Kuliah ke-10 Desentralisasi Ekonomi
Essentials of Decentralization • • • •
Improved economic efficiency, Some on grounds of cost efficiency, Some in terms of improved accountability, and Some in terms of increased resource mobilization
Why do so? • Decentralization is sufficient to ensure that there will be efficiency-producing interjurisdictional competition in service provision (Tiebout, 1956) – People vote with their feet
• Empirical evidence from a number of countries supports the proposition that locally controlled services are likely to be provided at lower costs than centrally provided ones (Campbell, Peterson, and Brakarz, 1991)
Always prevails? No • It does not occur in general but rather in a particular country: – Choice of type (Deconcentration, Delegation, Devolution) – Local capacity – Indonesia? Sisi pengeluaran vs. pemungutan. (UU 33/2004 dan 32/2004)
• Measurements: – Macro stability – Micro efficiency
Mechanism & Technical Q’s
SISTEM TRANSFER DI INDONESIA
Interrelasi Kebijakan Makro
• Kebijakan fiskal daerah harus sejalan dan mendukung dengan keempat kebijakan makro nasional.
Kebijakan Fiskal
• Seluruh kebijakan makro, terutama Kebijakan Fiskal mempengaruhi Kebijakan Transfer ke Daerah
APBN
Kebijakan Neraca Pembayaran
Transfer Ke Daerah
Kebijakan Moneter
Kebijakan Sektor Riil
APBD
7
PRINSIP PENGATURAN WEWENANG DAN PENUGASAN Kewenangan Pusat DILAKSANAKAN INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
UU 32 Th 2004 WEWENANG PEMERINTAH PUSAT
Desentralisasi DISERAHKAN KEPADA DAERAH Dekonsentrasi DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT
Tugas Pembantuan DITUGASKAN KEPADA DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA 8
Alur Belanja APBN ke Daerah Pemerintah Pusat
Daerah MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY
PENDAPATAN
Melalui Angg K/L
Belanja Pemerintah Pusat
Dana VerDkal di Daerah
Mendanai kewenangan 6 Urusan
Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan
Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan
PNPM dan Jamkesmas
Melalui Angg Non K/L
Subsidi dan Bantuan
APBN
Masuk APBD
BELANJA
Hibah Transfer Ke Daerah
PEMBIAYAAN
9
Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi)
• Dana Perimbangan • Dana Otsus dan Penyesuaian
Pinjaman
Belanja APBN 2010
Total Belanja = 1.126,15
(Triliun Rupiah)
Belanja Pusat di Pusat; 443.46; 39.38%
Sumber : APBN-P 2010
Belanja Pusat di Daerah; 126.38; 11.22% Bantuan ke Masyarakat; 35.37; 3.14%
Subsidi; 176.33; 15.66%
Transfer ke Daerah; 344.61; 30.60%
Dana ke Daerah = 682,69(60,6%) Melalui Angg.K/L dan APP (Program Nasional) •PNPM 10,42(0.93%) •BOS 19,84(1.76%) •Jamkes 5,1(0.45%)
Melalui APP (Subsidi) • BBM • Listrik • Pangan • Pupuk
88,89(7.89%) 55,10(4.89%) 13,92(1.24%) 18,41(1.63%)
Melalui Angg. Transfer ke Daerah Melalui Angg. K/L (Masuk APBD) •DBH 89,61(7.96%) • Dana Dekon 11,93(1.06%) •DAU 203,60(18.08%) • Dana TP 7,64(0.68%) •DAK 21,13(1.88%) • Dana Vertikal 106,8(9.48%) •OTSUS 9,09(0.81%) • Penyesuaian 21,15(1.88%)
*) APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
Total
35,37(3.14%)
Total
176,33(15.66%)
Total
344,61(30.06%) Total
126,38(11.22%)
10
Belanja APBN 2011
Total Belanja = 1.229,56
(Triliun Rupiah)
Belanja Pusat di Pusat; 477,24; 38.81%
Sumber : APBN 2011
Belanja Pusat di Daerah; 171,62; 13.96% Bantuan ke Masyarakat; 19,34; 1.57%
Subsidi; 168,38; 13.69% Transfer ke Daerah; 392,98; 31.96%
