan bermasalah & Hapus Buku 3. Mengelola risiko yang terkait dengan bisnis dan operasional bank syariah pada tingkat yang dapat ditoleransi melalui penyusunan prosedur dan pemantauan kebijakan 4. Meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang fokus pada tabungan dan giro, serta produk unggulan yaitu tabungan syariah plus, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan cabang konvensional baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka mendukung akselerasi BNI Syariah (sejalan dengan PBI No 8/3/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No.9/7/2007 tanggal 4 Mei 2007) Hal-hal penting yang menjadi perhatian adalah: • Meningkatkan Permodalan Industri perbankan syariah menghadapi tuntutan untuk memperkuat modal dalam menghadapi pertumbuhan. Dengan pertumbuhan DPK yang stabil, perbankan syariah akan membutuhkan suntikan modal yang cukup besar agar dapat beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam aspek permodalan. • Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Perbankan syariah saat ini didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki keterbatasan pengetahuan baik terhadap produk syariah maupun bidang keahlian lain yang dibutuhkan, seperti kemampuan dalam penilaian risiko pembiayaan, service excellence, kemampuan penilaian proyek dari berbagai aspek, kemampuan teknis yang bersumber dari pendidikan formal maupun kemampuan teknis yang didapat dari pengalaman lapangan

strategic alliances as well with universities, cooperatives, developers, associations, etc. 2. Maintaining financing portfolio quality at a moderate level, with priority on the R3 program (‘Restructuring, Rescheduling and Reconditioning’) of nonperforming financing and written-off financing 3. Managing risks related to business and BNI Syariah bank operations at a tolerable level, through various procedures and arranging policy monitoring.

4. Increase third-party fund focusing to CASA (current account and saving account). BNI Syariah optimally uses conventional branch networks as well, both domestic and overseas, to support BNI Syariah acceleration, in line with PBI No 8/3/2006 dated 30 January 2006, and PBI No.9/7/2007, dated 4 May 2007 Important aspects calling for special attention and focus: • Increasing Capital The sharia banking industry faces a demand

to strengthen capital to support growth. With the steady growth of thirdparty funds, sharia banking will need a considerable capital injection to enable it to operate according to prudential principles. • I ncreased Quality of Human Resources Sharia banking is currently supported by staff with limited sharia knowledge and other generally-needed skills, such as the ability to assess and manage risk, to perform at a level of service excellence, the ability to

sharia banking

Saat ini BNI Syariah dikelola oleh 580 pegawai dan 86% diantaranya bertugas di kantor cabang BNI Syariah, dan 14% sisanya bertugas di Kantor Besar BNI Syariah. Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan oleh BNI Syariah melalui pemberian pelatihan kepada segenap pegawai mulai dari pendidikan dasar perbankan syariah, standar layanan syariah serta pembiayaan syariah bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan dan SDM. Untuk tingkat manajemen juga diberikan pelatihan khusus, bekerjasama dengan institusi eksternal. • Pengembangan Produk dan Jasa Ragam produk dan pelayanan perbankan syariah masih terbatas, dibandingkan dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, perbankan syariah akan lebih meningkatkan layanan melalui inovasi produk dan layanan baru. • Mengedukasi Masyarakat mengenai Perbankan Syariah Pengetahuan masyarakat terhadap operasional perbankan syariah sangat terbatas sehingga keinginan nasabah potensial yang tertarik terhadap produk perbankan syariah masih sangat rendah. Oleh karena itu dibutuhkan pengenalan program produk perbankan syariah secara lebih intensif sehingga positioning di masyakat dapat dilakukan dengan efektif di segenap golongan masyarakat.

value a project from various aspects, technical ability from formal education as well as from field experience. At the moment BNI Syariah is managed by a roster of 580 employees, of whom 86% are in charge of Syariah branch offices, while the remaining 14% serve at BNI Syariah Headquarters. Training is provided for all employees, starting from sharia banking basic education, through sharia service standards and sharia financing, this education

implemented in cooperation with partner training and human resources institutions. Managementlevel personnel are provided with training from expert outside institutions. • P roduct and Service Development Sharia banking products and services are still limited, compared to conventional banking; thus, in fulfilling sharia banking needs BNI will need to further expand its range of services through innovative approaches.

• I mprove Public Awareness of Sharia Banking Public awareness of sharia banking operations is still very basic, which also limits the interest of potential customers; an introductory program explaining sharia banking and its positioning to the public should be carried out effectively for all segments of society.

157

p s eurbussi d a ihaaraynb a un sa i nke s s

Perusahaan Anak

158

Sebagai bank pemerintah yang kelahiran dan kiprahnya berjalan seiring dengan perjalanan sejarah bangsa, BNI dituntut untuk turut membangun dan mengembangkan perusahaan pendukung, yang menjalankan fungsinya secara otonom, namun dalam tetap berada dalam koridor visi dan misi BNI. For a pioneering state bank whose birth and expansion tracks the history of a rising young nation, it is to be expected that a number of support enterprises would be put in place, to function semi-autonomously but within the stated range of corporate mission and vision of BNI.

Ra pat Um u m P e m e g a ng S a h a m General Shareholders Meeting

B ni

PT BNI multi finance

PT BNI multi securities

PT Bank finconesia*

PT Bni life insurance

99,98%

99,85%

48,51%

69,11%

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 1,00%

PT pembiayaan artha negara* 3,90%

* Akan didivestasi * Subsidiaries to be divested

PT bank mizuho indonesia 1,00%

bni nakertrans ltd

99,99%

PT bank sumitomo mitsui indonesia

pt sarana bersama pembiayaan indonesia *

PT pemeringkat efek indonesia

1,00%

8,00%

1,43%

s u b s i d i a ry b u s i n e ss

Perusahaan Anak BNI mendukung tujuan perusahan dalam penyediaan layanan jasa keuangan yang lengkap; produk perbankan, asuransi, sekuritas dan pendanaan. Aliansi strategis dan aliansi sinergis antar perusahaan anak memberikan kontribusi optimal bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan BNI.

159

Pada akhir Desember 2007, BNI memiliki 11 perusahaan anak yang bergerak di bidang perbankan, asuransi, pembiayaan, pasar modal dan sekuritas. BNI menjadi pemegang saham mayoritas pada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT BNI Multifinance (99,98%), PT BNI Securities (99,85%), BNI Nakertrans Ltd (99,99%) dan PT BNI Life Insurance (69,11%). Nilai penyertaan terbesar BNI di perusahaan anak adalah pada PT Bank Finconesia (48,51%)—walau BNI bukan sebagai pemegang saham mayoritas. Sedangkan pada BNI Nakertrans Ltd—meskipun BNI merupakan pemegang saham pengendali—namun laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BNI karena jumlahnya tidak materiil dan dicatat dengan metode perolehan (cost method). Di perusahaan anak lainnya, BNI hanya merupakan pemegang saham minoritas dengan kepemilikan rata-rata 1%. Penyertaan di enam perusahaan anak tersebut dilakukan dalam rangka mematuhi kebijakan peraturan yang berlaku seperti dari Bapepam, serta untuk menjalin kerjasama bisnis dengan mitra usaha BNI. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin berkembang—dan tidak terbatas pada produk-produk perbankan, tetapi juga produk-produk keuangan non perbankan—pada tahun 2007 diluncurkan wacana konsep pembentukan ‘BNI Financial,’ dimana masing-masing perusahaan anak menyiapkan produk-produknya untuk bersinergi dengan produk BNI guna memenuhi kebutuhan nasabah secara tepat. Dalam mengembangkan konsep BNI Financial, telah dilakukan berbagai upaya penyelarasan bisnis perusahaan anak dengan BNI sebagai induk perusahaan.

BNI Subsidiary Companies support corporate objectives in providing a complete range of financial services: banking products, insurance, funding and securities. Strategic alliances and synergetic alliances among subsidiaries enable BNI, as the holding company, to offer their contribution for all BNI stakeholders. As of end-2007, BNI has 11 subsidiaries, in banking services, insurance, funding, capital markets and securities. BNI is the

majority shareholder in four of these: PT BNI Multifinance (99.98%), PT BNI Securities (99.85%), BNI Nakertrans Ltd (99.99%) and PT BNI Life Insurance (69.11%). The largest holding of BNI in other subsidiaries in terms of nominal amounts is in PT Bank Finconesia (48.51%), although BNI is not in fact the majority shareholder. As for BNI Nakertrans Ltd, while BNI is the controlling shareholder, its financial reports are not consolidated with BNI, as the invested value is not materiel.

BNI is a minority shareholder in six other subsidiary companies, with an ownership between 1% to 8%. Its participation in these subsidiary companies is carried out in accordance with pervailing rules and regulations, such as those issued by Bapepam, as well as in conducting business with BNI’s partners. In fulfilling customer needs which by 2007 have rapidly evolved and broadly developed, for both banking and non-banking products,

BNI launched the ‘BNI Financial‘ concept, where each subsidiary company offers its products to be integrated into the BNI product array, to meet the customer’s needs. In developing the BNI Financial concepts, care was taken through various efforts to harmonise the subsidiary company business with that of BNI as the parent company. To build customer service while developing business, the Bank exploits integrated marketing through its

p e r u s a h a a n a n a k

160

Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah sekaligus untuk mengembangkan bisnisnya, BNI mengupayakan suatu wadah pemasaran terpadu melalui ‘Financial Center’ yang menyediakan layanan jasa keuangan berupa berbagai produk keuangan non-perbankan secara terpadu melalui perusahaan anak. Selama tahun 2007, sejalan dengan upaya optimalisasi peran perusahaan anak bagi BNI, telah dilakukan beberapa strategi refocusing bisnis. Pengembangan perusahaan anak lebih difokuskan pada perusahaan anak yang mampu menghasilkan laba dan mendukung keseluruhan usaha BNI—khususnya yang bergerak dalam bidang perbankan maupun nonperbankan—dengan latar belakang produk dan segmen pasar yang berbeda. Kinerja bisnis tiga perusahaan anak BNI di tahun 2007, khususnya perusahaan anak dengan penyertaan saham mayoritas (PT BNI Multifinance, PT BNI Securities, PT BNI Life Insurance) dapat kami paparkan sebagai berikut. 1. PT BNI Life Insurance Kinerja BNI Life cukup menggembirakan, dengan kenaikan laba bersih setelah pajak sebesar 80,6%, dari Rp 6,7 miliar menjadi Rp 12,1 miliar pada akhir 2007. Untuk mendorong pertumbuhan dan ekspansi bisnis, manajemen berusaha mendapatkan tambahan modal disetor untuk menggarap pangsa pasar yang ada. Untuk mendukung rencana tersebut, BNI merencanakan menambah modal BNI Life sebesar Rp 100 miliar pada tahun 2008. 2. PT BNI Securities Di tahun 2007, BNI Securities berhasil mengumpulkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 26,55 miliar, yang berarti turun 11,8% dari Rp 30,1 miliar tahun 2006. Manajemen BNI

‘Financial Centre,’ providing integrated financial services for various non-banking financial products provided by our subsidiary company. In 2007, strategic business refocusing was instituted, to optimise the role of subsidiary companies within BNI. In developing subsidiaries, BNI focused on those 11 judged capable of generating profits and support for the overall BNI enterprises (especially for those operating in nonbanking areas) as well as those featuring banking products for different customer needs and

The performance of three subsidiary companies in which BNI holds a majority, like PT BNI Multifinance, PT BNI Securities, and PT BNI Life Insurance, may be described as follows:

fulfil business expansion, management strives to amass additional capital deposited to secure a larger market share. To support such plans, BNI is prepared to to add up to Rp 100 billion in capital to BNI Life in 2008.

1. PT BNI Life Insurance The performance of PT BNI Life Insurance was quite satisfactory, with 80.6% growth of net profits after taxes, climbing from Rp 6.7 billion in 2006 to Rp 12.1 billion in 2007. To better support growth and to

2. PT BNI Securities While 2007 results signalled a 11.8% decline over those of the previous year, with a net profit after taxes of some Rp 26.55 billion (from Rp 30.1 billion in 2006), BNI Securities management continues on

market segments.


Securities akan tetap mempertajam efektifitas dalam setiap aktivitas bisnis, implementasi program dan mempertahankan citra perusahaan. Di bulan April 2007, BNI Securities berhasil menerbitkan Obligasi senilai Rp 300 miliar untuk memperkuat modal usaha, dan pada bulan Agustus 2007 ditunjuk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Domestik pada program privatisasi BNI. 3. PT BNI Multifinance BNI Multifinance masih mencatat kerugian di tahun 2007, antara lain disebabkan belum optimalnya kegiatan operasional cabang-cabangnya dan adanya kerugian kumulatif sejak krisis ekonomi. Untuk membantu mengatasi kesulitan tersebut, pada tahun 2007 telah dilakukan restrukturisasi keuangan melalui konversi pinjaman menjadi penyertaan langsung senilai USD 20 juta. Sementara itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, BNI berencana melakukan Kuasi Reorganisasi. Inisiatif ini akan dilakukan BNI sebagai perusahaan induk dengan perkiraan biaya sebesar Rp 254 miliar. Biaya ini telah dibebankan sebagai biaya provisi dalam laporan keuangan BNI per Desember 2007. Bagi perusahaan anak yang belum menguntungkan namun cukup strategis untuk mendukung bisnis BNI, akan diupayakan langkah-langkah penyelamatan dan penyehatan diantaranya dengan memperbaiki manajemen perusahaan maupun dengan menambah modal disetor. Sedangkan terhadap perusahaan anak yang tidak menguntungkan dan tidak memberikan sinergi bagi bisnis BNI, akan dilakukan divestasi, seperti penyertaan pada PT Bank Finconesia (48,51%) yang akan dijual kepada PT Dian Intan Perkasa. Penjualan PT Bank Finconesia tersebut akan selesai dilaksanakan di awal tahun 2008. Perusahaan anak lain yang termasuk kategori ini adalah PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia (8%), dimana BNI saat

sharpening its effectiveness in all business activities, while pursuing program implementation and polishing its corporate image. In April 2007, BNI Securities successfully issued Rp 300 billion in Rupiah Bonds to improve its working capital. It was also appointed as one of the Domestic Underwriters in BNI’s secondary public offering program in August 2007. 3. PT BNI Multifinance The loss at 2007 in BNI Multifinance indicates that

operational activities at some branches are still less than optimal, while there has in fact been a cumulative loss since the era of the economic crisis. To overcome these challenges, financial restructuring in 2007 was taken through converting shareholder loans into equity in the amount of USD 20 million. To clean up its problems completely, BNI plans to conduct a Quasi Reorganization to eliminate the cumulative losses recorded since the crisis. This initiative

will cost BNI as the parent, an estimated Rp 254 billion. This amount was provisioned in December 2007. For subsidiary companies which are not yet profitable but are still strategic in supporting BNI’s businesses, efforts were undertaken to save and strengthen them through upgrading company management as well as strengthening the capital. Those which continue to fail to contribute meaningful income or synergy to BNI

161

p e r u s a h a a n a n a k

162

ini sedang menjajaki divestasi bersama pemegang saham lainnya. Hal serupa juga akan dilakukan terhadap penyertaan pada PT Pembiayaan Artha Negara (3,91%). Di tahun 2007, BNI melakukan penambahan modal kepada 3 perusahaan anak melalui konversi pinjaman, yaitu kepada PT BNI Multi Finance sebesar USD 20 juta, PT BNI Life Insurance senilai Rp 20 miliar dan PT Bank Mizuho Indonesia sebesar Rp 10 miliar. Upaya-upaya untuk peningkatan kinerja dan profitabilitas seluruh perusahaan anak yang bernaung dibawah BNI terus dilakukan sepanjang tahun 2007 meliputi : • Peningkatan efisiensi kegiatan operasional dan produktivitas. • Perbaikan sistem pemasaran bersama. • Perbaikan dalam penanganan keluhan nasabah. • Pengembangan produk-produk baru yang berorientasi pada nasabah. • Penerapan sistem manajemen risiko. Untuk memperkuat pengelolaan perusahaan anak, BNI merekrut tenaga–tenaga profesional yang berpengalaman baik dari dalam BNI maupun dari pasar, untuk memimpin dan mengelola kegiatan operasional perusahaan anak. Rekrutmen tenaga profesional tersebut diharapkan akan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas SDM yang bertanggung jawab mengelola perusahaan anak BNI. R e nca n a k e d e pa n

Industri jasa keuangan di masa mendatang akan terus berkembang dinamis, sejalan dengan meningkatnya tuntutan pasar terhadap produk layanan keuangan yang terpadu, komprehensif, serta saling melengkapi. Persaingan menjadi semakin ketat, karena setiap lembaga keuangan berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi seluruh kebutuhan

will be considered for the exit strategy. In that category was PT Bank Finconesia (48.51%), which will be sold to PT Dian Intan Perkasa in early 2008. Another candidate subsidiary in this category is PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia (8%), where BNI is currently discussing ways to divest itself, together with other shareholders. This will also be implemented at PT Pembiayaan Artha Negara (3.91%). In 2007, BNI added capital to three subsidiary companies through loan conversion,

namely PT BNI Multi Finance (USD 20 million), PT BNI Life Insurance (Rp 20 billion) and PT Bank Mizuho Indonesia (Rp 10 billion). Efforts in improving performance and profitability at all subsidiary companies under BNI were carried out in 2007: • Increasing efficiency in operational activities and productivity. • Improving marketing system. • Improving customer complaint handling. • Developing new customeroriented products.

• Applying a risk management system. To strengthen subsidiary company management, BNI has recruited professionals, both internally and from outside, to lead and manage subsidiary company operational activities. This should improve the necessary skills of human resources in managing the BNI subsidiary companies. Loo k ing F o rwa r d

BNI expects to witness sustained deep and rapid


nasabahnya, baik nasabah perorangan maupun nasabah korporasi melalui berbagai inovasi dengan memperkenalkan berbagai produk dan jasa baru. Mengantisipasi perkembangan industri, BNI telah menerapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan kapabilitas perusahaan anak antara lain sebagai berikut. • Pengembangan konsep BNI Financial dan pembentukan cikal-bakal Financial Center, dengan memaksimalkan sinergi dan aliansi strategis antar perusahaan anak, serta antar perusahaan anak dengan BNI. • Meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen risiko di setiap perusahaan anak, sejalan dengan perbaikan kinerja keuangan perusahaan. • Meningkatkan kemampuan pengelolaan portofolio penyertaan modal pada perusahaan anak secara lebih efektif dan menguntungkan dengan: - Mempertahankan dan melakukan investasi penyertaan pada perusahaan anak yang potensial dan menguntungkan. - Melakukan divestasi terhadap perusahaan anak yang tidak menguntungkan dan tidak memberikan sinergi terhadap perusahaan anak maupun terhadap bisnis BNI secara keseluruhan.

changes in the financial services industry in coming years, in line with increasing market demand for comprehensive, complete and integrated financial services products. Competition is tight because every financial institution is striving to fulfil customer needs through innovations: new products and services will be attractive to both individual and corporate customers. To anticipate these industry developments, BNI has approved strategic steps

to increase competitive capabilities of subsidiary companies, as follows: • Developing BNI Financial concepts and forming a pioneering Financial Center, which will maximize synergy and strategic alliances among linked subsidiary companies, as well as between BNI and subsidiaries. • Increase risk management effectiveness in every subsidiary company, in line with the effort to improve corporate financial performance.

• Increase the ability to manage capital invested in subsidiary companies more effectively and profitably, the objective being to: - Maintain investment value and augment potential profits at subsidiary companies. - Divestment of those subsidiary companies which continuously fail to add profits and do not contribute synergy, either to other subsidiaries or to overall BNI businesses.

163

o p e r at i o n a l in d i c e s

Indeks Operasional

Melalui semangat keterbukaan dan responsif terhadap tuntutan pemangku kepentingan, BNI memilah data-data secara teliti, menekankan pada fakta dan angka relevan dengan tujuan untuk membangun citra positif keterbukaan, kepercayaan dan kemampuan. In a spirit of transparency and rapid response to stakeholder inquiries, BNI diligently amasses relevant data, highlighting relevant facts and figures while aiming to build a positive image of openness, trustworthiness and intelligence.

m a on da er je nmrei n s kr m i sai knoa g e m e n t p r a c t i c e s

Manajemen Risiko

166

Perkembangan dunia perbankan yang disertai dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas perbankan semakin mempertegas pentingnya tata kelola perusahaan yang sehat (good corporate governance) dan manajemen risiko yang dapat diandalkan. Kedua hal tersebut merupakan faktor penting yang menjadi perhatian para investor dalam penilaian pilihan target investasinya. Penerapan manajemen risiko di BNI pada dasarnya sudah dilakukan sejak perusahaan ini berdiri, meskipun dengan cara yang masih konvensional dan berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal. Pengembangan manajemen risiko di BNI selalu berpedoman pada peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen-dokumen dari Basel Committee on Banking Supervision, terutama konsep Basel Accord II. Pengelolaan risiko di BNI mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha di BNI, berdasarkan kebutuhan akan keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risikonya. Dengan kebijakan dan manajemen risiko yang berfungsi baik, maka manajemen risiko akan menjadi strategic partner bagi unit bisnis dalam mendapatkan hasil optimal dari operasi perusahaan. Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai dengan standar perbankan internasional, BNI secara kontinu dan berkelanjutan, terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan parameter risikonya.

The continuing evolution of banking around the world, with its attendant complexity of activities, demands standards of good corporate governance and risk management, which all stakeholders and business partners will be able to rely on. Both of these are critical factors which draw the attention of all investors in grading selection of their potential investment targets. Applying risk management in BNI is actually a tradition, and has been implemented since this

company was first established, though in a conventional style; it has evolved in line with internal and external development conditions. In formulating and implementing its risk management policies, BNI faithfully adheres to Bank Indonesia rules for general banks, as well as working in conformity with standards from the Basel Committee on Banking Supervision (notably, the Basel Accord ll concept). Managing risk in BNI covers

a scope of all BNI enterprise activities, based on needs balanced between business operational functions and their risk management. When such policies and risk management are in balance, risk management will be a strategic partner for business units in achieving optimal results from Company operations. In a range of risk management developments following international banking standards, BNI sustains development and expansion

of management risk system frameworks and integrated internal control, making them comprehensive and able to access relevant information where potential risks exist in an ‘early warning’ system, followed by implementation of appropriate steps to minimize risk effects. The risk management framework manifests in policies, procedures, transaction limits and authority, as well as through expert risk management procedures governing the scope and

m o d e r n r i s k m a n ag e m e nt p racti c e s

I n f r a str u ktu r M a n a j e m e n Ri s i ko

167

Berbagai inisiatif serta langkah-langkah telah diciptakan untuk meletakkan landasan yang kuat dalam manajemen risiko di BNI, yang mencakup aspek-aspek berikut. Organisasi • BNI telah menunjuk seorang Direktur yang bertanggungjawab dalam pengelolaan risiko di BNI. Untuk membantu Direktur Manajemen Risiko, BNI juga telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertanggungjawab terhadap manajemen risiko, yaitu Divisi Manajemen Risiko (MAR). Divisi ini independen terhadap Divisi/satuan yang melakukan fungsi operasional/bisnis maupun yang melakukan fungsi audit. • Dalam rangka membantu pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, BNI juga telah membentuk Komite Risiko & Kapital (KRK), yang beranggotakan Direksi dan Pemimpin Divisi dan diketuai langsung oleh Direktur Utama. Komite Risiko & Kapital ini terdiri dari 3 sub Komite, yaitu Sub Komite Manajemen Risiko (RMC), Sub Komite Kebijakan Kredit (CPC), dan Sub Komite Asset & Liability (ALCO). Strategi • BNI telah meletakkan kerangka pengembangan manajemen bank berbasis risiko dalam format Arsitektur Manajemen Risiko BNI. Konsep tersebut berisi tahapan-tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia (diantaranya adalah Road Map Bank Indonesia dalam rencana implementasi Basel II) maupun prinsip-prinsip dan pedoman dari Basel Committee on Banking Supervision. Pengembangan dan implementasi manajemen bank berbasis risiko telah dimulai sejak tahun 2000 dengan menggunakan pendekatan metode internal sebagai bagian dari pengelolaan risiko serta diharapkan selesai seluruhnya pada tahun 2010. Di sisi lain, dalam hal perhitungan kecukupan modal, BNI juga mempersiapkan diri sesuai dengan arahan Bank Indonesia. Di tahap awal, perhitungan kecukupan modal dilakukan dengan metode yang paling sederhana yang merupakan model yang dapat diaplikasikan di seluruh bank.

activities within BNI. To ensure that its procedures and policy are carried out according to these standards, continuous impartial evaluation is applied, in a timely manner, based on perceived risk parameter changes. Ri s k M a n a g e m e nt i n f ra str u ctu r e

Among the initiatives and steps put in place to ensure strong risk management at BNI, covering all aspects of its operations, are the following:

Organization • BNI has appointed one Director to serve as the executive in charge of managing bank-wide risk in BNI. To help with this, BNI also formed a work unit responsible for risk management. The Risk Management Division is an independent unit monitoring operational/business functions, as well as audit functions. • Also in line with implementation efforts toward effective risk

management, BNI formed the Risk & Capital Committee, whose members are all Directors and General Managers, directly reporting to the President Director. The Risk & Capital Committee heads three sub-committees: the Risk Management Subcommittee (RMC), the Credit Policy Sub-committee (CPC) and the Asset & Liability Sub-committee (ALCO). Strategy • B NI has put in place

a framework of riskbased management in an architecture format of BNI risk management, wherein its concept is based on procedural stages which must be accomplished according to Bank Indonesia terms (along the lines of the ‘Bank Indonesia Road Map’ planned in implementation of Basel ll) as well as principles and orientation from the Basel Committee on Banking Supervision. Development and implementation of

m a n aj e m e n r i s i ko

168

• Agar tercipta suatu kondisi yang sehat, BNI juga melakukan sertifikasi terhadap seluruh Buku Pedoman Perusahaan (SOP) yang ada dengan melihat kecukupan terhadap aspek Manajemen Risiko dan Kepatuhan terhadap ketentuan yang ada, baik internal maupun eksternal. Sistem Informasi & Operasi • Untuk menjamin ketersediaan data risiko yang terkini dan komprehensif, BNI telah mengup grade sistem operasi perusahaan yang ada menjadi centralized system yang dikenal dengan iCONS. Dengan dukungan sistem ini, data risiko secara bankwide dapat secara cepat diketahui, sebagai contoh kualitas pinjaman dapat dilihat secara harian. • Sebagai sarana pendukung dalam pengelolaan risiko, secara bertahap juga sudah dikembangkan database per masing-masing jenis risiko, yang bermanfaat dalam pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan modeling terhadap risiko tersebut. Budaya Sadar Risiko • Menanamkan budaya sadar risiko di kalangan karyawan BNI dengan memberikan pemahaman yang memadai mengenai faktor-faktor risiko yang terkait dengan pekerjaan atau fungsinya sehari-hari. Komunikasi dengan karyawan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sosialisasi ke unit-unit, penyampaian buku glosari manajemen risiko dan booklet pemberdayaan & aktualisasi manajemen risiko ke seluruh unit, sisipan mengenai perkembangan manajemen risiko pada pertemuan rutin pegawai, menyisipkan materi risk management ke dalam seluruh pelatihan pegawai, serta pembahasan dan informasi manajemen risiko di website internal BNI. • BNI juga telah menyertakan pegawainya dalam Program Sertifikasi Manajemen Risiko baik Level 1, Level 2 maupun Level 3. Dengan mengikuti Program Sertifikasi tersebut diharapkan pemahaman dan kesadaran risiko di kalangan pegawai akan meningkat. P r o s e s da n P e n i l a i a n Ri s i ko

Pada dasarnya proses manajemen risiko dilakukan oleh masing-masing unit mengingat risiko yang dihadapi merupakan risiko individual yang melekat pada produk, transaksi, maupun

risk-based management began in 2000, using an internal approach method as part of risk management procedure; projected completion is for 2010. In calculating capital requirement, BNI made preparations along lines instructed by Bank Indonesia: in a first stage, calculation of sufficient capital is through the simplest method (standardized approach), a model customarily applied by all banks.

• In order to generate a healthy condition, BNI also carried out certification of all available System Operating Procedures (SOP), to ascertain their conformity to sufficient risk management standards and compliance with standing rules, both internally and externally. Information Systems & Operational • To guarantee a comprehensive and updated risk data base,

BNI has modified company operational systems to form a centralized system known as iCONS. With this support, bank-wide risk data may easily be accessed; for instance, loan quality may be checked on a daily basis. • For support infrastructure in managing risk, a data base for each type of risk has gradually emerged; this offers benefits in measuring, controlling, monitoring and modelling risks.

Risk Awareness Culture • Nurturing a risk culture in every employee through imparting awareness of risk factors related to work or their daily functions. Both direct and indirect employee communication is ‘socialised’ in units, referenced through a ‘risk management glossary,’ a resources booklet & risk management actualization for all units. The BNI internal website is another medium for sharing risk management information.


proses pada unit bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Divisi Manajemen Risiko. Tugas utama Divisi Manajemen Risiko adalah menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta melakukan serangkaian proses untuk mengumpulkan dan menguji pengukuran dan pelaporan risiko yang dilaporkan oleh para pemilik risiko tersebut. Penetapan kebijakan manajemen risiko dilakukan melalui proses persetujuan Direksi.

169

Divisi Manajemen Risiko menyampaikan Laporan Evaluasi Risiko kepada Direksi secara periodik, yaitu harian, mingguan dan bulanan serta menyampaikan beberapa jenis laporan lainnya kepada Dewan Komisaris serta kepada pihak eksternal terkait, seperti Bank Indonesia. Sejalan dengan peraturan Bank Indonesia, BNI juga melakukan assessment risiko yang berasal dari unit-unit terkait termasuk unit operasional atas seluruh produk dan aktivitas baru, antara lain peluncuran produk Internet Banking, Tapenas Syariah, Pertamina BizCard, dan agen penjualan Obligasi Negara Ritel (ORI). P e n g e lo l a a n SET I A P J e n i s r i s i ko

Ulasan berikut menggambarkan pencapaian dan kemajuan di bidang pengelolaan risiko, untuk setiap kategori risiko sesuai dengan definisi Bank Indonesia yaitu risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, kepatuhan, hukum, strategi dan reputasi. Risiko Kredit • Implementasi Four-eye Principless dalam manajemen risiko kredit, dimana persetujuan kredit dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang pemegang kewenangan pemutus kredit yaitu 1(satu) orang dari unit bisnis dan 1(satu) orang dari unit risiko. • Melakukan penyempurnaan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) seluruh segmen dan penyempurnaan kewenangan memutus kredit. • Mengembangkan Industry Risk Rating (IRR), yaitu penilaian tingkat risiko industri berdasarkan kondisi makro ekonomi, struktur industri, karakteristik industri, prospek industri,

• B NI also has enrolled all senior officials in a risk management certification program, at Levels 1, 2 and 3. Following such certification, comprehension and risk awareness within the bank will be strengthened. P r o c e ss a n d G ra d i n g Ri s k

The basic risk management process carried out by each unit is enacted according to concepts set forth by the Risk Management Division. The

Risk Management Division coordinates this activity with its principal duty of approving policy and risk management procedures, as well as coordinating the collection and examination of data, measuring and issuing a risk report on specific reported situations. In approving such a risk management policy, a number of points need to be agreed by qualified Management, according to designated authority and limits.

A Risk Evaluation Report is delivered by the Risk Management Division to management on a periodic basis, with daily, weekly and monthly updates. Some reports are also forwarded to the Board of Commissioners, as well as to such related external parties as Bank Indonesia. In line to Bank Indonesia rules, BNI has also carried out risk assessment on related units, including operational units for all products and new activities,

such as launching internet banking products, Tapenas Syariah, Pertamina BizCard, and as a selling agent of Government Retail Bonds. M a n ag i n g, p e r T yp e o f Ri s k

The following describes the achievements in the risk management sector, for every risk category according to Bank Indonesia definitions. Credit Risk • Implementation of the ‘Four-eye Principles’ in


170

riwayat pinjaman, kinerja keuangan industri dan penyesuaian kondisi regional. • Menetapkan standar keuangan industri (termasuk referensi rasio keuangan) untuk segmen Korporasi, Menengah dan Kecil secara berkala. • Penetapan Loan Exposure Limit (LEL), yaitu batas maksimum pinjaman di akhir tahun untuk setiap sektor ekonomi di masing-masing segmen. LEL ditetapkan sebagai pedoman ekspansi pinjaman dan sebagai salah satu upaya mengurangi risiko konsentrasi pinjaman. • Pengembangan dan pengkajian sistem pemeringkatan debitur di seluruh segmen. • Mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi Internal Rating System debitur segmen Korporasi, Menengah dan Kecil. • Mengevaluasi portofolio pinjaman secara berkala berdasarkan volume, kualitas, komposisi dan tingkat profitability termasuk rekomendasi perbaikannya. • Melakukan pemantauan dan simulasi (scenario analysis) NPL guna meningkatkan kualitas pinjaman. • Membangun database risiko kredit antara lain mencakup peringkat debitur, default history, default probability, recovery rate dan expected loss. • Melakukan uji coba perhitungan risiko kredit dalam Quantitative Impact Study (suatu survey untuk melihat kesiapan dan dampak implementasi Basel II bagi perbankan). Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas • Melakukan perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dengan menggunakan metode standar sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Selain itu, mengkaji dan mengembangkan kemungkinan penerapan Metode Internal dalam menghitung KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar. • Mengembangkan sistem pengelolaan risiko yang terintegrasi dan diaplikasikan ke segenap unit bisnis termasuk risiko pasar di cabang-cabang luar negeri. • Menyusun dan menerbitkan laporan dan analisis risiko pasar secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulanan). • Mengembangkan sistem pengelolaan risiko yang terintegrasi ke dalam Treasury Management Information System untuk pengendalian risiko nilai tukar, risiko tingkat bunga

credit risk management, where credit approval is carried out by a minimum of two persons with credit granting authority; one is from the Business Unit and one from the Risk Unit. • Upgrading the credit application infrastructure for all segments, and upgrading credit approval limits. • Developing an Industry Risk Rating (IRR), based on macroeconomics, industry structure and characteristics, industry prospects, loan history

and industry financial performance, based on regional conditions. • Approval of industry financial standards (including financial ratio reference) for corporate segments and SME. • Approval of Loan Exposure Limits (LEL), for domestic loans with a maximum limit at the end of each year and for every economic sector in each segment. LEL approval functions as a guide to loan expansion,

and as an effort to reduce loan concentration risks. • Development and system review of debtor ratings in all segments. • Development and upgrading of the Internal Rating System application for corporate debtor segments, including medium and small enterprises. • Periodically perform a loan portfolio evaluation, based on volume, quality, composition and profitability, including

recommendations for its improvement. • Monitoring and scenario analysis simulation of NPL, to achieve the target. • Build a credit risk database covering debtor ratings, default history, default probability, recovery rate and expected losses. • Develop a credit risk calculation, through a Quantitative Impact Study (a survey for viewing preparation and implementation of Basel II impact for banking).


dan risiko likuiditas. • Melakukan evaluasi secara berkala terhadap limit risiko pasar yang terdiri dari limit VaR dan budget loss limit untuk trading book serta banking book bagi unit bisnis Tresuri dan dealing room cabang luar negeri. Sementara limit yang terkait dengan likuiditas antara lain SR (secondary reserve) Ideal, limit Asset Liability Gap dan limit on-shore loan. Limit-limit tersebut dipantau secara harian, mingguan dan bulanan. • Menyempurnakan sistem pengendalian risiko pasar untuk transaksi treasury (dealing room) dan melengkapinya dengan sistem pemantauan limit (Market Limit System) serta penetapan harga pasar (Market Conformity Modul) yang terintegrasi dengan front office system.

171

Risiko Operasional • Revitalisasi perangkat assessment risiko operasional yang dikenal dengan nama ORSA (Operational Risk Self Assessment) di seluruh Divisi, wilayah, Sentra-sentra Kredit dan seluruh cabang termasuk syariah. • Membangun perangkat risiko operasional yang dikenal dengan nama PERISKOP, yang menjadi alat monitoring potensi risiko operasional, kerugian operasional dan pelaporan. • Penambahan akun pencatatan untuk menampung dan mencatat kerugian risiko operasional (beban risiko operasional) sebagai upaya membangun Loss Event database. • Menyusun kerangka Key Risk Indicator BNI sebagai salah satu parameter pendukung dalam persiapan implementasi Basel II dengan pendekatan Advance Measurement Approach (AMA). • Penetapan limit kewenangan transaksi berdasarkan tingkat otoritas dan pengalaman pejabat yang bersangkutan. • Pembentukan Trade Processing Center yang secara signifikan mengurangi risiko yang melekat pada proses yang bersifat desentralisasi. • Melakukan benchmark operational risk management dengan bank berskala international (ABN Amro) serta melakukan gap analisis antara pelaksanaan operational risk management di BNI dan intenational best practices. • Penyusunan dan Piloting Business Continuity Plan (BCP) BNI, baik di Kantor Pusat, Wilayah, Sentra-sentra Kredit, dan Cabang.

Market Risk and Liquidity Risk • Setting minimum capital requirement calculations based on standard methods according to Bank Indonesia Rules. Also, examining and developing internal methods potentially applied in calculating Minimum Capital Requirement with consideration of market risk. • Development of an integrated risk management system applied to all business units including market risks in overseas

branches. • A rranging and publishing periodic reports and market risk analyses (daily, weekly, monthly and quarterly). • Development of an integrated risk management system into the Treasury Management Information System for managing exchange risks, interest rate risks and liquidity risks. • Perform periodic evaluation on market risk limits, from VaR limits and budget loss limits for the trading book, as well as banking books,

treasury business units and overseas branches dealing rooms, while limits related to liquidity, such as Ideal Secondary Reserve, Asset Liability Gap limits and on shore loan limits, are all monitored on a daily, weekly and monthly basis. • Improving the market risk control system for treasury transactions through market limit systems and approve pricing policies (the Market Conformity Module), integrated into the front office system.

Operational Risks • Revitalization of ORSA (Operational Risk Self Assessment) to be implemented in all Divisions, regions, loan centres and branches, including BNI Syariah. • Building an operational risk system, PERISKOP, to monitor potential risk. • Adding notations to chart of accounts (operating risk expense), recording risk cases in the effort to build a Loss Event Database. • Assessment for Key Risk


172

• Melakukan uji coba perhitungan risiko operasional dalam Quantitative Impact Study dengan pendekatan yang paling sederhana (Basic Indicator Approach). Risiko Kepatuhan • Mengefektifkan peran pengendalian intern yang independen, melalui quality assurance yang ada di setiap Unit (BQA, RQA, DQA). Staff Quality Assurance bertanggung jawab kepada Divisi Kepatuhan, bukan kepada Unit dimana mereka ditugaskan. • Melakukan penilaian atas tingkat kepatuhan BNI terhadap peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku. • Menetapkan kebijakan dan prosedur risiko kepatuhan, sebagai pedoman kerja dalam manajemen risiko kepatuhan. Risiko Hukum • Melakukan kajian berkala terhadap dokumen hukum, perjanjian dan kontrak dengan pihak ketiga serta mengevaluasi kelemahan perjanjian yang dapat menimbulkan risiko hukum bagi BNI. • Melakukan penilaian atas risiko hukum yang tercermin dari besarnya gugatan, perkara yang disampaikan ke BNI. • Menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko hukum. Risiko Strategis • Melakukan pengukuran risiko strategis, yang didefinisikan sebagai kegagalan bank dalam mencapai target akibat keputusan bisnis yang diambil. • Pembentukan Komite Pengadaan yang bertanggung jawab atas penunjukan pihak ketiga seperti perusahaan asuransi, appraisal, akuntan publik dan konsultan manajemen. • Menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko strategis. Risiko Reputasi • Menetapkan parameter risiko reputasi dan mitigasi dalam pengelolaan risiko reputasi. • Menetapkan kebijakan dan prosedur komunikasi untuk memastikan penyampaian pesan

Indicators at BNI, as one parameter in preparing implementation of the Basel II Advance Measurement Approach (AMA). • Approval of authority limit based on authority levels and experience. • Formation of a Trade Processing Center to significantly decrease risk impediments in a decentralised process. • Benchmark operational risk management to the Bank on an international scale, with gap analysis

between implementation of operational risk management in BNI and international best practices. • Prepare a Business Continuity Plan (BCP) at BNI, in headquarters offices, regional centres, loan centres and branches. • Conduct operational risk calculations with Quantitative Impact Study, employing the simplest approach (Basic Indicator Approach).

Compliance Risks • To effect internal control through independent quality assurance in every unit (BQA, RQA, DQA). Quality Assurance Staff is responsible and reports to the Compliance Division, not to the units where they are assigned. • Assess BNI compliance level in conformity with Bank Indonesia rules and prevailing laws. • Formulate policy and procedures for compliance risk, as guidance for


yang konsisten dan liputan media serta komunikasi massa yang positif. • Mengklasifikasikan media massa yang ada ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan sirkulasi dan cakupan geografis. Masing-masing kelompok media ini ditangani secara berbeda sesuai dengan tingkat risiko reputasi yang bersangkutan. • Melaksanakan evaluasi secara harian atas risiko reputasi yang dihadapi BNI dan dituangkan dalam suatu Laporan Media Monitoring. Pengelolaan risiko reputasi ini secara komprehensif dilakukan oleh Divisi Komunikasi Perusahaan. • Memantau penyelesaian komplain nasabah. B u s i n e ss C o nti n u it y P l a n

Sehubungan dengan penerapan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang pelaksanaan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank, sejak tahun 2006 BNI telah memulai pembangunan dan penyusunan kebijakan untuk menghadapi kondisi darurat atau bencana. Basel II juga mewajibkan Bank untuk memiliki rencana keberlangsungan usaha dan rencana darurat (business continuity plans dan contingency plans) untuk memastikan kemampuannya, agar dapat tetap beroperasi dan membatasi kerugian jika terjadi gangguan terhadap aktivitas bisnis. Dilain pihak hal tersebut tidak terlepas dari data statistik bencana tiga tahun terakhir yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama sebagai negara di Asia Tenggara yang paling banyak mengalami kerugian material dan korban jiwa manusia akibat terjadinya bencana alam. Untuk mempercepat penyempurnaan perangkat dimaksud, BNI telah membentuk Tim Business Continuity Plan (BCP) untuk menyusun suatu mekanisme formal yang merupakan kombinasi antara strategi, kebijakan, prosedur dan organisasi yang dikembangkan untuk memastikan kelangsungan operasional dari fungsi-fungsi usaha yang kritikal pada tingkat layanan tertentu pada saat terjadinya gangguan atau bencana baik yang diakibatkan oleh faktor alam maupun akibat perbuatan manusia yang dapat berupa tindak kekerasan, konflik horizontal dan ancaman teroris seperti ancaman bom.

managing compliance risk. Legal Risks • Periodically examine legal documents, agreements and contracts with third parties, as well as evaluating weaknesses in agreements which could potentially create a legal liability risk. • Calculate legal risks, based on lawsuits which have been or might be levelled against BNI. • Setting up policy and procedures for managing

legal risks. Strategic Risks • Measure strategic risks, defined as a failure by the Bank in recovering from bad business decisions. • Setting up a Procurement Committee responsible for appointing third parties, such as an insurance company, appraisal, public accountant or management consultant. • Setting up policy and procedures for managing strategic risk.

Reputation Risks • Approve the parameters of reputation risks and mitigation in managing reputation risks. • Approve the policy and communication procedures to make sure delivery of messages is consistent and media coverage is positive in BNI’s mass communications. • Clasify mass media into groups, according to relative circulation and geographical reach. Each media group would

173


174

Business Continuity Plan (BCP) yang dibangun oleh BNI telah berhasil diselesaikan pada tahun 2007 yang menghasilkan Buku Pedoman Kebijakan, Rencana Penanggulangan Bencana, Panduan Penyusunan, Panduan Pengujian dan Pemeliharaan BCP serta penyusunan standarisasi petunjuk (signage) keselamatan gedung/keselamatan kerja. Dengan selesainya Business Continuity Plan diharapkan BNI dapat mengantipasi kemungkinan terjadinya kondisi darurat atau bencana sehingga potensi timbulnya risiko operasional dapat diperkecil. A nti s ipa s i P e n e ra pa n Ba s e l I I

Dengan tetap mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia, pengembangan manajemen risiko BNI juga mengacu pada best practice penerapan manajemen risiko di perbankan internasional. Penyempurnaan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan kerangka kerja yang diterbitkan Basel Committee on Banking Supervision, yaitu konsep Basel Accord II. Milestone terpenting dalam tahun 2007 adalah dilakukannya review atas penerapan pengelolaan risiko yang berorientasi pada Basel II yang merupakan kelanjutan dari inisiatifinisiatif pelaksanaan manajemen risiko di BNI pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini antara lain dituangkan dalam bentuk organisasi Divisi Manajemen Risiko yang semakin fokus, khususnya dalam pengelolaan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Dalam hal penerapan atas inisiatif-inisiatif tersebut, BNI dituntut untuk menjalankan fungsi intermediarynya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pengelolaan risiko secara lebih menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali. Dalam mengantisipasi penerapan Basel II ini, BNI selalu aktif terlibat dalam persiapan implementasi Basel II diantaranya adalah terlibat dalam Quantitative Impact Study (QIS 4 dan 5) yang diadakan oleh Basel Committee on Banking Supervision melalui Bank Indonesia. Dari hasil assessement Quantitatif Impact Study (QIS), rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM atau CAR) BNI masih di atas rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada tahun 2007 BNI telah melakukan secondary public offering yang salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat permodalan khususnya dalam

be handled differently, according to its reputational risk level. • Implement daily evaluation of reputational risk faced by BNI and published a media monitoring report. The reputational risk management study to be comprehensively prepared by the Corporate Communication Division. • Monitor the follow up on customer complaints.

B u s i n e ss C o nti n u it y Plan

The implementation of Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003, concerning the necessity of process implementation risk management which could threaten the existence of the Bank itself. In 2006, BNI began building and arranging this policy, including procedures to face such an emergency condition or disaster. Basel ll also stipulates that a Bank have in place a business continuity

plan and contingency plan, to confirm its ability to operate and limit losses if there is such a threat to their business activities. This is in view of the statistic which states that Indonesia is three years behind with critical data protection and subsequent customer’s losses, in the event of any natural disaster. To quickly upgrade this infrastructure, BNI has built a Business Continuity Plan (BCP) team to arrange a formal mechanism and plans


mengantisipasi penerapan Basel II di Indonesia. Selain itu BNI juga terlibat dalam Working Group Implementasi Basel II di Bank Indonesia serta secara internal membentuk Working Group Penerapan Basel II di BNI.

175

Mengingat penerapan Basel II bukanlah tugas yang ringan, maka dalam persiapannya, BNI selalu aktif bekerjasama dengan beberapa bank lain, baik di dalam maupun di luar negeri, khususnya terkait dengan metodologi, sistem pengukuran maupun sharing knowledge. Untuk meningkatkan kompetensi, secara periodik pegawai diikutkan dalam berbagai forum seminar, workshop, maupun training baik di dalam maupun luar negeri. Adapun rencana implementasi Basel II dari Bank Indonesia dan kesiapan BNI untuk melaksanakan tahapan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut: Pilar 2

Pilar 3

Risiko Lainnya Other Risks

Transparansi Transparency

Persyaratan BI BI Requirement

Market Risk Standardized Internal Model

2008 2008

Q1 2008 Q3 2007

Q1 2009 Q2 2008

Credit Risk Standardized IRBA

2008 2010

Q1 2008 Q1 2010

Q1 2009 Q4 2010

Operational Risk Basic Indicator Standardized AMA

2007 2008 2010

Q1 2008 Q1 2010 Q2 2010

Q1 2009 Q4 2010 Q2 2011

combining strategy, policy, procedures and organisation developed to make sure that operational continuity still exists in a critical condition.

that BNI will be able to anticipate and compensate for any emergency conditions or disasters, to minimize potential operational risks.

BNI BCP is to be completed in 2007 with the release of a policy guidance book, disaster recovery plans, practical guidance, examinations and BCP as well as putting into action a standardization guide (signage) for work and building safety. Once the Business Continuity Plan is completed, it is hoped

A nti c ipati o n o f Ba s e l I I imp le m e n tati o n

In conforming to Bank Indonesia requirements, BNI risk management development also relies on best practice risk management, as applied in international banking institutions. Improvement is carried on continuously, in accordance with the

Kesiapan BNI BNI Readiness

Persyaratan BI BI Requirement

Q1 2009


Pilar 1 Parallel Run (Standardized & Validation of Internal Model to Bank Indonesia)

2008

Pendekatan Perhitungan Rasio Ratio Calculation Approach

framework published by the Basel Committee on Banking Supervision, also known as the Basel Accord II. The most important Milestone for 2007 is a review and confirmation of risk management practices, as applied in conformity with Basel ll, following initiatives in risk management implementation at BNI some years before. The Risk Management Division is more precisely focused on managing credit risk, market


2009 2009

2009 2011

2009 2011 2011


P r o f i l Ri s i ko B N I

176

Sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia, setiap tiga bulan BNI melakukan assessment terhadap profil risiko secara keseluruhan. Penilaian profil risiko ditentukan dengan menggabungkan hasil penilaian eksposur risiko yang melekat (inherent) pada aktivitas fungsional (inherent risk) dan kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system), yang meliputi: • pengawasan aktif Komisaris dan Direksi Bank • kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit • kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko dan • Sistem pengendalian intern yang komprehensif Peringkat Risiko inheren tersebut mencerminkan potensi timbulnya risiko pada Bank, yang terdiri dari rendah (low), moderat (moderate), dan tinggi (high), sedangkan peringkat atas penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) terdiri dari lemah (weak), dapat diandalkan (acceptable), sangat memadai (strong), sehingga menghasilkan tiga predikat risiko komposit, yaitu rendah (low), moderat (moderate), dan tinggi (high).

70.24 77.73

69.72 67.24

74.84 77.75

91.39 64.42

57.69 67.03

77.38 51.33

Rendah/Low

67.42 67.32

Risiko Inheren Inherent Risk

54.78 74.47

Adapun profil risiko BNI pada akhir Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Risiko Risk Control Kuat/Strong

Sedang/Moderate

Dapat Diandalkan/ Acceptable

Tinggi/High

Lemah/Weak Kredit Loan

Pasar Market

Likuiditas Liquidity

Operasional Operational

risk and operational risk. In the application of its initiatives, BNI concluded it should run an intermediary function in carefully applying principles through risk management in covering all efforts in an integrated, measurable and controllable fashion. In anticipation of Basel ll, BNI takes an active stance, preparing with such efforts as a Quantitative Impact Study (QIS 4 and 5), held by the Basel Committee on Banking Supervision through Bank

Hukum Legal

Reputasi Reputation

Strategis Strategic

Indonesia. QIS assessment determined the ratio of sufficient minimum capital (CAR) held by BNI is still within the limits approved by Bank Indonesia. In 2007, BNI performed a secondary public offering, one purpose of which was to strengthen capital, especially in anticipating the full implementation of Basel II, bearing in mind that the actual implementation of Basel ll is never a simple matter. In preparation, BNI

Kepatuhan Compliance

is working closely with other banks, both domestic and international, particularly in acquiring methodology, measuring systems and knowledge. Building employee competence is a core concern, so periodically employees are enrolled in seminar forums, workshops and other training sessions, both domestic and abroad. For a detailed map of Basel ll implementation plans from Bank Indonesia and BNI preparation to implement


Konversi Skor VS Predikat Score Conversion VS Predicate

177

Keterangan/Asessment Risiko Inheren Inherent Risk

Sistem Pengendalian Risiko Risk Control

Skor/Score

Predikat/Predicate

66,8–100,0

Rendah/Low

33,4–66,7

Sedang/Moderate

0,0–33,3

Tinggi/High

66,8–100,0

Kuat/Strong

33,4–66,7

Dapat Diandalkan/Acceptable

0,0–33,3

Lemah/Weak

Risiko Komposit Composite Risk

Hasil Penilaian Predikat Risiko Komposit Predicate Scoring of Composite Risk

Sistem Pengendalian Risiko Risk Control

Risiko Inheren/Inherent Risk Rendah/Low

Sedang/Moderate

Tinggi/High

Lemah/Weak

Rendah ke Sedang Low to Moderate

Sedang ke Tinggi Moderate to High

Tinggi/High

Dapat Diandalkan/ Acceptable

Rendah/Low

Sedang/Moderate

Tinggi/High

Kuat/Strong

Rendah/Low

Sedang ke Rendah Moderate to Low

Tinggi ke Sedang High to Moderate

Dari hasil penilaian profil risiko per Desember 2007, inherent risk BNI memperoleh predikat RENDAH dengan tingkat pengendalian risiko KUAT, sehingga risiko komposit BNI berada pada posisi RENDAH.

each stage, refer to the table. B N I Ri s k P r o f i le

In conformity with guidance from Bank Indonesia, every quarter BNI performs an assessment on the risk profile. Assesment of the risk profile is carried out by combining the result of risk exposure inherent to functional activity (inherent risk) and a sufficient system of controlling risk (risk control system), covering: • Active monitoring from commissioners and management

• S ufficient policy, procedures and approval limits • Sufficient identification, measuring, monitoring and risk management information systems • Comprehensive internal control system Inherent risk level reflects potential risk faced by the Bank, stands from low, moderate, and high. While another grading scale for risk control systems are weak, acceptable, strong; thus, a resulting composite risk

quotient would be one of three: low, moderate, or high. BNI risk profile as of December 2007 is presented in the table above. Result of BNI risk profile assesment as of December 2007: inherent risk fall under LOW category while the risk control level is STRONG. Therefore, BNI composite risk is in LOW category.

hu sumb a enrrde aya soum r caenu s sia

Sumber Daya Manusia

178

BNI berupaya mempertajam layanan kepada nasabah dan menumbuhkan produktivitas dengan menciptakan tenaga kerja berkualitas, mengemban nilai-nilai perusahaan, bekerja dengan penuh keyakinan dan inisiatif mandiri di tengah pesatnya perubahan ekonomi. BNI strives to sharpen customer service and grow productivity through creating a better-quality work force, inculcated with stated company values and able to operate with confidence and independent initiative in a time of rapid economic change.

hu m a n r e s o u r c e s

Perbankan merupakan industri jasa. Saat ini hampir seluruh bank menawarkan produk dan jasa yang relatif serupa. Nasabah akan memilih sebuah bank yang dapat memenuhi kebutuhan keuangannya, dengan pertimbangan bank tersebut memberikan kenyamanan dan keamanan.

179

Nasabah akan dengan mudah berpindah bank apabila layanan sebuah bank dinilai tidak memuaskan. Hal ini merupakan alasan, mengapa layanan nasabah menjadi faktor yang sangat penting bagi kinerja bank. Sebagai sebuah perusahaan besar, BNI senantiasa memberi perhatian pada kualitas sumber daya manusia. Manajemen meyakini, perusahaan harus menciptakan budaya kerja yang harmonis, efisien dan dinamis. Untuk itu, pada tahun 2007 BNI meluncurkan budaya kerja baru yang dinamakan PRINSIP 46. PRINSIP 46 merupakan akronim dari empat nilai, yaitu profesionalisme, integritas, orientasi pelanggan dan perbaikan tiada henti. Program-pogram di bidang SDM yang telah dilakukan pada tahun 2007 guna mendukung pencapaian sasaran-sasaran bisnis BNI adalah sebagai berikut: 1. Rekrutmen. Telah dilakukan upaya untuk memperoleh calon pegawai yang berkualitas melalui program kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia atau program talent scouting (early recruitment). Program rekrutmen lainnya adalah rekrutmen frontliner yang dijalankan sesuai dengan standar kompetensi yang telah disempurnakan agar kualitas layanan frontliner BNI meningkat. 2. Pengelolaan Kinerja. Pengelolaan kinerja pegawai dilakukan dengan metode performance management system yang terdiri dari unsur penilaian kinerja dan pengembangan pegawai. Agar hasil penilaian kinerja pegawai lebih akurat dan obyektif, telah dilakukan penyempurnaan sistem melalui implementasi key performance indicator (KPI) untuk setiap posisi dan implementasi penilaian oleh komite penilai di setiap unit. Hal lain yang terkait dengan pengelolaan kinerja adalah menyelaraskan hasil kinerja pegawai

Banking is a service industry, and most banking institutions provide approximately the same range of services. A customer will do business with the bank where he or she feels most comfortable, trusted, accorded accurate, friendly service, and where the staff themselves act happy and secure in their positions. Put bluntly, a customer who feels uneasy, bewildered or offended in the slightest can very easily close his or her account and move to a friendlier, more comfortable banking environment. This is

the reason why all banks stress positive front-line attitudes and customer service above all else, at least in theory. BNI is a high-profile organization, a financial arm of the Government of Indonesia, and a historical monument to national growth and development. For these reasons, serious and continuing attention are paid to human resources recruitment, monitoring and upgrading—critical factors in BNI’s reputation and profitability in today’s world. BNI management firmly

believes a bank must cultivate a harmonious, efficient and dynamic work culture, one supported by all its working members. BNI dedicates vast resources to HRD selection, appraisal and upgrading, and in 2007 emerged with a new cultural pattern to be known as ‘Principle 46,’ an acronym standing for four BNI work values: ‘Professionalism, Integrity, Customer Oriented and Continuous Improvement,’ complemented by six main behavioural patterns. HR programme pursued in 2007, to support the

achievement of targeted BNI goals, as follows: 1. Recruitment. Great efforts are expended to locate and hire quality candidates, through cooperation with recognised universities in Indonesia—or through talent scouting (early recruitment). Yet another recruitment program is ‘Frontliner Recruitment’, indexed to competency standards upgraded to strengthen frontline quality service. 2. Performance Management. Monitoring

s u m b e r d aya m a nu s i a

dengan kinerja unit serta kinerja perusahaan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penjabaran KPI unit dalam scorecard unit menjadi KPI Individu. Hasil penilaian akan berdampak pada remunerasi, rencana pengembangan dan karir pegawai.

180

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan Employees Composition Based on Grade

0.73% 9.87% 7.35% 3.79%

39.66%

38.60%

3. Remunerasi. Pada tahun 2007 telah dilakukan kaji ulang terhadap strategi remunerasi yang lebih berorientasi pada kinerja, lebih kompetitif terhadap pasar dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Sebagai bagian dari implementasi strategi tersebut, juga telah dikaji ulang bobot kerja seluruh posisi di BNI, fixed pay, variable pay, diikuti dengan implementasi sistem gaji baru yang lebih berorientasi pada kinerja, termasuk merancang kembali sistem reward yang memacu inovasi dan sistem insentif yang memacu kinerja. 4. Pengelolan Karir. Program kaderisasi pimpinan dilakukan melalui seleksi dan pelatihan Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) yang telah diikuti oleh 45 orang. Untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dan mengisi kebutuhan posisi strategis di BNI, juga diimplementasikan talent pool system, serta penerapan competency based pada sistem karir pegawai.

Vice President Assistant Vice President Manager Assistant Manager Assistant Pegawai Dasar

and guiding employee performance through a Performance Management System, characterized by performance grading and employee development, enables accurate and objective evaluation to be achieved through Key Performance Indicator (KPI) implementation for each position. Implementation is appraised by a Grading Committee in each unit. Employee performance results are compared in terms of unit performance vs overall company performance, the KPI

Saat ini program yang telah dilakukan adalah menyelesaikan competency profilling untuk seluruh posisi jabatan dan melakukan assessment terhadap 106 pegawai VP dan 445 orang pegawai AVP. Program assessment ini akan dilanjutkan untuk jenjang MGR dan AMGR di tahun 2008. Setelah profil kompetensi pegawai dapat dipetakan, pengembangan pegawai akan lebih difokuskan untuk menutup kesenjangan kompetensi sesuai dengan profil masing-masing. Sementara itu, untuk menyiapkan kader International Banking Officer (IBO), telah dilakukan rekrutmen internal dan diikuti dengan on the job training di cabang-cabang luar negeri dan bank koresponden. Program rekrutmen internal lainnya adalah seleksi officer yang pelatihannya telah diikuti oleh 86 orang dan akan siap untuk memenuhi kebutuhan posisi tingkat officer/analis.

‘Scorecard Unit’ tracking individual KPI. Adjudged performance results will naturally influence BNI’s policy toward an individual’s remuneration, employee development and career path management. 3. Remuneration. A review of remuneration strategy more closely indexed to performance was carried out in 2007, with factors of market competitiveness affecting remuneration, based on BNI’s capability. An aspect of its implementation is the appraisal and marking of a

performance score for all positions at BNI, followed by the implementation of a new performance-based remuneration system, not only are there indices of fixed pay, variable pay but there is also a redesigned rewards system, aimed to stimulate innovation, and an incentive fee system to encourage superior performance. 4. Career Development. Leader Cadre Programs are carried out through candidate selection and subsequent training at the Akademi Pimpinan

Perusahaan or Company Leader Academy (CLA) where some 45 participants are put through programs preparing leadership candidates and fulfilling strategic positioning at BNI, with their Talent Pool System. To ensure an accurate candidate selection for open positions at BNI, the approach is based on the employee career competence system, involving profiling competency for all positions and assessment of 106 VP employees and


5. Pengembangan Pegawai. BNI sangat memperhatikan sistem pembelajaran dan pengembangan bagi pegawainya. Setiap tahun disediakan anggaran pelatihan dan pengembangan pegawai sebesar 5% dari biaya personalia. Berbagai program pelatihan telah dilaksanakan pada tahun 2007 dengan dukungan instruktur-instruktur yang berasal dari luar dan dalam BNI yang kompeten di bidangnya. Jenis-jenis pelatihan terbagi dalam beberapa kategori dan porsi terbesar adalah untuk pelatihan kompetensi. Hal ini untuk mendukung manajemen sumber daya manusia BNI—berbasis kompetensi (MSDM-BK). Selama tahun 2007 BNI telah melatih 137 peserta pelatihan pengembangan karir, 33.398 peserta pelatihan kompetensi dan 4.463 peserta pelatihan wawasan dan lain-lain.

Dalam rangka meningkatkan ragam pembelajaran bagi setiap individu sesuai dengan kebutuhan dan menghemat biaya pelatihan, BNI menerapkan program e-Learning. Program e-Learning BNI pada tahun 2007 mendapat penghargaan Best Online Learning peringkat III kategori perusahaan pada ajang e-Learning Award 2007 yang diselenggarakan oleh Pustekkom Depdiknas dan Majalah SWA. Sampai akhir tahun 2007, BNI telah memiliki konten e-Learning (courseware) sebanyak 20 grup kursus, 69 kursus, 267 modul dan 171 jam e-Learning, dengan jumlah peserta sebanyak 142.662 orang (rata-rata 1 orang pegawai mengakses 8 group kursus).

Agar dapat menunjang pengelolaan SDM tersebut dan membantu penerapan kebijakan serta operasional sehari-hari, diperlukan dukungan penyediaan informasi yang cepat dan akurat. Untuk itu sejak tahun 2007 sistem informasi SDM telah berperan penting sebagai solusi sistem aplikasi terpadu berbasis oracle. Modul di dalam sistem informasi SDM tersebut meliputi: • Modul personalia yang telah dapat digunakan untuk mencatat seluruh perubahan data kepegawaian. • modul penggajian (payroll) yang telah digunakan untuk melakukan pembayaran gaji langsung ke rekening pegawai, termasuk melakukan perhitungan pajak penghasilannya. • modul rekrutmen yang dapat digunakan untuk mencatat data aplikasi lamaran yang masuk

445 AVP employees. This assessment program will be followed up to Manager level and afterwards to Assistant Manager level. Once an employee competency profile is built, employee development will focus more closely on closing gap competence, according to each profile. To prepare International Banking Officer (IBO) cadres, candidates are recruited internally, ready to follow on-the-job training in overseas branches and correspondent banks.

