8.4. SKPD PENYELENGGARA URUSAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

Ruang ini dapat menjadi ruang bagi masyarakat kota untuk mendapatkan nilai ekologis yang ada pada lingkungan sekitar aktivitas mereka, di Kota Semarang dalam meningkatkan RTH melalui peningkatan penghijauan turus jalan dan peningkatan taman-taman kota sebagai sarana publik, khususnya Kota Semarang melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan RTH kota yaitu dengan dibangunnya taman eks Pasar sampangan untuk djadikan RTH yang berintegrasi langsung untuk ruang publik. Jumlah taman yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 237 taman yang meliputi taman aktif maupun pasif antara lain Taman dan patung Proklamator di Jalan Sukarno Hatta, Taman Tlogosari, Taman Tirto Agung, Taman Madukoro, Taman Ngalian dan Taman Adipura serta Taman Air Mancur di Jalan Pahlawan. 8.4.

SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan

Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 16 Kecamatan. 8.5.

JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup

adalah 955 orang dengan perincian Badan Lingkungan Hidup sebanyak 47 orang, DInas Kebersihan dan Pertamanan 201 orang dan 16 Kecamatan sebanyak 707 orang 8.6.

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan

dalam

Urusan

Lingkungan

Hidup

pada

tahun

2013

sebesar

Rp. 93.108.225.500,- dengan perincian Rp. 20.228.595.654,- untuk program penunjang dan Rp. 72.879.629.846,- untuk program yang berkaitan dengan tugas teknis pada urusan Lingkungan Hidup. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : Anggaran Program Penunjang Urusan Lingkungan Hidup



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

1

KEGIATAN SKPD : Badan Lingkungan Hidup Penyediaan Jasa Surat Menyurat

ANGGARAN (Rp.) 11.040.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 11.040.000

PERSENTASE (%) 100,00%

164


NO

KEGIATAN

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 4

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

PERSENTASE (%)

116.440.000

91.193.000

78,32%

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

40.224.000 24.360.000

40.224.000 24.360.000

100,00% 100,00%

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

19.000.000

19.000.000

100,00%

6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.000.000

5.000.000

100,00%

7 8

48.484.000 1.000.000

43.622.000 955.000

89,97% 95,50%

9

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor

46.633.000

46.633.000

100,00%

10

Penyediaan Makanan dan Minuman

33.850.000

33.850.000

100,00%

11

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

300.000.000

284.883.125

94,96%

12

Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian Kegiatan cinta tanah air

6.000.000

1.574.750

26,25% 45,53%

13

JUMLAH SKPD

15.000.000

6.830.000

667.031.000

609.164.875

91,32

850.000.000 272.261.000

770.670.500 196.054.398

90,67% 72,01%

75.000.000

74.079.000

98,77%

254.891.000

171.986.000

67,47%

SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan 14 15

18

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor

67.300.000

47.200.000

70,13%

19 20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

45.000.000 45.000.000

36.011.021 26.851.510

80,02% 59,67%

21

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

15.000.000

11.948.750

79,66%

16 17

22

30.000.000

22.160.600

73,87%

100.000.000

77.022.470

77,02%

Jasa Operasional Kelurahan Belanja Jasa Peningkatan PAD

1.067.273.000 548.319.500

1.066.382.900 534.244.150

99,92% 97,43%

JUMLAH SKPD

3.370.044.500

3.034.611.299

90,05

4.037.075.500

3.643.776.174

90,26

23


24 25

JUMLAH PROGRAM

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

1

SKPD : Badan Lingkungan Hidup Pengadaan kendaraan dinas/operasilonal

178.830.000

178.170.000

99,63%

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

25.000.000

23.668.000

94,67%

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

231.870.000

225.109.950

97,08%

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

7.850.000

7.850.000

100,00%

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

24.266.000

24.266.000

100,00%

6 7

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Emplasemen Kantor

1.000.000 43.897.000

1.000.000 23.522.000

100,00% 53,58%

JUMLAH SKPD

512.713.000

483.585.950

94,32%

8

SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pengadaan kendaraan dinas/operasional

528.000.000

499.696.000

94,64%

9

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

145.000.000

144.100.000

99,38%

10 11

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

196.584.000 10.829.820.350

195.552.000 9.989.320.001

99,48% 92,24%

50.000.000

45.761.000

91,52%

12

165


NO

KEGIATAN

13

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

3.830.403.804

2.226.914.762

58,14%

JUMLAH SKPD

15.579.808.154

13.101.343.763

84,09%

JUMLAH PROGRAM

16.092.521.154

13.584.929.713

84,42%

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD : Badan Lingkungan Hidup 1 2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

3.333.800 2.483.800

3.333.800 2.483.800

100,00% 100,00%

3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2.741.400

2.741.400

100,00%

4 5

Penyusunan Pelaporan target pendapatan Penyusunan RKA dan DPA

6.300.000 8.040.000

6.300.000 8.040.000

100,00% 100,00%

6

Penunjang kinerja PA, KPA, Bendahara dan Bendahara Pembantu

26.100.000

26.100.000

100,00%

JUMLAH SKPD

48.999.000

48.999.000

100,00%

SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

50.000.000

7

JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

34.090.000

68,18%

50.000.000

34.090.000

68,18%

98.999.000

83.089.000

83,93%



Anggaran program pelaksanaan UrusanLingkungan Hidup

1.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.

200.000.000

200.000.000

100,00%

2.

Peningkatan Operasi pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Penyapuan dan Pengangkutan Sampah

9.984.117.000

9.750.344.375

97,66%

3.

Pengadaan Kontainer Sampah

1.822.500.000

1.673.485.000

91,82%

4. 5.

Pengadaan Truck Armroll Pengadaan Becak Sampah

16.700.000.000 100.000.000

15.194.145.000 98.940.000

90,98% 98,94%

6.

Pengadaan Tong Sampah

100.000.000

99.200.000

99,20%

7. 8.

Pengadaan Gerobag Sampah Pengadaan Kendaraan Roda Tiga

100.000.000 190.000.000

98.000.000 189.265.000

98,00% 99,61%

9.

Peningkatan IPLT

50.000.000

49.592.000

99,18%

500.000.000 210.000.000

0 184.929.000

0,00% 88,06%

10. 11.

pemeliharaan TPA Jatibarang pembangunan TPS

12.

Pemeliharaan TPS

13.

Penyediaan sarana dan prasarana persampahan dan pertamanan

14. 15.

Pembangunan TPST Pembangunan kantor UPTD wilayah III

16.

Kegiatan promosi/ pameran

17. 18.

Pengadaan Jack Hummer Pengadaaan Urinoir

19. 20.

148.750.000 17.450.000.000 600.000.000 200.000.000

139.146.000

93,54%

15.082.422.500

86,43%

597.077.000 199.158.000

99,51% 99,58%

50.000.000

0

0,00%

200.000.000 1.500.000.000

198.680.000 1.920.000

99,34% 0,13%

Pengadaan mesin potong rumput DED peningkatan TPA jatibarang

60.000.000 50.000.000

59.270.000 49.868.000

98,78% 99,74%

21.

Pengadaan Mesin Las dan Asesoris Pendukung las

10.000.000

9.911.000

99,11%

22. 23.

pengadaan mesin pompa air dan accesoris Pembuatan software data kendaraan sarpras

18.000.000 15.000.000

17.875.000 14.850.000

99,31% 99,00%

24.

Pembuatan dokumen study larap

49.921.000

99,84%

25.

Peningkatan Sarana Prasarana TPA JUMLAH SKPD

50.000.000 1.035.000.000 51.343.367.000

1.029.174.000 44.987.172.875

99,44% 87,62%

166


NO

26. 27.

KEGIATAN SKPD : Kecamatan Semarang Selatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan pertamanan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan JUMLAH SKPD

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

97.500.000

95.637.500

98,09%

105.840.000

105.735.000

99,90%

203.340.000

201.372.500

99,03%

84.200.000

76.585.000

90,96%

SKPD : Kecamatan Semarang Utara 28.

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan pertamanan

29.

