Kota Penyelenggara TMMD ke-98,

SAMBUTAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PADA RAPAT KOORDINASI TEKNIS TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) KE-98 TA 2017 Jakarta, 9 Maret 2017 Yang saya hormati: 1. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, 2. Bupati/Walikota Penyelenggara TMMD ke-98, 3. Ketua DPRD Kab./Kota Penyelenggara TMMD ke-98,

1

4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Penyelenggara TMMD ke98, 5. Kepala

Bappeda

Kab./Kota

Penyelenggara

TMMD ke-98, 6. Asisten Teritorial Kasdam, Asisten Teritorial Kaskostrad, dan Asisten Teritorial Danjen Kopassus, 7. Kepala

Penerangan

Kodam,

Kostrad,

Kopassus, Divisi I dan II Kostrad, 8. Dandim Penyelenggara TMMD ke-98, 9. Para Pati Koordinator PJO TMMD, 10. Para Pati Bidang PJO TMMD, 11. Para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian PUPR, 12. Hadirin Peserta Rakornis TMMD ke-98 yang berbahagia

2

Assalamu'alaikum Wr. Wb., Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,  Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir pada RAPAT KOORDINASI TEKNIS TNI

MANUNGGAL MEMBANGUN DESA

(TMMD) KE-98 TA 2017.  Selamat undangan

datang yang

kepada telah

seluruh

berkenan

tamu

hadir

di

Auditorium Kementerian PUPR. Kami merasa sangat bangga dan terhormat dapat menjadi tuan rumah pada Rakornis TMMD kali ini.  Rakornis TMMD kali ini mengusung tema Dengan Semangat Kemanunggalan, Kita Tingkatkan Sinergitas Lintas Komponen Bangsa Guna Membangun Daerah dan 3

Desa untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Kerangka

Gotong

Negara

Royong

Kesatuan

dalam

Republik

Indonesia.

Hadirin yang Saya Hormati,  Manunggal berarti menjadi satu dalam sikap dan tingkah laku, berpadu sehingga tidak terpisahkan satu dengan yang lain.  TMMD merupakan program terpadu lintas sektor

antara

Kementerian/Lembaga

TNI baik

dengan Pemerintah

(Pusat/Daerah), maupun non Pemerintah yang dilaksanakan

bersama

mengakselerasi perdesaan,

masyarakat

pembangunan

khususnya

pada

guna

kawasan kawasan

tertinggal, terisolasi, perbatasan, kumuh, serta kawasan rawan/terdampak bencana. 4

 Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus transportasi logistik dari dan ke

kawasan

keamanan,

perdesaan, serta

meningkatkan

mampu

mendorong

masyarakat untuk membangun desanya.  Kegiatan

TMMD

selaras

dengan

agenda

Nawacita Presiden RI, khususnya butir ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran untuk memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Hal ini juga sejalan dengan visi Kementerian PUPR yaitu terwujudnya infrastruktur PUPR yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat,

mandiri,

berkepribadian

berlandaskan gotong-royong.

5

Bapak, Ibu, Hadirin yang berbahagia,  Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda prioritas dalam RPJMN 2015-2019 karena

peran

penggerak

strategisnya

pertumbuhan

sebagai ekonomi

roda serta

pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional.  Sasaran output utama Kementerian PUPR periode 2015-2019 adalah pembangunan 65 waduk, pembangunan 1 juta hektar jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi untuk mendukung agenda ketahanan

air

dan

kedaulatan

pangan.

Pembangunan 1.000 km jalan tol dan 2.650 km jalan arteri baru untuk meningkatkan konektivitas antar-wilayah, serta penyediaan infrastruktur permukiman dan rumah layak huni untuk mendukung pencapaian akses air minum

dan

sanitasi,

serta

mengentaskan

kawasan kumuh (Program 100-0-100) dan 6

memenuhi kebutuhan perumahan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Program Satu Juta Rumah.

Hadirin yang berbahagia,  Dalam upaya mencapai sasaran output diatas, Kementerian PUPR membangun sinergi dengan K/L serta memerlukan dukungan dari seluruh pihak,

termasuk

TNI.

Kerjasama

antara

Kementerian PUPR dan TNI telah terjalin sangat baik selama beberapa tahun terakhir.  Beberapa kegiatan telah dilaksanakan bersama TNI. Dalam bidang jalan, sejak tahun 2015 lebih dari 300 km Jalan Perbatasan di Provinsi Kalimantan

Barat,

Kalimantan

Utara,

dan

Papua, serta Jalan Trans Papua telah berhasil dibangun. Kementerian PUPR bersama TNI juga telah mendukung upaya membuka isolasi pada daerah rawan konflik, serta mendukung 7

pengamanan

pada

proses

pembangunan

infrastruktur PUPR agar berjalan lancar dan mencapai sasaran yang ditetapkan.  Pembangunan

di

pelosok

Nusantara

menunjukkan bahwa Negara hadir, seperti pada kawasan perbatasan yang merupakan beranda terdepan, sekaligus gerbang utama lalu

lintas

kegiatan

perekonomian

antara

Indonesia dan negara tetangga. Di kawasan perbatasan,

Kementerian

PUPR

telah

membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan kawasan pendukungnya. Kawasan PLBN selain berfungsi dalam pengamanan wilayah

(security approach) dan imigrasi juga berfungsi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat

(prosperity

approach).

Kawasan

permukiman pada kawasan perbatasan juga perlu didukung berbagai fasilitas pendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan manusia 8

a.l.

pasar

sebagai

pusat

perekonomian,

bangunan sekolah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.

Hadirin yang berbahagia,  Kementerian PUPR bersama-sama TNI juga telah

mendukung

pelaksanaan

Ekspedisi

Bhakesra Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dalam rangka mendukung kehidupan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan terluar. Sebagai contoh pada tahun 2016, ekspedisi

dilaksanakan

di

Provinsi

Nusa

Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat. Kementerian PUPR mendukung peralatan dan bahan yang digunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi.  Dalam

penyelenggaraan

pembangunan

perumahan, Kementerian PUPR melakukan pembangunan rumah khusus (Rusus) dan 9

rumah

susun

(Rusun)

bagi

anggota

TNI/POLRI. Sebagai contoh pada tahun 2015 telah dibangun sebanyak 7.636 unit Rusus dan Rusun, lalu tahun 2016 sebanyak 3.624 unit Rusus dan Rusun di beberapa provinsi, seperti di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan

Maluku.

Pada

tahun

2017

akan

melanjutkan pembangunan 129 unit Rusus dan Rusun. Setelah selesai, Rusus maupun Rusun akan

dihibahkan

dipelihara

kepada

sehingga

TNI/Polri

dapat

dan

dimanfaatkan

dengan baik.  Kementerian PUPR dan TNI juga bekerja sama dalam

bidang

sumber

daya

air

seperti

pengerukan dan pembersihan Sungai Ciliwung, serta

berbagai

kegiatan

lainnya

seperti

penanggulangan tanggap darurat bencana di

10

Kab. Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan Kab. Garut, Jawa Barat.  Seperti halnya TNI yang memiliki TMMD, Kementerian PUPR juga memiliki program infrastruktur berbasis masyarakat atau padat karya seperti program perbaikan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi perdesaan;

operasi

dan

kecil

di

pemeliharaan

preservasi jalan; Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis

Masyarakat

(Pamsimas);

Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas); Kota tanpa

Kumuh

(Kotaku),

Pengembangan

Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); dan rumah swadaya.

Bapak, Ibu yang saya hormati,  Ke depan, sinergi Kementerian/Lembaga (K/L) perlu terus diperluas dan dimantapkan dengan melibatkan

secara

intensif

beberapa

K/L 11

potensial, seperti Kementerian Ristek dan Dikti, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, agar skala kegiatan dapat lebih memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.  Mari kita terus bersama-sama mewujudkan pembangunan di Indonesia, bukan sebatas fisik tetapi kegiatan pembangunan yang efektif untuk

penciptaan

pemerataan

lapangan

kerja

pembangunan

dan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Mari kita "Bersatu Kita Teguh Mewujudkan

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan

Gotong

Royong".  Saya

berharap

memberikan

Rakornis

manfaat

dan

ini

mampu

masukan

yang

konstruktif kepada seluruh pihak, khususnya 12

pemangku kepentingan dalam kegiatan TMMD sebagai

salah

satu

upaya

mewujudkan

pemerataan pembangunan di Wilayah Republik Indonesia.  Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan Rakornis TMMD ke-98 secara resmi dibuka. Semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalamu’alaikum, wr. wb.

Jakarta, 9 Maret 2017 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT M. BASUKI HADIMULJONO 13

CERAMAH ASRENA KASAD PADA RAKORNIS TMMD KE-98

TA 2017 JAKARTA,

MARET 2017

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA TMMD DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI

2

PENDAHULUAN SATUAN KERJA (SATKER)

UNIT SATUAN PENGELOLA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGELOLA KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA KEMHAN DAN TNI

KOREM SBG SATKER

DIPA PETIKAN

KODIM SBG SUBSATKER

DIPA PER SATKER YANG DICETAK SECARA OTOMATIS MELALUI SISTEM, DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN SATKER DAN PENCAIRAN DANA/PENGESAHAN BAGI BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN)/KUASA BUN (KPPN) YANG MERUPAKAN KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI DIPA INDUK

MENGGUNAKAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG DARI KPPN KEPADA SATKER  DIPA SELAKU OTORISASI

3

SUMBER DANA TMMD 1. ANGGARAN DIPA TNI AD

2. HIBAH DARI PEMDA UTK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DI DAERAH MELALUI PROGRAM TMMD

PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DANA TMMD 1. PENERIMAAN HIBAH TIDAK DILAPORKAN DAN TERCATAT 2. PENGEMBALIAN OUTPUT DANA HIBAH TMMD KEPADA PEMDA/MASYARAKAT TIDAK DITINDAKLANJUTI SHG TERCATAT DALAM LK TNI AD 3. PENGELOLAAN ANGGARAN TMMD DIPA SATKER DAERAH YANG BELUM OPTIMAL

4

PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN TNI AD

5

DASAR 1.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

2.

UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

3.

PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGADAAN PLN DAN PENERIMAAN HIBAH

4.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.191 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH KEP KASAD NO 642 TAHUN 2014 TTG JUKMIN HIBAH

5.