5. Employee Development. BNI is known for paying close attention to learning systems as a means of upgrading employees. Training budgets and employee developments prepared for various upgrading program amounted to some 5% of personnel costs every year. A sizeable number of training programs were implemented in 2007, supported by a staff of qualified internal and outside instructors. Training is conducted for specialised topics, the

biggest portion of which is for competency training, in support of BNI human resources managementbased competency. During 2007 BNI trained some 137 participants for career development, 33,398 participants for competency training and 4,463 participants for insight training and associated topics.

In addition to conventional training sessions, and to increase the variety of training types for every individual, according to

181

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Employees Composition by Educational Level 0.03% 10.37% 8.88%

67.55%

13.17%

SMA High School

Akademi Diploma

S1 Bachelor Degree

S2 Master Degree

S3 Doctoral Degree

their needs and in a costeffective manner, BNI implemented e-Learning Programs, which were so successful they received a Third-Place award for the Best Online Learning company category, in the e-Learning Award 2007, held by Pustekkom (National Education Department) and SWA Magazine. By 2007, e-Learning (courseware) content at BNI expanded to 20 course groups, 69 courses, 267 modules and 171 hours of e-Learning, registering an enrolment of

s u m b e r d aya m a nu s i a

182

serta mengolahnya sesuai dengan tahapan seleksi yang dilakukan, • modul lainnya adalah modul employee self-service yang terdiri dari sub modul online performance appraisal, pay slip, absence, employee loan, dan apply for job. Modul dimaksud dapat mendukung program office automation yang akan meningkatkan efisiensi. Di samping itu, dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis BNI di berbagai bidang dan juga kinerja pegawai, telah dilakukan perbaikan serta pengembangan yang tepat dan berkesinambungan. Pada tahun 2007 telah dilakukan Employee Engagement Survey. Hal-hal yang diukur adalah tiga jenis indeks yaitu engagement, leadership, dan belief. Secara umum responden mempercayai nilai-nilai (values), tujuan dan sasaran bisnis BNI, dan menunjukkan kepercayaan kepada jajaran pimpinan serta manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran bisnis BNI. Sementara itu, untuk aspek pengelolaan SDM, aspek pengembangan karir dan penilaian kinerja juga menunjukkan peningkatan. Dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang profesional, BNI menciptakan dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang berkualitas, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pasar. Upaya-upaya yang ditempuh antara lain: 1. Merancang modul-modul pelatihan di bidang perkreditan pada ‘BNI Akademi Kredit’ 2. Merancang modul-modul pelatihan di bidang operasional perbankan pada ‘Akademi Pimpinan Perbankan’ 3. Menyusun program pelatihan dan pengembangan dengan pendekatan competency based dan usulan pelatihan berdasarkan masukan/kebutuhan dari segenap unit organisasi guna menunjang pencapaian target bisnis unit di tahun 2007 sesuai dengan ‘Katalog Pelatihan dan Pengembangan 2007’ Pendekatan competency based menjadi falsafah yang mendasari penyusunan program pelatihan dan pengembangan melalui sistem pelatihan yang didasarkan pada kesenjangan

142,662 (on the average, each employee accessed eight course groups). To support Human Resources Management, and to apply relevant policies and daily operation, a rapid and accurate information flow is a prerequisite; thus, an Oraclebased Human Resources Information System was put into motion in 2007, as an integrated application system solution. Modules include: • A Personnel Module, within which all employee data changes are recorded. • A Payroll Module which,

in addition to making direct salary payments to employees, also calculates their income tax deduction. • A Recruitment Module, used to note application job data, as well as managing it, according to stages of selection. • Self-service employee modules, with such submodules monitoring and accessing data on Online Performance Appraisal, payment slips, attendance, employee loans, and job applications in the development process, all in support of an office

automation program to increase efficiency. Above and beyond this, increased BNI business performance within various sectors, as well as improved employee performance, is calculated in 2007, by an Employee Engagement Survey. Three indices are measured: Engagement, Leadership, and Belief. Respondents are evaluated and graded rationally, for their adherence to values, purpose and BNI business targets, leadership, potential belief as well as management skill in achieving

stated BNI objectives and business targets. In the quest to create professional human resources, BNI sets up and hosts quality training, according to developmental level and market demand: 1. Planning training modules in the credit sector at ‘BNI Credit Academy’ 2. Planning of training modules in banking operations at the ‘Company Leader Academy’ 3. Arrangement of training programs and their development through


kompetensi (competency gap) setiap posisi dibandingkan dengan kompetensi pemegang posisi saat ini maupun yang akan datang.

183

Disamping model pembelajaran klasikal (konvensional) yang dijalankan selama ini, di tahun 2007 BNI menggunakan media e-Learning yang dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui Learning Management System (LMS) dalam sistem Human Capital Management Information System (HCMS). Manfaat yang diperoleh dari media e-Learning ini antara lain dapat menjangkau lebih banyak peserta, menghemat biaya pelatihan per individu, meningkatkan ragam pembelajaran bagi setiap pegawai sesuai dengan kebutuhan dan pada akhirnya dapat mempercepat pencapaian visi dan misi BNI. Model pembelajaran melalui e-Learning juga akan meningkatkan fleksibilitas bagi setiap pegawai untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan tanpa harus meninggalkan tugas dan pekerjaannya sehari-hari (learning while working). BNI memandang pegawai sebagai aset perusahaan dan senantiasa berupaya menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan kondusif. Berbagai inisiatif dilakukan untuk menjaga kualitas SDM BNI agar sesuai dengan kebutuhan bisnis, dengan cara yang efektif, sekaligus menciptakan skema remunerasi yang menarik bagi pegawai. Investasi di bidang SDM akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan mampu mengelola dan mengarahkan bank untuk melakukan transformasi dalam mencapai misinya di masa yang akan datang.

a competency-based approach, with training proposals based on input from all organizational units, to support the achievement of unit business targets, as specified in the Bank’s ‘2007 Training and Development Manual’ A Competency-Based approach became a cornerstone philosophy, based on arranging appropriate training programs and development, and helps to narrow any competency gap for every position in the

organization, at the present and for the future.

achievement of the BNI vision and mission.

Every BNI employee enjoys access in 2007 to e-learning media, through the Bank’s Learning Management System in HCMS (Human Capital Management Information System). Cost-effective e-Learning media are able to reach many participants, reside in any location, have extremely low per-individual training costs, can deliver highly-specific and specialised types of training for each employee, and in the end will help to expedite the

Exploiting training models through e-Learning will enable an increase in the variety of training topics and facilitate ways for all employees to attend training, according to their needs, with no absences from work or daily duties (learning while working). At BNI, we always consider our staff to be our greatest asset, and we are committed to ensuring an attractive and conducive work environment for our people. Various

initiatives have been and will be implemented to align manpower requirements with business objectives, in a cost-efficient manner, while developing a competencybased remuneration scheme to attract and retain the best people. We believe our investment in enriching our HR quality will yield highly competent employees, who will lead and manage the bank’s transformation to achieve its mission in the future.

teknolo ad vances in information tec g i informasi h nolo g y

Teknologi Informasi

184

BNI menyadari pentingnya sistem yang handal dan berfungsi selama 24 jam penuh untuk menyimpan, menarik-kembali, menganalisa dan menyebarluaskan data-data penting. Investasi besar telah ditanamkan untuk menyempurnakan perangkat keras (hardware) agar lebih mudah diakses dan memiliki tingkat pengamanan yang memadai. BNI recognizes the particular urgency of storing, retrieving, sharing, analyzing and distributing time-critical data, on a 24/7 basis. Up-to-date hardware, representing a major investment, is installed and upgraded, with an eye to security threats and ease of access.

ad vances in information tec h nolo g y

TEKNOLOG I I NFOR M AS I M ENDUKUNG B I SN I S

185

Industri perbankan saat ini berbeda dengan kondisi 25 tahun yang lalu. Penemuan besar di bidang Teknologi Informasi (TI) berdampak penting pada bisnis dan industri, dan banyak diterapkan dalam akitivitas rutin di perbankan. Mainframe komputer berfungsi sebagai perangkat pendukung utama aktivitas perbankan. Saat ini, hampir tidak ada sistem jaringan karyawan yang hanya terhubungkan ke satu komputer, namun hampir seluruhnya telah terkoneksi ke sistem jaringan yang lebih luas. Keberhasilan, kemajuan dan tingkat produktivitas di industri perbankan disadari sangat bergantung pada dukungan dan kemampuan sistem TI, serta didukung oleh sistem pelatihan yang baik, SDM yang berkualitas dan ketersediaan modal yang memadai untuk melakukan investasi penting dalam menghadapi kecenderungan perubahan. Pola kerja dan dukungan TI saat ini telah meluas hingga ke pengembangan produk dan jasa, serta manfaat yang diperoleh manajemen melalui kemampuan mengakses data penting setiap saat. Efektivitas operasional, sistem pelaporan dan proses pengambilan keputusan terus meningkat, didukung oleh kemudahan memperoleh referensi. Hal ini mencerminkan aplikasi sistem TI merupakan aset utama untuk meraih sukses, dan diyakini bahwa hal ini akan terus berlanjut di masa depan. Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan teknologi, dan BNI juga menyadari kebutuhannya terhadap teknologi yang canggih, di samping kebutuhan investasi yang cukup besar dalam memenuhi perangkat dan sumber daya manusia. Menyadari pentingnya peran TI, sejak Desember 2005 BNI telah menyelesaikan implementasi sistem core banking baru yang diberi nama iCONS (Integrated Centralized Online System) di seluruh cabang BNI serta BNI Syariah di seluruh Indonesia. Selanjutnya BNI juga telah melakukan upgrade infrastruktur dengan perangkat keras (hardware) yang

Information Technology as a Business Enabler

Banking today is profoundly different from what it was some twenty-five years ago—a business which had in fact changed relatively little over the previous century. Dramatic advances in information technology, important for numerous fields of business and industry, were particularly applicable to the mostly-manual daily activity in banking. Unwieldy mainframe computers handled mechanical aspects of banking but were controlled

by a select ‘priesthood’ of specialists. No line employee had access to a computer, much less to the vast networks, increasingly linked together, which characterise practically all banking worldwide today. Success, progress and productivity in contemporary banking clearly depend on powerful and reliable IT system support, backed up by well-trained, intelligent human resources and sufficient capital for the steady investment necessary to stay

up with changing trends. The core role and support of IT today extends to product and service development as well, and management benefits through the intelligence gained from instant access to critical data, at any time. Effective operations, reporting protocol and decisionmaking is accelerated, stored and available for reference, meaning that wise application of IT systems represents a major capital asset of monumental importance for business success—and this trend will undoubtedly

continue into the future. A developing nation like Indonesia has particular need of this technology, and BNI acknowledges its reliance on IT, in spite of the heavy investment in equipment and human resources, and the inevitable disruptions in operations, it entails. From December 2005, BNI marked the completion and full-scale implementation of a new core banking system known as iCONS (for Integrated Centralized Online System) in all BNI branches, along with

teknolo g i informasi

baru dan peningkatan kapasitas jaringan yang menghubungkan seluruh kantor cabang BNI dengan kantor pusat. Bersamaan dengan itu, BNI juga telah menyelesaikan pembangunan fasilitas Command Center dan Disaster Recovery Site (DRS), dimana kedua fasilitas tersebut berperan penting untuk memastikan kelangsungan operasional bank apabila terjadi kendala pada sistem utama.

186

Jumlah ATM Card Number of ATM Cards (x 1000)

7,716 6,796

4,908

05 06 07

Kerentanan yang timbul akibat ketergantungan yang sangat besar pada TI disadari cukup berisiko dan membutuhkan penanganan segera. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus yang terjadi, baik yang disebabkan tidak berfungsinya perangkat atau jaringan maupun kerugian akibat hacker yang mengganggu sistem, seperti sering diberitakan di media beberapa tahun terakhir. Sistem yang rentan dan kompleks, seringkali menjadi subyek yang ditiru oleh pesaing, sehingga membutuhkan investasi besar untuk pengamanan maupun pemantauannya. Dengan sistem teknologi informasi yang telah maju dan terintegrasi yang dimiliki BNI saat ini, serta dibangun di atas pondasi yang kokoh maka pengembangan produk dan layanan baru dapat dikembangkan dengan lebih cepat, mudah untuk diintegrasikan dengan sistem lain dan transaksi dapat dilakukan secara real time online di seluruh outlet. Dapat disimpulkan, bahwa anggaran dan langkah kerja yang tepat akan meningkatkan produktivitas dan operasional bank menjadi lebih efisien. Melalui implementasi arsitektur teknologi yang tersentralisasi, kebutuhan akan data dan informasi bagi nasabah, manajemen maupun pemangku-kepentingan dapat dipenuhi secara cepat dan akurat. Hal ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten melalui pelatihan dan panduan yang jelas. DUKUNGAN S I STE M TEKNOLOG I I NFOR M AS I UNTUK B I SN I S

Selama tahun 2007 telah dikembangkan dan diimplementasikan beragam fitur, fasilitas maupun produk baru guna memberikan kemudahan bagi nasabah. Salah satu inisiatif penting

BNI Syariah, now available all over Indonesia. Further, BNI also has completed its infrastructure upgrade, with new hardware and extended network capacity, connecting all BNI branch offices to the head office. Parallel to this, BNI has also put in place its Command Centre Facility and Disaster Recovery Site (DRS), both critical support facilities that go far toward ensuring sustainable Bank operations through failures, interruptions or other obstacles along the system or at our main facility.

The vulnerability which inevitably accompanies heavy reliance on IT is always a looming peril, as evidenced by documented cases of equipment or network malfunction or by the huge losses entailed through hacking or unauthorised trades, as have surfaced in the media in recent years. Systems are fragile and often complex beyond recognition, and subject to penetration by malefactors or competitors— all this requiring further major investments in security and monitoring.

With these up-to-date IT systems in place at BNI, correctly integrated into a strong and cost-effective foundation, product development and new services needing technology support may emerge more quickly and are more easily merged with other systems and real-time online transactions at all outlets. The conclusion is that it is money and effort well-spent, as productivity is magnified and Bank operations have become notably more efficient.

Through implementation of centralized technology architecture, data and information requirements for customers, management and other stakeholders may be accessed more quickly and accurately, fully supported by competent human resources thoroughly trained by BNI. Information Technology for Business Support

During 2007, a variety of new features have been developed and applied to everyday operations, along with new products to better


yang dihasilkan adalah jaringan distribusi baru seperti BNI internet banking yang memudahkan nasabah melakukan transaksi dan di sisi lain mendorong dan meningkatkan daya tarik bisnis. Melalui pengembangan elektronik channel, BNI terus melakukan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Salah satu keberhasilan yang diraih adalah jaringan ATM, dimana BNI menjadi pioner dalam menawarkan jasa layanan kepada para nasabahnya, seperti kemudahan melakukan pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan PLN, telepon dan Iuran Pendidikan (student payment), pembelian pulsa telepon, pembayaran Zakat, dan sebagainya. Di akhir tahun 2007, ATM BNI telah memiliki lebih dari 105 fitur transaksi, dimana fitur dan fasilitas baru tersebut dapat dikembangkan dengan lebih mudah dan dengan tingkat keamanan yang memadai. Beberapa fitur baru yang dikembangkan antara lain: pengembangan fasilitas registrasi SMS Banking di cabang, implementasi sistem enkripsi Triple-DES untuk ATM, penggunaan BNI e-Secure (token) untuk transaksi melalui BNI Internet Banking, serta implementasi PINPad Swipe untuk transaksi diatas nilai tertentu di cabang-cabang.

187

Service Level ATM ATM Service Level

98.93%

98.14% 97.95%

Sistem baru iCONS juga mendukung dilakukannya interkoneksi dengan institusi lain, antara lain dengan pembuat kebijakan seperti sistem pembayaran nasional dari Bank Indonesia kepada Departemen Keuangan, Sistem Kliring Nasional (SKN), Sistem Daftar Hitam Nasional (DHN), Sistem Intercity Clearing dan Modul Penerimaan Negara (MPN), Sistem pembelian bahan bakar host-to-host OPBS dengan Pertamina, dan sebagainya.

05 06 07

Untuk mempercepat proses settlement dan meningkatkan akurasi pembukuan, BNI juga telah mengimplementasikan sistem STP (Straight Through Processing) RTGS (Real Time Gross Settlement), otomasi proses kliring kredit serta Signature Verification System baru yang tersentralisasi.

serve our valued customers. One key initiative has been the premiere of new delivery channels, such as BNI internet banking, which facilitate customer transactions while generating interest and attracting new business. Exploiting electronic channels for payments and purchases, BNI strives expand its ability to fulfill customer needs. Famously successful are the ATM networks—BNI being the pioneer in offering this service to its account holders. Contemporary

offerings include credit card instalment payment, and transfers to accounts in correspondent banks, telephone and electricity utility payments, and student allowance payments, topup of SIM cards for mobile telephones, religious tithes and others. By end-2007, BNI ATMs contained more than 105 transaction applications; new transaction features and facilities may be added easily and safely: development of an SMS Banking registration facility in branch offices, implementation of a triple-

DES encryption system for ATMs, the use of BNI e-secure for transactions carried out through BNI internet banking, as well as the implementation of PINPad Swipe for available balance transactions for accounts in branch offices. iCONS is a recentlyintroduced system offering strong inter-connectivity support to other institutions (regulators, among others) and covers functions such as the national payment system from Bank Indonesia to the Ministry of Finance: already

in place and running are the National Clearing System (NCS), National Black List System (NBLS), Intercity Clearing System and State Receipt Module (SRM) and the Gasoline Purchase System H2H (host-to-host) OPBS to Pertamina. To expedite settlement processes and increase book accuracy, BNI has also implemented Straight Through Processing (STP), Real Time Gross Settlements (RTGS), Credit Clearing Process as well as a new

teknolo g i informasi

188

Sementara itu, dalam rangka mendukung peningkatan transaksi kiriman uang oleh para pekerja Indonesia di luar negeri, BNI telah melakukan implementasi aplikasi iCONIC di BNI Cabang Singapore dan Hongkong. Implementasi aplikasi iCONIC tersebut dimaksudkan agar transaksi kiriman uang dapat dilakukan lebih cepat (on-line) serta untuk mendukung proses pembukaan rekening oleh nasabah di luar negeri. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan BNI melalui implementasi pengelolaan sistem supply chain management termasuk pembayaran tagihan pajak berbasistelekomunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah korporat dan perguruan tinggi, telah dikembangkan aplikasi cash management yang berbasis internet (Internet Banking Corporate) dan fasilitas Student Payment Center (SPC). Fasilitas yang telah dikembangkan pada Corporate Internet Banking mencakup pencarian data, laporan rekening, kiriman uang antar-bank, bulk transfer dan account sweep. Dengan fasilitas SPC, pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan melalui ATM maupun internet banking. Hingga akhir tahun 2007, pengguna BNI Internet Banking Corporate telah mencapai 470 perusahaan/institusi, sedangkan BNI Student Payment Center (SPC) telah digunakan di lebih dari 25 perguruan tinggi. Patut dicatat bahwa pengelolaan sistem teknologi informasi BNI dilakukan sesuai dengan standar internasional yang berlaku dan telah memenuhi prosedur ISO. Hal ini terbukti dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001:2000 untuk IT Project Management On Aplication Development, IT Operation Services dan IT Security Management. BNI SMS Banking di tahun 2007 juga meraih rekor MURI, sebagai SMS Banking pertama yang bekerjasama dengan seluruh 11 (sebelas) provider telekomunikasi, dengan jumlah pelanggan BNI SMS Banking mencapai lebih dari 500.000 nasabah. Untuk mempertahankan tingkat layanan yang prima, BNI telah meningkatkan kapasitas dan kemampuan processing pada server utama di Data Center. Dengan penyempurnaan ini, kemampuan memproses batch transaksi menjadi lebih cepat, respon sistem on-line juga

and centralized Signature Verification System. In support of the program of the Government of Indonesia to augment migrant labour exports, BNI has implemented the iCONIC facility for international money transfers, thus far, the Hong Kong and Singapore branches of BNI have put iCONIC to work, providing secure and rapid on-line money transfers, with support for those customers needing to open a new account abroad.

Third-party cooperation is enhanced at BNI through implementation of a supply chain management system, including telecommunicationsbased tax payments; further, corporate customers and universities may today benefit from internet-based cash management applications (Internet Banking Corporate) and a Student Payment Center (SPC) facility. The scope of BNI’s Corporate Internet Banking covers inquiries, account statement downloads, bank transfers, bulk transfers and account sweeps. Payment

of educational fees may be carried out through an ATMbased SPC facility as well as through internet banking. By late 2007, BNI Corporate Internet Banking reached 470 companies and institutions, while the BNI Student Payment Center (SPC) serves more than 25 institutions of higher learning. It is relevant to note that management of BNI IT systems is based on valid international standards and conforms to ISO procedures, as demonstrated through

the award of an ISO 9001:2000 certificate for its IT Project Management On Application Development, IT Operation Services and IT Security Management. BNI SMS Banking was also the recipient of an award in 2007 from MURI (Indonesian Record Museum) as the first institution to coordinate its SMS Banking with all eleven domestic telecommunication providers, with BNI SMS Banking reaching more than 500,000 customers.


lebih cepat, sehingga mendukung proses dan layanan bersifat massal di tingkat operasional yang membutuhkan respon secara real-time online antara lain on-line payroll.

189

RENCANA KE DE PAN

Sistem teknologi informasi BNI senantiasa dikembangkan untuk mendukung kebutuhan bisnis yang berubah serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kecenderungan kebutuhan nasabah terhadap layanan perbankan. Pengembangan tersebut dapat berupa produk atau layanan baru, peningkatan kinerja transaksi, peningkatan ketersediaan sistem (system availability) maupun penyederhanaan atau efisiensi proses operasional. Ke depan, sistem teknologi informasi BNI antara lain akan dikembangkan untuk mendukung bisnis, antara lain inisiasi dalam pengelolaan risiko dan program efisiensi unit bisnis. Sistem TI juga mendukung micro payment (contacless transportation payment maupun retail payment), implementasi Mobile Banking untuk segmen transaksi tertentu dan EDC Banking sebagai delivery channel baru. BNI juga akan menambah fitur dan fasilitas delivery e-Channel sejalan dengan penambahan 500 ATM baru, dukungan layanan supply chain management, pembayaran pajak, pengembangan aplikasi tresuri, pengembangan transaksi international banking dan implementasi sistem electronic loan origination di Sentra Kredit Kecil untuk mempercepat proses persetujuan kredit. Inisiasi dan pengembangan TI akan terfokus untuk meningkatkan bisnis konsumer dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

To maintain its high level of operational service, BNI has increased the capacity and main server processing ability in its Data Center, allowing quicker transaction batches and online responses, supporting operational-level processes and mass services requiring real-time online responses (such as online payroll protocol). looking forward

BNI IT System is steadily advancing as novel business needs evolve, adapting itself to rapidly-changing

technology while staying abreast of new financial service trends offered to the public. The objective of new product and service development is to augment transaction performance, expanding system availability while streamlining operational processes for more efficiency. Looking forward, the BNI IT system will evolve to support business as well as risk management initiatives and efficiency programs within business units. It also will support micro-payment

business applications (contactless transportation payments as well as retail payments), will implement mobile banking to transaction segments and will offer EDC Banking as a new and appealing delivery channel. As IT moves forward at BNI, it will add more features and facilities for e-channel delivery, as well as coming online with 500 new ATMs, supporting supply chain management service, tax payments, treasury application development, international

banking upgrades and implementation of an electronic loan origination system in Small Loan Centers to speed up the loan process. Initiatives and IT development will principally concentrate on boosting consumer and SME businesses.

ta c onrg pg o un r atge jsaowcai a b lsroessi a po l n s ibi l i t y

Tanggung Jawab Sosial

190

Sebagai ‘mitra berbagi,’ bagi segenap masyarakat Indonesia, BNI memahami dan berupaya memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, mendukung kegiatan perbaikan kualitas lingkungan dan pendidikan, serta bekerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan standar kehidupan dan kemapanan finansial. As a ‘sharing partner’ in Indonesian society, the Bank recognizes and responds to social needs, sponsoring worthwhile religious, community and educational projects, while working with local people to build their standard of living and financial security.

c o r p o r at e s o c i a l r e s p o n s ibi l i t y

Selama dasawarsa terakhir, salah satu perubahan mendasar dalam berbisnis di sektor keuangan adalah tumbuhnya kesadaran terhadap tanggung jawab sosial. Perusahaan seperti BNI didirikan untuk memberikan laba kepada pemegang saham dan menyediakan lapangan kerja. Perusahaan wajib membayar pajak kepada pemerintah dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

191

Dewasa ini, pendekatan tersebut tidak lagi memadai dalam menjalankan bisnis, terutama dengan tingginya perhatian dari media massa dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian sosial. Setiap perusahaan yang disegani dan didukung oleh masyarakat sekitarnya harus bertindak dengan prinsip keadilan, peduli pada sesama dan pada lingkungan alam, jika ingin mendapatkan dan memelihara reputasi yang bersih dan baik. Inilah yang harus dimiliki oleh BNI sebagai bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemerintah. Oleh karena itu, BNI berupaya menjadi warganegara yang baik (good corporate citizenship), dengan mengembalikan sebagian keuntungannya kepada masyarakat, sehingga para nasabah secara konsisten dan tulus akan terus mendukung keberadaan BNI. Perangkat yang diperlukan sebagai panduan dalam kegiatan operasional perusahaan dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan yang menjalankan CSR dapat menikmati hal-hal positif, termasuk meningkatnya pendapatan, karena nasabah, kalangan media massa serta pemangku-kepentingan lainnya akan merespon positif perusahaan tersebut. Menyadari pentingnya CSR dan citra perusahaan yang baik, BNI memberikan paket remunerasi yang wajar dan cukup kompetitif kepada pegawainya. Sedangkan bagi

Among the many fundamental shifts in the way businesses in the financial sector operate over recent decades has been the awakening of their responsibility to a broader sector of society than traditionally perceived. An enterprise like BNI exists to turn a profit for shareholders —its owners—and to provide fair compensation to its employees. It pays its taxes to the government and may make contributions to worthy causes, on occasion.

This is no longer enough in today’s world, with its intensive media surveillance and legions of non-governmental organizations dedicated to social causes. In the new Millennium, it is accepted doctrine that any business wishing to enjoy the respect, good will and support of the broader community in which it operates must strictly behave with fairness, compassion, concern for others and for the environment, if it expects to gain and maintain a clean reputation.

This is particularly true for a state Bank like BNI, as it has always been a highprofile, very ‘public’ institution in Indonesian society. For this reason it has over the years strived to become what is known as a ‘good corporate citizen,’ returning to a reasonable extent to the community from which its customers emerge support and care consistent with contemporary practice. The codified set of guidelines and standards a business

today should adhere to are known as ‘Corporate Social Responsibility’ (CSR) and a Bank known as faithfully following its tenets can in fact enjoy higher profits, as socially aware customers, media people and other stakeholders will respond with support in kind. Aware of all these stakeholders, and the importance of a continuing good image, BNI provides all employees a fair and competitive wage and benefits package, it holds

ta n g g un g j a w a b s o s i a l

lingkungan secara umum, BNI berkomitmen menjalankan program CSR sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnisnya. Sebagai perusahaan terbuka yang mayoritas pemegang sahamnya adalah Pemerintah, BNI memahami adanya misi tanggung jawab sosial untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

192

Di tahun 2007, BNI menetapkan 6 (enam) bidang yang menjadi fokus kegiatan CSR, yaitu pendidikan, kesehatan, pengembangan Sarana dan Prasarana Umum, kegiatan keagamaan, bantuan bencana dan pelestarian alam. Di samping itu, BNI juga menyisihkan sebagian dana CSR untuk mengikuti program BUMN Peduli, bersama dengan perusahaan milik negara lainnya, dengan dikoordinasikan oleh Kementerian Negara BUMN.

Realisasi dana CSR (Rp miliar) CSR fund (in Rp billion)

34.77

19.50 15.24

05 06 07 Note : CSR dari Program Bina Lingkungan Note : CSR from Comunity Development Program

Penyaluran dana untuk kegiatan CSR dilakukan secara proporsional, menyeimbangkan antara program yang direncanakan dengan permohonan diterima, sesuai dengan kondisi masyarakat di lingkungan operasional perusahaan. BNI mendanai sejumlah kegiatan CSR yang ditujukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jumlah dana yang telah dialokasikan sepanjang tahun 2007 untuk seluruh bidang tersebut mencapai Rp 34,77 miliar. Penyaluran dana dapat diberikan dalam bentuk tunai, natura dan pembiayaan kepada masyarakat di lingkungan operasional perusahaan di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, LSM, yayasan sosial dan institusi lainnya serta 12 Kantor Wilayah BNI di seluruh Indonesia. B i da n g P e n d i d i k a n da n P e l atih a n

Secara nyata, BNI mewujudkan tanggung jawab sosialnya di bidang pendidikan dan pelatihan melalui beberapa program seperti Program Beasiswa SD, SMP dan SMU, Renovasi

events and proffers basic services to their families. BNI has a firm commitment to run its CSR programs as an inseparable part of its range of business activities. As a public company where the majority shareholding stays with the Government of Indonesia, BNI feels particular concern for its Corporate Social Responsibility, facing its manifold and diverse publics. In 2007, BNI has distilled six key areas in its focus

on Corporate Social Responsibility: those are education, public health care, public facilities and infrastructure, religious affairs, disaster relief, and environmental preservation. Other than those, BNI also put aside a portion of CSR funds to join the State-owned Enterprise Care program, together with other stateowned enterprises under the coordination of the Stateowned Enterprise Ministry.

Funding of CSR activities is proportional, a balance between planned programs and approved requests and the Company’s operational environment. BNI funds CSR activities for the benefit of all Indonesians, amounting in 2007 to a total of Rp 34.77 billion. Contributions were in part disbursed in cash, funding to the publics across Indonesia in cooperation with Regional Governments, NGOs, Social Foundations and other professional institutions, as well as through 12 BNI


Sekolahku di seluruh provinsi, program pengecatan sekolah, hingga penyediaan berbagai sarana pendukung pendidikan, seperti perpustakaan, buku, dan mobil perpustakaan kelilling. Di tahun 2007, dana bantuan BNI yang dialokasikan untuk pendidikan dan pelatihan mencapai Rp 8,87 miliar naik dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 7,85 miliar. Beberapa kegiatan sosial bidang pendidikan dan pelatihan antara lain: • Bantuan Sarana Pendidikan antara lain: di Darunnaim Pontianak Kalimantan Barat, Palu, Sulawesi Tengah, SMAN 8 DKI Jakarta, YPI Attaqwa Jawa Barat dan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta • Bantuan Renovasi Sarana Pendidikan di Maumere, NTT & Bali, TK Al Quran Margacinta di Garut (Jawa Barat), TK BKOW Purwaasih (Jawa Barat), TK Muslimat IV Nidhomiyah Jombang (Jawa Timur), PUSDAI Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Kampus Al Azhar DKI Jakarta • Bantuan Beasiswa Pendidikan bagi siswa di Sikka, NTT, Bantuan Beasiswa kepada mahasiswa Universitas Brawijaya Jawa Timur dan Bantuan Dana Beasiswa Yayasan Diponegoro Jakarta • Program Pojok BNI di Universitas Lampung, IPB dan Universitas Diponegoro • Penerbitan buku pendidikan anak bersama Yayasan Bestari, Jakarta • Bantuan Taman Bacaan di Sorong, Papua • Pelatihan Kepeloporan YKI La Tansa, Jakarta • Pengadaan 10 Unit Motor Pintar dan 1 Unit Mobil Pintar melalui SIKIB, Jakarta, Pengadaan Mobil ‘Ayo Membaca Ayo Menabung’ di Jakarta, dan Pengadaan Mobil Perpustakaan di Bima, NTB • Program ‘Ayo Membaca Ayo Menabung’ di Yogyakarta dan Tasikmalaya • Pembangunan Sarana Perpustakaan di YPPMI Arjasa Jawa Timur • Partisipasi pada Bakti Sosial Hari Anak Nasional di Ancol, Jakarta

Regional Offices. E d u cati o n a n d Tra i n i n g

BNI CSR activities in education and training programs include scholarships for elementary school, junior high and high school in all provinces, renovation of schools in all provinces, school painting programs, infrastructure to support education, such as a library, books, and a mobile library. BNI allocated a total of Rp 8.87 billion for education and training in 2007, up from

the previous year’s figure of Rp 7.85 billion. Notable activities supported in education and training are: • Education infrastructure in: Darunnaim Pontianak, West Kalimantan, Palu, Central Sulawesi, Jakarta (SMAN 8), West Java (YPI Attaqwa) and Yogyakarta (Madrasah Muallimin Muhammadiyah) • Support for renovation of educational infrastructure in Maumere, East Nusa Tenggara & Bali, Garut, West Java (TK Al Quran

Margacinta), West Java (TK BKOW Purwaasih & PUSDAI Tasikmalaya), East Java (TK Muslimat IV Nidhomiyah Jombang), Jakarta (Kampus Al Azhar) • Scholarship grants for students in Sikka East Nusa Tenggara, for Brawijaya University, East Java, and for the Diponegoro Foundation, Jakarta • ‘BNI Corner’ Programs at Lampung University, Bandar Lampung, at Bogor Agricultural Institute, West Java, and at Diponegoro

193


194

• Pembangunan Sarana Perpustakaan di Poso Pola, Flores, Nusa Tenggara Barat • Renovasi SDN Kedungdoro Surabaya, renovasi SDN Sendangadi Sleman, dan renovasi Madrasah Ibtidaiyah Darus Sholeh Rembang B i da n g P e n i n g k ata n K e s e h ata n

BNI berperan aktif dalam menjalin kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat serta menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Bantuan BNI untuk bidang peningkatan kesehatan pada tahun 2007 mencapai Rp 6,32 miliar, yang berarti naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 4,86 miliar. Beberapa kegiatan CSR BNI bidang kesehatan masyarakat antara lain: • Pembangunan Posyandu di Pinrang, Makassar • Program Donor Darah di seluruh Indonesia • Pengoperasian 60 Balai Kesehatan bekerjasama dengan MER-C di seluruh Indonesia. • Kampanye Anti Narkoba di Jakarta • Program Khitanan Massal di seluruh Indonesia • Bantuan Sarana Mammografi kepada YKI, Jakarta • Partisipasi Program Sehat Bersama—ISEI, Jakarta B i da n g P e r ba i k a n S a r a n a da n P r a s a r a n a Um u m

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. BNI mendukung pembangunan fasilitas umum dengan turut merencanakan, melaksanakan dan membantu mengembangkan prasarana dan sarana umum di daerah yang memerlukan bantuan. Dana sebesar Rp 14,44 miliar telah dikeluarkan BNI untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosial di bidang ini, antara lain: • Pembangunan sarana air bersih di Pacitan, Jawa Timur

University, Central Java • Children’s educational book publication, with the Bestari Foundation, Jakarta • ‘Reading Corner Park’ in Sorong, Papua Province • ‘Pioneer Training’ of YKI La Tansa, Jakarta • Supply of 10 Smart Motor Units and 1 Smart Car Unit through SIKIB, Jakarta, supply of one ‘Let’s Read, Let’s Save’ Car Unit, Jakarta, and supply of one library car unit in Bima, West Nusa Tenggara • ‘Let’s read, Let’s save’

•

•

•

•

programs in Yogyakarta & Tasikmalaya, West Java Construction of library infrastructure for YPPMI Arjasa, East Java Social Activity participation on National Children’s Day, in Ancol, Jakarta Construction of library infrastructure in Poso Pola, Flores, West Nusa Tenggara Renovation of Elementary School, Kedungdoro, Surabaya, East Java, along with similar work at the Elementary School of Sendangadi Sleman,

Yogyakarta, and at the Madrasah Ibtidaiyah Darus Sholeh (Islamic Elementary School), Rembang, Central Java P u b li c H e a lth ca r e

BNI played an active role in cooperating with institutions in the health sector aiming to raise public health and hygiene standards, while supporting a healthy and clean environment. BNI Support for health programmes in 2007 totalled

Rp 6.32 billion, considerably higher than the 2006 figure of Rp 4.86 billion. Some notable BNI CSR activities in the Public Health are: • Construction of a Posyandu (Integrated Health Services Post) in Pinrang Makassar, South Sulawesi • Blood Donor Programs all over Indonesia • Supporting the operational of 60 medical facilities throughout Indonesia, in cooperation with MER-C (Medical Emergency Rescue Committee)


• Rehabilitasi Kawasan Bromo, Jawa Timur • Pembangunan Taman Tenda 46 Sudirman, untuk pedagang makanan di sekitar Gedung BNI di Jakarta • Bantuan Sarana Taman Kota Padang, Sumatera Barat • Bantuan kendaraan pengangkut Sampah di Luwu Timur, Sulawesi Tenggara

195

B i da n g S a ra n a I ba da h / K e ag a m a a n

BNI mendukung kegiatan keagamaan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang peningkatan kualitas hidup. Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial di bidang ini secara berkelanjutan, agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menentukan masa depan. Setiap agama mempunyai prinsip dasar yang sama untuk berbagi, menciptakan perdamaian dan keadilan sosial. Dana yang dikeluarkan BNI untuk CSR bidang keagamaan mencapai Rp 2,79 miliar yang berarti naik signifikan dibandingkan tahun 2006 sebesar Rp 910 juta. Ba ntua n B e n ca n a

BNI memprioritaskan bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah bencana alam di seluruh Indonesia. Bantuan yang diberikan bersifat pertolongan pertama pada saat bencana terjadi, dalam bentuk bantuan kesehatan, logistik, makanan, dan alat-alat kebersihan. Bantuan korban bencana alam yang diberikan sepanjang tahun 2007 tercatat sebesar Rp 943 juta, beberapa diantaranya adalah: • Bantuan bagi korban banjir beberapa daerah, meliputi: Sumatera Utara, Aceh Tamiang (NAD), Kabupaten Wajo (Sulawesi Selatan), Manado (Sulawesi Utara), DKI Jakarta dan sekitarnya serta Ponorogo dan Pacitan (Jawa Timur) • Bantuan kepada korban gempa Bumi di Padang (Sumatera Barat) dan Dompu (NTB)

• Anti-Drug Abuse Campaign, Jakarta • Mass Islamic circumcision programs conducted all over Indonesia • Support for mammography infrastructure at YKI, Jakarta • Participation to ‘Healthy Together Programs’ by ISEI, Jakarta P u b li c Fac i liti e s a n d I n f ra str u ctu r e

Public prosperity flourishes on a base of sound pre-Infrastructure and Infrastructure. BNI

support included building general facilities: planning, implementing and supporting the development where needed, with a total of Rp 14.44 billion disbursed by BNI toward this sector, including: • Clean water infrastructure in Pacitan, East Java • The rehabilitation and conservation of the Mount Bromo area, East Java • Building the ‘46 Tent Park’ infrastructure for foodstall entrepreneurs near BNI Head Office building, Jakarta

• Support for Padang City Park Infrastructure, West Sumatra • Donate garbage trucks in East Luwu, Southeast Sulawesi R e li g i o u s A f fa i r s

BNI sustained support for religious events, education and infrastructure, both directly and indirectly, as an aspect of quality of life. In implementation of Social Responsibility, religions are accorded a special place as determining factors in

the future of humanity, based on the belief that all religions share the same basic principles of giving, bringing down peace and inspiring social justice. Funds disbursed by BNI for religious affair amounted to Rp 2.79 billion, up significantly from the 2006 figure of Rp 910 million. d i s a st e r r e l i e f

BNI always put top priority to helping disasterafflicted community all across Indonesia. Help was proffered in areas of health,


196

• Bantuan korban bencana tanah longsor di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur • Bantuan korban tsunami daerah Pangandaraan, Jawa Barat P e le sta r i a n A l a m

Isu kerusakan alam telah menjadi topik bahasan sepanjang tahun 2007. Perhatian BNI di bidang ini telah diwujudkan melalui bantuan program penghijauan dan rehabilitasi taman sebesar Rp 193 juta antara lain: • Rehabilitasi sarana taman di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat • Partisipasi pada program penghijauan di Universitas Diponegoro, Jawa Tengah • Partisipasi pada program penghijauan di Kalimalang, Jakarta P r o g ra m B U M N P e d u l i

Program BUMN Peduli merupakan program yang dilakukan melalui koordinasi dengan Kementrian BUMN, khususnya dalam penetapan jenis dan kegiatan bantuan yang diberikan. Salah satu contohnya adalah kebijakan konversi penggunaan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas bagi rumah tangga, telah mendorong BNI untuk bekerjasama dengan Kementrian Negara BUMN dalam menetapkan program bantuan kompor gas mini bagi masyarakat yang kurang mampu di wilayah DKI Jakarta. Selain itu kegiatan yang tergabung dalam BUMN Peduli adalah pemberian bantuan kepada korban gempa bumi di Padang, Sumatera Barat. P r o g ra m CSR 2 0 0 8

BNI memiliki komitman untuk melanjutkan dan meningkatkan bantuan kepada masyarakat melalui program CSR dengan tujuan: a. Mendorong upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perbaikan lingkungan

logistics, foods and sanitation hardware. BNI gave a total of Rp 943 million to disaster victims, affected by events in 2007 such as: • Support for flood victims in several regions: North Sumatra, Aceh Tamiang (NAD), Wajo Regency (South Sulawesi), Manado (North Sulawesi), Jakarta and its surroundings along with Ponorogo and Pacitan (East Java) • Support for earthquake victims in Padang (West Sumatra), and Dompu

(West Nusa Tenggara) • Support for landslide victims in Manggarai Regency, East Nusa Tenggara • Support for tsunami victims in Pangandaran, West Java E nvi r o n m e nta l P r e s e rvat i o n

Environmental damage was frequently seen in headlines in 2007, and to express our sincere concern, BNI already donates some Rp 193 million for green programs and park rehabilitation: • Park Infrastructure

Rehabilitation in Sumbawa Besar, West Nusa Tenggara. • Green Programme participation at Diponegoro University, Central Java • Green Programme participation in Kali Malang, Jakarta State - Own e d E nt e r p r i s e Ca r e P r o g ra m

SOE Care Programs are carried out through SOE Ministry coordination, particularly in approval of which types of support and


b. Memberikan kontribusi positif bagi seluruh masyarakat, khususnya di seputar lingkungan perusahaan c. Menumbuhkan dan memelihara citra positif perusahaan di mata masyarakat Sebagai rencana di tahun 2008, program CSR BNI tetap difokuskan pada enam bidang yaitu: pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasarana umum, kesehatan, pelestarian alam, kegiatan keagamaan dan bantuan bencana, serta terus mendukung program BUMN Peduli. BNI meyakini bahwa kegiatan inilah yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan, dimana BNI dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup generasi mendatang. Inilah inti dari harapan kami ‘Berbagi Untuk Negeri.’

activities are to be helped. An example is the Government of Indonesia’s stated policy of conversion from kerosene (paraffin) to gas as a daily fuel for household cooking. BNI coordinated with SOE Ministry in distributing small gas stoves to poor residents within the DKI Jakarta region. Other activities include earthquake damage repair in Padang, West Sumatra.

and build support from its stakeholders through CSR Programs aim to: a. Motivate efforts to stimulate the quality of life and environmental improvement b. Make a positive contribution to the public at large, especially around the company locations c. Maintain and improve a good corporate image

CSR P r o g ra m s i n 2008

In its 2008 CSR program, BNI remain focused on six key areas: education and

BNI holds its strong commitment to sustain

training, public facilities and infrastructure, public health, environmental preservation, religious affairs and humanitarian aid, while continue its support to SOE Care program. BNI believes that these are the areas that directly connect with people in need, where BNI could help to build prosperity and quality of life and improve productivity for future generations. This is truly the essence of our ultimate wish: ‘Sharing with the Nation.’

197

se i sm m atn a jneam a mnaanlai g en lyesni s

Analisis Manajemen

198

Komponen Pendapatan Bunga tahun 2007 Sources of Interest Income 2007

Komponen Beban Bunga tahun 2007 Sources of Interest Expense 2007

1.17% 4.92%

5.39% 2.10% 0.98%

0.27%

56.80%

12.26%

91.53%

24.58%

Pendapatan Bunga Kredit

Bunga Simpanan

Interest Income from Loans

Interest Expense for Customer Deposit

Obligasi Pemerintah

Pinjaman yang Diterima

Government Bonds

Borrowings

Surat Berharga

Surat Berharga yang Diterbitkan

Marketable Securities

Marketable Securities Issued

Penempatan pada Bank Lain & BI

Lain-lain

Placement to other banks & BI

Others

Pendapatan Syariah Income from Sharia operation

Lain-lain Others

Komposisi Pinjaman berdasarkan Sektor Ekonomi Loan Composition by Economic Sector 0.78%

20.57%

4.22% 4.94% 5.34%

Komposisi Aktiva Produktif Earning Asset Composition

4.82%

8.40%

1.59%

18.31%

4.54% 19.97%

49.69%

25.63% 2.52%

28.55%

Perindustrian

Penempatan pada BI & Bank Lain

Industry

Placement to BI & other banks

Perdagangan, restoran dan hotel

Surat Berharga

Trading, Restaurant & Hotel

Marketable Securities

Pertanian

Pinjaman

Agriculture

Loans

Jasa Dunia Usaha

Obligasi Pemerintah

Business Services

Government Bonds

Konstruksi

Lainnya

Construction

Others

Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi Transportation, Warehousing & Communication

Jasa Pelayanan Sosial Social Services

Pertambangan Mining

Listrik, Gas dan Air Electricity, Gas, Water

Lain-lain Others

m a n a g e m e n t a n a ly s i s

K I NERJA KEUANGAN

199

Tahun 2007 menjadi tahun konsolidasi bagi BNI yang ditandai dengan berbagai perubahan internal yang diharapkan dapat memberikan momentum pertumbuhan baru dalam menyongsong masa depan. Terkait dengan kinerja keuangan 2007, berikut pencapaian yang diperoleh. H AS I L USA H A

Laba bersih Laba bersih di akhir tahun 2007 sebesar Rp 898 miliar, turun Rp 1,03 triliun, atau 53,37%, dibandingkan dengan Rp 1,93 triliun pada tahun 2006. Terpangkasnya laba terutama disebabkan oleh kebijakan perusahaan meningkatkan coverage ratio dalam rangka memperkuat fundamental perusahaan. Jika ditelaah lebih jauh, kinerja operasional sebelum pembentukan beban penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) untuk tahun 2007 sebesar Rp 4,18 triliun, sesungguhnya relatif stabil dibandingkan dengan Rp 4,16 triliun pada tahun 2006. Bahkan jika dilihat dari kinerja pendapatan operasional di tahun 2007 yang sebesar Rp 11,60 triliun, angka tersebut naik sebesar Rp 1,36 triliun, atau 13,28% dibandingkan dengan Rp 10,24 triliun di tahun 2006. Membaiknya kinerja pendapatan operasional tersebut salah satunya didorong oleh tingginya pertumbuhan kredit. Beberapa faktor lain yang memperbaiki indikator kinerja keuangan adalah: 1. Meningkatnya kontribusi net interest income khususnya pendapatan bunga kredit dan surat berharga. 2. Pertumbuhan Pendapatan Operasional Lainnya di semua komponen. 3. Naiknya keuntungan non operasional bersih akibat koreksi laba tahun sebelumnya.

F I NANC I AL P ERFOR M ANCE

The year of 2007 was a year of consolidation at BNI, reflected by numerous internal changes designed to boost company growth in the future. Financial performance in 2007 is summarized as follows: Fi n a n c i a l RESULTS RESULTS OF O P ERATI ON

Net Income Net income for the year 2007 amounted to Rp 898 million, a decrease of Rp 1.03 trillion, or 53.37%, compare to Rp 1.93 trillion In 2006. The significant decrease was

attributable primarily to company policy to increase allowances for possible losses, which is expected to strengthen the fundamentals of the company. Despite an increase in the allowance for possible losses amounting to Rp 4.18 trillion for the year 2007, which was a relatively slight increase compared to Rp 4.16 trillion last year, Operating Income showed better performance: the 2007 figure amounted to Rp 11.60 trillion, or an increase of Rp 1.36 trillion

(13,28%), compared to Rp 10.24 trillion in 2006. The high rate of loan growth was a factor contributing to the improvement of operating income in 2007. Other factors contributing to improvement of financial indicators are: 1. Increase in net interest income contribution, especially interest income from loans and marketable securities. 2. Other operating income increases in all components.

analisis manajemen

200

Pendapatan Bunga Bersih Pendapatan bunga bersih tahun 2007, termasuk provisi dan komisi dan syariah, tercatat sebesar Rp 7,47 triliun, naik 1,23%, dibanding tahun 2006. Kenaikan pendapatan bunga bersih disebabkan oleh turunnya beban bunga sebesar Rp 257 miliar yang lebih besar dibanding dengan penurunan pendapatan bunga sebesar Rp 166 miliar. Naiknya outstanding pinjaman ternyata belum berdampak positif pada pendapatan bunga. Hal ini karena turunnya kontribusi pendapatan bunga dari surat berharga khususnya obligasi pemerintah dan penempatan seiring dengan turunnya suku bunga SBI. Hal serupa juga terjadi di sisi beban bunga, dimana turunnya suku bunga SBI dan suku bunga penjaminan berdampak pada turunnya biaya Dana Pihak Ketiga (DPK). Namun disisi lain pendapatan bunga pinjaman yang diberikan dapat dipertahankan karena penurunan suku bunga bunga pinjaman tidak sebesar penurunan suku bunga DPK. Selain itu, pada semester II tahun 2007 BNI juga melakukan ekspansi pinjaman yang cukup besar sehingga sebagian dana yang selama semester I ditempatkan pada asset yang memberikan yield lebih rendah (surat berharga dan penempatan) dapat dialihkan ke pinjaman sehingga menghasilkan pendapatan bunga yang lebih tinggi. Pendapatan Syariah Bersih Pendapatan syariah bersih tahun 2007 sebesar Rp 96,29 miliar naik 6,10% dibanding tahun 2006. Pendapatan syariah berasal dari produk pembiayaan yang berbasis murabahah, mudharabah muqayyadah, dan musyarakah. Sementara beban syariah seluruhnya berasal dari simpanan nasabah. Pendapatan Operasional Lainnya Pendapatan operasional lainnya tahun 2007 mencapai Rp 4,13 triliun, meningkat sebesar

3. Increase in net non operating income as a result of last year’s profit and loss adjustment. Net interest income Net interest income in 2007, including fees, commisions, and sharia amounted to Rp 7.47 trillion, an increase of 1.23%, compared to that of 2006. The increase in net interest income resulted from a decrease in interest expenses of Rp 257 billion, which exceeded the decrease in interest income of Rp 166 billion.

The increase in loan expansion was yet to have a positive impact on interest income due to the decrease of interest income contributions from marketable securities, primarily from goverment bonds and placements, as a result of the decrease in the SBI rate. The same impact also applies to interest expenses. The decrease of the SBI rate and the rate of guarantee premiums caused the decrease in the cost of funds for thirdparty deposits. However,

interest income was relatively sustained due to the decrease in the loan interest rate, less than the decrease in the third party deposits rate. Moreover, in the second semester of 2007, BNI grew loans very significantly. Therefore, BNI switched the lower-yielding asset, such as marketable securities and placements to loans, which resulted in higer interest income. Net Sharia Income Net sharia income in 2007 amounted to Rp 96.29 million, an increase of


44,33%, dibandingkan dengan Rp 2,86 triliun di tahun 2006. Kenaikan ini terjadi disemua komponen, dan yang terbesar berasal dari non-recurring fee (fee yang tidak rutin) yaitu pendapatan dari surat berharga dan obligasi pemerintah. Beban Operasional Lainnya Beban operasional lainnya meningkat menjadi Rp 7,63 triliun pada tahun 2007 atau naik 21,85% dibanding posisi 2006 pada Rp 6,26 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan biaya SDM pada 2006 karena adanya pembentukan cadangan employee benefit mengacu pada PSAK 24 (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan), dan kenaikan insurance underwriting expense seiring dengan berkembangnya bisnis salah satu anak perusahaan, yaitu BNI Life. P OS I S I KEUANGAN

Kebijakan Umum Pengelolaan Aktiva dan Kewajiban Kebijakan pengelolaan aktiva dan kewajiban pada tahun 2007 lebih ditekankan kepada kebijakan ekspansi aktiva produktif, kebijakan peningkatan dana murah dan pengurangan dana mahal, selain juga melanjutkan kebijakan rekomposisi aktiva produktif. Sedangkan di sisi passiva, upaya BNI masih tetap terfokus pada rekomposisi maturity profile. Total Aktiva Total aktiva di akhir tahun 2007 mencapai Rp 183,34 triliun, naik 8,22% dibandingkan dengan Rp 169,42 triliun pada tahun lalu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan modal BNI setelah penerbitan saham baru (program rights issue) yang dilakukan pada bulan Agustus 2007 serta kenaikan Dana Pihak Ketiga di sisi passiva. Sedangkan di sisi aktiva, kenaikan didorong oleh pertumbuhan pinjaman yang diberikan.

6.10% compared to last year. Sharia income was derived from the financing facilities of Murabahah, Mudharabah, Muqayyadah, and Musyarakah, whereas sharia expenses entirely came from customer deposits. Other Operating Income Other operating income in 2007 amounted to 4.13 trillion, an increase of 44.33%, compared to Rp 2.86 trillion in 2006. The increase was from all components, primarily from non-recurring fees contributed

from marketable securities and government bonds.

business growth of subsidiary company, BNI Life.

Operating Expenses Operating expenses increased to Rp 7.63 trillion in 2007, an increase of 21.85% compared to Rp 6.26 trillion in 2006. The increase was primarily attributed to increases in human resource expenses as a result of the addition to employee benefit provisions complying to PSAK 24 (financial accounting standard guidance), and the increase of insurance underwriting expenses in line with

F I NANC I AL COND IT I ON

General Policies on Assets and Liabilities Management The bank’s policy on assets and liabilities management in 2007 placed emphasis on the expansion of productive assets, the increase of low-cost funds against high-cost funds, in addition to the continued recomposition of the bank’s earning assets. However, on the liabilities side, the bank remained focused on rearranging its maturity profile.

201

analisis manajemen

202

Aktiva Produktif Aktiva produktif di akhir tahun 2007 mencapai Rp 165,77 triliun, naik sebesar 12,02%, dibandingkan dengan Rp 147,99 triliun setahun yang lalu. Perubahan komposisi aktiva produktif telah searah dengan kebijakan Bank, yaitu ekspansi kredit dan pembiayaan disertai rekomposisi aset dengan mengurangi Obligasi Pemerintah dan Penempatan Dana. Pinjaman yang Diberikan Jumlah pinjaman yang diberikan (termasuk pembiayaan syariah) hingga akhir tahun 2007 mencapai Rp 88,65 triliun, naik 33,39%, dari Rp 66,46 triliun setahun yang lalu. Kualitas pinjaman yang diberikan tahun 2007 mengalami perbaikan, dengan posisi Non Performing Loan (NPL) Net turun dari 6,55% menjadi 4,01% dan NPL gross turun dari 10,47% menjadi 8,18%. Meskipun jumlah absolut Non Performing Loan (NPL) naik akibat memburuknya kualitas pinjaman beberapa debitur, namun karena jumlah pinjaman yang diberikan pada tahun 2007 mengalami kenaikan signifikan, posisi NPL relatif membaik. Turunnya NPL tersebut membawa BNI keluar dari kategori ‘bank dalam pengawasan Bank Indonesia’ pada awal Januari 2008. Ke depan, BNI tetap melanjutkan kebijakan ekspansi kredit untuk mendukung pencapaian target Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan strategi-strategi baru untuk memperbaiki kualitas kredit. Pembiayaan Syariah Pembiayaan syariah hingga akhir tahun 2007 mencapai Rp 1,80 triliun, naik 59,29%, dibandingkan dengan Rp 1,13 triliun setahun yang lalu. Kenaikan yang signifikan ini menunjukkan perkembangan bisnis syariah yang semakin dikenal masyarakat secara luas, dan menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang prospektif.

Total Assets Total assets at year end 2007 amounted to Rp 183.34 trillion, an increase of 8.22%, compared to Rp 169.42 trillion a year ago. The increase was mainly due to the increase in BNI capital after new shares were issued under a rights issue program in August 2007, and also the increase of third party deposits on liabilities side. On the assets side, however, the increase was primarily attributed to the growth of loans.

Earning Assets Earning assets at year-end 2007 amounted to Rp 165.77 trillion, an increase of 12.02%, compared to Rp 147.99 trillion a year ago. Changes in the earning assets composition reflected the general policies of the Bank with respect to the expansion of loans and financing, in conjunction with assets recomposition by reducing goverment bonds and fund placement. Loans Total outstanding loans (including sharia financing) as

of year-end 2007 amounted to Rp 88.65 trillion, an increase of 33.39%, compared to Rp 66.46 a year ago. The quality of outstanding loan in 2007 was rising, with Net NPL improved from 6.55% to 4.01% and Gross NPL decreased from 10.47% to 8.18%. While the amount of Non Performing Loan (NPL) had increased as a result of the credit quality downgrade of some debtors, the significant increase in outstanding loans improved loan quality. The


P ENGELOLAAN KEWAJ I BAN

203

Kebijakan pengelolaan kewajiban tahun 2007 mengacu pada kebijakan portofolio pendanaan yang efisien yaitu dengan strategi pertumbuhan dana yang agresif dengan tetap mempertahankan dominasi komposisi dana murah yaitu giro dan tabungan, selain juga rekomposisi maturity profile. Langkah tersebut dilakukan antara lain melalui manajemen suku bunga deposito dan giro, penambahan fasilitas tabungan, perbaikan fitur produk tabungan serta giro, dan strategi promosi yang terintegrasi melalui Program Rejeki Durian Runtuh (RDR) yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Giro Simpanan giro (termasuk giro wadiah) pada akhir tahun 2007 mencapai Rp 43,0 triliun, meningkat signifikan dibandingkan dengan Rp 35,77 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut terkait strategi pertumbuhan dana murah melalui program ‘RDR kita-kita‘ serta kerjasama dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta. Giro Wadiah Simpanan giro wadiah pada akhir tahun 2007 mencapai Rp 206,85 miliar, turun 6,72%, dibandingkan Rp 221,75 miliar setahun yang lalu. Tingginya bagi hasil deposito mudharabah menjadi faktor yang penyebab turunnya posisi giro. Tabungan Tabungan (termasuk tabungan mudharabah) pada akhir tahun 2007 mencapai Rp 48,14 triliun, naik 24,66% dibandingkan dengan posisi 2006 sebesar Rp 38,62 triliun. Hal ini merupakan dampak dari keberhasilan sejumlah program promosi tabungan dan semakin bervariasi dan berkembangnya fitur-fitur produk tabungan yang menarik masyarakat untuk menabung di BNI.

improvement of quality of loans has released BNI from the category ‘bank under special supervision by Bank Indonesia’ at the beginning of January 2008. Going forward, BNI will continue to pursue a credit expansion policy in order to achieve the Bank’s target with due consideration towards prudential banking and the implementation of new strategies for credit improvements.

Sharia Financing Total outstanding sharia financing for 2007 amounted to Rp 1.80 trillion, an increase of 59.29%, from Rp 1.13 trillion a year ago. The significant increase underscores the development of the sharia business as it continues to grow and gain prominence among the general public, and has become a viable and prospective financing alternative. LI A B I LITY M ANAGE M ENT

The Bank’s policy on liabilities

management in 2007 was a continuation of the efficient funding policy that sought to run an aggressive strategy to increase funding, while maintaining the dominant composition of low-cost funding such as current and savings accounts, in addition to recompositioning their maturity profiles. These measures were taken among other things through time deposits and current account adjustments, additional features of saving accounts, feature improvements on saving and

analisis manajemen

204

Tabungan Mudharabah Simpanan Mudharabah pada akhir tahun 2007 mencapai Rp 833,49 miliar, naik sebesar 62,40%, dibandingkan dengan Rp 513,22 miliar pada tahun 2006. Kenaikan ini mencerminkan makin dikenalnya produk-produk tabungan yang berbasis syariah, dan merupakan pencapaian tersendiri mengingat kondisi makro pada akhir 2007 yang kurang menggembirakan. Deposito Simpanan deposito berjangka (termasuk Deposito Mudharabah) pada akhir tahun 2007 mencapai Rp 55,05 triliun, turun sebesar 10,36%, dibandingkan dengan posisi 2006 sebesar Rp 61,41 triliun. Deposito Mudharabah Simpanan Deposito Mudharabah pada akhir tahun 2007 mencapai Rp 748,44 miliar, naik 94,60%, dibandingkan dengan Rp 384,55 miliar setahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan makin dikenalnya jasa perbankan syariah sebagai alternatif investasi yang mampu memberikan tingkat pengembalian yang bersaing melalui skema bagi hasil. RAS I O KEUANGAN YANG B ERKA ITAN DENGAN TRANS PARANS I

Tabel berikut memperlihatkan rasio-rasio keuangan BNI yang berkaitan dengan aspek transparansi sesuai ketentuan Bank Indonesia. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Rasio KPMM BNI tahun 2007 mencapai 15,74%, membaik dibandingkan dengan 15,30% di tahun 2006. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan yang lebih tinggi pada sisi modal dibanding kenaikan yang terjadi pada Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Kenaikan modal terutama berasal dari kenaikan modal inti sebagai dampak dari adanya tambahan modal disetor dan agio saham, pasca program rights issue yang dilakukan pada

current accounts as well as integrated promotion strategy through the ‘Rejeki Durian Runtuh’ program, which was implemented all over Indonesia simultaneously. Current Accounts Current accounts (including Wadiah current accounts) as of year-end 2007 amounted to Rp 43.0 trillion, significantly increased compared to Rp 35.77 trillion in the same period for the previous year. This was a result of the strategy to increase low-cost funding through

the program ‘RDR kitakita’ and coordination with various institutions such as governments and corporations. Wadiah Current Accounts Wadiah current accounts as of year-end 2007 amounted to Rp 206,85 billion, a decrease of 6.72%, from Rp 221.75 billion a year ago. High profit sharing of mudharabah deposits was considered as the main factor of the decrease in Wadiah current accounts. Savings Savings accounts (including

Mudharabah savings) as of year-end 2007 amounted to Rp 48.14 trillion, an increase of 24.66%, from the Rp 38.62 trillion figure in 2006. The increase was attributed to the growing number of customers opening accounts in BNI as a result of various successful promotion programs and development of attractive product features. Mudharabah Savings Mudharabah savings accounts as of year-end 2007 amounted to Rp 833.49 billion, an increase of


205

Uraian

2007

2006

Description

17.65%

15.95%

CAR included Credit Risk

CAR dengan memperhitungkan Risiko Pasar

15.74%

15.30%

CAR included Market Risk

Aktiva Tetap terhadap Modal

22.08%

30.18%

Ca pita l

P e r m o da l a n

CAR dengan memperhitungkan Risiko Kredit

Fixed Assets to Capital E a r n i n g A ss e sts

K ua l i ta s A ktiva

Aktiva Produktif Bermasalah

4.62%

5.59%

Non Performing Earning Assets

PPA Produktif terhadap Aktiva Produktif

3.49%

3.58%

Provision to Earning Assets

Pemenuhan PPA Produktif

116.48%

108.57%

Requirement for Provision of Earning Assets

Pemenuhan PPA Non Produktif

123.26%

100.00%

Requirement for Provision of Non Earning Assets

NPL

8.18%

10.47%

NPL

NPL Net

4.01%

6.55%

Net NPL

ROA

0.85%

1.85%

ROE

8.03%

22.61%

ROE

NIM

4.99%

5.19%

NIM

93.04%

84.88%

Total Operational Expense to Total Operating Income

60.56%

49.02%

P r o f ita bi li t y*

R e n ta bi l i ta s*

BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

ROA

Liq u i d i t y

Li k u i d i ta s

LDR

LDR C o mp li a n c e s

K e pat u h a n

Percentage of Legal Lending Limit Violation

Persentase Pelanggaran BMPK Pihak Terkait

-

Related Parties

Pihak tidak Terkait

-

Third Parties Percentage of Legal Lending Limit in Excess

Persentase Pelampauan BMPK Pihak Terkait

-

Pihak tidak Terkait

-

Giro Wajib Minimum (GMW) Rupiah Posisi Devisa Netto (PDN)

Related Parties Third Parties

14.74%

13.03%

6.14%

6.79%

Deposits Time deposit accounts (including Mudharabah deposits) as of year-end 2007 amounted to Rp 55.05 trillion, a decrease of 10.36%, from Rp 61.41 trillion in 2006.