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

189.360.000

186.320.000

98,39%

JUMLAH SKPD

273.560.000

262.905.000

96,11%

53.400.000

35.732.500

66,91%

258.600.000

258.600.000

100,00%

312.000.000

294.332.500

94,34%

94.500.000

94.500.000

100,00%

146.092.000

145.421.000

99,54%

240.592.000

239.921.000

99,72%

SKPD : Kecamatan Semarang Barat 30. 31.

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan pertamanan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan JUMLAH SKPD

32. 33.

SKPD : Kecamatan Semarang Timur Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan pertamanan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Tengah

34.


113.190.000

111.053.000

98,11 %

35.


180.075.000

173.934.000

96,59 %

JUMLAH SKPD

293.265.000

284.987.000

97,18%

62.356.000

58.352.000

93,58%

62.356.000

58.352.000

93,58%

36.

SKPD : Kecamatan Gunungpati Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Tugu

37.


44.160.000

44.160.000

100%

38.


61.824.000

60.501.000

97,86%

105.984.000

83.030.000

78,34%


57.144.000

57.144.000

100,00%

JUMLAH SKPD

57.144.000

57.144.000

100,00%

34.672.500

31.871.000

91,92%

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Mijen 39.

SKPD : Kecamatan Genuk 40.


41.


107.514.000

101.639.000

94,54%

JUMLAH SKPD

142.186.500

133.510.000

93,90%

74.063.000

67.763.000

91,49%

42. 43.

SKPD : Kecamatan Gajah Mungkur Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan pertamanan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

103.307.000

97.195.000

94,08%

JUMLAH SKPD

177.370.000

164.958.000

93,00%

50.868.400

50.448.000.

99,175%

SKPD : Kecamatan Tembalang 44.


45.


129.250.600

125.709.000.

97,26%

JUMLAH SKPD

180.119.000

176.157.000

97,80%

SKPD : Kecamatan Candisari Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan pertamanan

149.940.000

109.950.000

73,33%

46.

167


NO

KEGIATAN

47.


48.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan JUMLAH SKPD

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

130.105.000

111.899.500

86,01%

5.135.000

4.435.000

86,37%

285.180.000

226.284.500

79,35%

SKPD : Kecamatan Banyumanik 49.


129.840.000

124.176.000

95,64%

50.


100.273.000

96.641.250

96,38%

JUMLAH SKPD 51.

230.113.000

220.817.250

95,96%

SKPD : Kecamatan Ngaliyan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

56.560.000

55.134.500

97,48%

JUMLAH SKPD

56.560.000

55.134.500

97,48%

51.600.000

51.448.000

99,71%

SKPD : Kecamatan Gayamsari 52.


53.


105.050.000

105.050.000

100,00%

JUMLAH SKPD

156.650.000

156.498.000

100,00%

39.000.000

36.360.000

93,23%

119.600.000

114.280.000

95,55%

158.600.000

150.640.000

94,95%

54.278.386.500

47.774.847.125

88,02%

54. 55.

SKPD : Kecamatan Pedurungan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan pertamanan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

2.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

1.

SKPD : Badan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

465.000.000

2.

Koordinasi penilaian langit biru

150.000.000

146.355.000

97,57%

3.

Pengawasan Pelaksanaan Kebijak-an Bidang Lingkungan Hidup

215.000.000

186.555.000

86,77%

4. 5.

Koordinasi pengelolaan Prokasih / Superkasih Penyusunan Kebijakan Pengenda-lian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Monitoring, evaluasi dan pelaporan

160.000.000 191.000.000

157.380.000 175.204.000

98,36% 91,73%

75.000.000

74.480.000

99,31%

Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan dlm Pengelolaan LH (Kelurahan Ramah Lingkungan) Penanganan Kasus Lingkungan

130.000.000 250.000.000

123.506.600 224.379.480

95,01% 89,75%

6. 7. 8. 9.

JUMLAH SKPD

443.285.100

95,33%

180.000.000

173.186.700

96,21%

1.816.000.000

1.719.296.280

94,67%

32.500.000

100,00%

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan 10.

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

32.500.000

SKPD : Kecamatan Semarang Utara 11.


29.000.000

29.000.000

100,00%

12.

SKPD : Kecamatan Semarang Barat Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

41.500.000

41.500.000

100,00%

52.500.000

52.470.000

99,94%

SKPD : Kecamatan Semarang Timur 13.

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Semarang Tengah

14.


44.600.000

44.429.000

99,62%

15.

SKPD : Kecamatan Gunungpati Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

25.000.000

25.000.000

100,00%

20.335.000

20.335.000

100%

SKPD : Kecamatan Tugu 16.


168


NO

17.

KEGIATAN SKPD : Kecamatan Mijen Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

23.000.000

23.000.000

100,00%

38.240.000

38.240.000

100,00%

29.500.000

29.500.000

100,00%

29.955.000

............ 29.955.000

100,00%

SKPD : Kecamatan Genuk 18.

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Gajah Mungkur

19.


20.

SKPD : Kecamatan Tembalang Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Candisari

21.


28.000.000

26.975.000

96,34%

22.

SKPD : Kecamatan Banyumanik Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

46.824.000

46.824.000

100,00%

32.000.000

32.000.000

100,00%

37.300.000

37.300.000

100,00%

SKPD : Kecamatan Ngaliyan 23.

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD : Kecamatan Gayamsari

24.


25.

SKPD : Kecamatan Pedurungan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura JUMLAH JUMLAH PROGRAM

3.

40.000.000

40.000.000

100,00%

550.254.000

549.028.000

99,78

2.366.254.000

2.253.359.880

95,23

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD : Badan Lingkungan Hidup 1

Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

200.000.000

187.103.450

93,55%

2 3

140.650.000 93.000.000

137.480.000 86.045.000

97,75% 92,52%

4

Pengendalian dampak perubahan iklim Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber Air (Adaptasi Perubahan Iklim) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

120.000.000

80.930.000

67,44%

5

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

150.000.000

130.208.000

86,81%

6

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan dalam Pelindungan dan Konservasi SDA (DAK) Penetapan daya tampung da daya dukung

2.044.323.000

2.001.904.600

98,27%

100.000.000

84.629.050

84,63%

82.232.000

52.377.000

63,69%

2.930.205.000

2.756.837.100

94,08%

7 8

Pendampingan dan pengelolaan bantuan DAK peningkatan kualitas air dan udara JUMLAH PROGRAM

4.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1

KEGIATAN SKPD : Badan Lingkungan Hidup Perencanaan dan Penyusunan Program Pengembangan Pengendalian SDA & LH JUMLAH PROGRAM

5.

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

90.000.000

82.725.000

91,92%

90.000.000

82.725.000

91,92%

Program Peningkatan Kualitas dan Akses InformasiSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1 2

KEGIATAN SKPD : Badan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (Hari Lingkungan Hidup) Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

78.962.000

76.862.000

97,34%

213.000.000

202.799.500

95,21%

169


NO 3 4

KEGIATAN Penyusunan Data status lingungan hidup Koordinasi Penilaian Adiwiyata dan Kalpataru JUMLAH PROGRAM

6.

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

153.000.000 235.000.000

140.708.800 208.545.000

91,97% 88,74%

679.962.000

628.915.300

92,49%

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1 2 3 4

KEGIATAN SKPD : Badan Lingkungan Hidup Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Pengendalian Polusi Udara, Limbah Padat dan Limbah Cair Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Pengembangan Teknologi Tepat Guna di bidang Lingkungan Hidup JUMLAH PROGRAM

7.

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

175.000.000

145.017.500

82,87%

180.000.000

146.775.000

81,54%

205.971.000

181.318.000

88,03%

138.000.000

120.840.000

87,57%

698.971.000

593.950.500

84,97%

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1

KEGIATAN SKPD : Badan Lingkungan Hidup Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut JUMLAH PROGRAM

8.

