Kursus Atase Pertahanan Angkatan ke-IX TA 2011 Dr. Makarim Wibisono Direktur Eksekutif ASEAN Foundation Pusdiklat Intelstrat Bogor, 5 Oktober 2011
Http://www.dfa-deplu.go.id/
GATT 1948
8 Negotiation Rounds
WTO 1st Ministerial Conference Singapore 2nd Ministerial Conference Geneva
• Covering Tariff & Non-Tariff • Enhancement of sectors, I including agriculture sector
3rd Ministerial Conference Seattle 4th Ministerial Conference Doha
6th Ministerial 5th Ministerial Conference Conference Cancun Hong Kong
Emergence of Private Sectors Oriented to Market Economy
NORTH AMERICA
NATO
WARSAW PACT
POLITICAL STRUCTURAL CHANGES
WESTERN EUROPE
EAST & SOUTH EAST ASIA
Political Security Approach
Economic Approach
1. Political Security (NATO & Warsaw Pact)
1. Political Economy (Triangular Relations Order) 2. States / Actors with economic capability will get forfawrd 3. Politic Security (6 Power Centers) 5 nuclear powers (USA, UK, France, Russia, China) + 1 non-nuclear power (Japan)
2. Political Economy (Trans Atlantic & COMECON)
INTENSIFIED INTERLINKAGES & INTERDEPENDENCIES • Among States • Among Sectors (politics - economy - defense & security - etc.)
INTERLINKAGES
RELATIONS ORDER
MUTUAL REINFORCING SYNERGY
Approach : • Bilateral • Regional
• Inter-regional • Global
STATEs IGOs NGOs
STATEs
MNCs IGOs
EXPANSION IN THE NUMBER OF DOMINANT ACTORS
ACADEMI SIONs JOURNALISTs / MASS MEDIA
FIRST
1. FIRST TRACK DIPLOMACY
TRACK
2. SECOND TRACK DIPLOMACY
DIPLOMACY
3. STATE-FIRM DIPLOMACY
Globalization
Security
NGO The State Global governance
M N MNCs C
Development of Global Issues
Human Dimension Development
• Public • Private
HUMAN RIGHTS
Multilateralism: The tendency for functional aspects of international relations (such as security, trade, or environmental management) to be organized around large numbers of states, or universally, rather than by unilateral state action.
Krisis Keuangan Krisis keuangan global dimulai pada akhir 2007. Krisis keuangan global terjadi karena kurangnya koordinasi internasional yang responsif menghadapi krisis dan regulasi sektor keuangan yang kurang accountable (excessive risk taking).
Negara maju terpuruk sektor keuangannya dan berdampak ke sektor riil. Berdampak ke negara berkembang dan mempengaruhi perdagangan dan investasi di negara berkembang.
Awal terbentuknya G20 Leaders Meeting. Untuk mengatasi krisis tersebut, Amerika Serikat menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (G20 Summit) bagi para pemimpin/kepala negara G20 di Washington DC tanggal 15 November 2008. G20 memperkuat kerjasama internasional untuk mengatasi krisis keuangan global tahun 2008, mencakup stimulus sebesar 5 miliar dolar AS, menghindari proteksionisme, dan menstabilkan sistem keuangan global.
Kanada Perancis Jerman Italia Jepang Inggris Amerika Serikat Argentina Australia Brazil
80% perdagangan dunia 90% GNP dunia
Cina India Indonesia Meksiko
2/3 populasi dunia
Korea Selatan Rusia Arab Saudi Afrika Selatan Turki Uni Eropa
Keanggotaan yang seimbang antara NI-EE terdiri dari: Negara-negara industri: 9 negara + organisasi regional (Uni Eropa) AS, Inggris, Perancis, Jepang, Jerman, Kanada, Italia, Korea Selatan, Australia, Uni Eropa Emerging Economies : 10 negara Rusia, Argentina, Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Turki Geopolitik vs relevansi keuangan Semua anggota G20 memiliki posisi strategis dan peran kepemimpinan di wilayahnya, dengan tingkat GDP terbesar di dunia. Isu keanggotaan sementara ini tetap 20, G20 lebih fokus pada pelaksanaan komitmennya.
