Kualitas Anak Indonesia

LIPUTAN KHUSUS PIP2B Ujung Tombak Informasi Cipta Karya 10

INFO BARU 1 Pengelolaan Leachate di Indonesia 16

Edisi 06/Tahun IX/Juni 2011

Jambore Sanitasi 2011: Peningkatan Sanitasi dan

Kualitas Anak Indonesia

Melirik Daur Ulang Air Limbah

daftar isi JUNI 2011

Berita Utama 4 Jambore Sanitasi 2011: http://ciptakarya.pu.go.id

Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Antonius Budiono Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected]

Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

Peningkatan Sanitasi dan Kualitas Anak Indonesia 6 Penghargaan Duta Sanitasi 2011 di Istana Negara

8 Aliya Rosa, Mulai

Prestasi Nasional Hingga Internasional

Liputan Khusus 10 PIP2B Ujung Tombak

Informasi Cipta Karya 14 PIP2B DIY Tugas Istimewa di Daerah Istimewa

Info Baru 16 Pengelolaan Leachate di Indonesia

Inovasi

4

19 Most Livable City Index :

Pendekatan Baru dalam Meningkatkan Manajemen Perkotaan 22 Melirik Daur Ulang Air Limbah

19

24 Reformasi Birokrasi, Modal

Sosial, dan Pengembangan Wilayah

Gema PNPM 27 Mimpi Sempurna

Masyarakat Desa Pagentan 29 Exit Meeting Audit PPIP 2010

Lensa CK 31 Peningkatan SDM

Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta karya

Resensi 33 Toponim KOTAGEDE (Asal Muasal Nama Tempat)

27

editorial

Kampanye Sanitasi Perlu Gerakan Nasional

Foto Cover : Poto bersama peserta Jambore

Sanitasi 2011 bersama Ibu Ani Yudhoyono, Menteri PU dan Ibu Herawati Budiono di Istana Negara.

Hingga saat ini sanitasi masih menjadi masalah besar di Indonesia karena dampak yang ditimbulkan akibat penanganan yang tidak benar akan menyebabkan kebutuhan biaya yang jauh lebih besar untuk pemulihannya. Kerugian yang harus ditanggung akibat sanitasi buruk di Indonesia adalah sebesar Rp 56 triliun per tahun (World Bank, 2008). Kampanye kepada yang bertanggung jawab atas kerugian itu perlu terus diupayakan. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk ketiga kalinya menggelar Jambore Sanitasi dengan tetap mentarget anak-anak sebagai agent of change di bidang perubahan perilaku masyarakat. Seperti biasa, keluaran dari ajang ini adalah terpilihnya Duta Sanitasi Nasional yang berkualitas. Mereka diharapkan mampu ‘menggedor’ pintu para kepala daerah dan masyarakat pada umumnya untuk sedikit memberi perhatian kepada sanitasi. Pilihan berita utama untuk Edisi Juni 2011 ini mudah-mudahan bukan sesuatu yang melebih-lebihkan. Redaksi hanya meyakini bahwa kampanye peduli sanitasi dan kualitas permukiman pada umumnya perlu menjadi gerakan nasional, bukan parsial di Kementerian dan Lembaga. Selanjutnya dalam Liputan Khusus, kami mencoba mengulas kembali profil Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) yang telah lama mati suri. PIP2B dalam pengertiannya merupakan lembaga layanan publik inovatif yang dikembangkan untuk dapat mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan bidang keciptakaryaan dan juga merupakan wadah yang bisa memberikan kemudahan layanan dan akses informasi teknis teknologi pembangunan bidang keciptakaryaan (bangunan, perumahan, dan infrastruktur permukiman). Pembentukan PIP2B difasilitasi oleh DJCK melalui proses pembinaan dan pembelajaran, akan menjadi bagian dari Dinas PU Provinsi. Tema yang lain menarik juga untuk dibaca, antara lain pengolahan air leachate di Indonesia. Leachete atau cairan lindi yang keluar dari tumpukan sampah merupakan zat yang berbahaya apabila tidak diolah terlebih dahulu. Ada juga tentang melirik prospek daur ulang limbah, dan lain-lain. Selamat membaca dan berkarya!

.....Suara Anda

Daftar Harga Material Perkembangan ekonomi di Indonesia yang tidak menentu membuat harga material tidak karuan dipasaran, mohon agar di buat update harga material sebagai acuan dasar perhitungan harga borongan dan juga mohon daftar harganya. Terimakasih Prayogi dan Ruslan Effendi

Kepada Yth. Bapak Prayogi dan Ruslan Effendi Berdasarkan Keppres 42/2002 pasal 14, butir 4d yang terkait dengan harga standar material bangunan gedung negara yang intinya bahwa hal tersebut disusun dan ditetapkan oleh bupati atau walikota masingmasing. Sehingga masalah harga material bangunan gedung tersebut dapat ditanyakan kepada pemerintah daerah setempat. Terimakasih

Merindu NUSSP Salam NUSSP. Keberhasilan program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) memang nyata adanya. Kota Mataram adalah salah satu dari 32 kota/kabupaten yang telah difasilitasi program NUSSP sejak 2006 hingga 2010. Keberhasilan tidak hanya dalam mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kota Mataram, namun jauh dari lubuk hati masyarakat sesungguhnya manfaat yang paling dirasakan adalah masyarakat kini tahu bagaimana harus peduli terhadap lingkungan mereka. Selama ini masyarakat sangat memahami akan keadaan lingkungan mereka yang perlu dan harus ditata, paling tidak bersih dan layak untuk ditinggali. Namun masyarakat bingung harus berbuat apa, dan bagaimana memulai

untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Namun sejak NUSSP hadir kini masyarakat belajar untuk merubah lingkungan mereka menjadi lebih manusiawi, lebih sehat dan lebih layak untuk ditempati dan dihuni. Masyarakat tidak khawatir lagi harus bagaimana kedepan karena kepedulian yang muncul atas kesadaran diri mereka kini dapat diwariskan kepada anak-anak mereka, mengajarkan kepada yang belia akan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Belajar untuk menyadari, belajar untuk memahami, belajar untuk bisa, belajar untuk mewariskan pada akhirnya kami belajar untuk membudayakannya. Terima kasih NUSSP. LM Irvan Tjahyadi

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id Buletin Cipta Karya - 06/Tahun IX/Juni 2011

 3

Berita Utama

Wamen PU Hermanto Dardak , Ketua II SIKIB Ratna Djoko Suyanto , dan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono secara simbolik membuka Jambore Sanitasi 2011.

P

Jambore Sanitasi 2011:

Peningkatan Sanitasi dan Kualitas Anak Indonesia

Pada tahun ini Jambore Sanitasi mengambil tema “Sanitasi dan Kualitas Anak Indonesia” yang menggarisbawahi sanitasi sebagai hak dasar setiap anak di Indonesia untuk bertumbuhkembang di tengah kualitas lingkungan yang sehat, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri. Dalam kesempatan tersebut Wamen PU Hermanto Dardak mengatakan, salah satu dampak sanitasi buruk di Indonesia meningkatnya penyakit diare, dimana anak-anak menjadi korban terbanyak bahkan lebih banyak dari masalah gizi buruk pada balita.

4 Buletin Cipta Karya - 06/Tahun IX/Juni 2011

Pemukulan gendang bersama oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dan juga Ketua II Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Ibu Ratna Djoko Suyanto, secara simbolik menandai dimulainya rangkaian Jambore Sanitasi 2011. Bertempat di Ancol, acara Jambore Sanitasi kali ini diikuti oleh 198 peserta pelajar SMP dan 66 pendamping dari 33 Provinsi di Indonesia dengan mengambil tema “Sanitasi dan Kualitas Anak Indonesia”.

Sanitasi yang buruk, menyebabkan Indonesia mengalami sedikitnya 120 juta kasus penyakit dan 50.000 kematian dini setiap tahun adalah tingginya beban pencemaran air. Laporan Economic Impact of Sanitation in Indonesia memperkirakan biaya pemulihan pencemaran air mencapai Rp 13,3 triliun per tahun, hampir sama dengan APBN bidang sanitasi yang dialokasikan untuk lima tahun. Hal ini tentu saja tidak sepadan. “Kita harus menghentikan pencemaran air jika ingin pemba ngunan sanitasi yang kita cita-citakan berhasil,” ujar Hermanto.

Berbicara mengenai pencemaran air berarti berbicara mengenai perilaku. Tercemarnya 76,3% dari 53 sungai di Jawa, Sumatera, Bali dan Sulawesi oleh bahan organik dan 11 sungai utama oleh amonium, menunjukkan perilaku pembuangan limbah yang sembarangan. ‘’Oleh karenanya, saya sangat setuju jika dikatakan bahwa di Indonesia masalah sanitasi atau pembuangan limbah bukan sekedar masalah infrastruktur tetapi juga masalah perilaku. Masyarakat harus meningkatkan kepedulian terhadap sanitasi dan tidak lagi

BERITAUTAMA terpilih dari seluruh Indonesia ini mengikuti berbagai kegiatan seperti workshop tentang sanitasi, best practice tentang sanitasi dari Walikota Surabaya dan Payakumbuh, aksi simpatik, kunjungan lapangan, pengenalan tentang film dan tentunya pemilihan duta sanitasi. Para duta sanitasi juga melakukan kampanye “reduce, reuse and recycle”.

Foto Atas : Poto bersama Menteri PU Djoko Kirmanto, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, Artis Ibu Kota Nugie dan mantan artis cilik Tasya dengan para Duta Sanitasi dalam acara penutupan Jambore Sanitasi 2011. Foto Bawah : Peserta Jambore Sanitasi Asal Papua menunjukkan aksinya lewat tarian daerah setempat

melakukan BABS (Buang Air Besar Sembara ngan) dan praktek buang limbah ke selokanselokan, saluran air, atau badan air seperti sungai,” katanya. Ia menambahkan, pembangunan peri laku peduli sanitasi juga bukan merupakan upaya yang mudah. Butuh kerja keras dan kesinambungan, karena hal ini terkait dengan perubahan paradigma berpikir masyarakat terhadap sesuatu yang terkait dengan kebiasaan sehari-hari dan pandangan terhadap lingkungan di sekitarnya. “Untuk itu, saya menyambut baik konsistensi Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan Jambore Sa nitasi tahunan sebagai upaya untuk mempromosikan perilaku peduli sanitasi kepada masyarakat melalui masyarakat itu sendiri, dalam hal ini adalah anak-anak,” kata Hermanto. Hal senada juga diungkapkan oleh Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono. Menurutnya, pembangunan sanitasi permukiman di Indonesia bukanlah masalah infrastruktur semata, tapi juga masalah perilaku. Banyak fakta yang kami temukan di lapangan memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur yang pa

ling baik atau canggih sekalipun menjadi siasia ketika perilaku masyarakat tidak berubah. Untuk itulah Ditjen Cipta Karya, melalui Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, telah menyusun masterplan Kampanye Peningkatan Kepedulian Sanitasi Lingkungan (Environment Sanitation Awareness Campaign) yang bertujuan meng ubah perilaku masyarakat mengenai sanitasi melalui penyadaran dan penggerakkan masyarakat untuk peduli dan berpartisipasi dalam perbaikan sanitasi. Penetapan tahun 2008 sebagai Tahun Sa nitasi International oleh PBB telah memberi momentum bagi Ditjen Cipta Karya untuk meluncurkan kampanye sanitasi tersebut, yang menggunakan anak sebagai sasaran se kaligus penyampai pesan. “Salah satu kegiatan dalam kampanye yang melibatkan anak tersebut adalah Jambore Sanitasi, yang Insya Allah akan menjadi kegiatan rutin Direktorat Jenderal Cipta Karya,” katanya. Jambore Sanitasi ini dilaksanakan pada 20-24 Juni 2011. Selama lima hari, anak-anak

Penutupan Jambore Sanitasi 2011 Setelah lima hari berjalan, rangkaian Jambore Sanitasi 2011 akhirnya usai. Penutupan acara dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Hotel Mercure Ancol, Jumat (25/6). Malam penutupan diramaikan dengan pentas seni para peserta jambore, penyematan penghargaan kepada para duta sanitasi, pertunjukan musik oleh musisi Nugie dan bertindak sebagai pemandu acara (MC) yaitu mantan artis cilik, Tasya. Dalam arahannya kepada para Duta Sanitasi 2011, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, sepulangnya dari acara ini, para duta sanitasi diharapkan bisa menyampaikan pentingnya sanitasi kepada lingkungan keluarga, masyarakat dan juga dapat mendorong pemerintah daerah setempat. “Saya yakin tidak ada yang susah bagi kalian, karena kalian yang datang kesini adalah yang terpilih dan juga multitalenta. Sesampainya di rumah sebarkan pengalaman yang didapat disini kepada keluarga dan masyarakat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para duta sanitasi semua,”katanya. Hal senada juga disampaikan oleh Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono. Menurutnya, saat ini masih banyak pemerintah kota/kabupa ten yang memerlukan dorongan terkait masalah sanitasi. Untuk itu ia meminta kepada para duta Sanitasi supaya jangan ragu mengingatkan, menyampaikan dan juga memberi dorongan kepada pak wali atau bupati untuk peduli kepada sanitasi. “Selamat bagi para duta sanitasi yang terpilih, sampaikan pentingnya sanitasi kepada keluarga, sekolah dan juga masyarakat,” kata nya. Pada malam penutupan tersebut, aneka pentas seni seperti tarian dan musik daerah yang berasal dari Jawa Timur, Bali, Papua, Sulut dan Gorontalo secara bergiliran mengisi acara tersebut. Acara bertambah meriah dengan kehadiran artis dan juga musisi Nugie serta mantan artis cilik Tasya yang menghibur lewat lagu-lagunya. (dvt) Buletin Cipta Karya - 06/Tahun IX/Juni 2011

 5

Berita Utama 6 Buletin Cipta Karya - 06/Tahun IX/Juni 2011

Penghargaan Duta Sanitasi 2011

di Istana Negara Pagi itu, Kamis (23/6), Istana Negara tampak ramai oleh para peserta Jambore Sanitasi 2011. Wajah tegang, was-was, dan penuh harapan nampak terlihat dari para peserta Jambore Sanitasi. Hari itu merupakan momentum yang tak akan terlupakan oleh para peserta Jambore, di mana Ibu Negara Ani Yudhoyono akan mengukuhkan para Duta Sanitasi 2011 terpilih di tempat yang terhormat, Istana Negara.

