KUESIONER PERSEPSI KORUPSI Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2016
Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2016 Pendahuluan Semenjak tahun 1995, transparansi internasional telah menerbitkan indeks persepsi korupsi settiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis. Pada tahun 2006, hasil menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 130 dari 163 negara dengan nilai 2,3 dan pada tahun 2007 pada peringkat 145 dari 180 negara dengan indeks 2,3. Pada tahun 2010 Indonesia pada peringkat 110 dari 178 negara dengan indeks 2,8 dan pada tahun 2011 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai indeks 3,0. Pada umumnya, para pelaku tindak pidana korupsi akan berusaha menyamarkan, mengalihkan, mentransfer, membelanjakan atau merubah bentuk harta maupun aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana agar seolah-olah tampak seperti harta kekayaan yang sah untuk dapat dinikmati.
Survei persepsi korupsi ini bertujuan untuk mengukur tingkat risiko kejadian korupsi pada proses pelayanan di puslit Geoteknologi LIPI. Adapun sasaran yang dituju adalah 1) mendorong setiap pengguna layanan untuk aktif mendeteksi adanya kemungkinan terjadinya tindakan korupsi, 2) mendorong setiap pemberi pelayanan di puslit Geoteknologi LIPI untuk senantiasa meningkatkan pelayanannya dan selalu waspada terhadap kemungkinan adanya indikasi tindakan korupsi.
Ruang lingkup Survei persepsi korupsi terdiri dari lima unsur yang dinilai yaitu: upaya pencaloan, tarif, upaya gratifikasi, upaya korupsi, dan prosedur
upaya pencaloan adalah upaya dari seseorang untuk mempermudah prosedur dengan harapan mendapatkan imbalan dari pengguna layanan.
tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya telah ditetapkan.
upaya gratifikasi adalah upaya pemberian baik berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dll yang dilakukan pengguna layanan kepada pemberi layanan.
upaya korupsi adalah upaya pengalihan aset yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara baik secara mikro maupun makro.
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
Metode
Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan berkas kuesioner kepada pengguna layanan setelah selesai menerima layanan di Puslit Geoteknologi LIPI. Pengguna adalah personil
yang memiliki
pekerjaan utama
sebagai
peneliti, pendidik, pengusaha,
teknikal/profesional, administrasi, mahasiswa dan lainnya. Jenis pelayanan yang digunakan antara lain: pelatihan, pengukuran dan pengujian, kalibrasi dan servis, magang (praktek kerja), kontrak/kerjasama (riset dan lain-lain), pemanfaatan sarana dan prasarana, layanan edukasi, narasumber, sertifikasi (Peneliti, Personel), Jasa Wisata,
jasa
informasi,
konsultasi,
bimbingan
teknis
dan
akademik,
ISSN,
rekomendasi/usulankebijakan, dan lainnya.
Perhitungan hasil survei Perhitungan atas hasil survei kepuasan masyarakat disajikan dalam bentuk skoring/nilai absolut dengan interval nilai adalah 1, 2, 3, dan 4 dengan tujuan untuk memudahkan dalam perhitungan seberapa besar kenaikan atau penurunan tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Teknik analisis perhitungan indeks kepuasan masyarakat pada kuesioner, dilakukan dengan prinsip indeks yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : Kep/2/M.Pan/2/2004 yaitu melalui dengan terlebih dahulu mencari nilai rata-rata tertimbang dengan cara:
Setelah diperoleh nilai bobot rata-rata tertimbang pada setiap indikator, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran indeks. Metode yang digunakan pada pengukuran indeks adalah nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing indikator pelayanan. Rumusnya adalah:
Selanjutnya untuk memudahkan interpretasi hasil indeks tersebut, dilakukan konversi dengan mengalikan nilai indeks dengan 25 sehingga diperoleh rentang nilai 0 sampai 100 dan menghasilkan persepsi seperti terlihat pada tabel 1. Rumus konversi adalah: Nilai konversi indeks=hasil indeks x 25
Tabel kriteria nilai indeks indikator Nilai
Nilai interval
Nilai interval
nilai
persepsi
persepsi
indeks
Konversi indeks
1
1,00- 1,75
25-43,75
D
Tidak baik
2
1,76-2,50
43,76-62,50
C
Kurang baik
3
2,51-3,25
62,51-81,25
B
baik
4
3,26-4,00
81,26-100,00
A
Sangat baik
Hasil dan Pembahasan Pertanyaan yang diberikan kepada pengguna pelayanan dibagi ke dalam kelompok indikator. Kelompok unsur yang dinilai yaitu: upaya pencaloan, tarif, upaya gratifikasi, upaya korupsi, dan prosedur. Sebanyak 10 respoden rekanan diperoleh penilaian kelima unsur: o Pencaloan : 4,00 o Tarif: 4,00 o upaya gratifikasi: 3,90 o upaya korupsi: 4,00 o prosedur: 4,00 Dari kelima unsur yang dinilai diperoleh nilai indeks sebesar 3,98 dengan kriteria nilai indeks indikator sebesar 99,50 (A) dari sebelumnya tahun 2015 sebesar 99,28 (A) sehingga tetap memiliki persepsi Sangat baik. Secara lengkap prosentase jawaban responden dapat dilihat pada gambar 1.
Prosentase Banyaknya Pilihan Jawaban Kuesioner Persepsi Korupsi 100
banyaknya pilihan jawaban
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidak Baik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kurang Baik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baik Sangat Baik
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
100
100
100
100
100
100
90
100
100
100
Gambar 1. Grafik Prosentase banyaknya pilihan jawaban kuesioner persepsi korupsi di puslit Geoteknologi LIPI
Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan analisis jawaban pertanyaan kuesioner yang diajukan kepada pengguna layanan di Puslit Geoteknologi LIPI dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap upaya pencegahan praktek korupsi di Puslit Geoteknologi LIPI adalah sangat baik.
Survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perlu dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya sebagai dasar dorongan setiap pengguna layanan untuk aktif mendeteksi adanya kemungkinan terjadinya tindakan korupsi, serta mendorong setiap pemberi pelayanan di puslit Geoteknologi LIPI untuk senantiasa meningkatkan pelayanannya dan selalu waspada terhadap kemungkinan adanya indikasi tindakan korupsi.
