KRITERIA CALON AREAL IUPHHK-RE DALAM HUTAN PRODUKSI Disampaikan :
Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan
pada
FGD II “KRITERIA PENENTUAN LOKASI STRATEGIS BAGI IUPHHK-RE DI HUTAN PRODUKSI BOGOR, 27 MARET 2014
I. LATAR BELAKANG ‘ASPEK PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI’
ASPEK PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN BERAZASKAN KEADILAN, PEMERATAAN DAN LESTARI
ASPEK KELESTARIAN HUTAN
ASPEK KEPASTIAN USAHA
KEWAJIBAN IUPHHK
KEWAJIBAN PEMERINTAH
KELESTARIAN PRODUKSI
KEPASTIAN KAWASAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN
KEPASTIAN WAKTU USAHA
KELESTARIAN SOSIAL BUDAYA
KEPASTIAN JAMINAN HUKUM BERUSAHA
JAMINAN KEPASTIAN USAHA DLM PEMANFAATAN1.HUTAN PD HP Azas UU No 41 Th Diamanahkan Penataan ulang IUPHHK
KEPASTIA N KAWASAN
PEMBATASAN LUAS PEMBATASAN JUMLAH IZIN USAHA PENATAAN LOKASI USAHA
KEPASTIAN WAKTU USAHA
1999 (Keadilan & Pemerataan) 2. PP. 26/2008 TTG RTWN 3. Inpres 6/2013 ttg PIPIB 4. Inpres No.2 Th 2013 ttg Penanganan Gangguan diatur melalui Keamanan Dl Negeri Arahan Pemanfaatan
IUPK : 5 th IUPHHK-HA : 55 th HTR IUPHHK-HT/
MENTERI KEHUTANAN
: 60 th : 60 IUPHHK-RE th IUPJL : 10 -50 th IUPHHBK: 25 th
KEPASTIAN JAMINAN HUKUM BERUSAHA
Kawasan Hutan Produksi
IUPHHK-HA /HT/RE IUPK/IUPJL LINTAS PROP/ PADA IUPHHK-RE IUPHHBK/ IPHHK LINTAS PROP IPHHK kap > 6.000
IUPK/ IUPJL LINTAS KAB/KOTA
GUBERNUR
Kewenangan Pemberi Izin :
IUPHHBK/ IPHHK LINTAS KAB/ KOTA IPHHBK LINTAS KAB/KOTA IPHHK kap < 6.000 m3
BUPATI/WALI KOTA
IUPK/ IUPJL KAB/KOTA IUPHHBK/ IPHHK/ IPHHBK KAB/ KOTA
II. KONDISI HUTAN PRODUKSI INDONESIA
KAWASAN HUTAN INDONESIA
Hutan Konservasi = 21,8 Jt Ha
Hutan Konservasi = 27,2 Jt Ha
Hutan Lindung
= 29,9 Jt Ha
Hutan Lindung = 29,9 Jt Ha
Hutan Produksi
= 73,8 Jt Ha
Hutan Produksi = 73,8 Jt Ha
17%
59%
21% 24%
TOTAL LUAS KWSN HUTAN = 125,7 Jt Ha TOTAL LUAS INDONESIA = 189,3 Jt Ha PROSENTASE = 66,4 %
56%
23%
TOTAL LUAS KWSN HUTAN & PERAIRAN = 131,1 Jt Ha TOTAL LUAS INDONESIA = 189,3 Jt Ha PROSENTASE = 69,1 %
LUAS HUTAN PRODUKSI INDONESIA (73,8 JT HA)
HPK 23%
17,1 juta ha 28,8 juta ha
27,9 juta ha
HPT 38%
HP 39%
PEMANFAATAN HUTAN TUJUAN PEMANFAATAN : Memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya (Ps 23 UU 41 Tahun 1999)
BENTUK PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI : • Pemanfaatan kawasan • Pemanfaatan jasa lingkungan • Pemafaatan hasil hutan kayu (HA/RE & HT) dan bukan kayu (HA & HT) • Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu (HA) (Ps 28 UU 41 Th 1999 ; Ps 31 ayat (2) PP 6 Th 2007)
NO
URAIAN
JUMLAH (UNIT)
LUAS (Ha)
1.
IUPHHK-HA
287
22.720.212
2.
IUPHHK-HTI
331
13.411.012
3.
Pencadangan areal HTR
122
703.626
4.
IUPHHK-RE
12
480.083
5.
IUPH-Sylvo Pastura
1
73
6.
IUPJL
2
48.080
7.
IUPHHBK
7
513.317
8.