A

Acara pun dimulai, panitia menyebutkan satu persatu nama pemenang Duta Sanitasi 2011. Akhirnya, untuk Duta sanitasi 2011 kali ini dimenangkan oleh Aliya Rosa, siswi SMPN 3 asal Pontianak Kalimantan Barat. Aliya berhasil menjadi juara umum sekaligus Duta Sanitasi 2011. Sementara untuk juara II dan seterusnya diraih oleh Andi Atisah SMP Islam Raudatul Jannah Payakumbuh, Kartika Ari Andini SMPN 2 Blora, I Gede Reza SMPN 5 Amlapura dan Akbar Syah Hasibuan dari Medan. Aliya, pemenang Duta Sanitasi 2011 lewat karya posternya yang diberi judul “Sanitasi

Cermat, Air Bersih dan Sehat, Anak Indonesia Hebat” sangat sumringah ketika namanya dipanggil untuk menerima penghargaan. “Saya sempat kaget juga karena nama saya akhirnya disebut paling akhir. Saya kira tidak juara tadi,” kata Aliya waktu itu. Sementara untuk pemenang lomba karya tulis tentang sanitasi dimenangkan oleh Een Amalia Pratiwi dari SMPN 2 Palangkaraya, juara dua diraih oleh Elisabeth N dari SMP Virgo Maumere di NTT dan juara III diraih oleh Ziara Aulia dari SMPN 81 Jakarta. Untuk Lomba poster tentang sanitasi, dimenangkan oleh Aliya Rosa SMPN 3 Pon-

Ibu Negara, Ani Yudhoyono memberikan penghargaan kepada juara lomba dalam rangka Jambore Sanitasi 2011 di Istana Negara, Jakarta

BERITAUTAMA menurut Ani, mendorong kemungkinan tercemarnya sungai atau sumber air, padahal air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. “Saya harap para peserta Jambore sanitasi ini bisa mensosialisasikan pentingnya menjaga kesehatan dengan membiasakan memiliki sanitasi di tempat tinggal dan menjalankan pola hidup sehat,” katanya. Selain itu, Ibu Negara juga meminta kepala daerah untuk memasukkan kebutuhan sanitasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di daerah untuk memastikan ter penuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, sensitifitas kepala daerah atas pentingnya sanitasi yang baik masih kurang. “Di daerah yang padat penduduknya masih kita saksikan kurang fasilitas sanitasi. Pemerintah daerah memiliki banyak opsi untuk menjalankan program sesuai kebutuhan rakyat,” katanya.

Foto Atas : Menteri PU, Djoko Kirmanto memberikan penghargaan kepada juara lomba dalam rangka Jambore Sanitasi 2011 di Istana Negara, Jakarta. Foto Bawah : Kunjungan Duta Sanitasi Jambore Sanitasi 2011.

tianak, juara II diraih oleh Aisyah Amini dari SMPN 6 Batam dan juara III diraih oleh Safitri Titani Hardani dari SMPN 5 Bogor. Juara favorit diraih oleh Emir dari Madrasah Ummu Sabri NTB, Ramadhan Paat dari SMPN 7 Ternate dan Debiana Galih SMPN 1 Tulungagung. Sementara itu, untuk lomba karya tulis yang diadakan oleh Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) untuk wilayah barat dimenangkan oleh Martohap Rb Matondang dari Sumut, Yeni Nur Azizah dari Banten dan

Azalia Safira dari Lampung. Wilayah Timur dimenangkan oleh Fila Delfiana dari Sulteng, M. Hafiz dari Kalsel dan Riana Pertiwi dari Bali. Pesan Ibu Negara Dalam pidatonya, Ibu Negara mengaku prihatin dengan masih ada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sanitasi dalam kehidupannya sehari-hari. Hal itu diperkuat data bahwa 30% masyarakat masih buang air tidak di tempat seharusnya. Kondisi itu,

Tur Keliling Istana Saat bertatap muka dengan sejumlah anak yang menjadi duta sanitasi sekaligus menjadi peserta Jambore Sanitasi 2011, Ibu Negara Ani Yudhoyono berkesempatan memaparkan kemegahan Istana yang menjadi salah satu gedung bersejarah dan kebanggaan bangsa. Dalam kesempatan itu, Ibu Negara juga mengingatkan bahwa Istana menerima kunjungan masyarakat yang ingin melakukan tur keliling Istana, karena dibuka untuk umum setiap Sabtu dan Minggu. “Istura yaitu istana untuk rakyat. Ratusan dan ribuan anak melakukan tur keliling istana, [karena] Sabtu dan Minggu istana dibuka untuk rakyat,” kata Ibu Negara saat bersilatu rahmi dengan peserta Jambore sanitasi 2011 di Istana Negara hari ini. Dia mengatakan masyarakat bisa melakukan tur keliling istana, yang bertujuan untuk memberi pendidikan serta pengetahuan pada masyarakat untuk mengenal dan me ngetahui sejarah bangsa, serta peninggalan gedung megah yang harus dicintai dan dilestarikan bersama. Ibu Ani pun membeberkan sejarah terkait Istana Negara yang menjadi gedung tertua di antara gedung yang ada di Istana Negara yang selama ini menjadi saksi sejarah, dijadikan tempat untuk pelantikan menteri, para Dubes, pelantikan panglima TNI dan Kapolri, serta tempat untuk menggelar jamuan makan malam kenegaraan. (dvt) Buletin Cipta Karya - 06/Tahun IX/Juni 2011

 7

Berita Utama Aliya Rosa (tengah) Juara Umum Lomba Poster Jambore Sanitasi 2011 diapit oleh pembimbingnya Risda Simboro (kiri) dan pembinanya Pak Karta (kanan).

S

Siswi Kelas 2 SMP 3 Pontianak ini sedari kecil memang senang sekali dengan menggambar.Di sekolah pun dia dikenal sangat rajin dan juga pintar. “Aliya memang terkenal supel, meskipun sedikit tomboy,” kata Risda Siboro selaku pembimbing Aliya dalam Duta Sanitasi 2011. Penghargaan Duta Sanitasi 2011 ini bukan prestasinya yang pertama bagi siswi 12 tahun ini. Sebelumnya, siswa yang hobi nyanyi dan tenis lapangan ini pernah meraih penghargaan Juara I Lomba Poster


Aliya Rosa,

Mulai Prestasi Nasional Hingga Internasional Lincah, cuek dan sedikit tomboy itulah sosok Aliya Rosa. Tahun 2011 ini, gadis asal Pontianak Kalimantan Barat tersebut diberi amanah untuk memegang tongkat estafet sebagai Duta Sanitasi 2011. Aliya Rosa keluar sebagai juara umum lewat karya posternya yang berhasil membuat dewan juri terkesima. Karya posternya diberi judul “Sanitasi Cermat, Air Bersih dan Sehat, Anak Indonesia Hebat”.

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tingkat internasional dan juga Juara I Lomba Poster yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, berbagai prestasi baik di tingkat kabupaten maupun provinsi turut menambah deretan tropi yang pernah diraihnya. Meskipun banyak prestasi yang telah diraih, penghargaan sebagai Duta Sanitasi 2011 ini salah satu yang membuat Aliya bangga. Menurut Aliya, setelah menerima penghargaan sebagai Duta Sanitasi 2011,

tugasnya tidak selesai begitu saja. Seba gai duta sanitasi, ia harus menjalankan berbagai program dan tugas yaitu mensosialisasikan masalah sanitasi untuk peduli kepada sanitasi kepada keluarga, sekolah, masyarakat dan juga pemerintah daerah setempat. “Sebagai Duta Sanitasi 2011 saya memiliki program Sanitasi Cermat. Dalam sanitasi cermat ini saya akan melatih anak-anak menjadi terampil dan bisa melakukan sanitasi,” kata Aliya.

BERITAUTAMA Perjalanan Aliya untuk menjadi Duta Sanitasi 2011 memang tidak mudah. Berbagai tahap seleksi mulai dari sekolah, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi telah ia lewati dengan mengalahkan ratusan siswa. Dua bersaudara ini akhirnya berhak mewakili Kalimantan Barat untuk bersaing dengan siswi provinsi lain di seluruh Indonesia. Akhirnya, Kamis (23/6) merupakan moment yang tak terlupakan bagi Aliya. Bertempat di Istana Negara, Aliya dinobatkan sebagai Duta Sanitasi 2011 yang

“Sebagai duta sanitasi saya memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan masalah sanitasi. “ Aliya Rosa disematkan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. “Saya tidak menyangka karena nama yang juara disebutkan di akhir. Saya sempat tidak menyangka waktu itu, tapi senang juga,” kata Aliya. Aliya mengaku baru mengenal masalah sanitasi setelah mengikuti acara ini. Meski pun demikian ia berjanji sebagai duta sanita-

si akan mensosalisasikan masalah sanitasi kepada siapapun. “Sebagai duta sanitasi saya memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan masalah sanitasi. Se bagai program kedepan, saya telah memiliki program sanitasi cermat,” kata gadis yang bercita-cita sebagai dokter anak ini. (dvt)

Foto Atas : Peserta jamboree Sanitasi turut menanam pohon akasia di area Taman Impian Jaya Ancol. Penanaman pohon juga dilakukan oleh para Anggota SIKIB, Dirjen Cipta Karya Kem. PU Budi Yuwono dan Direktur Utama TIJ Ancol. Foto Bawah : Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak didampingi Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dan Ketua II SIKIB Ibu Ratna Djoko Suyanto usai membuka secara resmi Jambore Sanitasi 2011.

Buletin Cipta Karya - 06/Tahun IX/Juni 2011

 9

Liputan Khusus

D

Workshop PIP2B di Makassar yang dihadiri oleh ketujuh propinsi yang menjadi pilot project.

Ujung Tombak Informasi Cipta Karya

Dalam tataran yang lebih tinggi, informasi dapat digunakan sebagai alat politik, pengalihan isu, menghegomoni suatu negara, proses advokasi, propaganda dan sebagainya . Bahkan konon, pergolakan negara-negara Timur Tengah akhir-akhir ini karena keberhasilan Amerika dalam mengelola dan memanfaatkan informasi terhadap NegaraTimur Tengah. Dari fakta-fakta yang terjadi di era saat ini, sebuah jargon “kuasailah informasi maka anda akan menguasai dunia” tampak benar adanya. Penguasaan maupun pengelolaan informasi yang benar dan tepat akan dapat


PIP2B

Saat ini dunia telah memasuki era informasi. Informasi sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat modern dalam kehidupan sehari-hari. Informasi, mulai dari berita terkini, info saham, jadwal kereta, sampai dengan jejaring sosial merupakan konsumsi masyarakat modern saat ini.

menguntungkan seseorang, instansi, lembaga sampai suatu negara. Sekarang, marilah kita melihat peran ‘informasi’ dalam tugas pembinaan teknis Ditjen Cipta Karya. Dalam lingkung tugasnya, semua pekerjaan pembangunan bidang Cipta Karya pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Sifat ke-khusus-an pembangunan bidang Cipta Karya tersebut bukan saja dimulai pada era kebijakan desentralisasi dengan terbitnya peraturan perundangan yang menyertainya, tetapi sejak sebelum era reformasi-pun sifat pembangunan bidang

Cipta Karya sudah demikian. Mengingat luasnya seluruh wilayah nega ra kita, dan banyaknya pemerintah daerah Kota dan Kabupaten, maka sejak awal Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menetapkan peran Dinas-Dinas Provinsi yang membidangi pembangunan Cipta Karya agar dapat menjadi kepanjangan tangan kita dalam menjangkau Kota dan Kabupaten dalam wi layah provinsi tersebut. Prinsip pikirkan sangat jelas, kalau pro vinsi mampu melaksanakan misi itu, maka kota dan kabupaten pasti akan mampu me-

LIPUTANKHUSUS PUSAT RUJUKAN TEKNIK TEKNOLOGIS BIDANG KECIPTAKARYAAN:

CENTER OF EXCELLENT DI BIDANG KECIPTAKARYAAN:

1. INFO HARGA SATUAN PEKERJAAN DAN BAHAN 2. INFOR MASI PRODUK KOMPONEN DAN BAHAN BANGUNAN

1. SERBA ADA (LENGKAP INFORMASINYA,DOKUMENTASINYA DI BDG TEKNIK PEMBANGUNAN DAN METODE KERJA)

3. INFORMASI DUKUNGAN SWADAYA (BANTEK DAN BINTEK, BANTUAN PROGRAM, PELATIHAN KETRAMPILAN

2. SERBA TAHU (MENGENAL TEKNOLOGI, MENGENAL PERUNDANGAN BISA MEDIASI $ FASILITASI, BISA MENJAWAB)

4. INFORMASI TEKNOLOGI PEMBANGUNAN DARI YANG SEDERHANA SAMPAI YANG MUTAKHIR BID. CIPTA KARYA 5. INFORMASI PROSEDUR (PERIJINAN, STANDAR, SPM, NSPK, DAN PERATURAN SETEMPAT)

3. SERBA BISA (BISA MEMBERI SARAN TEKNIS, BISA MEMBERI PEMECAHAN TEKNIS , BISA MENDUKUNG KEGIATAN SWADAYA)

6. DOKUMENTASI TEKNIK TEKNOLOGIS DAN METODE KERJA BIDANG KECIPTAKARYAAN 7. PEMBERIAN ADVIS TEKNIK DAN ADVOKASI

PIP2B YANG SERBA ADA, SERBA BISA, SERBA TAHU, MAMPU MELAYANI KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN TEKNIK TEKNOLOGIS BIDANG KECIPTA KARYAAN, YANG: = MUDAH DIAKSES =TERBUKA DENGAN LAYANAN LENGKAP DAN BERKEADILAN

PERAN PIP2B

nyelenggarakan pembangunan bidang Cipta Karya dengan sebaik-baiknya, untuk melaya ni seluruh masyarakat perkotaan dan perdesaan. Kembali ke informasi. Manajemen informasi dilakukan antara lain melalui penciptaan pusat-pusat informasi yang dapat me-

