Sebagai penyelenggara

Inforwas Edisi II 2015 (B) 60 hal.indd 1

11/30/2015 1:22:51 PM

SUSUNAN TIM REDAKSI BULETIN INFORMASI PENGAWASAN (INFORWAS) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI Pelindung: Inspektur Jenderal (Drs. Purwadi, Apt, MM, ME) Penasehat: Inspektur I (Drs. Wiyono Budihardjo, MM) Inspektur II (Heru Arnowo, SH, MM) Inspektur III (Dra. Rahmaniar Brahim, Apt, M.Kes) Inspektur IV (Drs. Mulyanto, MM) Inspektur Investigasi (Drs. Wayan Rai Suarthana, MM) Penanggungjawab: Sekretaris Inspektorat Jenderal (drg. S.R. Mustikowati, M.Kes) Redaktur: Pemimpin Redaksi: Irwansyah, SE, M.Kes. Wakil Pemimpin Redaksi: Nona Ambrawati,S.ST, MM Anggota Dewan Redaksi: 1) Edward Harefa, SE, MM 2) drg. Mirna Putriantiwi, MQIH 3) Dede Mulyadi, SKM, M.Kes 4) Hendro Santoso, S.Kp, M.Kep Sp.Kom. 5) R. Sjaefudin, SKM, MKM. 6) Eka Widiyanti, SKM, MM. 7) Retno Budiarti, S.ST,MM Penyunting/Editor: 1) drg. Emilda Hutahaean, MM 2) Hotmedi Listia Doriana, SKM, M.Epid 3) Dian Ambarini, S.Sos, MM 4) Emi Kurniasari, S.Sos 5) Dadi Suhardiman, SKM, MKM 6) Elvie Natalia Damayanti SE, MM 7) Eko Rahman Setiawan, SKM Desain Grafis: 1) Wahono, ST, MM 2) Dedi Permadi, S.Kom 3) Wiji Lestari, SE 4) Deny Yudhistira, SKM 5) Achmad Noor Cholid, SE, MPH Fotografer: 1) drg. Diah N. Imron, MARS 2) dr. Dora 3) Juwita Puspita, S.Ikom Sekretariat: 1) Lisa Yuliana, S.Pd 2) Mungki Sasmito Saputro, SE 3) Ita Oktaviyanti Gartiwa, SE

2


S

Dari Redaksi

ebagai penyelenggara pembangunan kesehatan di Indonesia, jajaran Kementerian Kesehatan diharuskan memahami permasalahan utama yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Salah satunya yang semakin canggih dan perlu perhatian seksama adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebuah bentuk kejahatan yang sudah mendunia. Pemahaman akan tindak pidana ini diharapkan menghasilkan tindak lanjut secara nyata di lingkungan kerja Kementerian Kesehatan agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan dapat melakukan pencegahan yang pada gilirannya mewujudkan jajaran birokrasi yang bersih dan transparan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan RI mengambil langkah jelas dengan menggandeng Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya mewujudkan semangat good Governance dan mencegah tindak pidana korupsi. Inforwas edisi kali ini akan mengungkap tentang bagaimana kerjasama ini terjalin. Disamping itu, seperti edisi-edisi sebelumnya, berisi sejumlah artikel yang memberikan ‘pembelajaran’ tentang peran dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Beberapa artikel yang dirasa menarik untuk diikuti adalah kebanggaan Kemenkes karena salah satu satuan kerja unit pelayananya, yakni RSUP Dr. Kariadi Semarang ditetapkan oleh Kementerian PAN & RB sebagai satker Wiyalah Bebas Korupsi (WBK). Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan pada kegiatan Festival Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh KPK pada 11 Desember 2014 di Yogyakarta. INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015

11/30/2015 1:22:51 PM

Disamping itu pada Inforwas kali ini dikisahkan tentang pengalaman melakukan Audit Bidan Pegawai Tidak Tepat (PTT) di Bekasi. Disana ternyata terungkap sejumlah rahasia yang mengasyikkan yang belum pernah terbayangkan oleh pembaca, khususnya ketika menyebut daerah bernama Bekasi. Dan yang tak kalah menarik juga adalah Kisah Perjalanan Tugas Audit Operasional Pelayanan Kesehatan Jamaah

Haji tahun 2014. Sebuah kisah selama 39 hari yang penuh makna. Disana digambarkan tentang bagaimana Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) di Sektor dan Kloter, Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Sanitasi dan Surveilance Kesehatan dan Pengelolaan Keuangan. Dan masih banyak artikel dan sajian yang kami yakin memberikan manfaat bagi Pembaca. Selamat menikmati.

Irwan Batusangkar Pemimpin Redaksi

Pedoman Umum & Etika Penulisan: 1. Naskah/artikel merupakan tulisan, gagasan pemikiran, opini, ulasan, pembahasan atau penjelasan atas peraturan, pengalaman di lapangan, dengan prioritas bidang pengawasan. Redaksi juga menerima tulisan selain bidang pengawasan yang berkaitan dengan program kesehatan, pengetahuan umum dan lainnya. 2. Naskah/artikel harus merupakan karya asli atau saduran. Bila mengambil atau mencuplik kalimat penulis lain, harus mencantumkan nama penulis atau sumbernya, yang kemudian diikuti dengan muatan analisis atau kajian dari penulis, sehingga tidak semata-mata hanya menyadur/menjiplak kalimat/tulisan orang lain saja tanpa ulasan penulis. 3. Naskah/artikel dikirim dalam format microsoft words, theme fonts arial 12, paragraph 1,5 line spasing, diberi judul singkat, jelas dan informatif, yang menggambarkan materi yang akan disampaikan, memuat juga foto-foto pendukung, tabel/grafik sesuai kebutuhan. 4. Sistematika penulisan naskah meliputi: judul, penulis, pendahuluan, sub-sub judul sesuai kebutuhan, analisis permasalahan dan pembahasan saran penulis, penutup atau kesimpulan, dan kepustakaan/rujukan/referensi. 5. Redaksi berhak merubah tulisan tanpa merubah substansi materi tulisan artikel. 6. Penulisan kepustakaan/rujukan/referensi terdiri dari nama pengarang, tahun, judul, edisi, penerbit. 7. Naskah/artikel ditulis dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing agar dicetak miring, dan sedapat mungkin diberi makna/arti. 8. Nama penulis sedapat mungkin ditulis lengkap termasuk gelar, jabatan, dan unit organisasi, serta alamat/alamat email penulis, dan dapat disertai dengan electric file pasfoto penulis. Untuk satu naskah/artikel, penulisnya dibatasi maksimal 3 orang (dengan menyebutkan penulis utama dan penulis pembantu). 9. Setiap naskah/artikel yang dimuat akan diberikan honor sesuai dengan Standar Biaya yang berlaku, sedangkan naskah/artikel yang tidak dimuat akan diberikan tanggapan (dapat secara lisan atau tertulis) kepada penulis yang bersangkutan. 10. Untuk pengiriman/penyampaian naskah/artikel dapat disampaikan langsung ke tim redaksi atau dikirim ke: [email protected] dan ke [email protected]

INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


3

11/30/2015 1:22:54 PM

Surat Yth. Tim Redaksi Inforwas, Perkenalkan saya adalah salah seorang Staf Dinas Kesehatan Kab. Kuningan Jawa Barat. Beberapa waktu yang lalu saya mengantar teman yang sedang ada kegiatan di Kementerian Kesehatan RI. Sambil menunggu teman tersebut, tanpa sengaja saya melihat ada bulletin Inforwas di ruang tunggu. Iseng aja saya baca dan ternyata isinya cukup menarik yang jarang ditemukan di buletin lain. Saya baru mengetahui tentang adanya zona integrasi, Wilayah bebas dari korupsi, Zona Integritas dan lain-lain. Jujur saya baru tahu tentang hal- hal tersebut. Saya mau tanya gimana sich cara mendapatkan buletin inforwas ??? Seandainya bisa dikirim ke Dinas Kesehatan Kab. Kuningan tentunya kami di daerah bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang informasi seputar pengawasan... Mohon penjelasannya... Santi, Dinkes Kab. Kuningan Jawa Barat. Jawaban Redaksi: Terima kasih atas perhatian Saudari Santi di Kuningan. Perlu kami jelaskan bahwa untuk sementara ini bulletin Inforwas baru dapat didistribusikan kepada satker vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia, namun karena keterbatasan anggaran bulletin Inforwas ini belum dapat didistribusikan sampai ke Dinas kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Mungkin ke depan kita pertimbangkan untuk distribusi sampai ke Dinas Kesehatan

4


Pembaca

Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, juga Rumah Sakit Umum Provinsi, maupun Rumah Sakit Umum Kabupaten ataupun Kota di seluruh Indonesia. Redaksi Inforwas Yth. Saya pernah membaca beberapa edisi buletin inforwas, kalau boleh saya mengusulkan kepada redaksi pada salah satu edisinya dapat menampilkan tentang informasi /penjelasan singkat/ ringkasan tentang peraturan-peraturan terbaru atau kebijakan kementerian kesehatan yang update. Materi itu sangat membantu kami dalam mendukung pekerjaan. Kebetulan saya adalah salah satu tim perencanaan dan tim pengadaan barang jasa di salah satu rumah sakit di Semarang. Terimakasih. Anet, di Semarang Jawaban Redaksi: Terima kasih atas kesediaan Saudara Anet di semarang yang telah menjadi pembaca Inforwas. Redaksi akan mempertimbangkan penayangan tentang ringkasan peraturan terbaru atau kebijakan terbaru di lingkungkan Kementerian Kesehatan sebagai materi atau rujukan dalam mendukung pekerjaan Saudara di daerah, maupun teman-teman lain di daerah. Redaksi Yang Terhormat Sejujurnya saya belum pernah menerima buletin Inforwas Itjen Kemenkes, untuk itu saya menyarankan

kalau bisa setiap edisi buletin Inforwas agar dapat dikirimkan secara rutin ke setiap satker dan sebaiknya juga setiap edisi buletin Inforwas ada di website kementerian. Opik, Poltekkes Pontianak Jawaban Redaksi: Setiap buletin Inforwas terbit kami selalu mengirimkan ke setiap satker, namun baru terbatas pada satker vertikal di lingkungan Kemenkes, dan karena keterbatasan kami belum dapat mengirimkan ke satker kesehatan di lingkungan Pemberintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selanjutnya meskipun kadang terlambat, buletin Inforwas kami upload di website itjen Kemenkes. Yth. Redaktur Buletin Inforwas, Saya ingin menyampaikan beberapa usulan yaitu : a. Sebaiknya ada pembahasan tentang Audit Sistem Informasi di bidang kesehatan (Rumah Sakit, Balai Penelitian, Poltekkes dll). b. Buletin Inforwas hendaknya mengadakan lomba foto dengan tema pengawasan bidang kesehatan dan menayangkan para pemenang di setiap edisi. Yofi Pramadita, RS Cicendo Bandung Jawaban Redaksi: Terimakasih atas masukan Saudara, selanjutnya akan kami pertimbangkan.