Net Open Position (NOP) * All of this ratios are calculated for 12 months period

* Rasio-rasio ini dihitung untuk periode 12 bulan

62.40%, from Rp 513.22 billion in 2006. The increase was indicative of the growing recognition for sharia-based banking savings products, and reflected an achievement, considering unfavorable macro-economic conditions at year-end 2007.

Reserved Requirements in Rupiah

Mudharabah Deposits Mudharabah deposit accounts as of year-end 2007 amounted to Rp 748.44 billion, an increase of 94.60%, from Rp 384.55 billion a year ago. The increase was indicative of the growing prominence of sharia-based banking that provides a viable investment alternative, offering competitive return rates through a profit sharing scheme.

F I NANC I AL RAT I OS WITH RES P ECT TO TRANS PARENCY

The table above presents BNI’s financial ratios, relevant to transparency issues in line with Bank Indonesia regulations. Capital Adequacy Ratio The CAR of BNI in 2007 reached 15.74% was improved compared to 15.30% in 2006. This resulted more from higher increases on the capital side than increase in Bank’s riskweighted assets. The increase of capital primarily from the

analisis manajemen

206

bulan Agustus 2007. Sementara Aktiva Tertimbang Modal Risiko (ATMR) juga mengalami peningkatan yang didorong oleh ekspansi kredit sepanjang tahun 2007. Aktiva Tetap Terhadap Modal Rasio ini merupakan perbandingan total nilai buku aktiva tetap yang dimiliki BNI dengan modal yang dimilikinya. Rasio aktiva tetap terhadap modal per tanggal 31 Desember 2007 adalah 22,08%, turun dibanding posisi tahun lalu sebesar 230,18%. Hal ini menunjukkan jumlah investasi atas aktiva tetap yang dibiayai dengan modal pada tahun 2007 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2006. Pinjaman Bermasalah Rasio pinjaman bermasalah terhadap seluruh pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar 8,18%, turun sebesar 2,29% dibandingkan setahun yang lalu. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan outstanding pinjaman yang diberikan secara signifikan selama tahun 2007, sementara pinjaman bermasalah hanya mengalami sedikit kenaikan. Rasio Kecukupan Penyisihan Terhadap NPL Rasio Provisi terhadap NPL (coverage ratio) pada akhir tahun 2007 adalah sebesar 71,86%, atau naik 16,73% dibandingkan dengan 55,13% pada 2006. Peningkatan ini terkait dengan kebijakan manajemen untuk meningkatkan pencadangan sebagai antisipasi terhadap kondisi makro yang kurang menggembirakan di tahun 2008. Rasio Laba Terhadap Rata-Rata Aktiva Rasio tersebut pada tahun 2007 sebesar 0,85%, turun 1,00% dibandingkan dengan 1,85% di tahun 2006. Penurunan rasio ini terutama disebabkan turunnya laba bersih di tahun 2007.

addition in core capital as a result of the rights issue program, where share capital and additional paid-in capital/ agio increased, whereas riskweighted assets also increased due to loan expansion in 2007. Fixed Assets to Equity This ratio compares the total book value of the Bank’s fixed assets with the total book value of its equity. The ratio of fixed assets to equity as at 31 December 2007 was 22.08%, a decrease from previous year’s ratio of

30.18%. The decrease shows that total investment to fixed assets by capital financing in 2007 decreased compared to a year ago. Non-Performing Loans The ratio of non performing loans to total outstanding loans as of 31 December 2007 was 8.18%, a decrease of 2.29% compared to a year ago. The decline resulted from the significant increase of loans outstanding In 2007, whereas non performing loans only slightly increased.

Ratio of Loan-Loss Reserve to NPL The coverage ratio as of year end 2007 was 71.86%, an increase of 16.73%, from 55.13% in 2006. The rise was attributable to company policies to increase loan-loss provisioning in anticipating unfavorable macro-economics in 2008. Return on Average Assets (ROA) Return on average assets for 2007 was 0.85%, a decline of 1.00% from 1.85% in 2006.


Rasio Laba Terhadap Rata-Rata Modal Inti Rasio tersebut pada tahun 2007 sebesar 8,03%, turun 14,58% dibandingkan 22,61% di tahun sebelumnya. Hal ini terutama dipengaruhi oleh turunnya penghimpunan laba dibandingkan dengan tahun 2006. Margin Pendapatan Bunga Bersih Rasio tersebut pada tahun 2007 sebesar 4,99%, turun 0,20% dibandingkan dengan 5,19% di tahun 2006. Hal ini disebabkan belum optimalnya ekspansi pinjaman pada awal semester I/2007, sehingga kelebihan dana pihak ketiga yang dimiliki ditempatkan pada surat berharga dan penempatan yang memberikan imbal hasil yang relatif rendah. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Rasio BOPO tahun 2007 sebesar 93,04%, naik 8,16% dibandingkan dengan 84,88% di tahun 2006. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya beban penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) di tahun 2007 yang dilakukan untuk memperkuat coverage ratio, agar lebih setara dengan bank pesaing. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan (Loan to Deposit Ratio) Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana pihak ketiga pada tahun 2007 sebesar 60,56%, meningkat 11,54% dibanding 49,02% tahun 2006. Kenaikan yang signifikan ini mencerminkan keberhasilan BNI menjalankan fungsi intermediasi melalui penyaluran kredit kepada masyarakat.

The decline was caused by lower net income in 2007. Return on Average Equity (ROE) Return on average equity for 2007 was 8.03%, a decline of 14.58% from 22.61% a year ago. The decline was mainly attributable to the decrease in net income in 2007. Net Interest Margin (NIM) Net interest margin for the year 2007 reached 4.99%, a decrease of 0.20%, from 5.19% in 2006. The decline

was attributable to the low expansion of loans in the beginning of first semester 2007 which caused excess funding to be placed on lower yield marketable securities and placements. Ratio of Operating Expenses to Operating Income The ratio of operating expenses to operating income in 2007 was 93.04%, an increase of 8.16% from 84.88% in 2006. The increase was attributable to the increase of loan-loss

provisioning in 2007 which strengthened coverage ratios in order to equal peergroup ratios. Loan to Deposit Ratio The Loan to deposit ratio for 2007 was 60.56%, an increase of 11.54% from 49.02% in 2006. The increase underlined the success of Bank BNI in playing its role as financial intermediary.

207

R esponsibilit y for financial reportin g

Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan

208

Laporan Tahunan ini berikut Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik independen dan informasi lain terkait, telah ditelaah oleh anggota Dewan Komisaris yang membubuhkan tandatangannya dibawah ini, dengan derajat penelaahan dan tanggung jawab sesuai tanggal efektif pengangkatannya masing-masing dan dengan memperhatikan pula ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. This Annual Report and the accompanying Financial Statements which was audited by independent Public Accountants and other related financial information, have been reviewed by the members of the Board of Commissioners whose signatures appear below, with a degree of review in line with their respective effective date of appointment and taking into account the prevailing laws and regulations.

Komisaris Board of Commissioner

1

Efektif

sebagai Komisaris Utama tanggal 11 Maret 2008 Effective date as President Commissioner 11 March 2008

2

Efektif sebagai Komisaris tanggal 11 Maret 2008 Effective date as Commissioner 11 March 2008

3

Efektif sebagai Komisaris Independen tanggal 24 Maret 2008 Effective date as Independent Commissioner 24 March 2008

Erry Riyana Hardjapamekas Komisaris Utama1/ Komisaris Independen

Suwarsono Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen

President Commissioner/ Independent Commissioner

Vice President Commissioner/Independent Commissioner

Achjar Iljas Komisaris Independen

H.M.S Latif Komisaris

Independent Commissioner

Commissioner

Parikesit Suprapto Komisaris Commissioner

Fero Poerbonegoro Komisaris2 Commissioner

Achil Ridwan Djayadiningrat Komisaris Independen3 Independent Commissioner

Laporan Tahunan ini berikut Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik independen dan informasi lain terkait, telah ditelaah serta disetujui oleh anggota Direksi yang membubuhkan tandatangannya di bawah ini, dengan derajat penelaahan dan tanggung jawab sesuai dengan tanggal efektif pengangkatannya masing-masing dan dengan memperhatikan pula ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

209

This Annual Report, and the accompanying Financial Statements which were audited by independent Public Accountant and other related financial information, reviewed and approved by members of The Board of Directors whose signatures appear below, with a degree of review and liabilities in line with their respective effective date of appointment and taking into account the prevailing laws and regulations.

Dewan Direksi Board of Director

Gatot M. Suwondo Direktur Utama1 President Director

Felia Salim Wakil Direktur Utama2

Achmad Baiquni Direktur

Bien Subiantoro Direktur

Director

Director

1

Efektif

sebagai Direktur Utama tanggal 6 Pebruari 2008 Effective date as President Director 6 February 2008

2

Vice President Director

Efektif sebagai Wakil Direktur Utama tanggal 11 April 2008 Effective date as Vice President Director 11 April 2008

3

Efektif sebagai Direktur tanggal 11 Maret 2008 Effective date as Director 11 March 2008

4

Yap Tjay Soen Direktur Director

Suwoko Singoastro Direktur3

Darwin Suzandi Direktur4

Krishna Suparto Direktur5

Director

Director

Director

Ahdi J. Luddin Direktur Kepatuhan6 Compliance Director

Keterangan/Note: Sebelum diangkat sebagai Direktur Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Pebruari 2008, Sdr. Yap Tjay Soen menjabat sebagai Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada saat penandatanganan Laporan Tahunan ini Sdr. Yap Tjay Soen belum efektif sebagai Direktur karena pengunduran diri yang bersangkutan belum memperoleh persetujuan efektif dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sesuai dengan anggaran dasar bank yang bersangkutan. Sdr. Doddy Virgianto telah diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Pebruari 2008. Namun berdasarkan Surat Nomor 10/27/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 6 Maret 2008, Bank Indonesia belum dapat menyetujui pengangkatan Sdr. Doddy Virgianto sebagai Direktur Perseroan. Prior to his engagement as Director at the General Shareholders Meeting on 6 Pebruari 2008, Yap Tjay Soen was commissioner of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Up until the sign of approval of this Annual Report, Yap Tjay Soen is not yet effective as Director, due to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. affirmative response of his resignation as stated by the bank’s Articles of Association. BNI’s General Shareholder Meeting on 6 February 2008, appointed Doddy Virgianto as Director. However, this assignment has been withold by Bank Indonesia as stated in the document No. 10/27/GBI/ DPIP/Rahasia dated 6 March 2008.


5


6

Efektif sebagai Direktur Kepatuhan tanggal 24 Maret 2008 Effective date as Compliance Director 24 March 2008

211

consolidated financial report

Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan Keuangan Konsolidasian Beserta Laporan Auditor Independen Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006

Consolidated Financial Statements With Independent Auditors’ Report Years Ended December 31, 2007 and 2006

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN/AND SUBSIDIARIES

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASIAN 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

2007

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED BALANCE SHEETS December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

Catatan/ Notes

2006

AKTIVA Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain bersih setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp10.914 pada tahun 2007 dan Rp4.158 pada tahun 2006 Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp79.621 pada tahun 2007 dan Rp203.789 pada tahun 2006 Surat-surat berharga setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp42.249 pada tahun 2007 dan Rp28.839 pada tahun 2006 Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali setelah dikurangi pendapatan bunga yang ditangguhkan sebesar Rp5.206 pada tahun 2007 dan Rp Nihil pada tahun 2006

ASSETS 3.259.229

3

2.694.635

Cash

17.573.082

2d,4

15.160.405

Current accounts with Bank Indonesia

422.322

Current accounts with other banks, net of allowance for losses of Rp10,914 in 2007 and Rp4,158 in 2006

30.326.884

Placements with other banks and Bank Indonesia net of allowance for losses of Rp79,621 in 2007 and Rp203,789 in 2006

4.956.328

Marketable securities, net of allowance for losses of Rp42,249 in 2007 and Rp28,839 in 2006

-

Securities purchased under agreement to resell, net of unearned interest income of Rp5,206 in 2007 and Rp Nil in 2006

1.170.800

14.808.515

16.200.561

195.119

2d,2k,5

2e,2k,6

2f,2k,7

2g,2k,7

The accompanying consolidated notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

1


PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (continued) December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

Catatan/ Notes

2007

2006

AKTIVA (lanjutan) Wesel ekspor dan tagihan lainnya setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp10.574 pada tahun 2007 dan Rp19.069 pada tahun 2006 Tagihan akseptasi setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp47.353 pada tahun 2007 dan Rp56.610 pada tahun 2006 Tagihan derivatif setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp27 pada tahun 2007 dan Rp505 pada tahun 2006 Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp5.436.203 pada tahun 2007 dan Rp3.846.152 pada tahun 2006 - Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa - Pihak ketiga Obligasi Pemerintah, setelah penyesuaian amortisasi diskonto dan premi

ASSETS (continued)

319.333

2.380.118

2.637

2h,2k,8

2k,2l,9

2i,2k,10

662.150

Bills and other receivables, net of allowance for losses of Rp10,574 in 2007 and Rp19,069 in 2006

3.040.138

Acceptances receivable, net of allowance for losses of Rp47,353 in 2007 and Rp56,610 in 2006

49.991

Derivatives receivable, net of allowance for losses of Rp27 in 2007 and Rp505 in 2006

Loans/financing/receivables, net of allowance for losses of Rp5,436,203 in 2007 and Rp3,846,152 in 2006

2j,2k,11 80.912 83.134.073

36.700.770

69.553 62.544.242

2f,12

41.226.659

- Related parties - Third parties Government Bonds, adjusted for amortization of discount and premium



2




Catatan/ Notes

2007

2006

AKTIVA (lanjutan) Penyertaan saham setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp11.118 pada tahun 2007 dan Rp1.027.774 pada tahun 2006 - Penyertaan modal sementara - Penyertaan modal jangka panjang Aktiva tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.944.609 pada tahun 2007 dan Rp2.253.995 pada tahun 2006 Aktiva pajak tangguhan Biaya dibayar di muka dan aktiva lain-lain - bersih JUMLAH AKTIVA

ASSETS (continued)

-

206.913

134.793

130.803

Equity investments, net of allowance for losses of Rp11.118 in 2007 and Rp1,027,774 in 2006 - Temporary equity participation - Long-term equity participation

4.111.593

Fixed assets, net of accumulated depreciation of Rp2.944.609 in 2007 and Rp2,253,995 in 2006

21.914

Deferred tax assets

3.791.043

Prepayments and other assets - net

169.415.573

TOTAL ASSETS

2k,2m,13

3.871.229 710.755 2.799.685

2n,14 21 2k,2o,2p,15

183.341.611



3




Catatan/ Notes

2007

2006

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

LIABILITIES AND EQUITY

KEWAJIBAN Kewajiban segera Simpanan nasabah - Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa - Pihak ketiga Simpanan dari bank lain - Pihak ketiga Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali Kewajiban derivatif

LIABILITIES 1.118.333

2q,16

1.262.916

2s,17 419.417 145.769.129

Deposits from customers 65.992 135.730.748

2t,18 3.803.936

Obligations due immediately

- Related parties - Third parties

2.344.333

Deposits from other banks - Third parties

199.406

2g,7

499.646

Securities sold under agreement to repurchase

29.190

2i,10

11.554

Derivatives payable

Kewajiban akseptasi

1.594.270

2l

2.982.733

Acceptances payable

Surat berharga yang diterbitkan

1.269.135

2u,19

1.534.657

Marketable securities issued

Pinjaman yang diterima

6.309.151

20

4.009.424

Borrowings

151.379

21

405.269

Taxes payable

2x,21

313.407

Deferred tax liability

35

132.409

Estimated losses from commitments and contingencies

2r,2y,22

3.064.762

Accruals and other liabilities

23

2.238.803

Subordinated debts

154.596.653

TOTAL LIABILITIES

24.651

MINORITY INTEREST

Hutang pajak Kewajiban pajak tangguhan Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi Biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain Pinjaman subordinasi JUMLAH KEWAJIBAN HAK MINORITAS

178.505 4.318.861 933.704 166.094.416 27.610

37



4


PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT YEARS ENDED DECEMBER 31, 2007 AND 2006

Daftar Isi

Table of Contents

Halaman/ Page Laporan Auditor Independen

Independent Auditors’ Report

Neraca Konsolidasian

1-5

Consolidated Balance Sheets

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

6-7

Consolidated Statements of Income

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian

8-9

Consolidated Statements of Changes in Equity

Laporan Arus Kas Konsolidasian

10-12

Consolidated Statements of Cash Flows

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

13-133

Notes to the Consolidated Financial Statements

Daftar Informasi Keuangan Tambahan

134

**************************

Index to Supplementary Financial Information



PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (continued) December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data) Catatan/ Notes

2007

2006

EKUITAS

EQUITY

Modal saham: - Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp7.500 per saham - Seri B - nilai nominal Rp7.500 per saham - Seri C - nilai nominal Rp375 per saham

Share capital: - Class A Dwiwarna - Rp7,500 par value per share - Class B - Rp7,500 par value per share - Class C - Rp375 par value per share

Modal dasar: - Seri A Dwiwarna - 1 saham - Seri B - 289.341.866 saham - Seri C - 34.213.162.660 saham

Authorized: - Class A Dwiwarna - 1 share - Class B - 289,341,866 shares - Class C - 34,213,162,660 shares

Modal ditempatkan dan disetor penuh: - Seri A Dwiwarna - 1 saham - Seri B - 289.341.866 saham - Seri C - 14.984.598.643 saham pada tahun 2007 dan 12.992.345.533 saham pada tahun 2006

7.789.288

24

7.042.194

Issued and fully paid: - Class A Dwiwarna - 1 share - Class B - 289,341,866 shares - Class C - 14,984,598,643 shares in 2007 and 12,992,345,533 shares in 2006

Tambahan modal disetor

5.812.879

24

2.525.661

Additional paid-in capital

1.351.484

Unrealized gains (losses) on available-for-sale securities, net of deferred tax

Laba (rugi) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan

(89.680)

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan

(5.590)

Cadangan umum dan wajib Cadangan khusus Saldo laba *) Jumlah ekuitas sebelum dikurangi saham yang diperoleh kembali oleh Anak-anak Perusahaan Dikurangi: saham yang diperoleh kembali oleh Anak-anak Perusahaan sejumlah 23.585.000 saham JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

7,12,21

(22.360)

Cumulative translation adjustments

1.059.007

26

678.147

General and legal reserves

662.086

27

479.132

Specific reserves

2.039.493

2.740.011

Retained earnings *)

14.794.269

Total shareholders’ equity before deduction of shares repurchased by subsidiaries

-

Less: Shares repurchased by subsidiaries amounted to 23,585,000 shares

17.219.585

14.794.269

TOTAL EQUITY

183.341.611

169.415.573

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

17.267.483

(47.898)

2af

*) Accumulated losses of Rp58,905,232 as of June 30, 2003 has been eliminated against additional paid-in capital, unrealized gains on available-for-sale securities, assets revaluation reserves, specific reserves, and general and legal reserves during BNI’s quasireorganization as of June 30, 2003.

*) Saldo rugi sebesar Rp58.905.232 pada tanggal 30 Juni 2003 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aktiva, cadangan khusus dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003.



5


PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

2007 PENDAPATAN BUNGA Pendapatan bunga Pendapatan provisi dan komisi atas kredit yang diberikan JUMLAH PENDAPATAN BUNGA

14.455.271 422.449

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME Years Ended December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

Catatan/ Notes 2v,28 2w

14.877.720

BEBAN BUNGA DAN BEBAN PEMBIAYAAN LAINNYA Beban bunga Beban pembiayaan lainnya

(7.370.413) (39.876)

JUMLAH BEBAN BUNGA DAN BEBAN PEMBIAYAAN LAINNYA PENDAPATAN BUNGA BERSIH

2006 14.704.099

INTEREST INCOME Interest income

339.462

Fees and commissions on loans

15.043.561

TOTAL INTEREST INCOME

(7.640.497) (26.532)

INTEREST EXPENSE AND OTHER FINANCING CHARGES Interest expense Other financing charges

(7.410.289)

(7.667.029)

TOTAL INTEREST EXPENSE AND OTHER FINANCING CHARGES

7.467.431

7.376.532

2v,29

NET INTEREST INCOME

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA Provisi dan komisi lainnya Laba dari surat berharga dan Obligasi Pemerintah - bersih Laba selisih kurs - bersih Pendapatan premi asuransi Lain-lain

1.596.604

1.367.619

1.222.737 265.641 679.510 365.224

631.346 184.172 278.087 400.050

OTHER OPERATING INCOME Other fees and commissions Net gains from marketable securities and Government Bonds Net foreign exchange gains Insurance premium income Miscellaneous

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

4.129.716

2.861.274

TOTAL OTHER OPERATING INCOME

(1.318.753)

PROVISION FOR LOSSES ON EARNING ASSETS AND NON-EARNING ASSETS

(2.908.996) (2.272.739) (281.293) (250.571) (241.177) (303.432)

OTHER OPERATING EXPENSES Salaries and employees’ benefits General and administrative Insurance underwriting expense Promotional expense Guarantee premium expense Miscellaneous TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES

2z 30

PENYISIHAN KERUGIAN ATAS AKTIVA PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF

(2.703.572)

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Beban gaji dan tunjangan Beban umum dan administrasi Beban underwriting asuransi Beban promosi Beban premi penjaminan Lain-lain

(3.691.747) (2.389.407) (693.416) (296.805) (287.746) (266.806)

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

(7.625.927)

(6.258.208)

1.267.648

2.660.845

NET OPERATING INCOME

213.492

178.794

NON-OPERATING INCOME NET

1.481.140

2.839.639

INCOME BEFORE TAX AND MINORITY INTEREST

LABA OPERASIONAL BERSIH PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - BERSIH LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DAN HAK MINORITAS PAJAK PENGHASILAN

(579.396)

31 32 2z

2x,21

(911.074)

INCOME TAX



6


PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

Catatan/ Notes

2007 LABA SEBELUM HAK MINORITAS HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN LABA BERSIH LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (NILAI PENUH)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME (continued) Years Ended December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

901.744 (3.816)

1.928.565 37

897.928 64

2006

2aa,34

(2.735)

INCOME BEFORE MINORITY INTEREST MINORITY INTEREST IN NET INCOME OF SUBSIDIARIES

1.925.830

NET INCOME

145

BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)



7


PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

Catatan/ Notes

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and fully paid-up capital

Tambahan Modal Disetor/ Additional paid-in capital

Saldo per 31 Desember 2005

7.042.194

2.525.661

Laba bersih untuk tahun 2006

-

-

Realisasi keuntungan dan perubahan nilai pasar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan

7,12,21


Laba/(Rugi) yang Belum Direalisasi Atas Surat-Surat Berharga Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual Setelah dikurangi Pajak Tangguhan Unrealized gains (losses) on availablefor-sale securities net of deferred income tax (380.637) -

-

-

1.732.121

-

-

-

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY Years Ended December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan/ Cumulative translation adjustments

Cadangan Umum dan Wajib/ General and legal reserves

(7.871)

Cadangan Khusus/ Specific reserves

Jumlah ekuitas sebelum dikurangi saham yang diperoleh kembali Saham yang oleh Anak-anak Diperoleh Perusahaan untuk kembali oleh Diperdagangkan/ Anak-anak Total shareholders’ Perusahaan equity before untuk deduction of Diperdagangkan/ shares Shares repurchased by repurchased by Jumlah Ekuitas/ subsidiaries subsidiaries Total equity

Saldo Laba *)/ Retained earnings *)

389.494

434.641

1.891.432

11.894.914

-

11.894.914

Balance as of December 31, 2005

-

-

1.925.830

1.925.830

-

1.925.830

Net income in 2006

1.732.121

Realization of gains and changes in market value of availablefor-sale securities, net of deferred income tax Cumulative translation adjustments

-

(14.489)

-

-

-

1.732.121

-

-

-

-

(14.489)

-

(14.489)

Dividen

25

-

-

-

-

-

-

(707.369)

(707.369)

-

(707.369)

Dividends

Pembentukan cadangan umum

26

-

-

-

-

282.948

-

(282.948)

-

-

-

Appropriation for general reserves

Pembentukan cadangan khusus

27

-

-

-

-

-

165.524

(165.524)

-

-

-

Appropriation for specific reserves

Pembentukan cadangan wajib di cabang Tokyo

26

-

-

-

-

5.705

-

Pemulihan cadangan yang berkaitan dengan imbalan kerja

33

-

-

-

-

-

Dana program bina lingkungan

25

-

-

-

-

-

-

Dana program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil

25

-

-

-

-

-

7.042.194

2.525.661

1.351.484

678.147


(22.360)

-

5.705

-

Appropriation for legal reserves of Tokyo branch

5.705

-

-

-

Recovery of employees’ benefits reserves

(14.148)

(14.148)

-

(14.148)

Fund for environmental development program

-

(28.295)

(28.295)

-

(28.295)

Fund for partnership program between state-owned enterprises and small scale business

479.132

2.740.011

(121.033)

121.033

14.794.269

-

14.794.269



*) Saldo rugi sebesar Rp58.905.232 pada tanggal 30 Juni 2003 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aktiva, cadangan khusus, dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003.



8


PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

Catatan/ Notes



Laba/(Rugi) yang Belum Direalisasi Atas Surat-Surat Berharga Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual Setelah dikurangi Pajak Tangguhan Unrealized gains (losses) on availablefor-sale securities net of dedeferred income tax


7.042.194

2.525.661

1.351.484


-

-

-

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued) Years Ended December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan/ Cumulative translation adjustments

Cadangan Umum dan Wajib/ General and legal reserves

(22.360)

-

-


-

-

-

16.770

(1.441.164)


678.147

479.132

2.740.011

14.794.269

-

14.794.269

-

-

897.928

897.928

-

897.928

Net income in 2007

-

(1.441.164)

Realization of gains and changes in market value of availablefor-sale securities, net of deferred income tax

16.770

-

16.770


(962.922)

-

(962.922)

-

Realisasi keuntungan dan perubahan nilai pasar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan 7,12,21


Jumlah ekuitas sebelum dikurangi saham yang diperoleh kembali Saham yang oleh Anak-anak Diperoleh Perusahaan untuk kembali oleh Diperdagangkan/ Anak-anak Total shareholders’ Perusahaan equity before untuk deduction of Diperdagangkan/ shares Shares repurchased by repurchased by Jumlah Ekuitas/ subsidiaries subsidiaries Total equity

-

-

-

-

-

-

Dividen

25

-

-

-

-

-

-

(962.922)


26

-

-

-

-

385.166

-

(385.166)

Pembalikan cadangan bersih cabang Tokyo

26

-

-

-

-


27

-

-

-

-

-

182.954

747.094

-

-

-

-

-

-

3.287.218

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penerbitan saham Tambahan modal disetor Dana program bina lingkungan Dana program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil Saham yang diperoleh kembali oleh Anak-anak Perusahaan Saldo per 31 Desember 2007

25

25

(4.306)

-

(182.954)

(1.441.164)

(4.306)

-

-

747.094

-

747.094

Issuance of shares

-

3.287.218

-

3.287.218

(38.517)

-

(38.517)

Additional paid up capital Fund for environmental development program

(28.887)


(47.898)

Shares repurchased by subsidiaries

(38.517)

-

-

-

-

(28.887)

(28.887)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(47.898)

7.789.288

5.812.879

1.059.007

662.086

2.039.493

17.267.483

(47.898)

-

Release of net reserve of Tokyo branch

-

-

(5.590)

(4.306)

Dividends Appropriation for general reserves

-

-

(89.680)

-


17.219.585



*) Accumulated losses of Rp58,905,232 as of June 30, 2003 has been eliminated against additional paid-in capital, unrealized gains on available-for-sale securities, assets revaluation reserves, specific reserves, and general and legal reserves during BNI’s quasi-reorganization ganization as of June 30, 2003.

*) Saldo rugi sebesar Rp58.905.232 pada tanggal 30 Juni 2003 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aktiva, cadangan khusus, dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003.



9


PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS Years Ended December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

2007

2006

ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI Bunga, provisi dan komisi

15.342.923

14.923.483

Bunga dan pembiayaan lainnya yang dibayar Pendapatan operasional lainnya Beban operasional lainnya Pendapatan bukan operasional - bersih Pembayaran pajak penghasilan badan

(7.259.064) 3.864.075 (5.846.973) 216.055 (992.206)

(7.690.424) 2.706.116 (5.338.991) 32.182 (720.753)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Interest, fees and commissions Payments of interest and other financing charges Other operating income Other operating expenses Non-operating income - net Payment of corporate income tax

5.324.810

3.911.613

Cash flows before changes in operating assets and liabilities

Arus kas sebelum perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi: Penurunan (kenaikan) aktiva operasi: Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Surat-surat berharga dengan tujuan untuk diperdagangkan Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali Wesel ekspor dan tagihan lainnya Pinjaman yang diberikan Tagihan akseptasi Biaya dibayar di muka dan aktiva lain-lain Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi: Kewajiban segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali Kewajiban akseptasi Hutang pajak Biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain Kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi

15.642.537

Changes in operating assets and liabilities: Decrease (increase) in operating assets: Placements with other banks and (10.835.116) Bank Indonesia

(207.188)

(39.153)

(195.119) 351.312 (22.819.814) 669.277 526.153

732.290 (5.061.664) 468.570 (107.810)

(144.583) 10.391.806 1.459.603

(173.403) 20.424.334 (33.311)

(300.240) (1.388.463) (225.686)

449.376 (562.318) (138.066)

1.102.874

(294.639)

10.187.279

8.740.703

Marketable securities - trading Securities purchased under agreement to resell Bills and other receivables Loans/financing Acceptances receivable Prepayments and other assets Increase (decrease) in operating liabilities: Obligations due immediately Deposits from customers Deposits from other banks Securities sold under agreement to repurchase Acceptances payable Taxes payable Accruals and other liabilities Net cash provided by operating activities

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.


10


PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued) Years Ended December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

2007 ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI Penjualan dan pembelian Obligasi Pemerintah: Penjualan Pembelian Penjualan (pembelian) Obligasi Pemerintah - bersih Pembelian surat-surat berharga - bersih Penambahan aktiva tetap Hasil penjualan aktiva tetap Penambahan saham Anak Perusahaan dan asosiasi perusahaan Hasil penjualan penyertaan modal sementara, saham Anak Perusahaan dan asosiasi perusahaan Kas bersih digunakan untuk kegiatan investasi

2006

41.130.696 (39.777.633)

19.652.533 (21.530.451)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Sales and purchases of Government bonds: Sales Purchases

1.353.063

(1.877.918)

Net sales (purchases) of Government bonds

(11.050.455) (464.133) 35.137 (9.274) (10.135.662)

(782.262) (542.129) 229.314 2.577 (2.970.418)

Purchase of markertable securities - net Acquisition of fixed assets Proceeds from sale of fixed assets Acquisition of shares in Subsidiary and associated companies Proceeds from sale of temporary equity participation and shares in subsidiary and associated companies Net cash used in investing activities

ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN Penurunan surat berharga yang diterbitkan Kenaikan (penurunan) pinjaman yang diterima Pembayaran dividen, program kemitraan dan bina lingkungan Pengeluaran saham Pelunasan hutang subordinasi

(265.522) 2.299.727

(582.350) (786.246)

(1.030.326) 3.982.108 (1.305.099)

(749.812) -

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Decrease in marketable securities issued Increase (decrease) in borrowings Payment of dividends, partnership, and environmental program Issuance of shares Repayment of subordinated loan

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan pendanaan

3.680.888

(2.118.408)

Net cash provided by (used in) financing activities

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS

3.732.505

3.651.877

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN

18.281.520

14.629.643

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

22.014.025

18.281.520

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:

KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI: Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Jumlah kas dan setara kas

3.259.229

2.694.635

Cash

17.573.082

15.160.405


1.181.714

426.480

Current accounts with other banks

22.014.025

18.281.520

Total cash and cash equivalents



11


PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued) Years Ended December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

2007 KEGIATAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS Penghapusbukuan pinjaman yang diberikan Penghapusbukuan penyertaan saham sementara

2006

1.110.834

1.351.093

ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOWS Loan write-off

1.225.177

152.152

Temporary equity participation write-off



12


PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham) 1.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

UMUM a.

1.

Pendirian Bank

GENERAL a.

Establishment of the Bank

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI” atau “Bank”) mulanya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi bank umum milik negara.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI" or “Bank”) was originally established in Indonesia as a central bank under the name “Bank Negara Indonesia” based on Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 1946 dated July 5, 1946. Subsequently, by virtue of Law No. 17 of 1968, BNI became “Bank Negara Indonesia 1946”, and changed its status to state-owned commercial bank.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi perusahaan perseroan terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A. Anggaran Dasar BNI telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dengan Akta No. 27 tanggal 17 Desember 2003, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H. notaris di Jakarta berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Desember 2003 antara lain mengenai perubahan Pasal 4:

Based on Government Regulation No. 19 of 1992, dated April 29, 1992, BNI changed its status to a limited liability corporation (Persero). BNI’s deed of establishment as a limited liability corporation is covered by notarial deed No. 131, dated July 31, 1992 of Muhani Salim, S.H. and was published in Supplement No. 1A of the State Gazette No. 73 dated September 11, 1992. BNI’s Articles of Association have been amended from time to time, the latest by notarial deed No. 27 dated December 17, 2003, of Fathiah Helmi, S.H., a notary in Jakarta, based on the decision of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting on December 15, 2003 related to, among others, changes in Article 4:

1.

Perubahan 14 saham Seri B dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham yang dimiliki Republik Indonesia menjadi 14 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) per saham.

1.

Conversion of 14 Class B shares with par value of Rp500 (full amount) each owned by the Republic of Indonesia into 14 Class A Dwiwarna shares with par value of Rp500 (full amount) each.

2.

Peningkatan nilai nominal saham dengan cara menggabungkan 15 saham menjadi 1 saham (Reverse Stock Split), dengan perincian:

2.

Increase in par value of shares by combining 15 shares into 1 share (Reverse Stock Split), as follows:

a.

Saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham menjadi Rp7.500 (nilai penuh);

a.

13

Class A Dwiwarna share with par value of Rp500 (full amount) each into Rp7,500 (full amount);


PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

1.


UMUM (lanjutan) a.

Pendirian Bank (lanjutan)

3.

b.

1.

GENERAL (continued) a.

Establishment of the Bank (continued)

b.

Saham Seri B dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham menjadi Rp7.500 (nilai penuh);

b.

Class B shares with par value of Rp500 (full amount) each into Rp7,500 (full amount);

c.

Saham Seri C dengan nilai nominal Rp25 (nilai penuh) per saham menjadi Rp375 (nilai penuh).

c.

Class C shares with par value of Rp25 (full amount) into Rp375 (full amount) each.

Peningkatan modal dasar BNI dari sebesar Rp8.500.000.000.000 (nilai penuh) menjadi Rp15.000.000.000.000 (nilai penuh).

3.

Increase of BNI’s authorized capital from Rp8,500,000,000,000 (full amount) into Rp15,000,000,000,000 (full amount).

Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. C-29647H.01.04.TH.2003 tertanggal 19 Desember 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 30 Januari 2004 Tambahan No. 1152.

These amendments were approved by the Minister of Justice and Human Rights through his letter No. C-29647H.01.04.TH.2003 dated December 19, 2003, published in Supplement No. 1152 of the State Gazette No. 9 dated January 30, 2004.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BNI, ruang lingkup kegiatan BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan, termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

According to Article 3 of the Articles of Association, BNI’s objective is to conduct commercial banking activities, including banking activities based on sharia principles.

Penawaran Umum Perdana Saham

b.

Pada tanggal 28 Oktober 1996, BNI melakukan penawaran umum perdana atas 1.085.032.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) setiap saham dan harga penawaran sebesar Rp850 (nilai penuh) setiap saham kepada masyarakat di Indonesia. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 25 November 1996.

Initial Public Offering (IPO) On October 28, 1996, BNI undertook an initial public offering of 1,085,032,000 Class B shares with a par value per share of Rp500 (full amount) and offering price of Rp850 (full amount) per share to the public in Indonesia. The shares began trading on the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges (currently Indonesian Stock Exchange) on November 25, 1996.

14



1.


UMUM (lanjutan) c.

1.

Penawaran Umum Saham Terbatas I

GENERAL (continued) c.

Pada tanggal 30 Juni 1999, BNI melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 151.904.480.000 saham Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp25 (nilai penuh) setiap saham. Setiap pemegang 1 saham lama berhak membeli 35 saham baru dengan harga Rp347,58 (nilai penuh) per saham. Dari penawaran umum ini, BNI meningkatkan modal sahamnya sebanyak 683.916.500 lembar saham Seri C yang diterbitkan kepada masyarakat umum pada tanggal 21 Juli 1999 dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya dan sebanyak 151.220.563.500 lembar saham Seri C yang diterbitkan kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 7 April 2000 dan 30 Juni 2000 melalui program rekapitalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999. d.

Rights Issue I On June 30, 1999, BNI undertook a Rights Issue I of 151,904,480,000 Class C shares with a par value per share of Rp25 (full amount). Each holder of one share was entitled to buy 35 new shares for Rp347.58 (full amount) per share. As a result of this rights issue, BNI increased its capital by 683,916,500 Class C shares issued to the public on July 21, 1999 and listed in the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges and by 151,220,563,500 Class C shares issued to the Government of Indonesia on April 7, 2000 and June 30, 2000 through the recapitalization program under the Government Regulation No. 52 year 1999.

Penawaran Umum Saham Terbatas II

d.

Rights Issue II

Pada tanggal 30 Juli 2007, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Pemegang Saham telah memutuskan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham perseroan dalam rangka penerbitan sampai dengan sejumlah 1.992.253.110 saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp375 setiap lembar saham.

On July 30, 2007, at the Extraordinary General Shareholders’ Meeting, the shareholder approved the conduct of Rights Issue II to shareholders for the issuance of up to 1,992,253,110 new Class C shares with a par value per share of Rp375.

Setiap pemegang 20 (dua puluh) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BNI pada tanggal 9 Agustus 2007 pukul 16.00 WIB mempunyai 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp2.025 (dua ribu dua puluh lima) setiap saham. Dari Penawaran Umum Terbatas II BNI mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp747.904 juta dan tambahan agio saham sebesar Rp3.287.218 juta (Catatan 24).

Each owner of 20 (twenty) old shares whose name is registered in The List of Shareholders of BNI as of August 9, 2007 at 16.00 WIB are entitled to 3 (three) rights where each right entitles the owner to buy a new share at the price of Rp2,025 (two thousand and twenty five Rupiah) per share. The Rights Issue II raised Rp747,904 million additional capital and Rp3,287,218 million additional paid-in capital (Note 24).

Perdagangan perdana dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2007 melalui Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) (Sekarang BEI).

The Initial trading took place on August 13, 2007 through The Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange (currently BEI)

15



1.


UMUM (lanjutan) e.

f.

1.

Rekapitalisasi

GENERAL (continued) e.

Recapitalization

Pada tanggal 30 Maret 2000, Menteri Keuangan menyetujui rekapitalisasi BNI sebesar Rp61,8 triliun, yang meningkat sebesar Rp9 triliun dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999. Sehubungan dengan peningkatan rekapitalisasi tersebut, yang telah disetujui melalui Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2000, BNI menerbitkan tambahan saham Seri C sebanyak 44.946.404.500 saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

On March 30, 2000, the Minister of Finance approved BNI’s recapitalization amounting to Rp61.8 trillion, which was Rp9 trillion higher than the amount stated in the Government Regulation No. 52 year 1999. As a result of the increase in the recapitalization amount, which was approved by Government Regulation No. 32 year 2000, BNI issued 44,946,404,500 additional Class C shares without pre-emptive rights.

Pada tanggal 20 Juli 2001, modal saham BNI berkurang sebanyak 1.965.701.500 saham Seri C sehubungan dengan pengembalian kelebihan dana rekapitalisasi kepada Pemerintah Indonesia. Pengembalian obligasi tersebut telah disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 25 Juni 2001.

On July 20, 2001, BNI’s capital was reduced by 1,965,701,500 Class C shares as a result of the refund of excess recapitalization funds to the Government of Indonesia. The refund was approved by the shareholders at the Extraordinary General Shareholders’ Meeting on June 25, 2001.

Penawaran Umum Obligasi

f.

Public Debt Offering

Pada tanggal 15 November 2002, BNI melalui cabang Hong Kong, menerbitkan surat berharga subordinasi sebesar USD150 juta dan dicatat di Singapore Exchange. Surat berharga ini adalah kewajiban subordinasi BNI dan bersifat unsecured. Surat berharga ini akan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2012. BNI memiliki opsi untuk melunasi surat berharga ini pada tanggal 15 November 2007.

On November 15, 2002, BNI, through its Hong Kong branch, issued USD150 million subordinated notes listed in the Singapore Exchange. These notes are unsecured and subordinated to all other obligations of BNI. The notes will mature on November 15, 2012, with an optional redemption date for BNI on November 15, 2007.

Surat berharga ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10% per tahun, dibayarkan setiap enam bulan di akhir setiap tanggal 15 Mei dan 15 November tiap tahunnya. Kecuali dilunasi lebih awal, tingkat bunga akan ditentukan kembali berdasarkan tingkat bunga Treasuri Amerika Serikat dengan jangka waktu 5 tahun ditambah 11,10% (1.110 basis points) per tahun mulai 15 November 2007. Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah JP Morgan Corporate Trustee Services Limited.

The Notes bear interest at a fixed rate of 10% per annum, payable semi-annually in arrears on May 15, and November 15 each year. Unless previously redeemed, the interest rate will be reset at the 5 year US Treasury rate plus 11.10% (1,110 basis points) per annum commencing November 15, 2007. The trustee of the notes issuance is JP Morgan Corporate Trustee Services Limited.

16



1.


UMUM (lanjutan) f.

g.

1.

Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)

GENERAL (continued) f.

Public Debt Offering (continued)

Pada tanggal 14 Juli 2003, BNI menerbitkan surat berharga subordinasi dengan nilai nominal sebesar US$100 juta dan dicatat di Bursa Efek Surabaya. Surat berharga ini adalah kewajiban subordinasi BNI dan bersifat unsecured. Surat berharga ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2013. BNI memiliki opsi untuk melunasi surat berharga ini pada tanggal 10 Juli 2008.

On July 14, 2003, BNI issued USD100 million subordinated notes listed in the Surabaya Stock Exchange. These notes are unsecured and subordinated to all other obligations of BNI. The notes will mature on July 10, 2013. BNI has the option to redeem the notes on July 10, 2008.

Surat berharga ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,5% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan. Kecuali dilunasi lebih awal, tingkat bunga akan ditentukan kembali berdasarkan tingkat bunga Treasuri Amerika Serikat dengan jangka waktu 5 tahun ditambah premi 7,74% (774 basis points) per tahun mulai 10 Juli 2008. Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The notes bear interest at a fixed rate of 7.5% per annum which is payable quarterly. Unless the notes are redeemed, the interest rate will be reset based on 5 year US Treasury rate plus a premium of 7.74% (774 basis points) per annum commencing July 10, 2008. The trustee of the notes issuance is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 14 Juli 2003, BNI menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun dan tercatat di Bursa Efek Surabaya. Obligasi tersebut bersifat tidak dijamin dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2011. Obligasi tersebut memiliki tingkat bunga tetap sebesar 13,125% per tahun dan dibayarkan setiap kwartal. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Pefindo di A- (A minus). Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

On July 14 2003, BNI issued bonds with a nominal value of Rp1 trillion listed in the Surabaya Stock Exchange. The bonds are unsecured and will mature on July 10, 2011. The bonds bear interest at a fixed rate of 13.125% per annum, payable quarterly. On the issuance date, the bonds were rated A– (A minus) by Pefindo. The trustee of the bond issuance was PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Struktur dan Manajemen

g.

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit BNI adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners, the Board of Directors and the Audit Committee of BNI comprise of:

31 Desember 2007/ December 31, 2007 Dewan Komisaris Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen

Organizational and Management Structure

31 Desember 2006/ December 31, 2006

Zaki Baridwan

Zaki Baridwan

Suwarsono Parikesit Suprapto**) Effendi H.M.S. Latif Achjar Iljas Felia Salim

Suwarsono J.B. Kristiadi*) Effendi H.M.S. Latif Achjar Iljas Felia Salim

17

Board of Commissioners President Commissioner Vice President Commissioner/ Independent Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Independent Commissioner



1.


UMUM (lanjutan) g.

1.

Struktur dan Manajemen (lanjutan)

g.

31 Desember 2007/ December 31, 2007 Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Manajemen Risiko Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia Direktur Kepatuhan

Organizational and Management Structure (continued)

31 Desember 2006/ December 31, 2006

Sigit Pramono Gatot Mudiantoro Suwondo

Sigit Pramono Gatot Mudiantoro Suwondo

Ignatius Supomo

Ignatius Supomo

Achil Ridwan Djayadiningrat -

Achil Ridwan Djayadiningrat

Suroto Moehadji

Kemal Ranadireksa

-

Suroto Moehadji

Kemal Ranadireksa

Tjahjana Tjakrawinata***)

Bien Subiantoro Achmad Baiquni

Bien Subiantoro Achmad Baiquni

Fero Poerbonegoro

Fero Poerbonegoro

Direktur Operasi Direktur Sumber Daya Manusia Direktur Konsumer Direktur Komersial dan Usaha Syariah Direktur Korporasi Direktur Treasuri dan Private Banking

GENERAL (continued)

31 Desember 2007 dan 2006/ December 31, 2007 and 2006 Komite Audit****) Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota *) **) ***) ****)

Suwarsono Hasan Mas’ud Alexander Zulkarnain Haryanto Henrajaya Teuku Radja Sjahnan Effendi *) **) ***) ****)

Mengundurkan diri, berlaku efektif 1 Maret 2007 Diangkat berlaku efektif 1 Juni 2007. Mengundurkan diri, berlaku efektif 1 Juli 2007 Pembentukan komite audit Bank telah dilakukan sesuai dengan peraturan Bapepam nomor IX.I.5.

President Director Vice President Director Managing Director Risk Management Managing Director - Compliance and Human Resources Managing Director - Compliance Managing Director - Banking Operation Managing Director - Human Resources Managing Director - Consumer Banking Managing Director - Commercial and Sharia Banking Managing Director - Corporate Managing Director - Treasury and Private Banking

*

Audit Committee****) Chairman Secretary Member Member Member Member Member Resigned effective March 1, 2007 Appointed effective June 1, 2007 Resigned effective July 1, 2007 The formation of Audit Committee is in accordance with Bapepam rule No. IX.I.5.

Susunan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi telah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

The structure of the Boards of Commissioners and Directors was approved by Bank Indonesia.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris BNI sebesar Rp16.467 dan Rp14.332 masing-masing pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.

The aggregate salaries and other compensation benefits of the Directors and Commissioners of BNI amounted to Rp16,467 and Rp14,332, respectively for the years ended December 31, 2007 and 2006, respectively.

18



1.


UMUM (lanjutan) g.

1.

GENERAL (continued)

Struktur dan Manajemen (lanjutan)

g.

Jumlah pegawai BNI dan Anak Perusahaan (tidak diaudit) adalah sebagai berikut: Tetap/ Permanent 31 Desember 2007 31 Desember 2006

The following presents the employees of BNI and (unaudited): Honorer Temporary

17.741 18.156

579 226

18.320 18.382

h.

BNI mempunyai kepemilikan langsung pada Anak Perusahaan berikut:

PT BNI Multi Finance PT BNI Securities PT BNI Life Insurance

Kegiatan Usaha/ Business Activity

December 31, 2007 December 31, 2006

BNI’s head office is located at Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta. As of December 31, 2007, BNI has 923 (unaudited) domestic branches and sub-branches, and 31 (unaudited) sharia branches. In addition, BNI’s network also includes 4 overseas branches located in Singapore, Hong Kong, Tokyo and London, and 1 agency in New York.

Anak Perusahaan

Nama Perusahaan/ Company Name

number of Subsidiaries

Jumlah/ Total

Kantor pusat BNI berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, BNI memiliki 923 (tidak diaudit) kantor cabang dan cabang pembantu domestik, dan 31 (tidak diaudit) kantor cabang syariah. Selain itu, jaringan BNI juga meliputi 4 kantor cabang luar negeri yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo dan London serta 1 kantor perwakilan di New York. h.

Organizational and Management Structure (continued)

Subsidiaries BNI has direct ownership in the following Subsidiaries:

Tahun Beroperasi Komersial/ Year Commercial Operation Commenced

Pembiayaan/ Financing Sekuritas/Securities Asuransi jiwa/Life insurance

1983 1995 1997

Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership 2007 99,98% 99,85% 69,11%

2006 99,98% 99,85% 59,78%

Jumlah Aktiva/ Total Assets 2007 167.391 992.342 934.246

2006 406.200 488.195 584.334

Semua Anak Perusahaan BNI berkedudukan di Jakarta.

All of the Subsidiaries of BNI listed above are domiciled in Jakarta.

PT BNI Life Insurance (dahulu PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya)

PT BNI Life Insurance (formerly PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya)

Pada bulan Desember 2007, BNI telah meningkatkan penyertaannya pada PT BNI Life Insurance dari 59,78% menjadi 69,11%.

In December 2007, BNI increased its investment in PT BNI Life Insurance from 59.78% to 69.11%.

19



1.

UMUM (lanjutan) h.

2.


1.

Anak Perusahaan (lanjutan)

GENERAL (continued) h.

Subsidiaries (continued)

PT BNI Nomura Jafco Manajemen Ventura

PT BNI Nomura Jafco Manajemen Ventura

Berdasarkan Pernyataan Keputusan atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BNI Nomura Jafco Manajemen Ventura yang dinotarialkan oleh Notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., L.L.M. dalam akta No. 19 tanggal 23 Agustus 2006, para pemegang saham PT BNI Nomura Jafco Manajemen Ventura memutuskan untuk melikuidasi Anak Perusahaan dan menyetujui pembagian sisa aktiva/harta kekayaan perusahaan kepada para pemegang saham sesuai dengan bagian jumlah saham masingmasing.

Based on Circular Resolution in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT BNI Nomura Jafco Manajemen Ventura, which was notarized by Notarial Deed No. 19 dated August 23, 2006 of Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., L.L.M, the shareholders of PT BNI Nomura Jafco Manajemen Ventura decided to liquidate the Subsidiary and agreed to distribute the remaining net assets to the shareholders in proportion to their equity.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES

ACCOUNTING

Prinsip-prinsip akuntansi penting yang telah diterapkan secara taat konsisten oleh Grup dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

The significant accounting principles which were applied consistently by the Group in the preparation of the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2007 and 2006, were as follows:

a.

a.

Dasar penyajian konsolidasian

laporan

keuangan

Laporan keuangan konsolidasian disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK“) No. 31 (Revisi 2000), “Akuntansi Perbankan”, yang berlaku efektif 1 Januari 2001 dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (dahulu Ikatan Akuntan Indonesia), dan jika diperlukan, menggunakan praktek yang lazim berlaku dalam industri perbankan serta pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (BAPEPAM - LK) Peraturan No. VIII.G.7 tentang ”Pedoman Penyajian Laporan Keuangan” yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP.06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000.

Basis of preparation of the consolidated financial statements The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 31 (Revised 2000), “Accounting for the Banking Industry”, which has been effective since January 1, 2001, and other generally accepted accounting principles established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IICPA) (previously Indonesian Institute of Accountants), and, where applicable, with prevailing banking industry practices and accounting and reporting guidelines prescribed by the Indonesian banking regulatory authority and the Indonesian Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM - LK) Regulation No. VIII.G.7 “Guidance for Financial Statements Presentation” attached to the Decision Letter No. KEP.06/PM/2000 dated March 13, 2000 issued by the Chairman of BAPEPAM.

20



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) a.

b.

Dasar penyajian laporan konsolidasian (lanjutan)

2.

keuangan

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) a.

ACCOUNTING

Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Untuk unit usaha Syariah yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang dinyatakan dalam PSAK No. 59 tentang ”Akuntansi Perbankan Syariah” dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan IAI.

The financial statements of business units which are engaged in banking activities under sharia principles are prepared in conformity with PSAK No. 59 on ”Accounting for Sharia Banking” and the Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI) issued by Bank Indonesia and IAI.

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan dasar akrual.

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis, unless otherwise stated, and are prepared under the accrual basis of accounting.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, kecuali untuk beberapa arus kas dalam aktivitas operasional dan pendanaan yang disusun dengan menggunakan metode tidak langsung. Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian, yang termasuk kas dan setara kas adalah kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, yang tidak dibatasi dan tidak digunakan sebagai jaminan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with cash flows classified into cash flows from operating, investing and financing activities, except for some cash flows in the operating and financing activities which are prepared using the indirect method. For purposes of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, which are unrestricted and are not used as collateral.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

The reporting currency used for the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp). Unless otherwise stated, all figures presented in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah.

Prinsip konsolidasian

b.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan BNI beserta seluruh Anak Perusahaan yang berada di bawah pengendalian BNI, kecuali Anak Perusahaan yang sifat pengendaliannya adalah sementara atau jika ada pembatasan jangka panjang yang mempengaruhi kemampuan Anak Perusahaan untuk memindahkan dananya ke BNI.

Principles of consolidation The consolidated financial statements include the financial statements of BNI and all its Subsidiaries that are controlled by BNI, other than those excluded because control is assumed to be temporary, or due to longterm restrictions significantly impairing a Subsidiary’s ability to transfer funds to BNI.

21



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) b.

2.

Prinsip konsolidasian (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) b.

ACCOUNTING

Principles of consolidation (continued)

Dalam hal pengendalian terhadap Anak Perusahaan dimulai atau diakhiri dalam suatu periode berjalan, maka hasil usaha Anak Perusahaan yang diperhitungkan kedalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Where an entity either began or ceased to be controlled during the period, the results of operations of that entity are included only from the date that the control commenced or up to the date that control ceased.

Suatu pengendalian atas suatu Anak Perusahaan lain dianggap ada bilamana BNI menguasai lebih dari lima puluh persen (50%), atau BNI dapat menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari Anak Perusahaan, atau mempunyai kemampuan untuk memberhentikan atau menunjuk mayoritas direksi Anak Perusahaan, atau mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Control is presumed to exist where more than 50% of a Subsidiary’s voting power is controlled by BNI, or BNI is able to govern the financial and operating policies of a Subsidiary, or control the removal or appointment of the majority of the Subsidiary’s board of directors, or control the majority vote during management meeting.

Seluruh saldo dan transaksi termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi antar perusahaan yang signifikan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasian Perusahaan dan Anak Perusahaan sebagai satu kesatuan usaha.

All significant inter-company balances and transactions, including unrealized gain/loss, are eliminated in the consolidation to reflect the consolidated financial position and results of operations of BNI and its Subsidiaries as one business entity.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila Anak Perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan Anak Perusahaan tersebut.

The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for transactions and events in similar circumstances. If a subsidiary’s financial statements use accounting policies other than those adopted in the consolidated financial statements, appropriate adjustments are made to its financial statements.

Hak minoritas atas laba bersih dan ekuitas Anak Perusahaan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham minoritas atas laba bersih dan ekuitas Anak Perusahaan tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham minoritas pada Anak Perusahaan tersebut.

Minority interest represents the minority stockholders’ proportionate share in the net income and equity of the Subsidiaries, which is presented based on the percentage of ownership of the minority stockholders in the Subsidiaries.

22



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) c.

2.

Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) c.

Foreign currency translations

ACCOUNTING

transactions

Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transactions currencies

BNI dan cabang serta Anak Perusahaan yang berdomisili di Indonesia menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing yang terjadi di sepanjang periode dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

BNI and its branches and Subsidiaries domiciled in Indonesia maintain their accounting records in Rupiah. Transactions during the period involving currencies other than Rupiah are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

Penjabaran Aktiva Dan Kewajiban Dalam Mata Uang Asing

Translation of assets and denominated in foreign currencies

Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul 16:00 WIB pada tanggal-tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dicatat sebagai laba (rugi) tahun berjalan.

At balance sheet dates, all assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Rupiah using the Reuters spot rate at 16:00 Western Indonesian Time (WIB) on those dates. The resulting gains or losses from the translation of assets and liabilities are recognized as gain (loss) in current year.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, kurs mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

As of December 31, 2007 and 2006, the exchange rates used for translation to Rupiah were as follows (amounts in full Rupiah):

2007 1 Dolar Amerika Serikat 1 Pound Sterling Inggris 1 Yen Jepang 1 Euro 1 Dolar Hong Kong

denominated

in

and foreign

liabilities

2006

9.393 18.761 84 13.822 1.204

9.003 17.616 76 11.846 1.158

US Dollar 1 British Pound Sterling 1 Japanese Yen 1 Euro 1 Hong Kong Dollar 1

Penjabaran laporan keuangan sehubungan dengan konsolidasian laporan cabang BNI yang berkedudukan di luar negeri

Translation of financial statements relating to consolidation of BNI branches domiciled outside of Indonesia

Cabang BNI yang bertempat kedudukan di luar negeri menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang negara tempat kedudukannya.

Branches of BNI domiciled outside of Indonesia maintain their accounting records in their respective domestic currencies.

23



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) c.

d.

2.

Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) c.

Foreign currency transactions translations (continued)

and

Untuk tujuan konsolidasian, laporan keuangan cabang BNI tersebut dijabarkan kedalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

For consolidation purposes, the financial statements of such branches domiciled outside of Indonesia are translated into Rupiah as follows:

·

Saldo akun-akun aktiva, kewajiban, komitmen dan kontinjensi dijabarkan dengan menggunakan kurs spot Reuters jam 16:00 WIB pada tanggal neraca;

·

Assets, liabilities, commitments and contingencies are translated using the Reuters spot rates at 16:00 WIB at the balance sheet date;

·

Saldo akun-akun laba rugi setiap bulannya dijabarkan dengan menggunakan kurs spot Reuters jam 16:00 WIB rata-rata untuk bulan yang bersangkutan. Saldo untuk periode berjalan merupakan jumlah dari penjabaran bulanan tersebut;

·

Revenues and expenses are translated on a monthly basis using the average month-end Reuters spot rates at 16:00 WIB. The balances for the period represent the sum of those monthly translations;

·

Akun ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs historis; dan

·

Equity accounts are recorded using the historical rates; and

·

Selisih yang timbul sebagai akibat dari penjabaran ini disajikan di neraca sebagai bagian dari ekuitas pada akun "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan".

·

Differences arising from translation are presented in the consolidated balance sheets as part of equity under "Cumulative Translation Adjustments".

Giro pada bank lain dan Bank Indonesia

d.

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian. Giro pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro. e.

ACCOUNTING

Current accounts with other banks and Bank Indonesia Current accounts with other banks are stated at the outstanding balances less allowance for losses. Current accounts with Bank Indonesia are stated at the outstanding balances.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia

e.

Placements with other banks and Bank Indonesia

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi penyisihan kerugian.

Placements with other banks are stated at the outstanding balance less allowance for losses.

Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo penempatan setelah dikurangi bunga diterima dimuka.

Placements with Bank Indonesia are stated at the outstanding balances, net of the unamortized interest.

24



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) f.

Surat-surat Pemerintah

berharga

dan

2.

Obligasi

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) f.

Marketable Bonds

securities

and

ACCOUNTING Government

Surat-surat berharga yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), tagihan treasuri asing, unit penyertaan reksa dana, surat berharga credit-linked notes, obligasi dan instrumen utang lainnya yang diperdagangkan di pasar uang.

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Wadiah Certificates of Bank Indonesia (SWBI), foreign treasury bills, mutual fund units, credit-linked notes, bonds and other debt instruments traded in the money market.

Obligasi Pemerintah terdiri dari obligasi rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan untuk BNI berkaitan dengan program rekapitalisasi Pemerintah dan obligasi lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah yang tidak berkaitan dengan program rekapitalisasi yang diperoleh melalui pasar perdana dan sekunder.

Government Bonds consist of government recapitalization bonds issued to BNI with respect to the recapitalization program of the government and other bonds issued by the government that are not related to the recapitalization program which are acquired in the primary or secondary market.

Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah diklasifikasikan sebagai “untuk diperdagangkan”, “tersedia untuk dijual” atau “dimiliki hingga jatuh tempo”.

Marketable securities and Government Bonds are designated as “trading”, “available-for-sale” or “held-to-maturity”.

Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai “untuk diperdagangkan” dinyatakan berdasarkan nilai wajar dan perubahan atas nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Marketable securities and Government Bonds designated as “trading” are carried at fair value and the change in fair value is recognized as gain or loss in the consolidated statement of income.

Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai “tersedia untuk dijual” dinyatakan berdasarkan nilai wajar dan perubahan atas nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang dilaporkan dalam ekuitas, setelah dikurangi dengan penerapan pajak penghasilan ditangguhkan. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang sebelumnya diakui di ekuitas direalisasikan dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat surat-surat berharga tersebut dijual.

Marketable securities and Government Bonds designated as “available-for-sale” securities are carried at fair value and the change in fair value is recognized as unrealized gain or loss in the equity, net of applicable deferred income tax. The unrealized gain or loss previously recognized in the equity is recognized in the consolidated statement of income upon sale of the securities.

25



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) f.

Surat-surat berharga Pemerintah (lanjutan)

dan

2.

Obligasi

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) f.

Marketable securities Bonds (continued)

and

ACCOUNTING Government

Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai “dimiliki hingga jatuh tempo” dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah ditambah atau dikurangi dengan diskonto atau saldo premi yang belum diamortisasi. Nilai surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan untuk segala penurunan bersifat permanen atas nilai surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Pemindahan surat berharga dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya pada tanggal pemindahan; selisih antara nilai tercatat, termasuk diskonto/premi yang belum diamortisasi dan pencadangan piutang bunga, dan nilai wajar surat-surat berharga pada tanggal pemindahan diakui sebagai keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang dilaporkan dalam ekuitas, setelah dikurangi dengan penerapan pajak penghasilan tangguhan.

Marketable securities and Government Bonds designated as “held-to-maturity” are carried at cost, adjusted for accretion of discount or amortization of premium. The carrying amount of held-to-maturity securities is written down for any permanent decline in value of held-tomaturity securities, which is charged to consolidated statement of income. The transfer of securities from “held-to-maturity” to “available-for-sale” category is recognized at fair value at the date of transfer; the difference between the carrying amount of securities, including unamortized discount/premium, and the fair value of securities at the date of transfer is recognized as unrealized gain or loss in the equity, net of applicable deferred income tax.

Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada tanggal neraca.

Fair values are determined based on the quoted market prices at balance sheet date.

Pendapatan bunga atas instrumen hutang diakui dengan dasar akrual. Keuntungan atau kerugian selisih kurs atas instrumen hutang yang diklasifikasikan sebagai “untuk diperdagangkan”, “tersedia untuk dijual” atau “dimiliki hingga jatuh tempo” diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

The interest income on debt instruments is recognized on accrual basis. Foreign exchange gain or loss on debt instruments designated as “trading”, “available-for-sale” and “held-to-maturity” is recognized in the consolidated statement of income.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo surat-surat berharga.

Statutory allowance for losses is recognized in accordance with the guidelines prescribed by Bank Indonesia and is presented as a deduction from the outstanding amount of securities.

26



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) g.

h.

i.

2.

Surat-surat berharga yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) g.

ACCOUNTING

Securities purchased/sold agreement to resell/repurchase

under

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aktiva dalam neraca konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan penyisihan kerugian. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi), dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak surat-surat berharga tersebut dibeli hingga dijual kembali.

Securities purchased under agreement to resell are presented as assets in the consolidated balance sheet, at the selling price net of unamortized interest and net of allowance for losses. The difference between the purchase price and the resell price is treated as unearned interest income (prior to amortization), and recognized as income over the period of when those securities are purchased until they are resold.