Organisasi

Sudah Selesai

Sudah Terbentuk (7 Provinsi)

= = = =

=

=

Sudah Selesai

Belum Terbentuk (13 Provinsi)

2012

2011

Status PIP2B Fisik

nyalurkan informasi dari sumber informasi untuk sasaran-sasaran informasi. Penyaluran informasi hanya berlangsung efektif kalau pengelola sumber-sumber informasi menge tahui jenis-jenis dan kualitas informasi apa saja yang paling dibutuhkan oleh pihak yang menjadi sasaran informasi. Kalau tidak, maka

= =

Pemantapan Lembaga Programming 5 tahun Penguatan SDM Penyusunan Modul Kegiatan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 1 Penguatan Fungsi PIT B Pembentukan Lembaga Penunjukan Personel

= =

=

= =

= = =

=

= = =

=

Belum Selesai

Belum Terbentuk (13 Provinsi)

= =

Perencanaan Fisik = Pelaksanaan Pembangunan gedung = PIP 2B = =

informasi hanya mengendap saja di pusatpusat informasi. Untuk itu memerlukan ahli-ahli yang ber kualitas yang dapat mengelola informasi secara benar dan tepat sasaran serta mempunyai pengetahuan yang profesional tentang manajemen informasi. Ditjen Cipta Karya dengan lingkup pembangunan cukup luas seperti persampahan, air minum, drainase dan sanitasi, tentu memerlukan penyampaian informasi baik untuk kepentingan internal Ditjen Cipta Karya maupun untuk masyarakat secara umum. Maka dari itu diperlukan suatu instrumen dalam bentuk lembaga layanan publik yang dapat memberikan informasi bidang keciptakaryaan. Di Ditjen Cipta Karya sendiri telah memiliki lembaga pengelola informasi yang disebut dengan PIP2B (Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan). PIP2B ini telah ada sejak tahun 1992, namun dalam perjalanannya, lembaga ini me ngalami pasang surut dalam pembentukan maupun fungsinya. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka “exisitensi” lembaga tersebut patut dipertanyakan. Tahun 2011 ini, asa itu kembali muncul, Ditjen Cipta Karya berkeinginan untuk kembali menghidupkan

2013

2014

Melengkapi Sarana prasarana = Kemitraan dengan Universitas/ pihak eksternal = Pelaksanaan Program Kerja = Tahun 2 Evaluasi Pengembangan fungsi PIT B menjadi CoE

Pelaksanaan Program Kerja Tahun 3 Penguatan fungsi CoE Evaluasi

Pemantapan Lembaga Penguatan SDM Penentuan Bidang Unggulan (diskusi tingkat Lokal dan Pemerintah Pusat) Penyusunan Program kerja 5 tahun Penyusunan Modul Kegiatan Melengkapi Sarana prasarana Pelaksanaan Program Kerja Tahun 1 Penguatan Fungsi PIT B

Pelaksanaan Program Kerja = Tahun 2 Pengembangan fungsi PITB = menjadi CoE = Kemitraan dengan Universitas/ pihak eksternal Evaluasi


Pemantapan Lembaga Penguatan SDM Penyusunan Modul Kegiatan Melengkapi Sarana Prasarana Pelaksanaan Program Kerja Tahun 1 Penguatan Fungsi PIT B

Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2 Pengembangan fungsi PIT B menjadi CoE Evaluasi

Pembentukan Organisasi PIP2B Penunjukan Personel PIP2B Penentuan Bidang Unggulan (diskusi tingkat Lokal dan Pemerintah Pusat) Penyusunan Program kerja 5 tahun

=

=

=

=

= = = = =

=

=

= =

=

=

=


ROAD MAP PENGEMBANGAN PIP2B Buletin Cipta Karya - 06/Tahun IX/Juni 2011

 11

Salah satu Gedung PIP2B yang berada di Provinsi Sumatera Selatan

peran dan fungsi dari lembaga yang bernama PIP2B ini. Sejarah PIP2B PIP2B awalnya disebut Pusat Informasi Teknik Bangunan (PITB), sering pula disebut dengan Building Information Centre (BIC). Dibentuk pada awal Pelita I tahun 1992 di kota Jakarta, Bandung, Yogya, Semarang, Surabaya dan Denpasar dimaksudkan untuk mendukung pelayanan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan tata bangu nan. Kegiatan operasional BIC tersebut didukung melalui mekanisme proyek dengan dana APBN yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Keberadaan BIC saat itu dipandang sangat bermanfaat terutama bagi dunia industri jasa konstruksi, antara lain dengan produknya yang berupa Pedoman Harga


Satuan Upah dan Bahan Bangunan. BIC juga memberikan kontribusi signifikan dalam kegiatan penyebarluasan informasi dan sosialisasi program perumahan dan tata bangunan kepada masyarakat luas baik di perkotaan maupun di pedesaan. Informasi yang diberikan, terutama menyangkut teknologi pembangunan termasuk bahan bangunan, desain bangunan, konstruksi bangunan, beserta keseluruhan inovasi dan perkembangan pengetahuan untuk membangun rumah yang sehat dan yang harga nya terjangkau. Pada akhir Pelita V, kegiatan BIC terhenti karena dukungan pembiayaan dari dana APBN tidak lagi tersedia. Pada periode 2001 sampai dengan 2003, bersama dengan Bappenas, dilakukan upaya perintisan kembali keberadaan BIC dengan inisiasi dari Ditjen Perkim, Dep. Kimpraswil. Upaya perintisan kembali BIC diarahkan pelaksanaannya di 30

provinsi. Pada tahun 2006, peran informasi dianggap semakin penting. Sehingga fungsi BIC bukan hanya pada informasi bangunan dan permukiman tapi juga informasi dalam hal pemberdayaan masyarakat. Seperti kita ketahui Ditjen Cipta Karya banyak memiliki program-program pemberdayaan. Dalam perkembang, BIC ini diisukan akan menjadi pusat informasi Kementerian PU tidak hanya masalah Cipta Karya dengan nama PI ke PU an. Kemudian, tahun 2008, PIP2B kembali diambil alih oleh Ditjen Cipta Karya. Infra struktur PIP2B dibangun dan dibiayai oleh pemerintah pusat dengan lokasi di tingkat provinsi. Keberadaan PIP2B ini juga diper kuat dengan dengan SE Dirjen Cipta Karya April 2011 tentang Pedoman Pengemba ngan Fungsi PIP2B di tingkat provinsi secara bertahap. Surat edaran ini mengatur tugas

LIPUTANKHUSUS

Salah satu isi ruangan dari PIP2B Sumatera Selatan.

dan fungsi PIP2B sambil menunggu terbitnya Kepmen PU. “PIP2B kita jadikan aset yang dikelola de ngan baik dan benar. Kita minta provinsi untuk pelaksana tugasnya. Semua direktorat juga dilibatkan dalam isi dari PIP2B. PIP2B ini akan dibina langsung oleh Setditjen Cipta Karya,” kata Direktur Bina Program Antonius Budiono. Fungsi dan Peran PIP2B PIP2B dalam pengertiannya merupakan lembaga layanan publik inovatif yang di kembangkan untuk dapat mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan bidang keciptakaryaan dan juga merupakan wadah yang bisa memberikan kemudahan layanan dan akses informasi teknis teknologis pembangunan bidang keciptakaryaan (bangunan, perumahan, dan infrastruktur permukiman). Pembentukan PIP2B difasilitasi oleh DJCK melalui proses pembinaan dan pembelajaran, dan menjadi bagian dari Dinas PU Provinsi. Produk layanan utama yang dikembangkan oleh PIP2B dalam rangka pelayanan ada tiga, yang pertama adalah pelayanan konsultasi dan advokasi teknis, melalui layanan konsultasi kegiatan perencanaan dan perancangan bangunan gedung dan lingkungan, persampahan, drainase dan air limbah, serta air minum. Advokasi penataan permukiman baik yang bersifat praktis maupun analisis dilaksanakan sesuai tingkat kemampuan dan sumberdaya yang tersedia pada lembaga PIP2B serta kebutuhan masyarakat. Produk layanan utama yang kedua adalah pelatihan dan penyebarluasan informasi pembangunan bidang Cipta Karya melalui pe-

nyuluhan dan sosialisasi kebijakan, termasuk peraturan perundangan bidang-bidang lain yang terkait. PIP2B mengembangkan pelayanan dengan berperan sebagai event organizer pada penyelenggaraan kegiatan pameran, seminar dan pertemuan yang terkait dengan bidang Cipta Karya. Pelayanan pengembangan dan dokumentasi informasi adalah produk layanan ketiga yang dikembangkan PIP2B DIY. Produk ini meliputi pengembangan sistem informasi yang berbasis website, perpustakaan yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya. Pengembangan usaha pelayanan informasi dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga lain yang terkait maupun asosiasi profesi seperti IAI, REI, INKINDO ataupun produsen, distributor dan penyedia barang bahan bangunan. Kegiatan yang dilaksanakan PIP2B DIY dalam produk layanan ketiga ini adalah penyusunan dan penyebarluasan harga bangunan, harga satuan bahan dan upah kerja dalam bidang jasa konstruksi secara periodik. Produk layanan ketiga dikembangkan melalui produk informasi yang disebarluaskan kepada pihak terkait berdasarkan jenis informasi yang diperoleh dan diberikan oleh PIP2B, yaitu informasi khusus, informasi maupun publikasi yang bersifat umum, dan Informasi terkait dengan produk-produk bidang Cipta Karya. Informasi khusus adalah informasi yang terkait dengan kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, NSPM, Surat Keputusan (SK), dan Peraturan Daerah. Untuk informasi maupun publikasi yang bersifat umum, dapat

berupa badan usaha dan kegiatan produktif, pedoman harga satuan upah dan bahan bangunan, dan teknologi konstruksi. Mulai tahun 2011 ini, Ditjen Cipta Karya kembali menghidupkan dan juga mengefek tifkan kembali fungsi PIP2B sebagai pusat informasi teknik bidang Cipta Karya. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menjadikan 7 Provinsi sebagai pilot project pengembangan PIP2B. Tujuh Provinsi tersebut adalah Sulsel, D.I. Yogyakarta, Lampung, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumsel. Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono mengatakan, ketujuh pro vinsi ini dipilih karena telah terbentuk ke lembagaannya. Sebagai informasi, sampai saat ini PIP2B sudah dibangun di 20 provinsi. Sebanyak 7 provinsi telah terbentuk organi sasinya “Ketujuh provinsi ini nantinya akan dijadikan acuan bagi pengembangan pusat unggulan di provinsi lainnya,” kata Antonius Budiono. Ia menambahkan, PIP2B ini nantinya tidak hanya berisi tentang informasi teknis bidang Cipta Karya tapi juga memiliki fungsi ke depan sebagai Pusat Tata Kelola Kreatif dan Unggul (Center of Excellence). Sehingga PIP2B nantinya berisi tentang informasi baik terkait kebijakan, inovasi teknologi, training dalam bidang Cipta Karya dan juga berisi keunggulan daerah masing-masing. Misalnya Bali sebagai pusat heritage, Yogya sebagai pusat penanganan gempa dan Sulsel sebagai pusat tata kelola kreatif manajemen pembangunan perkotaan dan perdesaan. “Di masa depan setiap PIP2B Provinsi akan memiliki fungsi unggulan yang berbeda-beda. Dengan adanya era Keterbukaan Informasi Publik, PIP2B juga diharapkan sebagai pusat informsi yang dapat diakses baik oleh pemerintah daerah, masyarakat dan juga dunia usaha,” katanya. Ia juga megingatkan bahwa fungsi PIP2B nantinya tidak akan mengambil alih fungsi Dinas Provinsi sebagai Pembinaan kabupaten maupun daerah. Fungsi PIP2B hanya merupakan media pemerintah provinsi da lam membina kabupaten dan kota. Berjalannya fungsi PIP2B di tiap provinsi tentu sangat kita harapkan. PIP2B diharapkan dapat memberdayakan, mencerahkan, membangun motivasi, mengembagkan ma najemen serta pelaku-pelaku pembangunan yang unggul di kota maupun kabupaten, sehingga kita meyakini pelayanan bidang Cipta Karya dapat dinikmati masyarakat luas. (dvt) Buletin Cipta Karya - 06/Tahun IX/Juni 2011

 13

Liputan Khusus

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X sedang meninjau PIP2B Yogya ketika Gempa Bumi Yogya tahun 2006

PIP2B DIY

Tugas Istimewa di Daerah Istimewa Bhima Dhananjaya *) & R. Haryo Satriyawan **)

P

PIP2B DIY dikembangkan dalam fungsinya sebagai fasilitator informasi kepada masyarakat untuk penanganan bencana alam yang rawan terjadi di provinsi DIY. Fungsi lain yang dibebankan kepada PIP2B DIY adalah meng organisasikan kegiatan pengelolaan Informasi bidang Cipta Karya, baik dari hasil kegiatan sendiri ataupun dari Dinas, Kementerian terkait serta masyarakat. Selain itu, PIP2B juga memberikan bantuan teknis atau analisis permukiman dan perumahan sesuai standar nasional/pedoman teknis serta ketentuan


PIP2B Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah lembaga inovatif yang ditargetkan untuk menjadi lembaga publik guna mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya, yang meliputi perumahan dan permukiman, bangunan gedung, air limbah, drainase dan persampahan. Launching kelembagaan PIP2B DIY telah dilakukan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 22 Januari 2009.

lain yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator informasi kepada masyarakat, PIP2B DIY telah memiliki gedung dengan fasilitas pelayanan informasi, yaitu Ruang Konsultasi, Ruang Diskusi, Ruang AudioVisual, Ruang Pertemuan, Ruang Pamer dan Ruang Display baik indoor maupun out door. Kiprah PIP2B dalam Penanganan Bencana Merapi Gunung Merapi di perbatasan DIY dan Jawa

Tengah pada akhir bulan Oktober 2010 lalu telah memberikan dampak kerusakan yang besar terutama pada sarana dan prasarana kawasan permukiman di sekitar gunung. PIP2B Provinsi DIY dalam kaitan dengan penanganan bencana Merapi telah melaksa nakan beberapa kegiatan, khususnya bantuan baik dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta diseminasi informasi. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan bencana yaitu pada sebelum, saat dan

