RAWA DI INDONESIA: ISU DESENTRALISASI, PARTISIPASI WARGA, DAN INSTRUMEN EKONOMI

PENGELOLAAN SITU/RAWA DI INDONESIA: ISU DESENTRALISASI, PARTISIPASI WARGA, DAN INSTRUMEN EKONOMI Pitri Yandri

Pusat Studi Desentralisasi & Otonomi Daerah (PSDOD) STIE Ahmad Dahlan Jakarta

“Sumber daya umum (public property) ternyata tidak selalu harus diprivatisasi ataupun diserahkan kepada pemerintah. Public goods umumnya bersifat kompetisi namun pada saat yang sama ia juga harus dibagi (shared but at the same time rivalrous). Birokrat sering tidak memiliki informasi yang tepat sementara warga dan pengguna sumberdaya alam tahu semuanya”. (Elinor Ostrom, Peraih Nobel Ekonomi 2009)

RAWA PP. No. 27/1991 tentang Rawa

“lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis”

STUDIES • Kesesuaian Kawasan Situ Babakan dan Situ Manggabolong sebagai Perkampungan Budaya Betawi (Alfarobi, 2002) • Kajian Ekologi Situ Citayam, Depok Jawa Barat dalam Upaya Pelestarian dan Peningkatan Fungsi Situ (Rini, 2002) • Bio-Limnologi dan Sumberdaya Ikan Dalam Rangka Menyusun Model Pemacuan Stok Ikan di Situ Cileunca, Bandung (Tjahjo, 2010)

• Profil dan Permasalahan Perairan Tergenang (Situ, Rawa dan Danau) (Wardianto, et al., tanpa tahun) • Situ Ciharus untuk Penyediaan Air Baku dan Potensi Mikrohidro di Kabupaten Bandung Selatan, Jawa Barat (Soekarno, Natasaputra dan Maulana, tanpa tahun) • Sumberdaya Perairan Situ Cikaret untuk Pengembangan Wisata di Kelurahan Cikaret Kecamatan Cibinong, Bogor (Aradhita, 2011) • Pengembangan Kawasan Situ Pulo di Bekasi dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) (Yandri, 2013)

Sebaran situ di Jabodetabek Provinsi Jawa Barat

Banten

DKI Jakarta

Kab/Kota

Jumlah Situ

Kab. Bogor Kota Bogor Kab. Bekasi Kota Bekasi Kota Depok Kab. Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Jakarta Utara Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Timur Jakarta Selatan

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, 2012

83 4 14 2 23 24 5 9 1 2 0 8 5

Existing Regulation  Ambiguity  Structural Problem CENTRALIZED – DECENTRALIZED UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU. No. 5/1969 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Keppres. No. 12/2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai

PP. No. 27/1991 tentang Rawa

PP. No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

PP. No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

DAERAH

Existing Regulation  Ambiguity  Structural Problem CENTRALIZED – DECENTRALIZED PP. No. 38/2007 Wewenang Pemerintah Pusat (1) politik luar negeri; (2) pertahanan; (3) keamanan; (4) yustisi; (5) moneter dan fiskal nasional

Rawa dikuasasi oleh negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah”. Dalam butir (2) disebutkan, “pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan rawa sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh menteri”. Sementara wewenang dan tanggung jawab pembinaan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Bab III Pasal 5 ayat (1) Bab V Pasal 7 ayat 3 PP. No. 27/1991)

PP. No. 38/2007 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan (4 diantaranya lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan, perikanan

DAERAH

Existing Regulation  Ambiguity  Structural Problem  Externalities

Existing Regulation  Ambiguity  Structural Problem  Externalities  Solved with Decentralization

Desentralisasi

Existing Regulation  Ambiguity  Structural Problem  Externalities  Solved with Decentralization  Support with Participation

Existing Regulation  Ambiguity  Structural Problem  Externalities  Solved with Decentralization  Support with Participation  Improving Economic Instrument

Bagan Alir Implementasi Skema CCRR dan Partisipasi Komunitas dalam Tata Kelola Situ/Rawa

Skema CCRR

Partisipasi Komunitas

Insentif 

Perda yang mendukung terbentuknya Forum CCRR



Pengurangan pajak



Penghargaan secara periodik bagi perusahaan yang signifikan kontribusinya terhadap Forum CCRR dan pengelolaan situ/rawa Desentralisasi pengambilan keputusan

 

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan



Penghargaan secara periodik bagi kelompok masyarakat yang berhasil dalam mengelola situ/rawa



Upah