11/30/2015 1:22:55 PM

Daftar Isi ARTIKEL 16 KEMENKES MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

6 PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN Kamis 30 April 2015 bertempat di Gedung Leimena Kementerian Kesehatan Jakarta, Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) DR.Yunus Husein menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerjasama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

28 POTENSI FRAUD DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 31 MEMBACA BAHASA TUBUH DALAM AUDIT INVESTIGASI 38 KISAH PERJALANAN TUGAS AUDIT OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN JAMAAH HAJI TAHUN 1435 H/2014 M 45 MENJADI ABDI NEGARA, MASIHKAH DIMINATI? 51 GAYA HIDUP MEWAH DAN KORUPSI

Penghimpun foto dan pembuat narasi: Achmad Noor Cholid & Wiji Lestari

58



58 GALERI FOTO



59

54 REVIU RKA-K/L ATAS PENGHEMATAN PERJALANAN DINAS DAN PEMANFAATAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS (REFOCUSING) KEMENKES TA 2015

5

11/30/2015 1:23:00 PM

Fokus

PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

K

amis 30 April 2015 bertempat di Gedung Leimena Kementerian Kesehatan Jakarta, Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) DR.Yunus Husein menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerjasama dalam rangka 6


Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Lingkungan Kementerian Kesehatan. MoU tersebut berlandaskan pada UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Presiden No.50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015

11/30/2015 1:23:00 PM

Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melakukan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal adanya keterkaitan antara tugas, fungsi dan kewenangan pihak Kementerian Kesehatan dengan tugas, fungsi dan kewenangan pihak PPATK. Ruang lingkup kerjasama Kemenkes dengan pihak PPATK ini meliputi 3 hal yakni kerjasama pertukaran informasi, peningkatan kompetensi dan riset di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pertukaran informasi yang dimaksud adalah pihak Kemenkes atas dasar inisiatif sendiri atau atas dasar permintaan tertulis dari pihak

PPATK dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pihak PPATK, bilamana adanya dugaan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, baik dilakukan oleh perorangan dan/atau korporasi yang menjadi tanggungjawab Kementerian Kesehatan. Sementara dari pihak PPATK atas dasar inisiatif sendiri atau atas dasar permintaan tertulis dari pihak Kemenkes dapat memberikan informasi terkait dengan pengawasan di lingkungan Kemenkes terhadap adanya dugaan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan peningkatan pengawasan dalam rangka mewujudkan aparatur negara Kementerian Kesehatan

Menkes dan Kepala PPATK sedang menandatangani MoU Pencegahan dan Pemerantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



7

11/30/2015 1:23:01 PM

Fokus

8



11/30/2015 1:23:03 PM



9

11/30/2015 1:23:06 PM

Fokus yang berintegritas, akuntabel dan transparan. Data Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) periode Januari 2004 sd Feburari 2014 dari PPATK menunjukkan jumlah nilai dua juta triliun rupiah untuk perorangan, dan sembilan puluh sembilan ribu triliun untuk korporasi. Peningkatan kompetensi yang dimaksud adalah para pihak dapat melakukan sosialisasi baik secara mandiri maupun bersama-sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang dimaksud dengan kerjasama riset di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah para pihak dapat melakukan riset di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang baik secara mandiri maupun bersama-sama. Untuk menunjang pelaksanaan kerjasama

10


tersebut para pihak menunjuk pejabat penghubung yaitu: Pihak Kementerian Kesehatan dilaksanakan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal dan pihak PPATK dilaksanakan oleh Direktur Kerjasama dan Humas. Adapun yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah proses/upaya untuk mengaburkan identitas atau asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara illegal sehingga harta kekayaan tersebut tampak berasal dari aktivitas yang sah. Tindak Pidana Pencucian Uang dibagi menjadi tiga yaitu: (a) Placement, yaitu upaya menempatkan dana/uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga terkait dengan keuangan. (b) Integration, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung,


11/30/2015 1:23:07 PM

diinvestasikan ke dalam berbagai kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah. (c) Layering, upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya. Dalam prakteknya, placement, integration, dan layering, dapat terjadi secara terpisah, dapat pula simultan namun lebih banyak dilakukan secara tumpang tindih. Bagi siapapun yang melihat atau mengetahui tindakan korupsi yang menjurus pada tindakan pencucian uang wajib melaporkannya kepada PPATK. MoU Kemenkes dengan PPATK dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di lingkungan Kemenkes tersebut, telah sejalan dengan Surat Edaran Menteri INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reormasi Birokrasi (Menpan & RB) No.01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel dan Transparan, yang isinya antara lain mencakup harapan kepada Menteri Kabinet agar secara proaktif berkoordinasi dengan PPATK untuk memperoleh informasi kewajaran transaksi keuangan calon pejabat yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan eselon I dan II, dan memperoleh informasi kemungkinan PNS yang patut diduga atau diindikasikan pernah melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan/aliran dana yang tidak wajar, serta kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang telah disampaikan oleh PPATK. (Retno Budiarti & Irwan Batusangkar).

11

11/30/2015 1:23:07 PM

Fokus

12



11/30/2015 1:23:13 PM



13

11/30/2015 1:23:20 PM

Fokus

14



11/30/2015 1:23:29 PM



15

11/30/2015 1:23:39 PM

Artikel

KEMENKES MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) Bagian pertama dari dua tulisan

K

emenkes patut berbangga karena salah satu satuan kerja unit pelayananya, RSUP Dr. Kariadi Semarang ditetapkan oleh Kementerian PAN & RB sebagai satker WBK, yang penyerahan piagamnya pun dilakukan pada kegiatan Festival Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh KPK pada 11 Desember 2014 di Yogyakarta.

16


Disamping itu juga Menteri Kesehatan telah menetapkan unit kerja di lingkungan Kemenkes yang ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan indikator zona integritas menuju WBK tahun 2014 yaitu: 1. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang; 2. Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta; 3. Politeknik Kesehatan Jakarta III.


11/30/2015 1:24:08 PM

Inspektorat Jenderal Kemenkes bersama-sama dengan Tim Penilai Internal (TPI) tengah mempersiapkan untuk melakukan self assessment terhadap satuan-satuan kerja yang telah diusulkan oleh masing-masing unit utama untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM. Tulisan ini diharapkan dapat membantu para pimpinan satuan kerja di lingkungan Kemenkes dalam mempersiapkan dilakukannya self assessment dan yang paling penting adalah pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yang terdiri dari unsur Kemenpan & RB, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Merujuk pada Peraturan Menteri PAN & RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah. WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satuan kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,

penataan tata laksana, penataan sistem manajemen manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sementara WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Perbedaan keduanya hanya terletak pada penguatan kualitas pelayanan publik di predikat WBBM. Tentu tidak mudah memperoleh predikat WBK maupun WBBM, namun tidak juga berarti hal itu tidak mungkin diraih. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi,

Pemberian Penghargaan Piagam WBK pada Peringatan Hari Anti Korupsi



17

11/30/2015 1:24:11 PM

Artikel diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya

pembangunan Zona Integritas (ZI). ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tahap-Tahap Pembangunan ZI Hal utama yang perlu dilakukan adalah pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang merupakan deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas, dan pada saat itu pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya menandatangani dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal atau serentak pada saat

Zi

GRAND DESAIN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM ZI MENUJU WBK TAHAP PENCANANGAN

Penandatanganan Pakta Integritas

Pencanangan ZI

WBBM

TAHAP PEMBANGUNAN

TAHAP PENILAIAN

Fasilitasi/dorongan dari TPI dan Itjen

Reviu TPN Tidak lulus

Tidak lulus

Proses pembangunan WBK/WBBM

WBK/ WBBM

Penilaian TPI

SATKER

KEGIATAN WBK/WBBM

•Komp Pengungkit •Indikator hasil WTP – BPK ��- MENPAN

18


Usulan

WBK Lulus

SEREMONIAL

9 DESEMBER – HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA

Lulus

< 30 Agst

Pengusulan oleh Menkes

WBK/ WBBM

Penilaian TPN

•Komp Pengungkit •Indikator hasil

Penetapan oleh Menpan & RB

WTP – BPK ��- MENPAN


11/30/2015 1:24:17 PM

pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Pendatangan dokumen tersebut dapat juga dilakukan secara bertahap pada seluruh pegawai. Yang terpenting adalah bahwa pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Disamping itu juga KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat pencanangan ZI tersebut. Tahap selanjutnya adalah proses pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/ WBBM, dengan memperhatikan bahwa satuan kerja tersebut: a. Dianggap sebagai unit yang penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik; b. Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi.



Proses pemilihan dilakukan oleh kelompok kerja/tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi untuk melakukan identifikasi terhadap satuan kerja yang berpotensi sebagai satuan kerja berpredikat menuju WBK/WBBM. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/ WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh TPI pada tingkat Kementerian Kesehatan. Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan hasil penilaian kepada Menteri Kesehatan tentang unit yang akan di usulkan ke KemenPAN & RB sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Pada waktunya, Tim Penilai Nasional (TPN) dibawah koordinasi KemenPAN & RB akan melakukan penilaian terhadap satker yang diusulkan tersebut, sampai dengan penetapan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah dan juga oleh satuan kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK, diantaranya: a. Pada level instansi pemerintah: 1). Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan; dan 2). Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal “CC”. b. Pada level unit kerja yang diusulkan: 1). Setingkat eselon I sampai dengan eselon III; 2). Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis; 3). Dianggap telah melaksanakan program-program reformasi 19

11/30/2015 1:24:18 PM

Artikel birokrasi secara baik; dan 4). Mengelola sumber daya yang cukup besar. Disisi lain, untuk mendapatkan predikat WBBM, persyaratan yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah dan juga satuan kerja, diantaranya: a. Pada level instansi pemerintah: 1). Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan selama minimal 2 tahun berturut-turut; dan 2). Mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal “CC”. b. Pada level unit kerja yang diusulkan, merupakan unit kerja yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam satuan kerja yang akan ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen Pengungkit Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit yaitu: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, danpenguatan kualitas pelayanan publik. Komponen pengungkit ini yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan 20


publik yang merupakan indikator dari komponen hasil. 1. Manajemen Perubahan Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun ZI menuju WBK/WBBM (1), terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM (2), menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan (3). Terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan. Pertama pembentukan Tim Kerja untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Kedua penyusunan dokumen rencana pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, yang kemudian disosialisasikan melalui media. Lalu ketiga pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dan terakhir atau yang keempat perubahan pola pikir dan budaya kerja perubahan pola pikir dan budaya kerja, dimana pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, penetapan Agen Perubahan, pembangunan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015

11/30/2015 1:24:18 PM

dan keterlibatan pegawai dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan komponen pengungkit Manajemen Perubahan diantaranya adalah: (a). Tim Kerja: SK pembentukan tim kerja untuk melakukan pembangunan zona integritas, dan dokumen tentang prosedur/ mekanisme penentuan anggota tim pembangunan zona integritas. Tim kerja terdiri dari unsur-unsur sub tim manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan sub tim penguatan kualitas pelayanan publik. Akan dilakukan penilaian apakah penentuan anggota tim tersebut selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas atau tidak, misalnya ada SOP tentang pemilihan/penentuan anggota tim pembangunan zona integritas, dan juga pada pelaksanaan pemilihan/ penentuan anggota menggunakan kriteria yang telah disahkan/ disepakati, dan lebih tepat bila didukung dengan data lain misalnya surat

undangan, daftar hadir, notulen. (b). Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas: berupa dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunn WBK/ WBBM. Akan dilakukan penilaian atas relevansi target-target priororitas dibandingkan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM. Dokumen lain adalah bukti bahwa pembangunan WBK/WBBM telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan terdapat mekanisme atau bentuk media apa yang digunakan untuk sosialisasinya. Dokumen tersebut sebaiknya didukung dengan bukti foto atas kegiatan sosialisasi, surat undangan, daftar hadir dan notulen. (c). Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM: berupa dokumen kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan WBK/WBBM. Akan dilakukan penilaian untuk membutkikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana

atau tidak. Disamping itu juga dibutuhkan dokumen atas kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI, dan juga dokumen bukti bahwa hasil monitoring dan evaluasi tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum. Hal ini menunjukkan juga INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


