KUMULASI PERMOHONAN ITSBAT NIKAH DENGAN ASAL USUL ANAK (Dalam Persfektif Hukum Positif di Indonesia) Oleh: Drs.H.Abdul MUJIB AY,M.H. (Wakil Ketua PA Tanah Grogot Kalimantan Timur)
A. Penggabungan Gugatan dalam HIR, RBg 1. Pengertian dan Pengaturan Hukum
positif
di
Indonesia
tidak
mengatur
penggabungan
gugatan/permohonan. Baik HIR maupun R.Bg. tidak mengaturnya. Begitu juga Rv., tidak mengatur secara tegas, dan tidak pula melarang.Yang dilarang Pasal 103 Rv., hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (Bezit) dengan tuntutan hak milik. Dengan demikian secara a contrario (in the apposite sense), Rv., membolehkan penggabungan gugatan.1) Meskipun HIR dan R.Bg.,maupun Rv., tidak mengatur, namun Peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkannya. Supomo menunjukkan salah satu Putusan
Raad
Justisie
Jakarta,pada
tanggal
20
Juni
1939
yang
memperbolehkan penggabungan gugatan, asal antara gugatan-gugatan itu, terdapat hubungan erat (innerlijke samenhangen); Pendapat yang sama dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0.575 K/Pdt/1983, dan N0. 880 K/Sip/1970 dijelaskan antara lain: • meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapai manfaat dari segi acara (proses doelmatig heid) dimungkinkan menerapkan ketentuan acara diluar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman kepada ukuran: - benar-benar
untuk
memudahkan
atau
menyederhanakan
pemeriksaan; - menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan .
proses
• berdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan (samenvoeging) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat innerlijke samenhangen atau koneksitas erat di antaranya.
2. Tujuan Penggabungan Penggabungan 2 (dua), 3 (tiga), atau beberapa perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu , dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (procesuel doelmatig). Ada 2 (dua) manfaat dan tujuan penggabungan gugatan, yaitu: a. Mewujudkan Peradilan Sederhana Melalui system penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan , dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal , dan dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara sehingga azas peradilan: “sederhana, cepat dan biaya ringan tidak ditegakkan. Azas ini jangan hanya rumusan mati dalam Pasal 4 ayat 2 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, tapi harus benar-benar diwujudkan jika ingin menampilkan putusan yang mengandung EDUKASI, KOREKSI,PREPENSI DAN REPRESIP. Proses persidangan yang panjang dan bertele-tele mengakibatkan antara lain: - kebenaran dan keadilan hancur ditelan
masa;
menimbulkan
kebingungan
dan
keresahan
yang
berkepanjangan bagi yang berperkara; dan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan. b. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan Manfaat yang lain, melalui system penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh
karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan
jalan
menempuh
system
kumulasi
atau
penggabungan
gugatan.3)Bahkan Subhekti berpendapat, 3) untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mengenai kasus yang memiliki koneksitas apabila pada PN tertentu terdapat dua atau beberapa perkara yang saling berhubungan, serta para pihak yang terlibat sama, lebih tepat perkara itu digabung menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis saja.
3. Syarat Penggabungan Ada 2 (syarat) pokok kumulasi gugatan, yaitu: a. Menurut Soepomo “ antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin” (innerlijke samenhang).4) Dalam praktik, tidak mudah mengkonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain; b. Terdapat hubungan hukum Pada syarat yang pertama, terdapat hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain. Sedang pada syarat yang kedua ini, terdapat hubungan hukum antara para penggugat atau antara para tergugat. Jika dalam komunikasi subjektif yang diajukan beberapa orang sedangkan diantara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri.Dalam hal ini pun tidak mudah menentukan apakah di antara para penggugat atau tergugat terdapat hubungan hukum atau tidak.