No .
Negara
PDB (nominal dalam Miliar dolar AS) Tahun 2010
Population (jutaan) Tahun 2010
1
Amerika Serikat
14,800
310
2
China
5,365
1,341
3
Jepang
5,273
127
4
Jerman
3,333
82
5
Perancis
2,669
63
6
Inggris
2,223
62
7
Italia
2,121
60
8
Brazil
1,910
193
9
Kanada
1,556
34
10
Rusia
1,508
140
11
India
1,367
1,215
12
Australia
1,193
22
13
Mexico
996
109
14
Korea Selatan
991
49
15
Turki
711
71
16
Indonesia
670
235
17
Saudi Arabia
438
26
18
Argentina
344
41
19
Afrika Selatan
330
50
Pada pendiriannya tahun 1999, G20 merupakan forum Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang bertujuan mencegah terulangnya krisis keuangan 1997. Agendanya meliputi surveillance, diskusi kebijakan, identifikasi tantangan dan hambatan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi. ACHIEVEMENT: Selama 2001-2006 dunia mengalami pertumbuhan terpesat dan inflasi yang terendah sepanjang sejarah. BUILDING BLOCKS: equality, trust building, continuity, focus & systematic, solution oriented, concrete action
Isu non keuangan:
Isu keuangan:
Pertanian
Reformasi sektor keuangan
Pembangunan*
Membentuk kerangka kerja pertumbuhan tinggi, berkelanjutan dan seimbang
Tenaga kerja Reformasi institusi keuangan internasional Anti korupsi Lingkungan hidup (global marine environment protection)
Reformasi sistem moneter internasional
*(infrastruktur, sumberdaya manusia, ketahanan pangan, perdagangan, investasi swasta dan penciptaan lapangan kerja, growth with resilience, mobilisasi sumber daya domestik, financial inclusion, knowledge sharing).
G20 sebagai the premier forum for international economic cooperation (KTT G20 Toronto 2010) merupakan upaya untuk memperbaiki global governance mengenai sistem ekonomi dan keuangan internasional. G20 merupakan pengakuan terhadap adanya perubahan konstelasi politik dan ekonomi/keuangan global.
Sejak tahun 2008, G20 mulai melakukan pertemuan tingkat Leaders untuk pembahasan isu-isu lintas sektor terkait dengan krisis ekonomi global.
Memperbaiki situasi ekonomi global Pemulihan ekonomi yang “multispeed”/ “dualspeed.”
Inflation relatif tinggi di emerging markets dan tingkat pengangguran yang tinggi. Kenaikan dan fluktuasi harga komoditi pertanian dan energi.
Permasalahan fiskal di negara maju G20 (utang publik tinggi yang dapat mencapai 100% dari GDP dan masalah manajemen fiskal).
Kelembagaan : exclusive grouping (G20 vs. G192); Economic (and political) leverage (90% GNP dunia, 80% perdagangan dunia, 2/3 populasi dunia, pemegang saham mayoritas IMF dan MDBs).
Relevansi dengan kepentingan lingkup yang lebih besar development agenda. Legitimasi akan tumbuh jika G20 dapat membawa hasil kongkrit yang berguna bagi anggota dan non anggota G20.
KTT Washington bulan November 2008 berfokus pada short/medium term goal khususnya dalam penguatan regulasi dan supervisi sektor keuangan.
KTT London bulan April 2009 mulai membahas isu pertumbuhan ekonomi mengingat terdapatnya indikasi pemulihan ekonomi.
KTT Pittsburg bulan September 2009 menekankan pada long term goal, sustainable and balanced growth, serta mulai membahas isu nonekonomi.
KTT Toronto bulan Juni 2010 menetapkan kapasitas baru G20 sebagai premier forum for international economic cooperation.
KTT Seoul bulan November 2010 menekankan pada framework strong, sustainable, and balanced growth, sekaligus menyetujui Seoul Development Consensus for Shared Growth dan Anti Corruption Action Plan.