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

180.000.000

162.318.000

90,18%

180.000.000

162.318.000

90,18%

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Kota Rehabilitasi Lapangan Simpang Lima

625.284.800 100.000.000

592.550.000 88.000.000

94,76% 88,00%

3

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )

350.000.000

347.665.000

99,33%

4 5

Pemeliharaan Dekorasi Kota Pemeliharaan Pohon Pelindung Turus Jalan

550.607.546 450.000.000

546.168.000 444.905.000

99,19% 98,87%

6 7

rehab taman pleret rehab taman air mancur jln pahlawan

150.000.000 850.000.000

148.945.000 734.021.700

99,30% 86,36%

8

pembangunanan taman dan patung proklamator

600.000.000

506.079.700

84,35%

9 10

peningkatan taman tlogosari peningkatan taman tirto agung

500.000.000 1.500.000.000

283.902.240 1.273.073.700

56,78% 84,87%

11

peningkatan taman madukoro

200.000.000

198.895.000

99,45%

12 13

peningkatan taman ngalian peningkatan taman adipura

700.000.000 500.000.000

583.050.000 418.370.000

83,29% 83,67%

14

pemeliharaan taman-taman kota

850.000.000

771.949.700

90,82%

15 16

pengadaan/pembuatan dokumen DED DED taman rejomulyo

444.959.000 150.000.000

440.147.000 146.467.000

98,92% 97,64%

17

pengadaan lampu Led spot warna

18

rehab median jalan pahlawan JUMLAH PROGRAM

8.7.

2.935.000.000

0

0,00%

200.000.000

199.065.000

99,53%

11.655.851.346

7.723.254.040

66,26%

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai

dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah

170


Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

di

tingkat

Kelurahan,

Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 8.8.

SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2013, sarana dan prasarana yang

diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 8.9.

PERMASALAHAN

1.

Rendahnya kesadaran pelaku kegiatan usaha penambangan minerba eks galian C di wilayah Kota Semarang dalam mematuhi Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dan dalam

melakukan

kegiatan

penambangan

dan

pemulihan/

rehabilitasi kualitas lingkungan hidup. 2.

Terbatasnya

jumlah

personil

yang

mempunyai

keahlian

dan

kompetensi teknis di bidang Lingkungan Hidup serta jumlah PPNS di bidang

Lingkungan

Hidup

sehingga

dapat

mempengaruhi

pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Kota Semarang. 3.

Beberapa kegiatan

pada anggaran perubahan

tidak dapat

dilaksanakan karena keterbatasan waktu untuk proses lelalng, antara lain : a. Pemeliharaan TPA Jatibarang b. Kegiatan promosi/pameran c. Pengadaan urinoir d. Pengadaan lampu led spot warna 4.

Pemerintah Kota Semarang hanya memiliki sebuah TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yaitu TPA Jatibarang. Saat ini sampah yang tertimbun melebihi kapasitas sehingga perlu penerapan sistem 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) secara intens. 171


8.10. TINDAK LANJUT 1.

Melakukan penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan berkas perkara kasus penambangan minerba eks galian C sebanyak 5 penambang ke Kejaksaan,

2.

Optimalisasi Pengelolaan sampah dengan penerapan sistem 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) secara intens dengan konsep Zero Waste bekerjasama dengan pihak ketiga.

3.

Peningkatan Sistem Pengelolaan TPA Jatibarang menjadi Sanitary Landfill murni.

8.11. PENGHARGAAN Pada tahun 2013 Kota Semarang mendapat penghargaan : 1.

Adipura sebagai Kota Metropolitan terbersih.

2.

Adiwiyata Nasional dan Mandiri (sekolah peduli lingkungan ) dari Kementrian Lingkungan Hidup sebanyak 5 (lima) sekolah dan 1 (satu) sekolah Calon Adiwiyata, antara lain : a. penghargaan Adiwiyata Nasional 1). SMA N 7 2). SMA N 11 3). SD Lamper Kidul 2 4). SD Antonius 2 b. penghargaan Adiwiyata Mandiri 1).SMK N 2 c. Sekolah Calon Adiwiyata Nasional 1) SMP N 21

3.

Kalpataru Tingkat Provinsi Jawa Tengah kepada Prof.SUDARTO (Rektor UNDIP)

4.

Penghargaan Kalpataru untuk Kategori Pengabdi Lingkungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3 (tiga) orang 1). Prabowo, SPd (SMAN 11 Semarang) 2). Basuki, SPd (SMP N 33 Semarang ) 3). Ganjar Triadi BK,SPd ( SMK N 2 Semarang)

5.

Penghargaan sebagai THE RESILIENT CITIES dalam pemilihan 100 kota di dunia yang berketahanan terhadap perubahan iklim oleh THE ROCKEFELLER FOUNDATIONS.

172


9.

URUSAN WAJIB PERTANAHAN

9.1.

KONDISI UMUM Kewenangan Pemerintah Kota dalam urusan Pertanahan lebih

banyak berperan sebagai fasilitator. Hal ini terlihat dari beberapa kewenangan seperti Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, Penetapan Tanah Ulayat, Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong. Sedangkan kewenangan dalam hal yang bersifat mengatur antara lain Pemberian Ijin Lokasi, Izin Membuka Tanah, dan Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kota. Selanjutnya disamping peran tersebut, Pemerintah Kota Semarang juga melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum. Peraturan perundangan yang menjadi landasan dasar untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.2/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Teknis

Pelaksanaan

Persiapan

Pengadaan

Tanah

Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

173

Bagi


9.2.

PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan

pada

urusan

pertanahan

diarahkan

pada

upaya

peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalahmasalah atau konflik pertanahan. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Pertanahan adalah: 

Program

penataan,

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan

dan

pemanfaatan tanah. Program ini diarahkan untuk menyusun Data Pertanahan sesuai dengani bidang tanah/persil/kapling di tingkat Kelurahan. Adapun kegiatan Fasilitasi Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan dalam rangka fasilitasi pemecahan masalah / konflik pertanahan dianggarkan pada anggaran Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 9.3.

HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Hasil

yang

dicapai

oleh

Pemerintah

Kota

Semarang

pada

pelaksanaan urusan pertanahan tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1.

Pelaksanaan

kegiatan

Penataan,

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P5T) sampai dengan tahun 2012 sebanyak 34 Kelurahan dan pada tahun 2013 dilaksanakan di 16 Kelurahan

sehingga sampai dengan

tahun

2013

terdapat

50

Kelurahan yang sudah melaksanakan. Kegiatan P5T bertujuan untuk menyediakan informasi Data Pertanahan bidang tanah / persil / kapling di tingkat Kelurahan. 2.

Kewenangan Pemerintah Kota dalam urusan Pertanahan lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Hal ini terlihat dari beberapa kewenangan

seperti

Penyelesaian

Sengketa

Tanah

Garapan,

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah

Untuk

Pembangunan,

Penetapan

Subyek

dan

Obyek

Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, Penetapan Tanah Ulayat, Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong. Jumlah kasus yang masuk di Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 sejumlah 25 kasus dan seluruhnya telah difasilitasi dalam upaya penyelesaiannya. Jumlah ini meningkat dibandingkan Tahun 2012 sejumlah 19 kasus. 174


3.

Dalam rangka pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan adalah: a. Pembangunan Waduk Jatibarang; b. Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api (Double Track) Lintas Pekalongan – Semarang c. Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api (Double Track) Lintas Semarang – Bojonegoro d. Pembangunan tanah untuk pembangunan TPU; e. Pembangunan dan Pelebaran Jalan Kartini – Jolotundo – Gajah; f.

Normalisasi Kali Beringin;

g. Pembangunan Embung Hulu Kali Beringin. 9.4.

SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Pertanahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah

(Bagian Tata Pemerintahan). 9.5.

JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Pertanahan

adalah sebanyak 8 orang 9.6.


dalam Urusan Pertanahan pada tahun 2013 sebesar Rp. 550.000.000,-. Untuk kegiatan Fasilitasi Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan pada tahun 2013 masuk dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan nama Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah serta memiliki anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-. Anggaran program pelaksanaan Urusan Pertahanan



Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pertanahan adalah sebagai berikut: 1.

Program

Penataan

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan

dan

pemanfaatan tanah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan) 1

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah JUMLAH PROGRAM

550.000.000

510.160.000

98,52

550.000.000

510.160.000

98,52

175


9.7.


dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

di

tingkat

Kelurahan,

Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 9.8.


diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 9.9.