4. Bentuk Penggabungan Dalam teori dan praktek, dikenal dua bentuk penggabungan, yaitu: a. Kumulasi Subjektif Pada bentuk ini, dalam satu surat gugatan terdapat : beberapa orang penggugat, dan beberapa orang tergugat. Dapat terjadi variable sebagai berikut:
• penggugat terdiri dari
beberapa orang berhadapan dengan seorang
tergugat saja. Dalam hal ini, kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak penggugat; • sebaliknya, pengugat satu orang, sedangkan tergugat terdiri dari beberapa orang. Kumulasi subjektif yang terjadi dalam kasus ini, berada pada pihak terugat; • dapat juga terjadi kumulasi subjektif yang meliputi pihak penggugat dan tergugat .Pada kumulasi yang seperti itu , penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan beberapa orang tergugat. Sebagai syarat kumulasi gugatan ini harus terdapat adanya hubungan hukum di antara para pihak; b. Kumulasi Objektif Dalam
bentuk
ini,
yang
digabung
adalah
gugatan.
Penggugat
menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Jadi yang menjadi factor kumulasi adalah gugatan, yaitu beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan. Namun agar penggabungan sah dan memenuhi syarat , di antara gugatan itu harus terdapat hubungan erat (Innerlijke samenhangen).
B. Penggabungan Gugatan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009
1. Penggabungan Gugatan Cerai dengan Pembagian Harta Bersama Gugatan pembagian harta bersama dianggap assessor atas gugatan cerai. Namun sifat assesornya dapat diterapkan dalam acuan, jika gugatan cerai ditolak, dengan sendirinya menurut hukum penolakan itu meliputi gugatan pembagian harta bersama. Sebaliknya, apabila gugatan cerai dikabulkan, sekaligus diselesaikan pembagian pembagian harta bersama dalam satu putusan. Penerapan seperti itu, digariskan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 5), yang membolehkan secara tegas penggabungan
gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama. Pasal 86 ayat (1) menegaskan: gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama
dengan gugatan perceraian
ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya penjelasan pasal itu menyatakan, maksud kebolehan penggabungan itu, demi tercapainya prinsip keadilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan ketentuan itu, bukan hanya gugatan harta bersama yang dapat digabung dengan gugatan perceraian, tetapi meliputi penguasaan anak serta nafkah
alimentasi isteri dan anak. Apabila penggugat tidak
menggabungnya dalam gugatan, tergugat dapat menggabungkannya melalui gugatan rekonvensi.6) Meskipun ketentuan ini hanya diperuntukkan bagi peradilan agama, jangkauan
penerapannya
dapat
diperluas
menjadi
pedoman
bagi
PN
berdasarkan azas process doelmatigheid , menerapkan ketentuan itu di lingkungan Peradilan Umum (PN), tidak hanya sekedar kepentingan beracara, tetapi sekaligus untuk memenuhi ketertiban umum (public order) dan keadilan berdasarkan moral (moral justice).
2. Penggabungan Permohonan Isbat Nikah dengan Asal usul Anak Penggabungan permohonan Isbat nikah dengan permohonan asal usul anak, dapat diterapkan dengan 3 (tiga) alasan: a. Adanya Hubungan hukum yang sangat erat antara keduanya (Innerlejke samenhangen). Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri
dan harta bersama suami isteri dengan gugatan
perceraian, Penulis berkesimpulan bahwa keempat perkara tersebut dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan perceraian
karena mempunyai hubungan yang erat (innerlijke samenhangen);yakni sebagai akibat dari perceraian. Demikian juga penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak; dan angka (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan
menurut
peraturan
yang
lain
(isbat
nikah).
Penulis
berkesimpulan bahwa kedua perkara tersebut mempunyai hubungan hukum yang erat (innerlijke samenhangen); sebagai akibat dari suatu perkawinan.