LIPUTANKHUSUS

Foto Atas : Salah satu acara seminar dan gathering yang diadakan PIP2B DIY Foto Bawah : Kebun Sayur dan Peternakan Bebek sebagai fasilitas bantuan PIP2B DIY.

sesudah terjadinya erupsi Merapi. Kegiatan tersebut adalah bantuan informasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat erupsi merapi, bantuan penyusunan desain Huntara (Hunian Sementara) maupun fasum pendukungnya, bantuan kegiatan pemulihan awal akibat erupsi merapi, bantuan kegiatan pembangunan Huntara, serta bantuan desain alternatif rumah Huntap (Hunian Tetap). PIP2B DIY telah memberikan bantuan dan fasilitasi dalam perencanaan dan pemba ngunan Huntara pada tujuh desa terdampak, yaitu di Umbulharjo, Kepuharjo dan Wukirsari, Glagaharjo, Wukirsari, Argomulyo, dan Sindu-Martani dengan total jumlah Huntara sebanyak 2.682. Huntara yang telah terba ngun tersebut dilengkapi dengan bangunan

fasilitas air bersih, bale warga, mushola, TK, kandang ternak dan kolam ikan. Selain bangunan fasilitas, Huntara juga dilengkapi dengan fasilitas untuk menunjang kegiatan rumah tangga penghuni, yaitu Kompor gas dan LPG 3 Kg, sambungan listrik (3 titik lampu, 1 stop kontak), peralatan dapur, peralatan makan, peralatan tidur (kasur dan bantal), beras dan bahan makanan lainnya, sandang, dana jatah hidup, trash kayu untuk tanaman sayur, serta kandang ternak untuk pembesaran ayam. Fasilitas rumah tangga ini perlu dan pen ting untuk disediakan mengingat penghuni Huntara bisa dipastikan sebagian besar bukan merupakan penghuni daerah setempat, dan tidak membawa barang-barang yang diperlu-

kan selama hidup di Huntara ketika meninggalkan rumah tinggal masing-masing. Dengan sumber pendanaan dari APBD sebesar Rp 928.793.735, pada tahun 2010, PIP2B DIY telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu data base bidang ke-PU-an, sistem informasi geografis permukiman, data base dan entry data informasi bahan bangunan, entry data NSPM, data kebencanaan, data digital library penyebaran informasi. Selain itu PIP2B DIY juga melalakukan pameran teknologi mitigasi ke-PU-an serta sosialisasi dan diseminasi bidang PU. Untuk kegiatan PIP2B tahun 2011 dengan dana APBD Rp 498.835.460, kegiatan yang dilaksanakan adalah pengumpulan dan penyebarluasan informasi dan entry data bahan bangunan, penyebaran informasi dan pameran teknologi serta sosialisasi dan diseminasi ke-PU-an, pengumpulan dan penyusunan data base gedung pemerintah, pembuatan mock-up rumah tahan gempa beserta kebutuhan material, pembuatan mock-up instalasi sumur resapan beserta kebutuhan material, pembuatan mock-up instalasi pembuangan air limbah rumah tangga beserta kebutuhan material, penyiapan simpul informasi terkendali dengan Balitbang Kementerian PU. Dari kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh PIP2B DIY pada tahun 2010 dan 2011, terlihat bahwa PIP2B DIY telah secara aktif menyusun perencanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan pena nganan bencana oleh masyarakat, sesuai dengan fungsi utama PIP2B DIY sebagai fasilitator informasi kepada masyarakat untuk penanganan bencana alam yang rawan terjadi di provinsi DIY. PIP2B DIY ini boleh dibilang sebagai contoh telah berjalannya fungsi PIP2B dengan baik. Data-data yang diinformasikan telah banyak membantu penanganan gempa di Yogyakarta. Fungsinya sebagai pusat penanganan gempa inilah ciri dari PIP2B DIY. Seperti telah diutarakan dalam tulisan sebelumnya, setiap provinsi akan memiliki fungsi keunggulan yang berbeda-beda. Fungsi berbeda-beda inilah yang diharapkan ada di setiap PIP2B provinsi di Indonesia. Selain DIY, Sulsel dan Bali, kita tentunya berharap muncul PIP2B dengan keunggulan masingmasing. *) Asisten Perencanaan CPMU-USDRP **) Staf Urusan Informasi dan Dokumentasi PIP2B DIY Buletin Cipta Karya - 06/Tahun IX/Juni 2011

 15

Info Baru

Pengelolaan Leachate di Indonesia Terra Prima Sari *) Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia sebagian besar dioperasikan secara open dumping atau terbuka. Sampah yang berasal dari rumah tangga dikumpulkan di suatu tempat dan dibiarkan begitu saja tanpa ada pengolahan lebih lanjut. Sistem secara open dumping ini memang praktis, namun kurang ramah terhadap lingkungan. Leachate atau cairan lindi yang keluar dari tumpukan sampah merupakan zat yang berbahaya apabila tidak diolah terlebih dahulu.

I

Instalasi Pengolahan Leachate (IPL) memegang peranan yang cukup penting dalam usaha melindungi tercemarnya lingkungan di sekitar TPA dari cairan lindi (leachate). Leachate merupakan zat pencemar yang sangat berbahaya, karena karakteristiknya yang mengandung kadar organik yang tinggi, bahkan tidak jarang juga mengandung kadar logam berat. Sesaat setelah leachate terbentuk, dan mengalir ke luar landfill (tempat tumpukan sampah), leachate dapat menyebabkan pencemaran yang serius baik ke air tanah maupun ke badan air permukaan. Timbulan Leachate Leachate dapat didefinisikan sebagai cairan yang menginfiltrasi melalui tumpukan sampah dan telah mengekstraksi material terlarut maupun tersuspensi (Tchobanoglous, 1993). Di kebanyakan landfill, leachate terbentuk dari cairan yang memasuki area landfill dari

sumber-sumber eksternal, seperti drainase permukaan, air hujan, air tanah, dan cairan yang diproduksi dari dekomposisi sampah. Sementara itu, leachate yang ditimbulkan dari kadar air yang terkandung dari dalam sampah dapat diabaikan dalam perhitungan, karena jumlahnya yang relatif kecil. Leachate memiliki karakteristik yang khas, yaitu tingginya kandungan organik, logam, asam, garam terlarut, dan mikro organisme. Karakteristik tersebut menyebabkan leachate menjadi sangat berbahaya untuk lingkungan dengan potensial kontaminasi melebihi dari beberapa limbah industri (Orta et al, 1999). Potensi pembentukan leachate dapat diperkirakan dengan membuat neraca air, yang terdiri dari jumlah air yang masuk ke TPA dikurangi jumlah air yang digunakan untuk reaksi kimiawi serta kuantitas yang hilang akibat evaporasi. Potensi kuantitas leachate adalah jumlah air yang terbentuk setelah Kolam leachate TPA Bangli


INFOBARU kapasitas penahan air (moist holding capacity) dari TPA terpenuhi. Faktor-faktor yang berpengaruh di neraca air adalah: 1. Air yang masuk dari atas Presipitasi air hujan merupakan faktor utama yang menentukan kuantitas leachate yang terbentuk di TPA. Oleh karena itu data mengenai curah hujan yang akurat sangat penting untuk dapat memperkirakan jumlah timbulan leachate di suatu TPA 2. Kelembaban sampah dan tanah penutup Kelembaban sampah dan tanah penutup ini sangat bergantung pada musim. Pada musim hujan, kelembaban sampah dan tanah penutup akan lebih tinggi dibandingkan pada saat musim kemarau. 3. Jumlah air yang dikonsumsi untuk pem bentukan gas landfill Air akan dibutuhkan selama dekomposisi anaerobik dari materi organik di sampah. Jumlah air yang dikonsumsi untuk reaksi dekomposisi tersebut dapat diestimasi dengan menggunakan pendekatan empiris. 4. Air yang hilang akibat evaporasi Jumlah air yang hilang akibat evaporasi ini juga sangat tergantung pada musim. 5. Jumlah air yang keluar dari dasar landfill Air yang keluar dari dasar landfill inilah yang dinamakan leachate. Air ini akan timbul apabila kapasitas penahan air dari TPA sudah terpenuhi. Karakteristisk Leachate Persoalan utama dalam pengolahan leachate adalah penentuan kualitas desain dari leac hate yang akan diolah di IPL. Kualitas desain leachate sangat bergantung pada sampling leachate yang dilakukan. Karakteristik dan kuantitas lindi dipengaruhi oleh: 1. Karakteristik dan komposisi sampah. 2. Jenis tanah penutup landfill  menurut penelitian, open dumping menghasilkan leachate yang lebih rendah, dan bahkan tidak menimbulkan bau, tetapi hanya dengan catatan open dumping yang dilakukan dengan baik. 3. Musim. 4. Kelembaban. 5. Umur timbunan. Leachate yang berasal dari timbunan sampah baru mempunyai nilai BOD dan COD yang sangat tinggi. Semakin lama umur landfill, maka kualitas leachate landfill juga akan semakin menurun. Karakteristik Lindi berdasarkan umur landfill seperti tergambar

pada tabel 1 di bawah ini, dan tabel 2 menggambarkan karakteristik leachate di beberapa kota di Indonesia.

Parameter

Landfill umur < 2 th Rentang (mg/l)

Tipikal (mg/l)

Landfill umur > 2 th Rentang (mg/l)

BOD COD ph TSS N-HO2 N-HO2 Alkalinitas Sulfat Kalsium Klorida Natrium Besi total

2000-30.000 30.000-60.000 4,5-7,5 200-2000 5-40 5-40 1000-10.000 50-100 200-3000 200-2500 200-2500 50-1200

10.000 18.000 6,0 500 200 25 3000 300 1000 500 500 60

100-200 100-500 6,6-7,5 100-400 20-40 5-10 200-1000 20-50 100-400 100-400 100-400 20-200 Enri Damanhuri ITB-040411

Tabel 1. Karakteristik Leachate Berdasarkan Umur Landfill

Kota

pH

COD

N-NH4

N-NO2

DHL

Bogor

7,5 8 7 7 7,5 7 8 6 7 6 8

28.723 4.303 3.648 13.575 6.839 413 1.109 58.661 7.379 6.166 24.770

770 649 395 203 799 240 621 1.356 738 162 -

0 0,075 0,225 0,375 0 0,075 0,35 6,1 2,775 0,225 -

40.480 24.085 10.293 12.480 13.680 3.823 1073 26.918 20.070 3.540 6.030

Cirebon Jakarta Bandung Solo Magelang

Enri Damanhuri ITB-040411

Tabel 2. Karakteristik Lindi di Beberapa Kota di Indonesia

Karakteristik umum leachate adalah: 1. Konsentrasi BOD/COD tinggi di awal. 2. Kandungan nitrogen yang tinggi. 3. Daya hantar tinggi, hal tersebut dikarenakan banyaknya mineral yang dilarutkan oleh aliran leachate, sehingga daya hantarnya menjadi tinggi. 4. Logam berat yang kadang tinggi, hal tersebut dikarenakan pH leachate yang asam yang dapat melarutkan logam berat yang mungkin tercampur di sampah yang masuk di TPA. 5. pH netral sampai asam. 6. Warna yang sulit dihilangkan (coklat muda sampai hitam). 7. Berbau asam. Kondisi Umum Instalasi Pengolahan Leachate di Indonesia Instalasi Pengolahan Leachate yang ada di TPA-TPA di Indonesia pada umumnya tidak atau belum beroperasi sesuai dengan kriteria teknis yang ada. Beberapa hal yang menyebabkan kurang optimalnya operasi IPL di TPA adalah: 1. Terbatasnya dana yang dialokasikan untuk pengoperasian dan pemeliharaan IPL di TPA. Pada umumnya alokasi dana untuk pengelolaan sampah di TPA sudah sangat kecil, sehingga dana yang dialokasikan untuk O/M IPL semakin kecil lagi. Di sisi lain, untuk pengoperasian dan pemeliharaannya, IPL memerlukan biaya yang tidak sedikit. Buletin Cipta Karya - 06/Tahun IX/Juni 2011

 17

INFOBARU Masalah : = Fluktuasi debit lindi = Fluktuasi karakteristik lindi

Perlu pengaturan/ penyeimbangan = Debit = Beban organik

Dasar perencanaan pengolah lindi : = Beban hidrolis (Q) = Beban organik (BOD,COD)

Enri Damanhuri ITB-040411

Gambar 1. Skema Pengolahan Leachate di TPA

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten yang dapat mengoperasikan IPL. Di sebagian besar TPA di Indonesia tidak tersedia operator khusus yang bertugas untuk menjalankan IPL. IPL yang ideal seharusnya dijalankan oleh SDM yang kompeten, karena kebanyakan IPL menggunakan pengolahan secara biologis dimana mikroorganisme perlu kondisi yang spesifik untuk dapat bekerja dengan optimal. 3. Tidak ada kontrol dan monitoring yang baik untuk pengoperasian IPL. Mayoritas IPL di Indonesia dibiarkan ber-

jalan begitu saja tanpa ada kontrol yang baik, padahal seharusnya sebelum mulai dijalankan, harus dilakukan aklimatisasi selama kurang lebih 3 bulan untuk mendapatkan kondisi mikroorganisme yang optimal. 4. Kurang perhatiannya para pengambil kebijakan pada TPA. Sampai saat ini, pengelolaan sampah belum menjadi prioritas untuk mendapatkan alokasi dana yang besar di daerahdaerah. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran para peng ambil kebijakan untuk pengelolaan sam-

pah pada umumnya dan IPL pada khususnya. Dari gambar 1 di atas diketahui bahwa pengolahan leachate di TPA mempunyai masalah yang sama, yaitu kuantitas dan kualitas leachate yang berfluktuasi. Di sisi lain, dasar untuk dapat merencanakan suatu instalasi pengolahan leachate yang baik adalah beban hidrolis (Q), serta beban organik (BOD, COD) yang stabil. Oleh karena itu, diperlukan peng aturan/penyeimbangan untuk debit dan beban organik yang masuk ke IPL, dikarenakan mikroorganisme yang bekerja di IPL tersebut sangat sensitif dengan perubahan debit dan beban organik yang ekstrim. Salah satu cara untuk mengatur debit dan beban organik tersebut adalah dengan menggunakan ko lam stabilisasi serta pintu air sebelum inlet IPL. Opsi Teknologi Pada umumnya, TPA di Indonesia menerapkan opsi kolam stabilisasi (stabilization pond) yang terdiri dari kolam anaerob, fakultatif, dan maturasi untuk mengolah leachate yang terbentuk. Adapun opsi pilihan pengolahan setelahnya dapat berupa biofilter dan lahan sanitasi. *) Staff Subdit Persampahan, Dit. PPLP

Proses Pengolahan No

Kriteria

Anaerobik

Fakultatif

Maturasi

Wetland

Biofilter

1.