PERMASALAHAN Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Pertanahan

antara lain sebagai berikut : Cakupan, luasan dan banyaknya data yang harus dikumpulkan di setiap kelurahan, khususnya bagi kelurahan yang penduduknya padat dan memiliki mobilitas tinggi. Hal ini menghambat penelusuran data riwayat tanah sebagai bahan dasar P5T. 9.10. TINDAK LANJUT Rencana

tindak

lanjut

untuk

mengatasi

permasalahan-

permasalahan tersebut, antara lain sebagai berikut : Perlu adanya

sosialisasi lebih lanjut terkait dengan manfaat dari

inventarisasi data pertanahan di Kelurahan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran petugas kelurahan pada saat pengambilan data bidang tanah. Sosialisasi juga diperlukan guna menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya data administrasi pertanahan di tingkat kelurahan.

176


10.

URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

10.1

KONDISI UMUM Reformasi

mendasar

pelayanan

yaitu

publik

dimulai

pola

pikir

reformasi

dari

aspek

(paradigma)

yang

paling

penyelenggara

pelayanan publik. Reformasi paradigma ini adalah penggeseran pola penyelengara pelayanan publik dari semula “berorientasi pemerintah sebagai penyedia” menjadi menjadi pelayan yang “berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna”. Kualitas

penyelenggaraan

pelayanan

publik

adalah

indikator

penting apakah penyelengaraan kewenangan pemerintah dan aparatur sudah berjalan dengan baik. Dengan kata lain kualitas pelayanan publik adalah pertanda langsung tercapai atau tidaknya kepemerintahan yang baik Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan yang transparan, profesional dan tanpa diskriminasi di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil sebagai prioritas utama. Perumusan kebijakan kependudukan senantiasa diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan prima di bidang administrasi kependudukan dengan pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas serta pengarahan mobilitas,

sehingga

hasil

pengelolaan

administrasi

dan

informasi

kependudukan selanjutnya dapat digunakan sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan pembangunan daerah. Adapun potensi penduduk di Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 1.741.824 jiwa,

sedangkan tahun 2012 sebesar 1.719.228 jiwa,

terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 22.596 atau sebesar 1,30 % yang disebabkan karena adanya mutasi penduduk lahir, mati, pindah, datang (LAMPID) dalam tahun 2013. Pontensi jumlah penduduk tersebut memerlukan pelayanan tertib administrasi kependudukan yang berkualitas. Dengan adanya program aplikasi SIAK online diharapkan dapat meningkatkan kualitas data penduduk

sebagai

sarana

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

kependudukan. 10.2

PROGRAM DAN KEGIATAN Pengelolaan

administrasi kependudukan

dan

pencatatan

sipil

bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik menuju pelayanan prima.

177


Kebijakan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang administrasi kependudukan dan pelayanan publik. Adapun program program yang dilaksanakan sebagai berikut : Program-program Penunjang, yang meliputi: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran guna menunjang pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil. b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program

ini

diarahkan

untuk

menyediakan

berbagai

sarana

prasarana operasional yang memenuhi syarat guna menunjang pelaksanaan pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil. c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan dalam pengelolaan anggaran. Program Pelaksanaan Urusan yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan

administrasi

penyelenggaraan

kependudukan

pelayanan

publik

khususnya bidang

dalam

administrasi

kependudukan. 10.3

HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam Urusan Wajib

Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja berikut : 1. Database Kependudukan. Pemerintah Kota Semarang dalam rangka Penataan Administrasi Kependudukan memiliki 3 aplikasi yaitu Database SIAK, Database Penduduk Sementara dan Database Penduduk Asing.: a. Database SIAK; Database SIAK merupakan database yang mengorganisasi skema atau memodelkan database yang dalam pembangunan Sistim Informasi Kependudukan dimanfaatkan untuk diolah menjadi suatu

178


informasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Database SIAK digunakan sebagai sarana utama penunjang pelayanan administrasi kependudukan khususnya -

pencetakan dokumen administrasi kependudukan.

-

sarana informasi kependudukan yang dapat memberikan angka statistik mengenai kependudukan meliputi : o Data berdasarkan jenis kelamin, agama, kelompok umur, pendidikan dan pekerjaan. o Data berdasarkan kartu keluarga per Kecamatan dalam periode tertentu. Sampai dengan tahun 2013 pemanfaatan dan pengelolaan

database SIAK telah dilakukan untuk beberapa kegiatan antara lain: 1. Buku Induk Kependudukan (BIP). 2. DP4 Pemilu. 3. DRT (Daftar Rumah Tangga) untuk pemuktahiran data 4. Data urbanisasi penduduk. 5. Proyeksi Penduduk. 6. Statistik Kependudukan. Untuk proses transaksi data kependudukan dengan mengunakan database SIAK yaitu: 1. Surat Pindah Penduduk

: 21.825 lembar / tahun

2. Surat Kedatangan Penduduk

: 22.119 lembar / tahun

3. Updating Data

: 43.583 data / tahun

b. Database Penduduk Sementara Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk sementara

yang

melakukan

permohonan

percetakan

Surat

Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) dan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). c. Database Penduduk Asing. Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk Warga

Negara

Asing

(WNA)

yang

melakukan

permohonan

percetakan KTP WNA Sementara. 2. Tingkat Validasi Database Kependudukan. Dengan adanya penerapan sistem aplikasi SIAK Online maka tingkat validasi dan akurasi database penduduk pada tahun 2013 mencapai 94%. sedangkan sisanya sebesar 6% merupakan data kemungkinan ganda dan data rusak

(data yang karena kesalahan proses

179


pelaporan, misalnya kepala keluarga/header KK meninggal/pindah, namun tidak melakukan perubahan susunan, sehingga data anggota keluarga rusak), dan data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir, mati, pindah dan datang). 3. Jumlah Warga Kota Semarang. Potensi penduduk yang tercatat di Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 1.741.824 jiwa, sedangkan tahun 2012 sebesar 1.719,228 jiwa sehingga terdapat peningkatan penduduk sebesar 22.597 jiwa atau sebesar 1,30 % karena adanya mutasi penduduk lahir, mati, pindah, datang (LAMPID) 4. Jumlah Warga Kota Semarang yang Telah Memiliki KTP. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Jumlah Penduduk yang memiliki KTP =

x 100% Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah 1.213.961 x 100% = 96 % 1.264.542

=

Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP, maka capaian kepemilikan KTP pada tahun 2013 adalah 1.213.961 orang atau sebesar 96 % dari jumlah wajib KTP sebesar 1.264.542 orang. Sedangkan sejumlah 50.581 orang atau 4 % adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki KTP. 5. Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang. Sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah kepala keluarga di Kota Semarang sebanyak 525.894 kepala keluarga. Terdapat peningkatan jumlah dari tahun 2012 sebesar 2,47% atau bertambah 12.678 kepala keluarga dari tahun 2012 sebesar 513.216 kepala keluarga. 6. Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang yang telah memiliki Kartu Keluarga. Rasio keluarga berKK (Kartu Keluarga). Jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga =

=

x 100 % Jumlah kepala keluarga 525.894 x 100 % = 100% 525.894

Dari sejumlah kepala keluarga sebesar 525.894 Kepala Keluaraga sampai akhir tahun 2013 telah seluruhnya memiliki kartu keluarga (KK). 7. Jumlah bayi berakta kelahiran di Kota Semarang Rasio bayi berakta kelahiran. 180


Jumlah bayi yang berakta kelahiran =

x 100 % Jumlah kelahiran bayi 19.443

=

x 100

= 92%

21.100

Artinya bahwa pada tahun 2013, dari 100 bayi terdapat 8 bayi yang belum berakta kelahiran sedangkan bayi yang memiliki akta kelahiran capaiannya 92 % atau 92 bayi berakta kelahiran per

satuan

penduduk. 8. Jumlah pasangan berakta nikah (bagi non muslim) Rasio pasangan berakta nikah (bagi non Islam). Jumlah pasangan nikah yang berakta nikah =

=

Artinya

x 100 % Jumlah penduduk yang telah menikah 91.234 x 100 % = 100% 91.234

bahwa

seluruh

pasangan

menikah

non

muslim

telah

mencatatkan perkawinanya dan berakta perkawinan. 9. Jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1000 orang. Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran =

x 1000 Jumlah penduduk 1.147.080

=

x 1000 = 658 per 1000 1.741.824

Artinya bahwa dalam tahun 2013, dari 1000 penduduk terdapat 658 penduduk yang memiliki akta kelahiran dan sisanya 342 orang tidak memiliki akta kelahiran 10. Jumlah penduduk berNIK (Nomor Induk Kependudukan). Jumlah penduduk berNIK =