6

PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TERKAIT HIBAH UU No.1/ 2004 tentang Perbendaharaan

UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara

PP.10/2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

PMK No. 230/2011 Tentang Sistem Akuntansi Hibah

PMK No. 191/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah

KEP KASAD NO 642 TAHUN 2014

UU No.33 /2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PP. 2/2012 Tentang Hibah Daerah

PMK No. 151/2011 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

PMK No. 169/2008 Tentang Tata cara Penyaluran Hibah Kepada Pemda (Proses Revisi)

7

PENGERTIAN DAN KRITERIA PENGERTIAN HIBAH ADALAH SETIAP PENERIMAAN NEGARA DALAM BENTUK DEVISA, DEVISA YANG DIRUPIAHKAN, RUPIAH, BARANG, JASA DAN ATAU SURAT BERHARGA YANG DIPEROLEH DARI PEMBERI HIBAH YANG TIDAK PERLU DIBAYAR KEMBALI, YANG BERASAL DARI DALAM NEGERI ATAU LUAR NEGERI

KRITERIA 

TIDAK PERLU DIBAYAR KEMBALI (CUMA-CUMA)



OUTPUT DARI PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH, BAIK BERUPA MANFAAT, KEPEMILIKAN ATAS BARANG, JASA YANG DIBERIKAN, HASIL PENELITIAN, HAK CIPTA DAN MANFAAT LAINNYA, HANYA DITERIMA OLEH DAN SEMATA-MATA UNTUK KEPENTINGAN PENERIMA HIBAH



UNTUK MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH

8

JENIS BELANJA 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BUNGA SUBSIDI HIBAH BANTUAN SOSIAL BELANJA LAIN-LAIN

KETERANGAN: 

PEMBERIAN HIBAH DILAKSANAKAN DGN AKUN 526111 SD 526115



PENERIMAAN HIBAH UANG DILAKSANAKAN REVISI DIPA DGN AKUN BELANJA BELANJA BARANG (52XXXX) DAN/ATAU BELANJA MODAL (53XXXX) SESUAI PERUNTUKAN  PERKASAD 66 TAHUN 2015 TTG PEDOMAN KODE PROGRAM DAN ANGGARAN DI LING TNI AD



AKUN BELANJA MODAL DARI HIBAH ANTARA LAIN 

531211 : BEL MODAL TANAH UTK PENCATATAN TANAH DARI HIBAH



532211 : BEL MODAL PERALATAN & MESIN UTK PENCATATAN PERALATAN & MESIN DARI HIBAH



533211 : BEL MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN UNTUK PENCATATAN GEDUNG & BANGUNAN DARI HIBAH



534211 : BEL MODAL JALAN, IRIGASI & JARINGAN UTK PENCATATAN JALAN, IRIGASI & JARINGAN DARI HIBAH

9

MACAM HIBAH

NO

URAIAN

1

BENTUK

2

MEKANISME

3.

SUMBER

MACAM

1. 2. 3. 1. 2. 1. 2.

KET

UANG BARANG SURAT BERHARGA TERENCANA LANGSUNG DALAM NEGERI LUAR NEGERI

10

PENGELOLAAN HIBAH UANG DI JAJARAN TNI AD (KEP KASAD 642 TAHUN 2014) TATARAN KEWENAGAN   

TINGKAT UO  KASAD TINGKAT KOTAMA  PANG/DAN/DIR/KA KOTAMA/BALAKPUS TINGKAT SATKER  DAN/KA SATKER

TIM PENGELOLA HIBAH  

TIM PENGKAJI  DITERIMA /DITOLAK (LAPOR KO ATAS) TIM PENERIMA  MENYUSUN DOKUMEN HIBAH

KEGIATAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG    

PERENCANAAN  TIM PENGKAJI, MEMBUAT REN HIBAH DAN LAP KOMANDO ATAS PERSIAPAN  TAP TERIMA/TIDAK DAN MEMBENTUK TIM PENERIMA HIBAH PELAKSANAAN  NO REGISTER, BUKA REK, REVISI DIPA DAN SPHL PENGAKHIRAN  SUN LAP, REKONSILIASI, PEMBUKUAN/PELAPORAN & PENATAUSAHAAN DOK

11

TIM PENGKAJI DAN TIM PENERIMA HIBAH TIM PENGKAJI HIBAH 

MELAKSANAKAN PENGKAJIAN THD RENCANA PENERIMAAN HIBAH SERTA MERUNDINGKAN HIBAH (PERJANJIAN HIBAH)



MEMUTUSKAN UNTUK MENERIMA/MENOLAK HIBAH SESUAI BATAS KEWENANGANNYA



MEMBUAT RENCANA PENERIMAAN HIBAH UANG (BILA HIBAH DIPUTUSKAN DITERIMA)

TIM PENERIMA HIBAH 

MERENCANAKAN TAHAPAN PENERIMAAN HIBAH



MELENGKAPI DOKUMEN HIBAH



MEMBUAT KONSEP SURAT PENGAJUAN REGISTER, PEMBUKAAN REKENING, REVISI DIPA DAN PENGAJUAN SP2HL



MENATAUSAHAKAN PENERIMAAN HIBAH DAN MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

12

DOKUMEN HIBAH DI JAJARAN TNI AD HIBAH UANG  PERJANJIAN HIBAH  NILAI HIBAH  PENGAJUAN NOMOR REGISTER  DIT EAS DJPU KEMKEU  MEMBUKA NOMOR REKENING  IJIN KPPN (BUN)  PENYESUAIAN DIPA  REVISI DIPA (MATRIK SEMULA MENJADI, SPTJM, ADK DAN RKA/DIPA AWAL)

 SP2HL  SPHL

HIBAH BARANG  MEMBUAT BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) / PERJANJIAN HIBAH  NILAI HIBAH

 PENGAJUAN NOMOR REGISTER  DIT EAS DJPU KEMKEU  PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH  DIT EAS DJPU KEMKEU  PENCATATAN HIBAH  KPPN

13

PENEKANAN PIMPINAN TNI AD DALAM PENERIMAAN HIBAH

14

 PENERIMAAN HIBAH  DIUTAMAKAN DALAM BENTUK HIBAH BARANG 

DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG KEPENTINGAN PERTAHANAN DAN DAPAT UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TNI AD



TERCATAT DLM SIMAK BMN (MENAMBAH ASET)

 PIHAK PEMBERI HIBAH  MEMUTUSKAN PEMBERIAN HIBAH DLM BENTUK UANG 

PEMBERI HIBAH SCR LANGSUNG MEMBERIKAN UANG UNTUK DIBELANJAKAN TANPA MELALUI PENCAIRAN DANA DR KPPN



MELAKSANAKAN MEKANISME HIBAH LANGSUNG DLM BENTUK UANG

MEKANISME PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG UANG

Penyamapaian lembar ke 2 SPHL ke DJPPR

Grant Summary + GA

Permintaan ijin pembukaan rekening

Pemberian no register

DJPPR DITEAS

1

Permintaan no register

Pengajuan SP2HL

DJPBNDit. PKN

2 Persetujuan

PA/KPA Usulan pengesahan revisi DIPA

Pengesahan SPHL

KPPN

Surat Pernyataan Penggunaan Rek , register

3 4

SPHL SP2HL

SPHL= SURAT PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Revisi DIPA

DJPBNDit. PA Nomor Register & Izin Pembukaan rekening

15

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN HIBAH UANG SUBSUBSATKER

LAPOR

LAPOR

KASUBSATKER LAPOR

SUBSATKER

JUK PPK

KASATKER

SATKER

LAPOR KA KOTAMA /BALAKPUS

JUK PPK KASATKER

HIBAH UANG YG MENAMBAH ASET DILAKSANAKAN DI SATKER DAN DICATAT DLM SIMAK BMN

HIBAH UANG YG MENAMBAH ASET DILAKSANAKAN DI SATKER DAN DICATAT DLM SIMAK BMN

 KASATKER MENUNJUK TIM PENGKAJI DAN PENERIMA  HIBAH UANG PENAMBAHAN ASET DICATAT DLM SIMAK BMN

KOTAMA /BALAKPUS

LAPOR KASAD

UO

LAPOR MENHAN TEMBUSAN PANG TNI

 KA KOTAMA/ BALAKPUS MENUNJUK TIM PENGKAJI DAN PENERIMA

 KASAD MENUNJUK TIM PENGKAJI DAN PENERIMA

 HIBAH UANG UNTUK TAMBAH ASET  CATAT SIMAK BMN

 HIBAH UANG UNTUK TAMBAH ASET  CATAT SIMAK BMN

 HIBAH UANG UNTUK KEGIATAN  BEL BARANG

 HIBAH UANG UNTUK KEGIATAN  BEL BARANG

ALUR PENATAUSAHAAN HIBAH BARANG 1

2

Penyusunan BAST

DONOR Penandatanganan BAST -MPHL-BJS -SP3HL-BJS - SPTMHL - SPTJM

4

Persetujuan

KPPN

KPA/Ka Satker

MPHL BJS

Pengesahan Belanja

Permohonan No Register

DJPPR

Pemberian No Register 3 Permohonan Pengesahan Pendapatan

- SP3HL-BJS - SPTMHL - BAST

DJPPR Pengesahan

Mencatat Dalam SIMAK BMN, LRA dan Neraca Menjelaskan Hibah dalam CaL B Menatausahakan Dokumen terkait Penerimaan Hibah

17

ALUR PENATAUSAHAAN HIBAH MATERIIL Satker

Sub Satker

Menandatangani Perjanjian 1 Hibah/Berita Acara Serah Terima (BAST)

2 Melaporkan ke Satker Dengan lampiran BAST

• Koordinasi antara BaKu dan BaLog  LRA dan 9 Neraca * P’catatan dlm SIMAKBMN

3

5

7

- Catat Dlm SIMAK BMN - Ajukan Permohonan Nomor Register kpd DJPPR dgn Lampiran • BAST • SPTMHL Berdasarkan No Reg Ajukan Pengesahan SP3HL-BJS ke DJPPR dgn dilampiri : • BAST Rangkap 3 • SPTMHL Berdasarkan Pengesahan SP3HL-BJS Ajukan MPHL-BJS ke KPPN Wilayah dgn dilampiri : • SPTMHL • SP3HL-BJS • SPTJM

DJPPR

4

6

Pemberian Nomor Register

Pengesahan SP3HL-BJS

KPPN 8

Persetujuan MPHL-BJS

18

KOMPONEN MINIMAL BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH TANGGAL SERAH TERIMA; PIHAK PEMBERI DAN PENERIMA NILAI NOMINAL (VALAS DAN IDR);

BENTUK HIBAH; RINCIAN HARGA PER BARANG

TUJUAN PENYERAHAN BARANG

19

Penyajian dan Pengungkapan Hibah (Lewat Tahun Anggaran Berjalan)

Hibah berupa Uang :  Apabila kegiatan atas penerimaan hibah tersebut selesai dan tidak terdapat sisa dana tidak perlu disahkan ke KPPN  Apabila menghasilkan aset agar dicatat dalam SIMAK-BMN  Apabila terdapat sisa dana :  Diakui di tahun anggaran berikutnya  Melakukan proses pengesahan sebesar sisa dana tahun lalu  Dituangkan dalam CaLK  Dicantumkan dalam Kas/Setara Kas dalam Neraca  Apabila belum dilakukan pengesahan agar diajukan pengesahan di tahun anggaran berikutnya

20

HIBAH DALAM RANGKA TMMD/BAKTI TNI ST KASAD NOMOR : 3385/2016 TANGGAL 11-11-2016 TENTANG HIBAH UNTUK TMMD/BAKTI TNI  HIBAH UNTUK TMMD/BAKTI TNI DALAM BENTUK HIBAH BARANG

DALAM BENTUK UANG  MELAKS GIAT SEPERTI HIBAH UMUM     

SURAT/NASKAH PERJANJIAN HIBAH REGISTER HIBAH REKENING HIBAH REVISI DIPA SURAT/NASKAH PENYERAHAN HASIL TMMD/BAKTI TNI

21

PERMASALAHAN DALAM HIBAH UANG 

PENERIMA HIBAH (SATKER)  KURANG MEMAHAMI MEKANISME HIBAH



TELAH TERBIT SPHL  ASET BELUM TERSEDIA



SISA HIBAH MELALUI TAHUN ANGGARAN  REVISI DIPA ULANG



PENERIMAAN DANA HIBAH BELUM SESUAI SURAT PERJANJIAN HIBAH  SISA/KEKURANGAN DITERIMA LEWAT TAHUN ANGGARAN

CONTOH: 1.