Surat-surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai kewajiban dalam neraca konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar dimuka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak surat-surat berharga tersebut dijual hingga dibeli kembali.

Securities sold under agreement to repurchase are presented as liabilities in the consolidated balance sheet, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid expenses and recognized as expense over the period of when those securities are sold until they are repurchased.

Wesel ekspor dan tagihan lainnya

h.

Bills and other receivables

Wesel ekspor dan tagihan lainnya terdiri atas tagihan dari letters of credit dan dokumendokumen kepada importir dan eksportir.

Bills and other receivables consist of receivables from importers and exporters in relation to letters of credit and documents.

Wesel ekspor dan tagihan lainnya dinyatakan sebesar saldonya dikurangi penyisihan kerugian.

Bills and other receivables are stated at their outstanding balance less allowance for losses.

Instrumen keuangan derivatif

i.

Derivative financial instruments

Dalam melakukan usaha bisnisnya, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, foreign currency swaps dan interest rate swaps.

In the normal course of business, BNI enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, foreign currency swaps and interest rate swaps.

Instrumen keuangan derivatif dinilai dan diakui di neraca pada nilai wajar dikurangi penyisihan kerugian. Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aktiva apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai kewajiban apabila memiliki nilai wajar negatif.

Derivative instruments are valued and recognized in the balance sheet at fair value less allowances for losses. Each derivative contract is carried as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

27



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) i.

j.

2.

Instrumen keuangan derivatif (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) i.

Derivative (continued)

financial

ACCOUNTING instruments

Nilai wajar ditentukan berdasarkan bunga pasar, model penentuan harga atau harga pasar instrumen lain yang memiliki karakteristik serupa.

Fair value is determined based on market rates, pricing models or quoted prices of other instruments with similar characteristics.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Gains or losses as a result of fair value changes are recognized in the consolidated statement of income.

BNI menggunakan instrumen interest rate swap untuk keperluan lindung nilai kewajiban tertentu dengan tingkat bunga tetap, dimana BNI menerapkan akuntansi lindung nilai atas nilai wajar.

BNI utilizes interest rate swaps to hedge certain fixed rate liabilities, for which BNI applies fair value hedge accounting when the swaps meet the criteria for hedge accounting.

Kontrak berjangka mata uang asing dan foreign currency swaps dilakukan untuk tujuan pendanaan dan perdagangan.

Foreign currency forward contracts and foreign currency swaps are entered for financing and trading purposes.

Perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai atas nilai wajar, dan lindung nilai tersebut efektif, dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian, bersama dengan perubahan yang terjadi pada nilai wajar aktiva atau kewajiban yang dilindungnilaikan.

Changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as fair value hedge and that are effective, are recorded in the consolidated statement of income, along with changes in the fair value of the hedged asset or liability that is attributable to the hedged risk.

Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan

j.

Loans/financing/receivable

Pinjaman yang diberikan dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan penyisihan kerugian. Pinjaman yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama (pinjaman sindikasi) dinyatakan sebesar pokok pinjaman sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh BNI.

Loans are stated at their outstanding balance less allowance for losses. Loans under joint financing (syndicated loans) are stated at the principal amount according to the risk portion assumed by BNI.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara BNI dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian. Penerimaan kemudian atas pinjaman yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke dalam penyisihan kerugian pinjaman di neraca.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection or when BNI’s normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When loans are deemed uncollectible, they are written off against the related allowance for losses. Subsequent recoveries are credited to the allowance for losses in the balance sheet.

28



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) j.

Pinjaman/pembiayaan/piutang diberikan (lanjutan)

2.

yang

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) j.

ACCOUNTING

Loans/financing/receivable (continued)

Pinjaman yang dibeli dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”)

Loans purchased from the Indonesian Bank Restructuring Agency (“IBRA”)

Selama tahun 2002 dan 2003, BNI membeli pinjaman dari BPPN. Perlakuan akuntansi atas pinjaman ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 4/7/PBI/2002 tanggal 27 September 2002 tentang “Prinsip Kehatihatian dalam Rangka Pembelian Kredit oleh Bank dari BPPN”.

During the year 2002 and 2003, BNI purchased loans from IBRA. The accounting treatment for these loans follows Bank Indonesia Regulation No. 4/7/PBI/2002 dated September 27, 2002 regarding “Prudential Principles for Credits Purchased by Banks from IBRA”.

Selisih antara pokok pinjaman dan harga beli, jika ada, dibukukan sebagai penyisihan kerugian pinjaman apabila BNI tidak membuat perjanjian pinjaman baru dengan debitur, dan dibukukan sebagai pendapatan ditangguhkan apabila BNI membuat perjanjian baru dengan debitur.

The difference between the outstanding loan principal and purchase price, if any, is booked as an allowance for possible losses if BNI does not enter into a new loan agreement with the borrower, and as deferred income if BNI does enter into a new loan agreement with the borrower.

Pinjaman yang dibeli dari BPPN digolongkan dalam kualitas lancar dalam jangka waktu 1 tahun sejak saat pembelian. Penilaian kualitas pinjaman yang diberikan setelah jangka waktu 1 tahun sejak saat pembelian didasarkan pada analisa arus kas dan kemampuan membayar debitur.

Loans purchased from IBRA are classified as current for a period of 1 year from the date of purchase. The assessment of the credit quality after 1 year is based on an analysis of debtors’ cash flows and repayment ability.

Pembayaran dari debitur diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok pinjaman dan kelebihan penerimaan pembayaran diakui sebagai pendapatan bunga. Koreksi atas penyisihan kerugian pinjaman atau pendapatan ditangguhkan hanya dapat dilakukan apabila BNI telah menerima pembayaran sebesar harga beli semula.

Payments from borrowers are deducted from the outstanding loan principal first, and any excess is recognized as interest income. The allowance for losses or deferred income is adjusted when BNI receives payment for the original purchase price.

Pendapatan bunga atas pinjaman yang dibeli dari BPPN diakui pada saat pendapatan tersebut diterima (cash basis).

Interest income on loans purchased from IBRA is recognized only to the extent that income is received in cash.

Pinjaman harus dihapusbukukan apabila dalam masa 5 tahun sejak tanggal pembelian, pinjaman belum dilunasi.

Loans must be written off if they cannot be recovered within 5 years from the date of purchase.

29



2.




2.

yang


ACCOUNTING


Pinjaman yang direstrukturisasi

Loan restructuring

Restrukturisasi kredit meliputi modifikasi persyaratan kredit, konversi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan atau kombinasi dari keduanya.

Loan restructuring may involve a modification of the terms of the loans, conversion of loans into equity or other financial instruments and/or a combination of both.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Losses on loan restructurings in respect of modification of the terms of the loans are recognized only if the cash value of total future cash receipts specified by the new terms of the loans, including both receipts designated as interest and those designated as loan principal, are less than the recorded amounts of loans before restructuring.

Untuk restrukturisasi kredit bermasalah dengan cara konversi kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari restrukturisasi kredit diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya, adalah kurang dari nilai buku kredit yang diberikan.

For loan restructurings which involve a conversion of loans into equity or other financial instruments, a loss on loan restructuring is recognized only if the fair value of the equity or other financial instruments received, reduced by estimated expenses to sell the equity or other financial instruments, is less than the book value of the loan.

Tunggakan bunga yang dikapitalisasi menjadi pokok kredit yang baru dalam rangka restrukturisasi kredit dicatat sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara amortisasi secara proporsional berdasarkan prosentasi tagihan bunga non-performing yang dikapitalisasi terhadap pokok kredit baru dikalikan dengan angsuran pokok yang diterima.

Deferred interest, which is capitalized to receivables under new restructuring agreements, is recorded as deferred interest income and will be amortized proportionately based on the amount of non-performing capitalized interest relative to the loan principal upon loan collections.

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BNI dalam restrukturisasi kredit bermasalah dicatat sebagai biaya pada saat terjadinya.

Fees incurred by BNI in restructuring troubled debt is expensed as incurred.

30



2.



k.


2.

yang


ACCOUNTING


Pinjaman berdasarkan prinsip syariah

Sharia financing

Termasuk dalam pinjaman yang diberikan adalah pembiayaan syariah yang terutama terdiri dari piutang syariah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Included in loans are sharia financing, which consists of sharia receivables, mudharabah financing and musyarakah financing.

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul berdasarkan akad-akad murabahah, istishna, salam, rahn dan qardh.

Sharia receivables result from transactions based on murabahah, istishna, salam, rahn and qardh agreements.

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal dan BNI, dimana pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung penyedia dana asalkan tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran syariah yang telah ditetapkan atau tidak terjadi kelalaian atau kesalahan di pihak BNI.

Mudharabah financing is an agreement between the investors and BNI to gain profit, in which the profit sharing will be agreed by both parties while loss will be borne by the investors as long as there is no error or violation of sharia which has been determined or negligence or error on the part of BNI.

Pembiayaan musyarakah adalah akad di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) yang menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Musyarakah financing is an agreement between the investors (musyarakah partners) to have a joint venture in a partnership with profit and loss sharing based on an agreement and capital contribution proportion. Musyarakah financing is presented at the outstanding balance, net of allowance for losses.

Penyisihan kerugian atas aktiva estimasi kerugian atas komitmen kontinjensi

dan dan

k.

Saldo aktiva produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, surat berharga, Obligasi Pemerintah, wesel ekspor dan tagihan lainnya, tagihan derivatif, pinjaman/pembiayaan yang diberikan, tagihan akseptasi, penyertaan saham serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit.

Allowance for losses on assets and estimated losses on commitments and contingencies Earning assets consist of current accounts with other banks, placements with other banks and Bank Indonesia, marketable securities, Government Bonds, bills and other receivables, derivatives receivable, loans/financing, acceptances receivable, equity investments and commitments and contingencies with credit risk.

31



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) k.

Penyisihan kerugian atas aktiva estimasi kerugian atas komitmen kontinjensi (lanjutan)

2.

dan dan

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) k.

ACCOUNTING

Allowance for losses on assets and estimated losses on commitment and contingencies (continued)

Komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit antara lain terdiri dari penerbitan jaminan, letters of credit, standby letters of credit dan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan.

Commitments and contingencies with credit risk, include but are not limited to issued guarantees, letters of credit, standby letters of credit and unused loan facilities granted to customers.

Aktiva non-produktif adalah aset yang memiliki potensi kerugian, dan antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan suspense accounts.

Non-earning assets, which have potential for carrying losses from non-realization of carrying amounts, include but are not limited to foreclosed properties, abandoned properties, inter-office accounts and suspense accounts.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (BI), Bank mengklasifikasikan aktiva produktif ke dalam satu dari lima kategori dan aktiva non produktif ke dalam satu dari empat kategori. Aktiva produktif tidak bermasalah (performing) diklasifikasikan sebagai “Lancar” dan “Dalam Perhatian Khusus”, sedangkan aktiva produktif bermasalah (non-performing) diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu: “Kurang Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”. Kategori untuk aktiva non produktif terdiri dari “Lancar”, “Kurang Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”.

In accordance with Bank Indonesia (BI) regulations, the Bank classifies earning assets into one of five categories and non earning assets into one of four categories. Performing assets are categorized as “Current” and “Special Mention”, while non-performing assets are categorized into three categories: “Sub-Standard”, “Doubtful” and “Loss”. Non earning assets are divided into “Current”, “Sub-Standard”, “Doubtful” and “Loss”.

Pengklasifikasian aktiva produktif dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (PBI 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan atas PBI 7, yang kemudian diubah kembali dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005. Didalam PBI 9/6/PBI/2007 terdapat penambahan jenis agunan yang dapat digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan penyisihan penghapusan aktiva yaitu mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan dan resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

The classification of earning assets is based on Bank Indonesia Regulation No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005 regarding Asset Quality Rating for Commercial Banks (PBI 7) which has been amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/2/PBI/2006 dated January 30, 2006 regarding Changes on PBI 7, which has been amended by Bank Indonesia Regulation No. 9/6/PBI/2007 dated March 30, 2007, regarding second amendment of Bank Indonesia Regulation No. 7/2/PBI/2005. In PBI No. 9/6/PBI/2007 there were additions to collateral type which can be used as deduction in the calculation of allowance for possible losses i.e., machine and land that was collectively covered by power of attorney and warehouse that was covered by a fiduciary aggrement.

32



2.




2.

dan dan


ACCOUNTING

Allowance for losses on assets and estimated losses on commitments and contingencies (continued)

Dalam penerapan PBI No. 7/2/PBI/2005, perusahaan membentuk penyisihan kerugian penghapusan aktiva produktif dan aktiva nonproduktif berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas masing-masing aktiva produktif dan aktiva non-produktif dan dengan mempertimbangkan evaluasi manajemen atas prospek usaha setiap debitur, kinerja keuangan dan kemampuan membayar setiap debitur serta mempertimbangkan juga rekomendasi dari Bank Indonesia (BI) berdasarkan hasil pemeriksaan berkalanya, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit.

In the application of PBI No. 7/2/PBI/2005, allowance for losses on earning assets and non-earning assets is determined based on management’s review of the quality of these earning assets and non-earning assets, and management’s evaluation of every debtor’s business prospect, financial performance and repayment ability. Moreover, the management also considers the recommendations of Bank Indonesia (BI) resulting from its periodic examinations, BI checking and availability of debtor’s audited financial statements.

Sesuai PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, penerapan kualitas untuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan suspense accounts dan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (transaksi rekening administratif), mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya PBI ini.

Based on PBI No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005, the implementation of the classification of quality of foreclosed properties, abandoned properties, inter-office accounts, suspense accounts and unused loan facilities granted to customers (off-balance sheet item) became effective 12 (twelve) months after regulation was approved.

Jumlah minimum penyisihan penghapusan aktiva serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit dihitung dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 (PBI 7) tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan atas PBI 7, yang diubah kembali dengan PBI 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang perubahan kedua atas PBI 7, yang mengatur tingkat penyisihan minimum dari penyisihan penghapusan aktiva serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit.

The amount of the minimum allowance for possible losses on assets, commitments and contingencies with credit-related risk, takes into consideration Bank Indonesia Regulation No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005 (PBI 7) regarding Asset Quality Rating For Commercial Banks which has been amended with Bank Indonesia Regulation No. 8/2/PBI/2006 dated January 30, 2006 regarding Changes on PBI 7, which has been amended by Bank Indonesia Regulation No. 9/6/PBI/2007 dated March 30, 2007, regarding second amendment of Bank Indonesia Regulation No. 7/2/PBI/2005, which prescribes the minimum rates of allowance for possible losses on assets, commitments and contingencies with credit-related risk.

Penyisihan minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

The minimum allowance to be established in accordance with the Bank Indonesia Regulation is as follows:

33



2.




Klasifikasi

2.

dan dan


ACCOUNTING


Persentase penyisihan penghapusan aktiva/ Percentage of allowance for losses

Classification

Lancar *)

Minimum 1,00%

Current *)

Dalam perhatian khusus

Minimum 5,00%

Special mention

Kurang lancar

Minimum 15,00%

Substandard

Diragukan

Minimum 50,00%

Doubtful

100,00%

Loss

Macet *)

*)

di luar Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Penempatan pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah dan instrumen hutang lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

excluding Certificates of Bank Indonesia (SBIs), Placements with Bank Indonesia, Government Bonds and other debt instruments issued by the Government of the Republic of Indonesia and earning assets secured by cash collateral.

Persentase penyisihan penghapusan aktiva di atas diterapkan terhadap saldo aktiva produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, kecuali untuk aktiva produktif yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin atau yang dijamin dengan agunan non-tunai, dimana persentase penyisihan penghapusan aktiva diterapkan terhadap saldo aktiva produktif yang bersangkutan dan komitmen dan kontinjensi.

The above percentages are applied to earning assets less the collateral value, in accordance with the regulation of Bank Indonesia, except for earning assets categorized as current and unsecured or secured by non cash collateral, where the rate is applied directly to the outstanding balance of earning assets, commitments and contingencies.

Adapun penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan penyisihan penghapusan aktiva di atas tidak dapat dilakukan untuk aktiva non produktif.

The use of collateral as deduction in computing the allowance for possible losses calculation cannot be applied in the case of non-earning assets.

Bank dalam melakukan perhitungan penyisihan penghapusan belum memperhitungkan seluruh agunan yang ada antara lain karena jangka waktu penilaian agunan yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 bulan atau telah terjadi penurunan nilai agunan.

In computing the allowance for possible losses, the Bank does not consider all the existing collaterals because among other reasons the appraisal date of such assets had already exceeded the twenty four monthperiod or the collateral value are already impaired.

Penyisihan penghapusan aktiva untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk disajikan sebagai kewajiban pada neraca konsolidasian (“Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi”).

Allowance for losses on commitments and contingencies is presented as a liability (“Estimated Losses on Commitments and Contingencies”) in the consolidated balance sheet.

34



2.




2.

dan dan

k.

Penyisihan kerugian atas penyertaan sementara dalam rangka debt to equity swaps ditentukan berdasarkan kriteria Bank Indonesia sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/ 2003 tanggal 11 Juni 2003 tentang “Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal”. Dalam peraturan tersebut klasifikasi penyertaan sementara dalam rangka debt to equity swaps dinilai sebagai berikut:

ACCOUNTING

Allowance for losses on assets and estimated losses on commitments and contingencies (continued) The allowance for losses on temporary investments arising from debt to equity swaps has been determined using Bank Indonesia criteria set out in regulation No. 5/10/PBI/2003 dated June 11, 2003 concerning ”Principles of Prudence in Investment Activities”. The regulation describes principles concerning the classification of temporary investments arising from debt to equity swaps as follows:

Klasifikasi/Classification Lancar/Current Kurang lancar/Substandard Diragukan/Doubtful Macet/Loss

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)

Batas waktu/Period Kurang dari 1 tahun/Less than 1 year 1 - 4 tahun/years 4 - 5 tahun/years Apabila penyertaan modal sementara telah melampaui jangka waktu 5 tahun atau belum dilepas meskipun debitur telah memiliki laba kumulatif/ If the temporary equity participation exceeds 5 years or not disposed of even though the debtor has generated cumulative profit

Penyertaan modal sementara akan dihapusbukukan dari neraca konsolidasian Bank apabila telah melampaui jangka waktu 5 tahun.

Temporary equity participation is written off from the consolidated balance sheet of the Bank upon expiration of a 5 year period.

Saldo aktiva produktif yang memiliki kualitas macet dihapusbukukan dengan penyisihan penghapusan aktivanya pada saat manajemen berpendapat bahwa aktiva produktif sulit untuk direalisasi atau ditagih. Penerimaan kembali aktiva produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan penyisihan penghapusan aktiva produktif selama tahun berjalan. Jika penerimaan melebihi nilai pokok, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.

The outstanding balance of earning assets classified as loss is written off against the respective allowance for losses when management believes that recovery is no longer possible. Recovery of earning assets previously written off is recorded as an addition to allowance for losses on earning assets during the year of recovery. If recovery exceeds the principal amount, the excess is recognized as interest income.

Sebelum tahun 2007, pembentukan penyisihan kerugian atas piutang yang dimiliki oleh Anak-anak Perusahaan dibentuk dengan mempertimbangkan hasil penelaahan terhadap umur piutang Anak-anak Perusahaan pada akhir tahun.

Prior to 2007, the computation of allowance for possible losses on the receivables of subsidiaries takes into account the results of the review of the age of the receivables of Subsidiaries Company at end of year.

35



2.



l.


2.

dan dan


ACCOUNTING


Sehubungan dengan implementasi atas manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap Anak Perusahaan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, maka sejak tahun 2007, pembentukan penyisihan kerugian atas piutang yang dimiliki oleh Anak Perusahaan dibentuk sesuai dengan kebijakan Bank dengan persentase tertentu berdasarkan umur piutang pembiayaan konsumen Anak Perusahaan yang telah jatuh tempo.

In connection with the implementation of the risk management on a consolidated basis for banks which exercise control over Subsidiaries in compliance with Bank Indonesia regulations No. 8/6/PBI/2006 dated January 30, 2006, starting 2007, the allowance for possible losses on the Subsidiary’s receivables is calculated in accordance with the Bank’s policy which is at a certain percentage based on the aging of the overdue consumer financing receivables of Subsidiary Company.

Aktiva produktif dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, digolongkan sebagai aktiva produktif tidak bermasalah. Sedangkan untuk aktiva produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet diklasifikasikan sebagai aktiva kurang lancar, diragukan dan macet.

Earning assets classified as current and special mention, in accordance with Bank Indonesia regulations, are considered performing. Non-performing earning assets consist of assets classified as substandard, doubtful and loss.

Tagihan dan kewajiban akseptasi

l.

Tagihan dan kewajiban akseptasi dinyatakan sebesar nilai nominal. Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurang dari akun tagihan akseptasi.

Acceptances receivable and payable Acceptances receivable and payable are stated at nominal value. Acceptances receivable are recorded net of allowance for losses.

m. Penyertaan saham

m. Equity investments

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan non-publik yang bergerak di bidang jasa keuangan yang tidak melalui pasar modal untuk tujuan jangka panjang, serta penyertaan saham sementara dalam rangka debt to equity swaps.

Equity investments represent investments, not through the capital market, in non-publiclylisted companies engaged in the financial services industry and held for long-term purposes, and temporary equity participation in companies as a result of debt to equity swaps.

Investasi dimana BNI mempunyai persentase kepemilikan 20% sampai dengan 50% dicatat dengan metode ekuitas, kecuali untuk penyertaan saham sementara. Dengan metode ini, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan disesuaikan dengan bagian BNI atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi sesuai dengan jumlah persentase kepemilikan dan dikurangi dengan penerimaan dividen sejak tanggal perolehan.

Investments in which BNI has an ownership interest of 20% to 50% are recorded based on the equity method, except for temporary equity participation. Under this method, investments are stated at cost and adjusted for BNI’s share of net income or losses of the investees based on its percentage of ownership and reduced by dividends earned since the date of acquisition.

36



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2.

m. Penyertaan saham (lanjutan)

n.


ACCOUNTING

m. Equity investments (continued)

Investasi dengan persentase kepemilikan dibawah 20% dicatat dengan metode biaya. Dengan metode ini, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Investments with an ownership interest below 20% are recorded based on the cost method. Under this method, investments are carried at cost reduced by an allowance for losses.

Penyertaan saham sementara berasal dari hasil debt to equity swaps pada perusahaan dicatat sebesar biaya perolehan, tanpa mempertimbangkan persentase kepemilikan, dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Temporary equity participation in debtor companies arising from debt to equity swaps is recorded at cost, regardless of the ownership interest, less allowance for losses.

Aktiva tetap dan penyusutan

n.

Fixed assets and depreciation

Semua aktiva tetap dinilai kembali sehubungan dengan kuasi-reorganisasi BNI di bulan Juni tahun 2003. Peningkatan nilai hasil dari penilaian kembali telah dieliminasi dengan akumulasi kerugian pada saat kuasireorganisasi. Aktiva tetap yang diperoleh setelah kuasi-reorganisasi di bulan Juni tahun 2003 diakui sebesar biaya perolehan.

All fixed assets were revalued with respect to BNI’s quasi-reorganization in June 2003. The revaluation increment was offset against accumulated losses during the quasireorganization. Fixed assets acquired subsequent to the quasi-reorganization in June 2003 are recognized at cost.

Semua aktiva tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat aktiva sebagai berikut:

Fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

Tahun/Years Bangunan Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor

15 5

Buildings Motor vehicles and Office equipment

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, automated teller machines (ATM), perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Office equipment consists of furniture and fixtures, installation, automated teller machine (ATM), computer software and hardware, communication and other office equipment.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aktiva dikapitalisasi dan disusutkan.

Maintenance and repair costs are charged as an expense when incurred. Major expenditures which extend the future life of assets are capitalized and depreciated.

Apabila nilai tercatat aktiva lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aktiva diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai yang pakai.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.

37



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) n.

o.

2.

Aktiva tetap dan penyusutan (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) n.

ACCOUNTING

Fixed assets and depreciation (continued)

Apabila aktiva tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

When assets are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are eliminated from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in the consolidated statement of income.

Akumulasi biaya konstruksi aktiva tetap dikapitalisasi dan dicatat sebagai “Aktiva dalam Penyelesaian” (termasuk “Aktiva Lainlain” di neraca konsolidasian). Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aktiva tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai.

The accumulated costs of construction of fixed assets are capitalized and recognized as “Assets Under Construction” (included in “Other Assets” in the consolidated balance sheet). These costs are reclassified to the fixed asset account when the construction or installation is completed.

Agunan yang diambil alih

o.

Foreclosed collaterals

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun “Aktiva Lain-lain”.

Foreclosed collaterals are included in the “Other Assets” account.

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun penyisihan penghapusan aktiva. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value. Net realizable value is the fair value of the foreclosed collaterals less estimated costs of liquidating the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged to allowance for losses. The difference between the recorded amount of the foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as a gain or loss when the collateral is sold.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan penghapusan aktiva agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Management evaluates the value of foreclosed collaterals regularly. An allowance for losses on foreclosed collaterals is provided based on the decline in value of foreclosed collaterals.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya.

Expenses for maintaining foreclosed collaterals are recognized in consolidated statement of income as incurred.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian.

If there is permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals is written down to recognize such permanent decline in value of the foreclosed collaterals. Any such write-down is recognized to the consolidated current year income.

38



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) p.

2.

Piutang Pembiayaan Konsumen

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) p.

Piutang pembiayaan konsumen disajikan sebesar nilai bersih, setelah dikurangi pendapatan yang belum diakui dan penyisihan penghapusan piutang. q.

Kewajiban Segera

q.

Liabilities Immediately Payable Liabilities immediately payable represent obligations to third parties which have to be settled immediately based on contract or instruction by party having authority These are stated at the amounts payable by the Bank.

Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan

r.

Future Policy Benefit Obligation

Kewajiban manfaat polis masa depan dibentuk berdasarkan perhitungan secara aktuarial oleh aktuaris Anak Perusahaan dan aktuaris independen, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003, sebagaimana telah disempurnakan dengan peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2005 tanggal 27 Desember 2005, dengan asumsi perhitungan sebagai berikut:

Future policy benefit obligation is recognized by the Subsidiary based on actuarial calculation by the Subsidiary’s internal actuary and independent actuary, in accordance with the requirement established by The Decree of the Minister of Finance No. 424/KMK.06/2003 on September 30, 2003, that has been amended by the Regulation No. 135/PMK.05/2005 of The Minister of Finance on December 27, 2005, with assumptions as follows:

-

-

-

s.

Financing Receivables Consumer financing receivables are stated at net realizable value after deducting by unearned income and allowance for doubtful accounts.

Kewajiban segera merupakan kewajiban Bank yang harus segera dibayarkan kepada pihak lain berdasarkan kontrak atau perintah dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Kewajiban segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank. r.

ACCOUNTING

Tabel mortalita GBM 61/65, TMI 2 Pria, GA (Anuitas), COS 1958, Munich Re basis (Askes) Tingkat suku bunga berkisar 8% - 9% untuk Rupiah dan 4% - 5% untuk Dolar Amerika Serikat Metode yang digunakan adalah prospektif premi neto dengan biaya tahun pertama yang diamortisasikan 30/1000 (tiga puluh per seribu) dari uang pertanggungan.

-

Simpanan nasabah

s.

Table of Mortality GBM 61/65, TMI 2 Male, GA (Annuity), COS 1958, Munich Re basis (Askes) Interest rate ranges between 8% - 9% for Rupiah and 4% - 5% for US Dollar Method used is prospective net premium with first year cost amortized at 30/1000 (thirty per thousand) from amount insured.

Deposits from customers

Giro dan tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban kepada pemilik giro atau penabung.

Current and savings deposits are stated at the amount payable to depositors.

Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara BNI dan pemegang deposito berjangka.

Time deposits are stated at their nominal amounts set forth in the agreements between BNI and the depositors.

Termasuk di dalam simpanan adalah simpanan dan investasi syariah tidak terikat yang terdiri dari:

Included in deposits are Sharia unrestricted deposits as follows:

39



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) s.

t.

2.

Simpanan nasabah (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) s.

ACCOUNTING

Deposits from customers (continued)

a.

Giro wadiah merupakan giro wadiah yad adh-dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan syariah BNI. Giro wadiah dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro wadiah.

a.

Wadiah deposit is a wadiah yad adhdhamanah deposit in which the depositor is entitled to receive bonus income based on BNI Sharia policy. Wadiah current accounts are stated at the amount payable to customers.

b.

Investasi tidak terikat dalam bentuk tabungan mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang memberikan pemilik dana imbalan bagi hasil dari pendapatan BNI Unit Usaha Syariah atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan mudharabah dicatat sebesar nilai simpanan nasabah.

b.

Unrestricted investment in the form of mudharabah savings entitles the depositor to receive a share of BNI Sharia Unit income in return for the usage of the funds in accordance with the defined terms (nisbah). Mudarabah savings accounts are stated at the amount payable to customers.

c.

Investasi tidak terikat dalam bentuk deposito berjangka mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang memberikan pemilik dana imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank BNI Unit Usaha Syariah atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Deposito mudharabah dicatat sebesar nilai nominal.

c.

Unrestricted investment in the form of mudharabah time deposit entitles the depositor to receive a share of BNI Sharia Unit income for the usage of the funds in accordance with the defined terms (nisbah). Mudharabah time deposit accounts are stated at their nominal amounts.

Simpanan dari Bank Lain

t.

Deposits from Other Banks

Simpanan dari bank lain terdiri dari kewajiban terhadap bank lain baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, inter-bank call money dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari dan deposito berjangka. Semua dinyatakan sesuai jumlah kewajiban terhadap bank lain.

Deposits from other banks represent liabilities to local and overseas bank in form of demand deposit, inter-bank call money with original maturities of 90 days or less, time deposits and certificates of deposits. These are stated at the amount due to other banks.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro wadiah.

Deposits from other banks include sharia deposit in fthe form of wadiah deposits.

40



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) u.

v.

2.

Surat berharga yang diterbitkan

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) u.

ACCOUNTING


Surat berharga yang diterbitkan sebagai suatu lindung nilai atas nilai wajar instrumen lindung nilai dicatat sebesar nilai wajar. Perubahan nilai wajar dari surat berharga yang diterbitkan dikurangi dengan perubahan nilai wajar dari instrumen lindung nilai dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Marketable securities issued that are hedged by fair value hedging instruments are carried at fair value. The change in fair value of marketable securities issued is offset against the change in fair value of the hedging instrument in the consolidated statement of income.

Surat berharga yang diterbitkan yang kemudian dibeli kembali tidak diakui; perbedaan antara nilai tercatat dan harga pembelian diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Marketable securities issued that are subsequently repurchased are derecognized; any difference between the carrying amount and purchase price is recognized as gain or loss in the consolidated statement of income.

Pendapatan dan beban bunga

v.

Interest income and expense

Pendapatan dan beban bunga diakui berdasarkan konsep akrual. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai bermasalah diakui pada saat bunga tersebut diterima (berbasis kas).

Interest income and expense are recognized on an accrual basis. Interest income on loans or other earning assets which are classified as non-performing is recognized only to the extent that interest is received in cash (cash basis).

Pada saat pinjaman diklasifikasikan sebagai bermasalah, bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pengakuannya.

When a loan is classified as non-performing, any interest income previously recognized and accrued but not yet collected is reversed against interest income.

Penerimaan pembayaran atas pinjaman yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok pinjaman. Kelebihan penerimaan dari pokok pinjaman diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Payments received from loans which are classified as doubtful or loss are first applied as reduction of loan principal. Any excess of payments received over loan principal on these loans is recognized as interest income in the consolidated statements of income.

Pendapatan dan beban bunga termasuk pendapatan dan beban syariah. Pendapatan syariah terdiri dari bagi hasil (atas pendapatan atau laba rugi) murabahah, mudharabah dan musyarakah.

Interest income and expense include sharia income and expense. Sharia income is earned from murabahah, mudharabah and musyarakah financing revenue or profit and loss sharing income.

Pendapatan dari transaksi murabahah diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan dari transaksi bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat angsuran diterima secara tunai. Beban syariah terdiri dari beban bagi hasil mudharabah dan beban bonus wadiah.

Income from murabahah is recognized using the accrual basis while income sharing from mudharabah and musyarakah is recognized when cash is received as a payment of an installment. Sharia expense consists of expenses from mudharabah profit and loss sharing and wadiah bonus expenses.

41



2.



2.

w. Pendapatan provisi dan komisi


w. Fees and commission income

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu kontrak. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan, diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktu transaksi yang bersangkutan. x.

y.

ACCOUNTING

Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized using the straight line method over the term of the underlying contract. Unamortized fees and commissions relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commissions are deferred and amortized systematically over the term of the underlying contract.

Perpajakan

x.

Taxation

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (liability method). Tarif pajak yang berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak tangguhan.

Deferred income tax is provided, using the liability method, for temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes. Currently enacted tax rates are used to determine deferred income tax.

Aktiva pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dapat dikompensasi dengan aktiva pajak tangguhan yang diakui tersebut.

A deferred tax asset is recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the asset can be utilized.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the results of the appeal are determined.

Imbalan kerja dan dana pensiun

y.

Employee benefits and pension plan

Imbalan kerja jangka pendek

Short-term employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leave, bonuses and other nonmonetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

42



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) y.

2.

Imbalan kerja dan dana pensiun (lanjutan)


ACCOUNTING

y.

pension

Employee benefits (continued)

and

plan

Program pensiun iuran pasti

Defined contribution plan (DPLK)

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti BNI dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut. Pembayaran dikurangkan dari hutang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries of qualified employees under BNI’s defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. Actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti panjang dan penghargaan dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun BNI. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Grup dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

Post-employment benefits and other long-term employee benefits such as long service leave and awards are accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on the Group’s regulations and the minimum requirements of Labor Law No. 13/2003, whichever is higher.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaria ditentukan berdasarkan metode projected unit credit. Perkiraan kewajiban pada tanggal neraca merupakan nilai kini imbalan pasti pada tanggal neraca, dikurangi nilai wajar aktiva program dan keuntungan aktuaria yang tidak diakui yang disesuaikan, biaya jasa masa lalu yang belum diakui, biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen.

The post-employment benefits and other longterm employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit Method. The estimated liability at balance sheet date represents the present value of the defined benefits obligation at balance sheet date, less the fair value of plan assets, and adjusted for unrecognized actuarial gains or losses, non-vested past service costs, termination costs and curtailment gain/loss.

Biaya imbalan pasca-kerja yang diakui selama periode berjalan terdiri dari biaya jasa kini, bunga atas kewajiban, keuntungan dan kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu dan dikurangi dengan iuran pegawai dan hasil yang diharapkan dari aktiva program.

The post-employment benefits expense recognized during the period consists of current service cost, interest on obligation, actuarial gains or losses and past service costs, and reduced by employees’ contributions and expected return on plan assets.

43



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) y.

z.

2.

Imbalan kerja dan dana pensiun (lanjutan)


ACCOUNTING

y.

pension

Employee benefits (continued)

and

plan

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Defined benefit plan and other long-term employee benefits (continued)

Keuntungan dan kerugian aktuaria dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuaria sebagai kelebihan atas nilai yang lebih tinggi antara 10% dari nilai wajar aktiva program atau 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal periode diamortisasi dan diakui sebagai biaya atau keuntungan selama perkiraan rata-rata sisa tahun jasa pegawai yang masuk program pensiun BNI.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions in excess of the greater of 10% of the fair value of plan assets or 10% of the present value of the defined benefit obligations at the beginning of the period are amortized and recognized as expense or gain over the expected average remaining service years of qualified employees.

Biaya imbalan masa lalu diakui sebagai biaya kecuali untuk biaya jasa masa lalu yang belum diakui yang diamortisasi dan diakui sebagai biaya selama periode hak.

Past service costs are recognized immediately as expense except for non-vested past service costs which are amortized and recognized as expense over the vesting period.

Biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen diakui pada periode BNI atau Anak Perusahaannya menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program.

Termination costs and curtailment gain/loss are recognized in the period when BNI or its subsidiary is demonstrably committed to make a material reduction in the number of employees covered by a plan.

Pendapatan Premi Asuransi dan Beban Underwriting Asuransi

z.

Insurance Premium Income and Insurance Underwriting Expense

Pendapatan premi diakui pada saat premi tahun pertama dibayar dan tagihan premi tahun lanjutan diterbitkan. Perusahaan tidak mengakui pendapatan atas premi tahun lanjutan yang telah menunggak lebih dari 4 bulan. Premi tertunggak tersebut akan diakui sebagai pendapatan pada saat pembayaran premi diterima.

Insurance premium income is recognized when the first year’s premium is paid and the premium billing for the following year is issued. The Company does not recognized insurance premium income which is 4 months past due. Past due premium will be recognized as income when cash is received.

Beban underwriting asuransi dibebankan langsung pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Insurance underwriting expense is charged to the current year statement of income.

aa. Laba per saham dasar

aa. Basic earnings per share

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa (laba residual) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar (14.111.792.863 saham) (Catatan 24) selama tahun berjalan.

Basic earnings per share is computed by dividing net income available for shareholders of ordinary shares (residual income) by the weighted average number of ordinary shares outstanding (14,111,792,863 shares) (Note 24) during the year.

44



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) ab. Transaksi dengan pihak-pihak mempunyai hubungan istimewa

2.

yang


ACCOUNTING

ab. Transactions with related parties

Jenis transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang dinyatakan di PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", apakah dilaksanakan dengan atau tidak dengan syarat atau kondisi normal yang sama untuk pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

The nature of significant transactions and balances of accounts with related parties as defined under PSAK No. 7, “Related Party Disclosures”, whether or not transacted at normal terms and conditions similar to those with non related parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

Transaksi antara Grup dengan Pemerintah Indonesia termasuk setiap entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah dan antara BNI dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh BNI dari hasil debt to equity swaps, tidak diungkapkan sebagai transaksi dengan pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pegawai-pegawai Grup, kecuali anggota manajemen kunci, tidak dikelompokkan sebagai pihak terkait.

Transactions between the Group and the Government of Indonesia, including any entities controlled by the Government, and between BNI and entities owned by BNI as a result of debt to equity swaps, are not considered as transactions with related parties. The Group’s employees, except for key management personnel, are not considered as related parties.

ac. Dividen

ac. Dividends Dividend distribution to the shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the shareholders.

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham. ad. Pelaporan segmen

ad. Segment reporting

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Pelaporan segmen primer adalah berdasarkan segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah berdasarkan segmen geografis.

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements. The primary reporting segment information is based on business segments, while secondary segment information is based on geographical segments.

Sebuah segmen usaha adalah sekelompok aktiva dan operasi yang menyediakan barang atau jasa yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya.

A business segment is a group of assets and operations engaged in providing products or services that are subject to risks and returns that are different from those of other business segments.

45



2.



2.

ad. Pelaporan segmen (lanjutan)


ACCOUNTING

ad. Segment reporting (continued)

Segmen usaha Grup meliputi bank konvensional dan syariah, sekuritas, pembiayaan, asuransi jiwa dan modal ventura.

The Group’s business segments are conventional and sharia banking, securities, financing, life insurance and venture capital.

Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Grup adalah Indonesia, Asia, Eropa dan Amerika.

A geographical segment is engaged in providing products or services within a particular economic environment that are subject to risks and returns that are different from those of segments operating in other economic environments. The Group’s geographical segments are Indonesia, Asia, Europe and United States of America.

ae. Penggunaan estimasi

ae. Use of estimates The preparation of the consolidated financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimations and assumptions that affect the assets, liabilities, commitments and contingencies reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may be based on amounts which differ from those estimates.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi aktiva konsolidasi, kewajiban konsolidasi, komitmen dan kontinjensi konsolidasi yang dilaporkan. Karena adanya unsur ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi sehingga dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasikan. af. Saham yang Diperoleh Kembali oleh Anakanak Perusahaan

af. Bank’s shares subsidiaries

repurchased

by

Repurchased shares represent the Bank’s own shares which have been divested by the Government in a private placement program and subsequently reacquired by subsidiaries and intended to be resold. As of December 31, 2007, the Bank applied the cost method similar to a treasury stock transaction whereby the gross cost of the shares reacquired is charged to a contra equity account (Shares Repurchased by Subsidiaries). The capital stock account which was credited for the original issuance remains intact. When the Repurchased Shares are reissued or resold at cost the contra equity account is credited; the proceeds in excess of cost are credited to the paid-in-capital account; and any deficiency is charged to retained earnings.

Saham yang diperoleh kembali oleh Anak Perusahaan terdiri dari pembelian saham Bank yang didivestasikan Pemerintah di pasar oleh Anak-anak Perusahaan dengan tujuan untuk diperdagangkan. Per tanggal 31 Desember 2007, Bank menerapkan metode biaya seperti transaksi saham perbendaharaan dimana jumlah bruto dari biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh saham tersebut disajikan sebagai pengurang pada sisi ekuitas laporan keuangan konsolidasi. Ketika saham yang diperoleh kembali oleh Anak-anak Peruahaan diterbitkan kembali atau dijual sebesar nilai perolehan, akun pengurang ekuitas dikreditkan, selanjutnya kelebihan dari biaya perolehan tersebut akan dikreditkan pada akun tambahan modal disetor dan kekurangannya akan dibebankan pada laba ditahan.

46



3.


KAS

3. 2007

2006

Rupiah Mata uang asing

3.118.184 141.045

2.607.741 86.894

Rupiah Foreign currencies

Jumlah

3.259.229

2.694.635

Total

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Automatic Teller Machines) sejumlah Rp886.021 dan Rp1.056.699 masingmasing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006. 4.

CASH

The Rupiah balance included cash in ATMs (Automatic Teller Machines) of Rp886,021 and Rp1,056,699 as of December 31, 2007 and 2006, respectively.

GIRO PADA BANK INDONESIA

4. 2007

CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA 2006

Rupiah Dolar Amerika Serikat

16.866.437 706.645

14.485.180 675.225

Rupiah United States Dollar

Jumlah

17.573.082

15.160.405

Total

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah untuk bank umum dan syariah, serta GWM dalam mata uang asing untuk bank yang melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk Giro pada Bank Indonesia.

Banks are required to maintain statutory reserves in rupiah from conventional and sharia banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange banking. The statutory reserves are maintained in the form of current accounts with Bank Indonesia.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/15/PBI/2004 tertanggal 28 Juni 2004, bank dipersyaratkan untuk memiliki GWM, sebesar 5% dari dana pihak ketiga dalam mata uang rupiah dan 3% dari dana pihak ketiga dalam mata uang asing. Disamping itu, bank dipersyaratkan untuk memiliki tambahan GWM dalam mata uang Rupiah sebesar persentase tertentu apabila memiliki jumlah dana pihak ketiga melebihi Rp1 triliun sampai dengan jumlah tertentu. Bank Indonesia akan membayar bunga atas tambahan GWM dalam mata uang Rupiah tersebut.

Based on Bank Indonesia’s regulation (PBI) No. 6/15/PBI/2004 dated June 28, 2004, banks are required to maintain minimum reserve requirement (GWM) equivalent to 5% of third party funds in Rupiah currency from commercial banking and 3% of third party funds in foreign currency. In addition to the minimum reserve requirement, banks are required to maintain additional reserve requirements at certain percentages in excess of Rp1 trillion up to certain threshold amounts of third party funds in Rupiah. Bank Indonesia shall pay interest on the additional reserve requirement in Rupiah.

47



4.


GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

4.

Efektif per tanggal 8 September 2005, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/29/PBI/2005 tertanggal 6 September 2005 mempersyaratkan bank untuk memiliki tambahan GWM dalam Rupiah sebesar persentase tertentu berdasarkan besarnya rasio pinjaman yang diberikan terhadap jumlah simpanan dana pihak ketiga (LDR) dalam mata uang Rupiah. Peraturan ini adalah peraturan tambahan atas PBI No. 6/15/PBI/2004 tertanggal 28 Juni 2004 tentang Giro Wajib Minimum.

Effective September 8, 2005, Bank Indonesia regulation (PBI) No. 7/29/PBI/2005 dated September 6, 2005 requires banks to maintain additional minimum reserve requirements (GWM) in Rupiah at certain percentage based on the amount of the Bank’s loan deposit ratio (LDR). This regulation is an additional requirement to PBI No. 6/15/PBI/2004 dated June 28, 2004 on GWM.

Untuk bank syariah, bank dipersyaratkan untuk memiliki GWM sebesar 1% sampai dengan 3% jika (i) rasio pembiayaan terhadap simpanan dalam mata uang rupiah kurang dari 80% dan (ii) jumlah simpanan dalam mata uang rupiah lebih dari Rp1 triliun.

For sharia banking, banks are required to maintain minimum reserve requirements at 1% to 3% if (i) the rupiah financing to rupiah deposit ratio is less than 80% and (ii) the rupiah deposits are in excess of Rp1 trillion.

Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas Bank harus memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Dolar Amerika serikat masing-masing sebesar 11% dan 3% dan 12% dan 3%.

As of December 31, 2007 and 2006 based on Bank Indonesia regulation above, BNI is required to maintain minimum reserve requirement in Rupiah of 11% and 12%, respectively and 3% for US Dollar.

Realisasi Giro Wajib Minimum (GWM) (tidak diaudit) Bank adalah sebagai berikut:

The realization of the minimum reserve requirement by BNI (unaudited) was as follows:

2007 Rupiah Dolar Amerika Serikat

5.

CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

2006

14,74% 3,03%

GIRO PADA BANK LAIN a.

5.

Berdasarkan mata uang

Rupiah United States Dollar

CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS a.

2007 Rupiah Mata uang asing

13,03% 3,20%

By currency

2006

234.765 946.949

19.758 406.722

Jumlah Penyisihan kerugian

1.181.714 (10.914)

426.480 (4.158)

Bersih

1.170.800

422.322

48

Rupiah Foreign currencies Total Allowance for losses Net



5.


GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) b.

5.

Berdasarkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga

CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued) b.

By related party and third party

Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 Grup tidak mempunyai transaksi giro pada bank lain yang mempunyai hubungan istimewa. c.

6.

As of December 31, 2007 and 2006, the Group had no current accounts with related party banks.

Berdasarkan kolektibilitas

c.

By collectibility

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 digolongkan lancar.

All current accounts with other banks as of December 31, 2007 and 2006 were classified as current.

Penyisihan kerugian merupakan penyisihan minimum 1% atas rekening BNI di bank lain sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian sebesar 1% telah memadai.

The allowance for losses represents 1% minimum allowance on BNI’s current accounts with other banks in compliance with Bank Indonesia regulations. The Management believed that the 1% allowance for losses is adequate.

PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA

6.

PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA

OTHER

BANKS

AND

Informasi mengenai penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa diungkapkan pada Catatan 36. Informasi mengenai jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 42.

Placements with related parties are disclosed in Note 36. Information in respect of maturities is disclosed in Note 42.

a.

a.

Berdasarkan jenis dan mata uang 2007 Rupiah Bank Indonesia - call money Call money ABN Amro Bank N.V. Bank Danamon Indonesia JP Morgan Chase Bank Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd Standard Chartered Bank Deutsche Bank AG Citibank The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd. Lain-lain (masing-masing dibawah Rp300 milyar) Deposito berjangka Jumlah Rupiah

By type and currency

2006

6.751.438

10.073.671

1.174.520 400.000 330.000

690.000 900.000

185.000 -

265.000 1.620.000 1.050.000 1.430.000

-

665.000

1.192.000 281.532

1.583.000 83.346

Rupiah Bank Indonesia - call money Call money ABN Amro Bank N.V. Bank Danamon Indonesia JP Morgan Chase Bank Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Standard Chartered Bank Deutsche Bank AG Citibank The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd. Others (below Rp300 billion each) Time deposits

10.314.490

18.360.017

Total Rupiah

49



6.


PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA (lanjutan) a.

6.

Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a.

2007 Mata uang asing Call money ING Bank Deutsche Genossenschafts Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Westdeutsche Landesbank Scandinaviska Enskilda Banken National Bank of Canada Bank of Montreal Banca Nazionale del Lavoro Dresdner Bank London Societe Generale Hong Kong Credit Lyonnais Singapore HSH Nordbank AG Singapore Royal Bank of Canada Credit Industriel et Commercial Raiffeisen Zentrale Singapore Natexis Banques Populaires Singapore Deutsche Bank Singapore Scotia Bank Sumitomo Mitsui Banking Corporation Commerzbank Barclays Bank Bank of America Lain-lain (masing-masing dibawah Rp300 milyar) Deposito berjangka (masing-masing dibawah Rp300 milyar) Sertifikat deposito

PLACEMENTS WITH OTHER BANK INDONESIA (continued)

AND

By type and currency (continued)

2006

610.545

315.105

574.809 469.650 328.755

315.105

251.920 234.825 -

675.225 765.255 360.120 450.150 900.300

-

630.210 450.150

-

450.150 895.568 405.135 360.120

-

540.180 450.150 315.105

-

540.180 477.499 450.150 360.120

1.467.609

1.054.886

635.533 -

964.778 45.015

4.573.646

12.170.656


14.888.136 (79.621)

30.530.673 (203.789)

Bersih

14.808.515

30.326.884

Jumlah mata uang asing

BANKS

50

Foreign currencies Call money ING Bank Deutsche Genossenschafts Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Westdeutsche Landesbank Scandinaviska Enskilda Banken National Bank of Canada Bank of Montreal Banca Nazionale del Lavoro Dresdner Bank London Societe Generale Hong Kong Credit Lyonnais Singapore HSH Nordbank AG Singapore Royal Bank of Canada Credit Industriel et Commercial Raiffeisen Zentrale Singapore Natexis Banques Populaires Singapore Deutsche Bank Singapore Scotia Bank Sumitomo Mitsui Banking Corporation Commerzbank Barclays Bank Bank of America Others (below Rp300 billion each) Time deposit (below Rp300 billion each) Certificates of deposits Total foreign currencies Total Allowance for losses Net



6.


PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA (lanjutan) b.

6.


b.

2007

c.

d.

PLACEMENTS WITH OTHER BANK INDONESIA (continued)

AND


2006

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga

14.888.136

477.499 30.053.174


14.888.136 (79.621)

30.530.673 (203.789)

Bersih

14.808.515

30.326.884


c.

Related parties Third parties Total Allowance for losses Net

By collectibility

Seluruh penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 digolongkan lancar.

All placements with other banks and Bank Indonesia as of December 31, 2007 and 2006 were classified as current.

Penyisihan kerugian merupakan penyisihan minimum 1% atas penempatan BNI pada bank lain sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian sebesar 1% telah memadai.

The allowance for losses represents 1% minimum allowance on BNI’s placements with other banks in compliance with Bank Indonesia regulations. The Management believed that the 1% allowance for losses is adequate.

Penempatan pada bank digunakan sebagai jaminan

lain

yang

d.

Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan untuk transaksi perdagangan adalah sebesar Rp245.945 dan Rp352.266 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006. e.

BANKS

Placements with other banks pledged as collateral in trade transactions were Rp245,945 and Rp352,266 as of December 31, 2007 and 2006, respectively.

Tingkat suku bunga per tahun:

e.

Rupiah/Rupiah % 2007 2006

3,00 -15,21 4,00 -13,10

Placements with other banks pledged as collateral

Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar % 3,00 - 7,25 4,00 - 9,25

51

Annual interest rates

Euro/Euro % 3,90 - 4,50 3,62

2007 2006



7.


SURAT-SURAT BERHARGA DAN SURATSURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

7.

MARKETABLE SECURITIES AND SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL

Informasi mengenai jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 42.

Information in respect of maturities is disclosed in Note 42.

a.

a.

Berdasarkan jenis dan mata uang - suratsurat berharga

By type and securities

2007 Nilai Nominal/ Nominal Value

currency

-

marketable

2006

Nilai Tercatat/ Carrying Value

Nilai Nominal/ Nominal Value


Diperdagangkan

Trading securities

Rupiah Reksadana Obligasi Efek hutang lainnya

255.944 124.013 30.546

255.944 123.992 30.546

345.173 39.967 5.420

345.173 40.550 5.420

Rupiah Mutual funds Bonds Other debt securities

Jumlah Rupiah

410.503

410.482

390.560

391.143

Total Rupiah

Mata uang asing Credit-Linked Notes Obligasi

450.864 -

426.740 -

207.069 67.523

215.495 69.858

Foreign currencies Credit-Linked Notes Bonds


450.864

426.740

274.592

285.353

Total foreign currencies

Jumlah diperdagangkan

861.367

837.222

665.152

676.496

Total trading securities

Tersedia untuk dijual

Available-for-sale securities

Rupiah Sertifikat Bank Indonesia setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp44.721 pada tahun 2007 dan Rp9.622 pada tahun 2006 Obligasi Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Reksadana Efek hutang lainnya

Rupiah Certificates of Bank Indonesia, net of unamortized discount of Rp44,721 in 2007 and Rp9,622 in 2006 Bonds Wadiah Certificates of Bank Indonesia Mutual funds Other debt securities

11.797.650 731.000 321.500 76.098 80.000

11.752.929 733.903 321.500 76.098 82.782

1.503.392 394.000 241.000 96.687 5.000

1.493.770 400.593 241.000 96.687 4.950

Jumlah Rupiah

13.006.248

12.967.212

2.240.079

2.237.000

Total Rupiah

Mata uang asing Obligasi Efek hutang lainnya Credit-Linked Notes

1.780.899 809.136 -

1.684.560 753.816 -

891.155 667.362 135.045

890.240 665.271 135.349

Foreign currencies Bonds Other debt securities Credit-Linked Notes


2.590.035

2.438.376

1.693.562

1.690.860


15.596.283

15.405.588

3.933.641

3.927.860

Total available-for-sale securities

Jumlah tersedia untuk dijual Dimiliki hingga jatuh tempo Rupiah

Held-to-maturity securities Rupiah

Obligasi setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar RpNihil pada tahun 2007 dan Rp529 pada tahun 2006

-

-

94.339

93.810

Bonds, net of unamortized discount of RpNil in 2007 and Rp529 in 2006

Jumlah Rupiah

-

-

94.339

93.810

Total Rupiah

52



7.


SURAT-SURAT BERHARGA DAN SURATSURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan) a.

7.

Berdasarkan jenis dan mata uang - suratsurat berharga (lanjutan)

MARKETABLE SECURITIES AND SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL (continued) a.

By type and currency securities (continued)


-

marketable

2006




Mata uang asing Obligasi setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar RpNihil pada tahun 2007 and Rp1.046 pada tahun 2006 Credit-Linked Notes Efek hutang lainnya

-

-

195.925 45.015 45.015

196.971 45.015 45.015

Bonds, net of unamortized discount of RpNil in 2007 and Rp1,046 in 2006 Credit-Linked Notes Other debt securities


-

-

285.955

287.001


Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo

-

-

380.294

380.811

Total held-to-maturity securities

16.457.650

16.242.810

4.979.087

4.985.167

Total marketable securities

Jumlah surat-surat berharga

Foreign currencies

Penyisihan kerugian Surat berharga - bersih

(42.249) 16.200.561

(28.839) 4.956.328

Allowance for losses Marketable securities - net

Surat-surat berharga dalam mata uang asing terdiri dari Euro, Dolar Amerika Serikat, Dolar Hong Kong, Yen Jepang dan Dolar Singapura.

Marketable securities in foreign currencies were denominated in Euro, United States Dollar, Hong Kong Dollar, Japanese Yen and Singapore Dollar.

Pada tahun 2006, BNI melakukan reklasifikasi semua surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ke kategori tersedia untuk dijual, kecuali untuk surat berharga yang dimiliki oleh Anak Perusahaan dan cabang-cabang di luar negeri. Di tahun 2007, semua surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo telah direklasifikasi ke kategori tersedia untuk dijual.

In 2006, BNI reclassified all of its held-tomaturity securities, except for securities held by its Subsidiaries and overseas branches, to available-for-sale category. In 2007, all heldto-maturity securities had been reclassified to available-for-sale category.

Harga pasar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual berkisar antara 66% - 114,17% dan antara 90,34% - 107,67% untuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006. BNI mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas peningkatan atau penurunan nilai surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual (sebelum pajak tangguhan) masing-masing sebesar Rp145.470 (kerugian) dan Rp24.872 (keuntungan) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, yang tercatat pada bagian ekuitas neraca konsolidasian.

The market values of the available-for-sale securities as of December 31, 2007 and 2006 were between 66% - 114.17% and between 90.34% - 107.67%. BNI recognized the unrealized gains or losses from appreciation or depreciation in market value of the availablefor-sale securities (gross of deferred taxes) in the amount of Rp145,470 (loss) and Rp24,872 (gain) as of December 31, 2007 and 2006, which were recorded in the equity section of the consolidated balance sheets.

53



7.


SURAT-SURAT BERHARGA DAN SURATSURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan) a.

b.

7.

Berdasarkan jenis dan mata uang - suratsurat berharga (lanjutan)

MARKETABLE SECURITIES AND SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL (continued) a.

By type and currency securities (continued)

-

marketable

Jumlah surat-surat berharga yang dijual dalam kategori tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 adalah masingmasing sebesar Rp94.000 dan Rp310.337 (nilai nominal).

Total available-for-sale securities sold in the years ended December 31, 2007 and 2006 amounted to Rp94,000 and Rp310,337 (nominal value), respectively.

Nilai pasar keseluruhan untuk surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo sekitar Rp478.893 pada tanggal 31 Desember 2006.

The aggregate market values of held-tomaturity securities was Rp478,893 as of December 31, 2006.

Termasuk dalam surat-surat berharga pada tanggal 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan nilai tercatat sebesar Rp199.360 (nilai tunai sebesar Rp200.000) dan Rp 496.637 (nilai tunai sebesar Rp500.000). Sertifikat Bank Indonesia tersebut masing-masing dijual pada tanggal 28 Desember 2007 dan 29 Desember 2006 yang mengacu pada perjanjian untuk pembelian kembali.

Included in the marketable securities as of December 31, 2007 and December 31, 2006 were Certificates of Bank Indonesia (SBI) with carrying value of Rp199,360 (nominal value of Rp200,000) and Rp496,637 (nominal value of Rp500,000). These SBIs were respectively sold on December 28, 2007 and December 29, 2006, subject to repurchase agreement.

Di dalam perjanjian tersebut, BNI menjual SBI sebesar Rp199.224 dan Rp499.293 dengan janji pembelian kembali sebesar Rp199.528 dan Rp500.000 masing-masing pada tanggal 2 Januari 2008 dan 2 Januari 2007. Transaksi ini diakui sebagai aktivitas pendanaan. Jumlah kewajiban pada nilai tercatat (“Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali”) pada neraca konsolidasian sebesar Rp199.406 dan Rp499.646 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006.

Under the repurchase agreement, BNI sold SBI at Rp199,224 and Rp499,293 subject to irrevocable commitment to repurchase at Rp199,528 and Rp500,000 respectively on January 2, 2008 and January 2, 2007. This transaction was recognized as a financing activity. The outstanding carrying amount of the liability (“Securities Sold Under Agreement to Repurchase”) in the consolidated balance sheet amounted to Rp199,406 and Rp499,646 as of 31 December 2007 and December 31, 2006, respectively.

Berdasarkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga - surat-surat berharga

b.

Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, Grup tidak memiliki surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

By related party and marketable securities

third

party

-

As of December 31, 2007 and 2006, the Group had no marketable securities issued by related parties.

54



7.


SURAT-SURAT BERHARGA DAN SURATSURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan) c.

Berdasarkan berharga

penerbit

-

7.

surat-surat

c.

2007 Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia Pemerintah dan bank sentral negara lain Bank Korporasi

d.

MARKETABLE SECURITIES AND SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL (continued) By issuer - marketable securities

2006 Republic of Indonesia and Bank Indonesia Governments and central banks of other countries Banks Corporates

12.074.429

1.734.770

267.808 1.419.604 2.480.969

154.488 1.388.545 1.707.364


16.242.810 (42.249)

4.985.167 (28.839)

Bersih

16.200.561

4.956.328


peringkat

-

surat-surat

d.

Diperdagangkan Rupiah Reksadana Obligasi Efek hutang lainnya

Beragam Beragam

2007

2006

Beragam Beragam

By rating - marketable securities

2007

Beragam Beragam

Jumlah Rupiah Mata uang asing Credit-Linked Notes UBS AG (Jersey) Mar 2014 Deutche Bank London 2010 SCB Singapore Sep2011 UBS Jersey Jun09 Standard Bank Barclays Bank CSI LDN 21 UBS AG (Jersey) Mar 2012 Zircon Finance Ltd SCB Singapore Jun08 Lain-lain Obligasi Bank Lippo PLN Unit Majapahit

Net

Nilai Tercatat/ Carrying Amount

Peringkat/Rating Pemeringkat/ Agencies

Total Allowance for losses

2006

255.944 123.992 30.546

345.173 40.550 5.420

Trading securities Rupiah Mutual funds Bonds Other debt securities

410.482

391.143

Total Rupiah Foreign currencies Credit-Linked Notes UBS AG (Jersey) Mar 2014 Deutche Bank London 2010 SCB Singapore Sep2011 UBS Jersey Jun09 Standard Bank Barclays Bank CSI LDN 21 UBS AG (Jersey) Mar 2012 Zircon Finance Ltd SCB Singapore Jun08 Others Bonds Bank Lippo PLN Unit Majapahit

S&P S&P S&P S&P Moody’s S&P Moody’s S&P S&P S&P Beragam

AA+ A AAA+ Baa1 AA Aa1 AA+ A+ A-

AAABeragam

47.275 47.037 46.552 46.190 46.026 45.373 44.734 42.315 32.876 28.362 -

45.015 27.009 45.015 98.456

Moody’s Moody’s

-

Ba3 idA

-

41.026 28.832


426.740

285.353



837.222

676.496

Total trading securities

55



7.


SURAT-SURAT BERHARGA DAN SURATSURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan) d.

Berdasarkan peringkat berharga (lanjutan)

-

7.

surat-surat

d.

Tersedia untuk dijual Rupiah Sertifikat Bank Indonesia Obligasi BTN Indosat Syariah Ijarah II Indosat Lain-lain Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Reksadana Efek hutang lainnya PTPN III Lain-lain

2007

By rating (continued)

-

marketable

2006

2007

2006

-

-

-

11.752.929

1.493.770

Pefindo Pefindo Pefindo Beragam

AAAA+ AA+ Beragam

idA idAA+ AA+ Beragam

104.782 60.000 34.539 534.580

97.793 30.000 13.384 259.416

-

-

-

321.500 76.098

241.000 96.687

Pefindo Beragam

AABeragam

Beragam

72.833 9.951

4.950

12.967.212

2.237.000

Jumlah Rupiah Mata uang asing Obligasi Hutchinson Fitch / S & P Bank Rakyat Indonesia Moody’s Monetary Authority of Singapore S&P / Moody’s Kazkommerts S&P Government of Malaysia Fitch / Moody’s Gaz Capital 2016 S&P Bank Mandiri - 2008 S&P / Pefindo Credit Suisse International S&P Merryl Lynch SA Notes S&P Rep Sri Lanka Oct 2012 S&P Kuznetski (Bank of Moscow) S&P Mizuho Cap Inv 2016 S&P Krung Thai Bank 2016 S&P Republic of Pakistan 2017 Moody’s ICICI Bank S&P State Bank of India 2017 S & P Shinsei Finance II 2016 S&P Excelcomindo Finance S&P / Moody’s Kazkommerts Nov 2016 S&P Woori Bank 2037 S&P BTAS 2016 S&P Bangkok Bank Mar 2029 S&P Freeport McMoran C&G Moody’s Lukoil 17 S&P Lukoil International Finance Jun 2016 S&P Lukoil International Fin BV 2017 Moody’s KCRC Moody’s / S & P Lehman Brother USA 01 Moody’s Bank Danamon Moody’s Citytel S&P Kazkommerts Jun 2017 S&P MEI Euro Financial Ltd S&P Lainnya Beragam

securities



MARKETABLE SECURITIES AND SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL (continued)

AB3

ABa3

91.259 84.511

34.514 81.792

AAA BB+

AAA -

79.342 72.041

46.969 -

ABBB BBA+ AA B+ BBBBBB+ BB+ B1 BB BB BBB BBBB BBB BBBB Baa3 BBB-

AAAidA+ A+ B+ -

61.712 49.759 47.030 46.965 46.965 45.556 42.973 42.973 42.269 41.564 40.531 39.685 38.732 37.757 36.868 33.550 30.997 30.856 28.602 27.193

54.018 18.040 99.483 45.015 55.368 -

BBB-

-

27.142

-

Baa2 Aa3 A1 Ba2 BBBBB+ Beragam

BBB3 A B+ Beragam

26.770 24.419 23.633 23.576 22.895 22.135 19.225 355.075

23.073 22.794 20.257 44.790 344.127

56

Available-for-sale securities Rupiah Certificates of Bank Indonesia Bonds BTN Indosat Syariah Ijarah II Indosat Others Wadiah Certificates of Bank Indonesia Mutual funds Other debt securities PTPN III Others Total Rupiah Foreign currencies Bonds Hutchinson Bank Rakyat Indonesia Monetary Authority of Singapore Kazkommerts Government of Malaysia Gaz Capital 2016 Bank Mandiri – 2008 Credit Suisse International Merryl Lynch SA Notes Rep Sri Lanka Oct 2012 Kuznetski (Bank of Moscow) Muzuho Cap Inv 2017 Krung Thai Bank 2016 Republic of Pakistan 2017 ICICI Bank State Bank of India 2017 Shinsei Finance II 2016 Excelcomindo Finance Kazkommerts Nov 2016 Woori Bank 2037 BTAS 2016 Bangkok Bank Mar 2029 Freeport McMoran C&G Lukoil 17 Lukoil International Finance Jun 2016 Lukoil International Fin BV 2017 KCRC Lehman Brothers USA 01 Bank Danamon Citytel Kazkommerts Jun 2017 MEI Euro Financial Ltd Others



7.