Penetapan areal HD & HKm TOTAL
Data per Februari 2014
115.156 37.991.559
PEMANFAATAN PADA HUTAN PRODUKSI
0,00%
1,34%
0,02%
1,85% 35,12%
•Hutan Alam •Hutan Tanaman Industri •Restorasi Ekosistem •Sylvopastura •Hasil Hutan Bukan Kayu •Pencadangan Areal HTR •Penetapan Hutan Desa •Penetapan Hutan Kemasyarakatan
22,7 jt ha 13,1 jt ha 0,71 jt ha 73 ha 500 rb ha 700 rb ha 121 rb ha 8 rb ha
1,84%
0,32%
59,51%
PROGRESS PERMOHONAN IUPHHK-RE Jumlah dan Luas Progres IUPHHK-RE sd Februari 2014 3.639.985
4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 -
66.288 33
Penolakan
1
Peoses SP-1
203,471
33.900 1
2
Peoses SP-2
Jumlah (Unit)
Konsep SK
Luas (Ha)
480.093 12
SK IUPHHK-RE Sudah Terbit
PROGRESS PERMOHONAN IUPHHK-RE Permohonan IUPHHK-RE Berdasarkan Tahapan Proses Proses SK IUPHHK-RE SUDAH TERBIT
PROSES PENYIAPAN SK IUPHHK-RE
PROSES PERINTAH PEMBUATAN WA (PROSES SP-2)
PROSES PERINTAH PEMBUATAN UKL-UPL (PROSES SP-1)
Provinsi
Jumlah (Unit)
Luas (Ha)
Riau
4
114.665
Jambi
1
46.385
Bengkulu
1
12.672
Sumatera Selatan
2
60.435
Kalimantan Barat
1
14.080
Kalimantan Tengah
2
145.406
Kalimantan Timur
1
86.450
Sumatera Barat
1
79.795
Kalimantan Timur
1
123.676
Riau
1
33.900
Kalimantan Tengah
1
66.288
III. KRITERIA CALON AREAL IUPHHK-RE DALAM HUTAN PRODUKSI
Penyusunan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Belum Dibebani Izin (SK. No. 5040/Menhut-VI/BRPUK/2013 tgl. 21 Oktober 2013) DASAR PENYUSUNAN
Peta Penunjukan Kawasan Hutan Update data izin pemanfaatan kawasan hutan (pencabutan, penerbitan dan berakhirnya IUPHHK) PIPPIB Kondisi penutupan lahan HPK tidak dialokasikan untuk arahan UPHHK HPT diarahkan untuk UPHHK-HA/RE, HD/HKm HP diarahkan untuk UPHHK-HA/RE/HT/HTR, HD/HKm
produksi
Tahapan Pelaksanaan
Tumpang Susun Peta :
Peta Kawasan Hutan
Peta sebaran IUPHHK
Peta RKTN
Peta PIPPIB
Peta penutupan lahan
Peta lereng
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan HP untuk IUPHHK-RE PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008 Restorasi Ekosistem adalah upaya untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui
kegiatan
pemeliharaan,
perlindungan
dan
pemulihan
ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran
satwa,
pelepasliaran
flora
dan
fauna
untuk
mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan HP untuk IUPHHK-RE Pasal 36 menetapkan ketentuan tentang kegiatan pemanfaatan HHK-RE : - Hutan
Produksi
harus
berada
dalam
satu
kesatuan
kawasan hutan - Luas dan letak kawasan HP masih produktif, tetapi tidak layak untuk dijadikan 1 (satu) unit izin usaha - Kawasan HP yang tidak produktif, harus berupa tanah kosong, alang-alang dan/atau semak belukar
Kriteria Identifikasi Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk IUPHHK-RE sebagai dasar penetapan SK. No. 5040/Menhut-VI/BRPUK/2013 tgl. 21 Oktober 2013
Sebagai bahan Revisi SK. 5040/MenhutVI/BRPUK/2013, Kriteria pemanfaatan IUPHHKRE menjadi :
Kriteria Identifikasi Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk IUPHHK-RE sebagai bahan revisi SK. No. 5040/MenhutVI/BRPUK/2013
A, B, C,
*) Kelas lereng yang mendominasi dalam 1 areal adalah kelas lereng D atau E (daerah yang tidak memungkinkan untuk diusahakan dengan HTI atau HPH, atau berakibat biaya eksploitasi tinggi); *) Dominasi areal berupa gambut atau rawa; *) Berada pada hulu DAS (terutama DAS kecil/pendek); *) Area penyangga antara kawasan konservasi dengan areal HP/HPT dengan topografi terjal.
ARAHAN PEMANFAATAN: Kawasan HPT diarahkan untuk UPHHK-RE/HA atau HD / HKm.
Kawasan HP diarahkan untuk UPHHK-HA/RE/HT/HTR atau HD / HKm. HP Hutan alam primer dan atau gambut TIDAK TERMASUK yang diarahkan pemanfaatannya, namun dapat dimanfaatkan utk UPHHK-RE HP yang dicadangkan IUPHHK-HT dan HA dapat dimohon untuk usaha pemanfaatan HHBK atau HD / HKm atau Usaha Jasling (tergantung potensi, dan kondisi sosek). Arahan pemanfaatan UPHHK-HT atau RE digunakan sebagai Pencadangan untuk UPHHK-HT atau RE.
HUTAN ALAM = 5,22 Jt Ha
HTI & HTR = 5,95 Jt Ha
ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
HD & HKm = 0,7 Jt Ha
TIDAK DIARAHKAN Utk UPHHK
Moratorium = 8,05 jt ha
RESTORASI EKOSISTEM = 2,69 Jt Ha
HPK = 14,35 jt ha
SEKIAN & TERIMA KASIH