TIDAK MELAPORKAN KPD SATUAN ATAS

2.

PENATA USAHAAN HIBAH UANG TIDAK SELESAI SHG DLM LAPORAN KEUANGAN (LK) MASIH TERCANTUM DLM CALK (CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN)

22

23

DANDIM SELAKU PPK

8

1. AJUKAN SPP-UP /SPP –TUP DILAMPIRI RENLAKGIAT

5. AJUKAN SPP-GUP DILAMPIRI WABKU

6

4. TRANSFER DANA KE BPP

BANK PEMERINTAH

PAKU SATKER SELAKU PPSPM

2. SPM

7 KPPN 3. SP2D

24

Langkah 

1

Buat BAST (Berita Acara Srah Terima)

26

Langkah 

2 Buat Surat permohonan Nomor Registrasi ke Dir EAS DJPPR dg lampiran :

27

Langkah 

3

Ajukan Pengesahan dgn buat SP3HLBJS rangkap 3 kpd DJPPR dg lampiran :

28

Langkah

4



Stl disyahkan oleh DJPPR  m’laporkan data aset hibah kpd KPPN dg lampiran :



KPPN akan terbitkan MPHL BJS

29

1. B A S T

30

31

2. Surat laporan Subsatker kepada Satker KOP SURAT

...........,........................2015

Nomor : ......... Klasifikasi : ........... Lampiran : .......... Perihal : Laporan penerimaan kendaraan hibah Yth.

1.

Kepada Danrem di Tempat

Dasar : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tanggal 30 November 2011 tentang MekanismePengelolaan penerimaan hibah. b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 tahun 2013 tanggal 23 April 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan hibah di lingkungan Kemhan dan TNI.

c. Keputusan Kasad Nomor Kep/642/XI/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Petujuk administrasi tentang hibah di lingkungan angkatan darat. 2. Sehubungan dasar tersebut, dengan ini dilaporkan bahwa Kodim telah penerimaan hibah barang berupa 1 unit mobil Ford Everest dari Pemprov Kalimantan Selatan untuk diproses hibahnya dengan dilempiri berupa Berita Acara Serah Terima terlampir. 3.

Demikian untuk menjadikan periksa. KOMDANAN ttd

Tembusan : 1. ........... 2. ............ 3. ............ 4. .............

32

3. Surat Permohonan No Register

Kepada Yth. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI di Jakarta

33

4. Surat DJPPR Pemberian No Register

34

Lampiran Surat DJPPR Pemberian No Register

35

5. Ajukan SP3HL-BJS

36

6. Surat DJPPR Penyampian SP3HL-BJS

37

Pengesahan SP3HL-BJS

38

7. Pengajuan MPHL-BJS oleh Satker

39

8. Persetujuan MPHL-BJS dari KPPN

40

PERJANJIAN HIBAH

41

LANJUTAN...

42

LANJUTAN...

43

PENGAJUAN NO REGISTER

44

NO REGISTER

45

LANJUTAN...

46

PERMOHONAN BUKA REKENING

47

PERSETUJUAN BUKA REKENING

48

LANJUTAN...

49

REVISI DIPA

50

LANJUTAN... (MATRIK)

51

LANJUTAN... (RINCIAN KERTAS KERJA)

52

LANJUTAN... (SPTJM)

53

LANJUTAN... (PENGESAHAN REVISI DIPA)

54

SP2HL

55

SPHL

56

SPP-UPP

57

KEMBALI

SP2D

58

KEMBALI

SPM

59

KEMBALI

SPRIN

60

LAMPIRAN SPRIN

61

62

KU-17

63

KU-17

64

SPTJM

65

SPBy

66

FAKTUR PAJAK

67

KEMBALI

ONLINE MONITORING SPAN KEMKEU RI

68

TEMUAN BPK LK TA 2015 TTG HIBAH YG TIDAK DILAPORKAN

69

LANJUTAN..... (RINCIAN)

70

LAPORAN KETUA PELAKSANA RAKORNIS TMMD KE-98 TA 2017 DI AUDITORIUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TANGGAL 9 MARET 2017 Yang kami hormati: 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Dr. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, MSc. 2. Kepala Staf TNI AD, Bapak Jenderal TNI Mulyono. 3. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR. 4. Panglima Kostrad. 5. Panglima Kodam Jaya. 6. Komandan Jenderal Kopassus. 7. Para

Pejabat

Tinggi

Madya

di

lingkungan

Kementerian PUPR. 8. Para Perwira Tinggi TNI AD. 9. Para Ketua Tim Asistensi dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 10. Para Bupati/Walikota, 11. Ketua DPRD, 12. Para Kepala BPMPD Provinsi 13. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota 14. Kepala BPMPD Kabupaten/Kota.

2 15. Para Perwira Staf PJO TMMD, para Aster Kotama, Aster Danjen Kopassus dan Dansatgas TMMD ke-98 serta para undangan dan peserta Rakornis TMMD ke-98 yang berbahagia. Assalamualaikum Wr.Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shaloom, Om Swastiastu, Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat wal’afiat dan dapat berkumpul

bersama-sama

Rakornis TMMD

untuk

menghadiri

acara

ke-98 yang diselenggarakan oleh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama TNI AD bertempat di Auditorium ini. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Bapak Kepala Staf TNI AD yang kami hormati, Pada kesempatan ini kami atas nama Panitia Pelaksana Rakornis TMMD ke-98 dengan ini melaporkan bahwa:

3 1. Penyelenggaraan

Rakornis

TMMD

dilaksanakan

secara bergiliran oleh Kementerian, terakhir kali Kementerian PUPR bertindak sebagai penyelenggara Rakornis

TMMD

ke-76

pada

tahun

2006.

Berdasarkan Surat PJO TMMD Nomor B/3/IV/2016 tanggal 26 April 2016, Kementerian PUPR kembali mendapat

kehormatan

bekerjasama

dan

dengan

kepercayaan

untuk

TNI-AD

dalam

menyelenggarakan Rakornis TMMD ke-98 tahun 2017. 2. Tema Rakornis TMMD ke-98 tahun 2017 yaitu: “Dengan

Semangat

Kemanunggalan

Kita

Tingkatkan Sinergitas Lintas Komponen Bangsa Guna

Membangun

Daerah

dan

Desa

untuk

Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian

Royong

dalam

berlandaskan

Kerangka

Negara

Gotong Kesatuan

Republik Indonesia”. Tema tersebut merupakan perwujudan amanat cita ke-3 dari Nawa Cita, dan selaras dengan Visi Kementerian PUPR, yang dibingkai dalam semangat kemanunggalan TNI AD.

4 3. Kegiatan TMMD ke-98 tahun 2017 dilaksanakan di 61 Kabupaten/Kota yaitu: a. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Selatan. b. Provinsi Sumatera Utara: Kab. Langkat, Kab. Nias. c. Provinsi Sumatera Barat: Kab. Padang Pariaman, Kab. Kepulauan Mentawai, d. Provinsi Kepulauan Riau: Kab. Indragiri Hulu, Kab. Natuna. e. Provinsi Jambi: Kab. Tanjung Jabung. f. Provinsi Sumatera Selatan: Kota Palembang. g. Provinsi

Kepulauan

Bangka

Belitung:

Kab.

Bangka Barat h. Provinsi Bengkulu: Kab. Rejang Lebong. i.

Provinsi Lampung: Kota Bandar Lampung, Kab. Way Kanan.

j.

Provinsi Banten: Kab. Serang, Kab. Tangerang.

k. Provinsi Jawa Barat: Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kota Depok.

5 l.

Provinsi Jawa Tengah: Kab. Pekalongan, Kab. Purworejo, Kab. Kudus, Kab. Sukoharjo.

m. Provinsi Jawa Timur: Kab. Trenggalek, Kab. Tuban, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Bangkalan. n. Provinsi Bali: Kab. Karangasem, Kab. Bangli, o. Provinsi Kalimantan Barat: Kab. Bengkayang, Kab. Kapuas Hulu, p. Provinsi Kalimantan Tengah: Kab. Barito Utara, Kab. Lamandau q. Provinsi Kalimantan Timur: Kab. Berau, Kab. Sangatta, Kab. Mahakam Hulu, Kab. Banjar, Kab. Hulu Sungai Tengah. r. Provinsi Sulawesi Utara: Kab. Kepulauan Sangihe s. Provinsi Gorontalo: Kab. Bolaang Mongondow t. Provinsi Sulawesi Tengah: Kab. Donggala, Kab. Sigi. u. Provinsi Sulawesi Selatan: Kab. Sinjai, Kab. Takalar, Kab. Pangkep. v. Provinsi Sulawesi Tenggara: Kab. Buton.

6 w. Provinsi Nusa Tenggara Barat: Kab. Bima, Kab. Lombok Timur. x. Provinsi Nusa Tenggara Timur: Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Sikka. y. Provinsi Maluku: Kota Ambon z. Provinsi Maluku Utara: Kab. Halmahera Selatan aa. Provinsi Papua: Kab. Keerom, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Mimika bb. Provinsi Papua Barat: Kab. Manokwari Selatan, Kab. Kaimana 4. Kegiatan Rakornis TMMD ke-98 ini diikuti lebih kurang 650 orang peserta dari berbagai unsur terkait yang terdiri dari: a. Pejabat Ketua Tim Asistensi Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian. b. Para Asisten Teritorial dan Kepala Penerangan dari Kodam, Kostrad dan Kopassus. c. Bupati/Walikota Penyelenggara TMMD ke-98. d. Ketua DPRD Kab/Kota Penyelenggara TMMD ke98. e. Para Kepala SKPD Provinsi yang terlibat dalam penyelenggaraan TMMD yaitu: Bappeda, Dinas bidang PUPR, dan BPMPD.