Fungsi

Removal BOD yang relatif tinggi (>1000 mg/L), sedimentasi, stabilisasi influen

Removal BOD

Removal mikroorganism pathogen, nutrien

Removal BOD, removal nutrien

Menyaring effluen sebelum dibuang ke badan air

2.

Kedalaman (m)

2,5 - 5

1-2

1 - 1,5

2

3.

Removal BOD %

50 - 85

70 - 80

60 - 89

0,1-0,6* 0,3-0,8** -

75

4.

Waktu Detensi2 (hari)

20 - 50

5 - 30

7 - 20

4-15

3-5

5.

OLR3 (kg/Ha .hr)

224 - 560

56 - 135

≤ 17

< 67

< 80

6.

pH

6,5-7,2

6,5-8,5

6,5-10,5

-

-

7.

Bahan

Pasangan batu

Pasangan batu

Pasangan batu

Tanah permeabilitas rendah

Batu, Kerikil, Ijuk, Pasir


Inovasi 1

INOVASI 1

Pendekatan Baru dalam Meningkatkan Manajemen Perkotaan Elkana Catur Hardiansyah *) & Dhani M.M **)

Memasuki dekade kedua abad 21, kota-kota Indonesia mengalami berbagai persoalan yang kemudian berujung kepada menurunnya kualitas sebuah kota. Permasalahan lingkungan, sosial, kependudukan, infrastruktur, lapangan kerja, dan lain sebagainya merupakan topiktopik yang umum bermunculan di ruang publik, baik dalam bentuk media ataupun diseminasi publik. Persoalan-persoalan umumnya terjadi di kota-kota besar yang sebagian besar terletak di Indonesia bagian barat.

S

Selain persoalan yang bersifat fisik, kota-kota Indonesia juga menghadapai persoalan tata kelola manajemen perkotaan. Banyak kota mengalami permasalahan tidak memadainya kualitas tata kelola kawasan perkotaaan yang disebabkan oleh minimnya kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola kota di indonesia. Ikatan ahli perencanaan sebagai organisasi profesi di bidang perencanaan wilayah dan kota memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam usaha meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan. Untuk itu IAP melaksanakan survey tahunan Most Livable City Index (MLCI).

Indeks ini merupakan “Snapshot” yang Simple dan Aktual mengenai persepsi warga kota menunjukan bahwa kota-kota besar Indonesia saat ini masih jauh dari kondisi yang ideal sebagai kota yang nyaman. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun index ini adalah mengukur tingkat kenyamanan sebuah kota berdasarkan persepsi warga yang hidup sehari-hari di kota tersebut.

www.4.bp.blogspot.com

Salah satu sudut Malioboro, Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah kota paling nyaman menurut persepsi warga kotanya dengan indeks 66,52%.

Most Livable City Index :


 19

www.v9.lscache4.c.bigcache.googleapis.com

Sudut Kota Denpasar. Kota Denpasar adalah kota paling nyaman ke dua menurut persepsi warga kotanya dengan indeks 63,63%.

Data diperoleh melalui survey yang dila kukan kepada masing-masing warga kota. Survey yang telah dilaksanakan selama dua tahun terakhir baru terbatas kepada ibukota dari 15 provinsi di Indonesia. Jumlah ini meningkat dari tahun 2010, saat survey baru dilakukan di 12 kota di indonesia. Ke depan, IAP memiliki keinginan besar untuk menambah jumlah kota yang disurvey, yang mencakup beberapa kota menengah. Hal ini dimaksudkan untuk memotret lebih luas dari karakteristik kota indonesia.

MLCI 2011: Menghadapi Tantangan Deka de Kedua Abad 21 Saat ini kita telah memasuki dekade kedua dari abad 21 atau tepat 1 dekade setelah pelaksanaan desentralisasi mulai dilaksanakan secara penuh di indonesia melalui efektifnya UU 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dilaksanakannya desentralisasi secara langsung maupun tidak langsung mengubah tata kelola pembangunan kota yang awalanya top down, sentralistik, growth oriented akhirnya bertransformasi menjadi, people minded,

No

KOTA

MLCI 2009

MLCI 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Yogyakarta Denpasar Makasar Manado Surabaya Semarang Banjarmasin Batam Jayapura Bandung Palembang Palangkaraya Jakarta Pontianak Medan

65,34

66.52 63.63 58.46 56.39 56.38 54.63 53.16 52.60 52.56 52.32 52.15 50.86 50.71 46.92 46.67


56,52 59,90 53,13 52,52 52,61 53,86 56,37 52,04 51,90 43,65 52,28

transparan, demokratis dan consenssus oriented. Trend positif pembangunan kota ini diharapkan pada akhirnya berkontribusi besar pada usaha sebuah kota untuk menjadi kompetitif dan layak huni. MLCI tahun 2011 berupaya untuk dapat memotret persepsi warga kota memasuki dekade kedua abad 21 ini. Diharapkan melalui upaya memotret kondisi pembangunan kota, IAP mampu memberikan gambaran permasalahan-permasalahan strategis yang dihadapi masing-masing kota dari kacamata warganya serta mengusulkan rekomendasi dan solusi praktis yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup perkotaan. Survei persepsi ini dilakukan terhadap 26 indikator yang dikelompokkan kedalam 9 kriteria utama : (i) Aspek Tata Ruang (Tata Kota, RTH); (ii) Aspek Lingkungan (Kebersihan, Polusi); (iii) Aspek Transportasi (Jalan, Angkutan); (iv) Aspek Fasilitas Kesehatan; (v) Aspek Fasilitas Pendidikan; (vi) Aspek Infrastruktur – Utilitas (Listrik, Air, Telekomunikasi); (vii) Aspek Ekonomi (Lapangan Kerja, Lokasi Kerja; (viii) Aspek Keamanan; dan (ix) Aspek Sosial (Kebudayaan, Interaksi Warga). Berdasarkan survey yang dilakukan di 15 kota besar, diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) indeks kenyamanan kota adalah 54,26. Indeks dengan persepsi tingkat kenyamanan tertinggi di Kota Yogyakarta (66,52) dan Kota Denpasar (63.63). Sedangkan persepsi kenyamanan warga yang paling rendah adalah Kota Medan (46,67) dan Kota Pontianak (46.92). Kota – kota dengan indeks diatas rata–rata adalah : Yogyakarta, Denpasar, Makassar, Manado, Surabaya dan Semarang. Sedangkan kota – kota dengan indeks dibawah rata-rata adalah Banjarmasin, Batam, Jayapura, Ban dung, Palembang, Palangkaraya, Jakarta, Pontianak dan Medan. Beberapa temuan yang cukup menarik dari MLCI 2011, diantaranya adalah : 1. Kota Paling Nyaman Kota dengan persepsi warga paling nyaman adalah Kota Yogyakarta dengan indeks 66,52%. Hampir pada semua kriteria, persepsi warga Kota Yogyakarta selalu diatas 30 %, kecuali untuk kriteria ketersediaan lapangan kerja (29%). Kota lainnya yang dianggap cukup nyaman oleh warganya adalah Kota Denpasar dengan indeks 63.63. Sebagai kota pariwisata, Denpasar dirasakan cukup nyaman oleh warganya kecuali untuk variabel tingkat pencemaran lingkungan, dimana warga kota merasakan adanya pencemaran lingkungan

INOVASI 1

3. Kriteria Penataan Kota Untuk Kriteria Penataan Kota, Kota Palangkaraya memiliki angka prosentase tertinggi dipersepsikan oleh warganya memiliki penataan kota yang baik, yaitu sebanyak 60 %. Kota Palangkaraya meskipun masih jauh dari ukuran ideal, namun memiliki kondisi penataan kota yang cukup baik. Akomodasi ruang Kota Palangkaraya terhadap pertumbuhan penduduk dinilai masih memadai. Hal yang sebaliknya terjadi dengan Kota Bandung dan Kota Medan. Kota dengan persepsi terendah untuk aspek tata kota adalah Kota Bandung dimana hanya 3 % responden warga Kota Bandung dan 5% warga Kota Medan yang menganggap kualitas penataan kotanya baik. Angka 3 % ini merupakan angka terendah dari semua kriteria di semua kota, dan itu ada di Kota Bandung. Pada dasarnya, kepentingan umum seperti perasaan keteraturan, kenyamanan dan ke amanan dapat terwujud dengan penataan yang terarah, teratur dan berkualitas. Sehingga dengan demikian kriteria penataan kota ini berdampak besar terhadap aspek kehidupan perkotaan lainnya. MLCI 2011 : Masukan dalam Penyusunan Kebijakan dan Program Sesuai harapannya dalam menyusun MLCI, maka IAP berharap indeks ini dapat menjadi salah satu informasi positif bagi para pelaksana pembangunan perkotaan baik di tingkat daerah ataupun Pusat. Untuk konteks bidang Cipta Karya, maka index ini dapat menjadi referensi bagi Peme

www.img189.imageshack.us

2. Kota Paling Tidak Nyaman Kota Medan dan Kota Pontianak memiliki persepsi kenyamanan warga yang rendah hampir pada semua kriteria. Kota Medan dipersepsikan warganya memiliki kondisi tata kota dan kualitas lingkungan yang buruk, kualitas pedestrian yang buruk, perlindungan bangunan bersejarah yang buruk dan tingginya tingkat kriminalitas kota. Kota Pontianak dipersepsikan warganya memiliki tata kota yang buruk, biaya hidup yang tinggi, kesempatan kerja yang rendah, kualitas air bersih yang kurang. Dari aspek fisik dapat dilihat bahwa Kota Pontianak memiliki lahan gambut yang sangat luas, hal ini berdampak pada keterbatasan areal pengembangan kota, limitasi bagi pengembangan infrastruktur dan ketersediaan air bersih.

www.bp.blogspot.com

yang cukup tinggi.

Foto Atas : Permukiman penduduk Kota Medan. Kota Medan memiliki persepsi kenyamanan warga yang rendah hampir pada semua kriteria dengan indeks 46,67%. Foto Bawah : Jalan Gajah Mada merupakan jalan protokol Pusat Kota Pontianak. Kota Pontianak dipersepsikan warganya memiliki tata kota yang buruk, biaya hidup yang tinggi, kesempatan kerja yang rendah, kualitas air bersih yang kurang dengan indeks 46.92%.

rintah Kota yang dalam menyusun dokumen perencanaan infrastruktur yang merespon keinginan masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan hidup berkota. Dokumen RPIJM yang disusun untuk keperluan penyusunan Program tidak lagi menggunakan pendekatan teknokratis semata yang berorientasi pada Pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat sebagai penerima manfaat utama (beneficiary). Pada dasarnya kenyamanan hidup ber kota adalah hak setiap warga kota, maka pemerintah kota sebagai pihak yang diberi mandat oleh warga harus berusaha untuk merencanakan, membangun dan mengendalikan kawasan perkotaan demi terciptanya lingkungan perkotaan yang nyaman untuk dihuni. Begitupun pihak warga harus paham, mengerti dan menjalankan kewajiban

sebagai warga kota yang baik, tidak sekedar menjadi masyarakat kota saja tetapi benarbenar menjadi warga kota (citizen) yang turut mewujudkan kenyamanan kota. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka sudah selayaknya Pemerintah dan masyarakat berpadu dan bekerjasama dalam mewujudkan sebuah kota yang layak huni. Tanpa ada kolaborasi positif antar pihak, maka citacita akan sebuah kota yang layak huni tidak pernah akan terwujud dan menjadi jargon abadi Pemerintah tanpa pernah terlaksana. (Informasi lebih lengkap mengenai Most Li vable City Index (MLCI) dapat di unduh di www. iap.or.id)

*) Manajer Media dan Komunikasi Publik, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) **) Direktur Eksekutif Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Buletin Cipta Karya - 06/Tahun IX/Juni 2011

 21

Inovasi 2

IPAL Sewon Yogyakarta

Melirik Daur Ulang Air Limbah Ade Syaiful R *)

D

Dari jumlah tersebut, sektor industri meru pakan penyumbang terbesar hasil buangan limbah. Sektor industri inipun merupakan sektor yang paling banyak melakukan eks ploitasi air tanah dalam jumlah besar. Mereka melakukannya secara tidak terkendali se hingga cadangan air tanah yang ada se makin menipis. Kebutuhan sektor industri untuk air bersih memang mutlak namun harus dicarikan alternatif agar kegiatan in dustri tetap berlangsung dan kebutuhan ma syarakat akan air bersih dapat terpenuhi.


Daur Ulang Air Limbah? Mungkin aneh mendengarnya, namun inilah kenyataan yang telah diprediksikan jauh hari sebelumnya bahwa air bersih sudah semakin langka. Saat ini, ketersediaan air bersih cenderung berkurang dari hari ke hari. Semakin meningkatnya populasi manusia, semakin besar pula kebutuhan akan air bersih. IRC International Water and Sanitation Centre tahun 2010, menyatakan bahwa setiap tahun, dunia menghasilkan 1.500 kilometer kubik air limbah. Di negara-negara berkembang, 80 % dari semua limbah tersebut sebagian besar dibuang dengan tanpa termanfaatkan kembali.