21

11/30/2015 1:24:20 PM

Artikel bahwa kegiatan monev tersebut akan bermakna bila ada tindak lanjut atas monev, karena seringkali monev hanya merupakan kegiatan ceremonial saja dan tidak ada tindak lanjut atas monev tersebut. (d). Perubahan pola pikir dan budaya kerja: berupa dokumen yang membuktikan bahwa pimpinan satuan kerja berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? Misalnya memberi teladan nyata seperti mengisi data kehadiran setiap hari sama seperti pegawai lainnya. Dokumen pendukung dapat berupa data daftar hadir pimpinan dari hasil rekaman finger print, atau lainnya. Dokumen yang dibutuhkan selanjutnya adalah SK agent of change/agen perubahan, dan dokumen bukti bahwa pada satuan kerja telah dibangun budaya kerja dan pola pikir, dokumen pelatihan budaya kerja dan pola pikir (laporan pelatihan, sertifikat pelatihan, data peserta pelatihan, data nara sumber, kopi materi pelatihan, dokumentasi foto, dll). Hal ini dapat juga diartikan adanya ketok tular keilmuan atas yang didapatkan oleh peserta pelatihan kepada pegawai lain. Budaya kerja dapat disusun oleh suatu satuan kerja secara tertulis dengan dasar pemikiran falsafah, undangundang, peraturan pemerintah, hasil keputusan menteri/pimpinan, hasil pertemuan, dan sebagainya, untuk kemudian dijadikan budayabudaya seperti apa yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas seharihari misalnya pelaksanaan apel setiap tanggal 17 bulanan, rapat/ 22


pertemuan, coffe morning, rapat koordinasi, penggunaan pakaian seragam dengan segala atributnya, kebersihan dan kenyamanan kantor, dan teknis kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan. Sesungguhnya bukan hanya dokumen yang dibutuhkan, akan tetapi juga budaya kerja itu sudah dibangunan dalam unit kerja. Satu hal juga yang tidak boleh terlupakan bahwa anggota Organisasi turut terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM. 2. Penataan Tatalaksana Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah pertama meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di ZI menuju WBK/ WBBM; kedua meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dan yang terakhir adalah meningkatnya kinerja. Ada beberapa indikator yang kemudian perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu: prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama yang mengacu pada kondisi yang mengacu kepada peta proses bisnis instansi dan telah diterapkan serta dievaluasi; E-Office yang dilakukan dengan penerapan sistem pengukuran kinerja, sistem kepegawaian, dan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi; keterbukaan informasi publik yang diterapkan dan dilakukan INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015

11/30/2015 1:24:21 PM

monitoring/evaluasi. Selanjutnya, dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan komponen pengungkit Penataan Tata Laksana diantaranya adalah: (a). Adanya SOP Kegiatan Utama yang telah mengacu pada peta proses bisnis instansi, dan akan lebih baik lagi apabila dilakukan inovasi-inovasi yang selaras. Bukan hanya itu, tetapi akan dilakukan penilaian apakan seluruh SOP yang telah ditetapkan di dapat diterapkan pada seluruh organisasi (terdapat bukti-bukti bahwa sudah diterapkan), dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan, dan telah dilakukan evaluasi terhadap SOP tersebut. (b). Pertama, diperlukan bukti dokumen bahwa sistem pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi (e-office), dalam artian bahwa terdapat kebijakan tertulis dari pimpinan tentang peralatan yang digunakan dalam sistem pengukuran kinerja, adanya perangkat komputer yang memadai, adanya penunjukan petugas operator berikut supervisornya, adanya tools yang digunakan sesuai dengan ketentuan dan aturan, dan juga tidak kalah pentingnya adalah diperlukan adanya inovasi-inovasi yang selaras untuk perbaikan. Kedua, bukti bahwa operasionalisasi manajemen SDM telah menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi-inovasi untuk pengembangan atas operasional manajemen SDM tersebut. Ketiga, Bukti penggunaan teknologi informasi pada unit pelayanan publik, disamping juga melakukan inovasi-inovasi untuk INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


peningkatan pelayanan publik. Untuk menterjemahkan bukti kedua dan ketiga dapat merujuk pada bukti atas pengukuran kinerja diatas. Keempat, adanya bukti kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasional SDM, dan dalam pemberian pelayanan kepada publik. Sejatinya kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara periodik/berkala, dan ada laporan tertulis. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan bulanan akan mendapatkan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan yang dilakukan secara triwulanan, semesteran, dan tahunan. (c). Pertama adalah bukti dokumen bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diterapkan, yang tentu saja merujuk pada ketentuan mengenai informasi apa saja yang dapat dipublikasikan yakni UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permenkes No.1 Tahun 2005 tentang Daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kemenkes RI dan apa yang tidak patut dipublikasikan. Kedua adalah bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut. 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada ZI Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur, meningkatnya transparansi dan 23

11/30/2015 1:24:22 PM

Artikel akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur, meningkatnya disiplin SDM aparatur, meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur, dan meningkatnya profesionalisme SDM. Terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM, yaitu pertama perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan, kedua pola mutasi internal dengan kebijakan yang ditetapkan, ketiga pengembangan pegawai berbasis kompetensi, yang pengukurannya dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti: telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge) 1); dan terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya 2). Selanjutnya keempat adalah Penetapan Kinerja Individu, yang pengukuran indikatornya dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti: telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi1); ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya2); telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik3); dan hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan4). Kelima adalah Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai yang pengukuran indikatornya dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, 24


seperti pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan dan keenam adalah Sistem Informasi Kepegawaian, yang pengukuran indikatornya dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. Kesemua indikator tersebut juga dilakukan penilaian atas penerapan, dan monitoring/evaluasinya. Dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan komponen pengungkit Penataan Sistem Manajemen SDM diantaranya adalah: (1). Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Pertama pada indikator ini akan dinilai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa kebutuhan pegawai yang disusun telah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Harus tersedia bukti-bukti perencanaan kebutuhan pegawai, dasar/rujukan penyusunannya, notulen rapat, undangan rapat, daftar hadir, dan kertas kerja lainnya. Kedua, dalam hal penempatan pegawai hasil rekruitmen semata-mata murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan, tidak ada konflik kepentingan. Hal ini dapat dibuktikan dengan perencanaan kebutuhan pegawai per jabatan dan satuan unit, yang kemudian dibandingkan dengan data penempatan pegawai hasil rektuitmen. Ketiga, bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekruitmen INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015

11/30/2015 1:24:22 PM

untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. Harus ada laporan monitoring dan evaluasi atas hal itu. (2). Pola mutasi Internal Pertama, sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai, perlu didukung dengan adanya bukti bahwa telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan, misalnya adanya kebijakan pimpinan tentang pola mutasi internal pegawai dan adanya pelaksanaan mutasi pegawai pada suatu unit ke unit lain dalam jabatan fungsional yang sama, dalam jangka waktu tertentu. Kedua, bukti bahwa dalam pelaksanaan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan pimpinan. Ini dapat dibuktikan dengan data dokumen mutasi pegawai (sebelum dan sesudah), kertas kerja dalam proses penentuan mutasi pegawai tersebut, kebijakan pimpinan tentang pola mutasi pegawai dan dasar pertimbangan terkait dengan kompetensi jabatan dan pola mutasi pegawai. Ketiga adalah bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja, misalnya laporan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut. (3). Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Beberapa dokumen penting yang harus tersedia, yang pertama INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


adalah bukti bahwa satuan kerja telah melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi. Utamanya tentu bukti pendukung kegiatan seperti TOR/kerangka acuan kegiatan, surat permintaan nara sumber, surat penunjukan peserta training/workshop, laporan kegiatan, daftar hadir, dan foto dukumentasi kegiatan. Lalu yang kedua, dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai, yang dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung berupa kontrak kerja, formulir penilaian prestasi kerja, standar kompetensi jabatan, hasil kajian atas pengembangan kompetensi pegawai yang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. Kemudian yang ketiga, hasil perhitungan kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standard kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan. Ini merupakan hitungan persentasi yang dapat dilakukan oleh satuan kerja sebelum dilakukan self assessment oleh TPI Kemenkes maupun penilaian yang dilakukan oleh TPN. Tentu saja semakin kecil hasil presentasi kesenjangan tersebut, maka penilaian akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Keempat, bukti dukung bahwa pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan 25

11/30/2015 1:24:23 PM

Artikel kompetensi lainnya, misalnya ada pengumuman terbuka yang memberi kesempatan untuk pendidikan berkelanjutan, pelatihan, seminar, short course, dan pengembangan lainnya, meskipun pada akhirnya penentuan peserta adalah berdasarkan keputusan pimpinan berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Penempatan pengumumannya pun akan dinilai apakah diketahui atau dipahami oleh seluruh pegawai (bukti foto penempatan pengumuman, ataupun di website). Selanjutnya yang kelima, bukti pendukung bahwa dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, satuan kerja telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai yang dapat dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house traing, coaching atau mentoring, dll. Bukti pendukung dimaksud dapat berupa adanya kebijakan pimpinan atas hal terkait, rencana pengembangan SDM, surat pengiriman peserta, sertifikat peserta, dan lainnya. Bila satuan kerja telah melakukannya kepada seluruh pegawai, tentu saja penilaiannya akan sangat berbeda pada satuan kerja sebagian kecil pegawai, ataupun belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai. Yang terakhir adalah bukti dukung bahwa satuan kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya 26


dengan perbaikan kinerja. Terkadang monitoring evaluasi ini sesungguhnya sudah dilakukan, namun bukti pendukung berupa laporan pelaksanaan monitoring evaluasi tidak dibuat ataupun tidak ditemukan pada saat penilaian oleh TPI maupun oleh TPN. Akan lebih tinggi nilainya apabila monitoring evaluasi secara rutin bulanan, dibandingkan dengan yang dilakukan dengan jangka waktu yang lebih lama. (4). Penetapan kinerja individu Untuk penetapan kinerja individu terdapat empat macam jenis dokumen pendukung. Yang pertama, bukti bahwa terdapat dokumen penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dapat juga dijadikan dokumen pendukung disini, lalu dikaitkan dengan kinerja organisasi, apakah seluruhnya terkait, sebagian besar, sebagian kecil, atau belum ada keterkaitannya sama sekali. Kedua, penetapan kinerja individu yang telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya. Artinya SKP pada level staf akan mempengaruhi dan mempunyai dampak kepada atau memiliki kesesuaian dengan SKP atasan langsungnya, demikian seterusnya sampai kepada level pimpinan. Dokumen pendukung berupa SKP pada masing-masing lini. Yang ketiga, adanya dokumen pelaksanaan pengukuran kinerja individu yang dilakukan secara periodik, bulanan, triwulan, semester, atau tahunan berupa laporan INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015

11/30/2015 1:24:24 PM

pelaksanaan pengukuran. Keempat, bahwa hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir indivitu, penghargaan, dll). Dokumen yang dibutuhkan berupa bukti bahwa terdapat reward berdasarkan hasil penilaian kinerja individu. (5). Penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai Penilaian pada indiktor ini hanya pada bukti implementasi/ pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/kode perilaku dengan merujuk pada Permenkes no 008 tahun 2012 tentang Kode etik PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan. Satuan kerja perlu mempersiapkan dokumen terkait dengan hal tersebut, disamping tentu saja bahwa satuan kerja telah memiliki aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku itu sendiri. Penilaian akan lebih tinggi pada satuan kerja yang mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai dibandingkan dengan satuan kerja yang menerapkan sebagian kecil saja. (6). Sistem Informasi Kepegawaian Pada inidikator ini lebih kepada pelaksanaan mutakhiran data informasi kepegawaian satuan kerja. Yang dinilai adalah pertama adanya sistem informasi kepegawaian itu sendiri, lalu periode pemutakhiran datanya, yang didukung dengan bukti laporan kegiatan dan bukti lainnya. Semakin pendek periode pemutakhiran (bulanan) tentu akan menghasilkan penilaian lebih tinggi INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


dibandingkan pemutakhiran yang dilakukan secara tahunan. Patut diingat dan menjadi perhatian bahwa pada waktu penilaian, bukan hanya keberadaan dokumen saja yang dibutuhkan (satu jenis dokumen bisa menjawab beberapa kebutuhan indikator/komponen), tetapi juga tim akan melakukan penilaian lebih kepada implementasi atau aktivitas dari masingmasing komponen, dengan melakukan observasi maupun wawancara dengan pihak-pihak yang tidak terduga, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terstruktur. Satu hal, tidak ada korupsi pada satuan kerja tersebut! (Bersambung pada tulisan kedua di edisi berikutnya). n Oleh: Irwan Batusangkar, Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Investigasi.