7 f. Para Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang terlibat dalam penyelenggaraan TMMD yaitu: Bappeda, Dinas bidang PUPR, dan BPMPD. g. Komandan Kodim penyelenggara TMMD ke-98. 5. Rakornis TMMD ke-98 diselenggarakan dengan maksud untuk menyamakan visi, misi dan persepsi diantara

para

pemangku

kepentingan

terkait

mengenai pelaksanaan TMMD ke-98 tahun 2017. Disamping itu, acara ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk saling berkoordinasi serta mengikuti arahan-arahan dari Bapak Menteri PUPR dan Bapak Kepala Staf TNI AD selaku PJO TMMD sekaligus menyimak beberapa informasi dari Tim Asistensi Kementerian maupun Lembaga Pemerintah Non Kementerian,

untuk

dijadikan

pedoman

dalam

pelaksanaan TMMD. 6. Dalam Rakornis TMMD ke-98 ini akan disampaikan materi ceramah yang akan dibahas dan didiskusikan untuk

menambah

motivasi

dan

kreativitas

penyelenggara kegiatan TMMD. Materi ceramah yang disampaikan sebagai berikut: a. Ceramah tentang ”Dukungan dan Kerjasama Kementerian PUPR RI dalam rangka Mendukung Pembangunan Melalui Program TMMD ke-98” yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.

8 b. Ceramah tentang “Optimalisasi Pengelolaan Dana TMMD dalam Mewujudkan Tertib Administrasi” yang disampaikan oleh Kemenkeu RI, Kemendagri RI dan Srenad. c. Paparan Rencana Pelaksanaan TMMD ke-98 TA 2017 yang disampaikan oleh Sekretaris PJO TMMD. d. Penekanan Kasad selaku PJO TMMD dilanjutkan penutupan Rakornis TMMD ke-98 TA 2017, oleh Aster Kasad. Bapak Menteri dan Bapak Kepala Staf TNI AD serta hadirin yang kami hormati, Pada kesempatan ini, kami laporkan juga bahwa Kementerian

PUPR

pelaksanaan

tugas

memberikan di

panduan

lapangan

dalam

kepada

61

Kabupaten/Kota berupa Buku Pedoman Konstruksi Jalan, Jembatan, Irigasi, Air Minum, dan Pembanguan Rumah Sederhana yang merupakan hasil dari Balitbang Kementerian PUPR. Selain

itu,

dilaksanakan

guna juga

memeriahkan kegiatan

acara

pameran

Rakornis

dokumentasi

kegiatan TMMD dan dokumentasi kegiatan Kementerian PUPR bersama TNI. Bapak/Ibu hadirin sekalian yang kami hormati,

9 Kami atas nama Panitia Penyelenggara, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri PUPR dan Bapak Kepala

Staf

TNI AD

selaku

Penanggung Jawab

Operasional TNI Manunggal Membangun Desa atas kepercayaan yang diberikan untuk menyelenggarakan Rakornis TMMD ke-98, dan kepada semua pihak atas kerjasama dan dukungannya sehingga Rakornis ini dapat

terselenggara dengan baik dan sukses, sesuai

dengan harapan kita semua. Tidak lupa pula kami sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya,

kepada

para

peserta

Rakornis,

apabila dalam penyelenggaraan Rakornis ini terdapat kekurangan-kekurangan. Demikian laporan ini, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Staf TNI AD untuk memberikan sambutan, dan kami mohon Bapak Menteri Pekerjaan Umum

dan

Perumahan

Rakyat

berkenan

untuk

memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Rakornis TMMD ke-98. Sekian dan Terima Kasih. Wasalamualaikum Wr. Wb Shaloom Om Santi Santi Santi Om

MEKANISME PENGANGGARAN KEGIATAN TMMD YANG BERSUMBER DARI APBD

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH 2017

PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD & APBD Diacu

RPJPD 20 tahun

pedoman

pedoman

Renstra SKPD

5 tahun

dijabarkan

pedoman

Renja SKPD 1 tahun

Diperhatikan

RPJMD

RKPD

diacu

pedoman

20 tahun

RPJMN

pedoman

Renstra K/L

5 tahun

5 tahun

1 tahun

RPJPN

Diserasikan dg Musrenbang

1 tahun

dijabarkan

5 tahun

RKP diacu

1 tahun

KUA

PPAS

pedoman

Renja K/L 1 tahun

Dibahas bersama DPRD

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH

RKA-SKPD

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD

TAPD RAPERDA APBD

1 tahun

KUA = Kebijakan umum anggaran PPAS = Prioritas pagu anggaran sementara TAPD = Tim anggaran pemda RKA-SKPD= Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah

2

Prinsip ”Money Follows Function”

Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat didanai dari

APBN Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

sinkron

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari

APBD Pasal 282 (1) UU 23/2014 3

KEUANGAN DAEARAH

semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

AZAZ UMUM APBD

1.Disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah 2.Berpedoman pada RKPD dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat 3.Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi 4.Ditetapkan dengan PERDA

APBD (Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang Ditetapkan dengan Perda)

4

Hibah • Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah • Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan Untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Lanjutan ….

Hibah dapat diberikan kepada: • Pemerintah Pusat; • Pemerintah Daerah lain;

• BUMN atau BUMD; dan/atau • Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

PEMERINTAH

Kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Wil kerja daerah

PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana amanat UU pembentukan

BUMN/BUMD

BUMN : Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan BUMD : Dalam rangka penerusan hibah yg diterima pemda dari pemerintah sesuai dgn ketentuan perundang-undangan

BADAN & LEMBAGA BERBADAN HUKUM INDONESIA

B & L yg bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yg dibentuk berdasarkan PUU / telah memiliki SKT yg diterbitkan MDN dan Kepala Daerah; B & L yg bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yg memiliki SKT yg diterbitkan MDN, Kepala Daerah; B / L yg bersifat Sosial kemasyarakatn Pokmas/kesatuan masyarakat berupa hukum adat yg keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemda melalui oleh Pemda melalui pengesahan /Penetapan dr pimp instansi vertikal / kepala SKPD terkait sesuai dgn Kewenangan

ORMAS BERBADAN HUKUM INDONESIA

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi pengesahan badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan

KRITERIA HIBAH paling sedikit: a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan. c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah mendukung terselenggaranya fungsi dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Lanjutan …. Bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

PMI PRAMUKA

KORPRI KONI TMMD

• •

UU 36/2009 tentang Kesehatan. Pasal 46 PP 7/2012 tentang Pelayanan Darah.

Pasal 36 UU 12/2010 tentang Gerakan Pramuka Pasal 63 Kepres 24/2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI Pasal 69 UU 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Aspek Kebijakan yang Perlu Menjadi Pertimbangan 10

DASAR HUKUM YG MELANDASI KEBIJAKAN PENGANGGARANNYA

PROSES PEMBERIAN HIBAH CALON PENERIMA HIBAH

USULAN TERTULIS

KDH SKPD TERKAIT

EVALUASI

REKOMENDASI PERTIMBANGAN

TAPD DIBAHAS BERSAMA

PERSETUJUAN BERSAMA

PERKDH APBD

KUA/PPAS RAPBD

DPRD DIBAHAS BERSAMA

PERSETUJUAN BERSAMA

PERDA APBD

LAMPIRAN III

KEP KDH (NAMA PENERIMA) DOKUMEN PENCAIRAN HIBAH

NPHD

TRANSFER

Penganggaran o Penyampaian usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah. o Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah, selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD. o TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Lanjutan …. o Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. o Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa. o Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. o Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD. o RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH MEMUAT a.l.



pemberi dan penerima hibah;



tujuan pemberian hibah;



besaran/RINCIAN PENGGUNAAN YG AKAN DITERIMA;



hak dan kewajiban;



tata cara penyaluran/penyerahan



tata cara pelaporan;

HIBAH

PELAPORAN

PELAPORAN DAN PERTANGGUN GJAWABAN

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan kpd KDH melalui PPKD tembusan SKPD terkait

Penerima hibah berupa barang/jasa menyampaikan Lap kpd KDH melalui SKPD terkait.

PERTANGGUNGJAWABAN

PEMDA a. usulan calon b. daftar penerima hibah c. NPHD d. pakta integritas penerima hibah e. bukti transfer uang atau bukti serah terima barang/jasa

PENERIMA a.Lap. penggunaan hibah b.Surat peryataan tanggungjawab penggunaan hibah c.Bukti pengeluaran yg lengkap dan sah

Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja APBD Untuk Mendukung Program TMMD Mekanisme Program/ Kegiatan

Penganggaran 1. Dicantumkan pagu alokasi dalam KUA-PPAS untuk program TMMD; 2. Disusun RKA-SKPD pada SKPD yang secara fungsional berkaitan dengan program TMMD; 3. Dicantumkan dalam Perda tentang APBD;

Pelaksanaan 1. Pengesahan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan. 2. Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; 3. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan penanggungjawab/pengelola TMMD; 4. Pelaksanaan oleh SKPD melalui swakelola dengan melibatkan pengelola TMMD;

5. Penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Lanjutan …. Hibah

1. Dicantumkan pagu alokasi dalam KUA-PPAS yang dilengkapi dengan usulan tertulis, evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD untuk program TMMD; 2. Dianggarkan dalam RKAPPKD untuk hibah kepada TMMD;

3. Dicantumkan dalam Perda tentang APBD; 4. Disahkan DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan.

1. Menyampaikan naskah hibah yang penggunaannya untuk program TMMD; 2. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD menyalurkan dana hibah ke rekening kas penanggungjawab/pengelola TMMD; 3. TMMD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah dimaksud.

Terima Kasih

KERJASAMA PENANGANAN JALAN ANTARA KEMENTERIAN PUPR DAN TNI PADA KAWASAN PERBATASAN/TERISOLIR/TERTINGGAL DALAM RANGKA MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR WILAYAH DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH Rapat Koordinasi Teknis TNI Manunggal Desa Ke-98 Jakarta, 9 Maret 2017

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

OUTLINE 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Latar Belakang Arahan RPJMN 2015-2019 dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan/Terisolir/Tertinggal Visi dan Misi Kementerian PUPR 2015-2019 Renstra dan Program Prioritas Ditjen. Bina Marga 2015-2019 Kerjasama Penanganan Jalan antara Kementerian PUPR dengan TNI Penutup 2

1. Latar Belakang Keterisolasian kawasan perbatasan negara merupakan isu utama perbatasan, karena keterbatasan infrastruktur dasar wilayah, yaitu transportasi, energi (listrik dan BBM), komunikasi dan informasi, menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam pengelolaan potensi SDA. Keterisolasian juga menyebabkan terhambatnya pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan karena kesulitan akses.