=

x 100 % Jumlah penduduk 1.741.824 x 100 % = 100% 1.741.824

Artinya bahwa pada tahun 2013, seluruh penduduk Kota Semarang telah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) 11. Jumlah pasangan cerai berakta perceraian (bagi non muslim) Jumlah pasangan cerai berakta perceraian =

x 100 % Jumlah pasangan cerai 3.887

=

x 100 % = 100% 3.887

181


Artinya bahwa pada tahun 2013, seluruh pasangan cerai di Kota Semarang telah memiliki akta perceraian. 12. Jumlah penduduk meninggal berakta kematian. Jumlah penduduk meninggal berakta kematian =

x 100 % Jumlah penduduk meninggal 1.800

=

x 100 % = 31 % 5.862

Artinya bahwa pada tahun 2013, dari 100 penduduk yang meninggal 31 orang telah memiliki akta kematian sedangkan sisanya sejumlah 69 orang tidak memiliki akta kematian. 13. Jumlah Ruang Pelayanan Kependudukan yang Representatif di Wilayah Kecamatan. Sesuai standarisasi gedung TPDK Kecamatan dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil maka spesifikasi ruang pelayanan di 16 TPDK Kecamatan diupayakan sesuai dengan standarisasi tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah memiliki 11 (sebelas)

gedung

yang

sesuai

standar

yaitu

di

Kecamatan

Banyumanik, Tembalang dan Ngaliyan (tahun anggaran 2011), Kecamatan Semarang Timur, Gunung Pati, Mijen dan Genuk (tahun anggaran 2012) sedangkan untuk pada tahun anggaran 2013 telah diserahterimkan 4 gedung TPDK Kecamatan lainya yang dibangun oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang yaitu di Kecamatan Pedurungan, Semarang Utara, Semarang Barat dan Semarang Selatan. 14. Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan. Dalam

tabel

jumlah

penerimaan

jenis

pelayanan

administrasi

kependudukan, capaian pelayanan tahun 2013 disebabkan pada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan, dan pengembangan teknologi yang diterapkan pada penyelenggaraan pelayanan sebagai berikut : a. Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. b. Sejak 1 Oktober 2010 telah menerapkan program aplikasi ke SIAK Online yang lebih akuntabel sehingga meminimalisir kesalahan proses cetak, karena tidak perlu konsolidasi data antara server TPDK Kecamatan dengan Dinas, yang sebelumnya proses konsolidasi data

182


sering mengalami kegagalan dan menimbulkan kerusakan pada data penduduk. Hal tersebut dapat memunculkan adanya kemungkinan data ganda dalam database kependudukan, selain itu kegagalan konsolidasi data juga menyebabkan tidak sinkronnya antara server di TPDK Kecamatan dengan Dinas, dampak dari itu proses cetak KK banyak mengalami kesalahan. 15. Jumlah Warga Miskin yang Mendapat Pembebasan Retribusi. Pemberian pembebasan Retribusi biaya cetak KK, KTP dan Akta Kelahiran bagi warga miskin Kota Semarang yang merupakan salah satu kebijakan Walikota Semarang dan merupakan program yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Adapun tabel pemberian pembebasan retribusi bagi warga miskin dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, adalah sebagai berikut : JUMLAH PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KK, KTP DAN AKTA KELAHIRAN BAGI WARGA MISKIN TAHUN 2012 – 2013 TAHUN 2012

2013

JENIS PERMOHONAN

JUMLAH PERMOHONAN

JUMLAH RUPIAH

Kartu Keluarga

9.851

98.510.00

Kartu Tanda Penduduk

12.981

49.050.000

Akta Kelahiran

142

7.100.000

Kartu Keluarga

6.290

62.900. 000

Kartu Tanda Penduduk

5.592

279. 600.000

840

42.000.000

Akta Kelahiran

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, Tahun 2013

16. Kegiatan Penerapan KTP_EL (semula disebut E_KTP) di Kota Semarang. Perubahan sebutan E_KTP menjadi KTP_EL sesuai dengan UU no. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagaimana dalam pasal 1 no 14 yaitu

Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat

KTP_EL adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Chip yang merupakan Identitas Resmi Penduduk sebagau bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Kegiatan penerapan KTP_EL di Kota Semarang pada tahun 2013 terdiri dari : a. Perekaman data penduduk Kegiatan perekaman data penduduk dilaksanakan setiap hari di 16 Kecamatan dengan target target 1.205.691 wajib KTP_EL. Capaian perekaman KTP_EL pada tahun 2013 mencapai 1.061.601 wajib KTP_EL atau 88,05% meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 85,31%.

183


Percepatan pencapaian target perekaman KTP_EL dilakukan melalui penyisiran Wajib KTP_EL yang belum melaksanakan perekaman di lingkungan sekolah dan kelurahan. ENROLLMENT KTP_EL TAHUN 2013 JUMLAH WAJIB TOTAL ENROLL % KTP 1 Semarang Tengah 57.519 44.699 77,71% 2 Semarang Utara 101.885 81.456 79,95% 3 Semarang Timur 65.900 58.452 88,70% 4 Gayamsari 56.474 79.907 141,49% 5 Genuk 65.060 62.796 96,52% 6 Pedurungan 134.298 107.755 80,24% 7 Semarang Selatan 63.543 57.577 90,61% 8 Candisari 64.596 57.048 88,32% 9 Gajahmungkur 47.320 39.753 84,01% 10 Tembalang 109.719 88.748 80,89% 11 Banyumanik 101.344 84.338 83,22% 12 Gunung Pati 58.864 53.915 91,59% 13 Semarang Barat 122.906 104.265 84,83% 14 Mijen 41.787 38.251 91,54% 15 Ngaliyan 90.691 74.235 81,85% 16 Tugu 23.785 29.133 122,48% JUMLAH 1.205.691 1.062.328 88,11% Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, Tahun 2013 NO

KECAMATAN

b. Distribusi hasil cetak KTP_EL Pencetakan KTP_EL sampai dengan akhir tahun 2013 merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sehingga Kota Semarang hanya dapat menunggu kiriman hasil cetak KTP_EL dari Kementrian Dalam Negeri. Upaya dalam rangka percepatan pencapaian target distribusi hasil cetak KTP_EL hanya dapat dilakukan dengan senantiasa melakukan koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri. Adapun penerimaan hasil cetak KTP_EL yang sudah didistribusikan kepada warga masyarakat sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut : REKAPITULASI PENERIMAAN HASIL CETAK KTP_EL KOTA SEMARANG TAHUN 2013 TOTAL PENERIMAAN ENROLL CETAK KTP_EL 1 Semarang Tengah 44.699 44.277 2 Semarang Utara 81.456 82.136 3 Semarang Timur 58.452 53.119 4 Gayamsari 79.907 47.266 5 Genuk 62.796 60.879 6 Pedurungan 107.755 117.355 7 Semarang Selatan 57.577 47.874 8 Candisari 57.048 54.564 9 Gajahmungkur 39.753 39.257 10 Tembalang 88.748 101.266 11 Banyumanik 84.338 88.925 12 Gunung Pati 53.915 53.933 13 Semarang Barat 104.265 104.412 14 Mijen 38.251 36.532 15 Ngaliyan 74.235 82.882 16 Tugu 29.133 19.780 JUMLAH 1.062.328 1.034.457 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, Tahun 2013 NO

KECAMATAN

% 99 101 91 59 97 109 82 96 99 114 105 100 101 95 112 68 98

184


10.4

SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan). 10.5

JUMLAH PEGAWAI Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebanyak 128

orang terdiri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 124 orang dan Bagian Tata Pemerintahan sebanyak 4 orang. 10.6

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Program dan kegiatan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan

Sipil pada tahun 2013 dilaksanakan dengan alokasi dana yang disediakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini: NO

PROGRAM

1 2

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD: DISPENDUKCAPIL Program Penunjang Program Pelaksanaan Urusan