Rujukan: 1). UU No. 28 Th 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. 2). UU No.31 Th 1999 tentang Pemberantasan TPK. 3). UU No. 30 Th 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi. 4). Perpres No.55 Th 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. 5). Inpres No.2 Th 2014 Tentang Aksi PPK. 6). Permenpan & RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

27

11/30/2015 1:24:26 PM

Artikel

POTENSI FRAUD DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

B

erlakunya program besar di bidang kesehatan yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai tanggal 1 Januari 2014 belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian besar kalangan masyarakat, termasuk kita sendiri yang berkecimpung di dunia kesehatan. JKN merupakan gebrakan besar untuk mengatasi permasalahan derasnya peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun, yang jika dibiarkan maka ke depan tak heran jika banyak masyarakat miskin tidak dapat mendapat pelayanan kesehatan yang dibutuhkan saat sakit, serta banyak masyarakat mampu yang tiba-tiba menjadi miskin karena menanggung biaya pelayanan kesehatan yang sangat tinggi. Dengan kata lain JKN bertujuan agar peserta terjamin dengan memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kebutuhan dasar kesehatannya. JKN merupakan 28


amanat dari Undang-Undang no.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepesertaan wajib tersebut dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2019. Penulis dalam kesempatan ini tidak menjelaskan detil mengenai teknis pelaksanaan JKN, tetapi lebih memfokuskan tulisan pada aspek pengawasan dari pelaksanaan JKN. Dalam setiap pelaksanaan program tentu ada potensi fraud yang bisa terjadi termasuk dalam pelaksanaan JKN. Beberapa potensi fraud yang dapat dirangkum


11/30/2015 1:24:27 PM

adalah sebagai berikut: 1. Klaim pelayanan kesehatan yang tidak sesuai Sistem INA CBGs digunakan sebagai dasar sistem pembayaran klaim pelayanan kesehatan peserta JKN di RS. INA CBGs yang merupakan kependekan dari Indonesian Case Base Groups merupakan suatu sistem pembayaran pelayanan kesehatan berdasarkan diagnosis atau kasus penyakit yang sama. Untuk mendapatkan klaim pelayanan dengan tarif tertinggi, pihak Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dimungkinkan melakukan entry tagihan berdasar ICD 9 dengan tambahan diagnosis yang sebenarnya tidak ada dalam kenyataannya, kasus seperti ini biasa dinamakan upcoding yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari tagihan klaim INA CBGs. 2. Iur biaya kepada peserta Sebenarnya paket pelayanan kesehatan yang dijamin dalam JKN sudah komprehensif untuk memenuhi kebutuhan dasar



kesehatan pesertanya, mulai dari aspek preventif promotif sampai dengan kuratif rehabilitatif, sehingga jika memenuhi mekanisme dan standar yang telah ditentukan peserta tidak perlu dibebani iur biaya lagi, tetapi berdasarkan pengalaman dan pemberitaan di media, masih banyak ditemui peserta JKN (baik itu yang memiliki kartu Askes atau yang sudah kartu BPJS Kesehatan) yang tetap dikenai biaya. Misalnya untuk obat, peserta sudah dijamin dengan berbagai jenis obat dalam formularium nasional tetapi dimungkinkan di lapangan sejumlah jenis obat dalam formularium nasional tersebut tidak tersedia/disediakan di tempat pelayanan kesehatan sehingga terpaksa peserta membeli obat dari kantongnya sendiri. 3. Dobel klaim pelayanan kesehatan Pilihan Indonesia menerapkan asuransi kesehatan sosial dalam program Jaminan Kesehatan Nasional per 1 Januari 2014 dan bukan asuransi kesehatan komersial seperti di Amerika Serikat sangat tepat jika ingin memberi jaminan kepada seluruh rakyat dengan pencapaian Universal Health Coverage. Penyebab asuransi sosial mampu mencapai cakupan semesta adalah karakteristik wajib yang 29

11/30/2015 1:24:28 PM

Artikel memaksa penduduk untuk masuk program. Ini berbeda dengan asuransi komersial sukarela, hanya penduduk yang merasa butuh, karena beresiko, membeli asuransi, sementara penduduk yang memiliki resiko rendah akan menghindari asuransi. (Hidayat, 2013). Namun meskipun asuransi kesehatan sosial kelihatannya sudah menjadi pilihan terbaik, menurut Norman and Weber (2009) masih ada kekurangan dari penerapan asuransi kesehatan sosial yang perlu menjadi perhatian, salah satu diantaranya adalah Tanggung jawab fungsional dalam hal pengumpulan dan pembayaran dana dapat terjadi duplikasi, kecuali ada sinergi dengan skema dan mekanisme lainnya. Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia yang bersifat wajib sudah barang tentu akan menyebabkan terjadinya duplikasi atau rangkap asuransi bagi peserta yang masih mau menggunakan asuransi kesehatan swasta yang biasa disebut cakupan ganda atau over insurance. Menurut Ilyas (2011) Over insurance terjadi apabila seseorang dicakup oleh dua atau lebih polis asuransi kesehatan dan dapat mengumpulkan total benefit yang melebihi resiko finansial yang ditanggung oleh PPK maupun peserta. Peserta JKN yang juga mempunyai penjamin lain, misalnya asuransi kesehatan swasta, jamkesda (yang belum terintegrasi dengan JKN), maupun jaminan kesehatan lainnya dapat dimungkinkan terjadinya kecurangan baik pihak provider ataupun peserta untuk melakukan dobel klaim pelayanan kesehatan untuk manfaat pelayanan 30


kesehatan yang sama. Misalnya A sebagai peserta JKN dan juga peserta Jamkesda (yang belum terintegrasi dengan JKN) mendapatkan pelayanan kesehatan di suatu RS. Setelah selesai pelayanan kesehatan, pihak RS melakukan klaim kepada BPJS Kesehatan dan ke Pemerintah Daerah sebagai pengelola Jamkesda untuk pelayanan kesehatan yang sama. Kecurangan seperti ini dimungkinkan terjadi pada masa transisi dimana beberapa pemerintah daerah yang sudah memiliki program Jamkesda namun belum mengintegrasikannya ke dalam program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Selain sedikit potensi fraud di atas, tentu masih banyak potensi fraud lain dalam JKN yang bisa dilakukan oleh provider pelayanan kesehatan, peserta, maupun BPJS Kesehatan yang belum tertuang dalam tulisan ini, sehingga dibutuhkan koordinasi yang integral dalam hal pengawasan baik oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan stake holders untuk mengantisipasi dan menentukan langkah-langkah deteksi Fraud dalam pelaksanaan JKN. Penulis: Eko Rahman Setiawan

Referensi 1. Hidayat, Budi. 2013. Rambu-Rambu Jaminan Kesehatan Nasional. Pidato pada upacara pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ekonomi dan Asuransi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Depok. 27 Maret 2013 2. Ilyas, Yaslis. 2011. Asuransi Kesehatan, Review Utilisasi, Manajemen Klaim dan Fraud. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Depok. Cetakan kedua, Juni 2011 3. Normand, Charles and Axel Weber. 2009. Social Health Insurance. A guidebook for planning. Verlag fur Akademische Schriften, Germany INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015

11/30/2015 1:24:32 PM

MEMBACA BAHASA TUBUH DALAM AUDIT INVESTIGASI

A

uditor adalah sebuah profesi yang penuh dengan tantangan. Sebuah profesi yang dinamis dan tidak monoton. Profesi ini membutuhkan daya analisa yang kuat. Banyak pendekatan yang dilakukan pada saat melakukan audit. Terutama pada saat melakukan investigasi terhadap sebuah kasus kecurangan. Jika sebuah kasus dapat dibuktikan dengan dokumen, investigasi dapat berjalan dengan baik. Namun bagaimana jika ternyata ditemukan sebuah kasus yang tidak bisa dibuktikan dengan dokument yang konkrit? Investigasi tanpa adanya bukti yang kuat berupa dokumen merupakan sebuah tantangan bagi seorang auditor. Auditor yang menemukan kasus seperti ini harus memiliki banyak trik untuk dapat mengungkap kasus semacam ini. Salah satu keahlian yang harus dimiliki adalah kemampuan membaca bahasa tubuh. Jadi, tidak adanya bukti secara dokumen bukanlah sebuah penghalang bagi seorang auditor untuk berhenti dalam mengungkap sebuah kasus kecurangan. Asahlah kemampuan dalam memahami bahasa tubuh seseorang. Sebuah ide atau pemikiran dapat ditransmisikan melalui beberapa chanel/ saluran. Dalam teori komunikasi ide dan pemikiran dapat disampaikan lewat INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


verbal atau non verbal/bahasa tubuh. Transmisi secara verbal artinya ide dan pemikiran kita ditransmisikan atau disampaikan lewat ucapan atau tulisan, sedangkan transmisi lewat non verbal adalah ide dan pemikiran yang terpancar melalui bahasa tubuh, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Bahasa tubuh relatif sulit untuk dibuat buat, karena merupakan ekspresi alamiah manusia. Seseorang lebih mudah untuk berbohong dalam bahasa yang disampaikan lewat tutur kata atau dalam tulisan, namun ekspresi tubuh lebih sulit untuk dimodifikasi sehingga bisa saja ucapan berbeda dengan bahasa tubuh yang diperlihatkan. Kemampuan membaca bahasa tubuh ini merupakan salah satu modal yang dapat mendukung pelaksanaan audit investigasi, karena pelaku kecurangan biasanya tidak akan mau secara suka rela untuk mengakui kesalahannya atau kecurangannya. Pengertian Bahasa Tubuh Bahasa tubuh merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan dimana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat/gerakan tubuh, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, artifak (lambang yang digunakan), diam, waktu, suara, serta postur dan gerakan tubuh. Jadi bahasa tubuh disini memiliki 31

11/30/2015 1:24:35 PM

Artikel pengertian yang sangat luas. Bahasa tubuh telah dipelajari dan diteliti sejak abad 18. Pada tahun 1872 Chrles Darwin mengeluarkan buku hasil penelitiannya yang berjudul The Expression of the Emotion in Man and Animals, buku tersebut membahas hasil penelitian tentang ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Selanjutnya Albert Mehrabian dalam penelitianya menemukan bahwa pengaruh kuat dari sebuah pesan secara keseluruhan hanya 7% dari verbal (katakata yang digunakan), 38% dari vokal (nada suara, irama dan intonasi) dan 55% adalah dari non verbal. Bahkan dalam penelitiannya, Profesor Birdwhistell menemukan bahwa rata-rata komponen verbal percakapan langsung yang dilakukan oleh manusia kurang dari 35% sedangkan sisanya 65% lebih merupakan komunikasi yang dilakukan secara nonverbal. Dari penelitian penelitian tersebut tergambar bahwa bahasa tubuh memiliki peran penting dalam mendukung sebuah komunikasi. Fungsi Bahasa Tubuh Setidaknya terdapat 5 fungsi dari bahasa tubuh yang diperlihatkan oleh seseorang, yaitu : 1. Repetisi Bahasa tubuh yang diperlihatkan disini adalah mengulangi bahasa verbal yang telah diucapkannya, misalnya seseorang sambil mengucapkan kata ‘tidak’ sambil menggelengkan kepalanya. Atau mengganggukan kepala sambil mengucapkan persetujuannya secara verbal. 2. Subsitusi Fungsi bahasa tubuh yang berikutnya adalah sebagai pengganti 32


dari bahasa verbal yang seharusnya diucapkan. Dalam keadaan tertentu, seseorang akan melakukan suatu respon atau jawaban hanya dengan gerakan anggota tubunya, misalnya dengan mengangkat kedua bahunya yang bermaksud mengucapkan ketidak tahuannya. 3. Kontradiksi Menolak sebuah pesan verbal dengan memberikan makna lain menggunakan pesan non verbal. Contoh: seseorang mengiyakan dan menganggukkan kepala saat diminta mendekat namun lalu mengambil langkah seribu dan lari secepat-cepatnya. Bahasa tubuhnya yang menghindari kontak dengan melarikan diri menandakan bahwa ia takut, kontradiktif dengan awal pesan verbalnya saat ia mengiyakan. 4. Compliment Sikap atau ekspresi yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkaya pesan non verbal. Contoh: air muka yang menunjukkan rasa sakit luar biasa tanpa mengeluarkan sepatah katapun. 5. Aksentuasi Suatu sikap yang dilakukan untuk menegaskan pesan non verbal. Contoh: kekesalan diungkapkan dengan memukul lemari. Tujuan Memahami Bahasa Tubuh dalam Audit Investigasi Pemahaman yang baik terhadap bahasa tubuh seseorang akan membantu auditor dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan karena tidak semua fakta dapat diungkapkan lewat INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015

11/30/2015 1:24:35 PM

jawaban secara verbal. Sehingga auditor perlu mempelajari dan mamahami bahasa tubuh yang ekspresikan oleh auditan. Ada beberapa tujuan dalam mengamati dan memahami bahasa tubuh lawan bicara kita saat berkomunikasi, diantaranya : 1. Untuk menghindari kesalahpahaman dan informasi. Kita akan lebih mudah menangkap dan memahami maksud sebenarnya dari pembicaraan lawan bicara, apabila kita dapat melihat secara langsung bahasa tubuhnya. Terkadang apa yang diucapkan berbeda dengan mimik wajah yang diperlihatkannya, sehingga apabila kita begitu saja menerima apa yang ditangkap dari ucapan verbalnya, kemungkinan akan salah memahami apa maksud sebenarnya dari bahasa yang diucapkannya.

Komunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh yang proporsional akan mempresentasikan sebuah kehangatan dan antusiasme. Hal ini akan mendukung dan mempercepat terjalinnya relasi antara komunikator dengan komunikan atau antara auditor dengan auditan. 4. Untuk mengenali tanda kebohongan. Hal yang penting dalam mendukung audit investigasi adalah mengenali kebohongan yang dipresentasikan dari bahasa tubuh lawan bicara kita. Saat kita melakukan wawancara dengan maksud mengumpulkan informasi, yang perlu dicermati adalah bagaimana bahasa tubuhnya dalam dalam menjawab pertanyaanpertanyaan yang kita ajukan.

2. Untuk memperkuat pengaruh komunikasi. Bahasa yang hanya disampaikan secara verbal tanpa ekspresi dari wajah dan bahasa tubuh, memiliki pengaruh yang kurang kuat dibanding apabila seseorang berbicara dengan eksresi wajah yang meyakinkan dan bahasa tubuh yang memperkuat bahasa verbalnya. Salah satu tujuan komunikasi adalah mempengaruhi lawan bicara, sehingga dengan menggunakan lebih banyak modalitas transmisi yang kita miliki, akan semakin kuat pengaruh bahasa yang kita sampaikan.

5. Untuk mengenali adanya tanda kebosanan. Dalam menggali informasi lewat wawancara, bisa saja auditan sudah merasa kecapean/bosan, namun merasa kurang enak untuk menyampaikannya. Kebosanan yang dimiliki auditan akan mempengaruhi informasi yang akan disampaikan, dimana auditan bisa asal jawab tanpa menyentuh essensi pertanyaan sebenarnya, sehingga bila auditor jeli memperhatikan bahasa tubuhnya, akan dapat mengetahui apakah sesi wawancara bisa diteruskan atau sudah saaatnya di berhentikan dan dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

3. Untuk membangun hubungan dengan lebih cepat.

6. Untuk mengerti apa yang tidak dikatakan dan ada dipikiran lawan



33

11/30/2015 1:24:35 PM

Artikel bicara. Bahasa tubuh sulit untuk dikendalikan, reaksi vegetative yang ditandai wajah memerah atau tatapan mata saat mengucapkan kebohongan sulit untuk diatur seperti mengatur pemilihan kata dan susunan kalimat dalam bahasa verbal. Semakin terampil seseorang dalam membaca bahasa tubuh, semakin mudah mengetahui apa yang ada dibalik setiap kalimat lawan bicara kita. Sehingga kita dapat mengetahui apa yang ada dalam pikiran lawan bicara kita yang mungkin saja tidak disampaikan secara verbal tetapi terungkap dalam bahasa tubuhnya. Beberapa Bahasa Tubuh yang Sering Diperlihatkan Auditan Dalam melakukan wawancara atau permintaan keterangan, yang kita perhatikan bukan hanya jawaban yang disampaikan secara verbal saja, namun perlu memperhatikan bahasa tubuh auditan. Dalam satu tim, anggota tim bisa berbagi tugas dimana salah satu anggota tim bertugas mewawancarai dan anggota lainnya memperhatikan dan mencatat bahasa tubuh yang diekpresikan orang yang kita wawancarai. Ada beberapa ekspresi yang bisa kita perhatikan dalam membaca bahasa tubuh seseorang, misalnya cara duduk seseorang/auditan saat menjawab pertanyaan dalam wawancara. Cara duduk seseorang menggambarkan atau menyampaikan pesan yang tidak terucapkan. Seseorang yang menyampaikan pemikirannya secara terbuka atau bersikap tertutup, yang merasa bosan atau sedang antusias akan terekspresi dari sikap duduknya, 34


misalnya seperti gambar di bawah ini ; Gambar di atas menunjukan bahasa tubuh seseorang, sisi sebelah kiri adalah sikap duduk seseorang ketika dia membuka diri, artinya sikap seperti ini lebih mudah diajak komunikasi dan cendrung akan lebih terbuka dan jujur dalam menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Auditor harus mampu menciptakan suasana kondusif sehingga mampu mempertahankan sikap auditan yang sudah mulai terbuka. Apabila auditor membuat suatu kesalahan dalam menyampaikan pertanyaan atau bersikap dalam wawancara bisa saja sikap yang tadinya terbuka berubah menjadi sikap tertutup. Mungkin juga saat diajak berbicara dengan topik yang bersifat umum, auditan masih bersikap terbuka, namun setelah masuk dalam topik yang lebih mendalam dan teknis, auditan mulai bersikap tertutup. Sikap tertutup tercermin dari sikap duduk seperti gambar di sebelah kanan, dimana


11/30/2015 1:24:36 PM

kaki dan tangan dalam posisi bersilang. Gambar di atas adalah dua cara duduk yang berbeda, sebelah kiri memperlihatkan sikap duduk yang penuh percaya diri sedangkan di sebelah kiri adalah sikap duduk yang memperlihatkan perasaan tidak nyaman atau tidak percaya diri. Gambar sebelah kanan menunjukan badan tegak, wajah lurus ke depan dan posisi tangan dalam keadaan rileks dipaha. Sikap percaya diri ini secara alami akan muncul ke permukaan saat seseorang berbicara halhal yang memang dia kuasai dan pahami. Sikap ini juga menunjukan bahwa orang tersebut berbicara apa adanya, sehingga merasa nyaman dalam sesi wawancara yang diikutinya. Sedangkan sikap duduk seperti gambar sebelah kanan, terlihat orang ini merasa tidak nyaman, dimana tubuh membungkung/tidak tegak, wajah berpaling tidak mau menatap pewawancara dan posisi tangan yang menyilang. Sikap tidak nyaman yang diekspresikan dengan cara duduk tersebut dikarenakan orang ini dalam posisi tertekan dan ingin secepatnya menghidar dari situasi wawancara yang dihadapinya. Tekanan psikologis yang dialami, bisa jadi karena orang ini berusaha menutupi sebuah kebenaran

atau berusaha untuk berbohong. Gambar di atas menunjukan sikap duduk yang mengekspresikan seseorang INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


dalam kondisi yang terkontrol, hal ini digambarkan dalam foto sebelah kiri. Sedangkan foto sebelah kanan adalah sikap duduk yang menggambarkan seseorang dalam keadaan tidak mampu mengontrol dirinya atau grogi/gugup. Orang yang dalam posisi terkontrol duduk dengan sikap yang santai namun tetap mampu menatap wajah pewawancaranya dan posisi tangan yang terbuka. Berbeda dengan orang yang sedang mengalami stres, orang ini terlihat grogi/gugup. Perasaan gugup ini muncul secara alami ketika ada rasa takut, misalnya ketakutan bila kecurangan atau kebohongannya

diketahui orang lain. Posisi duduk di atas menunjukan ekspresi seseorang yang sedang antusias seperti gambar sebelah kiri, sedangkan sisi sebelah kanan adalah sikap duduk yang mengekspresikan perasaaan bosan atau jenuh. Saat wawancara, auditor harus mampu membaca bahasa tubuh seperti ini. Auditan bisa mengalami kelelahan atau kebosanan dengan sesi wawancara yang diikutinya, namun takut atau sungkan menyampaikan ke auditornya, sehingga dia cendrung hanya sekedar menjawab apa adanya saja. Bila auditor mengetahui auditan sudah masuk pada fase bosan atau kelelahan, sebaiknya wawancara ditunda dan dilanjutkan di waktu yang lain lagi. 35

11/30/2015 1:24:36 PM

Artikel Mewawancarai orang yang kelelahan, beresiko mendapatkan informasi yang kurang akurat. Namun berbeda dalam interograsi atau wawancara yang ditujukan untuk mendapatkan pengakuan, terkadang tehnik seperti ini cukup akurat. Auditan sengaja dibuat lelah secara fisik dan psikis, sehingga dia tidak mampu bertahan dalam kebohongannya. Secara psikis orang yang berbohong atau menuntupi sesuatu akan cepat merasa lelah dan bila ditekan lebih dalam dia tidak akan mampu mempertahankan kebohongannya, dan akan melepas tekanan tersebut dengan mengatakan kondisi sebenartnya atau mengakui kesalahannya. Selain memperhatikan posisi atau cara duduk seseorang, bahasa tubuh juga bisa dilihat dari beberapa bagian tubuh lainya, misalnya : Mata Orang yang berbohong atau menyembunyikan sesuatu biasanya tidak akan mampu menatap mata pewawancaranya, dia akan sering melirik ke kanan dan kiri: Mata yang melirik ke atas kanan cendrung menunjukan kalau orang ini sedang berbohong, ini dianalisis dari fungsi emispir atau belahan otak yang berkerja secara kontralateral. Bagian tubuh kanan dikontrol belahan otak sebelah kiri dan sebaliknya. Bila orang melirik ke kanan maka otak yang dominan bekerja adalah sisi sebelah kiri. Belahan otak kiri bekerja secara analitik sedangkan sebalah kanan holistik dan spontan. Jawaban jujur biasanya muncul dengan spontan sedangkan jawaban yang bohong biasanya tidak keluar secara spontan namun butuh waktu untuk menyusun menjawanya. 36


Orang yang mampu melihat langsung ke mata pewawancara biasanya menunjukan bahwa dia berbicara jujur. Tapi kita juga harus berhati-hati karena orang yang sudah terbiasa berbohong mungkin saja melakukan taktik melihat mata secara langsung untuk meyakinkan pewawancaranya. Bibir Apabila seseorang saat diwawancarai menggigit-gigit bibirnya, ini menggambarkan orang tersebut sedang dalam keadaan stres atau sedang konsentrasi memikirkan sesuatu atau jawaban yang harus disampaikan. Kita bisa memperdalam dengan pertanyaanpertanyaan lainnya, penyebab orang ini mengalami stres, apakah karena berusaha menutupi sesuatu/berbohong atau sedang mengalami masalah lainnya. Terkadang ada juga seseorang yang saat diwawancarai tertawa dengan dipaksakan, ini menunjukkan kalau orang tersebut sedang gugup, tapi sebaliknya bisa juga dia sedang berusaha untuk menunjukkan dirinya mau bekerja sama meski agak terpaksa. Tangan Terkadang saat wawancara, orang yang kita wawancarai menyilangkan tangannya di depan dada. Perlu diperhatikan apakah ini karena kebiasaan atau dia melakukannya bukan karena kebiasaan. Kalau di lakukan hanya saat kita wawancarai, maka bisa jadi orang tersebut menutup diri dari pengaruh luar lingkungannya. Dia berusaha menutup dan mengendalikan informasi yang dimilikinya untuk tidak diucapkan dengan sejujurnya. Atau telapak tangan orang yang kita wawancarai mengepal INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015