Dana ke Daerah = 752,32 (61,19 %) Melalui Angg.K/L dan APP (Program Nasional) •PNPM 12,99(1.15%) •Jamkes 6,35(0.56%)
*) APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
Total
Melalui Angg. Transfer ke Daerah Melalui Angg. K/L (Masuk APBD) 95,91(8.52%) •DBH 83,5(7.42%) • Dana Dekon 24,43(2.17%) 40,7(3.61%) •DAU 225,5(20.03%) • Dana TP 12,93(1.15%) 15,26(1.36%) •DAK 25,2(2.24%) • Dana VerGkal 134,25(11.92%) 16,37(1.45%) •OTSUS 10,4(0.93%) 0,12(0.01%) • Penyesuaian 48,2(4.28%)
Melalui APP (Subsidi) • BBM • Listrik • Pangan • Pupuk • Benih
19,34(1.57%) Total
168,38(14.95%) Total
392,98(34.90%) Total
171,61(15,24%)
11
Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah 2011 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Perimbangan
Dana Otsus
TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Otsus PAPUA, PAPUA BARAT, dan ACEH
Dana Penyesuaian
DBH PBB DBH PPh DBH Cukai HT
DBH SDA
Dana Infras Otsus Papua dan Papua Barat Dana Otsus & Penyesuaian
DBH Pajak
DBH Kehutanan DBH Pert umum
Tambahan Penghasilan Guru
DBH Perikanan
Tunjangan Profesi Guru
DBH Migas
Bantuan Operasional Sek (BOS)
DBH Panas Bumi
Dana Insentif Daerah (DID) 12
KEBIJAKAN UMUM TRANSFER KE DAERAH • Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat & daerah dan antar daerah. • Menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. • Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah & mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
450
• Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. • Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.
412,5
400
344,6
350
292,4
300
309,3
253,3 226,2
250
200
• Mendukung kesinambungan fiskal nasional. • Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.
Triliun Rupiah
150,8 150
100
50
0 2005
2006 DBH
2007 DAU
2008 DAK
2009
APBN-‐P 2010 APBN-‐P 2011
Otsus dan Penyesuaian
Dalam kurun waktu 2005-2011 jumlah dana Transfer ke Daerah mengalami peningkatan yang relatif sangat signifikan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 19,1% per tahun.
Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN 2010-2014
13
Trilogi Dana Perimbangan
Sumber daya alam dan sumber daya lainnya, untuk di-share sebagian dengan daerah lainnya sebagai wujud kepedulian nasionalvertical fiscal imbalance
Alat Pemerataan kemampuan keuangan daerahhorizontal fiscal imbalance
Bantuan untuk memperbaiki infrastruktur kepada daerah tertentu, dan mendorong percepatan pembangunan daerah 14
Prinsip Pengalokasian Dana Perimbangan § Trilogià Bentuk yang terdiri dari 3 komponen yang saling berhubungan dan membangun tema tertentu.
DAU
DBH
DAK
§ Prinsip àMemandang Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. § Temanya : pemerataan à mengatasi vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance. § Prinsip ini digunakan dlm perhitungan DAU & DAK per daerah
15
Trend Dana Bagi Hasil (DBH ) 2001 s/d 2011 Tren DBH
Triliun Rupiah
100
• Dana Bagi Hasil merupakan 90 komponen dana perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi 80 ketimpangan fiskal secara 70 vertikal.
96.7 89.6 77.7 73.8 64.9
60
• Pengalokasian DBH dilakukan 50 berdasarkan prinsip by origin. • Besaran DBH yang diterima oleh 40 daerah akan tergantung pada 30 realisasi penerimaan negara yang 20 dibagihasilkan. 10 • Mulai tahun 2011, DBH BPHTB 0 tidak lagi dibagihasilkan karena telah menjadi pajak daerah.