4. 685.479.000 2.314. 685.000

4.616.252.278 2.185.392.598

98,52 98, 68

JUMLAH ANGGARAN

7.000.164.000

6.801. 644.876

98,57

Anggaran Program Penujang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD: DISPENDUKCAPIL 1


2 3

Penyediaan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

5 6

9

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10

Penyediaan Makanan dan Minuman

11

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

7 8

JUMLAH PROGRAM

708.328.800

708.249.125

99,99

10.000.000 89.250.000

9. 642.300 89.000.000

96,42 99,72

99.700.000

99.550.000

99,85

470.255.000 1. 608.160.000

470.254.070 1. 602.759.025

99.99 97,00

25.358.000

25.358.000

100,00

18.000.000

18.000.000

100,00

56.286.000

56.285.953

99,99

41.500.000

41.500.000

100,00

123.267.900

120.267.900

97,56

3.250.237.800

3.243.866.373

99.78

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD: DISPENDUKCAPIL 1 2

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

170.000.000 267.500.000

164. 646.000 263.860.500

96,85 98, 64

3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

190.000.000

189.528.400

99,75

185


NO

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN


PERSENTASE (%)

4 5

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

44.000.000 142.736.000

37. 600.000 139.500.000

85,45 97,73

6

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

314.983.200

271.809.505

86,29

7

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

25.000.000

25.000.000

100

8

Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

75.000.000

74.969.500

99,96

9 10

Pembuatan Pagar Kantor Pembangunan Gardu Jaga

86.000.000 40.000.000

85.500.000 39.950.000

99,42 99,88

JUMLAH PROGRAM

1.355.219.200

1.292.363.905

95,36

/

Berkala

Peralatan

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN


PERSENTASE (%)

SKPD: DISPENDUKCAPIL 1 2 3

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

17.040.000

17.040.000

100,00

24.870.000

24.870.000

100,00

Penunjang Kinerja PA, KPA, Bendahara dan Pembantu Bendahara

38.112.000

38.112.000

100,00

80.022.000

80.022.000

100,00

JUMLAH PROGRAM

Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan



Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN


PERSENTASE (%)

SKPD: DISPENDUKCAPIL 1

Pembangunan dan secara terpadu

pengoperasian

SIAK

19.875.000

19.447. 605

97,85

2

Koordinasi pelaksanaan Kependudukan

Kebijakan

75. 675.000

74.541.000

98,50

3

Pengolahan dalam penyusunan informasi kependudukan

laporan

22.320.000

22.319.950

99,99

4

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

49.725.000

46.855.000

94,22

5

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.206.270.000

1.196.150.993

99,16

6 7

Pengembangan database kependudukan Penyusunan Kebijakan Kependudukan

32. 650.000 21.375.000

32. 650.000 21.375.000

100,00 100,00

8

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

70. 670.000

70.170.000

99,29

9

Peningkatan kapasitas kependudukan

301.200.000

296. 671.250

98,50

10 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional

27.850.000 324.330.000

27.850.000 312.096.800

100,00 96,00

12

Pengembangan SMM ISO 9001 : 2008

62.545.000

62.395.000

99,76

13

SKPD: BAG.TATA PEMERINTAHAN Monitoring, Evasluasi dan Pelaporan Pengelolaan Administrasi kependudukan

100.000.000

85.085.500

85,08

JUMLAH PROGRAM

kelembagaan

2.314. 685.000

2.270.478.098

98,09

186


10.7



Pembangunan

(Musrenbang)

di

tingkat

Kelurahan,

Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 10.8


diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 10.9

PERMASALAHAN Permasalahan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu:

1.

Elektronik arsip yang ada pada saat ini masih dalam tahap pembangunan khususnya untuk dokumen akta catatan sipil yang bersifat arsip aktif untuk lebih memudahkan dalam pencarian dokumen.

2.

Masih

adanya

pemahaman

yang

kurang

masyarakat tentang pentingnya ketersediaan

dari

sebagian

data penduduk

yang akurat dan mutakhir yang dapat digunakan untuk verifikasi pelayanan publik dan sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan pembangunan. 3.

Penerapan KTP_EL tahun 2013 masih bergantung pada Pemerintah Pusat, sehingga masih banyak kendala untuk mencapai target dalam penerbitan KTP_EL.

187


10.10 TINDAK LANJUT Rencana tindak lanjut yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu: 1.

Melaksanakan pembangunan database elektronik arsip dokumen akta catatan sipil secara bertahap dan kontinyu.

2.

Mengintensifkan sosialisasi mengenai kebijakan dan peraturan perundang-undangan sehingga

tentang

masyarakat

administrasi

mengerti

akan

kependudukan, arti

pentingnya

keakuratan/kelengkapan data kependudukannya serta melakukan updating data kependudukan untuk pembenahan database. 3.

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk persiapan penerbitan KTP_EL di daerah. Sementara pencetakan KTP_EL masih belum diserahkan kewenanganya kepada daerah, berdasarkan pada Peraturan Presiden

Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat

Peraturan Presiden Nomor Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ditetapkan bahwa penerbitan KTP non elektronik berlaku sampai dengan 31 Desember 2014, sehingga Pemerintah Kota Semarang

masih

mengajukan

usulan

anggaran

untuk

penyelengaraan pelayanan KTP non elektronik pada tahun anggaran 2013. Selain itu untuk persiapan penerapan KTP_EL telah dipersiapkan dengan pengadaan alat cetak dan perlengkapan penunjang lainnya pada tahun 2013 dan 2014 sebagai upaya untuk

meningkatkan

pelayanan

administrasi

kependudukan

kepada masyarakat. 10.11 PRESTASI / PENGHARGAAN Prestasi / penghargaan yang diperoleh Kota Semarang dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2013 yakni oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang adalah: Pelayanan di Bidang Pencatatan Sipil pada tahun 2013, berhasil mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

188


11

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

11.1

KONDISI UMUM Terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, khususnya

di Kota Semarang salah satu agenda yang dilakukan adalah mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Pengarustamaan Gender

yang selanjutnya disebut PUG yaitu

strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi

integral

dari

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, diinstruksikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dirancang oleh Pemerintah

termasuk

Pemerintah

Daerah

harus

mengintegrasikan

permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan memperhatikan kebijakan dan program pembangunan nasional

yang

kesetaraan

berperspektif

dan

keadilan

gender

gender

dalam

dalam

rangka

mewujudkan

kehidupan

berkeluarga,

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Instruksi Presiden tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Beberapa kebijakan yang terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. menyebutkan

Undang –undang tersebut secara jelas, dan tegas

bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga

merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Selain menangani permasalahan yang terkait dengan perempuan, di dalam Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menangani permasalahan yang terkait dengan perlindungan anak, yang diatur melalui

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut

189


harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Pemerintah pembangunan

Kota

dengan

Semarang

berinisiatif

mengarusutamakan

untuk

hak-hak

mewujudkan anak

melalui

pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan kota yang responsif terhadap kebutuhan anak melalui Kebijakan Kota Layak Anak (Peraturan Walikota Semarang, Nomor 20 Tahun 2010). Untuk itu dalam upaya keberhasilan program kegiatan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan peran serta masyarakat, baik melalui lembaga/organisasi perempuan, lembaga perlindungan anak, organisasi kemasyarakatan, organisasai sosial, media massa, dunia usaha atau lembaga pendidikan. 11.2

PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam

berbagai

strata

kehidupan

dan

peningkatan

perlindungan

terhadap anak melalui (1) peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan; (2) peningkatan

kesetaraan

gender; (3) Perlindungan

kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak. Pada tahun 2013 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : Program-program penunjang, yang meliputi : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi : 1.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program ini diarahkan pada meningkatnya jaringan kelembagan pemberdayaan perempuan dan anak

2.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak 190


3.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan Program

ini

diarahkan

pada

peningkatan

kualitas

organisasi

perempuan dalam rangkat meningkatkan peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan 4.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program

ini

diarahkan

pada

peningkatan

kebijakan

tentang

peningkatan kualitas anak dan perempuan. 11.3 1.

HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) Kota Layak Anak (KLA) merupakan model pembangunan kota yang

mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh (holistik) dan berkelanjutan (sustainable) melalui Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Adapun latar belakang dari program Semarang Kota Layak Anak ini yaitu bahwa berbagai fasilitasi seperti ruang bermain anak belum cukup tersedia dalam jumlah yang cukup, belum adanya rute yang aman bagi anak ke sekolah maupun ke tempat-tempat aktivitas anak lainnya, masih terbatasnya kebijakan pemerintah untuk menyatukan isu hak ke dalam perencanaan

pembangunan

kota,

serta

belum

teritegrasinya

hak

perlindungan anak ke dalam pembangunan kota. Lahirnya kebijakan KLA, diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak, kelurahan layak anak dan kecamatan atau kota yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan pisik dan psikologisnya. Adapun yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 dalam rangka KLA ini adalah : a)

Terlaksananya Fasilitasi Forum Anak di 16 kecamatan

serta Forum

Anak tingkat kota, yaitu dengan terselenggaranya aksi damai dalam rangka peringatan Hari AIDS se-dunia b)

Terlaksananya fasilitasi pembangunan Taman Bermain Anak .

c)

Fasilitasi Kecamatan Ramah Anak di 2 Kelurahan , yaitu

191


1) Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk 2) Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati Bentuk fasilitasinya yaitu memberikan alat -alat permaianan anak seperti ayunan/ jungkat-jungkit alat outbound. d)

Pembentukan zona aman sekolah dan sekolah ramah anak sebanyak 4 sekolah.

e)

Hari Anak Nasional tahun 2013, dengan diadakannya lomba-lomba seperti : Lomba mewarnai kelompok umur TK danSD, lomba menggambar, Lomba pidato bahasa inggris dan Jawa serta lomba tari tradisional untuk siswa SMA

f)

Tersusunnya Buku Profil Anak Kota Semarang Tahun 2013. Atas capaian kinerja program Semarang Kota Layak Anak, Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

menganugrahkan KOTA LAYAK ANAK PRATAMA Tingkat Nasional Tahun 2013 kepada Walikota Semarang pada tanggal 23 Juli 2013 di Gedung Kementerian Agama RI, Jakarta 2.

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pemerintah Kota Semarang sangat intens terhadap permasalahan

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT ) hal ini diwujudkan dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPT) di 10 Kecamatan (Banyumanik, Pedurungan, Smg Utara, Timur, Gunungpati, Genuk, Mijen, Ngaliyan dan Tembalang ) yang fungsinya menangani pengaduan masyarakat tentang adanya kasus KDRT, kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap Anak, Pelecehan Seksual, perkosaan dan masalah Anak yang berhadapan dengan hukum . Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) juga bekerjasama dengan PPT SERUNI Kota Semarang dalam hal advokasi baik litigasi maupun non litigasi.

Jumlah kasus KDRT di Kota Semarang

pada tahun 2013 yang tercatat dan dalam advokasi Pemerintah Kota Semarang sebanyak 109 kasus, terdiri dari 15 kasus yang masih dalam proses penyidikan, dan 94 kasus sudah terselesaikan dengan perincian 62 kasus yang sudah diputus pengadilan negeri semarang, kasus yang selesai dimediasi / non litigasi sebanyak 32 kasus. Dalam membantu korban KDRT, Pemerintah Kota Semarang tidak hanya memberikan bantuan advokasi terhadap para korban KDRT, tetapi juga diberikan pelatihan dan barang modal senilai satu juta rupiah kepada 30 (tiga puluh ) orang korban, agar para korban bisa mandiri.

192


RINCIAN KASUS YANG DITANGANI BAPERMASPER DAN KB KOTA SEMARANG DAN PPT SERUNI PADA TAHUN 2013 No. 1 2 3 4 5 6

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan Dalam Pacaran Kekerasan Terhadap Anak Perkosaan Pelecehan seksual Anak berhadapan dengan hukum JUMLAH

Jumlah 90 kasus 4 kasus 6 kasus 6 kasus 2 kasus 1 kasus 109 kasus

Sumber Data : Bapermasper dan KB Tahun 2013

3.

Peningkatan

peran

serta

dan

kesetaraan

gender

dalam

pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : a)

Terlaksananya fasilitasi berupa Bintek Penyusunan Anggaran Responsif Gender Bagi Lembaga Eksekutif dan Legislatif .

b)

Terlaksananya Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis gender (P2MBG), yang kegiatannya, antara lain melaksanakan pelatihan dengan bekerjasama dengan institusi terkait, setelah itu Pemerintah Kota Semarang memberikan modal barang senilai 2 juta rupiah untuk 16 Kelompok Usaha Bersama di 16 kelurahan .

c)

Terlaksananya peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, optimalisasi peran PKK, Dharma Wanita, GOW dan organisasi -organisasi kewanitaan lainya serta peningkatan jumlah kader posyandu. Berikut tabel tentang pencapaian urusan wajib pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak : NO

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2012

TAHUN 2013

1

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

88

109

2

Rasio KDRT

0,020

0,021

3

Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang - Jumlah anggota DPRD - Jumlah anggota DPRD yang berjenis kelamin perempuan

50 org 6 org

46 9

8.288

8.934

7

12

49

46

624

692

4

Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah - Jumlah pegawai Pemerintah Kota Semarang yang berjenis kelamin perempuan (PNS & honorer) - Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon II di Pemerintah Kota Semarang - Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon III di Pemerintah Kota Semarang - Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon IV di Pemerintah Kota Semarang Sumber Data : Bapermasper dan KB Tahun 2013

193


DATA UMUM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TAHUN 2012 - 2013 No

Data umum PKK

1

Tim Penggerak PKK Kelurahan

2

Kelompok PKK RW

3

Kelompok PKK RT

4

Dasa Wisma

5

Jumlah kader PKK : a.

Anggota tim penggerak PKK

b.

Umum

Tahun 2012

Tahun 2013

%

177

177

100

1.421

1418

99,8

9.523

9564

100,43

20.643

20.739

100,47

4.218

4214

99,90

113.439

125.998

111,08

Sumber Data : Bapermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2013

DATA KEGIATAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA TIM PENGGERAK PKK TAHUN TAHUN 2012-2013 No 1.

2.

Jenis Data Kegiatan

Tahun 2012

Tahun 2013

%

101,57

Jumlah Kader : a.

Kader PPBN

1527

1551

b.

Kader Kadarkum

1791

1726

96,37

c.

Kader Pola Asuh

1917

2200

114,76

Jumlah Kelompok Simulasi : a.

Kelompok Simulasi PPBN

263

285

120,82

b.

Kelompok Simulasi Kadarkum

317

383

103

c.

Kelompok Simulasi Pola Asuh

468

482

a. Pelaksanaan Penyuluhan PPBN

553

548

99,09

b. Pelaksanaan Penyuluhan Kadarkum

607

617

101,64

c. Pelaksanaan Penyuluhan Pola Asuh 661 Sumber Data : Bapermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2013

678

102,57

3.

Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan :

DATA KEGIATAN GOTONG ROYONG TIM PENGGERAK PKK DI KOTA SEMARANG TAHUN 2012 -2013 No

Jenis Kelompok Kegiatan

Tahun 2012

Tahun 2013

%

1.

Kerja Bakti

18.070

19.999

110,67

2

Rukun Kematian

7.800

7.823

100,30

3

Keagamaan/Rohani

4.679

4.819

103

4

Jimpitan

10.747

11.145

103,70

5

Arisan

11.722

12.152

103,70

854

868

101,64

6 Lansia Sumber Data : Bapermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2013

DATA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN PEREMPUAN TIM PENGGERAK PKK TAHUN TAHUN 2012-2013 No 1 2

3

4

5 6

Jenis Kegiatan/Kelompok Warga Yang Masih 3 Buta Kelompok Belajar Paket A a. Kelompok Belajar b. Warga Belajar Kelompok Belajar Paket B a. Kelompok Belajar b. Warga Belajar Kelompok Belajar Paket C a. Kelompok Belajar b. Warga Belajar Kelompok Belajar PAUD Jumlah Taman Bacaan/Perpustakaan

Tahun 2013 156 149 1 148 3 266 12 221 354 44

Sumber Data : Bapermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2013

194


DATA KEGIATAN EKONOMI DAN INDUSTRI PKK TAHUN TAHUN 2012-2013 No 1

Tahun 2012

Jenis Kader dan Kegiatan

Tahun 2013

%

Jumlah Kader :

2

a.