Minimnya akses transportasi dan telekomunikasi membuat masyarakat perbatasan tergantung dengan fasilitas dan barang kebutuhan dari negara tetangga  menjadikan kedaulatan negara di perbatasan lemah. Belum efektifnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan kawasan perbatasan darat. 3

2. Arahan RPJMN 2015-2019 dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan/ Terisolasi/Tertinggal Agenda Prioritas: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Sub Agenda: Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan

Pengembangan Daerah Tertinggal

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Penguatan Tata Kelola Pemda dan Peningkatan Kualitas Pemda

Penataan Daerah Otonom Baru untuk Kesejahteraan Rakyat

4

3. Visi dan Misi Kementerian PUPR 2015-2019 Visi

Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

Misi

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua. 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI. 5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. 5 5

4. Renstra Ditjen. Bina Marga 2015-2019

Kondisi 2015 • Kemantapan Jalan Nasional 86% • Kemantapan Jalan Provinsi 71% • Kemantapan Jalan Kab/Kota 57% • Waktu tempuh di koridor utama: 2,7 jam/100 km

Sasaran Strategis Ditjen Bina Marga Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing

Meningkatnya Kemantapan Jalan Nasional

Kondisi 2019 • Kemantapan Jalan Nasional: 98% • Kemantapan Jalan Daerah: 70% • Waktu tempuh di koridor utama: 2,2 jam/100 km

6

4. Program Prioritas Ditjen. Bina Marga 2015-2019 

Proyek Strategis Nasional 1.





Pembangunan jalan lingkar Trans Morotai

Akses daerah tertinggal 1.

Lintas Pantai Selatan Jawa

2.

Trans Papua

2.

Rekonstruksi dan realinyemen jalan Palu – Parigi

3.

Pembangunan 7 ruas jalan Trans Maluku

1.

Medan – Kualanamu

2.

Akses Tanjung Priok

Penyelesaian lintas perbatasan

3.

Cileunyi – Sumedang – Dawuan



Percepatan pembangunan jalan tol

1.

Lintas perbatasan Kalimantan

4.

Solo – Kertosono

2.

Lintas perbatasan Papua

5.

Balikpapan – Samarinda

3.

Lintas perbatasan NTT

6.

Manado – Bitung



Akses Bandara dan Pelabuhan Baru Prioritas



Akses KSPN, KEK, KI Prioritas

Kerjasama Ditjen. Bina Marga dan TNI



Peningkatan kapasitas ASEAN Highway sesuai ASEAN Transport Strategic Plan for 2016 - 2025

7

8 8

9

5. Kerjasama Penanganan Jalan antara Kementerian PUPR dengan TNI DASAR HUKUM Kesepakatan Bersama antara Kementerian PUPR dengan TNI Nomor 10/PKS/M/2015 dan Nomor NK/11 /IV/2015 Tanggal 27 April 2015 tentang Pembangunan Infrastruktur yang Bernilai Strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berlaku 5 Tahun sejak ditandatangani

Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI dengan Direktur Zeni Angkatan Darat yang ditandatangani setiap Tahun Pada Tahun Anggaran Berjalan

Kontrak pekerjaan yang dilakukan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditugaskan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan Perwira Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk oleh Direktur Zeni Angkatan Darat 10

5. Kerjasama Penanganan Jalan antara Kementerian PUPR dan TNI PERBANDINGAN PELAKSANAAN PENANGANAN JALAN ANTARA SWAKELOLA TNI DENGAN KONTRAK

No.

Aspek

Swakelola TNI

Kontrak

1

Perencanaan

Survey detail desain dilaksanakan bersama sebelum negosiasi

Detail desain harus sudah selesai sebelum pelelangan

2

Administrasi Pra Kontrak/ Pelelangan

Perlu adanya perjanjian kerjasama dan proses negosiasi ± 7 Hari Kerja

Waktu proses pelelangan 45 Hari Kerja

3

Peralatan

Alat berat yang dimiliki TNI terbatas, sehingga dibutuhkan lelang/proses kontrak sewa dengan pihak ke 3

Alat dapat dipersyaratkan dalam dokumen lelang dan mekanisme denda mobilisasi

4

Tertib Administrasi

Perlu adanya regulasi/aturan tambahan terkait pelaksanaan swakelola dengan instansi pemerintah, dalam hal ini TNI

Aturan sudah jelas

5

Keamanan

Potensi gangguan keamanan dapat dikendalikan dengan pendekatan teritorial TNI

Potensi gangguan keamanan sangat besar

6

Sosial

Permasalahan terkait hak ulayat dan permasalahan sosial lainnya dapat diselesaikan

Tidak semua pengguna jasa dapat melakukan pendekatan guna menyelesaikan permasalahan hak ulayat dan permasalahan sosial lainnya

11

5. Kerjasama Penanganan Jalan antara Kementerian PUPR dan TNI Pada TA. 2015-2016, kerjasama penanganan jalan antara Kementerian PUPR dan TNI telah dilakukan di kawasan perbatasan Kalimantan dan di kawasan terisolir Pegunungan Tengah Papua, dengan total panjang jalan yang telah dibangun 403,88 KM dan biaya sebesar Rp 956,15 Milyar. Pada TA. 2017, panjang jalan yang akan dibangun 138,38 KM dengan anggaran sebesar Rp 472,5 Milyar. Total panjang jalan yang telah dan akan dibangun melalui kerjasama Kementerian PUPR dan TNI adalah 542,18 KM dengan anggaran sebesar Rp 1,14 Trilyun.

Rp Milyar

Anggaran Penanganan Jalan (Rp Milyar) Kerjasama antara Kementerian PUPR dan TNI 350 300 250 200 150 100 50 -

Panjang Jalan (KM) yang ditangani Kementerian PUPR dan TNI

327,78

17

243,92 202,50 120,25

100,00 50,87

-

Kalimantan Timur 2015

2016

Kalimantan Utara 2017

10,8

34,54

22,8

Kalimantan Utara

78,55 40 23,52

Kalimantan Timur

55,89

-

Kalimantan Barat

170,00

152,30

Papua

5,13

81,3 61,23

Kalimantan Barat

172,44

Papua 0 2017

50 2016

100

150

200

2015 12

5. Kerjasama Penanganan Jalan antara Kementerian PUPR dan TNI: Perbatasan Kalimantan TA. 2015-2017

13 12

11 10

1 2

9

3 4 No.

1 2 3 4 5 6 7

5

Ruas Jalan Provinsi Kalimantan Barat Temajuk-Aruk Aruk-Bts. Kec. Siding/Seluas Bts. Kec. Siding/Seluas-Bts. Kec Sekayam/Entikong Bts. Kec Sekayam/Entikong-Rasau Rasau-Bts. Kab. Kapuas Hulu/Sintang Sp. Nanga Merakai-Nanga Kantuk Nanga Era-Bts. Prov. Kaltim

6

7

Panjang Anggaran Penanganan 2015-2017 2015-2017 (Rp Juta) (Km) 309.97 640,50,900 54.07 109,880,655 20.44 47,031,383 83.33 166,990,706 41.58 80,944,715 44.55 84,053,700 26 31,694,091 40 119,955,650

8 No.

Ruas Jalan

Provinsi Kalimantan Timur 8 Bts. Prov. Kalbar - Tiong Ohang 9 Long Pahangai-Long Boh Provinsi Kalimantan Utara 10 Long Nawang-Long Pujungan Long Pujungan-Long Kumuat11 Langap 12 Malinau-Long Midang 13 Mensalong-Tau Lumbis Total

Panjang Penanganan 2015-2017 (Km) 63.52 31.76 31.76 101.35 7.40 7.40 12.40 74.15 474.84

Anggaran 2015-2017 (Rp Juta) 150,873,202 75,436,601 75,436,601 228,835,200 18,566,250 18,046,250 20,000,000 172,222,700 1,020,259,302 13


14


15


16


17

5. Kerjasama Penanganan Jalan antara Kementerian PUPR dan TNI: Pulau Papua TA. 2015-2017 KORIDOR WAMENA – HABEMA – MUGI – KENYAM – BATAS BATU – MUMUGU (SATKER PJN WIL IV PAPUA (JAYAWIJAYA)

PENURUNAN GRADE

PENGASPALAN

PENURUNAN GRADE

WAMENA 0+000

1

2

HABEMA 37+000

MUGI 114+900 MBUA 90+000

3

PARO 148+900 PENGASPALAN

PEMBANGUNAN JEMBATAN

KENYAM 228+600 BATAS BATU 253+600

MUMUGU 284+300

KETERANGAN: ASPAL URPIL

TANAH HUTAN

PEMBANGUNAN JALAN BARU

No

Ruas

1 2 3

Jembatan Zipur Pantai Tahap III Habema-Kenyam-Batas Batu Batas Batu-Mumugu II Total

Panjang Penanganan Anggaran 2015-2017 2015-2017 (M/KM) (Rp Juta) 10.80 5,131,320 36.30 326,470,363 15.24 87,445,000 62.34 419,046,683.00 18

5. Kerjasama Penanganan Jalan antara Kementerian PUPR dan TNI: Habema–Kenyam–Batas Batu-Mumugu (ZIPUR)

19

5. Kerjasama Penanganan Jalan antara Kementerian PUPR dan TNI: Habema–Kenyam–Batas Batu-Mumugu (ZIPUR)

20

6. Penutup 

Arah kebijakan pembangunan perbatasan adalah mengubah arah kebijakan dari inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga, sesuai dengan Agenda Prioritas Nawa Cita 2015-2019: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.



Dukungan Ditjen. BM terhadap kawasan perbatasan/terisolir dilakukan melalui pembangunan jalan strategis dan missing link di kawasan perbatasan di Kalimantan, NTT dan Papua, serta Pegunungan Tengah Papua.



Dalam rangka percepatan pembangunan kawasan perbatasan/terisolir/ tertinggal, Ditjen. Bina Marga dan TNI telah bekerjasama dalam penanganan jalan di perbatasan Kalimantan dan Pegunungan Tengah Papua melalui kontrak swakelola.



Agar jalan yang sudah ditangani melalui kerjasama Ditjen. Bina Marga dan TNI tetap fungsional, maka jalan tersebut harus dipelihara dan terus dimanfaatkan oleh penduduk setempat.



Kedepan, kerjasama antara Ditjen. Bina Marga dan TNI perlu diteruskan terutama untuk mencapai target tersambungnya jalan pararel perbatasan Kalimantan dan Pegunungan Tengah Papua di tahun 2019. 21

TERIMA KASIH

SAMBUTAN KASAD PADA RAPAT KOORDINASI TEKNIS TMMD KE-98 TA 2017

JAKARTA, 9 MARET 2017

Assalamu’alaikum Wr. Wb., Selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua, Syaloom, Om Swastyastu. Menteri PUPR RI Bapak DR. Ir. Mochamad Hadimoeldjono., M.Sc. beserta Staf yang saya hormati.