SURAT-SURAT BERHARGA DAN SURATSURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan) d.

Berdasarkan peringkat berharga (lanjutan)

-

7.

surat-surat

d.

Efek hutang lainnya Standard Int’l Holdings Moody’s UBS Notes S&P International Lease Finance Corp. S & P VTB Capital S&P M & T Bank Corp S&P Goldman Sachs Group Inc S&P Lehman Brothers Holding Co S&P Morgan Stanley S&P JPM Chase Cap XIII S&P Suntrust Capital I S&P Wachovia Bank S&P Bear Streams S&P Bank Boston Capital Trust S&P Merryl Lynch S&P Huntington Capital Trust II S&P CIT Group Inc S&P Washington Mutual Inc S&P Hertz S&P General Motor Acceptance Corp S&P Lain-lain Beragam Credit-Linked Notes Barclay’s Bank S&P ING Bank S&P

2007

By rating (continued)

-

2006

2007

2006

BBBBB BBBBBBB B3 B1 A2 B1 B3 BB-

47.435 46.965 46.330 46.026 45.885 45.523 45.288 44.570 42.973 42.668 41.916 41.799 41.564 41.328 41.094 40.860 40.860 -

45.393 18.231 45.749 45.326 44.592 43.867 22.625 43.989 45.222 45.015 67.438

Beragam

BB Beragam

10.732

67.860 129.964

-

AA AA-

-

90.112 45.237

Other debt securities Standard Int’l Holdings UBS Notes International Lease Finance Corp. VTB Capital M & T Bank Corp Goldman Sachs Group Inc Lehman Brothers Holding Co Morgan Stanley JPM Chase Cap XIII Suntrust Capital I Wachovia Bank Bear Streams Bank Boston Capital Trust Merryl Lynch Huntington Capital Trust II CIT Group Inc Washington Mutual Inc Hertz General Motor Acceptance Corp Others Credit-Linked Notes Barclay’s Bank ING Bank

2.438.376

1.690.860


15.405.588

3.927.860

Total available-for-sale securities

Jumlah tersedia untuk dijual Dimiliki hingga jatuh tempo

Held-to-maturity securities

Pefindo Pefindo Beragam

-

idA idAABeragam

Jumlah Rupiah Mata uang asing Obligasi Deutsche Bank AG London Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Republic of the Philippines US Treasury Bills Credit-Linked Notes Credit Suisse International Efek hutang lainnya UBS AG

securities

Baa1 BBAABBB+ BBB A+ A+ A+ A AA A A A+ BBBA A-


Rupiah Obligasi PLN VI B Bank Rakyat Indonesia Lain-lain

marketable




-

19.950 12.000 61.860

Rupiah Bonds PLN VI B Bank Rakyat Indonesia Others

-

93.810

Total Rupiah

Moody’s Pefindo Pefindo Moody’s S&P

-

AAidBBB+ idAAB1 AAA

-

90.030 39.680 36.471 26.210 4.580

S&P

-

A+

-

45.015

S&P

-

A+

-

45.015

Foreign currencies Bonds Deutsche Bank AG London Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Republic of the Philippines US Treasury Bills Credit-Linked Notes Credit Suisse International Other debt securities UBS AG

-

287.001


-

380.811

Total held-to-maturity securities

16.242.810

4.985.167

Total marketable securities

Jumlah mata uang asing Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo Jumlah surat-surat berharga Penyisihan kerugian

(42.249)

Surat berharga - bersih

16.200.561

57

(28.839) 4.956.328

Allowance for losses Marketable securities - net



7.


SURAT-SURAT BERHARGA DAN SURATSURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan) e.

f.


kolektibilitas

-


surat-surat

e.

By collectibility - marketable securities

Seluruh surat-surat berharga yang dimiliki per tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 digolongkan sebagai lancar.

As of December 31, 2007 and 2006, all marketable securities were classified as current.

Penyisihan kerugian merupakan penyisihan minimum 1% atas surat-surat berharga yang dimiliki oleh BNI yang diterbitkan oleh pihakpihak lain selain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia. Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian telah memadai.

The allowance for losses represents 1% minimum allowance on marketable securities held by BNI, issued by parties other than Bank Indonesia and the Indonesian Government. The Management believed that the allowance for losses is adequate.

Tingkat suku bunga per tahun - surat-surat berharga:

2007 2006

f.

Annual interest securities

Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %

Rupiah/Rupiah %

g.

7.

9,75 - 17,88 7,60 - 15,75

-

marketable

Euro/ Euro %

3,96 - 10,50 4,88 - 10,63

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali

rates

g.

4,13 4,13

2007 2006

Securities purchased under agreement to resell

31 Desember 2007/December 31, 2007

Nasabah/ Counterpart PT Inti Karya Megah PT Handson Energy & PT Dewata Jaya International PT Bapindo Bumi Sekuritas

Jenis/ Type of Securities

Nilai Nominal/ Nominal Amoount

Tanggal Dimulai/ Starting Date

Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date

Kewajiban Penjualan Kembali/ Resale Liabilities

Pendapatan Bunga yang Belum Direalisir/ Unrealized Interest

Nilai Bersih/ Carrying Value

Saham

40.000

21/11/2007

22/05/2008

43.600

2.400

41.200

Saham

40.000

28/11/2007

30/05/2008

42.000

1.333

40.667

Saham

173.994

02/11/2007 27/12/2007

07/01/2008 13/03/2008

114.725

1.473

113.252

200.325

5.206

195.119

253.994

Semua surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2007 merupakan transaksi milik Anak Perusahaan.

All of the securities purchased under agreement to resell as of December 31, 2007 were owned by the Subsidiaries.

58



8.


WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA

8.

BILLS AND OTHER RECEIVABLES


Information with respect to maturities is disclosed in Note 42.

a.

a.

Berdasarkan mata uang 2007

b.

2006


15.223 314.684

116.330 564.889


329.907 (10.574)

681.219 (19.069)

Bersih

319.333

662.150


b.

Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, BNI tidak memiliki wesel ekspor dan tagihan lainnya dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. c.


c.

2006 652.440 6.699 21.080 1.000


329.907 (10.574)

681.219 (19.069)

Bersih

319.333

662.150

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian di atas telah memadai.

Current Special mention Substandard Doubtful Loss Total Allowance for losses Net

The Management believed that the above allowance for losses is adequate.


10,71 - 12,71 14,46 - 16,46

Net

By collectibility

315.853 7.434 6.620

2007 2006



Lancar Dalam perhatian khusus Kurang lancar Diragukan Macet

Rupiah/Rupiah %


As of December 31, 2007 and 2006, BNI had no bills and other receivables with related parties.

2007

d.

By currency

d. Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar % 5,75 - 10,00 6,94 - 8,94

59

Annual interest rates:

Euro/ Euro % 6,68 -

2007 2006



9.


TAGIHAN AKSEPTASI a.

9.


a. 2007

b.

ACCEPTANCES RECEIVABLE

2006


148.414 2.279.057

169.600 2.927.148


2.427.471 (47.353)

3.096.748 (56.610)

Bersih

2.380.118

3.040.138


b.

Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, tagihan akseptasi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebesar Rp854 dan RpNihil (Catatan 36). c.

By currency

Rupiah Foreign currencies Total Allowance for losses Net


As of December 31, 2007 and 2006, acceptances receivable with related parties amounted to Rp854 and RpNil, respectively, (Note 36).


c. 2007

By collectibility

2006


2.099.541 255.564 68.621 3.745

2.877.398 190.440 2.723 16.565 9.622


2.427.471 (47.353)

3.096.748 (56.610)

Bersih

2.380.118

3.040.138

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian di atas telah memadai.


The Management believed that the above allowance for losses is adequate.

10. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN DERIVATIF

10. DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE

Dalam melakukan usaha bisnis, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, swap mata uang asing dan swap atas tingkat bunga untuk keperluan pembiayaan, perdagangan dan lindung nilai.

In the normal course of business, BNI enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, forward currency swaps and interest rate swaps for financing, trading and hedging purposes.

60



10. TAGIHAN (lanjutan)

DAN

KEWAJIBAN


DERIVATIF

10. DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE (continued)


Instrumen Terkait Nilai Tukar Kontrak berjangka - beli USD Kontrak berjangka - jual USD Swap mata uang asing - beli USD GBP Swap mata uang asing - jual USD Spot mata uang asing - beli USD EUR Spot mata uang asing - jual USD EUR Terkait Suku Bunga Swap mata uang asing dan suku bunga USD SGD

Jumlah nosional Mata uang asing (Jumlah penuh)/ Foreign Currency Notional Amount (Full Amount)

Nilai Wajar/Fair Values Tagihan derivatif/ Derivatives Receivable

Kewajiban derivatif/ Derivatives Payable

Instruments

7.045.000

63

(180 )

6.457.017

183

(68 )

66.000.000 7.500.000

560 106

(1.211 ) -

135.500.000

1.298

(6.307 )

128.849.960 500.000

45

(2.880 ) -

12.700.000 500.000

409 -

(54 )

109.927.201 10.000.000

-

(18.231 ) (259 )

Exchange Rate Related Forward contract - buy USD Forward contract - sell USD Foreign currency swaps - buy USD GBP Foreign currency swaps - sell USD Foreign currency spots - buy USD EUR Foreign currency spots - sell USD EUR Interest Rate Related Cross currency swaps - interest rate USD SGD


2.664 (27)

(29.190 ) -


Bersih

2.637

(29.190 )

Net


Instrumen Terkait Nilai Tukar Kontrak berjangka - beli USD Kontrak berjangka - jual USD Swap mata uang asing - beli USD Swap mata uang asing - jual USD Spot mata uang asing - beli USD Spot mata uang asing - jual USD Terkait Suku Bunga Swap suku bunga USD Swap mata uang asing dan suku bunga USD SGD

Jumlah nosional Mata uang asing (Jumlah penuh)/ Foreign Currency Notional Amount (Full Amount)

Nilai Wajar/Fair Values Tagihan derivatif/ Derivatives Receivable

Kewajiban derivatif/ Derivatives Payable

Instruments

9.534.000

-

9.533.868

1.853

35.686.976

4.396

26.197.978

3.378

8.278.460

11

(211 )

14.660.840

324

(13 )

86.940.000

19.405

50.000.000 20.000.000

20.253 876

(7.454 )

Exchange Rate Related Forward contract - buy USD Forward contract - sell USD Foreign currency swaps - buy USD Foreign currency swaps - sell USD Foreign currency spots - buy USD Foreign currency spots - sell USD Interest Rate Related Interest rate swaps USD Cross currency swaps - interest rate USD SGD


50.496 (505)

(11.554 ) -


Bersih

49.991

(11.554 )

Net

61

(1.794 ) (2.082 ) -

-



10. TAGIHAN (lanjutan)

DAN

KEWAJIBAN


DERIVATIF

10. DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE (continued)

Instrumen keuangan derivatif pada tanggal 31 Desember 2006 termasuk swap atas tingkat bunga yang ditujukan sebagai instrumen lindung nilai untuk keperluan lindung nilai atas perubahan nilai wajar Yankee Bonds (Catatan 19).

The outstanding derivative financial instruments as of December 31, 2006 include interest rate swap designated as a hedging instrument to hedge the risk of change in fair value of Yankee Bonds (Note 19).

Seluruh tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 digolongkan sebagai lancar.

All derivatives receivable as of December 31, 2007 and 2006 were classified as current.

Penyisihan kerugian merupakan penyisihan minimum 1% atas tagihan derivatif BNI sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian telah memadai.

The allowance for losses represents the 1% minimum allowance on derivatives receivable of BNI in compliance with Bank Indonesia regulations. The Management believed that the allowance for losses is adequate.

11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG DIBERIKAN

YANG

11. LOANS/FINANCING/RECEIVABLE

Informasi mengenai pinjaman yang diberikan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa diungkapkan pada Catatan 36. Informasi mengenai jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 42.

Loans to related parties are disclosed in Note 36. Information in respect of maturities is disclosed in Note 42.

a.

a.

Berdasarkan jenis, mata uang dan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ke tiga 2007

By type, currency and transactions with related parties and third parties

2006

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Related parties

Rupiah Modal kerja Investasi Konsumen

54.310 10.770 15.832

53.556 1.583 14.414

Rupiah Working capital Investment Consumer

Jumlah Rupiah

80.912

69.553

Total Rupiah

Jumlah pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

80.912

69.553

Total related parties

Pihak ketiga

Third parties

Rupiah Modal kerja Investasi Konsumen Karyawan Sindikasi Program Pemerintah

36.174.170 12.010.075 12.556.963 1.758.857 2.148.389 592.375

27.540.742 11.273.711 9.229.377 1.563.943 1.369.899 723.660

Rupiah Working capital Investment Consumer Employees Syndicated Government programs

Jumlah Rupiah

65.240.829

51.701.332

Total Rupiah

62



11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG DIBERIKAN (lanjutan) a.


YANG

11. LOANS/FINANCING/RECEIVABLE (continued)

Berdasarkan jenis, mata uang dan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ke tiga (lanjutan)

a.

2007

b.

By type, currency and transactions with related parties and third parties (continued)

2006

Mata uang asing Modal kerja Sindikasi Investasi Konsumen

14.276.347 6.098.801 2.947.970 6.329

8.639.713 3.026.663 3.016.342 6.344

Foreign currencies Working capital Syndicated Investment Consumer


23.329.447

14.689.062


Jumlah pihak ketiga

88.570.276

66.390.394

Total third parties


88.651.188 (5.436.203)

66.459.947 (3.846.152)

Bersih

83.214.985

62.613.795

Total Allowance for losses Net

Pinjaman yang diberikan dalam mata uang asing terutama terdiri dari Dolar Amerika Serikat, Pound Sterling Inggris, Euro, Yen Jepang, Dolar Hong Kong dan Dolar Singapura.

Loans in foreign currencies were principally denominated in United States Dollar, British Pound Sterling, Euro, Japanese Yen, Hong Kong Dollar and Singapore Dollar.

Pinjaman yang diberikan dijamin dengan agunan yang diikat dengan hipotik, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka dan jaminan lain yang diterima.

Loans were generally collateralized by registered mortgages, powers of attorney to mortgage or sell, time deposits and by other guarantees.

Berdasarkan sektor ekonomi

Rupiah Perindustrian Perdagangan, restoran dan hotel Jasa dunia usaha Konstruksi Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi Pertanian Jasa pelayanan sosial Pertambangan Listrik, gas dan air Lain-lain Jumlah Rupiah

b.

By economic sector

2007

2006

16.325.153

14.528.724

15.767.238 6.561.502 4.099.889

12.829.544 4.651.936 3.390.496

3.446.796 3.072.329 651.890 489.034 317.107 14.590.803

2.370.548 2.139.260 466.387 326.463 249.217 10.818.310

Rupiah Manufacturing Trading, restaurants and hotels Business services Construction Transportation, warehousing and communications Agriculture Social services Mining Electricity, gas and water Others

65.321.741

51.770.885

Total Rupiah

63



11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG DIBERIKAN (lanjutan) b.


YANG


Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

b.

2007 Mata uang asing Perindustrian Listrik, gas dan air Pertambangan Perdagangan, restoran dan hotel Jasa dunia usaha Pertanian Konstruksi Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi Jasa pelayanan sosial Lain-lain

c.

By economic sector (continued)

2006

8.980.354 3.960.001 3.887.838

7.025.232 2.343.043 1.053.240

1.936.912 1.005.269 952.299 632.653

1.163.332 684.309 507.743 568.683

294.218 41.136 1.638.767

241.466 45.995 1.056.019

Foreign currencies Manufacturing Electricity, gas and water Mining Trading, restaurants and hotels Business services Agriculture Construction Transportation, warehousing and communications Social services Others


23.329.447

14.689.062



88.651.188 (5.436.203)

66.459.947 (3.846.152)

Bersih

83.214.985

62.613.795


c.

d.

Net

By collectibility

2007 Pokok/ Principal


2006 Penyisihan/ Allowance

Pokok/ Principal

Penyisihan/ Allowance


74.032.721

951.796

50.434.192

718.632

Current

7.053.533 1.165.601 725.805 5.673.528

453.123 338.134 338.245 3.354.905

9.049.496 1.195.324 763.721 5.017.214

518.750 519.384 595.696 1.493.690

Special mention Substandard Doubtful Loss

Jumlah

88.651.188

5.436.203

66.459.947

3.846.152

Total

Pinjaman bermasalah dan penyisihan penghapusan berdasarkan sektor ekonomi

d.

Non-performing loans and allowance for losses by economic sector

2007

Perindustrian Perdagangan, restoran dan hotel Konstruksi Jasa dunia usaha Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi Pertanian Pertambangan Listrik, gas dan air Jasa pelayanan sosial Lain-lain Jumlah

2006

Pokok/

Penyisihan/

Pokok/

Penyisihan/

Principal

Allowance

Principal

Allowance

3.657.129

2.268.832

2.859.223

1.155.592

1.745.589 634.477 338.750

566.444 405.550 170.430

1.544.229 508.418 342.715

576.830 282.989 128.215

173.780 153.393 89.270 37.003 35.866 699.677

32.412 45.658 25.266 36.384 4.621 475.687

476.538 361.293 91.134 37.763 15.314 739.632

89.248 52.284 9.724 41.005 14.856 258.027

Manufacturing Trading, restaurants and hotels Construction Business services Transportation, warehousing and communications Agriculture Mining Electricity, gas and water Social services Others

7.564.934

4.031.284

6.976.259

2.608.770

Total

64



11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG DIBERIKAN (lanjutan) d.


YANG


Pinjaman bermasalah dan penyisihan penghapusan berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

d.

Rasio pinjaman bermasalah bruto (rasio NPLbruto) BNI (Induk Perusahaan) terhadap jumlah pinjaman yang diberikan adalah sebesar 8,18% dan 10,47% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, sedangkan rasio pinjaman bermasalah bersih (rasio NPL-bersih) adalah sebesar 4,01% dan 6,55% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006. e.

BNI’s (parent company) ratios of gross nonperforming loans to total loans (Gross NPL Ratio) were 8.18% and 10.47% as of December 31, 2007 and 2006, respectively; while the net non-performing loans to total loans ratios (Net NPL Ratio) were 4.01% and 6.55% as of December 31, 2007 and 2006, respectively.

Tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun:

e.

Tingkat bagi hasil per tahun: 2007 2006

f.

13,25 - 15,75 14,50 - 16,75

8,00 - 9,50 8,00 - 9,50

Annual interest rates: 2007 2006

7,25 - 11,00 8,00 - 9,50

-

Annual profit sharing rates: 2007 2006

Pinjaman yang direstrukturisasi

f.

Pinjaman yang direstrukturisasi meliputi antara lain pinjaman dengan penjadwalan ulang pembayaran pokok pinjaman dan bunga atau penyesuaian tingkat bunga serta penurunan tunggakan bunga.

Pinjaman yang direstrukturisasi Penyisihan kerugian Bersih

Annual interest and profit sharing rates

Dolar Amerika Serikat/ US Dollar %

Rupiah % Tingkat suku bunga per tahun: 2007 2006

Non-performing loans and allowance for losses by economic sector (continued)

Restructured loans Restructured loans consisted of loans with rescheduled principal and interest payments, adjusted interest rates and reduced overdue interest.

2007

2006

11.013.744 (2.703.064)

10.317.034 (1.224.710)

8.310.680

9.092.324

65

Restructured loans Allowance for losses Net



11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG DIBERIKAN (lanjutan) f.


YANG


Pinjaman yang direstrukturisasi (lanjutan)

f.

Restructured loans (continued)

Pinjaman yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

Restructured loans by collectibility are as follows:

2007 Lancar Dalam perhatian khusus Kurang lancar Diragukan Macet Jumlah Penyisihan kerugian Bersih

g.

2006

4.332.543 3.179.960 953.171 464.602 2.083.468

1.854.252 6.494.305 822.578 234.099 911.800

11.013.744 (2.703.064)

10.317.034 (1.224.710)

8.310.680

9.092.324

Kredit sindikasi

g.


Syndicated loans

Pinjaman sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bankbank lain.

Syndicated loans represent loans provided to borrowers under syndication agreements with other banks.

Keikutsertaan BNI dalam pinjaman sindikasi dengan bank-bank lain adalah sebesar Rp8.247.190 dan Rp4.396.562 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.

BNI’s participation in syndicated loans with other banks amounted to Rp8,247,190 and Rp4,396,562 as of December 31, 2007 and 2006, respectively.

Persentase bagian BNI dalam pinjaman sindikasi, dimana BNI bertindak sebagai pimpinan sindikasi adalah sebagai berikut:

BNI’s share in syndicated loans, where BNI acts as the lead arranger, is as follows:

2007 % Partisipasi

2006

71,16%

Keikutsertaan BNI dalam pinjaman sindikasi, dimana lembaga keuangan lain bertindak sebagai pimpinan sindikasi adalah sebagai berikut:

% Partisipasi

71,37%

% of Participation

BNI’s participation in syndicated loans, where another financial institution is the lead arranger, is as follows:

2007

2006

1,56% - 43,82%

1,56% - 43,16%

66

% of Participation



11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG DIBERIKAN (lanjutan) h.


YANG


Pinjaman yang dibeli dari BPPN

h.

Loans purchased from IBRA

Pada tahun 2002 dan 2003, BNI membeli beberapa pinjaman dari BPPN sebagai berikut:

In 2002 and 2003, BNI acquired various loans from IBRA as follows:

Pokok Pinjaman/ Loan Principal

Harga Beli/ Purchase Price

Dibeli dari BPPN melalui program swap aktiva Obligasi Pemerintah Dibeli dari pihak ketiga (PT GMT Aset Manajemen dan PT Bahtera Tjipta Sakti) Dibeli dari BPPN dengan tunai

2.316.642

463.328

1.315.391 8.482

384.749 1.118

Purchased from IBRA through Government bond asset swap program Purchased from third-party entities (PT GMT Aset Manajemen and PT Bahtera Tjipta Sakti) Purchased from IBRA in cash

Jumlah

3.640.515

849.195

Total

Perubahan jumlah pinjaman yang dibeli dari BPPN dan jumlah penyisihan kerugian masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

The following presents the changes in the outstanding balance of loans purchased from IBRA and the outstanding allowance for losses as of December 31, 2007 and 2006:

2007 Pokok pinjaman Saldo awal Pelunasan pinjaman Penghapusan selama tahun berjalan Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing

2006

66.507 (28.435)

Loan principal Beginning balance Loan repayments

127.444 (23.763)

-

(31.562)

2.158

(5.612)

Saldo akhir

40.230

66.507

Ending balance

Penyisihan kerugian

33.294

657

Allowance for losses

Di bawah ini adalah klasifikasi pinjaman yang dibeli dari BPPN dan penyisihan kerugiannya pada tanggal 31 Desember 2007dan 2006:

Write-offs during the year Foreign exchange translation adjustment

The following presents the classification of loans purchased from IBRA and respective allowances as of December 31, 2007 and 2006:

2007

2006

Pokok/

Penyisihan/

Pokok/

Penyisihan/

Principal

Allowance

Principal

Allowance


4.501

4.501

4.255

43

Current

28.179 7.550

28.179 614

61.638 614

614

Special mention Substandard Doubtful Loss

Jumlah

40.230

33.294

66.507

657

Total

67



11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG DIBERIKAN (lanjutan) i.


YANG


Penyisihan kerugian Perubahan penyisihan sebagai berikut:

i. kerugian

adalah

Movements in the allowance for losses are as follows:

2007 Saldo awal Penyisihan kerugian selama tahun berjalan Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan Penghapusan selama periode berjalan Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing Saldo akhir


2006

3.846.152

4.327.612

Beginning balance

2.039.334

779.030

Provision during the year

482.261

392.063

Bad debt recoveries

(1.110.834)

(1.351.093)

179.290

(301.460)

5.436.203

3.846.152

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian di atas telah memadai. j.

k.

Write-offs during the period Foreign exchange translation adjustment Ending balance

The Management believed that the allowance for losses is adequate.

Kredit ekstra-komtabel

j.

Loans written off

Kredit yang telah dihapusbukukan oleh BNI dicatat sebagai kredit ekstra-komtabel di dalam rekening administratif. BNI terus melakukan usaha-usaha penagihan atas kredit yang telah dihapusbukukan tersebut. Jumlah saldo kredit yang dihapusbukukan oleh BNI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, masing-masing sebesar Rp1.110.834 dan Rp1.351.093.

The loans written off by BNI are recorded as off-balance accounts in the administrative account. BNI continues to pursue the collection of loans previously written off. The loans written off during the years ended December 31, 2007 and 2006, amounted to Rp1,110,834 and Rp1,351,093, respectively.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, jumlah kredit yang telah dihapusbukukan yang berhasil ditagih oleh Bank adalah masing-masing sebesar Rp482.261 dan Rp392.063.

The amounts of loans previously written off that were recovered for the years ended December 31, 2007 and 2006 amounted to Rp482,261 and Rp392,063, respectively.

Fasilitas pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan

k.

Financing arrangements with multi-finance companies BNI has financing arrangements with several multi-finance companies with respect to retail car loans to borrowers totaling Rp3,070,978 and Rp2,361,888 as of December 31, 2007 and 2006, respectively. In case of default by borrowers, BNI has recourse against the respective multi-finance companies, except for certain financing arrangements entered into in 2006.

BNI memiliki perjanjian pembiayaan dengan beberapa lembaga pembiayaan untuk membiayai kepemilikan kendaraan bermotor sebesar Rp3.070.978 dan Rp2.361.888 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006. Apabila terjadi tunggakan atas debitur, BNI memiliki hak recourse terhadap perusahaan pembiayaan, kecuali untuk perjanjian pembiayaan tertentu yang dilakukan pada tahun 2006.

68



11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG DIBERIKAN (lanjutan) k.


YANG


Fasilitas pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan (lanjutan)

k.

Perjanjian pembiayaan dengan hak recourse adalah sebesar 64% dan 97% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006; dari jumlah kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan. l.

Financing arrangements with multi-finance companies (continued) The above recourse arrangement with the respective multi-finance companies were 64% and 97% as of December 31, 2007 and 2006, respectively, of total loans under financing arrangements.

Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan

l.

Other significant information relating to loans

Termasuk dalam pinjaman yang diberikan dalam Rupiah adalah pembiayaan syariah sebesar Rp1.800.996 dan Rp1.132.558 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.

Included in loans denominated in Rupiah were sharia receivables amounting to Rp1,800,996 and Rp1,132,558 as of December 31, 2007 and 2006, respectively.

Pinjaman karyawan adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat bunga sebesar 4% per tahun yang ditujukan untuk pembelian rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai 15 tahun. Pembayaran pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan.

Loans to employees which carried interest rate of 4% per annum were intended for acquisition of houses and other necessities with 1 to 15 years maturity. The loan and interest payments were collected through monthly payroll deductions.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran No. 7/14/DPnP tanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (“BMPK”) Bank Umum, maka perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan atau keuangan, seperti Yayasan Dana Pensiun BNI, dan Anak Perusahaannya dianggap sebagai pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan BNI. Berdasarkan peraturan tersebut, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah 10% dari modal BNI.

In relation to the issuance of Bank Indonesia Regulation No. 7/3/PBI/2005 dated January 20, 2005 and the Circular Letter No. 7/14/DPnP dated April 18, 2005 on the Legal Lending Limit (LLL) of Commercial Banks, companies which are directly or indirectly controlled by BNI through ownership, management or financing, such as Yayasan Dana Pensiun BNI, and its Subsidiaries are considered as related parties of BNI. Under this regulation, the legal lending limit (LLL) for related party borrowers is 10% of BNI’s capital.

Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, tidak terdapat pemberian pinjaman yang melanggar/melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Indonesia.

As of December 31, 2007 and 2006, there were no loans granted which breach/exit with the Legal Lending Limit requirements of Bank Indonesia.

69



11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG DIBERIKAN (lanjutan) l.


YANG


Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan (lanjutan)

l.

Sehubungan dengan ketidakpastian yang signifikan dan keprihatinan atas kondisi ekonomi global yang dapat berpengaruh negatif terhadap kondisi makro ekonomi Indonesia, Manajemen baru memutuskan untuk melakukan pendekatan yang lebih konservatif dengan membentuk tambahan penyisihan kerugian di atas ketentuan minimum Bank Indonesia (Catatan 52).

Other significant information relating to loans (continued) Due to the significant uncertainty and concerns in the prevailing global economic environment that may impact negatively the macroeconomic conditions in Indonesia, the new Management has taken a more conservative approach by providing additional allowance for possible losses above Bank Indonesia’s minimum requirement (Note 52).

12. OBLIGASI PEMERINTAH

12. GOVERNMENT BONDS

Informasi mengenai jangka waktu jatuh tempo diungkapkan di Catatan 42.



2006




Diperdagangkan Rupiah Tingkat bunga tetap

60.225

60.326

40.042

43.796

Trading Rupiah Fixed rate

Mata uang asing Tingkat bunga tetap

9.393

8.957

36.012

37.464

Foreign currencies Fixed rate

69.618

69.283

76.054

81.260


Total trading

Tersedia untuk dijual Rupiah Tingkat bunga tetap setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp8.301 pada tahun 2007 dan Rp22.407 pada tahun 2006 dan ditambah premi yang belum diamortisasi sebesar Rp246.347 pada tahun 2007 dan Rp733.963 pada tahun 2006 Tingkat bunga mengambang

16.861.303 17.218.814

17.833.977 17.135.298

19.317.619 18.617.514

21.663.899 18.958.439

Fixed rate, net of unamortized discount of Rp8,301 in 2007 and Rp22,407 in 2006 and including unamortized premium of Rp246,347 in 2007 and Rp733,963 in 2006 Floating rate

Jumlah Rupiah

34.080.117

34.969.275

37.935.133

40.622.338

Total Rupiah

1.596.823

1.662.212

409.846

424.082

Foreign currencies Fixed rate

35.676.940

36.631.487

38.344.979

41.046.420

Total available-for-sale

Mata uang asing Tingkat bunga tetap Jumlah tersedia untuk dijual

Available-for-sale Rupiah

Dimiliki hingga jatuh tempo Rupiah Tingkat suku bunga tetap

-

-

9.374

9.374

Held-to-maturity Rupiah Fixed rate

Jumlah

-

-

9.374

9.374

Total

Mata uang asing Tingkat suku bunga tetap setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar RpNihil pada tahun 2007 dan Rp425 pada tahun 2006

-

-

90.030

Foreign currencies Fixed rate, net of unamortized discount of 89.605 RpNil in 2007 and Rp425 in 2006

Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo

-

-

99.404

98.979

Total held-to-maturity

35.746.558

36.700.770

38.520.437

41.226.659

Total Government Bonds

Jumlah Obligasi Pemerintah

70




12. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

12. GOVERNMENT BONDS (continued)

Jumlah nominal Obligasi Pemerintah yang diterima BNI dari program rekapitalisasi adalah sebesar Rp19.567.132 dan Rp24.075.832 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.

The total outstanding nominal amount of Government Bonds received by BNI from the government recapitalization program amounted to Rp19,567,132 and Rp24,075,832 as of December 31, 2007 and 2006, respectively.

Pada tahun 2006, semua Obligasi Pemerintah yang sebelumnya dikelompokkan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasikan ke kelompok tersedia untuk dijual, kecuali untuk Obligasi Pemerintah dalam mata uang asing yang dimiliki oleh Anak Perusahaan dan cabang-cabang luar negeri. Pada tahun 2007, semua Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo telah direklasifikasikan ke kategori tersedia untuk dijual.

In 2006, BNI transferred all of its Government Bonds previously designated as held-to-maturity securities to available-for-sale category, except for foreign currency denominated Government Bonds held by its Subsidiaries and overseas branches. As of December 31, 2007, all held-to-maturity securities have been reclassified to available-forsale category.

Jumlah Obligasi Pemerintah yang dikelompokkan sebagai tersedia untuk dijual dan dijual pada tahun adalah sebagai berikut:

Total available-for-sale Government Bonds sold during the year were as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Jumlah Dijual/ Total Sold

Kepada Pihak Ketiga/ To Third Parties



Kepada Pihak Terkait/ To Related Party Nilai Nominal/ Nominal Value

Harga/ Price

22.559.049

19.825.349

2.733.700

3.035.253

Year ended December 31, 2007

11.964.514

11.404.514

560.000

567.313

Year ended December 31, 2006

Jumlah Obligasi Pemerintah yang dibeli dari reksadana yang dikelola oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebesar Rp454.430 (nilai nominal) dengan harga beli Rp481.107 dan Rp30.000 (nilai nominal) dengan harga beli Rp30.475 masing-masing pada tahun yang berkahir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.

Total Government Bonds purchased from mutual fund managed by the related party amounted to Rp454,430 (nominal value) at a price of Rp481,107 and Rp30,000 (nominal value) at a price of Rp30,475 during the years ended December 31, 2007 and 2006, respectively.

Jumlah Obligasi Pemerintah yang telah jatuh tempo adalah sebesar Rp921.000 (nilai nominal) pada tahun 2007 dan Rp1.038.114 (nilai nominal) pada tahun 2006.

Total Government Bonds which matured amounted to Rp921,000 (nominal amount) in 2007 and Rp1,038,114 (nominal amount) in 2006.

71






Harga pasar Obligasi Pemerintah berkisar antara 99,07% sampai dengan 100,04% dan 98,48% sampai dengan 122,91% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, dari nilai nominal obligasi tingkat bunga mengambang.

The market price of Government Bonds ranged from 99.07% to 100.04% and 98.48% to 122.91% as of December 31, 2007 and 2006, respectively, of the nominal amounts for floating interest rate bonds.

Untuk tingkat bunga tetap, harga pasar Obligasi Pemerintah berkisar antara 86,70% sampai dengan 120,91% dan 98,48% sampai dengan 114,20%, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.

For fixed interest rate bonds, the market price of Government Bonds ranged from 86.70% to 120.91% and 98.48% to 114.20% as of December 31, 2007 and 2006, respectively.

BNI mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas peningkatan atau penurunan nilai Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual (sebelum pajak tangguhan) sebesar Rp17.356 (keuntungan) dan Rp1.905.819 (keuntungan) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, yang tercatat pada bagian ekuitas neraca konsolidasian.

BNI recognized the unrealized gains or losses from appreciation or depreciation in market value of the Government Bonds categorized as available-forsale (gross of deferred taxes) in the amount of Rp17,356 (gain) and Rp1,905,819 (gain) for the year ended December 31, 2007 and 2006, respectively, which were recorded in the equity section of the consolidated balance sheets.

Informasi Obligasi Pemerintah berdasarkan kisaran tanggal jatuh tempo:

Government Bonds based on maturity date:

2007 Diperdagangkan Obligasi tingkat bunga tetap Tersedia untuk dijual Obligasi tingkat bunga tetap Obligasi tingkat bunga mengambang Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi tingkat bunga tetap

2006

15/09/2018 17/02/2037

15/01/2016 15/09/2025

20/11/2008 15/05/2037

15/03/2010 12/10/2035

25/04/2011 25/07/2020

25/06/2011 25/07/2020

-

10/03/2014 09/03/2017

72

Trading Fixed rate Bonds Available for sale Fixed rate Bonds Floating rate Bonds

Held to maturity Fixed rate Bonds






Tingkat suku bunga tetap per tahun:

Annual fixed interest rates: Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %

Rupiah/ Rupiah % 2007 2006

0,00 - 14,50 9,50 - 18,00

6,63 - 8,50 6,75 - 8,50

Tingkat suku bunga mengambang per tahun:

2007 2006

Annual floating interest rates: Rupiah/ Rupiah %

2007 2006

7,83 9,50 - 11,36

13. PENYERTAAN SAHAM

2007 2006

13. EQUITY INVESTMENTS 2007

Penyertaan modal sementara

2006 -

1.225.177

Temporary equity participation

Penyertaan jangka panjang Metode ekuitas Metode biaya perolehan

105.708 40.203

111.936 28.377

Long-term investments Equity method Cost method


145.911 (11.118)

Bersih

134.793

a.

Penyertaan modal sementara

1.365.490 (1.027.774) 337.716

a. 2007

Total Allowance for losses Net

Temporary equity participation

2006

Biaya perolehan Penyisihan kerugian

-

Bersih

-

Penyertaan modal sementara adalah bentuk penyertaan yang berasal dari debt to equity swaps dalam rangka restrukturisasi kredit.

1.225.177 (1.018.264) 206.913

Cost Allowance for losses Net

Temporary equity participation represents investments arising from debt to equity swaps with respect to debt restructurings.

73




13. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan) a.

13. EQUITY INVESTMENTS (continued)

Penyertaan modal sementara (lanjutan)

a.

Temporary equity participation (continued)

Rincian klasifikasi penyertaan modal sementara berdasarkan tahun penyertaan adalah sebagai berikut: Tahun 2002

Klasifikasi

The following presents the classification of temporary equity participation based on year of origination:

2007

2006

Diragukan

-

1.225.177

-

1.225.177

Penyertaan jangka panjang

b.

2007 Metode ekuitas

2006

101.770

2007

101.770

Doubtful

2002

Long-term equity investments

Bagian BNI Atas Saldo Laba/ BNI’s Share of Accumulated Earnings

Biaya Perolehan/ Cost

Year

BNI had written off temporary equity participation of Rp1,212,563 and Rp152,152 for the year ended December 31, 2007 and 2006, respectively.

BNI telah menghapusbukukan penyertaan modal sementara masing-masing sebesar Rp1.212.563 dan Rp152.152 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006. b.

Classification


2006

3.938

2007

10.166

Metode biaya perolehan Jumlah

2006

105.708

111.936

Equity method

40.203

28.377

Cost method

145.911

140.313

Total

Penyisihan kerugian

(11.118)

(9.510)


Bersih

134.793

130.803

Net

Penyertaan jangka kolektibilitas adalah:

panjang

berdasarkan

The long-term collectibility is:

2007

investments

by

2006

Lancar Macet

143.375 2.536

137.777 2.536


145.911 (11.118)

140.313 (9.510)

Bersih

134.793

130.803

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian telah memadai.

equity

jumlah

Current Loss Total Allowance for losses Net

The Management believed that the allowance for losses is adequate.

74




13. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan) b.

13. EQUITY INVESTMENTS (continued)

Penyertaan jangka panjang (lanjutan)

b.

Penyertaan jangka panjang pada perusahaan asosiasi mencakup:

Long-term equity investments (continued) The long-term equity associates include:

investments

in

Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership Nama Perusahaan/ Company’s Name

Kegiatan Usaha/ Business Activity

2007

2006

Metode ekuitas/Equity method PT Bank Finconesia PT Amaswa

Bank/Banking Jasa dunia usaha/ Business services Pembiayaan/ Financing

PT Swadharma Surya Finance

48,51%

48,51%

40,00%

40,00%

25,00%

25,00%

99,99% 8,00% 3,90%

99,99% 8,00% 3,90%

2,50% 1,46% 1,00% 1,00% 0,87% 0,50%

2,50% 1,46% 1,00% 1,00% 0,87% 0,50%

Metode perolehan/Cost method BNI Nakertrans Ltd.

Jasa keuangan/ Financing services PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia Investasi/Investment PT Pembiayaan Artha Negara Pembiayaan/Financing PT Kustodian Sentral Efek Lembaga Indonesia penyelesaian efek/ Settlement and depository PT Pemeringkat Efek Indonesia Pemeringkat efek/Credit rating PT Bank Mizuho Indonesia Bank/Banking PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Bank/Banking PT Bursa Efek Surabaya Bursa efek/Stock exchange PT Bursa Efek Indonesia Bursa efek/Stock exchange PT Amaswa

PT Amaswa

Penyertaan pada PT Amaswa adalah penyertaan yang dilakukan oleh PT BNI Securities (Anak Perusahaan).

Investment in PT Amaswa is investment by PT BNI Securities (a Subsidiary).

BNI Nakertrans Ltd.

BNI Nakertrans Ltd.

BNI memiliki 99,99% penyertaan pada BNI Nakertrans Ltd. - Hong Kong yang tidak dikonsolidasikan karena jumlahnya tidak material dan dicatat dengan metode perolehan.

BNI’s 99,99% investment in BNI Nakertrans Ltd. - Hong Kong is immaterial and therefore has not been consolidated and is instead recorded at cost.

75




14. AKTIVA TETAP

14. FIXED ASSETS

Aktiva tetap kepemilikan langsung:

Direct ownership of fixed assets: 2007

Penambahan/ Additions

Pengurangan/ Disposals

Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan/ Translation Adjustments

1.644.456 1.529.685

54.807 236.686

(21.193) (2.560)

2.784 9.206

1.680.854 1.773.017

3.191.447

172.642

(10.553)

8.431

3.361.967

Cost/revalued amount Land Buildings Office equipment and motor vehicles

6.365.588

464.135

(34.306)

20.421

6.815.838

Total cost/revalued amount

Saldo Awal/ Beginning Balance Biaya perolehan/ nilai revaluasi Tanah Bangunan Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor Jumlah biaya perolehan/ nilai revaluasi

Saldo Akhir/ Ending Balance

Akumulasi penyusutan Bangunan Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor

448.587

73.490

(1.264)

7.966

528.779

1.805.408

609.359

(8.576)

9.639

2.415.830

Accumulated depreciation Buildings Office equipment and motor vehicles

Jumlah akumulasi penyusutan

2.253.995

682.849

(9.840)

17.605

2.944.609

Total accumulated depreciation

Nilai buku bersih

4.111.593

3.871.229

Net book value

2006

Saldo Awal/ Beginning Balance Biaya perolehan/ nilai revaluasi Tanah Bangunan Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor Jumlah biaya perolehan/ nilai revaluasi

Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan/ Translation Adjustments

Saldo Akhir/ Ending Balance

Penambahan/ Additions

Pengurangan/ Disposals

1.664.110 1.502.646

15.735 206.464

(32.607) (163.992)

(2.782) (15.433)

1.644.456 1.529.685

2.998.320

319.930

(124.468)

(2.335)

3.191.447

Cost/revalued amount Land Buildings Office equipment and motor vehicles

6.165.076

542.129

(321.067)

(20.550)

6.365.588

Total cost/revalued amount

Akumulasi penyusutan Bangunan Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor

394.478

88.686

(21.746)

(12.831)

448.587

1.251.594

621.973

(66.173)

(1.986)

1.805.408

Accumulated depreciation Buildings Office equipment and motor vehicles

Jumlah akumulasi penyusutan

1.646.072

710.659

(87.919)

(14.817)

2.253.995

Total accumulated depreciation

Nilai buku bersih

4.519.004

4.111.593

Net book value

76




14. AKTIVA TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

Rincian keuntungan (kerugian) penjualan aktiva tetap adalah sebagai berikut:

Details of gain (loss) on sale of fixed assets are as follows:

2007 Harga jual Nilai buku Keuntungan (kerugian)

2006

35.137 (24.466) 10.671

229.314 (233.148)

Proceeds Book Value

(3.834)

Gains (losses)

Pada tahun 2001, BNI melakukan penilaian kembali atas tanah dan bangunan tertentu. Nilai tercatat tanah dan bangunan sebelum penilaian kembali adalah sebesar Rp274.250. Penilaian kembali aktiva dilakukan oleh perusahaan penilai independen (PT Ujatek Baru).

BNI revalued certain land and buildings in 2001. The carrying value of land and buildings before revaluation was Rp274,250. The appraisal of assets was performed by an independent appraisal company (PT Ujatek Baru).

Berdasarkan laporan dari perusahaan penilai, BNI telah membukukan selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp1.185.971, sehingga jumlah selisih penilaian kembali aktiva tetap menjadi Rp1.190.598 pada tanggal 31 Desember 2001. Kantor Pelayanan Pajak telah menyetujui selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp1.160.410 sesuai dengan suratnya No. KEP-04/WPJ.06/KP.0104/2001 tanggal 14 Desember 2001. Dalam menentukan nilai wajar, perusahaan penilai independen menggunakan pendekatan “metode perbandingan data pasar” untuk tanah dan “metode kalkulasi biaya” untuk bangunan.

Based on the report of the independent appraisal company, BNI booked fixed assets revaluation increment of Rp1,185,971 resulting to a total fixed assets revaluation reserve of Rp1,190,598 as of December 31, 2001. The Tax Office approved Rp1,160,410 of the fixed assets revaluation reserve in its letter No. KEP04/WPJ.06/KP.0104/2001 dated December 14, 2001. In determining the fair value, the independent appraisal company used the “market data approach” for land and “cost approach” for buildings.

Pada tahun 2003, BNI telah melakukan penilaian kembali atas seluruh aktiva tetap sehubungan dengan kuasi-reorganisasi, yang dilakukan oleh perusahaan penilai independen (PT Ujatek Baru). Dalam menentukan nilai wajar, Perusahaan penilai menggunakan pendekatan “metode perbandingan data pasar” untuk tanah dan “metode kalkulasi biaya” untuk bangunan dan perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor.

In 2003, BNI revalued all fixed assets in relation to the quasi-reorganization. The appraisal of assets was performed by the same independent appraisal company (PT Ujatek Baru). In determining the fair value, the independent appraisal company used the “market data approach” for land and “cost approach” for buildings, office equipment and motor vehicles.

Berdasarkan laporan dari perusahaan penilai independen, nilai wajar dari aktiva tetap BNI adalah sebesar Rp4.194.026, sehingga selisih penilaian kembali aktiva tetap bertambah sebesar Rp1.545.680. Kantor Pelayanan Pajak telah menyetujui selisih penilaian kembali sebesar Rp1.664.621 berdasarkan nilai buku bersih aktiva tetap fiskal dalam suratnya No. KEP-430/WPJ.07/BD.03/2003 tanggal 6 November 2003.

Based on the report of the independent appraisal company, the fair value of BNI’s fixed assets amounted to Rp4,194,026, which resulted to an additional fixed assets revaluation reserve of Rp1,545,680. The Tax Office, in its letter No. KEP430/WPJ.07/BD.03/2003 dated November 6, 2003, approved an additional revaluation reserve of Rp1,664,621 based on the fiscal net book value of the fixed assets.

77




14. AKTIVA TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

Selisih penilaian kembali aktiva tetap tahun 2001 sebesar Rp1.190.598 dan tahun 2003 sebesar Rp1.545.680 telah dieliminasi dengan akumulasi kerugian pada tanggal 30 Juni 2003, sehubungan dengan tujuan kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2003.

The fixed assets revaluation reserve of Rp1,190,598 in 2001 and Rp1,545,680 in 2003 has been eliminated with the accumulated losses as of June 30, 2003 for the purpose of the quasireorganization as of June 30, 2003.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aktiva tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

The Management believed that the carrying amount of fixed assets does not exceed the estimated recoverable amount.

Aktiva tetap telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang menurut Direksi adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aktiva tersebut.

Fixed assets have been insured for amounts which, according to the Directors, were adequate to cover possible losses on these assets.

Tidak ada aktiva tetap yang dijadikan jaminan.

There were no fixed assets pledged as collateral.

15. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN AKTIVA LAINLAIN

15. PREPAYMENTS AND OTHER ASSETS

2007 Piutang lain-lain Induk perusahaan Anak perusahaan: Piutang nasabah (BNI Securities) setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp28.908 pada tahun 2007 dan Rp933 pada tahun 2006 Piutang dari PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Piutang pembiayaan, setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp43.377 pada tahun 2007 dan Rp1.000 pada tahun 2006 Piutang premi asuransi Lain-lain Sub-jumlah piutang lain-lain Piutang bunga Biaya dibayar di muka Kelebihan bayar pajak Agunan yang diambil alih setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp194.136 pada tahun 2007 dan Rp68.079 pada tahun 2006 Aktiva dalam penyelesaian Persediaan keperluan kantor

2006

464.517

460.597

Other receivables Parent company Subsidiaries:

333.119

190.559

145.957

66.058

Receivables from customers (BNI Securities), net of allowance for losses of Rp28,908 in 2007 and Rp933 in 2006 Receivables from PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

103.522 10.681 14.593

124.038 9.580 14.471

Financing receivables, net of allowance for losses of Rp43,377 in 2007 and Rp1,000 in 2006 Insurance premium receivables Others

1.072.389 930.736 304.602 90.531

865.303 1.009.376 294.069 -

64.703 51.015 34.041

205.310 86.159 36.829

78

Sub-total other receivables Interest receivable Prepaid expenses Overpayment of tax Foreclosed collaterals, net of allowance for losses of Rp194,136 in 2007 and Rp68,079 in 2006 Construction in progress Office supplies




15. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN AKTIVA LAINLAIN (lanjutan)

15. PREPAYMENTS (continued)

2007 Aktiva tidak digunakan dalam operasional - bersih Setoran jaminan Letters of Credit Investasi sewa guna usaha setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp250.471 pada tahun 2007 dan Rp48.481 pada tahun 2006 Tagihan anjak piutang - bersih Nota debet dalam penyelesaian setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp27.145 pada tahun 2007 dan Rp146.721 pada tahun 2006 Lain-lain setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp298.321 pada tahun 2007 dan Rp74.368 pada tahun 2006 Jumlah

AND

OTHER

ASSETS

2006

19.023 4.256

38.369 15.502

Idle assets - net Margin deposit Letters of Credit

220.864 5.600

Investment in direct financing leases net of allowance for losses of Rp250,471 in 2007 and Rp48,481 in 2006 Net factoring receivables

117.646

Debit memo in process, net of allowance for losses of Rp27,145 in 2007 and Rp146,721 in 2006

224.660

896.016

Miscellaneous, net of allowance for losses of Rp298,321 in 2007 and Rp74,368 in 2006

2.799.685

3.791.043

Total

3.262 467

-

Piutang bunga termasuk bunga yang berasal dari Obligasi Pemerintah sebesar Rp655.793 dan Rp720.798 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.

Interest receivable included interest from Government Bonds of Rp655,793 and Rp720,798 as of December 31, 2007 and 2006, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2006, termasuk dalam “Lain-lain” adalah piutang kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), “PPA”, (dahulu BPPN) sebesar Rp78.848 sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan oleh BNI kepada nasabah Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Pada tanggal 19 Desember 2007, Bank telah menerima pembayaran atas seluruh saldo piutang tersebut.

As of December 31, 2006, included in “Others” was a receivable from PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), “PPA”, (formerly IBRA) of Rp78,848, relating to the payments made by BNI to customers of Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) whose operations have been suspended. On December 19, 2007, the Bank has received payment of that receivable.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk atas agunan yang diambil alih, nota debet dalam penyelesaian dan lain-lain telah memadai.

The Management believed that the allowances for losses relating to foreclosed collaterals, debit memo in process and miscellaneous assets are adequate.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat agunan yang diambil alih tersebut merupakan nilai bersih yang dapat direalisasi.

The Management believed that the carrying value of foreclosed collaterals represents their net realizable values.

79




16. KEWAJIBAN SEGERA

16. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

Kewajiban segera terdiri dari kiriman uang, dana setoran cek, deposito yang sudah jatuh tempo tapi belum diambil nasabah, transaksi kliring, setoran pajak yang diterima oleh BNI sebagai bank persepsi dan simpanan sementara yang belum diselesaikan.

Obligations due immediately consisted of money transfer, fund deposits for cheques, deposits matured but not yet collected by customers, items for clearing, tax collection received by BNI as collecting bank and deposit transactions not yet settled.

17. SIMPANAN NASABAH

17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

Informasi mengenai simpanan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa diungkapkan pada Catatan 36. Informasi mengenai jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 42.

Deposits from related parties are disclosed in Note 36. Information in respect of maturities is disclosed in Note 42.

a.

a.

Berdasarkan jenis dan mata uang

Rupiah Giro Tabungan Deposito berjangka

Mata uang asing Giro Tabungan Deposito berjangka

Jumlah


2007

2006

35.999.731 47.923.722 40.371.782

28.344.716 38.518.834 47.721.061

124.295.235

114.584.611

6.998.669 216.148 14.678.494

7.421.122 97.377 13.693.630

21.893.311

21.212.129

146.188.546

135.796.740

Rupiah Current accounts Savings accounts Time deposits

Foreign currencies Current accounts Savings accounts Time deposits

Total

Simpanan nasabah dalam mata uang asing terutama terdiri dari Dolar Amerika Serikat, Dolar Hong Kong, Pound Sterling Inggris, Yen Jepang, Euro, Dolar Australia dan Dolar Singapura.

Deposits from customers in foreign currencies were principally denominated in United States Dollar, Hong Kong Dollar, British Pound Sterling, Japanese Yen, Euro, Australian Dollar and Singapore Dollar.

Termasuk dalam simpanan nasabah sehubungan unit usaha syariah adalah giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Included in deposits from customers in respect of sharia business unit were wadiah current accounts, mudharabah savings and mudharabah deposits.

Giro wadiah merupakan simpanan wadiah yad-dhamanah dimana pemilik dana akan mendapatkan pendapatan bonus. Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, jumlah giro wadiah masing-masing sebesar Rp206.853 dan Rp221.752.

Wadiah current accounts is a wadiah yaddhamanah deposit in which the customers are entitled to receive bonus income. As of December 31, 2007 and 2006, the balances of wadiah current accounts were Rp206,853 and Rp221,752, respectively.

80




17. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) a.

17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)


a.


Tabungan mudharabah merupakan simpanan dana dimana pemilik dana akan mendapatkan imbalan bagi hasil atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan sebelumnya. Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, jumlah tabungan mudharabah masing-masing sebesar Rp833.492 dan Rp513.219.

Mudharabah savings are fund deposits on which the depositors are entitled to receive a share of income in return for the use of the funds in accordance with the defined terms (nisbah). As of December 31, 2007 and 2006, the balances of mudharabah savings accounts were Rp833,492 and Rp513,219, respectively.

Deposito berjangka mudharabah merupakan simpanan deposito dari pihak lain yang memberikan bagian dari pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, jumlah deposito berjangka mudharabah masing-masing sebesar Rp748.437 dan Rp384.549.

Mudharabah time deposits are fund deposits which entitle the depositor to receive a share of income in return for the use of the funds in accordance with the defined terms (nisbah). As of December 31, 2007 and 2006, the balances of mudharabah time deposit accounts were Rp748,437 and Rp384,549, respectively.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 dan No. 189/KMK.06/2004 tanggal 8 April 2004 (sebelumnya No. 179/KMK.017/1000 tanggal 26 Mei 2000), Pemerintah menjamin kewajiban tertentu dari BNI berdasarkan program penjaminan yang berlaku bagi bank umum. Jaminan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2005.

Based on the Decree of the Minister of Finance No. 84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 and No. 189/KMK.06/2004 dated April 8, 2004 (previously No. 179/KMK.017/1000 dated May 26, 2000), the Government guarantees certain liabilities of BNI under the guarantee program applicable to commercial banks. The guarantee was valid up to September 21, 2005.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku dan saat ini BNI adalah peserta dari program tersebut.

Based on the Law No. 24, dated September 22, 2004, effective on September 22, 2005, the Deposit Insurance Agency (DIA) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program and currently, BNI is a participant of the program.

Salah satu syarat pelaksanaan jaminan Pemerintah adalah untuk pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Unit Pelayanan Penjaminan Pemerintah (sebelumnya BPPN).

One of the conditions of the Government guarantee is for cash dividend payments to the shareholders to have prior approval from the Government Guarantee Executive Unit (Unit Pelayanan Penjaminan Pemerintah (previously IBRA)).

81




17. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) b.

c.

17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

Tabungan berdasarkan jenis

b. 2007

2006

Tabungan BNI Tabungan Syariah Tabungan Haji

46.863.506 837.187 439.176

37.752.513 513.362 350.336

BNI savings accounts Sharia savings accounts Hajj savings accounts

Jumlah

48.139.869

38.616.211

Total

Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan

c.

2007

d.

Savings accounts by type

Deposits blocked and pledged as loan collateral

2006

Giro Tabungan Deposito berjangka

489.563 230.753 262.727

5 260.083

Current accounts Savings accounts Time deposits

Jumlah

983.043

260.088

Total

Tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun:

Rupiah/Rupiah % Tingkat suku bunga per tahun: 2007 2006

1,00 - 9,75 1,00 - 13,15

d.


Annual interest and profit sharing rates:

Euro/Euro % 1,82 - 3,00 1,22 - 2,41

Interest rates: 2007 2006

Rupiah/Rupiah % Tingkat bagi hasil per tahun: 2007 2006

5,19 - 8,08 5,71 - 8,88

82

Profit sharing rates: 2007 2006




18. SIMPANAN DARI BANK LAIN

18. DEPOSITS FROM OTHER BANKS



Berdasarkan jenis dan mata uang

By type and currency 2007

2006

Rupiah Giro Call money

32.926 125.000

50.780 731.000

Rupiah Current accounts Call money

Jumlah Rupiah

157.926

781.780

Total Rupiah

Mata uang asing Giro Call money Deposito dan deposits on call

53.188 3.123.173 469.649

55.515 1.305.435 201.603

Foreign currencies Current accounts Call money Deposits and deposits on call


3.646.010

1.562.553


Jumlah

3.803.936

2.344.333

Total

Simpanan dari bank lain dalam mata uang asing terutama terdiri dari Dolar Amerika Serikat.

Deposits from other banks in foreign currencies were principally denominated in United States Dollar.

Informasi mengenai tingkat suku bunga per tahun:

Information about annual interest rates is as follows:

Rupiah/Rupiah % 2007 2006

0,50 - 3,13 5,25 - 10,63

83


2007 2006




19. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

19. MARKETABLE SECURITIES ISSUED



a.

a.

Berdasarkan jenis

By type

2007 Saldo/ Balance Obligasi, setelah dikurangi premi penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp5.071 pada tahun 2007 dan Rp6.506 pada tahun 2006 Yankee Bonds Hutang obligasi, setelah dikurangi premi penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp4.253 pada tahun 2007 Jumlah

*) **)

989.388 -

279.747

2006 Peringkat/ Rating

Saldo/ Balance

A+**) -

Peringkat/ Rating

973.606 561.051

BBB+**)

-

1.269.135

idA **) B+ *)/B2 *)

Bonds, net of unamortized issuance costs of Rp5,071 and in 2007 and Rp6,506 in 2006 Yankee Bonds

-

Bonds payable, net of unamortized issuance costs of Rp4,253 in 2007

1.534.657

*)

Moody’s Investors Services Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**)

Total

Moody’s Investors Services Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Obligasi

Bonds

Pada tanggal 14 Juli 2003, BNI menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun dan tercatat di Bursa Efek Surabaya. Obligasi tersebut bersifat tidak dijamin dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2011. Obligasi tersebut memiliki tingkat bunga tetap sebesar 13,125% per tahun dan dibayarkan setiap kwartal. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Pefindo di A- (A minus). Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

On July 14 2003, BNI issued bonds with a nominal value of Rp1 trillion listed on the Surabaya Stock Exchange. The bonds are unsecured and will mature on July 10, 2011. The bonds bear interest at a fixed rate of 13.125% per annum, which is paid quarterly. on the issuance date, the bonds were rated A(A minus) by Pefindo. The trustee of the bond issuance was PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Obligasi yang diterbitkan oleh Bank sebesar Rp5.541 dan Rp19.888 dimiliki oleh Anak Perusahaan, pada tanggal 31 Desember 2007 pada tanggal 31 Desember 2006, telah dieliminasi pada saat dikonsolidasi.

Bonds issued by the Bank of Rp5,541 and Rp19,888 held by Subsidiaries as of December 31, 2007 and 2006, resepectively, have been eliminated in the consolidation.

84



19. SURAT BERHARGA (lanjutan) a.

YANG


DITERBITKAN

19. MARKETABLE (continued)

Berdasarkan jenis (lanjutan)

a.

SECURITIES

ISSUED

By type (continued)

Pada tanggal 10 Mei 2007, Anak Perusahaan (BNI Securities) menerbitkan dan mendaftarkan obligasi I BNI Securities tahun 2007 dengan tingkat bunga tetap 12,00% per tahun dengan nominal sebesar Rp300 milyar pada Bursa Efek Surabaya. Bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap triwulan mulai tanggal 10 Agustus 2007. Obligasi tersebut berjangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2012.

On May 10, 2007, a Subsidiary (BNI Securities) issued and listed the BNI Securities Bonds I year 2007 with fixed interest rate at 12.00% per annum and a nominal value of Rp300 billion on the Surabaya Stock Exchange. Interest is paid every three months commencing from August 10, 2007. The term of the Bonds is 5 (five) years maturing on May 10, 2012.

Obligasi yang diterbitkan oleh BNI Securities sebesar Rp16.000 dimiliki oleh BNI dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah eliminasi pada saat konsolidasi.

Bonds payable issued by BNI Securites of Rp16,000 which were held by BNI and Subsidiary as of December 31, 2007 have been eliminated in the consolidation.

Yankee Bonds

Yankee Bonds

Surat berharga ini yang diterbitkan oleh kantor perwakilan BNI di New York dengan nilai nominal awal sebesar USD145 juta (nilai penuh). Surat berharga tersebut mempunyai tingkat bunga tetap sebesar 7,625% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulan dan telah dilunasi sepenuhnya pada tanggal 15 Februari 2007. Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah JP Morgan Securities Inc.

These securities represented senior notes issued by BNI representative office in New York with an original nominal value of USD145 million (full amount). The notes bear interest at a fixed rate of 7.625% per annum, paid semi annually and settled on February 15, 2007. The trustee of the bond issuance was JP Morgan Securities Inc.

Pada tanggal 31 Desember 2006 jumlah nilai nominal Yankee Bonds adalah sebesar USD61,94 juta (jumlah penuh), dengan jumlah diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp54.

As of December 31, 2006, the outstanding nominal value of Yankee Bonds was USD61.94 million (in full amount), with outstanding unamortized discount of Rp54.

Yankee Bonds ditujukan sebagai hal yang dilindungnilaikan, atas nilai wajar instrumen lindung nilai (swap atas tingkat bunga) dan dinyatakan sebesar nilai wajar.

The Yankee Bonds were designated as the hedged item of fair value hedging instrument (interest rate swap) and were carried at fair value.

85



19. SURAT BERHARGA (lanjutan) b.

YANG


DITERBITKAN

19. MARKETABLE (continued)


b. 2007

c.

SECURITIES

ISSUED

By currency

2006


1.269.135 -

973.606 561.051


Jumlah

1.269.135

1.534.657

Total

Tingkat suku bunga per tahun

2007 2006

c.