62.8
50.4
36.7 31.4 20
24.9
16
Skema DBH Pajak DBH Pajak
Dibagi rata ke Kab/Kota (6,5%)
Pusat (10%) PBB
Insentif Kab/Kota (3,5%) Provinsi (16,2%)
Daerah (90%)
Kab/Kota (64,8%) Biaya Pungut (9%)
Pusat (20%) BPHTB Daerah (80%)
Dibagi rata ke Kab/Kota 20% Provinsi (16%) Kab/Kota (64%)
PPh Ps.25 dan Ps.29 WPOPDN, PPh Ps.21
Cukai Hasil Tembakau
Pusat (80%) Provinsi (8%)
Daerah (20%)
Pusat (98%)
Kab/Kota (12%) Provinsi (30%) Kab/Kota Penghasil (40%)
Daerah (2%)
Catatan: Th 2011 BPHTB menjadi Pajak Daerah
Kab.Kota Pemerataan (30%)
17
PETA DANA BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA SE - PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010-2011 12,000.00
dalam miliar rupiah
10,000.00
Tahun 2010
Tahun 2011
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
18
Skema DBH Sumber Daya Alam (SDA) Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Kehutanan
Pusat (20%) Provinsi (16%)
Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH)
Daerah (80%) Pusat (20%)
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Daerah (80%) Pusat (60%)
Kabupaten/Kota (64%) Provinsi (16%) Kabupaten/Kota Penghasil (32%) Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (32%)
Dana Reboisasi Daerah (40%) Pusat (20%)
Iuran Tetap (Land Rent)
Daerah (80%)
Pertambangan Umum
Pusat (20%)
Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty)
Daerah (80%)
Pungutan Pengusahaan Perikanan Perikanan
Pertambangan Minyak Bumi
Pertambangan Gas Bumi
Daerah (15,5%) Pusat (69,5%) Daerah (30,5%) Setoran Bagian Pemerintah
Pertambangan Panas Bumi
Iuran Tetap dan Produksi
Kabupaten/Kota (64%) Provinsi (16%) Kabupaten/Kota Penghasil (32%) Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (32%)
Pusat (20%)
Pungutan Hasil Perikanan Pusat (84,5%)
Provinsi (16%)
Kabupaten/Kota (80%) Provinsi (3,1%)
0,1% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Kabupaten/Kota Penghasil (6,2%)
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (6,2%)
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Provinsi (6,1%)
0,1% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Kabupaten/Kota Penghasil (12,2%)
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (12,2%)
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Pusat (20%) Daerah (80%)
16 % Provinsi; 32% Kab/Kota Penghasil; 32% Kab/Kota dalam satu provinsi
19
PETA DANA BAGI HASIL SDA KABUPATEN/KOTA SE - PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2009-2010 14,000.00
12,000.00
dalam miliar rupiah
10,000.00
8,000.00
6,000.00 Tahun 2009 4,000.00
Tahun 2010
2,000.00
0.00
Hanya beberapa daerah sebagai daerah penghasil SDA, selebihnya adalah daerah penerima DBH SDA Pemerataan
20
Trend Dana Alokasi Umum (DAU ) 2001 s/d 2011
• Pagu DAU Nasional adalah 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto (PDNN) • PDNN adalah pendapatan dalam negeri setelah dikurangi yang dibagihasilkan.
250 225,5 200
196,2 179.5 145.7
100 60.3
69.2
77
82.1
88.8
50
0 2001
2002
2003
2004
2005
Prinsip Alokasi DAU 1. 2. 3. 4. 5.
186.4
164.8
150
triliun Rupiah
UU No 33/2004 ttg Perimbangan Keu antara Pem Pusat dan Pemerintahan Daerah :
Mengurangi Kesenjangan Fiskal Antara Pusat Dengan Daerah Pemerataan Kemampuan Keuangan Antar Daerah Untuk Mengurangi Ketimpangan Pelayanan Publik Antar Daerah Penerapan Formula Mempertimbangkan Kebutuhan Dan Potensi Daerah
2006
2007
2008
2009
APBN-‐P' 10
APBNP RAPBN 2011 2011
Tahun Anggaran
21
PETA DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN/KOTA SE - PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010-2011 25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
Tahun 2010
Tahun 2011
22
Tren Dana Alokasi Khusus (DAK ) 2001 s/d 2011 30
• Alokasi DAK tidak terkait dengan besaran pendapatan atau besaran belanja dalam APBN
25 24.8 21.2
triliun Rupiah
20
• Tidak ada ketentuan khusus dalam UU yang mengatur besaran Pagu Nasional DAK
11.6
5 0.7
2.7
4
4
0.6
0 2001
• Pagu Nasional DAK diusulkan oleh Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan Pemrintah disetujui oleh DPR
21.14
17.1
15
10
• Alokasi DAK menggunakan Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis
25.2
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
APBN-‐P' 10
RAPBN 2011
APBNP 2011
Tahun Anggaran
Setelah mengalami kenaikan terus menerus sejak 2001 sd 2009, DAK tahun 2010 turun, dan kembali naik pada 2011 23
PETA DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN/KOTA SE - PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010-2011 2,500.00
dalam miliar rupiah
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
Tahun 2010
Tahun 2011
24