Basoeki

Wakasad Selaku Pati Lakhar TMMD Beserta Seluruh Staf Penanggung Jawab Operasional TNI Manunggal Membangun Desa, Pangkostrad, Pangdam Jaya, Para Kabalakpus, Para Ketua Tim Asistensi Kemen-terian Dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Yang Saya Hormati. Para Tamu undangan dan Peserta rakornis TMMD ke-98 TA 2017 yang berbahagia.

PELAKSANAAN RAKORNIS TMMD KE-98 TA 2017

RAKORNIS TMMD INI DISELENGGARAKAN DALAM RANGKA MENYAMAKAN VISI, MISI DAN PERSEPSI, SERTA ARAH KEBIJAKAN DALAM MEWUJUDKAN KESIAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TMMD KE-98 TA. 2017.

PROGRAM TMMD 6

 Merupakan program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Polri, Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah, serta segenap lapisan masyarakat di wilayah masing-masing.  Merupakan bagian dari komitmen TNI Angkatan Darat untuk ikut membangun Bangsa dan Negara bersama komponen Bangsa lainnya secara sinergi dan berkesinambungan.  Salah satu wujud Operasi Bakti TNI yang terintegrasi guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah perdesaan khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan dan daerah kumuh

 Kegiatan TMMD pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari penerapan budaya gotong-royong dengan semangat kebersamaan/persaudaraan/persatuan dan kesatuan untuk bersamasama serta bersatu untuk membangun daerah.  Program TMMD dilaksanakan melalui proses perencanaan yang mengutamakan aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah dgn pola “Bottom Up Planning System”. Meliputi kegiatan fisik untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang berada di perdesaan dan Kegiatan non fisik berupa penyuluhan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dan dikalangan masyarakat untuk memberikan pencerahan pada penguatan jati diri Bangsa

PENYELENGGARAAN TMMD TA 2017 8

 Pelaksanaan TMMD ke-98 TA 2017 akan dilaksanakan selama 30 hari.  pejabat Irup pada saat Upacara Pembukaan adalah pejabat Pemda, Gubernur, Bupati/Walikota.  pejabat Irup pada saat Upacara Penutupan adalah pejabat TNI.  Maksudnya bahwa pada saat upacara pembukaan, kami TNI menerima program TMMD dari Pemerintah, selanjutnya kami kerjakan dan pada upacara penutupan program tersebut kami serahkan kembali ke Pemda dan di akhiri dengan pengecekan dilapangan terhadap sasaran yang dikerjakan terutama sasaran fisik, sehingga diharapkan kegiatan fisik dan non fisik program TMMD dapat berjalan optimal.

NARASUMBER ACARA RAKORNIS  Sesi pertama ceramah dari Sekjen Kementerian PUPR RI tentang “Kerjasama Penanganan Jalan antara Kementerian PUPR RI dan TNI pada kawasan perbatasan/terisolir/tertinggal dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah”.  Sesi kedua akan dilaksanakan secara panel dengan pembicara dari Kemenkeu RI, Kemendagri RI dan Srenad. yang akan membahas tentang “Optimalisasi Pengelolaan Dana TMMD dalam mewujudkan tertib Administrasi”.

 TNI AD memandang bahwa pembinaan terhadap masyarakat perdesaan, perbatasan/pulau-pulau kecil terluar dan kumuh, daerah terpencil/terisolir, sangat penting dalam membangun ketahanan wilayah yang tangguh guna memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa.  Upaya membantu pemerintah untuk mem-berdayakan wilayah dan meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu penopang utama bagi kekuatan dan kokohnya kedaulatan Negara.

TEMA RAKORNIS TMMD KE 98

”DENGAN SEMANGAT KEMANUNGGALAN KITA TINGKATKAN SINERGITAS LINTAS KOMPONEN BANGSA DALAM RANGKA MEMBANGUN DAERAH DAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

 PELAKSANAAN TMMD KE-98 TA 2017 DIMULAI PADA TANGGAL 5 APRIL 2017 SAMPAI DENGAN 4 MEI 2017 SELAMA 30 HARI DENGAN MELIBATKAN PERSONEL SEBANYAK 9.150 ORANG TERDIRI DARI UNSUR TNI/POLRI, KEMENTERIAN/LPNK DAN MASYARAKAT.

 BERDASARKAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI RI KEPADA SELURUH GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA BAHWA MULAI TAHUN 2017 ADA PERUBAHAN DALAM PELAKSANAAN TMMD YANG SEMULA 2X DALAM SETAHUN DIRUBAH MENJADI 3X DALAM SETAHUN. (AGAR LAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DIWILAYAH)

“AKHIRNYA MARILAH KITA BERSAMA-SAMA MEMOHON KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SEMOGA SENANTIASA MEMBERIKAN BIMBINGAN, PETUNJUK DAN LINDUNGAN-NYA KEPADA KITA DALAM MELANJUTKAN TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TERCINTA”.

EAS MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH Dit.EAS DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

JAKARTA 9 MARET 2017

1.DASAR HUKUM PENGELOLAAN HIBAH UU No.1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara

PP 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri &Penerimaan Hibah

PMK No. 191/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah PMK No. 271/2014 Tentang Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Hibah PMK No. 180/2012 Tentang Perubahan Atas PMK 224/2011 Tata Cara Pemantauan & Evaluasi atas PH Kepada Pemerintah

UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara

PP 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

UU No.33 /2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PP 71 Tahun 2010

Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

PMK No. 123/2013 PMK No. 188/2012

Tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah PMK No. 84/2015 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri

PMK No. 213/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

PMK No. 111/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan BMN

Tentang Pengelolaan BMN Yang Berasal dari Aset Lainnya PMK No. 246/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN & PMK 87 Tahun 2016 Tentang Perubahan PMK No.246/2014 PMK No. 83/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN

Dasar Hukum Pengelolaan Hibah Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No.13/2006 jo. Permendagri No.59/2007 jo. Permendagri No.21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No.32/2011 jo Permendagri No.39/2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD

3.DEFINISI DAN KRITERIA

DEFINISI

Setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri

KRITERIA

 Tidak perlu dibayar kembali (cuma-cuma);  Output dari pelaksanaan kegiatan hibah --baik berupa manfaat, kepemilikan atas barang, jasa yang diberikan, hasil penelitan, hak cipta, dan manfaat lainnya-hanya diterima oleh dan semata-mata untuk kepentingan penerima hibah;  Untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian/lembaga penerima hibah.

4.SUMBER HIBAH  

DALAM NEGERI

     

LUAR NEGERI

    

Lembaga Keuangan Dalam Negeri Lembaga Non Keuangan Dalam Negeri Pemerintah Daerah Perusahaan Asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah NKRI Lembaga Lainnya Perorangan Negara Asing Lembaga di bawah PBB Lembaga Multilateral Lembaga Keuangan Asing Lembaga Non Keuangan Asing Lembaga Keuangan Nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah NKRI Perorangan

5.BENTUK HIBAH YANG DITERIMA TNI BENTUK CONTOH KEGIATAN UANG • PENGAMANAN PILKADA • PEMBANGUNAN FASILITAS TNI BARANG • BANTUAN KENDARAAN OPERASIONAL TNI • PESAWAT • PERALATAN HASIL LATIHAN BERSAMA TNI-NEGARA ASING JASA CAPACITY BULDING/ PELATIHAN

DONOR PEMDA PEMDA PEMDA PEMERINTAH ASING PEMERINTAH ASING PEMERINTAH ASING

6.TEMUAN BPK RI DAFTAR HIBAH LANGSUNG PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN YANG BELUM DILAPORKAN/ DISAHKAN BERDASARKAN TEMUAN BPK TAHUN UANG BARANG JASA 2010 IDR IDR - IDR 2011 IDR IDR - IDR 2012 IDR 211,200,821,104 IDR 188,842,978,582 IDR 2013 IDR 124,135,801,100 IDR 64,300,564,625 IDR 2014 2015

IDR 151,517,545,078

IDR -

15,220,283,867 IDR -

-

77,538,070 -

Salah Satu Temuan BPK RI pada Kementerian Pertahanan Terkait Hibah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan, menyatakan pengelolaan penerimaan hibah di lingkungan Kemhan dan TNI belum sepenuhnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Piniaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Adapun salah satu penyebab yaitu: a. Dana pembiayaan TMDD yang bersumber dari APBD dianggarkan/dikeluarkan melalui pos belanja hibah di Pemda; b. Sebagai konsekuensinya, TNI AD seharusnya melaporkan pendapatan hibah kepada Kementerian Keuangan, dan membukukan realisasi belanja dan penambahan aset yang dihasilkan dari kegiatan TMMD dalam Laporan Keuangan;

APAKAH TMMD ADALAH HIBAH ??? Beberapa Kegiatan TMMD adalah pembangunan/ perbaikan fasilitas umum seperti Jalan, Jembatan, Gorong2, Rumah Ibadah, dll.

PENJELASAN TMMD DALAM PEDOMAN PENYUSUNAN APBD DARI TAHUN KE TAHUN  Permendagri 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2008 “dalam rangka mendukung kegiatan TMMD supaya disesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan yang tercantum dalam Permendagri No 13 Tahun 2006, yaitu menurut urusan, organisasi, program dan kegiatan, misalnya kegiatan pembangunan jalan desa dan kegiatan pemasangan batas wilayah. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan TMMD dapat dilakukan secara swakelola, bekerja sama antara SKPD terkait dengan TMMD”  Permendagri 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2009 dan Permendagri 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010. “TMMD merupakan kelompok belanja tidak langsung jenis belanja hibah (Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah)”  Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011, Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012, Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013, Permendagri Nomor Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2014, Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015, Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016. “Tidak secara jelas menyebutkan TMMD sebagai belanja hibah”

7.USULAN PERLAKUAN DANA DARI PEMDA KEPADA TNI HIBAH TNI

Naskah Perjanjian Hibah (NPHD)

UANG

Pembelian Barang/aset

TNI

NON HIBAH PEMDA

UANG

BARANG

Untuk Biaya Operasional TNI

Masyarakat

Dicatat Aset Tetap/Persediaan

Persediaan

Akun :5211,5212,5311 ,5321,5331

Akun :52611

Sebagai Belanja Operasional SKPD

TNI

Dicatat Aset Tetap/Persediaan

Dicatat sebagai Persediaan

Masyarakat

TNI

TNI

Pembangunan Aset yg akan diserahkan kepada PEMDA

Pemeliharaan ASET milik PEMDA

KRITERIA PERLAKUKAN TMMD SEBAGAI HIBAH TNI dan Pemda Menyusun NPHD. Uang yang diterima dari pemberi hibah digunakan untuk mendukung kegiatan operasional TNI dalam melaksanakan TMMD dan apabila dibelanjakan dalam bentuk aset digunakan oleh TNI/masyarakat;

Hibah TMMD disalurkan kepada TNI melalui Bendahara Umum Daerah dalam bentuk Uang, sedangkan melalui SKPD dalam bentuk Barang; Uang yang diterima dari Pemda tidak digunakan untuk memelihara aset Pemda atau tidak untuk membangun aset yang akan diserahkan kepada Pemda; Pertangunggjawaban dan pengesahan sesuai PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan PMK 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Hibah;.