Rupiah/ Rupiah %


12,00 - 13,13 13,13

7,63

20. PINJAMAN YANG DITERIMA

2007 2006

20. BORROWINGS



a.

a.

Berdasarkan jenis dan mata uang 2007


2006

Rupiah Kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya Pinjaman penerusan Lain-lain

324.603 91.541 66.122

461.615 122.750 45.250

Rupiah Liquidity credit for members of primary cooperatives Two step loans Others

Jumlah Rupiah

482.266

629.615

Total Rupiah

Mata uang asing Bankers Acceptance Pinjaman penerusan Pinjaman luar negeri dan lain-lain

2.195.825 62.010 3.569.050

1.143.381 58.831 2.177.597

Foreign currencies Bankers Acceptance Two step loans Offshore and other borrowings


5.826.885

3.379.809


Jumlah

6.309.151

4.009.424

Total

86




20. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan) a.

20. BORROWINGS (continued)

Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) Kredit likuiditas untuk kredit primer kepada anggotanya

a.


koperasi

Liquidity credit for members of primary cooperative credit (kredit koperasi primer)

Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia terutama ditujukan untuk debitur BNI sehubungan dengan program kredit Pemerintah untuk pinjaman investasi usaha kecil, pinjaman modal kerja dan pinjaman pengusaha kecil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, manajemen program kredit likuiditas telah dialihkan ke PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Badan Usaha Milik Negara.

This is a credit facility provided by Bank Indonesia specifically for BNI's debtors in relation to the government's loan program for small investment loans, working capital loans and small business loans. In accordance with the government regulation, the management of this liquidity loan program was transferred to PT Permodalan Nasional Madani (Persero), a state-owned enterprise.

Tingkat bunga atas fasilitas ini berkisar antara 3% sampai 7% per tahun.

Interest rates on the facility range from 3% to 7% per annum.

Pinjaman penerusan

Two step loans

Pinjaman penerusan terdiri dari fasilitas pinjaman dalam Rupiah dan mata uang asing yang diperoleh dari beberapa lembaga pembiayaan internasional melalui Bank Indonesia dan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), Badan Usaha Milik Negara, yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek tertentu di Indonesia dan untuk membiayai wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan letters of credit ekspor dan impor. Pinjaman ini memiliki beberapa jangka waktu jatuh tempo mulai dari 2004 sampai 2017.

Two step loans consist of credit facilities in Rupiah and foreign currencies obtained from international funding institutions through Bank Indonesia and PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), a state-owned enterprise, which are used to finance specific projects in Indonesia and to finance local letters of credit and export and import letters of credit. These facilities have various maturity terms starting from 2004 to 2017.

Tingkat bunga rata-rata per tahun atas fasilitas tersebut berkisar antara 1,25% - 10,64% pada tahun 2007 dan 2006. Bunga dibayar setiap enam bulan.

Annual average interest rates of the facilities ranged from 1.25% to 10.64% in both years 2007 and 2006. Interests are paid semiannually.

87







a.


Pinjaman penerusan (lanjutan)

Two step loans (continued)

Termasuk dalam pinjaman penerusan pada tanggal 31 Desember 2006 di atas adalah pinjaman penerusan dari Asian Development Bank untuk pembiayaan Small Medium Enterprise Export Development Project yang diterima pada tahun 2004. Berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara BNI dan Departemen Keuangan No SLA1162/DP3/2004 tertanggal 5 Februari 2004, Pemerintah telah menyetujui BNI sebagai bank pelaksana dengan jumlah fasilitas tidak melebihi USD20 juta dan jangka waktu penarikan dana selama 3 tahun. Jangka waktu pinjaman penerusan ini adalah 15 tahun, termasuk masa tenggang selama 3 tahun. Tidak terdapat penarikan pinjaman pada tahun 2007 dan 2006.

Included in the above two step loans as of December 31, 2006 was a loan from Asian Development Bank for Small Medium Enterprise Export Development Project that was received in 2004. Based on the two step loans agreement between BNI and the Ministry of Finance No. SLA-1162/DP3/2004 dated February 5, 2004, the Government appointed BNI as an executor bank with total facility not exceeding USD20 million and with 3 years fund withdrawal period. The term of two step loans is 15 years, including 3 years grace period. There were no drawdowns made in the years 2007 and 2006.

Bankers acceptance

Bankers Acceptance

Bankers acceptance merupakan pinjaman antar bank yang diperoleh BNI dari bank-bank luar negeri yang ditujukan untuk meningkatkan likuiditas.

Bankers acceptance represents interbank borrowings obtained by BNI from various foreign banks for liquidity purposes.

Pada tanggal 31 Desember 2007, bankers acceptance adalah sebesar USD233 juta dengan tingkat bunga berkisar antara 1,33% 5,81% per tahun dan akan jatuh tempo antara 1 sampai 11 bulan.

As of December 31, 2007, bankers acceptance represented USD233 million borrowings with interest rates ranging from 1.33% - 5.81% per annum and remaining maturity of 1 month to 11 months.

Pada tanggal 31 Desember 2006, bankers acceptance adalah sebesar USD127 juta dengan tingkat bunga berkisar antara 5,38% 6,06% per tahun dan akan jatuh tempo antara 1 sampai 8 bulan.

As of December 31, 2006, bankers acceptance represented USD127 million borrowings with interest rates ranging from 5.38% - 6.06% per annum and remaining maturity of 1 month to 8 months.

88







a.


Lain-lain

Offshore and other borrowings

Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, pinjaman luar negeri dan lain-lain termasuk fasilitas pinjaman sebesar USD150 juta yang diberikan oleh beberapa bank kepada BNI cabang luar negeri (BNI cabang Hong Kong, London dan Tokyo) dengan Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited bertindak sebagai agen. Pinjaman ini terbagi dalam Tranche 1 dan Tranche 2, masing-masing sebesar USD50 juta dan USD100 juta. Fasilitas pinjaman sebesar USD150 juta telah disetujui pada tanggal 15 November 2006 dan telah dipergunakan seluruhnya pada tanggal 22 November 2006.

As of December 31, 2007 and 2006, offshore and other borrowings include USD150 million loan facility provided by several banks (Lenders) to BNI’s branches in Hong Kong, London and Tokyo, with Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited as agent of the Lenders. The loans are divided into Tranche 1 of USD50 million and Tranche 2 of USD100 million. The USD150 million loan facility agreement was approved on November 15, 2006, and has been fully utilized on November 22, 2006.

Pinjaman Tranche 1 sebesar USD50 juta akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2008, dengan tingkat bunga sebesar tingkat suku bunga LIBOR ditambah 0,45% per tahun. Pinjaman Tranche 2 sebesar USD100 juta akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2009, dengan tingkat bunga sebesar tingkat suku bunga LIBOR ditambah 0,60%.

The Tranche 1 loan of USD50 million will mature on November 17, 2008, with interest at LIBOR plus 0.45% per annum. The Tranche 2 loan of USD100 million will mature on November 16, 2009, with interest at LIBOR plus 0.60%.

Pada tanggal 31 Desember 2007, pinjaman luar negeri dan lain-lain termasuk fasilitas pinjaman bilateral yang disediakan oleh Wachovia Bank kepada BNI Cabang Tokyo. Jumlah pinjaman yang ditarik dari fasilitas ini per tanggal 19 Desember 2007 sebesar USD100 juta yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2008, dengan tingkat suku bunga LIBOR ditambah 0,40%.

As of December 31, 2007, offshore and other borrowings also included bilateral loan facilities provided by Wachovia Bank to BNI Tokyo Branch. Total loans drawn from the facility on December 19, 2007 amounted to USD100 million which will mature on December 18, 2008, with interest at LIBOR plus 0.40%.

Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, pinjaman luar negeri dan lain-lain juga termasuk fasilitas pinjaman bilateral yang disediakan oleh beberapa bank kepada BNI Cabang Singapura sebesar USD65 juta yang telah jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2007 dan telah diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2008, yang memiliki tingkat suku bunga LIBOR ditambah 0,32%.

As of December 31, 2007 and 2006, offshore and other borrowings also included billateral loan facilities provided by several banks to BNI Singapore Branch amounting to USD65 million which matured on May 29, 2007 and has been extended until May 29, 2008 with interest at LIBOR plus 0.32%.

89




20. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan) b.


Pinjaman luar negeri dan lain-lain

Rupiah % 2007 2006

b. Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %

3,00 - 10,64 3,00 - 7,00

a. 2007

2007 2006

Taxes payable (overpayment of tax)

2006 BNI Corporate income tax Article 29 Corporate income tax Article 25 Other income tax

(90.531)

193.919

65.600 77.556

90.584 119.640

143.156

404.143

8.223

1.126

Subsidiaries

Jumlah hutang pajak

151.379

405.269

Total tax payable

Tagihan atas lebih bayar pajak

(90.531)

-

Claim for tax refunds

Anak Perusahaan

b.

1,25 1,25

21. TAXATION

Hutang pajak (lebih bayar pajak)

BNI Pajak penghasilan badan Pasal 29 Pajak penghasilan badan Pasal 25 Pajak penghasilan lainnya

Euro %

5,61 - 8,43 2,83 - 6,06

21. PERPAJAKAN a.


Pajak penghasilan

b. 2007

Income tax benefit (expense)

2006

BNI Kini Tangguhan

(960.164) 381.312

(1.005.256) 113.333

BNI: Current Deferred

Pajak penghasilan - BNI

(578.852)

(891.923)

Sub-total

(544)

(19.151)

Subsidiaries

(579.396)

(911.074)

Total

Anak Perusahaan Jumlah

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

The reconciliations between income before tax, as shown in the consolidated statements of income, and taxable income of BNI for the years ended December 31, 2007 and 2006 were as follows:

90




21. PERPAJAKAN (lanjutan) b.

21. TAXATION (continued)

Pajak penghasilan (lanjutan)

b. 2007

Laba sebelum pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian

Laba sebelum pajak penghasilan - BNI Perbedaan temporer Penyisihan penghapusan aktiva non produktif - selain pinjaman yang diberikan Penyisihan kerugian aktiva produktif - pinjaman yang diberikan Penyusutan aktiva tetap Penyisihan imbalan kerja Penyisihan legal, fraud dan lainnya Jumlah perbedaan temporer

2006

1.481.140

Laba sebelum pajak Anak Perusahaan

Income tax benefit (expense) (continued)

(4.360) 1.476.780

2.839.639 (21.886) 2.817.753

Consolidated income before income tax Income before income tax Subsidiaries Income before income tax - BNI Temporary differences

(87.355)

254.275

Provision for losses on non-earning assets other than loans

800.390 88.894 484.859 (15.745)

58.027 (43.204) 26.754

Provision for possible losses loans Depreciation Provision for employee benefits Provision for legal, fraud and others

1.271.043

295.852

Perbedaan tetap

Total temporary differences Permanent differences

Penyisihan penghapusan aktiva non produktif - selain pinjaman yang diberikan Kenikmatan karyawan Sumbangan Kerugian atas penyertaan saham Lain-lain

130.602 13.051 299.154 9.975

206.933 3.944 283 26.135

Provision for losses on non-earning assets other than loans Employees’ fringe benefits Donations Investment loss Others

Jumlah perbedaan tetap

452.782

237.295

Total permanent differences

3.200.605

3.350.900

Taxable income - BNI

Penghasilan kena pajak - BNI

Taxable income for the year and the estimated corporate income tax payable is as follows:

Beban pajak penghasilan tahun berjalan dan taksiran hutang pajak penghasilan BNI adalah sebagai berikut: 2007 Beban pajak penghasilan sesuai tarif pajak yang berlaku (tarif progresif) 10% x Rp50 15% x Rp50 30% x Rp3.350.800 30% x Rp3.200.505 Beban pajak penghasilan Pajak dibayar dimuka Hutang (lebih bayar) pajak penghasilan - BNI

2006

5 7 960.152

5 7 1.005.244 -

Income taxes based on the applicable tax rates (progressive rates) 10% x Rp50 15% x Rp50 30% x Rp3,350,800 30% x Rp3,200,505

960.164

1.005.256

Corporate income tax expense

(1.050.695) (90.531)

91

(720.753) 284.503

Prepaid tax Corporate income tax payable (refundable) - BNI




21. PERPAJAKAN (lanjutan) b.


Pajak penghasilan (lanjutan)

b.

Income tax benefit (expense) (continued)

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 adalah konsisten dengan pajak penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Kantor Pajak. c.

The foregoing income tax calculation for the year ended December 31, 2006 was consistent with the 2006 income tax return filed with the Tax Office.

Rekonsiliasi tarif pajak

c.

Tax rate reconciliation

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan tarif pajak sebesar 30% yang berlaku atas laba sebelum pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian, dengan beban pajak penghasilan BNI adalah sebagai berikut:

The following presents the reconciliation of BNI’s corporate income tax calculated based on the maximum statutory tax rate of 30% of income before income tax and the net income tax expense of BNI as reported in the consolidated statements of income:

2007 Laba sebelum pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian Laba sebelum pajak penghasilan Anak Perusahaan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian Laba sebelum pajak penghasilan - BNI sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian Beban pajak dengan tarif pajak maksimum yang berlaku sebesar 30% Pengaruh pajak atas tarif pajak yang kurang dari 30% Penyesuaian pajak tangguhan Pengaruh pajak atas beda tetap pada tarif pajak maksimum yang berlaku sebesar 30% Beban pajak penghasilan BNI - bersih

2006

1.481.140

(4.360)

2.839.639

(21.886)

1.476.780

2.817.753

443.034

845.326

Consolidated income before income tax as reported in the consolidated statements of income

Less income before income tax of subsidiaries as reported in the consolidated statements of income

BNI’s income before income tax as reported in the consolidated statements of income

(17) (24.575)

Income tax at 30% maximum statutory tax rate Effect of income tax at statutory rates less than 30% Adjustment of deferred income tax

135.835

71.189

Effect of permanent differences at 30% maximum statutory tax rate

578.852

891.923

Income tax expense - BNI - net

(17) -

92




21. PERPAJAKAN (lanjutan) d.


Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan

d.

Deferred taxes assets (liability)

Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 merupakan pengaruh beda pajak dengan rincian sebagai berikut:

The deferred tax assets (liability) as of December 31, 2007 and 2006 represent the tax effect on the following:

2007 Penyisihan penghapusan aktiva non produktif - selain pinjaman yang diberikan Penyisihan penghapusan aktiva produktif - pinjaman yang diberikan Penyusutan aktiva tetap Penyisihan imbalan kerja Penyisihan legal, fraud dan lainnya Laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang siap dijual Aktiva (kewajiban) bersih pajak tangguhan - BNI Aktiva pajak tangguhan bersih Anak Perusahaan Jumlah aktiva pajak tangguhan

2006

50.075

76.282

Provision for losses on earning assets other than loans

240.117 44.076 284.969 27.875

17.408 139.512 32.598

Provision for losses on earning assets - loans Depreciation of fixed assets Provision for employee benefits Provision for legal, fraud and others

37.779

(579.207)

Unrealized gains on availablefor-sale securities

684.891

(313.407)

Net deferred tax assets (liability) - BNI

25.864

21.914

Net deferred tax assets - Subsidiaries

710.755

-

Consolidated deferred tax assets

As of December 31, 2007, included in “Deferred tax assets” for employee benefits is deferred tax assets for employee benefits of overseas branch amounting to Rp1,372.

Pada tanggal 31 Desember 2007, termasuk dalam akun “Aktiva pajak tangguhan” yang berasal dari penyisihan imbalan kerja adalah aktiva pajak tangguhan atas penyisihan imbalan kerja dari cabang luar negeri sebesar Rp1.372. e.

Surat Ketetapan Pajak

e.

Tax assessment letter In November 2006, BNI received tax assessments for deficiency withholding taxes (article 21, 22, 23, 4(2) and 26), value added tax and corporate income tax for fiscal years 2001 and 2002 amounting to Rp23,080 and Rp32,017, respectively, including interest and penalty (after subsequent reduction of penalty by the Tax Office). As a prerequisite for filling a tax objection, BNI paid the tax deficiency in November and December 2006 and filed an objection for Rp1,199 and Rp4,279 with respect to value added tax for fiscal years 2001 and 2002, respectively.

Pada bulan November tahun 2006, BNI menerima Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan kurang bayar untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan badan untuk tahun fiskal tahun 2001 dan 2002 masing-masing sebesar Rp23.080 dan Rp32.017 termasuk denda bunga (setelah pengurangan denda oleh Kantor Pajak). Sebagai persyaratan untuk pengajuan surat keberatan, BNI telah membayar kurang bayar pajak di bulan November dan Desember tahun 2006, dan telah mengajukan keberatan sebesar Rp1.199 dan Rp4.279 mengenai pajak pertambahan nilai masing-masing untuk tahun 2001 dan 2002.

93




21. PERPAJAKAN (lanjutan) e.

f.


Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

e.

Tax assessment letter (continued)

Pada bulan Januari 2005, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak 2000, yang menetapkan kurang bayar untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp66.519, termasuk denda bunga. Sebagai persyaratan untuk mengajukan surat keberatan, BNI telah membayar seluruh kekurangan bayar tersebut dan telah mangajukan keberatan pada bulan April 2005. BNI membebankan pembayarannya ke laporan laba rugi konsolidasian.

In January 2005, BNI received tax assessments for fiscal year 2000 for deficiency withholding taxes and value added tax totaling Rp66,519, including interest and penalty. As a prerequisite for filing a tax objection, BNI paid the tax assessment and filed its objection against the tax assessment in April 2005. BNI charged the payment to the consolidated statement of income.

BNI juga menerima Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak 2000 yang menetapkan penghasilan kena pajak sebesar Rp15.444.763 bukan sebesar Rp728.889 seperti yang dilaporkan oleh BNI sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak tersebut menyebabkan adanya pengurangan kelebihan kerugian yang belum dikompensasikan pada tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp16.173.652. BNI mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak ini pada bulan April 2005. Kantor Pajak menolak keberatan yang diajukan BNI pada bulan Maret 2006. BNI menerima Surat Konfirmasi Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2000 dari Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN) No. 1120/WPJ.19/KP/0306/2007 tertanggal 20 Juni 2007, yang menyatakan bahwa pada tahun pajak 2000, penghasilan kena pajak BNI adalah nihil.

In addition, BNI received tax assessment for corporate income tax for fiscal year 2000 declaring a taxable income of Rp15,444,763 instead of a tax loss of Rp728,889 as previously reported by BNI. The tax assessment resulted into a reduction of BNI’s unutilized tax loss carryover as of December 31, 2005 by Rp16,173,652. BNI filed an objection against the tax assessment in April 2005. The tax office rejected BNI’s tax objection in March 2006. BNI received tax confirmation letter No. 1120/WPJ.19/KP/0306/2007 dated June 20, 2007 from the Tax Office for stateowned enterprises relating to the results of the tax examination for the fiscal year 2000, which confirmed that BNI has no taxable income for fiscal year 2000.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Transaksi Pembiayaan Murabahah

atas

f.

Terdapat perbedaan cara pandang mengenai pengenaan pajak atas transaksi pembiayaan murabahah antara tim Pemeriksa Ditjen Pajak dengan Bank.

Value Added Tax (VAT) on Murabahah Transaction There is a difference in the approach concerning Taxation on murabahah transaction between the Directorate General of Taxes (DGT) Tax Audit Team and the Bank.

94




21. PERPAJAKAN (lanjutan) f.

g.

Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Pembiayaan (lanjutan)

21. TAXATION (continued) (PPN) atas Murabahah

f.

Value Added Tax (VAT) on Murabahah Transaction (continued)

Tim Pemeriksa Ditjen Pajak berpendapat bahwa transaksi pembiayaan murabahah meru) sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 tahun 2000 pasal 1A ayat (1). Sehubungan dengan hal tersebut, pada bulan November 2006, Kantor Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No. 00008/207/02/051/06 untuk masa pajak Januari 2002 sampai dengan Desember 2002 dan No. 00003/207/01/051/06 untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2001 atas PPN tahun 2002 dan 2001 masingmasing sebesar Rp 4.279 dan Rp1.199 berkenaan dengan transaksi pembiayaan murabahah yang dilaksanakan BNI.

The DGT Tax Audit Team conclude that murabahah transaction is an object of VAT according to the Law No. 8, 1983 regarding Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods and the latest revision No. 18, 2000 article 1A paragraph (1). Based on that, in November 2006, the tax office issued an underpayment tax assessment letter (SKPKB) No. 00008/207/02/051/06 for the tax period January until December 2002 and No. 00003/207/01/051/06 for the tax period January until December 2001 amounting to Rp4,279 and Rp1,199 respectively, regarding the murabahah transaction.

Bank berpendapat bahwa transaksi pembiayaan murabahah merupakan transaksi perbankan yang dikecualikan dari objek PPN sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 tahun 2000 pasal 4A ayat (3) huruf (d), bahwa transaksi perbankan tidak termasuk sebagai objek pajak PPN dan hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 144 tahun 2000 pasal 5 huruf (d).

The Bank concluded that murabahah is a banking transaction that is excluded from VAT object, according to the Law No.8, 1983 regarding Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods and the latest revision No. 18, 2000 article 4A paragraph (3) point (d), which states that banking transaction is not a VAT object and which referred to Government Regulation No. 144, 2000 article 5 point (d).

Pada bulan Januari 2007, Bank mengajukan keberatan terhadap SKPKB di atas dan kekurang bayaran tersebut telah dibayar oleh Bank.

In January 2007, the Bank submitted an objection to such SKPKB, and Bank has paid the underpayment of VAT tax.

Administrasi

g.

Sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, BNI menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang.

Administration In compliance with the tax regulations, BNI determines and pays its tax obligations based on self assessment.

95




22. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN KEWAJIBAN LAIN-LAIN

22. ACCRUALS AND OTHER LIABILITIES

2007 Imbalan kerja (Catatan 33) Hutang ke pemegang polis Biaya yang masih harus dibayar Setoran jaminan Hutang bunga Pendapatan yang belum diakui Nota kredit dalam penyelesaian Lain-lain Jumlah

2006

949.898 816.444 707.923 404.481 250.282 245.825 57.663 886.345

465.039 510.625 495.101 389.546 349.339 225.711 42.910 586.491

Employee benefits (Note 33) Obligation to policy holders Accrued expenses Guarantee deposit Interest payable Unearned income Credit memo in process Others

4.318.861

3.064.762

Total

Pada tanggal 31 Desember 2007, termasuk dalam akun “Imbalan kerja” adalah saldo sebesar Rp4.575 yang berasal dari cabang luar negeri.

As of December 31, 2007, included in “Employee benefits is employee benefits of overseas branch amounting to Rp4.575.

Pada tanggal 31 Desember 2006, termasuk dalam akun “Lain-lain” adalah saldo sebesar Rp44.785, dari jumlah uang yang telah diterima dari PT Perusahaan Pengelola Asset (Persero), ”PPA”, (dahulu BPPN) untuk dibayarkan kepada nasabah Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) yang dicatat sebagai kewajiban BNI kepada nasabah yang bersangkutan. Pada tanggal 18 Desember 2007, kewajiban tersebut telah diselesaikan oleh Bank bersamaan dengan pembayaran piutang dari ”PPA” (Catatan 15).

As of December 31, 2006, included in “Others” were the amount of Rp44,785, representing funds received from PT Perusahaan Pengelola Asset (Persero), ”PPA”, (formerly IBRA) to be paid to the customers of the banks whose operations had been suspended, which is recorded as an obligation of BNI. On December 18, 2007, this obligation has been settled by the Bank in conjunction with the received of payment from “PPA” (Note 15).

23. PINJAMAN SUBORDINASI

23. SUBORDINATED DEBTS 2007

2006

Nilai nominal Dikurangi: biaya emisi dan diskonto yang belum diamortisasi

939.300

Bersih

933.704

2.238.803

Net

6.351

12.521

Amortization costs charged to consolidated statements of income

Biaya amortisasi yang dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian

a.

(5.596)

2.250.750 (11.947)

Nominal value Less unamortized issuance costs and discount

Pinjaman subordinasi tahun 2003 - USD100 juta

a. The 2003 subordinated debt - USD100 million

Pada tanggal 14 Juli 2003, BNI menerbitkan surat berharga subordinasi dengan nilai nominal sebesar USD100 juta dan dicatat di Bursa Efek Surabaya. Surat berharga ini adalah kewajiban subordinasi BNI dan bersifat unsecured. Surat berharga ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2013. BNI memiliki opsi untuk melunasi surat berharga ini pada tanggal 10 Juli 2008.

On July 14, 2003, BNI issued USD100 million subordinated notes listed in the Surabaya Stock Exchange. These notes are unsecured and subordinated to all other obligations of BNI. The notes will mature on July 10, 2013. BNI has the option to redeem the notes on July 10, 2008.

96




23. PINJAMAN SUBORDINASI a.

b.

23. SUBORDINATED DEBTS

Pinjaman subordinasi tahun 2003 - USD100 juta (lanjutan)

a. The 2003 subordinated debt - USD100 million (continued)

Surat berharga ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,5% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan. Kecuali dilunasi lebih awal, tingkat bunga akan ditentukan kembali berdasarkan tingkat bunga Treasuri Amerika Serikat dengan jangka waktu 5 tahun ditambah premi 7,74% (774 basis points) per tahun mulai 10 Juli 2008. Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The notes bear interest at a fixed rate of 7.5% per annum which is paid quarterly. Unless the notes are early redeemed, the interest rate will be reset based on 5 year US Treasury rate plus a premium of 7.74% (774 basis points) per annum commencing July 10, 2008. The trustee of the notes issuance is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2007, peringkat surat berharga ini menurut Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idA+.

As of December 31, 2007, the rating of the notes based on Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) was idA+.

Untuk keperluan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR), pinjaman subordinasi di atas diperhitungkan sebagai modal pelengkap.

For the purpose of calculating the Capital Adequacy Ratio (CAR), the above subordinated debt is considered as supplementary capital.

Pinjaman subordinasi tahun 2002 - USD150 juta

b.

The 2002 subordinated debt - USD150 million

Pada tanggal 15 November 2002, BNI melalui cabang Hong Kong, menerbitkan surat berharga subordinasi sebesar USD150 juta dan dicatat di Singapore Exchange. Surat berharga ini adalah kewajiban subordinasi BNI dan bersifat unsecured.

On November 15, 2002, BNI, through its Hong Kong branch, issued USD150 million subordinated notes listed in the Singapore Exchange. These notes are unsecured and subordinated to all other obligations of BNI.

Surat berharga ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10% per tahun, dibayarkan setiap enam bulan di akhir setiap tanggal 15 Mei dan 15 November tiap tahunnya. Kecuali dilunasi lebih awal, tingkat bunga akan ditentukan kembali berdasarkan tingkat bunga Treasuri Amerika Serikat dengan jangka waktu 5 tahun ditambah 11,10% (1.110 basis points) per tahun mulai 15 November 2007. Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah JP Morgan Corporate Trustee Services Limited.

The notes bear interest at a fixed rate of 10% per annum, paid semi-annually in arrears on May 15 and November 15 each year. Unless the notes are early redeemed, the interest rate will be reset based on 5 year US Treasury rate plus 11.10% (1,110 basis points) per annum commencing on November 15, 2007. The trustee of the notes issuance was JP Morgan Corporate Trustee Services Limited.

Surat berharga ini akan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2012. BNI memiliki opsi untuk melunasi surat berharga ini pada tanggal 15 November 2007.

The notes will mature on November 15, 2012. BNI has the option to redeem the notes on November 15, 2007.

Pada tanggal 15 November 2007, BNI mengambil opsi untuk melunasi surat berharga ini setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia

On November 15, 2007, BNI took the option to redeem the notes after obtaining the approval from Bank Indonesia.

97




23. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan) c.

23. SUBORDINATED DEBTS (continued)


c.


Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar % 2007 2006 24. MODAL SAHAM DISETOR

7,50 7,50 - 10,00 DAN TAMBAHAN MODAL

2007 2006

24. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Modal Saham

Share Capital

Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, kepemilikan modal saham adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2007 and 2006, BNI’s share capital ownership was as follows: 2007

Pemegang saham Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia

Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid

Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)

Jumlah/ Amount

Shareholders

1

-

-

Class A Dwiwarna share: Republic of Indonesia

217.006.399 1.700 4.000 2.000 7.500 6.500.267

1,42 0,04

1.627.548 13 30 15 56 48.752

Class B shares: Republic of Indonesia Zaki Baridwan (Commissioner) Suroto Moehadji (Director) Fero Poerbonegoro (Director) Achmad Baiquni (Director) Employees

65.820.000

0,43

493.650

289.341.866

1,89

2.170.064

Total Class B shares

11.446.082.745 1.559.037.113 882.048.516

74,94 10,21 5,77

4.292.281 584.639 330.768

Class C shares: Republic of Indonesia Corporate Overseas enterprise

1.097.430.269

7,19

411.536

Jumlah Saham Seri C

14.984.598.643

98,11

5.619.224

Total Class C shares

Jumlah

15.273.940.510

100,00

7.789.288

Total

Saham Seri B Negara Republik Indonesia Zaki Baridwan (Komisaris) Suroto Moehadji (Direktur) Fero Poerbonegoro (Direktur) Achmad Baiquni (Direktur) Karyawan Masyarakat (kepemilikan di bawah 5% setiap pihak) Jumlah Saham Seri B Saham Seri C Negara Republik Indonesia Perseroan terbatas Badan usaha asing Masyarakat (kepemilikan di bawah 5% setiap pihak)

98

Public (less than 5% each)





24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

24. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Modal Saham (lanjutan)

Share Capital (continued) 2006

Pemegang saham Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia

Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid

Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)

Jumlah/ Amount

Shareholders

1

-

-

Class A Dwiwarna share: Republic of Indonesia

217.006.399 1.700 4.000 2.000 7.500 6.500.267

1,64 0,05

1.627.548 13 30 15 56 48.752

Class B shares: Republic of Indonesia Zaki Baridwan (Commissioner) Suroto Moehadji (Director) Fero Poerbonegoro (Director) Achmad Baiquni (Director) Employees

65.820.000

0,49

493.650

289.341.866

2,18

2.170.064

Total Class B shares

12.946.751.100

97,48

4.855.032

Class C shares: Republic of Indonesia

45.594.433

0,34

17.098

Jumlah Saham Seri C

12.992.345.533

97,82

4.872.130

Total Class C shares

Jumlah

13.281.687.400

100,00

7.042.194

Total

Saham Seri B Negara Republik Indonesia Zaki Baridwan (Komisaris) Suroto Moehadji (Direktur) Fero Poerbonegoro (Direktur) Achmad Baiquni (Direktur) Karyawan Masyarakat (kepemilikan di bawah 5% setiap pihak) Jumlah Saham Seri B Saham Seri C Negara Republik Indonesia Masyarakat (kepemilikan di bawah 5% setiap pihak)



Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak istimewa kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui pembubaran dan likuidasi, penggabungan, dan pengambilalihan BNI dan semua hak-hak lainnya yang dimiliki saham Seri B dan saham Seri C. Saham Seri A Dwiwarna tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

The Class A Dwiwarna share has preferred rights, including the right to approve the appointment and dismissal of Commissioners and Directors, change the Articles of Association, approve the dissolution and liquidation, merger and transfer of BNI and all other rights of Class B and Class C shares. The Class A Dwiwarna share may not be transferred to any other party.

Saham Seri B dan Saham Seri C adalah saham biasa atas nama yang memiliki hak yang sama.

Class B and Class C shares are ordinary shares that have the same rights.

Pada tanggal 13 Agustus 2007, Pemerintah Republilk Indonesia, melakukan divestasi sebesar 3.475.231.980 saham Seri C, mewakili 22,54% dari kepemilikan di BNI melalui Penawaran Umum Saham ke dua.

On August 13, 2007, the Government of the Republic of Indonesia divested 3,475,231,980 Class C shares representing 22.54% of its shareholding in BNI through a Second Initial Public Offering (IPO).

Kepemilikan saham oleh Direksi dan karyawan merupakan opsi pemilikan saham yang diberikan. Tidak ada pelaksanaan opsi saham pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.

The shares ownership of the Directors and employees represents stock options granted. There were no stock options granted in the years ended December 31, 2007 and 2006.

99




24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

24. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Tambahan Modal Disetor

Additional Paid-in Capital

Perubahan tambahan modal disetor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebagai akibat dari Penawaran Umum Saham Terbatas II per tanggal 13 Agustus 2007 (Catatan 1d) adalah sebagai berikut:

Changes in additional paid-in capital for the year ended December 31, 2007 as a result of Right Issue II on August 13, 2007 (Note 1d) are as follows:

Saldo pada tanggal 31 Desember 2006 Penambahan dalam rangka Penawaran Umum Saham Terbatas II

2.525.661


3.287.218

Addition due to Right Issue II

Saldo pada tanggal 31 Desember 2007

5.812.879


Perubahan tambahan modal disetor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 sebagai akibat dari pelaksanaan kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003 adalah sebagai berikut:

Changes in additional paid-in capital for the year ended December 31, 2003 as a result of quasireorganization as of June 30, 2003 are as follows:

Saldo pada tanggal 31 Desember 2002 Dieliminasi dengan akumulasi kerugian dalam rangka kuasi-reorganisasi

56.893.508

Balance as of December 31, 2002 Eliminated against accumulated losses in relation to the quasi-reorganization

(54.367.847)

Saldo pada tanggal 31 Desember 2003

2.525.661

25. PENGGUNAAN LABA BERSIH


25. APPROPRIATION OF NET INCOME

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Mei 2007 dan 24 Mei 2006, laba bersih untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 dialokasikan untuk:

In accordance with the resolutions passed at the Annual General Shareholders’ Meetings on May 23, 2007 and May 24, 2006, the net income for the years ended December 31, 2006 and 2005, respectively, were allocated as follows:

Laba bersih/Net income 2006 Pembagian dividen Pembagian tantiem Direksi dan Komisaris Pembentukan cadangan umum (Catatan 26) Pembentukan cadangan khusus (Catatan 27) Dana program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil (Catatan 27)

2005

962.922

707.369

18.345 385.166 182.954

282.948 165.524

28.887

28.295

100

Distribution of dividends Distribution of Directors’ and Commissioners’ tantiem Appropriation for general reserves (Note26) Appropriation for specific reserves (Note 27) Fund for partnership program between state-owned enterprises and small scale businesses (Note 27)




25. PENGGUNAAN LABA BERSIH (lanjutan)

25. APPROPRIATION OF NET INCOME (continued) Laba bersih/Net income 2006

Dana program bina lingkungan (Catatan 27) Jasa produksi karyawan Saldo laba

2005

38.517 54.630 254.409

14.148 216.455

1.925.830

1.414.739

Fund for environmental development program (Note 27) Employee bonuses Retained earnings

Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah telah menyetujui pembagian dividen dari laba bersih tahun 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp962.922 dan Rp707.369. Pembayaran dividen tersebut dilakukan masing-masing pada tanggal 29 Juni 2007 dan 3 Juli 2006.

The Government Guarantee Executive Unit (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) approved the dividend distribution of Rp962,922 and Rp707,369 from the 2006 and 2005 net income, respectively. The dividends were paid on June 29, 2007 and July 3, 2006.

Per tanggal 31 Desember 2007, tantiem dan jasa produksi karyawan tahun 2006 telah dibayarkan dan dibebankan pada laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

As of December 31, 2007, tantiem and employee bonuses pertaining to the year 2006 have been paid and charged to expense on current year consolidated profit and loss.

26. CADANGAN UMUM DAN WAJIB

26. GENERAL AND LEGAL RESERVES The general reserve is provided in accordance with Indonesian Limited Liability Company Law No. 1/1995 article 61 paragraph (1) which requires Indonesian companies to set up a legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid up share capital. There is no set period of time over which this amount should be provided. Included in the general reserves is reserve provided for Tokyo branch.

Cadangan umum dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undangundang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut. Termasuk di dalam cadangan umum dan wajib adalah cadangan wajib yang dibentuk untuk Cabang Tokyo. 27. CADANGAN KHUSUS

27. SPECIFIC RESERVES

Cadangan investasi, dana program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan dana program bina lingkungan diklasifikasikan sebagai cadangan khusus.

Investment reserves, fund for partnership program between state-owned enterprises and small scale business and fund for environmental development program are classified as specific reserves.

101




27. CADANGAN KHUSUS (lanjutan)

27. SPECIFIC RESERVES (continued)

Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi) “Imbalan Kerja” di tahun 2005, cadangan khusus yang digunakan untuk penyisihan imbalan kerja adalah sebesar Rp334.955 sehingga terdapat kelebihan cadangan khusus imbalan kerja sebesar Rp121.033 yang telah dikembalikan ke saldo laba ditahan dan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 24 Mei 2006. Dana program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil telah dialihkan seluruhnya ke pengelola program kemitraan.

In relation to the implementation of PSAK No. 24 (Revised) “Employee Benefits”, specific reserve was used for production for employee benefits of Rp334,955 in 2005. The excess reserve of Rp121,033 for employee benefits was transferred back to retained earnings as decided at the Annual General Shareholders’ Meeting on May 24, 2006. Fund for partnership program between state-owned enterprises and small scale businesses has been fully transferred to the partnership program board.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Desember 2003, para pemegang saham menyetujui pembentukan cadangan khusus untuk program bina lingkungan sebesar maksimal 1% dari laba bersih konsolidasian setelah pajak di masa yang akan datang. Jumlah cadangan akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

In accordance with a resolution passed at the Extraordinary General Shareholders’ Meeting on December 15, 2003, the shareholders approved the creation of a specific reserve for an environmental development program equivalent to a maximum of 1% of consolidated net income after tax in the future. The amount of the reserve is decided at the Annual General Shareholders’ Meetings.

28. PENDAPATAN BUNGA

28. INTEREST INCOME 2007

Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan Obligasi Pemerintah Surat-surat berharga Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Margin Murabahah Pendapatan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah Lain-lain Jumlah

2006

8.211.779 3.553.207 1.771.496

7.194.148 4.629.165 1.329.139

710.882 125.051

1.349.307 86.844

43.539 39.317

20.654 94.842

Loans/financing/receivables Government Bonds Marketable securities Placements with other banks and Bank Indonesia Murabahah margin Mudharabah and Musyarakah profit-sharing revenue Others

14.455.271

14.704.099

Total

Pendapatan bunga termasuk pendapatan bunga dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang jumlahnya tidak material.

The interest income from related parties was not material.

29. BEBAN BUNGA

29. INTEREST EXPENSE 2007

2006

Simpanan nasabah dan bank lain Pinjaman yang diterima Surat berharga yang diterbitkan Bagi hasil mudharabah Bonus wadiah

6.746.066 154.828 397.221 69.741 2.557

6.602.568 575.180 416.479 44.244 2.026

Deposits from customers and other banks Borrowings Marketable securities issued Mudharabah profit-sharing expense Wadiah bonuses

Jumlah

7.370.413

7.640.497

Total

102




29. BEBAN BUNGA (lanjutan)

29. INTEREST EXPENSE (continued)

Beban bunga termasuk pembayaran beban bunga kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang jumlahnya tidak material.

The interest expense paid to related parties was not material.

30. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - LAINLAIN

30. OTHER OPERATING MISCELLANEOUS

Termasuk dalam akun ini adalah pendapatan lainnya yang ditagihkan kepada pelanggan, pendapatan bersih dari berbagai investasi yang dilakukan oleh Anak Perusahaan dan pendapatan penyertaan pada perusahaan asosiasi.

INCOME

-

Included in this account were other income from customers, net income from Subsidiaries’ investments and equity in income of associated companies.

31. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

31. SALARIES EXPENSES 2007

AND

EMPLOYEES’

BENEFITS

2006

Gaji dan upah Tunjangan Pendidikan dan pelatihan

1.903.235 1.631.557 156.955

1.794.821 964.793 149.382

Salaries and wages Allowances Training and development

Jumlah

3.691.747

2.908.996

Total

Termasuk dalam gaji dan upah adalah gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris BNI dan Komite Audit (Catatan 1).

Included in salaries and wages were salaries and other compensation benefits for the Boards Directors, Commissioners of BNI and audit committee of BNI (Note 1).

Sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai Imbalan Kerja, Bank telah membentuk cadangan tantiem di tahun 2007.

In accordance with PSAK No. 24 (Revised 2004) regarding Employee Benefits, the Bank have accrued tantiem expense in 2007.

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES 2007

Penyusutan Biaya sewa Teknologi informasi Beban tenaga kerja Komunikasi Persediaan Perbaikan dan pemeliharaan Transportasi Listrik dan air Jasa profesional Penelitian dan pengembangan Beban lain-lain Jumlah

2006

682.849 374.591 273.423 245.035 208.749 196.663 156.065 87.533 75.848 25.018 13.604 50.029

708.780 327.467 279.668 199.655 168.959 225.981 142.558 51.568 75.557 28.162 34.527 29.857

Depreciation Rental expenses Information technology Labor expenses Communications Office supplies Repairs and maintenance Transportation Electricity and water Professional services Research and development Miscellaneous expenses

2.389.407

2.272.739

Total

103




33. IMBALAN KERJA

33. EMPLOYEE BENEFITS

Program Pensiun Manfaat Pasti

Defined benefit pension plan

Program ini dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Dana Pensiun”). Kontribusi pegawai adalah sebesar 7,5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh BNI.

This plan is managed by Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Dana Pensiun”). The employees’ contributions are 7.5% of the employee’s pension based salary and any remaining amounts required to fund the plan are contributed by BNI.

Penilaian aktuaria atas manfaat pensiun pada tahun 2007 dan 2006 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria terdaftar, PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria), dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit”.

The actuarial calculation of pension benefits was prepared by PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria) in 2007 and 2006, a licensed actuarial consulting firm, using the “Projected Unit Credit” method.

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun berdasarkan laporan aktuaris PT Sentra Jasa Aktuaria tanggal 26 Maret 2008 dan 5 Maret 2007:

A reconciliation of the funded status of the plan based on the actuarial reports of PT Sentra Jasa Aktuaria dated March 26, 2008 and March 5, 2007 is presented below:

2007 Nilai wajar aktiva dana pensiun Nilai kini kewajiban manfaat pasti yang didanai Selisih lebih (kurang) pendanaan (Keuntungan) Kerugian aktuaria yang belum diakui Penyesuaian aktiva berdasarkan PSAK No. 24 Aktiva - bersih

2006

3.749.850

3.363.287

(3.354.364)

(3.425.787)

Fair value of plan assets Present value of funded defined benefit obligation

395.486

(62.500)

Funding excess (shortage)

(164.561)

261.410

164.561

-

Unrecognized actuarial (gain) losses Assets adjustment based on PSAK No. 24

395.486

198.910

Net assets

Tidak ada aktiva yang diakui di neraca konsolidasi karena ketentuan untuk pengakuan aktiva yang disyaratkan dalam standar akuntansi tidak terpenuhi.

The above assets were not recognized in the consolidated balance sheets as the assets did not meet the recognition criteria under the accounting standards.

Rekonsiliasi atas perubahan kewajiban bersih selama tahun berjalan yang diakui di neraca dana pensiun adalah sebagai berikut:

Following are the reconciliations of the movement of the net liability during the year recognized in the pension fund’s balance sheets:

104




33. IMBALAN KERJA (lanjutan)

33. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

Defined benefit pension plan (continued) 2007

2006

Aktiva bersih pada awal tahun Pendapatan (beban) tahun berjalan Kontribusi pemberi kerja

198.910 118.087 78.489

98.014 (70.126) 171.022

Aktiva - bersih pada akhir tahun

395.486

198.910

Biaya imbalan pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

Biaya (pendapatan) yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian

2006

66.599 (27.523) 376.837 523

72.594 (26.381) 361.359 1.110

Current service cost Employees’ contributions Interest cost Net actuarial loss

(369.962)

(338.556) -

Expected return on plan assets Assets adjustment based on PSAK No. 24

70.126

Expense (income) recognized in the statements of income

(164.561)

(118.087)

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah:

Key assumptions used in the above calculation are:

2007 Asumsi ekonomi: Tingkat diskonto per tahun Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun Asumsi lainnya: Usia pensiun normal Tingkat kematian

Tingkat cacat

Net assets at end of year

Pension expenses recognized in the statements of income:

2007 Biaya jasa kini Kontribusi karyawan Biaya bunga Kerugian bersih aktuarial Hasil yang diharapkan atas aktiva dana pensiun Penyesuaian aktiva berdasarkan PSAK No. 24

Net assets at beginning of year Current year (expense) income Employer’s contributions

2006 10,5%

11%

Economic assumptions: Annual discount rate

9%

9%

Annual salary growth rate

55 Tabel Mortalita Indonesia 1999 (TMI 1999)/ 1999 Indonesian Mortality Table (TMI ’99) 10% dari TMI ’99/ 10% of TMI ‘99

55 Tabel Mortalita Indonesia 1999 (TMI 1999)/ 1999 Indonesian Mortality Table (TMI ’99) 10% dari TMI ’99/ 10% of TMI ‘99

105

Other assumptions: Normal retirement age Mortality rate

Disability rate






Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Defined contribution pension plan

BNI juga memiliki Program Pensiun Iuran Pasti, untuk karyawannya, kontribusi iuran proportional antara BNI dan karyawan masing-masing adalah sebesar 75% dan 25% dari jumlah iuran pensiun yang ditetapkan oleh BNI untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sebelum tanggal 1 September 2005. Untuk karyawan tetap yang dipekerjakan mulai tanggal 1 September 2005, kontribusi BNI dan karyawan adalah masing-masing sebesar iuran 11,5% dan 3,5% dari gaji karyawan. Program Pensiun Iuran Pasti dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

BNI also has a defined contribution pension plan for its employees, the proportion of contribution between the Bank and employees was 75% and 25%, respectively, of the amount of pension contribution determined by the Bank for employees hired before September 1, 2005. For employees hired after September 1, 2005, the Bank and its employees contribute 11.5% and 3.5%, respectively, of the employees’ salaries. The defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Iuran Program Pensiun Iuran Pasti yang telah dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebesar Rp30.503 dan Rp29.198, masingmasing pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.

Contributions to the pension plan that were charged to the consolidated statements of income amounted to Rp30,503 and Rp29,198 for the years ended December 31, 2007 and 2006, respectively.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefits

Kewajiban atas imbalan kerja jangka panjang lainnya meliputi uang jasa, uang pisah dan pesangon sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 dan kompensasi lainnya.

The liability for other long-term employee benefits consisted of service payments, severance, and termination benefits based on Labor Law No.13/2003 and other compensations.

Penilaian aktuarial atas Imbalan kerja jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria) dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit” sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 26 Maret 2008 dan 5 Maret 2007.

The actuarial valuation of other long-term employee benefits as of December 31, 2007 and 2006 was performed by licensed actuarial consulting firm, PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria), using the “Projected Unit Credit” method as stated on report dated on March 26, 2008 and March 5, 2007.

Karyawan tetap yang bergabung dengan BNI mulai bulan September 2005, memiliki hak atas Program Pensiun Iuran Pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

Permanent employees who joined the Bank after September 2005 are entitled to benefits under defined contribution plan or the benefits provided for under the Labor Law No. 13/2003, whichever is higher.

Karyawan tetap yang bergabung dengan BNI sebelum bulan September 2005, memiliki hak atas Program Pensiun Manfaat Pasti ditambah dengan Program Pensium Iuran Pasti yang disediakan sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

Permanent employees who joined the Bank prior to September 2005 are entitled to defined benefits plus contribution plan benefits, or the benefits provided for under the Labor Law No. 13/2003, whichever is higher.

Jumlah pegawai BNI yang memiliki hak atas imbalan kerja adalah 17.713 orang dan 17.999 orang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.

The total number of qualified employees of BNI who are entitled to the benefits are 17,713 employees and 17,999 employees as of December 31, 2007 and 2006, respectively.

106






Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long-term employee benefits (continued)

Rekonsiliasi antara kewajiban yang diakui pada neraca konsolidasian (Catatan 22) dan kewajiban aktuaria adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the liability recognized in the consolidated balance sheets (Note 22) and the actuarial obligation is as follows:

2007 Nilai kini kewajiban Biaya jasa masa lalu yang belum diakui (non vested) Kerugian aktuaria yang belum diakui Kewajiban yang diakui pada neraca konsolidasian (Catatan 22)

2006

(972.321)

(514.303)

19.420

21.986

Present value of obligation Unrecognized non-vested past service cost

7.578

27.278

Unrecognized actuarial loss

(945.323)

Rekonsiliasi perubahan selama tahun berjalan atas kewajiban bersih yang diakui di neraca konsolidasian:

(465.039)

Liability recognized in the consolidated balance sheets (Note 22)

Movements during the year of the net liability recognized in the consolidated balance sheets:

2007

2006

Kewajiban bersih pada awal tahun Biaya selama tahun berjalan Pembayaran biaya pesangon Pembayaran imbalan

(465.039) (594.586) 114.302

(508.243) (224.557) 77.868 189.893

Net liability at beginning of year Expense recognized during the year Termination benefits payments Actual benefit payments

Kewajiban bersih pada akhir tahun (Catatan 22)

(945.323)

(465.039)

Net liability at end of year (Note 22)

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian:

Employee benefit expense recognized in the consolidated statements of income:

2007 Biaya jasa kini Biaya bunga Kerugian aktuaria tahun berjalan - bersih Biaya jasa masa lalu Amortisasi biaya jasa masa lalu non-vested Biaya pesangon Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian

2006

99.492 56.573

79.948 56.783

304.328 131.628

7.393 -

2.565 -

2.565 77.868

Current service cost Interest cost Net actuarial losses recognized in current year Past service cost Amortization of past service cost non-vested Termination benefits

224.557

Expense recognized in the consolidated statements of income

594.586

107






Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long-term employee benefits (continued)

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung estimasi beban dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

Key assumptions used in the above calculation are:

2007 Asumsi ekonomi: Tingkat diskonto per tahun Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun Asumsi lainnya: Usia pensiun normal Tingkat kematian

Tingkat cacat

2006 10,5%

11%

Economic assumptions: Annual discount rate

9%

9%

Annual salary growth rate

55 Tabel Mortalita Indonesia 1999 (TMI 1999)/ 1999 Indonesian Mortality Table (TMI ’99) 10% dari TMI ‘99/ 10% of TMI ‘99

55 Tabel Mortalita Indonesia 1999 (TMI 1999)/ 1999 Indonesian Mortality Table (TMI ’99) 10% dari TMI ‘99/ 10% of TMI ‘99

34. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Laba bersih per saham (jumlah penuh)

Disability rate

Consolidated basic earnings per share are calculated by dividing consolidated net income attributable to shareholders by the weighted average number of outstanding common stock during the year.

2007

Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar

Mortality rate

34. BASIC EARNINGS PER SHARE

Laba bersih konsolidasi per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih konsolidasi kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

Laba bersih kepada pemegang saham

Other assumptions: Normal retirement age

2006

897.928

1.925.830

14.111.792.863

13.281.687.400

64

145

Net income attributable to shareholders Weighted average number of ordinary

108

shares outstanding Earnings per share (full amount)




35. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

35. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES 2007

Kewajiban komitmen Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan Irrevocable letters of credit yang masih berjalan Pihak terkait Pihak ketiga Jumlah

2006 Commitments payable

12.522.359

8.548.177

1.085 6.054.379

352 3.870.432

18.577.823

12.418.961

Unused loan facilities Outstanding irrevocable letters of credit Related parties Third parties Total

Tagihan kontinjensi Garansi Bank yang diterima Pendapatan bunga dalam penyelesaian

248.881

251.078

1.610.257

1.002.971

Contingents receivable Bank guarantees received Interest receivable on non-performing assets

Jumlah

1.859.138

1.254.049

Total

Kewajiban kontinjensi Garansi yang diterbitkan dalam bentuk: Performance bonds Bid bonds Advance payment bonds Standby letters of credit Garansi bank lainnya

2.144.858 728.634 635.827 963.045 1.823.721

1.428.277 311.666 692.891 1.328.722 1.947.628

Contingents payable Guarantees issued in the form of: Performance bonds Bid bonds Advance payment bonds Standby letters of credit Other bank guarantees

Jumlah

6.296.085

5.709.184

Total

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang terjadi dalam kegiatan normal BNI yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

Commitment and contingent transactions in the normal course of BNI’s activities that have credit risk are as follows:

2007 Garansi Bank yang diterbitkan Pihak terkait Pihak ketiga Irrevocable letters of credit yang masih berjalan Pihak terkait Pihak ketiga Jumlah

2006 2.289 5.706.895

Bank guarantees issued Related parties Third parties

1.085 6.054.379

352 3.870.432

Outstanding irrevocable letters of credit Related parties Third parties

12.351.549

9.579.968

Total

3.295 6.292.790

109




35. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

35. COMMITMENTS (continued)

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

CONTINGENCIES

Commitment and contingent transactions that have credit risk by collectibility were as follows:

2007

2006


12.280.202 51.829 1.474 1.045 16.999

9.523.636 20.312 2.299 23.056 10.665


12.351.549 (178.505)

9.579.968 (132.409)

Bersih

12.173.044

9.447.559

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian di atas telah memadai. 36. TRANSAKSI DENGAN PIHAK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

AND


The Management believed that allowance for losses is adequate.

YANG

the

above

36. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Dalam kegiatan normal usaha, BNI melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan.

In the ordinary course of business, BNI transacted with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder.

AKTIVA

ASSETS

a.

a.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia

Placements with other banks and Bank Indonesia

Manajemen berkeyakinan bahwa pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 tidak terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1 tentang “Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu”.

Management believes that there was no conflict of interest on transactions with related parties for the years ended December 31, 2007 and 2006, respectively, in compliance with BAPEPAM Regulation No. IX.E.1, ”Conflict of Interests on Certain Transactions”.

Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Accounts and transactions with related parties are presented below:

2007

2006

Commerzbank Frankfurt

-

477.499

Commerzbank Frankfurt

Persentase terhadap jumlah aktiva konsolidasian

-

0,28%

Percentage to total consolidated assets

110




36. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

36. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

AKTIVA (lanjutan)

ASSETS (continued)

b.

b.

Pinjaman yang diberikan 2007

c.

Loans

2006

PT Koperasi Swadharma PT Pelangi Nusa Gemilang PT Percetakan Karya Gunung Mas Agung PT Swadharma Duta Data PT Swadharma Sarana Informatika Lain-lain

37.166 20.906

44.163 -

3.990 1.756 1.567 15.527

25.390

PT Koperasi Swadharma PT Pelangi Nusa Gemilang PT Percetakan Karya Gunung Mas Agung PT Swadharma Duta Data PT Swadharma Sarana Informatika Others

Jumlah

80.912

69.553

Total


0,04%

0,04%


Tagihan akseptasi

c. 2007

Acceptances receivable

2006

PT Pelangi Nusa Gemilang

854

-

PT Pelangi Nusa Gemilang

Jumlah

854

-

Total

0,00%

-



KEWAJIBAN

LIABILITIES

d.

d.

Simpanan nasabah 2007

Deposits from customers

2006

PT Asuransi Tripakarta Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI PT Swadharma Duta Data Koperasi Swadharma PT Swadharma Sarana Informatika Lain-lain

196.722

3.190

173.067 39.944 6.609 2.146 929

58.224 285 3.559 96 638

PT Asuransi Tripakarta Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI PT Swadharma Duta Data Koperasi Swadharma PT Swadharma Sarana Informatika Others

Jumlah

419.417

65.992

Total

0,25%

0,04%

Percentage to total consolidated liabilities

Persentase terhadap jumlah kewajiban konsolidasian

111




37. HAK MINORITAS

37. MINORITY INTEREST

Mutasi hak minoritas atas kekayaan bersih Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

The movements of minority interest in the net assets of Subsidiaries are as follows:

2007

2006

Saldo awal Bagian hak minoritas atas laba bersih konsolidasi Tambahan modal disetor Dividen Likuidasi Anak Perusahaan

24.651

26.305

3.816

2.735 (1.920) (2.469)

Saldo akhir

27.610

(857) -

38. INFORMASI SEGMEN USAHA

Beginning balance Consolidated net income attributable to minority interest Additional paid-in capital Dividends Liquidation of a Subsidiary

24.651

Ending balance

38. SEGMENT INFORMATION

Bank mempertimbangkan jenis usaha sebagai segmen utama dan lokasi geografis sebagai segmen sekunder. Jenis usaha Bank dan Anak Perusahaan beserta lokasi geografinya adalah sebagai berikut: Nama Perusahaan/ Name of Company

The Bank considers the nature of business as the primary segment, and geographical areas as the secondary segment. The business activities of the Bank and its Subsidiaries and its geographical locations are as follows: Jenis usaha/ Nature of business

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Bank konvensional dan syariah/ Conventional and sharia banking

PT BNI Securities PT BNI Multifinance PT BNI Life Insurance

Sekuritas/Securities Pembiayaan/Financing Asuransi jiwa/Life insurance

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari Bank dan Anak Perusahaan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Lokasi/ Location Indonesia, Singapura, Jepang, Hong Kong, Inggris, Amerika Serikat/Indonesia, Singapore, Japan, Hong Kong, United Kingdom, United States of America Indonesia Indonesia Indonesia

Information concerning the primary segment information of BNI and Subsidiaries is set out in the table below:

Pendapatan bunga bersih, operasional dan investasi/ Net interest income, operating and investment income Keterangan

2007

2006

Bank Konvensional Syariah

10.535.275 130.638

112

9.636.962 112.961

Description Banking Conventional Sharia




38. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)

38. SEGMENT INFORMATION (continued)

Pendapatan bunga bersih, operasional dan investasi/ Net interest income, operating and investment income Keterangan Anak Perusahaan: Pembiayaan Sekuritas Asuransi jiwa Konsolidasi Terdiri dari: Pendapatan bunga/bagi hasil - bersih Konvensional Syariah Pendapatan operasional lainnya Konvensional Syariah Jumlah

2007

2006

Description

44.468 137.198 749.568

24.700 76.664 386.519

Subsidiaries: Financing Securities Insurance

11.597.147

10.237.806

Consolidated

7.358.948 108.483

7.263.571 96.654

4.107.561 22.155

2.861.274 16.307

Consists of: Net interest income Conventional Sharia Other operating income Conventional Sharia

11.597.147

10.237.806

Total

Laba bersih/Net income Keterangan

2007

2006

Bank Konvensional Syariah

859.012 19.237

Anak Perusahaan: Pembiayaan Sekuritas Asuransi jiwa

(19.060) 26.554 12.185

Konsolidasi

897.928

1.900.726 15.217 (26.913) 30.100 6.700 1.925.830

Description Banking Conventional Sharia Subsidiaries: Financing Securities Insurance Consolidated

Jumlah aktiva/Total assets Keterangan Bank Konvensional Syariah Anak Perusahaan: Pembiayaan Sekuritas Asuransi jiwa

2007

2006

Description

179.460.905 2.546.844

167.204.535 1.598.921

Banking Conventional Sharia

414.836 1.013.230 933.922

406.200 488.195 584.334

Subsidiaries: Financing Securities Insurance

Jumlah Eliminasi

184.369.737 (1.028.126)

170.282.185 (866.612)

Konsolidasi

183.341.611

169.415.573

113

Total Elimination Consolidated




38. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)

38. SEGMENT INFORMATION (continued)

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha tambahan dari Bank dan Anak Perusahaan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Information concerning the secondary segment information of BNI and Subsidiaries is set out in the table below:

Pendapatan bunga bersih, operasional dan investasi/ Net Interest Income, Operating and Investment Income Keterangan

2007

2006

Description

Indonesia Asia Eropa Amerika Serikat

10.880.905 480.540 150.492 85.210

9.886.368 240.206 82.549 28.683

Indonesia Asia Europe United States of America

Konsolidasi

11.597.147

10.237.806

Consolidated

Laba bersih/Net income Keterangan

2007

2006

Description


864.808 16.996 7.415 8.709

1.885.626 32.852 4.623 2.729

Indonesia Asia Europe United States of America

Konsolidasi

897.928

1.925.830

Consolidated

Jumlah aktiva/Total assets Keterangan

2007

2006


174.954.143 6.084.480 2.522.168 808.946

163.858.937 4.375.333 1.323.579 724.336

Jumlah Eliminasi

184.369.737 (1.028.126)

170.282.185 (866.612)

Konsolidasi

183.341.611

169.415.573

114

Description Indonesia Asia Europe United States of America Total Elimination Consolidated




39. MANAJEMEN RISIKO

39. RISK MANAGEMENT

Pengembangan manajemen risiko di BNI berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen-dokumen dari Basel Committee on Banking Supervision, terutama konsep Basel Accord II. Pengelolaan risiko di BNI mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha di BNI, berdasarkan kebutuhan akan keseimbangan antara fungsi usaha dengan pengelolaan risikonya. Berdasarkan kebijakan dari manajemen risiko yang berjalan efektif, manajemen risiko menjadi strategic partner dari unit bisnis yang ada dalam mengoptimalkan pendapatan dari operasional perusahaan.

Risk management development in Bank is guided by Bank Indonesia regulations which govern the risk management implementation by banks operating in Indonesia, as well as Basel Accord II documentation issued by Basel Committee on Banking Supervision. Risk management in BNI covers all business activities of the Bank, and it is based on the need to balance between the business functions and risk management. With policies and risk management that are operating effectively, risk management is becoming a strategic partner to the business units to optimize returns from company operations.

Untuk menyesuaikan dengan manajemen risiko seperti di perbankan internasional, secara terus menerus BNI mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

BNI is continuously developing and enhancing its risk management framework and internal control structure that is integrated and comprehensive to be at par with leading international bank risk management practices, in order to provide the Bank with early warning indicators for potential risks and for the Bank to take adequate risk mitigation measures to minimize those risks. The risk management framework is in the form of policies, procedures, transaction and authorization limits, as well as other internal rules and various risk management tools, in all aspects of the business activities.

Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan parameter risikonya. Berbagai inisiatif serta langkah-langkah telah ditempuh untuk meletakkan landasan yang kuat dalam manajemen risiko di BNI yang mencakup aspek-aspek organisasi, strategi, sistem informasi dan operasi, serta aspek budaya.

To ensure the above policies and procedures reflect the Bank’s current business development, periodic evaluation is conducted to adjust the risk parameters. Various initiatives as well as action plans have been taken to lay down a solid foundation for the Bank’s risk management, covering organization, strategy, information system and operation, and cultural aspects.

Pengelolaan risiko kredit, risiko mata uang, risiko likuiditas, risiko tingkat suku bunga, risiko pasar dan risiko operasional BNI sebagaimana diuraikan pada Catatan 40 sampai dengan 45 adalah sesuai dengan definisi Bank Indonesia.

BNI’s risk management policies relating to credit risk, foreign currency risk, liquidity risk, interest rate risk, market risk and operational risk, as described in Notes 40 to 45, are consistent with Bank Indonesia definition.

115




39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

39. RISK MANAGEMENT (continued)

BNI juga memonitor (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat kontrak; (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank; (iii) risiko strategis untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal; dan (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari Bank karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan lain yang berlaku.

BNI also monitors the (i) legal risk to minimize possible loss on litigations or deficient legal documents such as those wherein legal clauses are incomplete; (ii) reputation risk to minimize possible losses from negative publicity relating to the business activities of the Bank or negative perception about the Bank; (iii) strategy risk to minimize possible losses arising from inappropriate Bank strategy or improper implementation of Bank strategy and business decisions, or strategy that is not responsive to external changes; and (iv) compliance risk to minimize possible loss from noncompliance or failure to implement prevailing laws and regulations.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko-risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah:

Initiatives taken to manage legal risk, reputation risk, strategy risk and compliance risk as described above, among others, are as follows:

·

·

· · · ·

· ·

·

Melakukan pengkajian dan validasi dari sisi hukum terhadap Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) operasional; Menyusun BPP risiko hukum; Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh unit-unit bisnis; Menyelesaikan BPP risiko reputasi; Membuat sistem untuk mencatat dan memantau keluhan pelanggan nasabah untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; Menyusun BPP risiko strategis; BNI telah memiliki Performance Measurement System (PMS) untuk mengetahui kinerja di masing-masing unit maupun BNI secara Bankwide; dan Menyusun BPP risiko kepatuhan.

