KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA CHICAGO
PENDAFTARAN ITSBAT NIKAH DI KJRI CHICAGO -----------------------------APAKAH PERNIKAHAN ANDA SAH MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA? •
Pernikahan yang sah adalah Pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
•
Pernikahan yang dianggap sah menurut hukum positif Indonesia adalah Pernikahan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MENGAPA PERNIKAHAN ANDA HARUS DICATAT? •
Sebagai bukti sah-nya Pernikahan anda.
•
Untuk menjamin hak-hak anda dalam Pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan dan pensiun.
•
Untuk melindungi hak-hak anak, misalnya dalam membuat akta kelahiran, pengurusan passport, dan hak waris.
DIMANA PERNIKAHAN ANDA HARUS DICATAT? •
Pastikan anda mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika pernikahan anda memang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Catatan Sipil.
•
Bagi yang beragama Islam, pencatatan pernikahan dilakukan di KUA
•
Bagi yang beragama selain Islam, pencatatan pernikahan dilakukan diKantor Catatan Sipil
BAGAIMANA JIKA PERNIKAHAN ANDA BELUM DICATAT? •
Pernikahan yang tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan buku/akta nikah, tidak mempunyai kekuatan hukum.
•
Untuk itu dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah agar Pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
APA ITU ITSBAT NIKAH? Itsbat Nikah adalah penetapan pernikahan dari Pengadilan Agama atas pernikahan yang dilakukan menurut Syariat Islam dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki dokumen/akta (surat) pernikahan yang sah yang berimplikasi tidak diakuinya pernikahan tersebut menurut hukum positif Indonesia, termasuk anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.
MENGAPA ANDA PERLU MENGAJUKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH? •
Untuk mendapatkan Akta Nikah yang merupakan satu-satunya bukti pernikahan sah yang diakui oleh Hukum Positif Indonesia kepada pasangangan suami istri yang menikah di luar negeri.
•
Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi keluarga WNI di luar negeri serta demi meningkatkan akses terhadap keadilan kepada segenap Warga Negara Indonesia
SIAPAKAH YANG BERWENANG MELANGSUNGKAN ITSBAT NIKAH? Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 08-KMA/SK/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011 tentang Ijin Sidang Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan Republik Indonesia ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat diberikan ijin untuk melaksanakan sidang pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri
BAGAIMANA CARANYA MENGAJUKAN ITSBAT NIKAH DI AMERIKA SERIKAT? Mengajukan surat permohonan itsbat nikah melalui KBRI dan atau KJRI dengan menyampaikan formulir isian (terlampir), surat permohonan, surat pernyataan (kedua contoh surat terlampir) dan membayar biaya sebesar Rp. 116.000,-, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.
Permohonan Itsbat Nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
2.
Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat volunteer, produknya berupa Penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka pihak suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan kasasi.
3.
Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
4.
Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suami masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5.
Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali, dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris sebagai pihak.
6.
Suami istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
7.
Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan kasasi.
8.
Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara penetapan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6) dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama yang memutuskan setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
9.
Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4), dan (5) dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
10. Orang lain yang mempunyai kepentinagn dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4), dan (5) sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama, ia dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut. 11. Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima Penetapan Majelis Hakim (PMH), membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti (JSP) untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik, atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama. 12. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, majelis hakim segera menetapkan hari sidang. 13. Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. 14. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut: - Mengabulkan permohonan pemohon; - Menetapkan sah perkawinan antara ……… dengan ……… yang dilangsungkan pada tanggal ……… di ……… - Membenbankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 116.000,- (USD …) JADWAL PROSESI PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH
April s/d Juli 2012 Sosialisasi dan Penerimaan permohonan Itsbat Nikah
Agustus/September 2012 (tbc) Pelaksanaan sidang itsbat nikah (disesuaikan dengan ketersediaan waktu Hakim dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat). Pemohon harus hadir untuk melaksanakan persidangan yang akan dilangsungkan di premis Perwakilan RI di AS.
Chicago, April 2012 Fungsi Protkons