3. Ketatnya
Acara
Pembuktian
Isbat
Nikah
dibandingkan
dengan
pembuktian acara asal-usul anak Selain itu, cara pandang para ulama dalam menilai keabsahan suatu perkawinan (isbat nikah) sangat ketat yakni tidak ada saksi istifadlah dalam acara pembuktian suatu perkawinan, harus dihadirkan saksi-saksi yang memang menyaksikan atau hadir dalam suatu akad nikah, kalau tidak kesaksian saksi tersebut harus dikesampingkan. Berbeda dengan pembuktian asal-usul anak, sekalipun anak itu lahir dari suatu perkawinan yang fasid, bahkan nikah adat, anak tersebut dapat dinisbahkan kepada orang tuanya yang menikah fasid/ada tersebut. Sesuai hujjah syar`iyyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 690 sebagai berikut : Artinya:” Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi degan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta
pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).” 4. Azas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Selanjutnya permohonan perkara isbat nikah dan penetapan asal-usul anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni penetapan asal-usul anak sebagai bagian dari perkawinan (Innerlejke samenhangen) dan berdasarkan azas kedailan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Pasal 57 ayat (3) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gabungan permohonan perkara isbat nikah dan asal usul anak perlu dipertimbangkan oleh penegak hukum di Peradilan Agama.
C. KESIMPULAN 1. Hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan, namun praktek peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkannya, dengan syarat antara
gugatan-gugatan
itu,
terdapat
hubungan
erat
(innerlijke
samenhangen). 2. Tujuan penggabungan gugatan adalah untuk mewujudkan tercapai manfaat dari segi acara (proses doelmatig heid) dengan berpedoman kepada ukuran: pertama: benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan; sehingga terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta kedua: menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan. 3. Ada 2 (dua) bentuk penggabungan, pertama: Kumulasi Subjektif, yakni dalam satu surat gugatan terdapat : beberapa orang penggugat, dan beberapa orang tergugat. Kedua: Kumulasi Objektif, yang digabung adalah gugatan.
Penggugat menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Jadi yang menjadi factor kumulasi adalah gugatan, yaitu beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan. Namun agar penggabungan sah dan memenuhi syarat , di antara gugatan itu harus terdapat hubungan erat (Innerlijke samenhangen). 4. Penggabungan Permohonan Isbat Nikah dengan Asal usul Anak dalam hukum acara diperbolehkan, berdasarkan 3 (tiga) alasan: Pertama: adanya Hubungan hukum yang sangat erat antara keduanya (Innerlejke samenhangen). Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak; dan angka (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (isbat nikah). Penulis
berkesimpulan bahwa kedua perkara tersebut
mempunyai hubungan hukum yang erat (innerlijke samenhangen); sebagai akibat dari suatu perkawinan. Kedua: ketatnya Acara Pembuktian Isbat Nikah dibandingkan dengan pembuktian acara asal-usul anak. Di mana, cara pandang para ulama dalam menilai keabsahan suatu perkawinan (isbat nikah) sangat ketat yakni tidak ada saksi istifadlah dalam acara pembuktian suatu perkawinan, harus dihadirkan saksi-saksi yang memang menyaksikan atau hadir dalam suatu akad nikah, kalau tidak kesaksian saksi tersebut harus dikesampingkan. Berbeda dengan pembuktian asal-usul anak, sekalipun anak itu lahir dari suatu perkawinan yang fasid, bahkan nikah adat, anak tersebut dapat dinisbahkan kepada orang tuanya yang menikah fasid/ada tersebut. Ketiga: azas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
D. DAFTAR PUSTAKA 1. M.Yahya Harahap,S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.Kedua, hal. 103. 2. Soepomo, Hukum Acara Perdata Negeri, Pradaya Paramita,Jakarta, 1993, hal.26. 3. Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hal. 67. 4. Ibid, hal. 28 5. Undang-Undang Tentang Peradilan Agama. 6. M.Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, hal. 269. E. Contoh Penetapan (bescikking) Permohonan Isbat Nikah dengan Asal usul Anak
PENETAPAN Nomor: …/Pdt.P/20…/PA Tgt. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:
PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian, bertempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut Pemohon I; PEMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut Pemohon II; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di depan persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 16 Juli 2010, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot di bawah register Nomor:…/Pdt.P/20../PA Tgt., tanggal 20 Juli 2010, telah diubah oleh para pemohon sendiri, mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 1996 di Malaysia, dinikahkan secara agama Islam oleh penghulu bernama Suwardi bin Palluka dengan wali nasab ayah kandung pemohon II bernama …,
dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.