11/30/2015 1:24:36 PM

atau menjadi basah. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut sedang dalam tekanan psikolgis yang membuatnya tidak merasa nyaman. Perasaan tertekan secara psikologis akan mempengaruhi hormon-hormon tubuhnya, dan bereaksi secara tidak tepat dengan rangsangan yang ada, sehingga telapak tangan menjadi basah, atau gemetar saat menuliikan sesuatu. Wajah Mimik wajah sulit untuk diatur, kecuali orang tersebut memang mahir bermain peran dan memang terbiasa berbohong. Orang yang berusaha berbohong dan merasa kebohongannya sudah tercium orang, akan terlihat dari bahasanya, misalnya wajah akan memerah dan menegang. Perubahan wajah dan mimik seseorang perlu dicermati apakah karena orang tersbut memang memiliki sifat tertutup/pemalu atau memerah karena berusaha menutupi sebuah rahasia dengan cara berbohong. Kesimpulan Membaca bahasa tubuh adalah sebuah keterampilan yang bisa diasah dengan mempelajari literatur atau dari “jam terbang”. Semakin banyak pengalaman seseorang dalam melakukan audit semakin tajam dan terasah pula kemampuan auditor tersebut dalam membaca bahasa tubuh auditannya. Bahasa verbal lebih mudah dikendalikan sehingga lebih mudah berbohong dengan kata-kata atau tulisan, namun bahasa tubuh sulit terkontrol karena terkait dengan hormonal dan alam bawah sadar seseorang. Misalnya, orang sulit mengendalikan reflek vegetatif seperti wajah yang memerah saat seseorang INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


dalam tekanan psikologis karena harus berbohong. Namun dalam mengambil kesimpulan, auditor tidak cukup hanya mengandalkan bahasa tubuh saja, tetapi juga harus dikombinasikan dengan informasi yang diperoleh dari pengembangan teknik-teknik lainnya. Diperlukan kehati-hatian dalam menyimpulkan bahasa tubuh seseorang, yakinkan dulu apakah bahasa tubuh tersebut adalah kebiasaannya atau muncul saat tertentu saja. Artinya kita terlebih dahulu mengetahui bahasa tubuhnya dalam keadaan normal, dan bandingkan dengan bahasa tubuh yang diperlihatkan saat dilakukan wawancara/ permintaan keterangan. Jika membaca bahasa tubuh telah dikuasai dengan baik, kesabaran dan kestabilan emosi auditor sangat diperlukan. Lakukan interogasi kepada pelaku kecurangan dengan sabar. Buatlah pelaku kecurangan berada dalam kondisi nyaman dan posisi badan yang terbuka. Setelah kendali sudah ada ditangan auditor, auditor bisa menggiring pelaku kecurangan agar mau mengaku akan kesalahan yang telah dilakukannnya. n Daftar Pustaka: 1. Pease Allan, Bahasa Tubuh, Prestasi Pusaka, Edisi Pertama 2003 2. http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_tubuh 3. http://kqrmann.blogspot.com/

Oleh : Kadek Pandreadi, S.Pd,MM,CFrA (Auditor Ahli Muda)

37

11/30/2015 1:24:37 PM

Artikel

KISAH PERJALANAN TUGAS AUDIT OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN JAMAAH HAJI TAHUN 1435 H/2014 M

A

lhamdullilah, dengan sujud syukur akhirnya hari yang dinanti tiba, ketidakpastian keberangkatan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan tugas audit operasional pada pelayanan kesehatan jamaah haji di Arab Saudi Tahun 1435 H/2014 M akhirnya terjawab sudah. Sebelumnya Tim sempat dibuat was-was karena mendengar adanya

kemungkinan bahwa usulan tim audit Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tidak disetujui dan tidak mendapatkan kuota dari Kementerian Agama. Namun Tim secara terusmenerus berkoordinasi dengan pihak Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Jenderal Kementerian Agama untuk mendapatkan informasi yang jelas dan pasti terkait dengan kuota untuk Tim Audit Haji Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Sebelum keberangkaatn ke Tanah Suci kami berfoto sejenak di Ruang Tunggu Bandara Soekarno Hatta Cengkareng

38



11/30/2015 1:24:39 PM

Namun demikian tim tetap melakukan persiapan dengan mencari informasi awal materi audit haji. Informasi awal kami peroleh dari tim audit haji sebelumnya dan berbagai sumber lainnya. Sedangkan untuk persiapan yang terkait dengan prosesi ibadah umroh dan haji yang Tim mempercayakan kepada biro perjalanan haji. Atas izin dan ridho Allah SWT yang dibarengi dengan ikhtiar yang tidak kenal lelah akhirnya tim mendapatkan kepastian kuota sesuai nama-nama yang telah diajukan sebelumnya. Akan tetapi kerja keras tim tidak sampai disitu, satu masalah tentang kepastian kuota telah selesai, masalah lain timbul. Lagi-lagi tim diuji kesabaran dan ikhtiarnya, visa dan travel check belum ada kepastian kapan dapat diperoleh. Tidak ada masalah yang tidak dapat terselesaikan dan pantang menyerah begitulah prinsip Tim sehingga kerja keras yang tanpa mengenal lelah akhirnya mendatangkan hasil visa dan travel check dapat diperoleh menjelang hari keberangkatan. Hati lega rasanya semua bisa terselesaikan sesuai dengan jadwal. Tim Audit Inspektorat Jenderal operasional pelayanan kesehatan jamaah haji tahun 1435 H/2014 M dikomandoi oleh Bapak Heru Arnowo, SH, MM dengan ketua Tim Warseno, S.Kom, MM, serta anggota tim yang terdiri dari Retno Budiarti, Sulikah, Ichwan Ridwan, Endang Suryadi dan Rudi Nata Saputra. Keberangkatan tim ke Arab Saudi dilakukan pada tanggal 16 September 2014 dengan menggunakan Garuda Indonesia Airlanes. Tepat pukul 11.45 WIB kami meninggalkan Bandara Soekarno Hatta menuju Jeddah. Tampak keharuan yang mendalam pada saat kami INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


melakukan salam perpisahan dengan keluarga yang kami tinggalkan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 jam akhirnya sampailah tim di Jeddah pukul 17.17 Waktu Arab Saudi (WAS). Kemudian kami menjalani check stiker pada paspor, BKJH oleh petugas imigrasi Arab Saudi. Kegiatan tersebut selesai pada pukul 18.15 WAS selanjutnya tim kemudian menuju poliklinik Oktagon milik Daker Jeddah. Tim langsung melakukan uji petik kedatangan jamaah haji di Bandara Jeddah selama kurang lebih 2 jam, dan setelah itu menjelang pukul 20.30 WAS tim meluncur menuju BPHI Jeddah. Kami disambut langsung oleh Kepala Pusat Haji yang juga bertindak sebagai Kepala Penyelenggara Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI). Tim melanjutkan perjalanan menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Sebelumnya kami menjemput pembimbing rohani untuk mendampingi dalam melakukan ibadah umroh tersebut. Tahalul yang menjadi persyaratan ibadah umrohpun kami lakukan. Pada saat tahalul, ada kejadian yang tidak dapat kami lupakan. Ternyata tidak satupun dari kami yang membawa gunting, sedangkan tahalul adalah memotong rambut. Namun kami tidak kehabisan akal, dengan sedikit usaha Alhamdullilah sekali lagi atas pertolongan Allah SWT kami mendapat pinjaman gunting dari rombongan jamaah haji dari Uzbekistan. Sehingga atas kebaikan mereka prosesi tahalul berhasil tanpa aral sedikitpun. Selesai Umroh tim kembali kepenginapan. Selesai sholat subuh untuk menghilangkan kepenatan akibat perjalanan yang panjang dan melelahkan, kami melakukan rebahan. 39

11/30/2015 1:24:39 PM

Artikel

Tim dan jajaran Penyelenggara BPHI Jeddah.

Ternyata kami tertidur dan bangun pada pukul 07.00 WAS. Segera kami bersiapsiap menjalankan tugas hari pertama. Selesai persiapan dan menunggu, ternyata tim pria masih kelelahan, akhirnya disepakati Tim istirahat saja dulu untuk memulihkan tenaga yang terkuras sehari sebelumnya. Tepat pukul 14.00 WAS Tim Inspektorat Jenderal resmi melakukan entry meeting sekaligus perkenalan dengan jajaran penyelenggara pelayanan kesehatan haji BPHI daerah kerja (daker) Mekah yang dikomandani Kepala Pusat Haji DR.dr. Fidiansjah beserta Kepala Sektor sebagai Penanggungjawab pelayanan kesehatan jamaah haji di lapangan. Dalam pertemuan yang serius tapi santai tersebut kedua belah pihak saling tukar informasi terkait tugas pokok dan fungsinya. Tim memperoleh informasi 40


atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) Daker Makkah bidang kesehatan. Dr. Muhammad Ilyas menyatakan bahwa pelayanan kesehatan kepada Jemaah Haji terdiri dari BPHI, pelayanan kesehatan di sektor dan pelayanan kesehatan di kloter serta rujukan kesehatan ke Rumah Sakit Arab Saudi. Beberapa permasalahan awal yang dikemukakan pada pelayanan kesehatan BPHI, diantaranya adalah bahwa jumlah tempat tidur dan alat kesehatan yang dimiliki masuk kategori standar alat yang minimal. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa jumlah sektor yang ada di Makkah adalah sebanyak 10 sektor, setiap sektor terdiri dari 40-45 kloter. Permasalahan awal di sektor yang dikemukakan adalah tenaga Sansur disektor merangkap INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015

11/30/2015 1:24:40 PM

sebagai petugas SISKOHATKES, kurang layaknya ruang perawatan karena ruangan yang tersedia bukan untuk perawatan melainkan menyewa gedung penginapan. Langkah perbaikan yang telah dilakukan dibandingkan tahun sebelumnya adalah di Daker Makkah telah terbentuk Tempat Pelayanan Terpadu. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari pemilik gedung tempat pelayanan kesehatan diselenggarakan yang untuk sementara terlaksana pada 3 Sektor (Sektor D1, G10 dan H1) dengan konsep pelayanan Poliklinik pagi dari jam 8.00 s.d 11.00 yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan lintas kloter. Setelah waktu pelayanan terpadu selesai mereka kembali ke masing-masing kloter untuk melakukan visitasi ke jamaah binaannya. Pertimbangan diselenggarakan Tempat Pelayanan Terpadu antara lain tingkat kepadatan jamaah di suatu kloter a), kesiapan sarana pasarana b), angka risti jamaah pada pagi hari lebih akibat perjalanan panjang yang dialami terutama jamaah usia lanjut dan jamaah risti c). Selain pembetukan poliklinik terpadu tahun ini telah dilaksanakan gerakan minum air zamzam dan makan kurma (GEMSAR) bagi jamaah haji dan untuk sementara yang baru terlaksana pada pasien yang dirawat inap di BPHI Makkah dan secara intens telah disosialisasikan pada pasien di sektorsektor dan kloter-kloter. Selesai entry meeting, Tim langsung melakukan konsolidasi internal guna mematangkan persiapan audit. Sesuai rencana kerja yang telah dipersiapkan sewaktu di tanah air, maka ruang lingkup audit yang akan dilakukan terdiri dari Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di BPHI, Sektor dan Kloter yang INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


Jamaah yang tersesat kepada Ketua Kloter di penginapan jamaah haji

mencakup kegiatan evakuasi jemaah haji sakit, safari wukuf, pemakaman jamaah haji; pemulangan jamaah haji sakit dari Arab dan pengelolaan makanan petugas dan jamaah sakit; Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan mencakup pengelolaan dan pemanfaatan obat untuk pelayanan kesehatan jamaah haji di BPHI, sektor dan kloter dan pengelolaan dan pemanfaatan perbekkes untuk menunjang pelayanan kesehatan jamaah haji di BPHI, sektor dan kloter; Sanitasi dan Surveilance Kesehatan mencakup sanitasi lingkungan/pemondokan, makamam dan pengkuran suhu serta kelembaban di pemondokan, investigasi KLB, musibah massal dan kecelakaan lalulintas jamaah haji; sweeping jemaah haji sakit di RS Arab Saudi, operasional Sansur saat di Arafah, Musdalifah, 41