Kebijakan Daur Ulang Air Limbah Menyiasati kondisi tersebut, banyak pihak telah mengeluarkan kebijakan guna mengu rangi eksploitasi air tanah dan mendorong upaya mendaur ulang air limbah. Salah sa tunya adalah Badan Pengendalian Lingku ngan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta yang telah mengeluarkan kebijakan kewa jiban membangun instalasi daur ulang air sebagai salah satu syarat izin AMDAL. Setiap hotel dan apartemen yang baru diwajibkan untuk membangun instalasi untuk mendaur

ulang air bersih yang mereka gunakan yang dimaksudkan untuk mengurangi pe nyedotan air tanah dalam. Tanpa keberadaan instalasi ini, izin mendirikan bangunan hotel atau apartemen baru tidak akan dikeluarkan. (Kompas, 16 Desember 2010) Tak kalah dengan DKI, mulai tahun 2010, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta juga me wajibkan hotel-hotel besar memiliki unit pengolahan daur ulang air limbah. Dengan demikian, air limbah yang berasal dari air mandi tamu-tamu hotel bisa dimanfaatkan

INOVASI 2 dengan fatwanya. Mereka mengatakan, air daur ulang adalah air hasil olahan atau rekayasa teknologi yang telah digunakan, terkena najis, atau yang sudah berubah sa lah satu sifatnya, yaitu rasa, warna, dan bau sehingga dapat dimanfaatkan lagi. Air daur ulang, papar MUI, adalah suci menyucikan jika diproses dengan ketentuan fikih.

Air hasil olahan di Lippo Karawaci untuk menyiram tanaman dan mengisi kolam padang golf.

kembali untuk berbagai keperluan, seperti menyiram tanaman hotel dan keperluan lainnya. Dengan mendaur ulang air limbah, akan dapat mengefisienkan pemanfatan air bersih. Saat ini baru terdapat dua hotel (Hotel Melia Purosani dan Hotel Hyatt) yang sudah mengolah kembali air limbahnya. (Kompas, 25 Februari 2011) Lain lagi dengan Provinsi Jawa Barat yang juga tak mau ketinggalan. BPLHD Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 3 (tiga) kantor dinas pemerintahan yaitu Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim), Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk menjadi proyek percontohan daur ulang limbah air do mestik. Program ini diharapkan mampu memanfaatkan 60% dari 80% air limbah bekas pakai. Jika proyek percontohan daur ulang limbah air ini berhasil, diharapkan per contohan ini dapat menjadi gerakan yang lebih masif. Selain kantor-kantor dinas, hotel, industri, dan rumah tangga, mereka juga menargetkan akan mendaur ulang limbah air di lingkungan domestiknya. Dengan demikian, jumlah air yang dihemat akan menjadi lebih besar dan tidak ada lagi krisis air saat kemarau. (Pikiran Rakyat, 15 Desember 2008) Kepedulian Swasta dalam Mendaur Ulang Air Limbah Kebijakan BPLHD DKI Jakarta untuk mem bangun instalasi daur ulang air sebagai salah satu syarat izin AMDAL sudah mulai diterapkan pada pertengahan 2008. Seba gai salah satu hotel besar di Jakarta, dengan 695 kamar dengan luas sekitar 23 hektar ini, Hotel Borobudur Jakarta telah berkomitmen dengan program konservasi ramah lingkungan di seluruh kawasan hotel hingga berhasil menerima sertifikasi dari TUV Rheinland Group, sebuah Program Eco Hotel

dibantu oleh Pemerintah Republik Federal Jerman. Hotel Borobudur Jakarta merupakan hotel bintang lima pertama di Jakarta yang mendapatkan sertifikasi tersebut. Hotel ini telah berhasil mengurangi penggunaan listrik, air, dan konsumsi gas selama tahun 2009, dibandingkan tahun 2008. Begitu pula 60% dari area taman hijau hotel, menggunakan pupuk kompos dan sistem pengairan meng gunakan air limbah daur ulang. Hotel ini juga mendorong kepada para tamu untuk mempertimbangkan penggunaan handuk dan linen di kamar hotel, untuk mengurangi konsumsi listrik, air dan deterjen. (Kompas, 16 Desember 2010) Teknologi daur ulang air limbah ini juga mulai diterapkan di Hotel dan Apartemen Grand Royal Panghegar. Hotel yang terdiri dari 21 lantai dengan luas total 65.000 m² dan berlokasi di Jalan Merdeka, Bandung ini telah menerapkan sistem daur ulang air limbah dimana sebelum diolah, air limbah dipisahkan terlebih dahulu antara buangan black water dan grey water. Air hasil olahan dari limbah grey water tersebut yang akan diproses sebagai air flushing dan gardening yang disalurkan pipa ke tangki gelontor WC serta pipa keran di taman untuk penyiraman tanaman. Daur Ulang Air Limbah Halal? Kemajuan teknologi memungkinkan sejum lah hal terwujud, termasuk mendaur ulang air yang semula berasal dari limbah, bercampur dengan kotoran, benda najis, dan komponen lain yang mengubah air tersebut. Penggunaan air daur ulang meningkat bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan serta menurunnya kualitas air. Halalkah air daur ulang itu dikonsumsi?. Sebagaimana disampaikan Re publika online 03 Juni 2011, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan penjelasan

Air Bersih dan Sanitasi Sebagai HAM Masalah akses air bersih dan sanitasi sudah menjadi perhatian internasional, yang su dah diwujudkan dalam berbagai resolusi maupun kesepakatan. Bahkan, pada akhir Juli 2010 yang lalu, akses air bersih dan sa nitasi dideklarasikan sebagai Hak Asasi Ma nusia (HAM) sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri PU Hermanto Dardak pada pembukaan Jambore Sanitasi 2011 di Jakarta. Puluhan tahun lalu, air merupakan sumber daya alam yang murah. Mudah di dapat bahkan dalam jumlah tidak terbatas. Kini situasinya sudah berubah. Setiap musim kemarau, masyarakat banyak mengeluh kesulitan mendapatkan air tanah, sumursumur banyak yang kering. Pernahkah kita terpikir ketersediaan sumber air bersih akan semakin menipis? Jangan sampai kita baru tersadar pada saat pohon-pohon sudah ha bis ditebangi, sumber air telah menipis dan sumber air yang ada telah tercemari dengan sampah dan limbah. Kita seringkali disibukkan dengan masalah penanganan buangan air limbah, sehingga belum sempat banyak memberi perhatian pada pemanfaatan dan pengolahan air limbah untuk di daur ulang manjadi air bersih. Proses daur ulang air limbah tampaknya menjadi salah satu solusi efektif untuk me ngatasi krisis air bersih. Dengan daur ulang, diperoleh penghematan air yang cukup signifikan. Bila diterapkan secara menyelu ruh, strategi tersebut akan menekan peng gunaan air tanah. Gerakan daur ulang air ini perlu dimasyarakatkan untuk menjaga agar kebutuhan air generasi berikutnya dapat tetap terpelihara. Pilihan ada di tangan kita, apakah akan kita habiskan air yang ada di bumi ini untuk kita sendiri, atau kita mau berbagi dengan anak cucu kita nanti. Mari jadikan sanitasi bukan hanya sebatas slogan belaka, banyak pihak telah bergerak, banyak pula pihak yang telah beraksi nyata, kapan giliran kita?. *) Kasubid Penyiapan Pelaporan, Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum Buletin Cipta Karya - 06/Tahun IX/Juni 2011

 23

Inovasi 3 Reformasi Birokrasi,

Modal Sosial, dan Pengembangan Wilayah Wisnu Indradjit V.O *) Dari pengamatan kegiatan penanganan program – program pembangunan bidang cipta karya dapat diindikasikan tiga sumber pikiran yang berkaitan satu dengan lainnya bagi pengembangan reformasi birokrasi di bidang cipta karya. Pertama, Melanjutkan Karya Pendahulu (Sebuah Komitmen Warga Cipta Karya). Kedua, Pemberdayaan Masyarakat sebagai kekuatan keberlanjutan dan pengembangan modal sosial. Ketiga, penerapan pendekatan pengembangan wilayah dalam rangka penanganan keberlanjutan hasil pembangunan di bidang cipta karya.


P

Pokok pikiran ini sekedar urun rembug alternatif instrumen dan peluang dalam reformasi birokrasi, karena disadari pada saat ini telah disusun secara lengkap/sempurna berbagai kebijakan dan program Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 210-2014. ”Perkembangan masa depan ditandai kuat dengan perhatian pada pemberdayaan manusia (empowerment of man), majunya pendidikan dan tumbuhnya ”golongan menengah”, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat. Ini akan menghasilkan keunggulan-keunggulan kompetitif berda sar kemampuan sumber daya manusia. Bu kan human labour sebagai kapital, melainkan human brain (brain ware) sebagai resource utama. (Prof. Bintoro Tjokroamidjojo, Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan) Kutipan di atas memperkuat keyakinan, perhatian atas pemberdayaan manusia perlu menjadi fokus bagi dorongan kekuatan dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Demikian juga di bidang cipta karya dan khususnya juga di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pada dasarnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melahirkan, merintis dan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penanganan program-

INOVASI 3 programnya di dalam era pelita-pelita masa lalu. Ambil contoh misalnya dalam pemba ngunan perumahan, khususnya pembangunan perumahan dan lingkungan desa tepadu yang dikenal dengan P2LDT (Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu). Dalam pendekatan tersebut membawa kesan yang komprehensif dan mendalam. Di sam ping pendekatan kemampuan pelaksanaan pembangunan, juga mengandung makna pendekatan pembangunan yang dilandasi oleh pikiran penanganan yang konsepsional. Namun kenyataannya, hasil yang telah dicapai pada masa pelita lalu tidak terlihat nyata keberlanjutannya. Pada era pembangunan masa kini ba nyak pembangunan yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Pembangunan Infrastrukur Perdesaan (PPIP), Program Penanggulangan Kemiskinan di Per kotaan (P2KP), dll. Banyak cara yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Karena itu ”Melanjutkan Karya Pendahulu” tidak saja menjadi komitmen warga Cipta Karya, tetapi seyogyanya menjadi semangat. Tidak sekedar retorika, tetapi perlu ada upayaupaya yang nyata sehingga ”semangat’’ itu menjadi kekuatan bagi pengembangan sumber daya manusia umumnya dan khususnya upaya reformasi birokrasi menuju good go vernance. Reformasi tidak terbatas pada tata cara dalam pelaksanaan kepemerintahan, tetapi hendaknya dibaca sebagai reformasi cara berpikir para insan yang ada dalam sistem birokrasi. Reformasi disini hendaknya diartikan ”a making better or a giving of a new and improved form or character. Reformation is a usual term as a designation of movement that brought abaout many revolutionary amandements or remove abuses , corrupt practices or to make changes for better (Meriam Webster”s Dictionary of Synonims). Di dalamnya mengandung makna perubahan sikap dan tindak laku pribadi yang me ngarah pada perubahan budaya. Oleh pakar disebut strategi budaya (David Osborne dan Peter Plastrik ”Memangkas Birokrasi”). Sehingga akan menghasilkan pelayanan publik yang kompetitif dalam menghadapi persaingan pada gilirannya menghasilkan pelayanan prima sebagai salah satu ukuran kinerja ”good governance” dalam penyelenggaraan birok rasi.

Upaya Melanjutkan Karya Pendahulu kelihatannya sederhana. Tetapi harus disadari bahwa upaya ini tidak mudah, perlu ketekunan dan kesabaran, yaitu menghimpun berbagai ”produk” pikiran yang telah dihasilkan dan dikembangkan para pendahulu dan para pelaksana. Produk pikiran ini perlu dilengkapi oleh berbagai cara berpikir, sikap, perilaku dan dorongan (latar belakang para pencipta) para Pendahulu, dan terus dikembangkannya produk tersebut. Bagaimana sebenarnya birokrasi di Indonesia dan di dunia umumnya. Di Indonesia dalam birokrasi ditata dan dilaksanakan berdasarkan dikenal dengan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) dengan sepuluh dimensi–dimensi pokok Tata Nilai, Organisasi Pemerintahan Negara, Sumber Daya Aparatur Negara, Sis tem dan Proses Kebijakan Negara, Posisi dan Peran Masyarakat Bangsa dalam Bernegara, Hukum Administrasi Negara, Organisasi dan Manajemen Kesekretariatan, Elektronik Administration dan Sistem Kepemimpinan Nasional (Prof.DR. Mustopadidjaja AR) yang satu dengan lainnya memiliki ketergantungan dan atau mempengaruhi, atau membentuk sistim yang dinamis. Dari kacamata sistem dinamis itu dapat dikenali bahwa Hukum Administrasi Negara menjadi landasan atau pengatur dan penentu operasinya sistem dinamis tersebut. Ada yang mengatakan penegakan hukum menjadi kunci pendongkrak reformasi birokrasi. Gambaran hubungan sistem dinamis dapat disimak pada diagram berikut Bagaimana gambaran birokrasi di Indonesia? Kenyataan ditemui bahwa di banyak tempat di dunia, gambaran birokrasi hampir sama seperti yang digambarkan oleh Max Weber, ahli sosiologi ternama Jerman (seperti yang dikutip David Osborne dan Peter Palstrik “Memangkas Birokrasi 2000), menyimpulkan prinsip-prinsip yang dengannya birokrasi baru ini dibentuk. Prinsip-prinsip ini terangkum dalam lima hal, yaitu: pertama, Birokrasi tersentralisasi dan hierarkis. Birokasi profesional hanyalah sekrup dalam mesin yang terus bergerak yang memberikan sebuah rute perjalanan yang pasti baginya. Kedua, birokrasi dituntun oleh aturan, yaitu oleh hukum atau peraturan – peraturan administratif yang stabil, yang mencakup semua hal. Ketiga, birokrasi terstandarisasi dan impersonal, memberikan perlakuan atau pelayanan yang sama kepada setiap orang. Keempat, birokrasi menggunakan proses-proses administratif, yaitu alat

mereka sendiri ketimbang kontraktor atau mekanisme pasar untuk mencapai tujuan mereka. Kelima, birokrasi memilih staf berdasarkan ujian, bukan kriteria subyektif. Keteladanan, jika demikian, menjadi sangat penting dan diperlukan dalam opersionalisasi birokrasi. Era sekarang keteladanan menjadi ”hal yang langka” dan sukar ditemui. Namun dengan ketekunan, keteladanan se bagai salah satu perilaku/sikap dapat dimunculkan dan menjadi ”keharusan” dalam upaya reformasi birokrasi, terutama untuk mencapai ”good governance”. Pengembangan Modal Sosial Dalam kerangka reformasi birokrasi menuju good governance, maka pengembangan mo dal sosial diperlukan bagi penanganan reformasi birokrasi menuju good governance. Pemerintah, masyarakat dan swasta berjalan seiring dengan dan dalam pembentukan ”good governance” sebagai salah satu gambaran keberhasilan reformasi birokrasi. Seperti yang dapat dikutip dalam alinea berikut: ”Bagi good governance, tidak lagi pe merintah, tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam ”governance”, masyarakat bangsa. Selanjutnya dinyatakan Paradigma good governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar dan masyarakat. Justru usaha pembangunan di lakukan melalui koordinasi/sinergi (kesela rasan kerja/interaksi) antara pemerintah, ma syarakat, dan swasta. Hal itu juga bisa dibaca bahwa pemerintah memberdayakan masya rakat terutama sektor usaha agar menjadi agent of change dari masyarakat bangsa dan dengan begitu menjadi partner pemerintah (Prof Bintoro Tjokroamidjojo, Good Governan ce: Paradigma Baru Manajemen Pembangu nan). Pikiran tersebut mengandung makna diperlukan fokus dan atau peningkatan perhatian pada pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada pengembangan modal sosial. Seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014) halaman 2-7, tepat sekali jika menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan pengembangan nyata tidak se kedar retorika. ”Dalam konteks pembangunan perkotaan saat ini yang menjadi masalah bukan pada modal finansial, namun perlu dilihat pada tataran modal sosial. Apapun yang kita lakukan apabila modal sosial tidak diperhitungkan, Buletin Cipta Karya - 06/Tahun IX/Juni 2011