· · · ·

· ·

·

116

Assessment and validation from legal perspective of the Operational Guidance Manual (OGM); Develop of legal OGM; Conduct assessment and analysis of agreements or contracts entered into and executed by the business units; Complete reputation risk OGM; Develop system to record and monitor customer complaints in order to solve such problems based on prevailing policies; Develop strategy risk OGM; BNI has already established Performance Measurement System (PMS) to assess the performance of individual business units as well as that of BNI as a whole; and Develop compliance risk OGM.




39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

39. RISK MANAGEMENT (continued)

Anak Perusahaan BNI secara umum telah menerapkan manajemen risiko, antara lain dengan membentuk unit risiko pada Anak Perusahaan. Manajemen risiko pada masing-masing anak perusahaan secara operasional dilakukan terpisah dari unit bisnis di masing-masing Anak Perusahaan dan menjalankan fungsinya secara independen. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, pada organisasi Anak Perusahaan juga dibentuk unit kontrol intern yang melakukan monitoring dan pemantauan secara rutin dan berkala. Disamping itu, Dewan Komisaris dan Direksi pada masingmasing Anak Perusahaan secara aktif juga melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh setiap unit untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pada Anak Perusahaan.

Risk management is generally implemented by BNI’s Subsidiaries by establishing risk unit in each Subsidiary. To support the implementation of risk management, the Subsidiaries have established internal control units in their organization structure, which monitor the compliance to internal controls regularly. In addition, the Board of Commissioners and Directors of respective Subsidiaries actively monitor and evaluate the internal controls of the Subsidiaries, through the reports submitted by the respective Subsidiaries, as a basis in formulating and developing appropriate policies.

BNI selaku perusahaan induk telah melakukan koordinasi dengan Anak Perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia. Disamping membuat laporan seperti laporan perhitungan Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) konsolidasian dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) konsolidasian, BNI juga telah melakukan penilaian awal melalui serangkaian diskusi dengan Anak Perusahaan untuk mempersiapkan laporan profil risiko masing-masing Anak Perusahaan dan profil risiko konsolidasian.

As the parent company, BNI coordinates with its Subsidiaries the implementation of its risk management policies as defined by Bank Indonesia. In addition to preparing the consolidated capital adequacy ratio (CAR) and legal lending limit (LLL), BNI also conducts initial assessment through regular discussion with Subsidiaries and prepares the risk profile report of each Subsidiary and consolidated risk profile.

Profil Risiko Bank BNI menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (inherent risk) termasuk sistem pengendalian risiko (risk control system) untuk masing-masing jenis risiko. Profil risiko BNI per 31 Desember 2007 berdasarkan hasil penelaahan sendiri (self assessment) adalah berperingkat komposit rendah (tidak diaudit) yang didasarkan pada rendahnya risiko yang melekat pada kegiatan Bank (Inherent risk) dan kuatnya sistem pengendalian risiko untuk masing-masing jenis risiko.

The risk profile of BNI reflects the risk inherent to the Bank’s business, including the risk control system for each type of risk. The risk profile of BNI as of December 31, 2007, based on selfassessment, is determined to be low composite rating (unaudited) based on the low degree of inherent risk on the Bank’s business and the strength of the risk control system for each type of risk.

40. RISIKO KREDIT

40. CREDIT RISK

Tujuan pengelolaan risiko kredit Bank selain untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh regular (Bank Indonesia) juga untuk mengelola risiko kredit itu sendiri sehingga diharapkan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya seminimal mungkin, baik pada tingkat individual maupun portfolio kredit secara keseluruhan.

The purposes of the Bank’s credit risk management is not only to comply with Bank Indonesia’s regulation, but also to manage the credit risk inself so, the Bank can manage the possible losses on loans and other financial contracts at the minimum level, both on the individual and portfolio level.

117




40. RISIKO KREDIT (lanjutan)

40. CREDIT RISK (continued)

Pengelolaan kredit Bank diarahkan untuk melakukan ekspansi kredit dan mengelola kualitas setiap kredit sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi untuk mencegah kredit tersebut menjadi Non Performing Loan (NPL). Pengelolaan kredit yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit.

The Bank’s loan management is geared towards supporting loan expansion and managing the quality of each loan from the time it is granted until it is repaid in full by the borrower, to prevent it from becoming non-performing loan (NPL). Effective loan management can minimize the risk of losses and optimize the use of capital allocated for credit risk.

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis yang dituangkan dalam Buku Pedoman Perkreditan (BPP), Keputusan Credit Policy Committee (CPC) dan Radisi (Rapat Direksi). Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan manajemen kredit dari saat pengajuan kredit, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian dan penyelamatan/restrukturisasi. Dalam rangka mendukung proses pemberian kredit yang lebih hati-hati, BNI melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan kredit secara periodik sesuai dengan perkembangan terkini.

The Bank has issued written loan policies and procedures set forth in the Standard Operating Procedures Manual for Credit, decisions of the Credit Policy Committee (CPC) and Board of Directors meetings. The above mentioned policies give detailed and complete guidance on loan management activities from loan proposal, analysis process, approval, monitoring, documentation, control and restructuring. To support a prudent loan granting process, BNI conducts periodic review and makes enhancements to its loan policies in line with current business development.

Pengelolaan risiko kredit diterapkan pada tingkat pinjaman perorangan dan tingkat portofolio. Pada tingkat transaksi diterapkan four-eyes principle, yaitu setiap keputusan pemberian kredit melibatkan Unit Usaha dan Unit Risiko yang independen untuk menjamin objektifitas. Mekanisme persetujuan kredit dilakukan melalui sirkulasi atau rapat anggota Pejabat Pemutus Kredit. Keputusan pemberian kredit dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari Unit Usaha dan Unit Risiko yang memiliki integritas, kemampuan dan kompetensi yang sesuai. Dengan demikian, proses pemberian kredit menjadi lebih komprehensif dan hati-hati.

Credit risk management is implemented at both the individual borrower and portfolio levels. The foureye principle is implemented at the transactional level, i.e., each credit granting decision involves an independent Business Unit and Risk Unit to ensure objectivity. The credit approval mechanism is done through circular or a meeting of the Credit Approval Officers. Decision to grant credit is made by authorized officers from Business Unit and Risk Unit with the necessary integrity, capability and competence. Hence, the loan granting process becomes more comprehensive and prudent.

Proses analisa dan persetujuan kredit dilakukan melalui serangkaian proses penilaian tingkat risiko kredit calon debitur, yang diantaranya dengan menggunakan internal rating system (scoring system), sekaligus juga strategi mitigasi risikonya. Semuanya kemudian diajukan kepada anggota Pejabat Pemutus Kredit untuk mendapatkan keputusan.

Loan analysis and proposal is forwarded to the Loan Grating Officer using the Credit Application Tool supplemented with credit risk assessment of the potential debtor (rating system) for productive loan and scoring system for approving consumser loan to obtained the approval.

118




40. RISIKO KREDIT (lanjutan)

40. CREDIT RISK (continued)

Pemeringkatan debitur memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap debitur dimana debitur yang memiliki risiko rendah akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan debitur yang memiliki risiko lebih tinggi atau sebaliknya, sehingga Bank menentukan dasar pricing management pada tingkat risiko debitur (risk-based pricing).

Debtor rating designation gives an objective assessment of the debtors, such that debtors with lower risks will be differentiated from those with higher risks, or vice versa. Hence, the Bank determines the pricing based on the degree of the risk of the debtor (risk-based pricing).

Kredit yang bermasalah dikelola oleh Unit/Divisi Kredit Khusus agar penyelamatan/penyelesaiannya dapat dilakukan secara lebih baik dan memampukan Unit Usaha untuk dapat fokus pada pengelolaan debitur lancar dan melakukan ekspansi kredit.

Troubled debt is managed by a Special Credit Unit/Division to ensure better recovery, and to enable the Business Unit to focus on the management of performing debtors and loan expansion.

Pengembangan manajemen risiko kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan pola waktu yang ditetapkan Bank Indonesia. Khusus untuk pengukuran risiko kredit pada tahap pertama, dilakukan dengan metodologi standardized approach dan secara paralel juga mempersiapkan dan mengembangan metodologi internal rating based approach. Untuk keperluan tersebut, Bank sedang mempersiapkan pembangunan database sebagai bagian dari sistem yang ada, yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan parameter risiko kredit seperti Probalility of Default, Loss Given Default dan Exposure at Default.

The development of credit risk management is done in stages, and is in line with the time-frame set by Bank Indonesia. Specifically for measuring credit risk at the first stage, the Bank utilizes standardized approach methodology and in parallel, is also preparing and developing internal ratings based approach methodology. In this regard, the Bank is preparing to build the database as part of its system, which will be used in the calculation of credit risk parameter such as Probability of Default, Loss Given Default and Exposure at Default.

Sistem pengelolaan risiko kredit Bank telah dibakukan dalam suatu Buku Pedoman Perusahaan dan dikaji secara periodik.

Bank’s credit risk system has been formalized in the Corporate Standard Operational Procedures and reviewed periodically.

41. RISIKO MATA UANG

41. CURRENCY RISK Foreign currency risks arise from on-balance sheet and off-balance sheet positions, both on the asset and liability side. BNI’s foreign currency position is divided into two activities: the trading book, which is done to generate profits, and the banking book, which is done to control BNI’s overall Net Open Position.

Risiko valuta asing timbul sebagai akibat adanya posisi neraca dan rekening administratif baik pada sisi aktiva maupun pasiva. Posisi valuta asing BNI dapat dikelompokkan dalam dua aktivitas yaitu trading book, yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan transaksi valuta asing dan banking book, yang dilakukan dalam rangka mengendalikan Posisi Devisa Neto BNI secara keseluruhan.

119




41. RISIKO MATA UANG (lanjutan)

41. CURRENCY RISK (continued)

Perbankan diperkenankan mempertahankan Posisi Devisa Neto maksimum sebesar 20% dari modal. BNI memiliki kebijakan secara internal untuk mengelola Posisi Devisa Neto-nya. Secara trading book dan banking book, kinerja risiko serta limit risiko dihitung, dipantau dan dilaporkan kepada manajemen.

Banks are allowed to maintain a maximum Net Open Position of 20% of capital. BNI has internal policies to manage its Net Open Position. In both the trading book and banking book, performance risk and limit risk are calculated, monitored and reported to management.

Berikut adalah Posisi Devisa Neto (tidak diaudit), dalam nilai absolut, BNI pada tanggal 31 Desember 2007 per mata uang, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia:

Presented below is the Net Open Position (unaudited), in absolute amounts, of BNI as of December 31, 2007 by currency, based on Bank Indonesia regulations:

Mata Uang

Aktiva/ Assets

Kewajiban/ Liabilities

Posisi Devisa Neto/ Net Open Position

KESELURUHAN (NERACA & REKENING ADMINISTRATIF) Dolar Amerika Serikat Yen Jepang Dolar Hong Kong Pound Sterling Inggris Lain-lain

Currency AGGREGATE (ON & OFF-BALANCE SHEET)

134.696.620 1.469.461 462.825 928.372 4.914.297

133.934.773 1.445.063 399.455 875.160 4.767.229

Jumlah

761.847 24.398 63.370 53.212 152.268 *) 1.055.095

NERACA Dolar Amerika Serikat Yen Jepang Dolar Hong Kong Pound Sterling Inggris Lain-lain

Total ON-BALANCE SHEET

113.296.980 923.630 462.825 856.150 4.023.827

112.327.011 888.321 399.455 663.171 3.699.763

Jumlah Jumlah Modal Tier I dan Tier II dikurangi penyertaan pada anak perusahaan (Catatan 47) Rasio PDN (Neraca) Rasio PDN (Keseluruhan)

Rasio PDN per 31 Desember 2007 jika menggunakan modal bulan November 2007 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut: Modal - bulan November 2007 Rasio PDN (Neraca) Rasio PDN (Keseluruhan)

United States Dollar Japanese Yen Hong Kong Dollar Great Britain Pound Sterling Others

969.969 35.309 63.370 192.979 324.130 *)


1.585.757

Total

17.195.929

Total Tier I and II Capital less investment in subsidiaries (Note 47)

9,22% 6,14%

NOP Ratio (On-Balance Sheet) NOP Ratio (Aggregate)

NOP Ratios as of December 31,2007, based on the total capital as of November 2007 (unaudited) are as follows :

17.949.989 8,83% 5,88%

Total Capital - November 2007 NOP Ratio (On-Balance Sheet) NOP Ratio (Aggregate) *) Sum of the absolute values of difference between assets and liabilities

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aktiva dan kewajiban beberapa mata uang asing lainnya

120




41. RISIKO MATA UANG (lanjutan)

41. CURRENCY RISK (continued)

Posisi Devisa Neto (tidak diaudit), dalam nilai absolut, BNI pada tanggal 31 Desember 2006 per mata uang, adalah sebagai berikut: Mata Uang

Aktiva/ Assets

The Net Open Position (unaudited), in absolute amounts, of BNI as of December 31, 2006 by currency, was as follows Kewajiban/ Liabilities

Posisi Devisa Neto/ Net Open Position

KESELURUHAN (NERACA & REKENING ADMINISTRATIF) Dolar Amerika Serikat Yen Jepang Dolar Hong Kong Pound Sterling Inggris Lain-lain

Currency AGGREGATE (ON & OFF-BALANCE SHEET)

83.973.141 1.118.770 368.435 683.209 4.802.818

83.369.501 1.034.615 328.438 643.986 4.651.822

Jumlah

603.640 84.155 39.997 39.223 151.063 *) 918.078

NERACA Dolar Amerika Serikat Yen Jepang Dolar Hong Kong Pound Sterling Inggris Lain-lain

United States Dollar Japanese Yen Hong Kong Dollar Great Britain Pound Sterling Others Total ON-BALANCE SHEET

67.444.540 606.409 367.799 621.240 3.771.503

66.490.234 520.010 327.802 451.657 3.496.257

Jumlah Jumlah Modal Tier I dan Tier II dikurangi penyertaan pada anak perusahaan (Catatan 47 ) Rasio PDN (Neraca) Rasio PDN (Keseluruhan)

Rasio PDN per 31 Desember 2006 jika menggunakan modal bulan November 2006 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

954.306 86.399 39.997 169.583 275.312 *)


1.525.597

Total

13.520.987

Total Tier I and II Capital less investment in subsidiaries (Note 47)

11,28% 6,79%

NOP Ratio (On-Balance Sheet) NOP Ratio (Aggregate)

NOP Ratios as of December 31, 2006, based on the total capital as of November 2006 (unaudited) are as follows :

Modal - bulan November 2006 Rasio PDN (Neraca) Rasio PDN (Keseluruhan)

13.578.206 11,24% 6,76%

Total Capital - November 2006 NOP Ratio (On-Balance Sheet) NOP Ratio(Aggregate)

*)Sum of the absolute values of difference between assets and liabilities

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aktiva dan kewajiban beberapa mata uang asing lainnya

42. RISIKO LIKUIDITAS

42. LIQUIDITY RISK

Pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas BNI berada dalam tanggung jawab kelompok likuiditas di Divisi Treasuri. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BNI, Primary Reserve dijaga dalam bentuk giro pada Bank Indonesia agar memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

The management and monitoring of BNI’s liquidity position is under the responsibility of the liquidity group in the Treasury Division. For BNI liquidity purposes, Primary Reserve is maintained in the form of current accounts with Bank Indonesia to comply with regulations.

121




42. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

42. LIQUIDITY RISK (continued)

Selain itu ditetapkan pula jumlah pagu kas cabang dan Secondary Reserve yang ideal. Penetapan pagu kas cabang ditujukan agar cabang dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya berupa penarikan dana pihak ketiga, sekaligus menjaga kondisi kas cabang agar tidak idle. Secondary Reserve yang ideal ditetapkan sebagai dana untuk berjaga-jaga dan ditetapkan oleh Risk and Capital Committee secara periodik.

In addition, a branch cash limit and ideal Secondary Reserve amount are also determined. The purpose of the branch cash limit is to enable the branch to meet its short-term obligation in the form of withdrawal of third party funds and to avoid idle cash in branches as well. An ideal Secondary Reserve is set up as a precautionary reserve and is determined periodically by BNI’s Risk and Capital Committee.

Tabel jatuh tempo pada halaman berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari aktiva dan kewajiban menjadi arus kas masuk atau keluar.

The maturity tables on the following pages provide information about the expected maturities within which assets and liabilities are converted into cash inflows or outflows. 2007

Nilai Tercatat/ Carrying Value AKTIVA Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Dikurangi penyisihan kerugian giro pada bank lain Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Dikurangi penyisihan kerugian penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Surat-surat berharga Dikurangi penyisihan kerugian surat-surat berharga Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – bersih Wesel ekspor dan tagihan lainnya Dikurangi penyisihan kerugian wesel ekspor dan tagihan lainnya Tagihan derivatif Dikurangi penyisihan kerugian tagihan derivatif Tagihan akseptasi Dikurangi penyisihan kerugian tagihan akseptasi Pinjaman yang diberikan Dikurangi penyisihan kerugian pinjaman yang diberikan Obligasi Pemerintah - bersih Penyertaan Dikurangi penyisihan kerugian penyertaan Aktiva tetap - bersih Aktiva pajak tangguhan Biaya dibayar di muka dan aktiva lain-lain Jumlah KEWAJIBAN Kewajiban segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali Kewajiban derivatif Kewajiban akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Hutang pajak Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi Biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain Pinjaman subordinasi Jumlah Perbedaan jatuh tempo

3.259.229

Kurang dari 1 Bulan/ Less than 1 Month

Lainnya/ Others

1–3 Bulan/ 1–3 Months


3.259.229

17.573.082

-

17.573.082

-

-

-

-

1.181.714

-

1.181.714

-

-

-

-

(10.914 )

(10.914 ) -

(79.621 ) 16.242.810

(79.621 ) -

(42.249 )

(42.249 )

-

Lebih dari 12 Bulan/ More than 12 Months

-

14.888.136

-

6 – 12 Bulan/ 6 – 12 Months -

-

-

-

-

-

-

14.557.034

319.579

3.980

7.543

-

12.301.494

-

150.954

37.993

3.752.369

-

-

-

-

-

23.457 319.942

75.136 9.208

96.526 757

-

-

(10.574 ) -

1.898

90

676

-

-

(27 ) 2.427.471

(27 ) -

409.688

690.387

680.223

647.002

171

(47.353 ) 88.651.188

(47.353 ) -

11.993.928

6.118.030

11.183.897

16.174.407

43.180.926

(5.436.203 ) 36.700.770 145.911

(5.436.203 ) 145.911

-

-

-

106.672 -

36.594.098 -

(11.118 ) 3.871.229 710.755

(11.118 ) 3.871.229 710.755

-

-

-

-

-

2.799.685

1.436.308

329.314

317.472

84.544

352.611

279.436

183.341.611

526.144

61.950.780

7.529.902

12.201.557

17.326.228

83.807.000

195.119 329.907 (10.574) 2.664

-

ASSETS Cash Current accounts with Bank Indonesia Current accounts with other banks Less allowance for losses on current accounts with other banks Placements with other banks and Bank Indonesia Less allowance for losses on placements with other banks and Bank Indonesia Marketable securities Less allowance for losses on marketable securities Securities purchased under agreement to resell - net Bills and other receivables Less allowance for losses on bills and other receivables Derivatives receivable Less allowance for losses on derivatives receivable Acceptances receivable Less allowance for losses on acceptances receivable Loans/financing Less allowance for losses on loans Government Bonds - net Equity investments Less allowance for losses on equity investments Fixed assets - net Deferred tax assets Prepayments and other assets Total

178.505

178.505

-

-

-

-

-

LIABILITIES Obligations due immediately Deposits from customers Deposits from other banks Securities sold under agreement to repurchase Derivatives payable Acceptances payable Marketable securities issued Borrowings Taxes payable Estimated losses from commitments and contingencies

4.318.861 933.704

4.318.861 -

-

-

-

-

933.704

Accruals and other liabilities Subordinated debts

1.118.333 146.188.546 3.803.936

-

130.743.156 1.765.655

1.118.333 4.893.902 1.192.911

1.739.573 375.720

6.697.771 469.650

2.114.144 -

199.406 29.190 1.594.270

-

199.406 9.963 342.282

70 487.628

3.681 366.962

25 397.227

15.451 171

1.269.135 6.309.151 151.379

-

737.817 151.379

1.077.845 -

1.831.635 -

1.502.880 -

1.269.135 1.158.974 -

166.094.416

4.497.366

133.949.658

8.770.689

4.317.571

9.067.553

5.491.579

Total

17.247.195

(3.971.222)

(71.998.878)

(1.240.787)

7.883.986

8.258.675

78.315.421

Maturity gap

122




42. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

42. LIQUIDITY RISK (continued) 2006

Nilai Tercatat/ Carrying Value AKTIVA Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Dikurangi penyisihan kerugian giro pada bank lain Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Dikurangi penyisihan kerugian penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Surat-surat berharga Dikurangi penyisihan kerugian surat-surat berharga Wesel ekspor dan tagihan lainnya Dikurangi penyisihan kerugian wesel ekspor dan tagihan lainnya Tagihan derivatif Dikurangi penyisihan kerugian tagihan derivatif Tagihan akseptasi Dikurangi penyisihan kerugian tagihan akseptasi Pinjaman yang diberikan Dikurangi penyisihan kerugian pinjaman yang diberikan Obligasi Pemerintah - bersih Penyertaan Dikurangi penyisihan kerugian penyertaan Aktiva tetap - bersih Aktiva pajak tangguhan Biaya dibayar di muka dan aktiva lain-lain Jumlah KEWAJIBAN Kewajiban segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali Kewajiban derivatif Kewajiban akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Hutang pajak Kewajiban pajak tangguhan Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi Biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain Pinjaman subordinasi Jumlah Perbedaan jatuh tempo

Kurang dari 1 Bulan/ Less than 1 Month

Lainnya/ Others



6 – 12 Bulan/ 6 – 12 Months

Lebih dari 12 Bulan/ More than 12 Months

3.791.043

1.842.074

569.997

1.012.968

-

-

366.004

ASSETS Cash Current accounts with Bank Indonesia Current accounts with other banks Less allowance for losses on current accounts with other banks Placements with other banks and Bank Indonesia Less allowance for losses on placements with other banks and Bank Indonesia Marketable securities Less allowance for losses on marketable securities Bills and other receivables Less allowance for losses on bills and other receivables Derivatives receivable Less allowance for losses on derivatives receivable Acceptances receivable Less allowance for losses on acceptances receivable Loans/financing Less allowance for losses on loans Government Bonds - net Equity investments Less allowance for losses on equity investments Fixed assets - net Deferred tax assets Prepayments and other assets

169.415.573

2.154.175

63.941.619

7.901.757

7.063.992

13.063.582

75.290.448

Total

1.262.916 135.796.740 2.344.333

857.709

1.262.916 82.017.885 289.225

34.415.860 567.189

3.309.370 225.075

9.028.860 405.135

7.024.765 -

499.646 11.554 2.982.733

499.646 -

10.863 2.982.733

608 -

83 -

-

-

1.534.657 4.009.424 405.269 313.407

313.407

604.078 405.269 -

561.051 1.742.081 -

990.330 -

76 -

973.606 672.859 -

2.694.635

-

2.694.635

15.160.405

-

15.160.405

-

-

-

-

426.480

-

426.480

-

-

-

-

(4.158 ) 30.530.673

(4.158 ) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.291.454

111.454

27.559

100.206

-

(203.789 ) 4.985.167

(203.789 ) -

1.986.999

255.983

45.015

211.130

2.486.040

(28.839 ) 681.219

(28.839 ) -

-

681.219

-

-

-

(19.069 ) 50.496

(19.069 ) -

28.642

21.759

95

-

-

(505 ) 3.096.748

(505 ) -

3.096.748

-

-

-

-

(56.610 ) 66.459.947

(56.610 ) -

9.686.259

5.818.374

6.991.323

12.752.246

31.211.745

(3.846.152 ) 41.226.659 1.365.490

(3.846.152 ) 1.365.490

-

-

-

-

41.226.659 -

(1.027.774 ) 4.111.593 21.914

(1.027.774 ) 4.111.593 21.914

-

-

-

-

-

132.409

132.409

-

-

-

-

-

LIABILITIES Obligations due immediately Deposits from customers Deposits from other banks Securities sold under agreement to repurchase Derivatives payable Acceptances payable Marketable securities issued Borrowings Taxes payable Deferred tax liability Estimated losses from commitments and contingencies

3.064.762 2.238.803

1.623.106 -

56.056 -

2.159 -

18.231 -

389.546 -

975.664 2.238.803

Accruals and other liabilities Subordinated debts

154.596.653

3.426.277

87.629.025

37.288.948

4.543.089

9.823.617

11.885.697

Total

14.818.920

(1.272.102 )

(29.387.191 )

2.520.903

3.239.965

63.404.751

Maturity gap

(23.687.406)

123




43. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

43. INTEREST RATE RISK

Risiko tingkat suku bunga timbul dari bermacammacam layanan perbankan kepada nasabah termasuk deposito dan pinjaman yang diberikan, fasilitas giro, dan instrumen rekening administratif.

Interest rate risks arise from various banking services to customers including deposit taking and lending, current account facilities, and off-balance sheet instruments.

Risk and Capital Committee BNI yang beranggotakan Direksi dan beberapa anggota manajemen senior, bertanggung jawab untuk menetapkan, melaksanakan serta menjaga kebijakan pengelolaan risiko tingkat suku bunga sesuai dengan pedoman umum BNI. Tujuan utama Risk and Capital Committee adalah memaksimalkan hasil usaha BNI dengan tetap memperhatikan batas-batas limit risiko kebijakan yang ditetapkan.

BNI’s Risk and Capital Committee, consisting of the Board of Directors and selected members of senior management, is responsible for determining, executing and overseeing the interest rate risk management policy in accordance with the overall guidelines of BNI. The main objective of the Risk and Capital Committee is to maximize BNI’s returns within the predetermined risk limits.

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat suku bunga per tahun untuk aktiva dan kewajiban yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006:

The tables below summarize the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities for the years ended December 31, 2007 and 2006: 2007

Rupiah/ Rupiah % AKTIVA Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Surat-surat berharga Wesel ekspor dan tagihan lainnya Pinjaman yang diberikan Obligasi Pemerintah - Tingkat bunga tetap - Tingkat bunga mengambang KEWAJIBAN Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Pinjaman subordinasi


Euro/ Euro %

3,00 - 7,76 9,75 - 17,88 10,71 - 12,71 13,25 - 18,00

3,90 - 8,25 3,96 - 10,50 5,75 - 10,00 4,00 - 10,96

3,50 - 4,50 4,13 6,68 5,19

0,00 - 14,50 7,83

6,63 - 8,50 -

-

ASSETS Placements with other banks and Bank Indonesia Marketable securities Bills and other receivables Loans/financing Government Bonds - Fixed interest rate - Floating interest rate

1,00 - 9,75 0,50 - 3,13 13,13 3,00 - 10,64 -

3,07 - 5,74 5,05 - 5,91 1,33 - 6,40 7,50

1,82 - 3,00 1,25 -

LIABILITIES Deposits from customers Deposits from other banks Marketable securities issued Borrowings Subordinated debt

2006

Rupiah/ Rupiah % AKTIVA Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Surat-surat berharga Wesel ekspor dan tagihan lainnya Pinjaman yang diberikan Obligasi Pemerintah - Tingkat bunga tetap - Tingkat bunga mengambang


Euro/ Euro %

4,00-13,10 7,60-15,75 14,46-16,46 14,50-16,75

4,00-9,25 4,88-10,63 6,94-8,94 8,00-9,75

3,62 4,13 -

9,50-18,00 9,50-11,36

6,75-8,50 -

-

124

ASSETS Placements with other banks and Bank Indonesia Marketable securities Bills and other receivables Loans/financing Government Bonds - Fixed interest rate - Floating interest rate




43. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA (lanjutan)

43. INTEREST RATE RISK (continued) 2006

Rupiah/ Rupiah % KEWAJIBAN Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Pinjaman subordinasi


1,00 - 13,15 5,25 - 10,63 13,13 3,00 - 7,00 -

Euro/ Euro %

2,83 - 4,75 4,20 - 4,96 7,63 2,83 - 6,06 7,50 - 10,00

44. RISIKO PASAR

1,22 - 2,41 1,25 -

LIABILITIES Deposits from customers Deposits from other banks Marketable securities issued Borrowings Subordinated debt

44. MARKET RISK

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang timbul akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan atas posisi yang diambil oleh BNI baik pada posisi neraca dan rekening administratif. Risiko pasar melekat pada hampir seluruh aktivitas Bank baik banking maupun trading book.

Market risk is the risk of loss due to the adverse volatility of market prices movement against BNI’s on-balance sheet and off-balance sheet positions. Market risk is embedded in the Bank’s business activity, both banking and trading books.

BNI menetapkan dan melakukan review limit-limit risiko pasar berupa trading limit, yaitu Value at Risk (VaR) Limit, Wewenang Dealer, dan Loss Limit untuk masing-masing desk (Forex Desk, Money Market Desk, dan Capital Market Desk). Pemantauan risiko pasar berupa laporan disampaikan kepada manajemen secara periodik (daily report, weekly report dan monthly report).

BNI sets and conducts review of market risk limits such as trading limits, i.e., Value at Risk (VaR) Limit, Dealer Authority and Loss Limit for each trading desk (Forex Desk, Money Market Desk and Capital Market Desk). Market risk is monitored through reports that are submitted to the Bank management on a periodic basis (daily report, weekly report, and monthly report).

VaR dipergunakan untuk mengukur potensi risiko kerugian yang timbul akibat perubahan harga pasar yang disebabkan oleh pergerakan bunga, nilai tukar, dan pergerakan harga lainnya yang dapat mempengaruhi nilai pasar instrumen keuangan. Pemantauan risiko pasar untuk trading book juga dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dan real time yang meliputi front office, middle office (risk management) maupun back office (settlement). Bank telah memiliki aplikasi perhitungan VaR dan telah mengimplementasikannya di seluruh cabang luar negeri pada tahun 2007.

VaR is utilized to measure the potential risk of loss due to adverse volatility of market price movements caused by movement of interest rate, exchange rate and other price factors which have impact on the value of the Bank’s financial instruments. Market risk monitoring for trading books is also conducted through an integrated real-time system covering front, middle (risk management) and back (settlement) offices. The Bank has VaR application calculation and has implemented it in the overseas branches in 2007.

Untuk mengelola pergerakan pasar yang abnormal, BNI telah melakukan Stress Testing pada instrumen valuta asing dalam rangka menghitung potensi dampak keuangan yang timbul. Back Testing juga telah dilakukan secara periodik, untuk menilai akurasi metodologi yang digunakan.

To manage market abnormality, BNI has conducted Stress Testing to its foreign exchange instruments in order to measure the potential financial impact. Back Testing has also been conducted on a periodic basis to assess the accuracy of the methodologies used.

125




45. RISIKO OPERASIONAL

45. OPERATIONAL RISK

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko operasional, mengacu kepada Basel Accord II dan PBI 5/8/PBI/2003, maka BNI melakukan identifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko operasional dengan:

In order to implement operational risk management, which is guided by Basel Accord II and PBI 5/8/PBI/2003, BNI conducts operational risk identification, measurement, monitoring and control by:

· Self Assessment, merupakan salah satu

·

Self Assessment, which is a methodology to detect the possibility that an operational risk has occurred. The methodology reflects the operational unit’s own perception and estimation of the risks faced. This method is a self-assessment process conducted by every risk owner in identifying, assessing, controlling and monitoring operational risk. The Bank currently utilizes Operational Risk Self Assessment (ORSA) Tool to implement this methodology.

· Loss Event Database, merupakan sarana yang

·

Loss Event Database, an infrastructure to identify an operational risk event that has occurred, which covers the process and location of occurrence, and accommodating the Bank’s eight business lines. It is a means to monitor operational risk exposure and profile in an orderly manner.

· Key Risk Indicator, merupakan serangkaian

·

Key Risk Indicator, a series of parameters enabling business units to continually monitor operational risk that is highly predictive of the changes in the profile of operational risk process.

· Action Plan, merupakan tindak lanjut untuk

·

Action Plan, a follow-up to mitigate risks identified during the above three processes.

Untuk mendukung pelaksanaan hal-hal tersebut, saat ini sedang dibangun Perangkat Risiko Operasional (PERISKOP). PERISKOP akan membantu Bank untuk:

To support the implementation of the above, currently the Bank is building Operational Risk Tools (PERISKOP). PERISKOP will assist the Bank to:

· Memberikan

risiko

·

Provide an overview of the potential operational risks as well as the actual loss.

· Membantu mengelola risiko operasional, mulai

·

Manage operational risk from identification, assessment, mitigation, monitoring and reporting of operational risks.

metode dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya risiko operasional. Metode ini merupakan persepsi atau prakiraan unit operasional terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi. Metode ini terdiri dari suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan sendiri oleh setiap unit pemilik risiko (risk owner) dalam mengidentifikasi, menilai, mengontrol dan memantau risiko operasional. Saat ini perangkat yang telah diterapkan Bank dalam mengimplementasikan metode ini adalah Operational Risk Self Assessment (ORSA).

digunakan untuk mengetahui peristiwa risiko operasional yang terjadi mencakup proses dan lokasi kejadian yang mengakomodasi 8 lini bisnis. Sarana ini merupakan proses untuk memonitor profil dan dampak risiko operasional secara teratur.

parameter yang memungkinkan unit bisnis untuk memonitor secara kontinyu risiko operasional yang bersifat sangat prediktif tentang perubahan pada proses profil risiko operasional.

memitigasi risiko yang teridentifikasi dari ketiga proses di atas.

gambaran potensi operasional maupun kerugian aktual.

dari identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, pemantauan dan pelaporan risiko operasional.

126




45. RISIKO OPERASIONAL (lanjutan)

45. OPERATIONAL RISK (continued)

· Memberikan Early Warning Indicator risiko

·

Give operational risk Early Warning Indicator, both at the transactional and entity-wide level.

· Database perhitungan alokasi kapital risiko

·

Computation database of operational risk capital allocation.

operasional baik pada suatu unit maupun secara bankwide.

operasional.

46. AKTIVITAS FIDUCIARY

46. FIDUCIARY ACTIVITIES

BNI menyediakan jasa kustodi, trustee, pengelolaan investasi dan reksadana kepada pihak-pihak ketiga. Aktiva yang terdapat dalam aktivitas fiduciary tidak termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian ini. Jumlah komisi yang diterima dari pemberian jasa ini sebesar Rp18.867 dan Rp12.544 masing-masing pada tahun 2007 dan 2006. 47. RASIO KEWAJIBAN MINIMUM

PENYEDIAAN

BNI provides custodial, trustee, investment management and mutual fund services to third parties. Assets held in a fiduciary capacity are not included in these consolidated financial statements. Total fees received from these services amounted to Rp18,867 and Rp12,544 in 2007 and 2006, respectively.

MODAL

47. CAPITAL ADEQUACY RATIO

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (untuk BNI saja) yang dihitung oleh BNI adalah:

The Capital Adequacy Ratios (for BNI only) as of December 31, 2007 and 2006 as determined by BNI, were as follows:

2007 BNI - tanpa memperhitungkan risiko pasar Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Jumlah Modal Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BNI Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia BNI - dengan memperhitungkan risiko pasar Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Jumlah Modal Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BNI Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia

2006

97.435.826 17.195.929

84.790.716 13.520.987

BNI - without market risk charge Risk Weighted Assets Total Capital

17,65%

15,95%

Capital Adequacy Ratio

8%

8%

Minimum Capital Adequacy Ratio required by Bank Indonesia

109.268.798 17.195.929

88.353.445 13.520.987

BNI - with market risk charge Risk Weighted Assets Total Capital

15,74%

15,30%

Capital Adequacy Ratio

8%

8%

Minimum Capital Adequacy Ratio required by Bank Indonesia

127




48. KOMITMEN BARANG MODAL

48. CAPITAL EXPENDITURE COMMITMENTS

BNI memiliki komitmen barang modal terkait dengan pembangunan gedung kantor cabang dan dengan pemasok perlengkapan komputer sebesar Rp19.326 (tidak diaudit) dan Rp78.228 (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.

BNI’s capital commitments in relation to the construction of branch offices and procurement of computer equipments amounted to Rp19,326 (unaudited) and Rp78,228 (unaudited) as of December 31, 2007 and 2006, respectively.

49. KREDIT KELOLAAN

49. CHANNELING LOANS

BNI mengelola dana yang langsung dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (didanai oleh kreditur luar negeri) yang ditujukan kepada penerima pinjaman untuk keperluan pembiayaan proyek tertentu. Penerima pinjaman ini telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pembayaran yang diterima oleh BNI dari penerima pinjaman dikembalikan lagi ke Pemerintah. BNI tidak menanggung risiko atas transaksi-transaksi tersebut. Pinjaman tersebut bukan merupakan aktiva BNI, dan dana yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia bukan merupakan kewajiban BNI. BNI memperoleh pendapatan atas pengelolaan pinjaman tersebut.

BNI administers loans directly disbursed by the Government of the Republic of Indonesia (financed by overseas creditors) to the borrowers of certain specified projects. These borrowers are approved by the Government of the Republic of Indonesia. Payments received by BNI from borrowers are remitted back to the Government. BNI bears no credit risk on these transactions. These loans are not assets of BNI and funds received from the Government of Republic of Indonesia are not liabilities of BNI. BNI receives fees for administering the loans.

Jumlah kredit yang dikelola oleh BNI atas nama Pemerintah tersebut pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

The following presents the outstanding balance of loans administered by BNI on behalf of the Government as of December 31, 2007 and 2006:

2007 Sektor Listrik, gas dan air Perindustrian Konstruksi Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi Pertanian Pertambangan Perdagangan, restoran dan hotel Jasa dunia usaha Jasa pelayanan sosial Lain-lain Jumlah

2006

2.465.108 1.597.887 778.144

2.654.528 1.526.410 750.879

317.104 126.413 71.359 58.142 5.202 3.540 50.686

334.264 131.588 205.403 42.881 3.976 3.535 54.026

Sector Electricity, gas and water Manufacturing Construction Transportation, warehousing and communications Agriculture Mining Trading, restaurants and hotel Business services Social services Others

5.473.585

5.707.490

Total

128




50. REKLASIFIKASI AKUN

50. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2007.

Certain accounts in the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2006 have been reclassified to conform with the financial statements presentation as of December 31, 2007.


Deskripsi Akun AKTIVA Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Biaya dibayar dimuka dan aktiva lain-lain KEWAJIBAN Kewajiban segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain LAPORAN LABA RUGI Pendapatan bunga Beban bunga Beban operasional lainnya: Beban gaji dan tunjangan Beban umum dan administrasi Beban klaim asuransi Beban promosi Beban premi penjaminan Lain-lain Pendapatan (beban) bukan operasional - bersih LAPORAN ARUS KAS Arus kas dari kegiatan operasional Bunga, provisi dan komisi Bunga dan pembiayaan lainnya yang dibayar Pendapatan operasional lainnya Selisih kurs Beban operasional lainnya Pendapatan (beban) bukan operasional bersih Arus kas sebelum perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi: Penurunan (kenaikan) aktiva operasi: Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Surat-surat berharga Pinjaman yang diberikan Biaya dibayar di muka dan aktiva lain-lain Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi: Kewajiban segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Hutang pajak Biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain

Dilaporkan Sebelumnya/ As previously reported

Reklasifikasi/ Reclassificaton

Setelah Direklasifikasikan/ As reclassified

Account Description ASSETS Placements with other banks and Bank Indonesia Prepayments and other assets

29.978.141 4.139.786

348.743 (348.743)

30.326.884 3.791.043

1.687.610 135.995.935 2.145.138

(424.694) (199.195) 199.195

1.262.916 135.796.740 2.344.333

2.640.068

424.694

3.064.762

14.598.935 (7.535.333)

105.164 (105.164)

14.704.099 (7.640.497)

(2.910.677) (2.351.355) (1.001.899)

1.681 78.616 (281.293) (250.571) (241.177) 698.467

(2.908.996) (2.272.739) (281.293) (250.571) (241.177) (303.432)

184.517

(5.723)

178.794

14.818.319

105.164

14.923.483

(7.585.260)

(105.164)

(7.690.424)

2.729.857 957.203 (5.359.675)

(23.741) (957.203) 20.684

2.706.116 (5.338.991)

LIABILITIES Obligations due immediately Deposits from customers Deposits from other banks Accruals and other liabilities STATEMENTS OF INCOME Interest income Interest expense Other operating expenses: Salaries and employees’ benefits General and administrative Insurance claim expenses Guarantee premium expense Promotional expenses Miscellaneous Non-operating income (expense) - net STATEMENTS OF CASH FLOWS Cash flows from operating activities Interest, fees and commissions Payments of interest and other financing charges

37.903

(5.721)

32.182

Other operating income Foreign exchange gains Other operating expenses Non-operating income (expense) - net

4.877.594

(965.981)

3.911.613

Income before changes in operating assets and liabilities:

(10.482.850) (39.153) (6.019.270)

(352.266) (782.262) 957.606

(523.130)

415.320

251.291 20.605.925 (232.506) (160.819)

(424.694) (181.591) 199.195 22.753

(719.333)

424.694

129

Decrease (increase) in operating assets: Placements with other banks (10.835.116) and Bank Indonesia (821.415) Marketable securities (5.061.664) Loans Prepayments and other assets (107.810) Increase (decrease) in operating liabilities: (173.403) Obligations due immediately 20.424.334 Deposits from customers (33.311) Deposits from other banks (138.066) Taxes payable (294.639)





50. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

50. RECLASSIFICATION (continued)

OF

ACCOUNTS


Deskripsi Akun

Dilaporkan Sebelumnya/ As previously reported

Kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi Arus kas dari kegiatan investasi Penurunan surat-surat berharga tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo Pembelian obligasi Pemerintah Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan investasi Arus kas dari kegiatan pendanaan Pembayaran dividen, program kemitraan dan bina lingkungan Kas bersih digunakan untuk kegiatan pendanaan

51. PERNYATAAN STANDAR KEUANGAN YANG DIREVISI

Reklasifikasi/ Reclassificaton

8.645.667

(687.226)

Setelah Direklasifikasikan/ As reclassified

Account Description

7.958.441

Net cash provided by operating activities Cash flows from investing activities

3.109.085 (25.332.467)

(3.109.085) 3.802.016

(2.881.087)

692.931

(21.530.451) (2.188.156)

Decrease of marketable securities and held-to-maturity Purchase of Government Bonds Net cash used in investing activities Cash flows from financing activities Payment of dividends, partnership, and environmental program Net cash used in financing activities

(744.107)

(5.705)

(749.812)

(2.112.703)

(5.705)

(2.118.408)

AKUNTANSI

51. NEW ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS

Pada bulan Mei 2007, Ikatan Akuntan Indonesia mengumumkan pengesahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) revisi bulan Desember 2006 atas PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.

In May 2007, the Indonesian Institute of Accountants announced the approval of the December 2006 revisions of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 50 (Revised 2006), “Financial Instruments: Presentation and Disclosures” and No. 55 (Revised 2006), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”.

PSAK No. 50 (Revisi 2006), menjelaskan persyaratan penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan dalam laporan keuangan. Persyaratan penyajian tersebut diterapkan terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, aset keuangan, kewajiban keuangan, dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa akan datang yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut. PSAK No. 50 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 50, “Akuntansi Investasi Efek Tertentu” dan diterapkan secara prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan.

PSAK No. 50 (Revised 2006) prescribes the presentation and disclosure requirements for financial instruments in the financial statements. The presentation requirements apply to the classification of financial instruments, from the perspective of the issuer, as financial assets, financial liabilities and equity instruments; the classification of related interests, dividends, losses and gains; and the circumstances in which financial assets and financial liabilities should be offset. This standard requires the disclosure, among others, of information about factors that affect the amount, timing and certainty of an entity’s future cash flows relating to financial instruments and the accounting policies applied to those instruments. PSAK No. 50 (Revised 2006) supersedes PSAK No. 50, “Accounting for Certain Investments in Securities”, and is applied prospectively for financial statements covering the periods beginning on or after January 1, 2009. Earlier application is permitted and should be disclosed.

130




51. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DIREVISI (lanjutan)

51. NEW ACCOUNTING (continued)

PRONOUNCEMENTS

PSAK No. 55 (Revisi 2006), mengatur prinsipprinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non keuangan. Pernyataan ini, antara lain, memberikan definisi dan karakteristik terhadap derivatif, kategori dari instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai. PSAK No. 55 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 55, “Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai”, dan diterapkan secara prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan.

PSAK No. 55 (Revised 2006), prescribes the principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities, and certain contracts to buy or sell non-financial items. This standard provides for the definitions and characteristics of derivative instruments, categories of financial instruments, recognition and measurement, hedge accounting and determination of hedging relationships, among others. PSAK No. 55 (Revised 2006) supersedes PSAK No. 55, “Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities”, and is applied prospectively for financial statements covering the periods beginning on or after January 1, 2009. Earlier application is permitted and should be disclosed.

PSAK No. 16 (Revisi 2007), “Aset Tetap”, mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Pernyataan ini, antara lain, mengatur pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan dan rugi penurunan nilai. Berdasarkan pernyataan ini, suatu entitas harus memilih antara model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi atas aset tetap. Pernyataan revisi ini menggantikan PSAK No. 16 (1994), “Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain”, dan PSAK No. 17 (1994), ”Akuntansi Penyusutan”, dan berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

PSAK No. 16 (Revised 2007), “Fixed Assets” prescribes the accounting treatment for property, plant and equipment to enable the financial statements users to discern information about an entity’s investment in its property, plant and equipment and the changes in such investment. This standard provides, among others, for the recognition of the assets, determination of their carrying amounts and related depreciation and impairment losses. Under this standard, an entity shall choose between the cost model or revaluation model as the accounting policy for its property, plant and equipment. This revised standard supersedes PSAK No. 16 (1994), “Fixed Assets and Other Assets”, and PSAK No. 17 (1994), “Accounting for Depreciation”, and is effective for the preparation and presentation of financial statements beginning on or after January 1, 2008.

PSAK No. 30 (Revisi 2007), “Sewa”, mengatur kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai, baik bagi lessee maupun lessor dalam hubungannya dengan sewa (lease). Pernyataan ini memberikan klasifikasi sewa berdasarkan kepada sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee, dan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Pernyataan revisi ini menggantikan PSAK No. 30 (1990), ”Akuntansi Sewa Guna Usaha” dan berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

PSAK No. 30 (Revised 2007), “Leases”, prescribes for lessees and lessors, the appropriate accounting policies and disclosures to apply in relation to leases. This standard provides for the classification of leases based on the extent to which risks and rewards incidental to ownership of a leased asset lie with the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract. This revised standard supersedes PSAK No. 30 (1990), “Accounting for Leases”, and is effective for financial statements beginning on or after January 1, 2008.

131




51. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DIREVISI (lanjutan)

51. NEW ACCOUNTING (continued)

PRONOUNCEMENTS

PSAK No. 101 - 106 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Murabahah, Akuntansi Salam, Akuntansi Istishna, Akuntansi Mudharabah, dan Akuntansi Musyarakah, menggantikan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap topik-topik tersebut. Pernyataan tersebut berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

PSAK Nos. 101 - 106 on Sharia Financial Statements Presentation, Murabahah Accounting, Salam Accounting, Istishna Accounting, Mudharabah Accounting, and Musyarakah Accounting, supersede PSAK 59 on Sharia Banking Accounting that relates to recognition, measurement, presentation and disclosures on these topics. These standards are effective for financial statements covering the periods beginning on or after January 1, 2008.

Manajemen BNI sedang mengevaluasi dampak dari PSAK revisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

BNI's management is still evaluating the effects of these revised PSAKs and has not yet determined the related effects on its financial statements.

52. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

52. SUBSEQUENT EVENTS

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 6 Februari 2008, yang telah diaktakan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dengan akta No. 12 pada tanggal yang sama, dengan hasil diantaranya mencakup:

Based on the decision of the Extraordinary General Stockholders’ Meeting held on February 6, 2008, which was notarized by Deed No. 12 of Fathiah Helmi, S.H., Notary, with the same date, the stockholders approved, among others, the following:

1.

Menyetujui remunerasi kepada Komisaris Independen yang menjabat pada saat saham bonus diberikan yaitu Bapak Suwarsono S.H., Bapak Achjar Iljas SE, Master of Arts, Ibu Felia Salim, dan Bapak Effendi SH.

1.

The remuneration of Independent Commissioners holding the position when stock bonus was a given, namely, Mr. Suwarsono SH, Mr. Achjar Iljas SE, Master of Arts, Ms. Felia Salim, and Mr. Effendi SH.

2.

Menyetujui perubahan direksi dan komisaris perseroan sebagai berikut:

2.

The changes in Commissioner and Director as follows:

Susunan Komisaris: Komisaris utama/ Komisaris Independen Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris

Suwarsono Achjar Iljas Parikesit Suprapto H.M.S. Latif Achil Ridwan Djayadiningrat Fero Poerbonegoro

Commissioners: President Commissioner/ Independent Commissioner Vice President Commissioner/ Independent Commissioner Independent Commissioner Commissioner Commissioner Independent Commissioner Commissioner

Susunan Direksi: Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

Gatot Mudiantoro Suwondo Felia Salim Achmad Baiquni Bien Subiantoro Suwoko Singoastro Darwin Suzandi Yap Tjay Soen Ahdi Jumhari Ludin

Directors: President Director Vice President Director Director Director Director Director Director Director

Erry Riyana Hardjapamekas

132



52. PERISTIWA (lanjutan)

SETELAH

TANGGAL


NERACA

52. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Setelah pengangkatan Manajemen baru di atas, Manajemen baru melakukan pengkajian kembali penyisihan kerugian portofolio pinjaman yang diberikan, sebelum laporan keuangan disetujui oleh Manajemen, dengan mempertimbangkan adanya ketidakpastian yang signifikan atas kondisi ekonomi global (Catatan 11l).

Subsequent to the appointment of the new Management above, the new Management reassessed the provisioning on loans portfolio before the financial statement were approved by the management, taking into account the prevailing significant uncertainty in the global economy (Note 11l).

53. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

53. MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Manajemen BNI bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan konsolidasian yang disetujui pada 28 Maret 2008.

The management of BNI is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that were approved on March 28, 2008.

133

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAFTAR INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk INDEX TO SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION DECEMBER 31, 2007 AND 2006

Lampiran/ Attachment Neraca - Perusahaan Induk ……………………………..

1

…………………………Balance Sheets Parent Company

Laporan Laba Rugi - Perusahaan Induk ……………....

2

………………….Statements of income Parent Company

Laporan Perubahan Ekuitas - Perusahaan Induk …....

3

……..Statements of Changes in Equity Parent Company

Laporan Arus Kas - Perusahaan Induk ………………..

4

…………….Statements of Cash Flows Parent Company

*************************

134

The original supplementary financial information included herein are in Indonesian language.

Lampiran 1

Attachments 1

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk INDUK PERUSAHAAN INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN NERACA 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk PARENT COMPANY SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION BALANCE SHEETS December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

2007

2006

AKTIVA Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp10.914 pada tahun 2007 dan Rp4.158 pada tahun 2006 Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp79.621 pada tahun 2007 dan Rp203.789 pada tahun 2006 Surat-surat berharga setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp40.820 pada tahun 2007 dan Rp27.655 pada tahun 2006 Wesel ekspor dan tagihan lainnya setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp10.574 pada tahun 2007 dan Rp19.069 pada tahun 2006 Tagihan akseptasi setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp47.353 pada tahun 2007 dan Rp56.610 pada tahun 2006 Tagihan derivatif setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp27 pada tahun 2007 dan Rp505 pada tahun 2006 Pinjaman/pembiayaan yang setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp5.436.203 pada tahun 2007 dan Rp3.846.152 pada tahun 2006 - Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa - Pihak ketiga Obligasi Pemerintah, setelah penyesuaian amortisasi diskonto dan premi

ASSETS 3.258.897

2.694.351

Cash

17.573.082

15.160.405


410.678

Current accounts with other banks, net of allowance for losses of Rp10,914 in 2007 and Rp4,158 in 2006

30.248.698

Placements with other banks and Bank Indonesia net of allowance for losses of Rp79,621 in 2007 and Rp203,789 in 2006

4.472.559

Marketable securities, net of allowance for losses of Rp40,820 in 2007 and Rp27,655 in 2006

662.150

Bills and other receivables, net of allowance for losses of Rp10,574 in 2007 and Rp19,069 in 2006

3.040.138

Acceptances receivable, net of allowance for losses of Rp47,353 in 2007 and Rp56,610 in 2006

49.991

Derivatives receivable, net of allowance for losses of Rp27 in 2007 and Rp505 in 2006

1.038.420

14.633.848

15.728.694

319.333

2.380.118

2.637

Loans/financing, net of allowance for losses of Rp5,436,203 in 2007 and Rp3,846,152 in 2006 105.912 83.134.073

36.630.849

249.613 62.544.242

41.217.285

- Related parties - Third parties Government Bonds, adjusted for amortization of discount and premium


Lampiran 1

Attachments 1

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk INDUK PERUSAHAAN INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN NERACA (lanjutan) 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

2007

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk PARENT COMPANY SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION BALANCE SHEETS (continued) December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

2006

AKTIVA (lanjutan) Penyertaan saham setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp11.118 pada tahun 2007 dan Rp1.027.774 pada tahun 2006 - Penyertaan modal sementara - Penyertaan jangka panjang Aktiva tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.920.612 pada tahun 2007 dan Rp2.237.651 pada tahun 2006 Aktiva pajak tangguhan Biaya dibayar di muka dan aktiva lain-lain JUMLAH AKTIVA

ASSETS (continued)

725.933 130.803

Equity investments, net of allowance for losses of Rp11,118 in 2007 and Rp1,027,774 in 2006 - Temporary equity participation - Long-term equity participation

3.797.055

4.081.086

Fixed assets, net of accumulated depreciation of Rp2,920,612 in 2007 and Rp2,237,651 in 2006

684.891

-

Deferred tax assets

2.158.368

3.115.524

Prepayments and other assets - net

182.007.749

168.803.456

TOTAL ASSETS

561.572


Lampiran 1

Attachments 1



2007

2006

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

LIABILITIES AND EQUITY

KEWAJIBAN Kewajiban segera Simpanan nasabah - Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa - Pihak ketiga

LIABILITIES 1.118.333

1.262.916

Obligations due immediately Deposits from customers

655.117 145.769.129

211.005 135.730.748

3.803.936

2.344.333

Deposits from other banks - Third parties

199.406

499.646

Securities sold under agreement to repurchase

29.190

11.554

Derivatives payable

1.594.270

2.982.733

Acceptances payable

994.929

1.554.545


6.243.029

3.964.780

Borrowings

Hutang pajak

143.156

404.143

Taxes payable

Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi

152.505

132.409

Estimated losses from commitments and contingencies

Kewajiban pajak tangguhan

-

313.407

Deferred tax liability

3.103.562

2.358.165


933.704

2.238.803

Subordinated debts

164.740.266

154.009.187

TOTAL LIABILITIES

Simpanan dari bank lain - Pihak ketiga Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali Kewajiban derivatif Kewajiban akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima

Biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain Pinjaman subordinasi JUMLAH KEWAJIBAN

- Related parties - Third parties


Lampiran 1

Attachments 1



2007

2006

EKUITAS

EQUITY

Modal saham: - Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp7.500 per saham - Seri B - nilai nominal Rp7.500 per saham - Seri C -nilai nominal Rp375 per saham

Share capital: - Class A Dwiwarna - Rp7,500 par value per share - Class B - Rp7,500 par value per share - Class C - Rp375 par value per share

Modal dasar: - Seri A Dwiwarna - 1 saham - Seri B - 289.341.866 saham - Seri C - 34.213.162.660 saham

Authorized: - Class A Dwiwarna - 1 share - Class B - 289,341,866 shares - Class C - 34,213,162,660 shares

Modal ditempatkan dan disetor penuh: - Seri A Dwiwarna - 1 saham - Seri B - 289.341.866 saham - Seri C - 14.984.598.643 saham pada tahun 2007 dan 12.992.345.533 saham pada Tahun 2006

7.789.288

7.042.194

Issued and fully paid: - Class A Dwiwarna - 1 share - Class B - 289,341,866 shares - Class C - 14,984,598,643 shares in 2007 and 12,992,345,533 shares in 2006


5.812.879

2.525.661

Additional paid-in capital

1.351.484

Unrealized gains (losses) on available-for-sale securities, net of deferred tax

Laba (rugi) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Cadangan umum dan wajib Cadangan khusus Saldo laba *) JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

(89.680) (5.590)

(22.360)


1.059.007

678.147

General and legal reserves

662.086

479.132

Specific reserves

2.039.493

2.740.011

Retained earnings *)

17.267.483

14.794.269

TOTAL EQUITY

182.007.749

168.803.456

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY




Lampiran 2

Attachments 2

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk INDUK PERUSAHAAN INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN LAPORAN LABA RUGI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk PARENT COMPANY SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION STATEMENTS OF INCOME Years Ended December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

2007 PENDAPATAN BUNGA Pendapatan bunga Pendapatan provisi dan komisi atas kredit yang diberikan JUMLAH PENDAPATAN BUNGA

2006

14.426.246

14.665.876

INTEREST INCOME Interest income

422.449

299.384

Fees and commissions on loans

14.848.695

14.965.260

TOTAL INTEREST INCOME

BEBAN BUNGA DAN BEBAN PENDANAAN LAINNYA Beban bunga Beban pendanaan lainnya

(7.370.413) (16.684)

(7.640.497) (6.990)

INTEREST EXPENSE AND OTHER FINANCING CHARGES Interest expense Other financing charges

JUMLAH BEBAN BUNGA DAN BEBAN PENDANAAN LAINNYA

(7.387.097)

(7.647.487)

TOTAL INTEREST EXPENSE AND OTHER FINANCING CHARGES

PENDAPATAN BUNGA BERSIH

7.461.598

7.317.773

NET INTEREST INCOME

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA Provisi dan komisi lainnya Laba dari surat berharga dan Obligasi Pemerintah - bersih Laba selisih kurs - bersih Lain-lain

1.474.703

1.513.302

1.168.607 259.501 47.922

631.346 183.383 111.272

OTHER OPERATING INCOME Other fees and commissions Net gain from marketable securities and Government Bonds Net foreign exchange gains Miscellaneous

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

2.950.733

2.439.303

TOTAL OTHER OPERATING INCOME

PENYISIHAN KERUGIAN ATAS AKTIVA PRODUKTIF

(2.427.462)

(1.318.753)

PROVISION FOR LOSSES ON EARNING ASSETS

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Beban gaji dan tunjangan Beban umum dan administrasi Beban promosi Beban premi penjaminan Lain-lain

(3.603.059) (2.339.283) (282.670) (287.746) (233.221)

(2.855.983) (2.230.394) (248.845) (241.177) (230.253)

OTHER OPERATING EXPENSES Salaries and employees’ benefits General and administrative Promotional expense Guarantee premium expense Miscellaneous

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

(6.745.979)

(5.806.652)

TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES

1.238.890

2.631.671

NET OPERATING INCOME

237.890

186.082

NON-OPERATING INCOME

1.476.780

2.817.753

INCOME BEFORE TAX

LABA OPERASIONAL BERSIH PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - BERSIH LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENGHASILAN LABA BERSIH LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

(578.852)

(891.923)

INCOME TAX

897.928

1.925.830

NET INCOME

64

145

BASIC EARNINGS PER SHARE


Lampiran 3

Attachments 3 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk - INDUK PERUSAHAAN INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)


Laba/(Rugi) yang Belum Direalisasi Atas Surat-Surat Berharga Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan/ Unrealized gains (losses) on availablefor-sale securities net of deferred income tax



7.042.194

2.525.661


-

-


-

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk - PARENT COMPANY SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY Years Ended December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

-

Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ Cumulative translation adjustments

(380.637) -

1.732.121

Cadangan Umum dan Wajib / General and legal reserves

(7.871) -

-



Jumlah Ekuitas/ Total equity

389.494

434.641

1.891.432

11.894.914

-

-

1.925.830

1.925.830

Net income in 2006

1.732.121

Realization of gains and changes in market value of availablefor-sale securities, net of deferred income tax

(14.489)


(707.369)

Dividends

-

-

-



-

-

-

-

-

Dividen

-

-

-

-

-

-

(707.369)


-

-

-

-

282.948

-

(282.948)

-

Appropriation for general reserves


-

-

-

-

-

165.524

(165.524)

-


Pembentukan cadangan wajib di cabang Tokyo

-

-

-

-

5.705

-

-

5.705

Appropriation for legal reserves in Tokyo branch

Pemulihan cadangan yang berkaitan dengan imbalan kerja

-

-

-

-

-

121.033

-

Recovery of employees’ benefits reserves


-

-

-

-

-

Dana program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil Saldo per 31 Desember 2006

-

-

-

7.042.194

2.525.661

1.351.484


(14.489)

(22.360)

(121.033) -

-

(14.148)

-

-

(28.295)

678.147

479.132

2.740.011

(14.148)


(28.295)


14.794.269




Lampiran 3

Attachments 3 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk - INDUK PERUSAHAAN INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)


PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk - PARENT COMPANY SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY Years Ended December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

Laba/(Rugi) yang Belum Direalisasi Atas Surat-Surat Berharga Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan/ Unrealized gains (losses) on availablefor-sale securities net of deferred income tax


Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ Cumulative translation adjustments


7.042.194

2.525.661

1.351.484


-

-

-


-

-

(1.441.164)

Cadangan Umum dan Wajib / General and legal reserves

(22.360) -

-



Jumlah Ekuitas/ Total equity

678.147

479.132

2.740.011

14.794.269


-

-

897.928

897.928

Net income in 2007

-

-

-


-

-

-

16.770

-

-

Dividen

-

-

-

-

-

-

(962.922)


-

-

-

-

385.166

-

(385.166)

Pembalikan cadangan bersih cabang Tokyo

-

-

-

-


(4.306)

-

-

-

-

-

-

182.954

747.094

-

-

-

-

-


-

3.287.218

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

Penerbitan saham

Dana program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil Saldo per 31 Desember 2007

-

-

7.789.288

5.812.879

(89.680)


(5.590)

-

-

1.059.007

662.086

-

(182.954)

(1.441.164) 16.770 (962.922) (4.306)

Realization of gains and changes in market value of availablefor-sale securities, net of deferred income tax Cumulative translation adjustments Dividends Appropriation for general reserves Release of net reserve of Tokyo branch

-


-

747.094

Issuance of shares

-

3.287.218

(38.517)

(28.887) 2.039.493

Additional paid up capital

(38.517)


(28.887)


17.267.483




Lampiran 4

Attachment 4

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk INDUK PERUSAHAAN INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk PARENT COMPANY SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION STATEMENTS OF CASH FLOWS Years Ended December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

2007 ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI Bunga, provisi dan komisi Bunga dan pembiayaan lainnya yang dibayar Pendapatan operasional lainnya Beban operasional lainnya Pendapatan bukan operasional bersih Pembayaran pajak penghasilan badan Arus kas sebelum perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi: Penurunan (kenaikan) aktiva operasi: Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Surat-surat berharga Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali Wesel ekspor dan tagihan lainnya Pinjaman yang diberikan Tagihan akseptasi Biaya dibayar di muka dan aktiva lain-lain Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi: Kewajiban segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali Kewajiban akseptasi Hutang pajak Biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain Kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI Penjualan dan pembelian obligasi Pemerintah: Penjualan Pembelian Penjualan (pembelian) Obligasi Pemerintah - bersih Penjualan (pembelian) surat-surat berharga - bersih Penambahan aktiva tetap Hasil penjualan aktiva tetap Penambahan saham Anak Perusahaan dan asosiasi perusahaan Hasil penjualan penyertaan modal sementara, saham Anak Perusahaan dan asosiasi perusahaan Kas bersih digunakan untuk kegiatan investasi

2006

15.314.910

14.845.163

(7.208.025) 2.691.232 (4.732.708)

(7.670.881) 2.307.196 (4.893.644)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Interest, fees and commissions Payments of interest and other financing charges Other operating income Other operating expenses

539.205 (984.861)

43.857 (720.476)

Non-operating income Payment of corporate income tax

5.619.753

3.911.215

15.739.018 (141.387)

(10.920.470) (45.237)

351.312 (22.664.754) 669.277 490.942

732.290 (5.241.724) 468.570 42.433

(144.583) 10.482.493 1.459.603

(173.402) 20.464.707 (33.326)

(300.240) (1.388.463) (235.634)

449.376 (562.318) (100.673)

566.325 10.503.662

(433.540) 8.557.901

Cash flows before changes in operating assets and liabilities Changes in operating assets and liabilities: Decrease (increase) in operating assets: Placements with other banks and Bank Indonesia Marketable securities Securities purchased under agreement to resell Bills and other receivables Loans/financing Acceptances receivable Prepayments and other assets Increase (decrease) in operating liabilities: Obligations due immediately Deposits from customers Deposits from other banks Securities sold under agreement to repurchase Acceptances payable Taxes payable Accruals and other liabilities Net cash provided by operating activities

41.130.696 (39.717.085)

19.652.533 (21.530.841)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Sales and purchases of Government bonds: Sales Purchases

1.413.611

(1.878.308)

Net sales (purchases) of Government bonds

(11.127.913) (410.292) 37.033 (217.593) (10.305.154)

(819.708) (516.099) 227.490 2.577 (2.984.048)

Sales (purchase) of markertable securities - net Acquisition of fixed assets Proceeds from sale of fixed assets Acquisition of shares in Subsidiary and associated companies Proceeds from sale of temporary equity participation and shares in subsidiary and associated companies Net cash used in investing activities


Lampiran 4

Attachment 4

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk INDUK PERUSAHAAN INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS (lanjutan) Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

2007

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk PARENT COMPANY SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued) Years Ended December 31, 2007 and 2006 (Expressed in million Rupiah, except per share data)

2006

ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN Penurunan surat berharga yang diterbitkan Kenaikan (penurunan) pinjaman yang diterima Pembayaran dividen, program kemitraan dan bina lingkungan Kenaikan agio saham Pelunasan hutang subordinasi

(559.616) 2.278.249

(562.462) (610.488)

(1.030.326) 4.030.005 (1.305.099)

(749.812) -

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Decrease in marketable securities issued Increase (decrease) in borrowings Payment of dividends, partnership, and environmental program Increase in paid in capital Repayment of subordinated loan

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan pendanaan

3.413.213

(1.922.762)

Net cash provided by (used in) financing activities

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS

3.611.721

3.651.091

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN

18.269.592

14.618.501

CASH AND CASH EQUIVALENTS BEGINNING OF THE YEAR

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

21.881.313

18.269.592

CASH AND CASH EQUIVALENTS END OF THE YEAR COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:

KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI: Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Jumlah kas dan setara kas KEGIATAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS Penghapusbukuan pinjaman yang diberikan Penghapusbukuan penyertaan saham sementara

3.258.897

2.694.351

Cash

17.573.082

15.160.405


1.049.334

414.836

Current accounts with other banks

21.881.313

18.269.592

Total cash and cash equivalents

1.110.834

1.351.093

ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOWS Loan write-off

1.225.177

152.152

Temporary equity participation write-off

c o r p o r at e d ata

Data Perusahaan

BNI telah dan terus memenuhi prinsip keterbukaan dan menerapkan standar keuangan dan akuntansi dalam menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, dan terutama kepada para pemangku kepentingan seiring dengan perkembangan menjadi institusi finansial terdepan yang menerapkan sistem keuangan terbaru dan terefisien.