11/30/2015 1:24:41 PM

Artikel dan Mina; Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) mencakup penggunaan komunikasi cepat di Arab Saudi (sms gateway dan android) dan pencatatan & pelaporan Siskohatkes; Pengelolaan Keuangan mencakup pencatatan dan pengelolaaan pertanggungjawaban keuangan di Arab Saudi, pengadaan barang jasa selama di Arab Saudi dan pengelolaan BMN dan persediaan di Arab Saudi; serta hal-hal lain yang perlu untuk mendapatkan perhatian. Obyek audit adalah BPHI daker Makkah, BPHI Daker Madinah dan BPHI Daker Jeddah serta sektor dan kloter sebagai uji petik; Sebagai tempat kerja Tim adalah BPHI, karena seluruh data yang dibuat petugas kesehatan kloter dan sektor dilaporkan ke BPHI setiap hari. Untuk memperoleh data, informasi dan konfirmasi dari petugas, Tim Inspektorat Jenderal menyesuaikan dengan kesibukan mereka, bisa pagi, siang atau bahkan malam, atau juga sesuai kesepakatan dengan petugas. Di sela-sela kesibukan yang cukup padat, Tim menyempatkan untuk melakukan sholat lima waktu di Masjidil Haram selama di kota Makkah dan di Masjid Nabawi Al Munawaroh di kota Madinah. Hari kedua pada pukul 8.00 WAS, Tim bersiap-siap untuk melakukan uji petik pertama dengan mengunjungi Sektor D. Selesai melakukan observasi terhadap pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Kesehatan PPIH, Tim melanjutkan kunjungan ke kloter untuk bertemu dengan petugas kesehatan kloter D.05 dan sekaligus bersilahturahmi dengan beberapa jamaah dari kloter D.05 tersebut. Hari ketiga, Tim melaksanakan sholat 42


Jum’at pertama di Masjidil Haram, dimana umat Islam seluruh penjuru dunia berhimpun pada satu titik di Masjidil Haram tanpa membedakan ras keturunan untuk bertasbih, istiqfar serta memuji Allah SWT. Selesai sholat Jum’at terjadi sedikit kejadian lucu tapi menegangkan. Salah seorang Tim yaitu Rudi Nata Saputra sedang asyik mengabadikan gambar Masjidil Haram, tiba-tiba dihampiri seorang Askar yang marah dan berusaha merebut kamera dari tangannya. Telusur punya telusur ternyata Askar tersebut salah paham dikiranya Rudi Nata Saputra adalah seorang reporter Surat Kabar. Setelah dijelaskan dengan bahasa isyarat, karena Askar tersebut tidak bisa berbahasa Inggris apalagi berbahasa Indonesia, ternyata diketahui bahwa Askar tersebut keberatan bila dirinya terekam dalam kamera orang lain. Akhirnya disepakati agar foto dirinya yang ada dalam kamera dihapus. Alhamdullilah satu ujian lolos dan tim bisa kembali kepenginapan dengan lega. Selesai sholat Jum’at ternyata perut tidak mau kompromi, setelah berputarputar mencari rumah makan dengan berdesak-desakan dengan jamaah haji lainnya akhirnya kami singgah di rumah makan masakan Arab. Berhubung pembelinya melimpah maka tim hanya bisa memesan makanan, sedangkan tempat makannya disuatu tempat yang masih bisa disinggahi yaitu tempat parkir mobil. Tim makan lesehan tanpa alaspun jadilah yang penting perut terisi kenyang. Selesai makan tim melanjutkan perjalanan melakukan uji petik ke sektor terdekat dengan Masjidil Haram yaitu sektor khusus. Sebelum masuk ke kantor sektor khusus sempat terjadi kejadian, tim dihampiri seseorang bapak dari INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015

11/30/2015 1:24:41 PM

jamaah haji Indonesia menanyakan alamat tempat penginapan J.09. Setelah menanyakan permasalahannya ternyata bapak tersebut menemukan 2 orang jamaah haji asal Semarang yang tersesat sepulangnya dari sholat Jum’at di Masjidil Haram. Belum selesai urusan dengan orang tersesat sekonyong-konyong ada jamaah haji Indonesia asal Padang yang meminta tolong kepada Tim untuk dicarikan tempat penginapan teman satu kloter yang menginap pada penginapan I.06. Selesai uji petik di Sektor Khusus, Tim meluncur menyusuri jalan di Mekah untuk membantu para jamaah haji yang nyasar dan mencari lokasi penginapan teman yang terpisah dengan kopornya. Akhirnya dengan bantuan seorang supir dan pengetahuan Tim akan likuliku jalan di kota Mekah, maka satu per satu permasalahan jamaah haji yang tersesat dan mencari lokasi teman yang terpisahpun terselesaikan, meskipun untuk sementara harus mengorbankan tertundanya tugas uji petik selanjutnya.

Pada hari ke-16 Tim sempat merayakan hari ulang tahun pak Yudhi Prayudha (Irjen) di Makkah secara sederhana namun penuh khidmad. Harapan kami pada hari ulang tahun INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


Kunjungan Irjen dan Inspektur II ke salah satu ruang perawatan di BPHI Mekah

beliau, pak Yudhi selalu diberi kesehatan, kebahagiaan serta berkah dari Allah SWT. Amiin. Hari-hari berikutnya sampai dengan hari ke-25 Tim melakukan rutinitas tugas audit baik di BPHI maupun uji petik ke seluruh sektor dan sampling ke kloter serta para jamaah haji yang ada di wilayah kerja pada sektor terkait di wilayah daker Mekah. Semuanya itu kami lakukan dengan harus berjuang menghadapi temperatur cuaca yang cukup panas (berkisar antara 40 s.d 50 derajat celsius) untuk ukuran orang Indonesia, panasnya sampai menyengat kulit wajah. Pada hari ke-26 Tim melanjutkan perjalanan tugas ke daker Madinah. Sama halnya dengan tugas audit yang dilakukan di Makkah, di Madinah pun sampai dengan hari ke-36 Tim melakukan rutinitas tugas audit baik di BPHI maupun uji petik ke seluruh sektorsektor dan sampling kloter para jamaah haji yang ada diwilayah kerja sektorsektor di wilayah daerah kerja Madinah. Berbeda dengan di Makkah, suhu 43

11/30/2015 1:24:42 PM

Artikel di Madinah cukup bersahabat, tidak terlalu panas tidak terlalu dingin (berkisar 38 s.d 43 derajat celcius) sehingga Tim dapat menjalankan tugas dengan baik. Berdasarkan pengamatan Tim, dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Daker Madinah tidak dapat berjalan dengan optimal terutama untuk pelayanan di sektor. Pelayanan kesehatan kepada jamaah haji hanya dapat dilakukan di BPHI Madinah. Hal ini dikarenakan tidak diberikannya ijin pelayanan di sektor oleh Pemerintah Arab Saudi di Madinah sehingga praktis Bapak Irjen dengan seriusnya mendengarkan penjelasan petugas kesehatan BPHI saat pelayanan kesehatan di melakukan acara Wukuf sektor dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat pertolongan sementara yang Kemenkes RI, sekaligus melakukan selanjutnya akan dipindahkan ke BPHI Closing date atas audit yang dilakukan Madinah untuk pelayanan yang lebih selama di Arab Saudi. memadai, Labbaik Allahuma Labbaik. Alhamdulillah atas izin Allah SWT Pada hari ke-36 Tim melanjutkan pada hari ke-39 malam pukul 10.00 WAS perjalanan tugas ke daker Jedah. tim Inspektorat Jenderal dapat kembali Selama 2 hari di daerah kerja Jedah, ke tanah air dengan menggunakan GIA Tim melengkapi permasalahan yang dan tiba di tanah air pada pukul 15.00 menjadi perhatian selama di Mekah WIB. Tim disambut dengan haru pilu oleh maupun di Madinah. Pada hari ke-39 keluarga tercinta. Semoga tugas yang Tim melakukan Exit Meeting dalam diemban dan ibadah haji yang dilakukan rangka menyampaikan permasalahan mendapatkan ridho Allah SWT dan hasil audit di daker Mekah, Madinah dan mendapatkan haji yang mabrur, amiiinn Jedah dengan meminta tanggapan atas ya robbal alamiin. n permasalahan audit yang ditemukan Oleh: kepada Kepala Bidang Kesehatan c.q. Retno Budiarti, S.ST, MM (Auditor Muda) Kepala Pusat Kesehatan Haji Setjen Warseno, S.Kom., MM (Auditor Madya) 44



11/30/2015 1:24:42 PM

Menjadi Abdi Negara, Masihkah Diminati?

T

antangan hidup di era globalisasi seperti sekarang, menuntut masyarakat untuk berfikir kreatif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyaknya jenis pekerjaan, membuat masyarakat semakin selektif dalam pilihannya. Harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik, bukan hanya untuk masa kini namun juga untuk masa yang akan datang itulah yang seringkali menghantarkan masyarakat pada pilihan karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bukan cerita baru bahwa meskipun penghasilan sebagai PNS dinilai lebih kecil jika dibandingkan dengan Karyawan Swasta, namun keuntungan-keuntungan lain seperti Jaminan Hari Tua, yang tidak banyak ditawarkan di perusahaan swasta, menjadi daya tarik tersendiri bagi para INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


pelamar CPNS. Selain Jaminan hari tua, beberapa keuntungan menjadi PNS yang bisa menjadi daya tarik tersendiri diantaranya adalah status kepegawaian yang jelas, gaji yang secara bertahap selalu naik disetiap tahun, tunjangantunjangan yang beragam termasuk tunjangan bagi keluarga (Suami/ Istri & Anak), tidak adanya pemecatan (kecuali telah melakukan tindakan yang melanggar hukum), adanya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan karir yang meningkat secara bertahap karena kinerja yang baik. Karena hal-hal tersebut diatas, mayoritas masyarakat berfikir bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan pilihan pekerjaan yang paling aman dan nyaman. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelamar seleksi CPNS di semua Kementerian/Lembaga, 45

11/30/2015 1:24:43 PM

Artikel

Tampilan Formulir Pendaftaran pada web Kemen PAN&RB

Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia. “Untuk tahun 2014 saja, tercatat sebanyak 2.603.780 orang telah mendaftarkan dirinya pada seleksi CPNS”, kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) KemenPAN&RB melalui wawancaranya dengan Liputan 6. Angka tersebut dapat mewakili dan membuktikan antusiasme masyarakat yang besar dalam menanggapi lowongan CPNS. Kementerian Kesehatan yang merilis pengumuman penerimaan seleksi CPNS TA 2014 pada tanggal 1 September 2014, mengumumkan kebutuhan 2.285 formasi untuk seluruh satuan kerjanya di seluruh Indonesia. Jumlah ini menduduki peringkat ketiga terbesar setelah Kementerian Keuangan (9.000 Formasi) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (5.500 formasi). Gambar diatas merupakan langkah pertama pendaftaran yang dilakukan pada website resmi penerimaan CPNS Tahun 2014 www.Panselnas.menpan. 46


go.id, Pada penyelenggaraan seleksi CPNS tahun 2014, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang sedianya menargetkan untuk memperbolehkan peserta memilih 3 formasi pada Kementerian/Lembaga yang berbeda, belum dapat dilakukan. Peserta hanya dapat melakukan satu kali pendaftaran di satu Kementerian, namun diperbolehkan untuk memilih tiga formasi yang berbeda sesuai dengan jurusan pendidikan yang dibutuhkan di Instansi tersebut. Kementerian Kesehatan mewajibkan peserta untuk melakukan registrasi ulang secara on-line di website www. cpns.kemkes.go.id. Peserta diharuskan untuk mencetak formulir pendaftaran online sebagai bukti pendaftaran, dan mengirimkannya ke Panitia CPNS Kemenkes TA 2014 dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan. Pengiriman dokumen ini diperlukan untuk memverifikasi kesesuaiannya dengan persyaratan formasi yang INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015

11/30/2015 1:24:44 PM

Ribuan Peserta CPNS Antri Memasuki Ruang Ujian

dibutuhkan. Dengan 2.285 formasi yang ditawarkan, ada sebanyak 44.617 berkas pendaftaran yang masuk ke PO BOX provinsi peminatan. Dari proses verifikasi tersebut, sebanyak 16.725 dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti tahapan berikutnya TKD pada tanggal 7-9 Oktober 2014 Pelaksanaan ujian TKD untuk seleksi CPNS kemenkes TA 2014, seperti halnya kementerian/ lembaga lain dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Tes ini dilaksanakan di 36 lokasi dengan 67 tempat ujian kompetensi di 33 provinsi di seluruh Indonesia yang dimulai pada tanggal 13 s/d 26 Oktober 2014. Materi TKD, terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Setiawan Wangsaatmadja mengatakan dalam wawancaranya dengan Humas KemenPAN&RB, bahwa passing grade INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