100.,- (seratus ringgit Malaysia) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama … dan …; 2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda, juga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan ; 3. Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah duda cerai, sedangkan Pemohon II statusnya perawan; 4. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I, dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 5. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang menyangkal terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II dan juga terhadap ketiga orang anak pemohon I dan pemohon II; 6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan pemohon II hingga sekarang ini tidak mempunyai buku nikah, disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedang Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat memerlukan bukti yang otentik sebagai suami isteri, dan untuk mengurus kepastian hukum
akta kelahiran ketiga orang anak dan
untuk
lainnya, demi masa depan dan keluarga serta anak
keturunan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu memerlukan penetapan Isbat Nikah / Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Agama; 7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
-
Menetapkan
sah perkawinan Pemohon I
dengan Pemohon II yang
dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 1996 di Malaysia; -
Menetapkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: ….adalah anak-anak dari pemohon I dengan pemohon II;
-
Membebankan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para
Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasihati para agar para pemohon tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: 1. Fotokopi
Kartu
Keluarga
Nomor:…yang
dikeluarkan
oleh
Dinas
Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal….bulan… tahun…, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1); 2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2); Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadirkan
2 (dua) orang
saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
1. Saksi 1, umur 35 tahun, dalam kesaksian di di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
-
Bahwa saksi bertetangga dekat dengan pemohon I dan pemohon II di Penajam baru 4 (empat) bulan lamanya;
-
Bahwa saksi tidak tahu perkawinan pemohon I dan pemohon II;
-
Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa 4 (empat)bulan lalu bertetangga dengan pemohon I dan pemohon II dan sudah ada 3 (tiga) orang anak;
-
Bahwa saksi mengetahu bahwa selama 4 (empat)bulan kenal dengan pemohon I dan pemohon II , mereka berdua rukun-rukun saja;
-
Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini dalam rangka untuk pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;
2. Saksi 2, umur 40 tahun, dalam kesaksian di di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena pemohon I sebagai adik kandung saksi;
-
Bahwa saksi tidak tahu perkawinan pemohon I dan pemohon II;
-
Bahwa saksi tahu bahwa pada akhir tahun 2009 pemohon I dan pemohon II pulang dari Malaysia dengan membawa 3 (tiga) orang anak dan tinggal di Balikpapan selama 6 bulan;
-
Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak 4 (empat)bulan lalu pemohon I dan pemohon II tinggal di rumah bapak… di Penajam;
-
Bahwa saksi mengetahu bahwa selama 4 (empat)bulan kenal dengan pemohon I dan pemohon II , mereka berdua rukun-rukun saja;
-
Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini dalam rangka untuk pengurusan akta kelahiran anak-anaknya; Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak
keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan dalam kesimpulannya
para pemohon tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapannya; Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, majelis hakim merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang,
bahwa
maksud
dan
tujuan
para
pemohon
adalah
sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara penggabungan antara permohonan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak; Menimbang,
bahwa
hukum
positif
di
Indonesia
tidak
mengatur
penggabungan gugatan/permohonan, baik R.Bg. maupun Rv., namun Peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkannya, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0.575 K/Pdt/1983, dan N0. 880 K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (innerlijke samenhangen); Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, Jis Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri
dan harta bersama suami isteri dengan
gugatan perceraian, majelis hakim menilai bahwa keempat perkara tersebut dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan perceraian karena mempunyai hubungan yang erat (innerlijke samenhangen); yakni sebagai akibat dari perceraian; Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak; majelis hakim menilai bahwa ke