 25

INOVASI 3

maka investasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan”. (Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014) Kutipan di atas menjadi penting untuk menjadi fokus pengembangan program modal sosial dalam penanganan program bidang cipta karya umumnya dan pemba ngunan perkotaan khususnya. Namun perlu kesepakatan bersama antar pelaku pembangunan, baik individu maupun lembaga/unit kerja, agar upaya pembangunan sinergis. Disamping itu modal sosial perlu dibentuk dan dikembangkan agar mampu mendongkrak manfaat pembangunan bidang cipta karya. Menurut Robert Putnam, modal sosial didefinisikan sebagai nilai kolektif dari semua jejaring sosial dan kemauan saling memberi dan menerima yang tumbuh dari jejaring tersebut. Semangat tersebut sejajar, seiring dengan semangat yang dimiliki organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran dapat dibentuk dan dikembangkan. Organisasi pembelajaran adalah organisasi yang anggotanya memiliki komitmen bersama dan kemauan sungguh – sungguh untuk melakukan pembelajaran secara terus menerus sehingga selalu siap menghadapi perubahan dan mampu membangun dirinya dan organisasinya. Bersamaan dengan proses tersebut, akan muncul manusia yang berjati diri bermartabat. Disamping itu, anggota organisasi pembelajaran memiliki kemampuan komunikasi santun yang memperkuat kekuatan saling asih, asuh dan asah, dan pada gilirannya mamperkuat komitmen bersama. Karena itulah organisasi pembelajaran dapat diharapkan menjadi landasan dibentuknya modal sosial.


Pendekatan Pengembangan Wilayah Dari hasil pengamatan penulis tahun 2009, seperti dimaklumi upaya penanganan program di bidang cipta karya, seperti misalnya Agropolitan, PPIP, dan lainnya dilakukan ma sing-masing ”secara sendiri-sendiri”. Demikian juga setelah selesai penanganan diserahkan kepada daerah dan diserahkan kepada harapan pada keberlanjutan yang akan terjadi. Setiap “lokasi” program/proyek dianggap mampu berkembang secara alamiah. Namun kenyataan, seperti yang telah terjadi pada masa lalu, hasil pemberdayaan (pembangu nan perumahan dan permukiman) tidak se mua terlihat hasil keberlanjutannya. Selanjutnya dirumuskan program pembangunan dengan pemberdayaan dengan penanganan secara sendiri-sendiri. Seperti misalnya agropolitan dilakukan penanganan secara sendiri-sendiri dan berada dalam perkembangan pasar yang terjadi. Penanganan agropolitan pada saat ini sudah mencapai hasil sesuai dengan konsepsi agropolitan. Namun tetap perlu refleksi apakah berhenti sampai pada penanganan agropolitan secara sendiri-sendiri saja dan dibiarkan tumbuh dan berkembang. Namun kenyataan, Indonesia menghadapi persaingan global dari MNC (Multi National Corporation) khususnya di bidang pertanian yang telah ”merangsek” tatanan nasional, sehingga petani/pertanian menjadi sekedar buruh bidang pertanian dalam skala nasional dan global. Disinilah perlu berkaca dari pikiran pendahulu tentang khsususnya pengambangan konsepsional pe ngembangan wilayah yang dicetuskan pendahulu. Untuk memberikan gambaran lebih jelas dapat diungkapkan “kondisi pertanian di Riau”. Dari 7,5 juta hektar total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Provinsi Riau merupakan daerah yang memiliki areal per-

tanaman terluas yang diperkirakan lebih dari dua juta hektar. Hanya saja, dari segi kepemilikan, sebagian besar merupakan milik asing atau penyertaan modal asing. Namun kalau boleh jujur, petani Riau lebih banyak yang menjadi buruh, karena pemilik sesungguhnya adalah asing. Adapun perusahaan yang langsung dimodali asing berjumlah 19, mereka berasal dari Malaysia, Singapura dan Australia. Acap kali petani kecil dihadapkan dengan berbagai persoalan klasik, terutama sengketa dengan perusahaan atau areal yang yang masuk dalam kawasan hutan, ketidakketersediaan pupuk, serta sulit mendapatkan bibit. (Kompas 28 Mei 2011). Disinilah perlunya diterapkan komitmen yang dicanangkan para pendahulu dalam rangka pengembangan wilayah. Seperti dimaklumi, pengembangan wilayah yang diciptakan menjadi kurang populer di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai wadah penghasil pikiran dan karya pengemba ngan wilayah. Dengan penerapan konsepsi pengembangan wilayah akan memberikan kekuatan bagi upaya berkelanjutan secara mandiri. Seperti dimaklumi, pada dasarnya pemusatan-pemusatan permukiman memiliki ketergantungan fungsional antar satu pemusatan dengan pemusatan permukiman lainnya. Yang pada gilirannya akan membentuk satu kesatuan wilayah yang terikat/terbentuk oleh proses ketergantungan fungsional. Selanjutnya proses ini akan mendorong terciptanya proses pengembangan diri atau keberlanjutan secara mandiri dari masingmasing pemusatan permukiman. Dengan de mikian, perlu ditekankan di sini akan proses keberlanjutan pengembangan permusatan permukiman. Dalam hal ini dapat diambil contoh pengembangan hasil agropolitan yang mampu berkembang secara mandiri melalui proses ketergantungan alamiah di dalam satu kesatuan wilayah pengembangan. Seyogyanya program pengembangan kawasan agropolitan (yang berkelanjutan) ini layak dimasukkan dalam Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang telah disampaikan oleh Pemerintah agar menjadi salah satu kegiatan dalam percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meresmikan Rencana Induk tersebut pada 27 Mei 2011. *) Mantan Widya Iswara Kementerian Pekerjaan Umum

Gema PNPM 1

GEMAPNPM 1

Mimpi Sempurna Masyarakat Desa Pagentan Rita Hendriawati *) Berawal dari mimpi merubah perilaku hidup bersih dan sehat warganya, kini sang Kepala Desa Pagentan, Achmad Salabi patut berbangga, mimpinya menjadi kenyataan. Warganya tidak lagi buang air besar sembarangan. Di jamban yang sehat mereka merubah perilakunya dalam kebiasaan BAB.

S

Semua orang punya hak untuk bermimpi. Karena berawal dari mimpi, kenyataan bisa terjadi. Inilah yang dialami Kepala Desa Pagentan, Achmad Salabi. Ia bermimpi me rubah perilaku warganya yang semula mem punyai kebiasaan Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat, menjadi BAB di jamban sehat. Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, terletak 30 Km ke arah utara dari Ibukota Ka bupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Untuk menuju desa ini, kita dapat menempuh jalan darat yang berliku-liku dengan waktu tempuh selama satu jam. Desa yang berada di dataran tinggi ini memiliki luas wilayah 369.605 ha, yang terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun Bulu, Sawangan, Tedunan, Kranjan I dan Krajan II , terdiri dari 8 RW dan 25 RT.

Jumlah penduduk Desa Pagentan yang mendapat program PAMSIMAS tahun 2010 ini, sebanyak 5.069 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.132 KK. Mayoritas mata penca harian penduduk ini adalah sebagai petani dan buruh tani. Sebelum dilaksanakan pelatihan CLTS (Community Lead Total Sanitation) di desa ini, 97% masyarakat Desa Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat. Mereka memilih kolam ikan dan jamban yang ada, yang belum dilengkapi dengan septictank. Tetapi pada umumnya langsung dibuang ke kolam ikan atau ke sungai yang kemudian menjadi pakan ikan. Hal ini karena masih banyak warga yang belum mengerti bahwa BAB sembarang tem pat itu bisa menimbulkan penyakit. Sebelum melakukan pemicuan fasilitator


 27

GEMAPNPM 1

berkoordinasi dengan camat, sanitarian, bidan desa, kepala desa, ketua PKK desa, kader kesehatan dan kepala dusun. Dalam berkoordinasi dengan kepala dusun didata kembali akses masyarakat terhadap sanitasi. Hasil koordinasi maka disepakati tentang waktu pemicuan. Pelaksanaan pemicuan CLTS, langsung di laksanakan oleh kepala desa, sanitarian, kader kesehatan yang difasilitasi oleh fasilitator dan dibantu oleh natural leader. Kemudian disepakati tentang percepatan pelaksanaan stop BABs dengan pengadaan poster, baliho dan stiker; stiker ini juga berfungsi sebagai alat monitoring. Demikian juga dalam monitoring, secara operasional dilaksanakan oleh kepala dusun, natural leader dan kader kesehatan dibantu oleh unsur terkait dan konsultan tingkat ka bupaten kota atau biasa disebut DMAC DMAC. Selama 6 bulan setelah dilakukan pemi cuan/Community Led Total Sanitation (CLTS), Desa Pagentan terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang buang air besar pada tempatnya atau telah stop buang air be sar di sembarang tempat. Bahkan pening katan ini tidak hanya akses melainkan pada jumlah sarana/kepemilikan jamban yang dimiliki masyarakatnya. Kini dari dua dusun yang mendapat pelayanan air bersih, ma syarakatnya sudah 100% tidak lagi Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat. Yaitu Dusun Tedunan dan Dusun Sawangan. Yang menariknya dari Desa Pagentan ini, jamban yang terbangun berwujud langsung ke jam ban improve, kepemilikan oleh keluarga, dan septictank dibangun dengan lahan yang sa ngat terbatas. Ibu Siti Aminah, salah satu warga yang juga merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pagentan, sekaligus kader kesehatan dan natural leader, mengatakan, sebelum adanya Program PAMSIMAS, di Desa Pagentan masih


sangat prihatin. Sebagian besar masyarakat termasuk dirinya, walaupun buang air besar di jamban rumah, tetapi buangan akhir tinja masih ke kolam, hal ini sama saja masih buang air besar di sembarang tempat. Namun kini ia boleh berlega hati karena sudah ada fasilitas BAB yang layak dan sehat. Pak Kades Achmad Salabi, sebelumnya memang merasa malu warganya masih buang air besar sembarang tempat. Masih banyak warganya walaupun sudah mempunyai jam ban di rumah tetapi belum ada septictank. Karena itu ia pun langsung tergugah untuk membangun septictank dan bertekad untuk merubah perilaku warga di Desa Pagentan untuk berubah dari yang dulunya BAB di sembarang tempat menjadi BAB di jamban improve dan milik sendiri. Ia mengaku mengaku sebelumnya, selama mengikuti pelatihan CLTS merasa tidak ter tarik bahkan merasa pesimis terhadap pro gram PAMSIMAS. Namun seiring pelatihan berlangsung, membuat dirinya berpikir dan merenung untuk apa ia di sini. “Saya mulai tertarik dan satu hari tergerak dalam pikiran bahwa saya harus memulai untuk masyarakat desa saya, dan sebagai titipan bagi anak cucu, ” ungkapnya Dimulai dari lingkungan keluarga sendiri, Achmad Salabi membuat jamban dengan mempersiapkan material. Awal perjuangan menggerakan warganya ini juga tidak lepas dari segala hambatan. Seperti sulitnya men cari waktu tepat untuk mengumpulkan masyarakat, belum lagi kondisi cuaca yang kadang tidak mendukung, perilaku sebagai pakan ikan dan lahan yang sangat terbatas. Kondisi ini membuat Achmad Salabi se makin tertantang dalam menyadarkan war ganya. Akhirnya mimpi diiringi dengan tekad dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Hasil kerja keras antar semua pihak termasuk Sanitarian Puskesmas, LKM PAMSIMAS TIRTA,

PKK, bidan desa, natural leader dan Tim Fasilitator Masyarakat serta dukungan dari tokoh formal dan informal. Walaupun sudah dua dusun yang sudah SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan), namun pemicuan juga dilaksanakan ditiga dusun lainnya, sehingga cakupan kepemilikan jamban di desa telah mencapai 60%. Pada 16 Juni 2011 kemarin, Desa Pagentan dijadikan sebagai desa percontohan peru bahan perilaku SBS yang diadakan oleh Ke menterian Kesehatan dan Tim Konsultan PAMSIMAS Pusat dengan didampingi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ke sehatan Kabupaten Banjarnegara, PMAC khu susnya bidang HHS, DMAC tiga (3) bidang yaitu HHS, WSS dan CD serta Tim fasilitator masyarakat (HHS, WSS dan CD). Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari Desa Pagentan, demi mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti cerita janda mbok Sumarto yang membuat jamban dengah hasil menjual 3 ekor ayam miliknya dan mbok Sihat yang membuat jamban dengan menggali tanah tanpa bantuan tukang gali. Lain lagi dengan Pak Saher, yang sewaktu mengikuti kegiatan CLTS, ia dengan sukarela dan tanpa jijik mengambil tinja langsung dengan tangannya. Pak Kades pun meminta untuk memo nitoring kepemilikan jamban tiap rumah secara acak di semua dusun. Monitoring di laksanakan dengan cara yang unik, dari ber jalan kaki kunjungan rumah ke rumah, Pak Kades juga menyediakan mobil bak terbuka dan mobil patroli polisi. Ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada warga yang sudah mempunyai jamban dan memicu warga yang belum tergerak untuk membangun jamban. Apa yang dulu hanya sebuah mimpi akhirnya menjadi kenyataan, keinginan Kepala Desa Pagentan merubah perilaku warganya untuk menuju masyarakat yang sadar akan jamban terwujud sudah. Bahkan Pak Kades menargetkan Deklarasi SBS setelah lebaran dan berkeinginan deklarasi Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan ini dihadiri Menteri Kesehatan, Kepala Daerah, Bank Dunia, para Camat dan Kepala Desa di Banjarnegara, dan keinginan tersebut menjadi kenyataan. Sebuah mimpi yang sempurna. *)