Prioritas Utama Kepemimpinan Perancis di G20 tahun 2011 yaitu: 1
2
3
4
5
6
• Mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dan mengurangi ketidakseimbangan makroekonomi global • Memperkuat regulasi keuangan • Melanjutkan pembahasan isu pembangunan • Reformasi Sistem Moneter Internasional • Mengatasi fluktuasi harga komoditas • Meningkatkan tata kelola pemerintahan global
G20
• INDONESIA adalah anggota G20 sejak dibentuk tahun 1999.
• INDONESIA memiliki pengalaman dalam menghadapi krisis keuangan regional.
• Secara ekonomi, Indonesia memiliki ekonomi yang stabil, pertumbuhan positif saat krisis 6.1% tahun 2010, tingkat konsumsi dalam negeri yang besar.
• Negara demokrasi terbesar ke-3, penduduk muslim terbesar, memajukan prinsip moderasi – voice of reason.
• Sesuai UUD 45, Indonesia dimandatkan untuk mendorong terciptanya tatanan dunia yang adil damai dan sejahtera.
• Indonesia satu-satunya negara ASEAN dalam G20 dan senantiasa mendorong kepentingan negara berkembang
Timely information on global economic outlook & perubahan regulasi di negara anggota sehingga antisipasi bisa lebih cepat dan terkoordininasi dengan negara-negara besar. Indonesia menjadi anggota FSB (Financial Stability Board) yang berperan menentukan standar internasional baru untuk new financial regulatory architecture. Penambahan akses likuiditas untuk APBN dan BOP melalui bilateral dan multilateral. Reformasi di bank pembangunan regional dan multilateral (MDBs) serta IMF memungkinkan penyediaan berbagai instrumen penyediaan likuiditas yang beraneka ragam dan kreatif untuk set off penurunan aliran modal swasta ke negara berkembang. Keikutsertaan di G20 menjadi daya ungkit bagi posisi tawar Indonesia dalam berbagai perundingan bilateral (BSA dengan Jepang & China, pembiayaan investasi, dsb).
TINGKAT GLOBAL
TINGKAT NASIONAL
• Rangkaian pertemuan G20 telah memberikan instrumen yang tepat bagi Indonesia menghadapi krisis ekonomi global.
• Memberikan kesempatan membenahi sistem dan governance keuangan internasional menjadi lebih adil (new international financial architecture). • Reformasi International Financial Institutions (IFIs): sudah pada tingkat implementasi.
Indonesia memiliki peran unik dalam G20 sebagai negara modern, demokratis dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia merupakan satu contoh negara yang sukses dalam menghadapi krisis keuangan dan reformasi. Dalam berbagai isu, Indonesia merupakan negara yang moderat yang mampu menjembatani perbedaan antara negara-negara G20. Indonesia mengusulkan global expenditure fund scheme, yang diperkenalkan di Konferensi Washington, untuk membantu negara-negara berkembang yang terkena krisis.
IFIs
• Indonesia secara aktif mendukung reformasi hak suara di International Financial Institutions (IFIs)
co-chair Anti Corruption Working Group dan co-facilitator Growth with Resilience
financial inclusion dan food security
• Saat ini Indonesia merupakan co-chair Anti Corruption Working Group dan co-facilitator Growth with Resilience (development working group)
• Mengangkat isu-isu penting untuk negara-negara berkembang, termasuk financial inclusion dan food security.
Proses G20 harus terus berlanjut dan diperkuat karena G20 mempunyai peran strategis dalam memulai gelombang reformasi dalam tata kelola global.
Perlu memaksimalkan kelebihan proses G20 yaitu engagement leaders yang “dekat” untuk meminimalkan jurang antara fakta di meja pembahasan/perundingan dan komitmen politis para pemimpin untuk mencapai tata kelola (ekonomi) global yang balanced, inclusive dan sustainable.
Reaksi Global Negara-negara yang tidak menjadi anggota G-20 tidak menyukai pengelompokan ini. Lembaga-lembaga keuangan internasional menaruh harapan besar pada potensi yang dimiliki G-20. Presiden Sidang Majelis Umum PBB, dalam pidato pembukaannya mengingatkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa jangan sampai dimarjinalisasikan oleh Kelompok-kelompok negara seperti G-20.