Maintaining full disclosure and adhering to generally-accepted standards of accounting and financial practice, BNI reports to its superiors in relevant Government of Indonesia bodies— primarily to Bank Indonesia, as the State Bank—and to its many stakeholders, as it evolves into a leading-edge institution, following the latest and most efficient finance patterns.

o r g a nis at i o n a l s t r u c t u r e

Struktur Organisasi

362 362 Rapat Umum Pemegang Saham General Shareholders Meeting

Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board

Ko m i s a r i s Board of Commissioners

D i r e k tu r Uta m a President Director/CEO Wa k i l D i r e k tu r Uta m a 1 Vice President Director/CFO

D i r e ktu r Ko n s u m e r Managing DirectorConsumer Banking

D i r e ktu r U s a h a K e c i l, Menengah & Sya r i a h Managing DirectorSmall, Middle Business & Sharia Banking

D i r e k tu r Ko r p o r a s i Managing DirectorCorporate Banking

D i r e ktu r Tr e su r i & i nte r n a s i o n a l Managing DirectorTreasury & International

Divisi Sumber Daya Manusia Human Resources Division

Divisi Kredit Konsumen Consumer Loan Division

Divisi Usaha Kecil Small Business Division

Divisi Korporasi 1 Corporate Banking Division 1

Divisi Tresuri Treasury Division

Divisi Pelatihan & Pengembangan SDM HR Development & Training Division

Divisi Bisnis Kartu Card Business Division

Divisi Usaha Menengah Middle Business Division

Divisi Korporasi 2 Corporate Banking Division 2

Divisi Internasional International Division

Divisi Risiko 2 Kredit Credit Risk Division

Divisi Dana & Jasa Konsumen Consumer Funding & Service Division

Divisi Usaha Syariah Sharia Banking Division

Divisi Kredit Khusus Loan Recovery Division

Change Management Office Change Management Office

Divisi Jasa Keuangan & Dana Institusi Corporate Funding & Financial Services Division

Divisi Wealth Management Wealth Management Division

Unit Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pension Fund Unit

Komite Risiko & Kapital Risk & Capital Committee

Komite Manajemen Teknologi Technology Management Committee

Komite Sumber Daya Manusia Human Resources Committee

o r g a nis at i o n a l s t r u c t u r e

363 363

D i r e ktu r k e ua n g a n Chief Financial Officer (CFO)

D i r e ktu r ja r i n g a n & Op e r a s i Managing DirectorNetwork & Banking Operations

D i r e k tu r K e patu h a n & manaj e m e n r i s i ko Managing DirectorCompliance & Risk Management

Divisi Pengendalian Keuangan Financial Control Divison

Divisi Jaringan dan Layanan Network & Service Division

Divisi Kepatuhan Compliance Division

Divisi Teknologi Informasi Information Technology Division

Divisi Operasional Banking Operations Division

Divisi Hukum Legal Division

Satuan Pengawas Intern Internal Audit

Divisi Umum General Affairs

Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division

Divisi Perencanaan Strategis Strategic Planning Division

Unit Pengembangan Perusahaan Anak Subsidiaries Management Unit

Investor Relation Investor Relation

Chief 3 Information Officer Chief Information Officer

Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan Corporate Communication Division (Corporate Secretary)

Keterangan/Legend 1. Chief Risk Officer memayungi Enterprise Risk Management

Chief Risk Officer oversees Enterprise Risk Management

2. Termasuk Senior Credit Approval & fungsi DRK saat ini sedang dipertimbangkan kemungkinannya untuk dimasukkan ke dalam masing-masing Unit Bisnis

Includes Senior Credit Approval & DRK function currently being considered for implementation in each Business Unit

3. Dapat merangkap sebagai Pemimpin Divisi Teknologi Informasi Komite Disiplin Disciplinary Committee

Komite Layanan Service Committee

May serve as the Head of Information Technology Division

Garis Komunikasi/Penyampaian Informasi

Communication Line/Information Delivery

b o a r d o f c o mmissi o n e r s

Komisaris

up to 6 February 2008

364

1

2

3

4

6

1. z a k i ba r i dwa n Komisaris Utama President Commissioner 2 . s u wa r s o n o Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner 3. Ac hja r i lja s Komisaris Independen Independent Commissioner 4 . e f f e n d i Komisaris Commissioner 5. f e li a s a li m Komisaris Independen Independent Commissioner 6. H .M .S . L ati f Komisaris Commissioner 7. pa r i k e s it s u p r a p to Komisaris Commissioner

7

5


z a k i b a r i dwa n

Komisaris Utama President Commissioner

Menjabat Komisaris Utama sejak 14 Pebruari 2000 sampai 6 Pebruari 2008. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1973), MSc. dari University of Kentucky (1984), Doktor dari University of Kentucky (1989), dan Profesor dari Universitas Gadjah Mada (1997). Jabatan lainnya yaitu sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (2000–2004). Beliau juga sebagai peneliti dan penulis beberapa buku teks dan jurnal ilmiah. Aktif di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai anggota Majelis Kehormatan. Assumed the post of Commissioner from 14 February 2000 to 6 February 2008. A graduate from Gadjah Mada University (1973), he was later awarded a Master’s Degree (1984), and Doctorate in Economics from the University of Kentucky (1989). He was appointed Professor at University of Gadjah Mada in 1997, and rose to the post of Dean of the Faculty at that institution (2000–2004). The author of a number of books and articles on his specialty, he is also an active member of the Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), or Indonesian Accountancy Association, which has appointed him as a Majelis Kehormatan, or Advisory Board Member. s u wa r s o n o

Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner

Menjabat Wakil Komisaris Utama sejak 4 Juli 2005. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada (1965). Jabatan lainnya yaitu sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, sedangkan jabatan sebelumnya adalah sebagai Komisaris Utama (2001–2004). Penasehat di PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (2000–2001), di BPPN sebagai Koordinator Tim Pengelola Bank Duta (1999–2000), Direktur Utama PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (1995–1999), dan Direktur Bank Duta (1990–1995). A Commissioner since July 2005, he was awarded a Law Degree from University of Gadjah Mada (1965). His other duties include serving as Vice Commissioner at PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, where he has also been Chief Commissioner (2001–2004). An Advisor to PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (2000–2001), he was appointed by BPPN to serve as Coordinator of the Management Team salvaging Bank Duta (1999–2000), President Director of PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (1995–1999), he had previously served as a Director of Bank Duta (1990–1995). Ac hja r i lja s

Komisaris Independen Independent Commissioner

Menjabat Komisaris sejak 30 Januari 2004. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1973), Master of Arts in Economics dari Duke University (1984), dan Magister Ilmu Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran (2003). Jabatan sebelumnya yaitu sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (1998–2003), Gubernur Pengganti Bank Dunia (1999–2002), anggota Dewan Direksi SEACEN (1999–2002) dan anggota Komite Eksekutif APRACA (1999–2002). Jabatan dan kegiatan lainnya termasuk Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah (2005–2006), Komisaris Independen BNP Paribas Indonesia (2005), anggota Dewan Penasihat IAEI, Asbisindo, dan Absindo, serta pengajar pada LPPI dan beberapa universitas dan perguruan tinggi di Jakarta.

365

k o mis a r is

366

A Commissioner since 30 January 2004, he first earned a Bachelor’s Degree from the University of Indonesia (1973), a Master’s Degree in Economics from Duke University (1984) and another Master’s in Business Law Science from the University of Padjadjaran (2003). He served as an Alternate Governor of the World Bank (1999–2002), was a member of the Board of Directors of SEACEN (1999–2002) and an Executive Committee member of APRACA (1999–2002). Other activities and positions held include Chairman of the Economics Board of PP Muhammadiyah (2005-2006), and Independent Commissioner of BNP Paribas Indonesia (2005), a member of the Board of Advisors of IAEI, Asbindo and Absindo. He is also recognized as having taught at LPPI and several universities in Jakarta. effendi

Komisaris Commissioner

Menjabat Komisaris sejak 4 Juli 2005 hingga 6 Pebruari 2008. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1971) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1988). Pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, Anggota Dewan Pengawas di Perum Pegadaian, Komisaris PT Reasuransi Umum Indonesia serta Komisaris PT Jasa Raharja. Jabatan sebelumnya di Kementerian BUMN yaitu sebagai Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Keuangan (2002–2005), Direktur Perusahaan Jasa Keuangan di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan (2001), Kepala Biro Tata Usaha BUMN di Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan (2000), Direktur Usaha Jasa Keuangan Lainnya di Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (1999), Direktur Pembinaan BUMN III di Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (1998–1999), dan Sekretaris Ditjen Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan. A Commissioner since 4 July 2005 to 6 February 2008. Effendi earned his Bachelor’s Degree in Law and another in Economics from the University of Indonesia (1998). He previously served as a Commissioner of PT Pupuk Iskandar Muda, and a Supervisory Board member at Perum Pegadaian, a Commissioner of PT Reasuransi Umum Indonesia and PT Jasa Raharja. The Government of Indonesia appointed him as Deputy Assistant for Financial Services at the Ministry of State-owned Enterprises/MSOE (2002–2005), Director for financial services companies at the Directorate General of state-owned enterprises (Ministry of Finance) (2000). He was also Director for a variety of financial services at MSOE (1999), Director for SOE development III at MSOE (1998–1999), and Secretary for the General Directorate for SOE Development, Ministry of Finance. f e li a s a li m


Menjabat Komisaris sejak 19 Juli 2004 sampai 6 Pebruari 2008. Memperoleh gelar Bachelor of Arts dari Carleton University (1983). Jabatan sebelum sebagai Direktur PT Bursa Efek Jakarta (1994–1999), Ketua Sekretariat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (2000–2001), Deputi Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2001), Pjs. Executive Director Partnership Governance Reform (2002) dan Pjs. Executive Director Tifa Foundation (2003). Jabatan lainnya sebagai Komisaris Independen Good Year (mulai 2003), Advisory Board— Financial Governance Technical Support AUSAID (mulai 2004) dan Ketua pada Governing Board of The Partnership for Governance Reform (mulai 2004). Commissioner of BNI from 19July 2004 to 6 February 2008. Felia earned her Bachelor of Arts from Carleton University (1983). She previously served as a Director of PT Bursa Efek Jakarta (1994–1999), Chairman of the Secretariat at the Financial Sector Policy Committee (2000–2001),


Deputy Chairman of the Indonesian Bank Restructuring Agency (2001) and Acting Executive Director of Tifa Foundation (2003). She also currently serves as an Independent Commissioner at Goodyear (since 2003 until April 2008), is on the Advisory Board—Financial Governance/Technical Support, AUSAID (since 2004) and Chairman at the Governing Board of the Partnership for Governance Reform (since 2004). H .M .S . L at i f


Menjabat Komisaris sejak 19 Mei 2005. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin (1977). Jabatan sebelumnya yaitu sebagai Anggota DPR–MPR RI (2004–2009) serta Direktur Utama di PT Bank Syariah Ikhwanul Ummah, Makassar, Sulawesi Selatan (1993–1999). Aktif sebagai Anggota Indonesia Risk Professional Association (IRPA) Jakarta, Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jakarta, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Jakarta, Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darud Da’wah wal Irsyad (DDI) Jakarta, dan Sekjen Pondok Pesantren Syekh Lasagena Belawa, Sulawesi Selatan. Commissioner since 19 May 2005. Earned a Bachelor’s Degree in Economics from Hasanuddin University (1977). Previously served as a member of DPR-MPR RI/Legislative Board (2004–2009) as well as President Director of PT. Bank Syariah Ikhwanul Ummah, Makassar, South Sulawesi (1993–1999). Active as a member of Indonesia Risk Professional Association (IRPA) Jakarta, Central Coordinator of Syariah Economic People, Jakarta, Central Coordinator of Islamic Economic Experts Association, Jakarta, Coordinator of Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad Foundation, Jakarta, and Secretary General, Pondok Pesantren Syekh Lasagena Belawa, South Sulawesi. pa r i k e s it s u p ra p to


Menjabat Komisaris sejak 4 Juni 2007. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Jakarta (1980). MA. dari Indiana University at Bloomington, USA (1990), Doctor of Philosophy in Economics (PhD), University of Notre Dame, USA (1995). Pernah menjabat sebagai Direktur Analisis Informasi Usaha Jasa Keuangan pada Kantor Menteri Negara/Badan Penanaman Modal & Pembinaan BUMN (2000–2001) Direktur Analisis Informasi Usaha Jasa Keuangan pada Departemen Keuangan (2001–2002); Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Jasa Keuangan, Konstruksi dan Lainnya, Kementerian Negara BUMN (2002–2005) dan Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Kemitraan Usaha Kecil, Kementerian Negara BUMN (2005–sekarang). BNI Commissioner since 4 June 2007, Parikesit earned his Bachelor’s Degree in Economics from Sekolah Tinggi Managemen Industri (Industry Management College), Jakarta (1980), later being awarded an M.A. Degree from Indiana State University at Bloomington, Indiana, USA (1990). He was awarded a Ph.D. Degree in Economics from the University of Notre Dame (1995). Back in Indonesia he served as Director of Information Analysis in Financial Service Enterprises of BUMN (State-Owned Enterprise Board) (2001–2002), Assistant Deputy on Restructuring and Privatization of Financial Service Enterprise, Construction and others. He was Country Minister for BUMN (2002–2005) and an Expert Staff Member for BUMN on Small-Partnering Enterprises, Country Minister for BUMN (2005–present).

367

b o a r d o f c o mmissi o n e r

Komisaris

since 6 February 2008

3

2

4

1

1. E r ry R iya n a H a r dja pa m e k a s Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner 2 . S u wa r s o n o Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Vice President Commissioner/Independent Commissioner 3. Ac h i l R i dwa n Djaya d i n i n g r at Komisaris Independen Independent Commissioner 4. H .M .S L ati f Komisaris Commissioner 5. Pa r i k e s it S u p ra p to Komisaris Commissioner 6. Ac hja r Ilja s Komisaris Independen Independent Commissioner 7. F e r o P o e r b o n e g o r o Komisaris Commissioner

5

6

7


E r ry R iya n a H a r dja pa m e k a s

Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner

Efektif menjabat Komisaris Utama sejak 11 Maret 2008. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (1978). Jabatan sebelumnya yaitu sebagai Wakil Ketua KPK (2003–2007), Komisaris Independen PT Kaltim Prima Coal (2003), Komisaris Independen PT Semen Cibinong (2002–2003), Komisaris Independen PT Kabelindo Murni (2002–2003), Komisaris Independen PT Hero Supermarket (2002–2003), Komisaris PT. Pembangunan Jaya Ancol (2001–2003), Penasihat PT Unilever Indonesia (2001–2003), Komisaris Utama PT Agrakom (2000–2003), Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta (1998–2001), Komisaris PT Bursa Efek Jakarta (1996–1998), Direktur Utama PT Timah (1994–2002) dan Direktur Keuangan PT Timah (1991–1994). President Commissioner of BNI since 11 March 2008. Earned a Bachelor Degree in Economics from University of Padjadjaran (1978). Previously as Vice Chairman of Corruption Eradication Commision (2003–2007), Independent Commissioner of PT Kaltim Prima Coal (2003), Independent Commissioner of PT Semen Cibinong (2002–2003), Independent Commissioner of PT Kabelindo Murni and PT Hero Supermarket (2002–2003), Commissioner of PT Pembangunan Jaya Ancol (2001–2003), Advisor PT Unilever Indonesia (2001–2003), President Commissioner of PT Agrakom (2000–2003), President Commissioner of PT Bursa Efek Jakarta (1998–2001), Commissioner of PT Bursa Efek Jakarta (1996–1998). President Director of PT Timah (1994–2002) and Managing Director of PT Timah (1991–1994). s uwa r s o n o

Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Vice President Commissioner/Independent Commissioner

Menjabat Wakil Komisaris Utama sejak 4 Juli 2005. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada (1965). Jabatan sebelumnya yaitu sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (2004–Juni 2007), Komisaris Utama PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (2001–2004), Penasihat PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (2000–2001), Koordinator Tim Pengelola Bank Duta di BPPN (1999–2000), Direktur Utama PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (1995–1999) dan Direktur Bank Duta (1990–1995). Jabatan terakhir di PT Bank Negara Indonesia adalah Pemimpin Divisi Hukum (1990). Pensiun dari BNI pada tahun 1996. Vice President Commissioner of BNI since 4 July 2005. Earned a Bachelor degree in Law from University of Gajah Mada (1965). Other position held is the Vice President Commissioner of PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (2004–June 2007), and previously as President Commissioner (2001–2004). Advisor of PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (2000–2001), Coordinator of Management Team at Bank Duta for IBRA (1999–2000), President Director of PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (1995–1999), and Director of PT Bank Duta (1990–1995). Last position at BNI as General Manager in Legal Division(1990). Pension from BNI on 1996. Ac hja r i lja s


Menjabat Komisaris sejak 30 Januari 2004. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1973), Master of Arts in Economics dari Duke University (1984) dan Magister Ilmu Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran (2003). Jabatan sebelumnya yaitu sebagai Komisaris Independen BNP Paribas Indonesia (2005–Juni 2007), Ketua

369

k o mis a r is

370

Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah (2005–2006), anggota Dewan Penasehat Asbisindo (2002–2007), Gubernur Pengganti Bank Dunia (1999–2002), anggota Dewan Direksi SEACEN (1999–2002), anggota Komite Eksekutif APRACA (1999–2002), Deputi Gubernur Bank Indonesia (1998–2002). Jabatan dan kegiatan beliau lainnya sampai saat ini adalah sebagai anggota Dewan Penasehat IAEI, anggota Dewan Penasehat Absindo serta pengajar pada LPPI dan beberapa universitas dan perguruan tinggi di Jakarta. Commissioner of BNI since 30 January 2004. Earned a Bachelor degree in Economics from University of Indonesia (1973), a Master of Arts in Economics from Duke University (1984) and Magister degree in Business Law from University of Padjadjaran (2003). Previously position Independent Commissioner of BNP Paribas Indonesia (2005–June 2007), Chairman, Economic Council PP Muhammadiyah (2005–2006), member of the Advisory Board of Absindo (2002–2007), alternate Governor of the World Bank (1999–2002), member of the Board of Directors of SEACEN (1999–2002), member of the Executive Committee of APRACA (1999–2002), Deputy Governor of Bank Indonesia (1998–2002). Other position and activities include member of Advisory IAEI, Absindo and instructor/lecturer at LPPI and some universities in Jakarta. Pa r i k e s it S u p r a p to


Menjabat Komisaris sejak 4 Juni 2007. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri (1980), Master of Arts in Economics dari Indiana University (1990) dan Doctor of Philosophy in Economics dari University of Notre Dame (1995). Jabatan lainnya yaitu sebagai Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Kemitraan Usaha Kecil (sejak 2005) dan Pjs. Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan BUMN (sejak 2006). Jabatan sebelumnya yaitu sebagai Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Jasa Keuangan, Konstruksi dan Lainnya (2002–2005), Direktur Restrukturisasi dan Privatisasi Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN Depkeu (2001–2002) dan Direktur Analisis Informasi Usaha Jasa Keuangan Kantor Menneg/Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN (2000–2001). A Commissioner since 4 June 2007, Parikesit earned his Bachelor’s Degree in Economics from Sekolah Tinggi Managemen Industri (Industry Management College), Jakarta (1980), Master of Arts in Economics from Indiana University (1990) and Doctor of Philosophy in Economics from University of Notre Dame (1995). Another position as Expert Staff Member for BUMN on Small-Partnering Enterprises, Country Minister for BUMN (2005–present). Temporary official as Deputy on Banking and Financial Service of BUMN (since 2006). Previously position as Assistant Deputy on Restructuring and Privatization of Financial Service Enterprise, Construction and others(2002–2005), Director Restructuring and Privatization Directorat General Supervision BUMN of Financial Service Enterprise (2001–2002), Director of Information Analysis in Financial Service Enterprises of BUMN (State-Owned Enterprise Board) (2001–2002). H .M .S L ati f


Menjabat Komisaris sejak 19 Mei 2005. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin (1977). Jabatan sebelumnya yaitu sebagai anggota DPR/MPR RI (2004–2009) dan Direktur Utama PT Bank Syariah Ikhwanul Ummah Makassar (1993–1999). Jabatan dan kegiatan beliau lainnya sampai saat ini adalah sebagai anggota IRPA Jakarta, Pengurus Pusat


Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jakarta, Pengurus Pusat IAEI Jakarta, Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darud Da’wah wal Irsyad (DDI) Jakarta, Pengurus Pondok Pesantren Syekh Lasagena Belawa Sulawesi Selatan dan Ketua Dewan Pembina YABNI Wilayah 07 Bank BNI. Commissioner of BNI since 19 May 2005. Earned a Bachelor degree in Economics from University of Hasanuddin (1977). Previous position include as Member of Parliament RI (2004–2009) and President Director of PT Bank Syariah Ikhwanul Ummah, Makassar (1993–1999). He is a member of Indonesian Risk Professional Association (IRPA) Jakarta, central committee member of Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jakarta, Central Committee member of IAEI Jakarta, Board of Management of Yayasan Pondok Pesantren Darud Da’wah wal Irsyad (DDI) Jakarta, and Secretary General of Pondok Pesantren Syekh Lasagena Belawa—South Sulawesi and Supervision Council Chairman YABNI Region 7 Bank BNI. Ac h i l R i dwa n Djaya d i n i n g rat


Menjabat Komisaris sejak 24 Maret 2008. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1979) dan Master of Arts in Economics dari Arthur D. Little School of Management Education Institute, Boston, USA (1983). Jabatan sebelumnya yaitu sebagai Direktur Kepatuhan, Hukum dan Sumber Daya Manusia PT Bank Negara Indonesia (2007–6 Pebruari 2008), Direktur Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia (2003–2007), Staf Ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia (2000–2003), anggota Dewan Komisaris Indover Bank, Amsterdam (2000–2003) dan Pimpinan Bank Indonesia Yogyakarta (1998–2000). Independent Commissioner of BNI since 24 March 2008. Earned a Bachelor Degree in Economics from University of Indonesia (1979), and MA from Arthur D. Little School of Management Education Institute, Boston USA (1983). Previously, he held various position at BNI: Managing Director in Compliance, Legal and HRD (2007–6 February 2008), Managing Director in Compliance (2003–2007). As Expert Staff to the Board of Governor of Bank Indonesia (2000–2003), Commissioner of Indover Bank, Amsterdam (2000–2003) and Head of Bank Indonesia Yogyakarta (1998–2000). Fero Poerbonegoro


Menjabat Komisaris sejak 11 Maret 2008. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya (1981) dan Magister Manajemen di bidang Keuangan dari Universitas Gadjah Mada (1995). Jabatan sebelumnya yaitu sebagai Direktur Tresuri dan Private Banking PT Bank Negara Indonesia (2006–6 Pebruari 2008), Direktur Tresuri dan Keuangan sekaligus CFO PT Bank Negara Indonesia (2005–2006), Direktur Tresuri dan Internasional (2003–2005), Project Manager New Core Banking System PT Bank Negara Indonesia (2002–2003) dan Direktur Tresuri dan Internasional PT Bank Central Asia (1998–2002). Commissioner of BNI since 11 March 2008. Earned a Bachelor Degree in Economics from University of Brawijaya (1981) and a Magister Management in Finance from University of Gadjah Mada (1995). Previously, he held various position at BNI: as Managing Director in Treasury and Private Banking (2006–6 February 2008), Managing Director in Treasury and Finance as CFO (2005–2006), Managing Director in Treasury and International (2003–2005) and Project Manager of New Core Banking at BNI (2002–2003). He held as Managing Director in Treasury and International of Bank Central Asia (1998–2002).

371

b o a r d o f d i r e cto r

Direksi

2003–6 February 2008

372

1

2

3

4

5

6

8

9

10

7

1. s i g it p r a m o n o Direktur Utama President Director

6. F e r o P o e r b o n e g o r o Direktur Director

2. G atot M u d i a nto r o S uwo n d o Wakil Direktur Utama Vice President Director

7. I . S u p o m o Direktur Director

3. Ac h m a d Ba i q u n i Direktur Director

8. K e m a l Ra n a d i r e k s a Direktur Director

4. Ac h i l R i dwa n Djaya d i n i n g r at Direktur Director

9. S u r oto M o e h a dj i Direktur Director

5. B i e n S u b i a nto r o Direktur Director

10. Tja hja n a Tja k r awi n ata Direktur Director

b o a r d o f d i r e cto r s

s i g it p ra m o n o

Direktur Utama/President Director Menjabat Direktur Utama sejak 17 Desember 2003 sampai dengan 6 Pebruari 2008. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro (1983) dan MBA dalam bidang Management Business International, Prasetya Mulya (1995). Jabatan sebelumnya Direktur Utama Bank Internasional Indonesia (2002–2003), Senior Vice President Credit Recovery, Bank Mandiri (1999–2002), Head of Loan Workout Division Bank Mandiri (1999). President Director of BNI since 17 December 2003 until 6 February 2008. Earned a Bachelor degree in Economics from University of Diponegoro (1983) and MBA in International Business Management from Prasetya Mulya (1995). Previously, he was President Director of Bank Internasional Indonesia (2002–2003), Senior Vice President Credit Recovery at Bank Mandiri (1999–2002), Head of Loan Workout Division at Bank Mandiri (1999). G atot M u d i a nto r o S u wo n d o

Wakil Direktur Utama/Vice President Director Menjabat Wakil Direktur Utama sejak 19 Mei 2005 sampai 6 Pebruari 2008. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Mindanao State University, Marawi City, Philippines (1979) dan Master of Business Administration dari International University, Manila, Philippines (1982). Jabatan sebelumnya yaitu sebagai Direktur Bank Danamon (2001–2005), Group Head Credit Restructuring & Settlement di Bank Duta (1999), dan Group Head Corporate & Merchant Banking di Bank Duta (1998). Vice President Director of BNI since 19 May 2005 until 6 February 2008. Earned a Bachelor degree in Accounting from Mindanao State University, Marawi City, Philippines (1979) and Master of Business Administration from International University, Manila, Philippines (1982). Previous positioned include as Director of Bank Danamon (2001–2005), Group Head Credit Restructuring & Settlement of Bank Duta (1999), and Group Head Corporate & Merchant Banking of Bank Duta (1998). Ac h m a d Ba i q u n i

Direktur/Director Menjabat Direktur sejak 15 Desember 2003 sampai 6 Pebruari 2008. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (1982) dan Magister Bisnis Manajemen dari Asian Institute of Management, Philipina (1992). Jabatan sebelumnya selama di BNI adalah Pemimpin Divisi Pengelolaan Bisnis Personal (2003), Pemimpin Divisi Pemasaran Ritel (2002) dan Pemimpin Wilayah 4 Bandung (2000). Director of BNI since 15 December 2003 until 6 February 2008. Earned a Bachelor degree in Economics from University of Padjadjaran (1982) and a Magister in Business Management from Asian Institute of Management, Philippines (1992). Previously, he held various position at BNI as General Manager of Personal Business Management Division (2003), Retail Marketing Division (2002) and Regional Manager of Regional Office 4 Bandung (2000). Ac h i l R i dwa n Djaya d i n i n g rat

Direktur/Director Menjabat Direktur sejak 15 Desember 2003 sampai 6 Pebruari 2008. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia (1979) dan Master of Art dari Arthur

373

d i r e ksi

374

D. Little School of Management Education Institute, Boston USA (1983). Jabatan sebelumnya Staf Ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Dewan Komisaris Indover Bank, Amsterdam (2000–2003) dan Pimpinan Bank Indonesia Yogyakarta (1998–2000). Director of BNI since 15 December 2003 until 6 February 2008. Earned a Bachelor degree in Accounting from University of Indonesia (1979), and MA from Arthur D. Little School of Management Education Institute, Boston USA (1983). Previously, he was an Expert Staff to the Board of Governor of Bank Indonesia and Commissionern of Indover Bank, Amsterdam (2000–2003) and Head of Bank Indonesia Yogyakarta (1998-2000). Bien Subiantoro

Direktur/Director Menjabat Direktur sejak 15 Desember 2003 sampai 6 Pebruai 2008. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (1982), Magister Akuntansi Manajemen dari Universitas Indonesia (1992) dan MBA dari University of Oregon USA (1995). Jabatan sebelumnya selama di Bank Mandiri yaitu Senior Vice President International Banking, FI and Overseas Network Group Head (2003), Executive Vice President Corporate Banking, Corporate Relationship Group Head (2003), dan Vice President Electronic Banking Group Head (2001–2003). Director of BNI since 15 December 2003 until 6 February 2008. Earned a Bachelor degree in Industrial Engineering from Bandung Institute of Technology (1982), a Magister in Management Accounting from University of Indonesia (1992) and MBA from University of Oregon USA (1995). Previously, he held various position at Bank Mandiri as Senior Vice President International Banking, FI and Overseas Network Group Head (2003), Executive Vice President Corporate Banking, Corporate Relationship Group Head (2003), and Vice President Electronic Banking Group Head (2001–2003). Fero Poerbonegoro

Direktur/Director Menjabat Direktur sejak 17 Desember 2003 sampai 6 Pebruari 2008. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya (1981) dan Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada (1995). Jabatan sebelumnya sebagai Project Manager New Core Banking di BNI (2002–2003) dan Direktur Bank Central Asia (1998–2002). Director of BNI since 17 December 2003 until 6 February 2008. Earned a Bachelor degree in Economics from Brawijaya University (1981) and a Magister Management in Finance from University of Gadjah Mada (1995). Previously, he was a Project Manager of New Core Banking at BNI (2002–2003), and Director of Bank Central Asia (1998–2002). I. Supomo

Direktur/Director Menjabat Direktur sejak 4 Agustus 2003 sampai 6 Pebruari 2008. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Gadjah Mada (1974), MA di bidang Ekonomi dari University of Colorado, USA (1985) dan Doktor di bidang Ekonomi dari University of Colorado, USA (1988). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bank Dagang Negara dan Senior Executive Vice President Bank Mandiri (1999–2003).


Director of BNI since 4 August 2003 until 6 February 2008. Earned a Bachelor degree in Agriculture from University of Gadjah Mada (1974), Master of Art degree in Economics from University of Colorado, USA (1985) and PhD. in Economics from University of Colorado, USA (1988). Previously, he has position as Director of Bank Dagang Negara and a Senior Executive Vice President of Bank Mandiri (1999–2003). Ke mal Ranadi r e ksa

Direktur/Director Menjabat Direktur sejak 15 Desember 2003 sampai 6 Pebruary 2008. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (1980). Lulusan Marketing Management, Virginia Polytechnic Institute and State University USA (1988). Jabatan sebelumnya selama di Bank Mandiri sebagai Kepala Wilayah Bandung (2003), Kepala Wilayah Palembang (1999–2003), Anggota Tim Merger Bidang Branches and Product (1999) dan Pemimpin Cabang Bank Dagang Negara di Jakarta (1998). Director of BNI since 15 December 2003 until 6 February 2008. Earned a Bachelor degree in Industrial Engineering from Bandung Institute of Technology (1980). Graduated in Marketing Management, Virginia Polytechnic Institute and State University USA (1988). Previously, he held various position at Bank Mandiri as Head of Regional Office Bandung (2003), Head of Regional OfficePalembang (1999–2003), Member of Merger Team in Branches and Product (1999) and Branch Manager of Bank Dagang Negara in Jakarta (1998). S u r oto M o e h a dj i

Direktur/Director Menjabat Direktur sejak 15 Desember 2003 sampai 6 Pebruari 2008. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Universitas Jember (1979) dan MBA dari Tulane University, New Orleans, AS (1988). Jabatan sebelumnya selama di BNI yaitu Pemimpin Divisi Operasional (2003), Pemimpin Kantor Wilayah 6 Surabaya (2002–2003), Wakil Pemimpin Divisi Investasi dan Jasa Keuangan (2001–2002). Director of BNI since 15 December 2003 until 6 February 2008. Earned a Bachelor degree in Business Economics from University of Jember (1979) and a MBA from Tulane University, New Orleans, USA (1988). Previously, he held various position at BNI as General Manager of Operational Division (2003), Head of Regional Office 6 Surabaya (2002–2003), Deputy General Manager of Investment and Financial Services Division (2001–2002). Tja hja n a Tja k rawi n ata

Direktur/Director Menjabat Direktur sejak 15 Desember 2003 hingga 30 Juni 2007. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1980) dan Magister Bisnis Manajemen dari Arthur D. Little School of Management, Boston USA (1993). Jabatan sebelumnya Kepala Wilayah Bank Mandiri Jakarta Sudirman (2001–2003), Kepala Divisi Bank Mandiri (2000–2001), dan Kepala Wilayah Bank Mandiri Jawa Barat (1999–2000). Director of BNI from 15 December 2003 to 30 Juni 2007. Earned Bachelor degree in Industrial Engineering from Bandung Institute of Technology (1980) and a Magister in Business Management from Arthur D. Little School of Management, Boston USA (1993). Previously, he was a Regional Head of Bank Mandiri Jakarta Sudirman (2001–2003), Division Head of Bank Mandiri (2000–2001) and Regional Head of Bank Mandiri West Java (1999–2000).

375

b o a r d o f d i r e cto r

Direksi

since 6 February 2008

9

8

7

6

1

2

3

1. G atot M . S uwo n d o Direktur Utama President Director

6. B i e n S u b i a nto r o Direktur Director

2. F e li a S a li m Wakil Direktur Utama Vice President Director

7. Da r wi n S u z a n d i Direktur Director

3. K r i s h n a S u pa rto Direktur Director

8. Ya p Tjay S o e n Direktur Director

4. S uwo ko S i n g oa str o Direktur Director

9. A h d i J u m h a r i L u D d i n Direktur Director

5. Ac h m a d Ba i q u n i Direktur Director

4

5


G atot M . S uwo n d o

Direktur Utama/President Director Menjabat Direktur Utama sejak 6 Pebruari 2008. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Mindanao State University, Marawi City, Philippines (1979) dan Master of Business Administration dari International University, Manila, Philippines (1982). Jabatan sebelumnya yaitu sebagai Wakil Direktur Utama Bank BNI dari 19 Mei 2005 sampai 6 Pebruari 2008, Direktur Bank Danamon (2001–2005), Group Head Credit Restructuring & Settlement di Bank Duta (1999), dan Group Head Corporate & Merchant Banking di Bank Duta (1998). President Director of BNI since 6 February 2008. Bachelor degree in Accounting from Mindanao State University, Marawi City, Philippines (1979) and Master of Business Administration from International University, Manila, Philippines (1982). Previously positioned as Vice President Director of BNI from 19 May 2005 to 6 February 2008, Managing Director of Bank Danamon (2001–2005), Group Head Credit Restructuring & Settlement of Bank Duta (1999), and Group Head Corporate & Merchant Banking of Bank Duta (1998). F e li a S a li m

Wakil Direktur Utama/Vice President Director Menjabat Wakil Direktur Utama sejak 11 April 2008. Memperoleh gelar Bachelor of Arts dari Carleton University (1983). Jabatan sebelumnya sebagai Komisaris Independen Bank BNI dari 19 July 2004 sampai 6 Pebruari 2008, Direktur PT Bursa Efek Jakarta (1994–1999), Ketua Sekretariat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (2000–2001), Deputi Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2001), Pjs. Executive Director Partnership Governance Reform (2002) dan Pjs. Executive Director Tifa Foundation (2003). Jabatan lainnya sebagai Komisaris Independen Good Year (mulai 2003), Advisory Board—Financial Governance Technical Support AUSAID (mulai 2004) dan Ketua pada Governing Board of The Partnership for Governance Reform (mulai 2004). Vice President Director since 11 Mach 2008. Earned a Bachelor of Arts degree from Carleton University (1983). Previously as Commisiaris Independent Bank BNI from 19 July 2004 to 6 February 2008, Director of PT Bursa Efek Jakarta (1994–1999), Chairman of the Secretariat at the Financial Sector Policy Committee (2000–2001), Deputy Chairman of the Indonesian Bank Restructuring Agency (2001), Acting Executive Director of Partnership for Governance Reform (2002), the Acting Executive Director of Tifa Foundation (2003), Currently also serves as Independent Commissioner at Good Year (since 2003), Advisory Board—Financial Governance Technical Support AUSAID (since 2004) and Chairman of the Governing Board of The Partnership for Governance Reform (since 2004). Ac h m a d Ba i q u n i

Direktur/Managing Director Menjabat Direktur sejak 15 Desember 2003. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (1982) dan Magister Bisnis Manajemen dari Asian Institute of Management, Philipina (1992). Jabatan sebelumnya selama di BNI adalah Pemimpin Divisi Pengelolaan Bisnis Personal (2003), Pemimpin Divisi Pemasaran Ritel (2002) dan Pemimpin Wilayah 4 Bandung (2000).

377

d i r e ksi

378

Director of BNI since 15 December 2003. Earned a Bachelor degree in Economics from University of Padjadjaran (1982) and a Magister in Business Management from Asian Institute of Management, Philippines (1992). Previously, he held various position at BNI as General Manager of Personal Business Management Division (2003), Retail Marketing Division (2002) and Regional Manager of Regional Office 4 Bandung (2000). b i e n s u b i a nto r o

Direktur/Managing Director Menjabat Direktur sejak 15 Desember 2003. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (1982), Magister Akuntansi Manajemen dari Universitas Indonesia (1992) dan MBA dari University of Oregon USA (1995). Jabatan sebelumnya selama di Bank Mandiri yaitu Senior Vice President International Banking, FI and Overseas Network Group Head (2003), Executive Vice President Corporate Banking, Corporate Relationship Group Head (2003), dan Vice President Electronic Banking Group Head (2001–2003). Director of BNI since 15 December 2003. Earned a Bachelor degree in Industrial Engineering from Bandung Institute of Technology (1982), a Magister in Management Accounting from University of Indonesia (1992) and MBA from University of Oregon USA (1995). Previously, he held various position at Bank Mandiri as Senior Vice President International Banking, FI and Overseas Network Group Head (2003), Executive Vice President Corporate Banking, Corporate Relationship Group Head (2003), and Vice President Electronic Banking Group Head (2001–2003). S uwo ko S i n g oa str o

Direktur/Managing Director Efektif menjabat Direktur sejak 11 Maret 2008. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Negeri Jember (1980), Magister Finance dari Virginia Polytechnic Institute & State University (1987). Jabatan sebelumnya EVP Jaringan Distribusi (2007), Pemimpin Divsi Jaringan (2006–2007), Pemimpin Divisi Operasional (2004-2006) dan Pemimpin BNI Cabang Singapore (2000–2004). Director of BNI, effective since 11 March 2008. Earned a Bachelor degree in Economics from Jember University (1980), a Magister in Finance from Virginia Polytechnic Institute & State University (1987). Previously, various position at Bank BNI as EVP in Network and Operation (2007), held as General Manager of Network Division (2006) General Manager of Operation Division (2004-2006) and Branch Manager Singapore (2000–2004). Da rwi n S u z a n d i

Direktur/Managing Director Efektif menjabat Direktur sejak 11 Maret 2008. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen Keuangan, Universitas Kristen Indonesia (1981), Magister International Business & General Management, University of Wisconsin (1991). Jabatan sebelumnya Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia (2006–2007), Project manager Divisi Perencanaan Strategis (2005-2006), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2004–2005), Pemimpin Divisi Analisa Risiko Kredit (2003–2004) dan Pemimpin Wilayah 04 Banding (2000–2003). Director of BNI, effective since 11 March 2008. Earned a Bachelor degree in Finance from Indonesian Christian University (1981), Magister International Business & General Management, University of Wisconsin (1991). Previously, various position at Bank BNI as General Manager in


Human Resources Division (2006–2007), held as General Manager of Planning and Strategic Division (2005–2006), General Manager of Credit Risk Analyst Division (2003–2004) and Region Manager—Bandung (2000–2003). K r i s h n a S u pa rto

Direktur/Managing Director Efektif menjabat Direktur sejak 12 Maret 2008. Memperoleh gelar Bachelor in Busines Administration, Universitas Indonesia. Jabatan sebelumnya Senior Advisor—PT Amaco Asia (2007), President Director—PT Barclays Capital Securities Indonesia (2003–2006), Managing Director—Bank Danamon (2000–2003) dan Managing Director (Bank Bumiputera Indonesia (1995–1999). Director of BNI, effective since 12 March 2008. Earned a Bachelor in Busines Administration University of Indonesia. Previously, various position as Senior Advisor—PT Amaco Asia (2007), President Director—PT Barclays Capital Securities Indonesia (2003-2006), Managing Director— Bank Danamon (2000–2003) and Managing Director of Bank Bumiputera Indonesia (1995–1999). Ya p Tjay S o e n

Direktur/Managing Director Efektif menjabat Direktur sejak 17 Mei 2008. Memperoleh gelar Bachelor of Engineering, Mc Gill University (1976), Magister of Business Administration in Finance, Mc Gill University (1980). Jabatan sebelumnya Komisaris Independen Bank Mandiri (2005–2007), Komisaris Bank BNI (2000–2005), Komisaris Independen, PT Aneka Tambang (2002), dan Presiden Direktur PT Tuban Petrochemical Industries (2002), Deputy Presiden Director Bank International Indonesia (2001), CEO Divisi Auto 2000 Group PT Astra International (1988) dan Vice President Citibank (1988). Director of BNI, effective since 17 Mei 2008. Earned Bachelor of Engineering, Mc Gill University (1976), Magister of Business Administration in Finance, Mc Gill University (1980). Previously, as Independent Commisioner Bank Mandiri (2005–2007), Commisoner Bank Negara Indonesia (2004-2005), Independet Commisioner PT Aneka Tambang (2002), President Director PT Tuban Petrochemical Industries (2002), Deputy Presiden Director Bank International Indonesia (2001), CEO Auto 2000 Group PT Astra International (1988) and Vice President Citibank (1988). A h d i J u m h a r i Lu D d i n

Direktur/Managing Director Efektif menjabat Direktur sejak 24 Maret 2008. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Indonesia (1982), Magister of Science in Policy Economic, University of Illinois (1989). Jabatan sebelumnya Direktur Direktorat Pengawas Bank 1, Bank Indonesia (2006–2007) dan Direktur di Direktorat Pengawas Bank 2, Bank Indonesia (2004–2006). Director of BNI, effective since 24 March 2008. Earned a Bachelor degree of Accounting from University of Indonesia (1982), Magister of Science in Policy Economic, University of Illinois (1989). Previously, various position at Bank Indonesia, held as Director Banking Supervisory, Bank Indonesia 1 (2006-2007) and as Director Banking Supervisory, Bank Indonesia 2 (2004–2006).

379

s e ni o r o ffi c e r s

Pejabat Senior

380

I nta n Abda m s K ato pp o

Sekretaris Perusahaan Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan Corporate Secretary Corporate Communication Division Ed i S i swa nto

Divisi Pengendalian Keuangan Financial Control Division A n a s M a ll a

Satuan Pengawas Intern Internal Audit H e m awati

Divisi Operasional Banking Operations Division S a bd o t r i h i dayat

Divisi Teknologi Informasi Information Technology Division g atot s i swoyo

Divisi Jaringan & Layanan Network & Services Division K a r s a nto

Divisi Kebijakan dan Manajemen Risiko Risk Management Division H a r ry P ra ko s o

Divisi Risiko Kredit Credit Risk Division B e r li n S e m b i r i n g

Divisi Kredit Khusus

Ba m b a n g Wija n a r ko

S u djatm o ko

Divisi Kepatuhan

Divisi Tresuri

Compliance Division

Treasury Division

I m a m B u d i S a r dj ito

Wi s n u wa r da n a

Divisi Perencanaan Strategis Strategic Planning Division

Divisi Dana dan Jasa Konsumen

D i s r i l R e v o l i n P utra

Consumer Funding and Services Division

Divisi Sumber Daya Manusia Human Resources Division

Ag u s P r a m o n o

Tata k S u rya d i

Unit Pengembangan Perusahaan Anak

General Affairs Division

Subsidiaries Management Unit

D i a h S u l i a n to

B a m b a n g E n d r at n o

Divisi Umum

Divisi Kredit Konsumen Consumer Loans Division Sahala Manik

Divisi Bisnis Kartu Card Centre Division A g u n g Aba d i

Divisi Usaha Menengah Medium-size Business Division Tati k W i dayati

Divisi Usaha Kecil Small-size Business Division I s m i K u s h a r ta n to

Divisi Usaha Syariah Sharia Business Division H e r i S i d h a rta

Divisi Korporasi Corporate Division Ad i S e ti a n to

Loan Recovery Division

Divisi Jasa Keuangan dan Dana Institusi

M ax N i o d e

Corporate Funding and Financial Services Division

Divisi Hukum Legal Division

Unit Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pension Fund Unit B o m e n L u m b a n r a ja

Change Management Office Change Management Office S uta n to

Divisi Pelatihan & Pengembangan SDM HR Training & Development Division

p r o d u c t s & s e r vi c e s

Produk dan Jasa

I n d ivi d ua l Individual

Kredit

Priority Banking

Internet Banking Internet Banking

Mobile Banking

Loans

Mobile Banking

Cash Collateral Credit

Haj Pilgrim Payment

Cash Collateral Credit Kartu Kredit Credit Card

Kredit Pemilikan Rumah Housing Loan

Kredit Pembelian Kendaraan Auto Loan

Kredit Multi Guna Multi Purpose Loan

Kredit Profesi

Profession Loan

ONH

Pembayaran

Payment Services

Phone Banking Phone Banking

Wealth Management Wealth Management

Referensi Bank Bank Reference

Safe Deposits Box Safe Deposits Box

Kredit TKI

SMS Banking

Indonesian Migrant Workers Loan

SMS Banking

Kredit Usaha Kecil

Small Business Loan

Simpanan Savings

Giro

Current Account

Traveler’s Cheque Traveler’s Cheque

Uang Kertas Asing Foreign Bank Notes Bisnis Business

Kartu Debet

Kredit

Debit Card

Loans

Private Banking Private Banking

Deposito

Kredit Korporasi Corporate Loan

Kredit Usaha Menengah

Deposits

Medium Business Loan

Savings

Small Business Loan

Tabungan

Kredit Usaha Kecil

Tabungan Pendidikan


Educational Savings


Tresuri Treasury

Forex Forex

Fixed Income Fixed Income

Money Market Money Market

Layanan Services

ATM ATM

Cek Multi Guna Rupiah Traveler’s Cheque

Inkaso

Kartu Kredit Credit Card

Kredit Ekspor Export Facility

Kredit Impor

Import Facility

Kredit Investasi Investment Loan

Kredit Koperasi Primer Prime Cooperatives Loan

Kredit Modal Kerja

Working Capital Loans

Kredit Sindikasi

Syndicated Loan

Kredit Penerusan Two Step Loan

Simpanan

Collections

Savings

Domestic Remittance

Debit Card

Kiriman Uang Domestik Kiriman Uang International Overseas Remittance

Layanan Prima

Debit Card Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pension Fund

Giro Current Account

Tresuri

Treasury

Forex Forex

Fixed Income Fixed Income

Money Market Money Market

Layanan Services

Advisory Advisory

Agen Pembayaran Paying Agent

Arranger Sindikasi Arranger for Syndicated Loan

Inkaso

Collection

Commercial Paper Commercial Paper

Ekspor Export

Escrow Agent Escrow Agent

Facility Agent Facility Agent

Garansi Bank Bank Guarantees

Impor

Import

Infonas

Syariah Sharia

I n d iv i d ua l Individual

Pembiayaan Funding

Murabahah Murabahah

Ijarah Ijarah

Gadai Emas Syariah Sharia Gold Pawn

Simpanan Deposit

Tabungan Syariah Plus Sharia Plus Savings

Giro

Current Account

Deposito Mudharabah Mudharabah Deposits

THI Mudharabah THI Mudharabah

Tabungan Syariah Prima Sharia Prima Savings

Layanan Services

Kiriman Uang Remittance

Inkaso

Collection

Cash Management

Bisnis Business

Investment Services

Pembiayaan

Investment Services Jasa Kustodi

Custodian Services

Payment Centre Payment Centre

Repo & Reverse Repo Repo & Reverse Repo

Security Agent Security Agent

Settlement Bank Bank Settlements

Sinking Fund Sinking Fund

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Domestic L/C

Wali Amanat Trustee

Funding

Musyarakah Musyarakah

Mudharabah Mudharabah

Murabahah Murabahah

Ijarah Ijarah

Simpanan Deposit

Giro

Current Account

Deposito Mudharabah Mudharabah Deposits

Layanan Services

Kiriman Uang Remittance

Inkaso

Collection

Garansi Bank Bank Guarantee

381

o ffi c e s n e t w o r k

Jaringan Kantor

382

Divisi/Satuan/Unit Division/Unit

Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan

Divisi Perencanaan Strategis

Corporate Communication Division

Strategic Planning Division

Gedung BNI Lt. 14 Tel. (021) 2511181, 5728708 Fax. (021) 5728456 Satuan Pengawasan Intern Internal Audit

Gedung BNI Lt. 27 Tel. (021) 5728873 Fax. (021) 5728877 Satuan Pengawasan Intern Area 1 Internal Audit Area 1

Gedung BNI Lt. 27 Tel. (021) 5729414 Fax. (021) 2511179 Satuan Pengawasan Intern Area 2

Gedung BNI Lt. 24 dan 18 Tel. (021) 5728037, 5728387 Fax. (021) 5728295, 5728053

Divisi Operasional Banking Operations Division

Gedung BNI Basement 1 Lt. 16, 17, 19, 20, 21 & 26 Tel. (021) 5729968, 5729099 Fax. (021) 5702351, 5728325 Divisi Jaringan dan Layanan

Unit Pengembangan Perusahaan Anak

Network and Services Division

Subsidiaries Management Unit

Gedung BNI Lt. 4 dan Gedung Wisma 46 Lt. 7, 19 Tel. (021) 5728201, 5729910 (021) 5729796, 5729141 Fax. (021) 2510176, 2510177

Gedung BNI Lt. 14 Tel. (021) 5728861, 5728077 Fax. (021) 5728838 Divisi Kebijakan & Manajemen Risiko

Divisi Sumber Daya Manusia

Risk Management Division

Jl. S Parman Kav. 55–56 Slipi, Jakarta 10260 Tel. (021) 53651262, 53651275 Fax. (021) 53651263, 53677254

Gedung BNI Lt. 26 & 27 Tel. (021) 5728530, 5728544 Fax. (021) 2511148 Divisi Risiko Kredit

Human Resource Division

Internal Audit Area 2

Credit Risk Division

Jl. Sisingamangaraja No. 17 Kebayoran Baru Jakarta 12110 Tel. (021) 7257366 Fax. (021) 7248714

Gedung BNI Lt. 20 Tel. (021) 5728143, 5728167 Fax. (021) 5763836

Kelompok Rekrutmen & Assessment

Senior Credit Approval

Satuan Pengawasan Intern Area 3

Gedung BNI Lt. 15 Tel. (021) 2511946 ext 2533 Fax. (021) 5763836

Jl. Mataram No. 59 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Tel. (021) 7201857, 7201187 Fax. (021) 7202029

Change Management Office

Divisi Umum

Internal Audit Area 3

Jl. Ahmad Yani No. 286 Gedung Graha Pangeran Lt. 5 Surabaya 60234 Tel. (031) 8292807 Fax. (031) 8292759 Divisi Pengendalian Keuangan Financial Control Division

Gedung BNI Lt. 12 Jl. Jend Sudirman Kav. 1 Jakarta Tel. (021) 5728680, 5728681 Fax. (021) 5749257, 2511193

Senior Credit Approval

Change Management Office

Gedung BNI Lt. 21 Tel. (021) 5729585, 5729577 Fax. (021) 5703225 Divisi Kepatuhan Compliance Division

Recruitment & Assessment Group

General Affairs

Jl. Sultan Hasanuddin No. 3 & 4, Kebayoran Baru Jakarta 12160 Tel. (021) 7399927 Fax. (021) 7264368, 7264414


Divisi Pelatihan & Pengembangan SDM

Divisi Hukum

Jl. Lada No. 1 & 4 Jakarta Kota 11110 Tel. (021) 69837057 (021) 2601177 ext 9401–9404 Fax. (021) 69837051, 2601225

Legal Division


HR Training and Development Division

Ofii c e s n e t w o r k

Divisi Kredit Konsumen

Divisi Usaha Kecil

Consumer Loan Division

Small-scale Business Division

Gedung Wisma 46 Lt. 3 Tel. (021) 5729228, 5728523 Fax. (021) 5702816, 2511158 Divisi Jasa Keuangan dan Dana Institusi Corporate Funding & Financial Services

Gedung BNI Lt. 16 Tel. (021) 5729323, 5728601 Fax. (021) 2510163, 5740279 Divisi Dana dan Jasa Konsumen Consumer Funding & Services Division

Gedung Wisma 46 Lt. 40 Jl. Jend Sudirman Kav. 1 Tel. (021) 5728975, 5729283 Fax. (021) 2510160, 2510161 Divisi Bisnis Kartu


Divisi Tresuri


Treasury Division

Proyek Pengembangan Organisasi & SDM Perkreditan

Divisi Internasional International Division

Gedung BNI Lt. 7 Tel. (021) 2511946 ext 8432 Fax. (021) 5728320 Divisi Agrobisnis

Divisi Wealth Management

Gedung BNI Lt. 23 Tel. (021) 572 8272 Fax. (021) 2511135, 2511130 Divisi Korporasi Corporate Banking Division

Gedung BNI Lt. 23 Tel. (021) 5728141, 5728265 Fax. (021) 2511135, 2511130 Divisi Kredit Khusus Loan Recovery Division

Divisi Usaha Menengah

Gedung BNI Lt. 15 Tel. (021) 5728757, 5729259 Fax. (021) 5701273, 5733486

Medium-scale Business Division

Executive Credit Recovery

Gedung BNI Lt. 9 Jl. Jend Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 Tel. (021) 5729866, 5729321 Fax. (021) 2510524, 2511120


Gedung BNI Lt. 8 dan Gedung Wisma 46 Lt. 5 & 6 Tel. (021) 5728477, 5728557 (021) 5728693, 5728702 Fax. (021) 2511103 (021) 2510164, 2510957

Credit Personnel and Organisation Development Project

Gedung Wisma 46 Lt 37, 38, 39 & 42 Tel. (021) 5729601, 5729746 Fax. (021) 5729607

Gedung Landmark Lt. 11, 12, 14 Jl. Jend Sudirman No. 1 Tel. (021) 5728422 Fax. (021) 5213727, 5213728


Sharia Banking Division

Agrobusiness Division

Information Technology Division

Corporate Funding & Financial Services

Divisi Usaha Syariah

Card Centre Division

Divisi Teknologi Informasi

Divisi Jasa Keuangan dan Dana Institusi

Executive Credit Recovery


Wealth Management Division

Gedung BNI Lt. 4 Tel. (021) 5728899, 5728290 Fax. (021) 2511259, 57900967 Unit Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pension Fund Unit


383

r e gi o n o ffi c e s

Kantor Wilayah

384 Kantor Wilayah 01

Kantor Wilayah 06

Kantor Wilayah 11

Kantor Cabang Tokyo

Regional Office 01

Regional Office 06

Regional Office 11

Tokyo Branch

Jl. Pemuda No. 12 Lt. 4 Medan 20151 Tel. (061) 4567110, 4567002 Fax. (061) 4567105, 4515754

Gedung Graha Pangeran Lt. 3–4, Jl. Jend. A. Yani No. 286, Surabaya 60292 Tel. (031) 8292820–26 Fax. (031) 8292805, 8292841

Jl. Tulodong Lasut No. 1 Manado 95122 Tel. (0431) 868019, 865935 Fax. (0431) 851852, 865458

Kokusai Bld 1st Floor 3-1-1 Marunounchi Chiyoda-Ku Tokyo 100-0005, Japan Tel. +81 3 3214 6565, 3214 5621 Fax. +81 3 3212 6428, 3201 2633

Kantor Wilayah 12 Regional Office 12

Kantor Wilayah 02

Jl. Lada No. 1 Jakarta 11110 Tel. (021) 2601090, 2601148 Fax. (021) 2601165, 2601179

Regional Office 02

Kantor Wilayah 07

Gedung Telkomsel Lt. 2 Jl. Batang Tarusan No. 3 Padang 25138 Tel. (0751) 447741, 447742 Fax. (0751) 447758, 447759

Regional Office 07

Kantor Wilayah 03

Kantor Wilayah 08

Regional Office 03

Regional Office 08

Jl. Jend. Sudirman No. 132 Palembang 30126 Tel. (0711) 361961-62-63- 65, 321046 Fax. (0711) 361966, 374160

Jl. Raya Puputan No. 27 Renon, Denpasar 82265 Tel. (0361) 263304– 263309 Fax. (0361) 227874

Kantor Wilayah 04

Kantor Wilayah 09

Regional Office 04

Regional Office 09

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3, Bandung 40117 Tel. (022) 4240457, 4240534 Fax. (022) 4240432, 4214926

Jl. Lambung Mangkurat No. 30, Banjarmasin 70111 Tel. (0511) 3357062, 3357063 Fax. (0511) 3357066, 3354409

Kantor Wilayah 05

Kantor Wilayah 10

Regional Office 05

Regional Office 10

Jl. Letjen. MT. Haryono No. 16, Semarang 50122 Tel. (024) 3556747, 3556746 Fax. (024) 3547686, 3565215

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 55, Jakarta Pusat 10210 Tel. (021) 2500025, 5706057 (Hunting) Fax. (021) 2500033, 5712167

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Makassar 90115 Tel. (0411) 317488 Fax. (0411) 319562

Cabang London London Branch

Pinners Hall 105/108 Old Broad Street London EC2N 1 EN United Kingdom Tel. +44 (0) 20 7638 4070 Fax. +44 (0) 20 7256 9945 Kantor Perwakilan New York

Kantor Cabang/ Perwakilan Luar Negeri

New York Agency

overseas branch/ r e p r e s e n tat iv e o ffi c e s

One Exchange Plaza 55 Broadway, New York NY.10006, USA Tel. +1 212 943 4760 Fax. +1 212 344 5723

Kantor Cabang Singapore Singapore Branch Office

158 Cecil Street Level 1–4 Dapenso Building Singapore 069545 Tel. +65 6225 7755 Fax. +65 6225 4757 Kantor Cabang Hong Kong Hong Kong Branch

G/F Far East Finance Center 16 Hartcourt Road Hong Kong Tel. +852 25299871, 28618600 Fax. +852 28656500

Outlet BNI (per Desember 2007) BNI Outlet (as of December 2007)

Cabang

Capem

Kas Mobil

Kantor Kas

Total

Branch

Sub-Branch

Mobile Kiosk

Cash Offices

Total

Conventional Outlets

Outlet Konvensional

216

610

23

75

924

Outlet Syariah

30

24

-

-

54

Sharia Outlets

Luar Negeri

5

-

-

-

5

Overseas Units

Total

251

634

23

75

983

Total

c o r p o r at e inf o r m at i o n

Informasi Perusahaan

Nama Perusahaan/Name of Company PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pendirian Perusahaan/Establishment Date 5 Juli 1946

Komposisi Pemegang Saham (per 31 Desember 2007) The Ownership Composition (as of December 31, 2007) • Negara Republik Indonesia/Republic of Indonesia 76,36 % • Karyawan dan Direksi/Employee and BOD 0,07 % • Masyarakat/Public 23,57 %

Pencatatan Saham/Listing Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange

Bidang Usaha/Line of Business Perbankan/Banking

Kode Saham/Ticker Code BBNI

Akuntan Publik/Public Accountants Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young)

Jakarta Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53 Jakarta 12190 Tel. (62-21) 52895000 Fax. (62-21) 52894100 Biro Administrasi Efek/Share Registrar PT Datindo Entrycom Puri Datindo

Wisma Diners Club Annex Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 Tel. (62-21) 5709009 Fax. (62-21) 5709026 Hubungan Investor/Investor Relations Corporate Communications Division

Gedung BNI, Lt. 24 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 Tel. (62-21) 2511946, 5728387, 5728037 Fax. (62-21) 5728295, 5728053 E-mail: [email protected] Website: www.bni.co.id

385

Melayani Negeri, Kebanggan Bangsa

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 PO Box 2955 JKT Tel. (62-21) 251 1946, 572 8387 Fax. (62-21) 572 8805 E-mail. [email protected] SWIFT BNIN IDJA w w w. b n i . co . i d

l a p o r a n tahunan 2007 Berbagi untuk Negeri Sharing with the nation

Recommend Documents