Central Management Advisory Consultant (CMAC), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Gema PNPM 2

GEMAPNPM 2

P

Program PPIP yang bersumber dana dari APBN ini, mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa miskin dan tertinggal melalui penyediaan akses infra struktur dasar di desa-desa tertinggal. Dalam pertemuan Exit Meeting ini diharapkan di peroleh persamaan persepsi atas hasil audit kinerja, sehingga hasil audit kinerja tingkat nasional dapat diterima dengan baik oleh pemangku PPIP di Pusat dan di provinsi, dan menjadi umpan balik perbaikan kinerja tahun-tahun berikutnya khususnya untuk pelaksanaan di tahun 2011 ini. Dalam arahannya Dirjen Cipta Karya Ke menterian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono mengatakan bahwa Kementerian PU merasa terbantu oleh BPKP dengan adanya Exit Meeting ini, sehingga kinerja Kementerian

Exit Meeting Audit PPIP 2010 Deddy Jubaedi *) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan BPKP Pusat menggagas Exit Meeting Audit Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2010 pada akhir Mei 2011 lalu di Jakarta. Pembukaan ini dihadiri oleh Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono didampingi oleh Deputi Bidang Perekonomian BPKP Binsar H. Simanjuntak dan dihadiri oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan auditor perwakilan BPKP Provinsi se-Indonesia.

Pekerjaan Umum perlahan-lahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Budi juga berujar bahwa PPIP merupakan program untuk memberdayakan masyarakat, dimana menurut Budi, tujuan pembangunan tidak hanya pembangunan fisik saja akan tetapi juga meliputi 3 hal, yakni: mengajak masyarakat un tuk mampu berorganisasi; mampu merencanakan kebutuhan sendiri; dan mampu me laksanakan sendiri. Sedangkan Deputi Bidang Perekonomian BPKP Binsar H. Simanjuntak mengatakan bahwa PPIP merupakan program yang erat dan relevan sekali dengan strategi jangka panjang dan jangka menengah nasional (RPJMN) yang dilandasi dengan triple track (pro poor, pro growth, dan pro job). Binsar juga mengatakan bahwa Exit Meeting ini merupakan suatu

rangkaian due process dalam langkah kerja pengawasan dimana perlu ada komunikasi yang baik antara auditor (BPKP) dan auditee (Kementerian PU dan Pemda). Di awal Entry Meeting dijelaskan lang kah-langkah apa yang akan dilakukan, ke mudian proses audit, hasilnya dikompilasi dan divalidasi sehingga nanti pada saat di sajikan pada pihak yang kompeten, sudah disepakati dan tidak ada dispute dalam hal penyampaian informasi. Menurut Binsar, Exit Meeting ini penting dan merupakan feedback nantinya bagi auditee dan auditor dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas masing-masing pada periode yang akan datang. Dengan basis kinerja, BPKP memberikan penilaian capaian yang objektif untuk dimanfaatkan oleh PU, masyarakat desa Buletin Cipta Karya - 06/Tahun IX/Juni 2011

 29

GEMAPNPM 2 dan wakil rakyat (DPR) untuk menyakinkan bahwa program sudah sesuai sasaran. Untuk menentukan capaian kinerja PPIP di daerah, berikut adalah sampel yang diambil dalam penilaian BPKP. Dari 28 provinsi penerima program PPIP, dipaparkan sudah terealisasi di 27 provinsi (100%). Dengan angka lain, dari total 214 Kabupaten sudah direalisasikan di 112 Kabupaten (84%); dan dari 2.200 desa, sudah terealisasi di 860 desa (96%). Berikut ini tabel kinerja PPIP yang dibuat oleh tim BPKP Pusat.

PELAKSANA

KINERJA

KETERANGAN

2008

2009

2010

Provinsi

69.25

84.18

85.46

Berhasil

Kabupaten

70.55

79.60

77.21

Cukup Berhasil

Desa

69.50

81.11

81.21

Cukup Berhasil

Capaian

Perencanaan Pelaksanaan

Pelaporan

Total

Tahun 2010

78.35

87.87

80.58

85.46

Tertinggi (Lampung)

100.00

99.75

100.00

99.83

Terendah (Papua)

100.00

67.38

75.00

72.17

Tahun 2009

61.46

88.44

80.63

84.18

Tahun 2008

51.96

80.21

75.58

69.25

Beberapa temuan Audit BPKP antara lain meliputi kelebihan pembayaran kegiatan jasa konsultan, fasiltator, dan pihak ketiga, pengelolaan dana operasional tidak diad ministrasi dengan baik, pajak yang belum dipungut atau disetor, kegiatan pengadaan dilaksanakan tidak sesuai pedoman, pelak sanaan pekerjaan fisik tidak sesuai dengan RAB yang disepakati, pelaksanaan pekerjaan fisik tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, hasil pembangunan infrastruktur mengalami kerusakan/ belum dimanfaatkan, dan kele mahan administrasi kegiatan di tingkat OMS. Beberapa pelajaran yang dipetik dari te muan ini yaitu; peningkatan kualitas fasi litator, peran fasilitator sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya program; peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, untuk early morning karena biaya monitoring yang kurang; ketepatan waktu dalam hal penetapan satuan kerja (SK Satker) dan pe laporan dari daerah; komitmen sharing de ngan pemerintah daerah; peran masyarakat dalam turut andil di program; penyamaan visi pembangunan dengan pendekatan pem berdayaan masyarakat. *) Tim Sekretariat PPIP – RIS PNPM

Kinerja Provinsi Per Aktivitas Utama

Capaian

Efektif & Efisien

Pelaporan

Total

Tahun 2010

78.11

73.63

77.21

Tertinggi (Maluku)

99.38

67.50

93.00

Terendah (Sulsel)

36.13

35.50

36.01

Tahun 2009

79.83

78.67

79.60

Tahun 2008

80.45

69.81

78.32

Kinerja Kabupaten Per Aktivitas Utama

Capaian

Efektif & Efisien

Pelaporan

Total

Tahun 2010

86.32

52.28

81.21

Tertinggi (Yogyakarta)

94.80

58.27

89.32

Terendah (Papua)

70.61

35.56

65.33

Tahun 2009

86.53

50.42

81.11

Tahun 2008

84.41

47.52

78.88

Kinerja Desa Per Aktivitas Utama


Exit Meeting ini penting dan merupakan feedback nantinya bagi auditee dan auditor dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas masing-masing pada periode yang akan datang.

Lensa CK

LENSACK

Peningkatan SDM

Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta karya


 31

LENSACK

06/Tahun IX/Mei IX/Juni 2011 32 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun

RESENSI

Resensi

MDGs Sebentar Lagi;

Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia?

Judul : MDGs Sebentar Lagi; Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia? Editor : Budi Sulistyo, Jodie Perdanakusuma, Ninok Leksono. Penerbit Cetakan Pertama ISBN Isi

: Kompas Gramedia : Desember, 2010 : 978-979-709-502-4 : xxiv + 318 hlm, 14 cm x 21 cm

M

Menghapuskan kemiskinan ekstrem terus menjadi salah satu tan tangan utama zaman kita, dan merupakan satu keprihatinan utama masyarakat internasional. Mengakhiri kemiskinan ekstrem membutuhkan upaya bersama semua pihak, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dalam konteks kemitraan global untuk pembangunan yang lebih kuat dan efektif. MDGS menetapkan targettarget yang terikat waktu. Dengan itu, kemajuan dalam mengurangi kemiskinan penghasilan, kelaparan, penyakit, ketiadaan tempat tinggal yang memadai, dan keterpinggiran, sambil memajukan kesetaraan gender, kesehatan, pendidikan, dan keberlanjutan lingkungan, dapat diukur. Sebaris pengantar penerbit tersebut menghiasi muka kedua buku

ini. Pengantar tersebut menyinggung semua headline besar dalam daftar isi buku setebal 318 halaman ini. Sebuah buku yang harus dibaca oleh semua pemangku kepentingan yang menggeluti 8 sasaran MDGs antara lain Memberantas kemiskinan dan kelaparan, Mencapai pendidikan dasar secara universal, Mendukung adanya persaman jender dan pemberdayaan perempuan, Mengurangi tingkat kematian anak, Meningkatkan kesehatan ibu, Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, Menjamin daya dukung lingkungan hidup, Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Kebetulan, tiga target dalam Sasaran ketujuh MDGs sangat erat dengan bidang Cipta Karya. Tiga target tersebut antara lain, pertama, mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan. Kedua, pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat. Ketiga, pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh. Buku kumpulan tulisan para guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) ini memang tidak mengupas secara khusus bidang Cipta Karya, tapi gambarannya diwakili artikel ‘Perkembangan Paradigma Pengelolaan Sampah Kota dalam Rangka Pencapaian MDGs’ yang ditulis oleh Yulinah Trihadiningrum, alumni Kimia 1975 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Teknologi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Dalam tulisannya, Yulinah menyoroti pergesaran paradigma dalam pengelolaan sampah setelah diundangkannya UU Nomor 18/2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu dari P3 yaitu pengumpulan – pengangkutan – pembuangan, menjadi P4 (pemilahan, pengelolaan, pemanfaatan, pembuangan residu). Pergeseran tersebut terjadi terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Ia juga menginisiasi pola P5, yaitu pemisahan sampah bahan berbahaya beracun (B3) – pemilahan – pengolahan – pemanfaatan – pembuangan residu. Dalam salah satu kesimpulannya, Yulinah merekomendasikan untuk memasukkan materi tentang pencemaran dan pendidikan sanitasi lingkungan yang komprehensif dan menarik ke dalam ku rikulum pendidikan dasar hingga menengah. (bcr) Buletin Cipta Karya - 06/Tahun IX/Juni 2011

 33

Seputar Kita

SEPUTARKITA

Pembangunan Air Minum dan Pengolahan Limbah Butuhkan 63 Triliun Pemerintah membutuhkan dana senilai Rp 53 triliun untuk penyediaan air minum dan Rp 10 triliun untuk pembangunan sarana pengolahan limbah selama tahun 2011-2014. Kebutuhan dana sebesar itu dipastikan tidak dapat dibiayai dari anggaran pemerintah saja, sehingga dibutuhkan sumber keuangan lain, misalnya perbankan dan lembaga keuangan. Di sisi lain, kebutuhan dana yang besar tersebut juga merupakan peluang bagi penyedia jasa konstruksi, khususnya di bidang air minum dan pengolahan limbah, untuk menanamkan investasinya. Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Budi Yuwono saat membacakan sambutan Menteri PU dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO) di Jakarta, Kamis (16/5). Dalam kesempatan tersebut, Budi mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah menyusun berbagai kebijakan di bidang air minum dan pengelolaan limbah yang meliputi peningkatan cakupan, pengembangan pendanaan, pengembangan kelembagaan, peningkatan air baku, dan peningkatan peran serta masyarakat. (dvt)


Rombongan Mahasiswa Jurusan Pertanahan UNDIP Kunjungi Dit. Bangkim Sebanyak 32 mahasiswa dari Program Studi Pertanahan FISIP UNDIP mengadakan kuliah kerja lapangan (KKL) ke Direktorat Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya. Rombongan mahasiswa semester 4 itu diterima oleh Kasubdit Bangkim Baru Joerni Makmoerniati dan Kasubdit Rentek Sri Mulyani Respati di Jakarta, Rabu (8/6). Turyanto, Ketua Rombongan mengatakan, maksud dari kunjungan ini adalah ingin mengetahui tupoksi yang dilakukan oleh Dit. Bangkim terutama terkait dengan masalah pertanahan. Diharapkan para mahasiswa mendapat pengetahuan yang komprehensif sebelum nantinya terjun ke dunia kerja. (dvt)

NUSSP Berhasil Terapkan CDD Asian Development Bank (ADB) memilih program Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP) untuk dibandingkan dengan program serupa di negara-negara Asia penerima bantuan ADB lainnya. NUSSP adalah program pertama ADB di Indonesia yang dinilai berhasil menerapkan prinsip Community Driven Development (CDD) dalam membangun kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas permukiman. Hal itu disampaikan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dalam arahan pembukaan Regional Workshop on Community Driven Development and Institutional Sustainability in Asia, di Jakarta (21/6). Workshop dihadiri oleh Deputi Menko Kesra bidang Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat, Director of Urban Development and Water Division Southeast Asia Departement from ADB, Amy PS. Leung, serta para perwakilan dari LSM, ADB Developing Member Countries (DMCs) dan stakeholder lainnya. Dalam workshop yang digelar oleh ADB dan dibantu Direktorat Jenderal Cipta Karya ini, peserta dijelaskan tentang assessment (penilaian) tim ADB terhadap beberapa penerapan CDD pada NUSSP, KALAHI-CIDSS Project in Philipines, CDD Pilots in PRC dan Republic of Korea. (bcr)

Dengan memperingati isr a mi’r aj nabi muhammad saw 2011 Semoga Kita Bisa Seger a Hijr ah Menuju yang Lebih Baik

K arya Aliya Rosa, SMP 3 Pontianak (Juar a Lomba Poster provinsi k alimantan bar at dalam r angk a Jambore Sanitasi 2011)

Kualitas Anak Indonesia

Recommend Documents