Pangan

3.495

3.998

114,40

b.

Sandang

1.775

1.918

108,056

c.

Perumahan

1.915

1936

101,097

21.872

21.478

98,2

3.011

3809

126,5

c. Warung Hidup

49.148

36.826

75

d. TOGA

33.615

33.650

100,1

e. Tanaman Keras

59.961

56.218

93,80

Pemanfaatan Pekarangan : a. Peternakan b. Perikanan

3

Jumlah Industri Rumah Tangga : a. Pangan

29.214

b. Sandang/Konveksi c. Jasa

618

770

124,60

23.017

22.739

98,80

4.245

102

d. Lainnya 4.164 Sumber Data : Bapermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2013

DATA KEGIATAN BIDANG KESEHATAN PEREMPUAN DAN ANAK TIM PENGGERAK PKK TAHUN TAHUN 2012-2013 No 1

Jenis Kader dan Kegiatan

Tahun 2012

Tahun 2013

Jumlah Kader : a. Posyandu

2

17.395

17.519

100,71

b. Gizi

5.538

5.608

101,27

c. Kesehatan Lingkungan

5.550

4.650

83,80 92,86

Jumlah POSYANDU a.

Pratama

42

39

b.

Madya

360

362

100,6

c.

Purnama

561

561

100,51

d.

Mandiri

585

588

100

854

100

3 POSYANDU LANSIA 854 Sumber Data : Bapermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2013

11.4

%

SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. 11.5

JUMLAH PEGAWAI Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebanyak 9 orang . 11.6


dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun

2013

sebesar

Rp.

4.296.101.000,-,

dengan

perincian

Rp.

1.268.315.000,- untuk program penunjang dan Rp. 3.027.786.000,- untuk

195


program yang berkaitan dengan tugas teknis pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : 

Anggaran Program Penunjang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD : BAPERMASPER & KB 1


37.200.000

13.184.000

35,44

2 3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan

20.000.000 55.000.000

20.000.000 55.000.000

100 100

4

Penyediaan jasa kebersihan kantor

20.000.000

20.000.000

100

5 6

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

55.000.000 52.000.000

54.995.000 52.000.000

99,99 100

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8.000.000

8.000.000

100

8

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5.000.000

5.000.000

100

9

1.800.000

1.750.000

97,22

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

89.000.000

89.000.000

100

11


150.000.000

150.000.000

100

JUMLAH

493.000.000

455.745.000

92,44%

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut ::

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

1

SKPD : BAPERMASPER & KB Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

125.010.000

123.818.181

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

46.460.000

46.460.000

100

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

442.205.000

431.984.081

97,69

613.675.000

602.262.262

98,14%

JUMLAH

3.

Program Peningkatan Kapasitas

99,05

Sumber Daya Aparatur dengan

kegiatan dan anggaran sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)


Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Masyarakat JUMLAH

4.

46.640.000

46.640.000

100

46.640.000

46.640.000

100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

196


NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

2

SKPD : BAPERMASPER & KB Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

9.000.000

9.000.000

100

3

Penyusunan RKA dan DPA

24.000.000

24.000.000

100

4 5

8.000.000 16.000.000

8.000.000 16.000.000

100 100

18.000.000

18.000.000

100

7

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban) Penyusunan Renja SKPD

12.000.000

12.000.000

100

8

Penyusunan Data Informasi Program

10.000.000

10.000.000

100

116.000.000

116.000.000

100

1

6

JUMLAH



19.000.000

19.000.000

100

Anggaran program pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)


Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan JUMLAH PROGRAM

2.

65.000.000

63.484.900

97,67

65.000.000

63.484.900

97,67

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)


Peningkatan Kapasitas dan jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

2

3.

237.786.000

236.319.742

99,38

Pemberdayaan organisasi perempuan (PKK,GOW, Dharma Wanita, GOP TKI)

1.980.000.000

1.963.857.650

99,18

JUMLAH PROGRAM

2.217.786.000

2.200.177.392

99,3

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

NO

1

KEGIATAN SKPD : BAPERMASPER & KB Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan JUMLAH PROGRAM

4.

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

540.000.000

516.231.348

95,60

540.000.000

516.231.348

95,60

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)


Pemberdayaan Lembaga yang berbasis Gender JUMLAH PROGRAM

205.000.000

203.175.000

99,11

205.000.000

203.175.000

99,11

197


11.7



Pembangunan

(Musrenbang)

di

tingkat

Kelurahan,

Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 11.8


diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 11.9

PERMASALAHAN Belum terintegrasinya penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah

Tangga dengan institusi kejaksaan dan pengadilan 11.10 TINDAK LANJUT Meningkatkan upaya koordinasi dan komunikasi dengan institusi penegak hukum. 11.11 PRESTASI / PENGHARGAAN 1.

Pada tanggal 23 Juli 2013, Kota Semarang mendapatkan anugerah Kota Layak Anak Tingkat Pratama, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan di Kantor Kementerian Agama

2.

Pada tanggal 18 Desember 2013, Pemerintah Kota Semarang memperoleh Anugrah Puruhita Eka Praya Bidang Gender dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

198


12.

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

12.1

KONDISI UMUM Pembangunan Kependudukan tidak lagi dipahami sebagai usaha

untuk mempengaruhi pola dan arah demografi saja, akan tetapi sasarannya jauh lebih luas untuk mencapai kesejahteraan rakyat, baik dalam arti fisik maupun non fisik. Hal tersebut berarti bahwa kebijakan Kependudukan merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Secara garis besar pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting yaitu pertama (1) berkaitan dengan kuantitas penduduk antara

lain

jumlah,

struktur

dan

komposisi

penduduk

serta

laju

pertumbuhan penduduk. Kedua (2) berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan dan angka kemiskinan. Ketiga (3) adalah mobilitas penduduk seperti

tingkat

migrasi

yang

mempengaruhi

yang

mempengaruhi

persebaran penduduk antar wilayah. Keempat (4) mengenai data dan informasi penduduk serta kelima (5) adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Kebijakan Kependudukan merupakan program lintas sector, oleh sebab itu penyerasian kebijakan antar sector harus menjadi perhatian bersama sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau saling bertolak belakang. Pelaksanaan Program Kependudukan dan KB di Kota Semarang akan terus digelorakan dengan dukungan seluruh warga masyarakat untuk menuju kondisi yang ideal yaitu Semarang koTA SejahteRA yang ingin dan harus diupayakan, sehingga seluruh keluarga dapat menerima Program Keluarga Berencana. Berbagai bentuk kegiatan yang mengacu pada visi program KB “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” akan senantiasa diupayakan

dan

dikelola

secara

serius,

profesional

dan

berkesinambungan, sehingga dapat memberikan kepuasan semua pihak yang pada akhirnya meningkatkan kesertaan masyarakat dalam ber- KB. 12.2

PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

diarahkan pada upaya pengendalian kelahiran melalui kesadaran masyarakat dalam ber-KB, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja

serta

pendewasaan

usia

perkawinan,

meningkatkan

pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan

199


kualitas keluarga dan memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan

program-program

yang

dilaksanakan

pada

Urusan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun Anggaran 2013 meliputi program-program sebagai berikut : 1.

Program Keluarga Berencana Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alkon bagi keluarga Miskin serta pembinaan KB.

2.

Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR melalui Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.

3.

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja.

4.

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV AIDS Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga Kota Semarang

untuk

mewaspadai

bahaya

dan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

dampak

dari

juga pergaulan

bebas. 5.

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program

ini

diarahkan

untuk

meningkatkan

kualitas

tenaga

pendamping kelompok bina keluarga. 12.3

HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Hasil

yang

dicapai

oleh

Pemerintah

Kota

Semarang

pada

pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama tahun 2013 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut : 1. Pengendalian angka kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR) tahun 2013 sebesar 2,12. TFR adalah gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan usia subur (15 sampai 49 tahun). 2. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB tahun 2012 sebesar

201.532 ( 77,10 %) dari jumlah pasangan usia subur (PUS)

261.390 PUS, sedangkan pada tahun 2013 , tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB yaitu sebesar 201.739 ( 76,46%) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS). 263.862 orang 200

8.4. SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Recommend Documents