KRITERIA PERLAKUAN TMMD SEBAGAI BELANJA SKPD Uang yang diterima dari Pemda digunakan untuk kegiatan Pemda yang dilaksanakan oleh TNI dan apabila dibelanjakan dalam bentuk aset digunakan oleh Pemda/masyarakat. TNI dan Pemda tidak perlu menyusun NPHD.

Uang atau Barang yang disalurkan kepada TNI melalui SKPD sebagai belanja operasional SKPD;

Uang yang diterima dari Pemda digunakan untuk memelihara aset Pemda atau untuk membangun aset yang akan diserahkan kepada Pemda/ Masyarakat; TNI berkewajiban menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas dana yang digunakan kepada Pemda sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

EAS MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN (APABILA TMMD DIPERLAKUKAN SEBAGAI HIBAH)

8. MEKANISME PENGESAHAN OLEH BUN ATAS UANG (PMK 191/PMK.05/2011)

APBN

DONOR (PEMDA)

HIBAH

Laporan Keuangan

Pendapatan Hibah

LKPP

Perjanjian Hibah

TNI

Register (DJPPR)

Izin Rekening (KPPN)

Revisi DIPA

SP2HL/ SP4HL

(Kanwil DJPB)

Transfer Dana

SPHL/ SP3HL

KPPN 14

Mekanisme Pertanggungjawaan Hibah Uang Grant Summary + GA

Pemberian no register

Permintaan ijin pembukaan rekening

DJPPR DIT EAS

Penyamapaian lembar ke 2 SPHL ke DJPPR

1 Permintaan no register

DJPBNDit. PKN/KPPN

Persetujuan

PA/KPA Usulan pengesahan revisi DIPA

Pengesahan SPHL KPPN

Pengajuan SP2HL

Pengesahan Revisi DIPA

4 SPTMHL SPTJM

2

Surat Pernyataan Penggunaan Rek , register

3

DJPBN (KANWIL) /DJA

Nomor Register & Izin Pembukaan 15 rekening

Contoh Kasus Hibah Uang 1. NILAI GRANT AGREEMENT (COMMITMENT) 2. NILAI HIBAH YANG HARUS DI REGISTRASI 3. DANA DITERIMA DI REKENING (PENDAPATAN) REALISASI PENGELUARAN (BELANJA) 4. NILAI REVISI DIPA 5. NILAI PENGESAHAN HIBAH :  PENGESAHAN PENDAPATAN  PENGESAHAN BELANJA SALDO (SISA DANA)

IDR 1.000.000 IDR 1.000.000 IDR 900.000 IDR 700.000 IDR 700.000 IDR 900.000 IDR 700.000 IDR 200.000

PERLAKUAN SISA DANA HIBAH DAN JASA GIRO Perlakuan atas 1. Dikembalikan kepada pihak donor; atau SISA DANA HIBAH 2. Di setor ke kas negara (Disesuaikan dengan pengaturan Naskah Perjanjian Hibah) Perlakuan atas JASA GIRO

1. Sebagai Penambah Nilai hibah; atau 2. Disetorkan ke Kas Negara (Disesuaikan dengan pengaturan Naskah Perjanjian Hibah) 16

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BARANG/JASA Penyusunan BAST

Permohonan No Register

DJPPR

1 Pemberian No Register

-MPHL-BJS -SP3HL-BJS - SPTMHL - SPTJM

DONOR

2

Penandatanganan BAST

PA/KPA Persetujuan

4

3

Permohonan Pengesahan Pendapatan

- SP3HL-BJS - SPTMHL - BAST

MPHLBJS

KPPN

Pengesahan Aset/Persediaan/ Beban Jasa

DJPPR Pengesahan

Mencatat Dalam SIMAK BMN, LRA dan Neraca Menjelaskan Hibah dalam CaL B Menatausahakan Dokumen terkait Penerimaan Hibah

17

9.MEKANISME PENGESAHAN OLEH BUN ATAS HIBAH BARANG DAN JASA (PMK 191/PMK.05/2011)

APBN Laporan Keuangan

UNDP

Pendapatan Hibah

LKPP

BAST

TNI

-BAST -SP3HLBJS -SPTMH

Persetujuan MPHLBJS

Dit.EAS DJPPR

SP3HLBJS SPTMHL SPTJM MPHLBJS

KPPN

9. PELAPORAN HIBAH DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Menteri Keuangan (BUN) Pendapatan Hibah

Kementerian /Lembaga

Belanja Hibah

Belanja yang sumber dananya berasal dari hibah (Belanja Barang /Belanja Modal), Beban Jasa dan Aset/Persediaan dr hibah

Laporan Keuangan BUN BA 999.02 (LRA Pendapatan Hibah, LO, LPE, Neraca, CaLK)

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LRA Belanja yg Bersumber dr Hibah, LO, LPE, Neraca, CaLK)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

AUDIT BPK

DPR

UU Pertanggungjawaban APBN

Terima Kasih

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Gedung Frans Seda Lt. 7, Jalan Wahidin Raya No.1 Jakarta 021-3505052, 3865330 , 3864778 021-3843712

20

1.DASAR HUKUM  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; “Belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus”  Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 “Belanja hibah dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum dan dikelola sesuai dengan mekanisme APBN”  Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 jo Permendagri Nomor 14 Tahun 2016; “Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah pada PPKD, Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa pada SKPD”

DOKUMEN REGISTRASI HIBAH

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR

23

CONTOH SURAT PERMOHONAN NOMOR REGISTER

24

CONTOH NASKAH PERJANJIAN HIBAH

CONTOH GRANT SUMMARY

25

CONTOH SURAT PENERBITAN NOMOR REGISTER

26

DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH UANG


DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH BARANG/JASA


CONTOH PERMOHONAN PENGESAHAN KE DJPPR

33

34

CONTOH SP3HLBJS

35

CONTOH SPTMHL

36

CONTOH BAST

37

CONTOH SPTJM

38

CONTOH MPHLBJS

39

CONTOH PERSETUJUAN MPHLBJS

Contoh BAST


Contoh draft BAST BARANG

41

Contoh draft BAST JASA

42

2.PRINSIP PENERIMAAN HIBAH Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, menetapkan prinsip pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah yaitu :

 Transparansi, yaitu proses penerimaan hibah dilakukan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan;  Akuntabilitas, yaitu penerimaan hibah dilakukan sesuai dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan;  Efisien dan efektif, yaitu penerimaan hibah dilakukan sesuai dengan tujuannya dan biaya yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin;  Kehati-hatian, yaitu proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan kehati-hatian, dengan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif ;  Tidak disertai ikatan politik, yaitu Penerimaan hibah tidak mempengaruhi kebijakan politik Negara;  Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.

6.VARIASI MEKANISME PELAKSANAAN (I) HIBAH Jenis Hibah Penandatangan Hibah

Penarikan Hibah Bentuk Hibah Dokumen Pertanggungjawaban

Cara Penarikan

TERENCANA/DRKH

LANGSUNG/NON DRKH

Menteri Keuangan

Menteri/Pimpinan Lembaga

KPPN/BUN

NON KPPN/BUN

UANG

NPH,WA,NOD

LC, DP, REKSUS, RKUN REIMBURSEMENT

UANG

SP2HL/SPHL, SP4HL/SP3HL, SPTMHL,SPTJM REKENING KORAN

BARANG/ JASA

•BAST, SP3HLBJS, SPTMHL •SPTJM, MPHLBJS/ Persetujuan MPHLBJS

LANGSUNG KL

VARIASI MEKANISME PELAKSANAAN (II) Jenis Hibah

Pencairan Alternatif Pelaksanaan

Type

Terencana (DRKH)

1

x

2

x

x

3

x

x

Barang dan Jasa

Langsung (Non DRKH)

Melalui KPPN (On Treasury)

Tidak Melalui KPPN (Off Tresury)

x

Bentuk

DRKH - On Treasury

Uang utk Membiayai Kegiatan

DRKH – Off Treasury


4

x

x


5

x

x

Barang dan Jasa

Non DRKH – Off Treasury

6

x

x


7

x

x

Barang dan Jasa

Ket

Diteruskan kepada Pemda (SKPD)

7.MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BARANG & JASA

• Naskah Perjanjian Hibah • Grant Summary/ Ringkasan Hibah

• SP3HLBJS • SPTMHL • BAST

• • • •

MPHLBJS SP3HLBJS SPTMHL SPTJM

NASKAH PERJANJIAN HIBAH (I) • Naskah Perjanjian ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pejabat yang dikuasakan, dengan demikian dalam hal Perjanjian hibah ditandatangani Satker perlu surat delegasi dari Menteri / Pimpinan Lembaga.(PP 10 Tahun 2011 pasal 63) • Perjanjian Hibah paling sedikit memuat Jumlah Peruntukan Ketentuan dan Persyaratan • Bentuk-bentuk Naskah perjanjian atau yang dipersamakan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Memorandum of Understanding Record of Discussions (RoD) Letter of Intent Grant Agreement Subsidiary Arrangement

NASKAH PERJANJIAN HIBAH (II) • Bila naskah perjanjian atau yang dipersamakan masih bersifat umum atau berfungsi sebagai perjanjian payung (Umbrella Agreement) maka yang akan diregistrasi agar dokumen yang lebih bersifat operasional seperti : Annual Work Plan atau Prodoc; Grant Agreement sebagai pelaksanaan Exchange Note

REGISTRASI (I) 

Pengajuan Permohonan Registrasi Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dilampiri dengan  Naskah Perjanjian Hibah Asli/copy legalisir; dan  Ringkasan Hibah; dan atau Dalam hal tidak terdapat dokumen NPH, maka harus melampirkan dokumen sebagai berikut :  Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani Pimpinan K/L Satker penerima Hibah Asli/copy legalisir; dan  Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) yang ditandatangani PA/KPA;  Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PA/KPA.

REGISTRASI (II)

K/L

Berkas dokumen pengajuan register disampaikan Kepala Satker selaku PA/KPA ke:

DJPPR c.q. Dit. EAS

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Gedung Frans Seda Lantai 7 Jl. DR. Wahidin No 1 Jakarta 10710 Telp. 021-3864778, Fax 021-3843712

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

DASAR HUKUM

DEFINISI

PMK 271/PMK.05/2014 : “Aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaan dari hibah bentuk barang dicatat pada saat aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaan diterima oleh satuan kerja sebesar nilai aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaan yang diterima oleh satuan kerja berdasarkan BAST” Dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari pemberi kepada penerima hibah

FUNGSI BAST PENERIMA HIBAH • Dokumen sumber pencatatan • Dokumen penerimaan hibah • Dokumen Perencanaan

PEMBERI HIBAH • Dokumen sumber pencatatan.