dua puluh dua angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (innerlijke samenhang);yakni sebagai akibat dari perkawinan; Menimbang, bahwa majelis hakim menilai karena perkara isbat nikah dan penetapan asal-usul anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni penetapan asal-usul anak sebagai bagian dari perkawinan (Innerlejke samenhangen) dan berdasarkana azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Pasal 57 ayat (3) undangundang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, Jis Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan para pemohon secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Jis Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama; Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan
dengan
akibat
pernikahan,
seperti
maksud
para
pemohon
mengajukan isbat nikah perkara a quo guna untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi anak mereka, sudah seharusnya untuk diatasi, perkara ini patut dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., dan P.2., dan keterangan kedua saksi yang dihadirkan di dalam persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut: -
Bahwa benar
pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama
sebagaimana layaknya suami isteri;
-
Bahwa benar selama hidup bersama pemohon I dan pemohon II telah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:…; Menimbang, bahwa pada berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para
pemohon tidak dapat membuktikan tentang keabsahan perkawinanya, maka terhadap
permohonan
dilaksanakan
para
pemohon
agar
perkawinan
mereka
yang
pada tanggal 21 Nopember 1996 di Malaysia dinyatakan sah
menurut hukum, sepatutnya untuk ditolak; Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal
49 ayat (2) angka (20)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tentang penetapan asal-usul anak bagi yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam, oleh karena itu perkara a quo formal dapat diterima; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan para pemohon yang kedua adalah bahwa para pemohon mohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal-usul dari 3 (tiga) orang anak yang masingmasing bernama:…. adalah anak-anak sah dari perkawinan pemohon I dengan pemohon II; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkara ini telah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada pemohon dibebani pembuktian; Menimbang, bahwa majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di muka persidangan, antara lain bahwa, benar para pemohon telah hidup kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri (perkawinan fasid) dan bahwa, dari hasil hidup kumpul bersamanya tersebut telah dilahirkan 3 (tiga)orang anak, masing-masing bernama:…; Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan pemohon tidak terbukti sah menurut hukum, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul
bersama tersebut (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada para pemohon; Menimbang, bahwa ketiga orang anak yang masing-masing yang bernama:…yang dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), status ketiga orang
anak tersebut
berhak untuk
dinasabkan kepada
pemohon I dan Pemohon II; Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan hujjah syar`iyyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 690 sebagai berikut : Artinya:”Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi degan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).” Dan dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk menetapkan bahwa permohonan pemohon tentang penetapan asal usul kedua anak tersebut sudah seharusnya dikabulkan; Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasaal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jis UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;
MENGADILI - Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagian; - Menetapkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: adalah anak-anak dari pemohon I dengan pemohon II; - Menolak untuk selain dan selebihnya; - Membebankan
kepada pemohon I da pemohon II untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikianlah penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2010 M., bertepatan dengan tanggal 09 Ramadlan 1431 H., oleh Kami: Drs. H. Abdul Mujib AY,M.H., Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag., dan Mohamad Sholahuddin, S.Hi., masingmasing hakim anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Penggnati Dra. Halimah, dengan dihadiri oleh para pemohon ; KETUA MAJELIS
Drs. H. ABDUL MUJIB AY,M.H.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.
MOHAMAD SHOLAHUDDIN,S.HI.
PANITERA PENGGANTI
Dra. HALIMAH
Perincian biaya perkara: 1. Pendaftaran
:
Rp
30.000,-
2. Proses
:
Rp
50.000,-
3
:
Rp
300.000,-
4. Redaksi
:
Rp
5.000,-
5. Me t e r a i
:
Rp
6.000,-
Jumlah
:
Rp
Panggilan para pemohon
391.000,-