• Bukti penyerahan hibah

KOMPONEN UTAMA BAST Tanggal serah terima (3)

Pihak Pemberi dan Penerima (1)

Bentuk hibah (6)

BAST Nilai nominal (valas dan IDR) (2)

Rincian harga per barang (4) Tujuan Penyerahan Barang (5)

PENGATURAN PENYUSUNAN BAST 













Nilai yang digunakan dalam BAST adalah nilai historis dari barang/jasa tersebut; BAST dapat disusun dalam periode waktu tertentu misal satu tahun atau dapat setiap tahap penyelesaian pekerjaan; Nilai barang/jasa/surat berharga yang tertera pada BAST dalam bentuk mata uang asing, dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal BAST; BAST Barang agar disusun terpisah dengan BAST Jasa; dan porsi yang dipergunakan sendiri oleh Konsultan Donor; BAST barang agar dirinci antara Aset Begerak/Tidak Bergerak dengan Persediaan; Hibah barang dan jasa yang sudah diterima pada tahun sebelumnya namun belum dicatat, dituangkan dalam BAST tahun berjalan; Apabila BAST tidak ada terdapat nilai maka menteri/pimpinan lembaga/Kepala Kantor/Satker selaku PA/KPA mencatat berdasarkan penilaian menurut biaya, harga pasar, atau perkiraan/taksiran harga wajar;

PENGATURAN BAST YANG BELUM TERLAPORKAN (NILAI RUPIAH DIKETAHUI) Penyerahan hibah yang belum terlaporkan

2014 Transaksi $100 e.q Rp.12.000.000

2015 Transaksi $100 e.q Rp.13.000.000

Note : Donor mungkin belum menandatangani BAST untuk barang yang diserahkan tahun lalu karena laporan keuangan 2014 telah ditutup. Sehingga, EA akan mengalami kesulitan untuk memasukkan aset ke dalam SIMAK BMN dan laporan keuangan.

BAST Transaksi atas Tahun Lalu

BAST $100 e.q. Rp.12.000.000

2016

BAST Transaksi Atas Tahun Berjalan

BAST $100 e.q. Rp.14.500.000

BAST $100 e.q Rp.13.000.000

BAST $200 eq.Rp.25.000.000

Laporan Keuangan

PENGATURAN BAST YANG BELUM MENCANTUMKAN NILAI

BAST

Penyerahan Barang

Tanah 1 Hektar

Mobil Innova 1 Buah

Tanah

Mobil

Note : Dalam BAST nilai barang belum diketahui. Sehingga, EA akan mengalami kesulitan untuk memasukkan aset ke dalam SIMAK BMN dan laporan keuangan.

Tanah dan Mobil

2016

Estimasi Nilai Wajar

Rp5.000.000.000

Rp250.000.000

Laporan Keuangan Rp5.250.000.000

MEKANISME PENGESAHAN OLEH BUN ATAS BARANG DAN JASA MELALUI BAST

HIBAH

Sesuai PMK 191/PMK.05/11 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah 

KL Penerima Hibah, mengajukan dokumen SP3HLBJS (kepada Dit.EASDJPPR) dengan dikampiri dengan dokumen : - BAST yang ditandatangani antara Kepala Satker dengan Donor; - SPTMHL yang ditadnatangani oleh KPA.

 





Dokumen SP3HL BJS tersebut harus ditandatangani oleh KPA. Dokumen SP3HLBJS yang telah disahkan oleh DJPPR selaku UAKPA BUN, lembar I disampaikan kepada KL untuk dasar pengajuan MPHLBJS kepada KPPN Mitra; Atas dasar MPHLBJS yang diajukan K/L, KPPN Mitra Menerbitkan Persetujuan MPHLBJS. Atas dasar dokumen Persetujuan MPHLBJS dimaksud, DJPPR selaku UAKPABUN mencatat sebagai pendaptan hibah dalam reralisasi APBN dan K/L mencatat sebagai aset/ persediaan atas hibah barang dan beban jasa atas hibah jasa

PIHAK PEMBERI & PENERIMA DALAM BAST

Donor

GA

BAST

KL

BAST (BARANG)

SKPD

On Granting

(BARANG)

 Para Pihak terdiri dari Donor sebagai Pemberi dan KL sebagai Penerima;  Penerima dapat terdiri dari KL dan atau SKPD.

61

8.MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH UANG

• Naskah Perjanjian Hibah • Grant Summary/ Ringkasan Hibah

• Pernyataan Penggunaan Rekening • Surat Kuasa • Surat Ket. sumber dana, mekanisme penyaluran • Kesanggupan mencantumkan dana hibah dalam DIPA • Nomor Register

• Izin Pembukaan Rekening • Nomor Register

• • • •

SP2HL SPTMHL SPTJM Copy Rekening Hibah

PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING HIBAH

Ijin Pembukaan Rekening (PMK 252/PMK.05/2014 tentang Rekening milik KL/Satker)

K/L

KPPN – DJPB Persetujuan Pembukaan Rekening

 Dilampiri paling sedikit :  Surat Pernyataan Penggunaan Rekening  Surat Kuasa kepada Kuasa BUN terkait informasi rekening  Surat Ket. sumber dana, mekanisme penyaluran  Kesanggupan mencantumkan dana hibah dalam DIPA  Surat Penerbitan Register Hibah

PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING HIBAH  1 (satu) NPH - 1 (satu) nomor register - 1 (satu) nomor rekening  Pengelolaan rekening hibah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satker yang dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan & tanggungjawab Bendahara pada Satker pengelola APBN)  K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening  Rekening hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke rekening KUN (SSBP) / kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah (dikembalikan ke donor)  Jasa giro/bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke kas negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah

PENGELOLAAN REKENING HIBAH SESUAI PMK :252/2015 (2) 





KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah., dengan menyertakan :  Surat pernyataan mengenai penggunaan rekening  Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos  Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro  Surat pernyataan kesanggupan untuk memasukkan dana hibah dalam DIPA  Salinan surat penerbitan nomor register hibah KPA/pemimpin BLU harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening KPA/pemimpin BLU harus melaporkan saldo seluruh Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

PENGAJUAN PERMOHONAN REVISI DIPA BELANJA PMK 15/PMK.02/2016 tentang Tata cara revisi anggaran TA 2016 & PMK 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan TA 2016  Yang di Revisi adalah Pagu Belanja di K/L  Revisi tersebut bersifat on-top  Menggunakan kode Fungsi, Sub Fungsi, Kegiatan & Output yang sesuai  Menggunakan akun belanja dalam 6 digit (52xxxx, 53xxxx & 57xxxx)  Berpotensi menambah honorarium penanggungjawab pengelola kegiatan Satker Syarat Revisi DIPA: 1. Ringkasan naskah perjanjian 2. Nomor Register dari DJPPR 3. Persetujuan pembukaan rekening hibah dari Dit. PKN/KPPN 4. Surat pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana sesuai standar biaya dan peruntukan Revisi DIPA: 1. Diajukan ke DJA/Kanwil DJPBN 2. Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun, setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah 3. Dalam hal terdapat sisa pagu TA berjalan yang akan digunakan pada TA berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya (setinggi-tingginya sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan)

PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA HIBAH UANG 

 





Mengajukan SP2HL ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (HLN) / KPPN Setempat (HDN) melampirkan SPTJM , SPTMHL beserta ADK. SP2HL dicetak melalui aplikasi SPM di K/L Agar diperhatikan ketika pengisian kolom saldo, pendapatan, dan belanja. uang yang diterima dalam bentuk valas agar langsung dikonversikan ke dalam mata uang rupiah untuk menghindari selisih kurs ketika pertanggungjawaban hibah Selanjutnya KPPN akan menerbitkan 3 rangkap SPHL  1 untuk K/L sebagai dokumen realisasi belanja  1 untuk DJPPR sebagai dokumen pencatatan pendapatan hibah  1 untuk pertinggal KPPN

CONTOH KASUS HIBAH UANG 1. NILAI GRANT AGREEMENT (COMMITMENT)

IDR 1.000.000

2. NILAI HIBAH YANG HARUS DI REGISTRASI

IDR 1.000.000

3. DANA DITERIMA DI REKENING (PENDAPATAN) REALISASI PENGELUARAN (BELANJA) SISA DANA (SALDO)

IDR IDR IDR

900.000 700.000 200.000

4. NILAI REVISI DIPA

IDR

700.000

IDR IDR IDR

900.000 700.000 200.000

5. NILAI PENGESAHAN HIBAH :  PENGESAHAN PENDAPATAN  PENGESAHAN BELANJA SALDO (SISA DANA) Perlakuan atas JASA GIRO

1. Sebagai Penambah Nilai hibah; atau 2. Disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP (Disesuaikan dengan pengaturan dalam Naskah Perjanjian Hibah)

Perlakuan atas SISA DANA HIBAH

1. Dikembalikan kepada pihak donor; atau 2. Di setor ke kas negara (Disesuaikan dengan pengaturan dalam Naskah Perjanjian Hibah)

11.PELAPORAN HIBAH PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH OLEH MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BUN BENDAHARA UMUM NEGARA ( MENTERI KEUANGAN ) PENDAPATAN HIBAH (43XXX)  UU 1/2004 Psl 38 (1) dan 38 (3) A. DALAM NEGERI  UU 17/2003 Psl 24 (1) - PERORANGAN - LEMBAGA/BADAN USAHA, B. LUAR NEGERI  UU 17/2003 Psl 23 (1) - PERORANGAN - BILATERAL, MULTILATERAL

KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA BELANJA YANG DIDANAI DARI HIBAH, BERUPA : BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANSOS

(51) (52) (53) (57)

BELANJA HIBAH (56XXXX)

SUMBER DANA (DIPA)

1.

1. RUPIAH MURNI 2. PINJAMAN LN 3. HIBAH 4. PNBP

2. 3.

PEMERINTAH LN  UU 17/2003 Psl 23 (1) dan UU 1/2004 Psl 33 (2) ORGANISASI INTERNASIONAL  UU 17/2003 Psl 23 (1) dan UU 1/2004 Psl 33 (2) PEMDA  UU 17/2003 Psl 22 (2) dan UU 1/2004 Psl 33 (1)

SIKLUS PELAPORAN HIBAH (LANGSUNG) DALAM LAPORAN KEUANGAN Donor

NPH

BAST/ SPHL

KL

BUN

Sebagai Belanja KL Dlm LK, Beban Jasa & Aset/ Persediaan

Sebagai Pendapatan Dalam LKPP

UNSUR LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN LRA

LAK

LAPORAN PERUBAHAN SAL

LAPORAN FINANSIAL LO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NERACA

Kota Penyelenggara TMMD ke-98,

Recommend Documents