Tampilan Hasil Sistem CAT

atau nilai ambang batas tahun 2014 meningkat dari tahun 2013 yakni pada komponen TKP dari 105 menjadi 126 poin. Sementara untuk TIU dan TWK masih sama yakni berturut-turut sebesar 75 dan 70 poin. Dengan adanya passing grade masing-masing bidang ujian ini, peserta diharapkan bukan hanya unggul pada salah satu bidang, namun harus mampu memenuhi nilai ambang batas dari ketiga bidang tersebut. 47

11/30/2015 1:24:44 PM

Artikel Dengan penggunaan sistem CAT, hasil TKD akan diketahui oleh peserta sesaat setelah melaksanakan tes. Hal ini membuat peserta bisa langsung mengetahui apakah dirinya lulus passing grade yang ditetapkan oleh Panselnas atau tidak. Hasil tes yang telah memenuhi passing grade, sayangnya, belum bisa memastikan apakah peserta akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu Tes Kemampuan Bidang (TKB). Sesuai ketentuan Panselnas, panitia seleksi di Kementerian/ Lembaga hanya boleh meluluskan 3-5 kali jumlah formasi yang tersedia untuk diikutkan pada TKB, sehingga sistem ranking diberlakukan. TKB untuk seleksi CPNS Kemenkes TA 2014 dilaksanakan pada tanggal 22 November 2015. materi yang diujikan adalah semua materi mengenai kesehatan. Berbeda dengan TKD yang dilakukan secara komputerisasi, TKB

masih dilakukan secara manual dengan mengisi Lembar Jawaban Komputer (LJK). Meskipun pelaksanaan seleksi dari pendaftaran hingga pengumuman kelulusan berlangsung dengan baik, masih ada beberapa ganjalan yang dirasakan oleh peserta diantaranya waktu seleksi yang terhitung cukup lama yakni 5 bulan (awal September 2014 - akhir Januari 2015). Hal ini seringkali membuat peserta khawatir terlebih karena tidak ada kepastian tanggal disetiap tahapan dan kurangnya update infomasi dari panitia seleksi. Tahapan yang paling krusial yakni setelah pelaksanaan TKB hingga pengumuman kelulusan, justru memakan waktu paling lama yakni hingga 2 bulan. Banyak peserta yang mengeluhkan hal tersebut dan menghawatirkan transparansi hasil

Proses ujian dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) meminimalisasi potensi terjadinya kecurangan.

48



11/30/2015 1:24:45 PM

Foto Dokumentasi Program & Informasi Inspektorat Jenderal Kementrian Kesehatan RI

Suasana pelaksanaan TKD pada Seleksi CPNS TA 2014

kelulusan, apalagi sistem ujian TKB yang masih menggunakan LJK. Kekhawatiran tersebut diantaranya diutarakan oleh XXX, salah satu peserta tes CPNS yang dinyatakan lulus. “Sempat kesal dan sempat khawatir. Kesal, karena tidak ada kepastian dari Panitia seleksi mengenai tanggal pasti pengumuman kelulusan dan khawatir prosesnya tidak bersih. Saking lamanya, sampe lupa kalo pernah ikut TKB”, ujar XXX. Perkembangan tahapan seleksi sebenarnya bisa diketahui oleh peserta melalui situs www.cpns.kemkes.go.id Setelah pengumuman kelulusan, peserta CPNS diwajibkan untuk melakukan pemberkasan sesuai dengan dokumen yang telah dipersyaratkan, dan pada tahap ini, kecil kemungkinan peserta digugurkan karena kesalahan dokumen (tidak lengkap atau tidak asli/



rekayasa. Meski banyak dari peserta CPNS mengeluhkan lamanya pengumuman dan ketidakpastian waktu ditiap tahapan seleksi, namun peserta CPNS mengakui bahwa seleksi CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2014 lalu masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013. Xxx mengutarakan penyelenggaraan tes tahun ini dilakukan di tempat yang kondusif sehingga membantu peserta untuk berkonsentrasi dengan baik dalam mengerjakan soal karena tes di lakukan di ruang Indoor. Ia juga berharap agar pelaksanaan seleksi ditahuntahun berikutnya durasinya (sejak pengumuman pendaftaran hingga pengumuman kelulusan) bisa lebih pendek dan panitia dapat membuat jadwal pasti setiap tahapan seleksinya.

49

11/30/2015 1:24:45 PM

Artikel

Bagi para peserta CPNS yang telah lulus, harus dipahami bahwa proses belajar dan berjuang melakukan yang terbaik tidak boleh putus hanya pada saat seleksi penerimaan CPNS berlangsung, namun hal tersebut harus dilanjutkan dan diterapkan pada saat mengemban tugas di satuan kerja masing-masing. CPNS diharapkan dapat menjadi pribadi yang berkemampuan mewujudkan akuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan

mutu, tidak korupsi, dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugas jabatannya di lingkungan instansinya. Dengan menjunjung tinggi nilainilai tersebut para CPNS yang nantinya akan dilantik menjadi PNS, diharapkan dapat menunjukkan citra terbaiknya di mata masyarakat bahwa apa yang diterimanya selama bertugas menjadi PNS adalah sesuai dengan kontribusi yang telah ia berikan sebagai bentuk pengabdiannya kepada Negara. n

Referensi : www.kemkes.go.id www. menpan.go.id www.google.com www.liputan6.com

Penulis Utama: Winda Eka Ariyanti, Amd. Penulis Pembantu : - Erwis Ade Juliana Nababan, SH - Devi Trias Tuti, S.Far., Apt.

50



11/30/2015 1:24:46 PM

Gaya Hidup Mewah dan Korupsi

P

emberitaaan tentang korupsi telah menjadi sajian rutin setiap hari hampir di semua media. Selesai berita kasus korupsi yang satu beralih ke berita kasus yang lain. Efek jera para pelaku korupsi seolah tidak pernah ada. Yang terjadi bahkan pelakunya semakin kreatif dengan modus korupsi semakin canggih. Menurut teori GONE dari Jack Boulogne, korupsi disebabkan oleh salah satu faktor atau lebih dari faktorfaktor berikut: keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan kelemahan hukum. Fakta menunjukkan bahwa kebanyakan pelaku korupsi lebih disebabkan karena adanya tuntutan kebutuhan yang tidak seimbang dengan penghasilan. Seseorang dengan keserakahannya akan melakukan korupsi dengan berdalih bahwa penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keserakahan biasanya berbanding lurus dengan gaya hidup mewah. Hal itu dibuktikan dengan kenyataan bahwa para pelaku korupsi yang tertangkap hampir dipastikan selalu bergaya hidup mewah dan berasal dari kalangan INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


pejabat tinggi dan berpenghasilan besar. Para pelaku korupsi pada umumnya memiliki rumah mewah, mobil mewah, gemar berlibur ke luar negeri, bahkan ada salah satu pelaku korupsi yang konon kabarnya bisa menghabiskan uang milyaran rupiah dalam satu malam untuk belanja online. Fenomena tersebut, menunjukkan bahwa gaya hidup mewah dan korupsi seolah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Seseorang yang memiliki kebiasaan bergaya hidup mewah cenderung butuh biaya hidup besar sehingga mendorongnya menjadi koruptor, dilain pihak bisa juga seseorang yang melakukan korupsi, karena merasa bisa memperoleh uang dengan mudah maka mereka cenderung bergaya hidup mewah dan menghambur-hamburkan uangnya. Tidak cepat puas seringkali mengarah menjadi sikap hedonis. Sikap hedonis ini menjadi satu budaya pada saat sikap ini mendesak, mau tidak mau harus dilakukan. Dalam istilah Van Peursen, tindak budaya awalnya adalah tindakan

51

11/30/2015 1:24:46 PM

Artikel mempertahankan hidup. Hedonisme bukan hanya menginginkan hidup secara sederhana dan asal terpenuhi kebutuhan dasar saja, namun lebih dari itu, sikap hedonis menuntut hidup dengan harta berlimpah, berpenampilan menarik dengan operasi plastik walaupun harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah, berpakaian dan bergaya mengikuti trend terbaru serta makan di restaurant ternama. Hal itulah yang pada akhirnya menyebabkan pergeseran kebutuhan tersier dan sekunder berubah menjadi kebutuhan primer. Rasa tidak cepat puas ini amat berbahaya jika tidak ada yang mengendalikan. Sistem kendali menjadi sangat penting. Karena pada hakikatnya, meminjam istilah John Locke (1632), manusia adalah srigala yang siap menerkam mangsa demi memuaskan hasratnya. Manusia adalah mahluk Tuhan

52


paling mulia yang dianugerahi potensi akal, fikiran dan hati. Apabila manusia dapat memanfaatkan potensi tersebut, maka akan mengantarkannya menjadi mahluk mulia yang kedudukannya lebih tinggi dari malaikat sekalipun. Namun sebaliknya jika potensi tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik akan mengantarkannya menjadi mahluk dengan derajat yang rendah bahkan lebih hina dari binatang. Hawa nafsu manusia mendorong rasa penasaran dan tidak pernah puas. Hawa nafsu inilah yang menyebabkan manusia menjadi serakah, tidak peduli halal dan haram serta melupakan hakekat kemuliaan diri yang sebenarnya. Korupsi sangat bergantung pada orientasi atau tujuan hidup masingmasing. Sebagian orang yang terjebak pada perilaku korup beranggapan bahwa korupsi adalah keharusan untuk mempertahankan hidup, karena


11/30/2015 1:24:47 PM

penghasilannya ”tidak mencukupi” untuk membiayai gaya hidupnya yang mewah. Korupsi tumbuh subur dikalangan orang-orang ”hedonis” yang menganggap bahwa kebahagiaan hanya akan dicapai dengan cara menumpuk harta dan memperkaya diri. Dalam keadaan yang serba hedonis tersebut, korupsi dan praktek kecurangan lainnya muncul sebagai kemutlakan hidup. Akhirnya korupsi menjadi budaya untuk mempertahankan eksistensi diri di tengah masyarakat. Watak kepribadian manusia yang hedonis tersebut kemudian bergerak ke wilayah yang lebih besar. Pribadi-pribadi yang sarat keinginan dan nafsu hadir serta berinteraksi dengan pribadi yang berwatak sama. Masing-masing, dengan ego-nya melihat adakah kesempatan mewujudkan keinginan primitif mereka. Kesempatan itu diantaranya akan diperoleh jika saja ada kekuasaan di tangan mereka. Maka kekuasaan pun ramai diperebutkan dengan berbagai cara. Kursi dan jabatan adalah modal untuk mewujudkan hasrat dan nafsu serakahnya. Peraturan perundang-undangan, lembaga pemberantasan korupsi, dan segala ancaman sangsi hukum tidak akan berhasil jika tanpa kesadaran penuh dari masyarakat Indonesia yang mestinya menyadari bahwa korupsi akan membahayakan eksistensi dan masa depan bangsa secara keseluruhan. Fakta menunjukkan bahwa hukum bisa putar balik dan dicari kelemahannya guna memuluskan keinginan dan ambisi serakah. Jadi, jangan korupsi! Karena korupsi hanya akan menghasilkan kesengsaraan semua orang. Sekali melakukan korupsi, maka orang akan kecanduan dan akan INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


dilanda haus yang tidak berkesudahan terhadap harta dan kemewahan hidup, namun dibalik itu telah menunggu kesengsaraan dan kehinaan serta jauh sekali dari kebahagiaan yang diidamidamkan. Mari kita syukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kesehatan, keluarga yang kita cintai serta sahabat yang peduli adalah pangkal kebahagiaan yang sesungguhnya. Perwujudan rasa syukur tidak cukup hanya dengan menanamkan sikap dan perilaku anti korupsi di tataran pribadi dan keluarga saja. Namun lebih jauh dari itu, rasa syukur harus kita ekspresikan dengan mengajak orang lain ikut berbahagia dan beraksi bersama menjadi pribadi-pribadi anti korupsi. Apapun posisi dan status sosial kita, selalu ada lahan untuk kita berkarya menjadi pribadi yang tangguh dan anti korupsi. Untuk menggambarkan perlunya campur tangan dan kepedulian pribadi anti korupsi saat ini, tepat sekali kata-kata Anies Baswedan berikut “Orang-orang baik tumbang bukan hanya karena banyaknya orang jahat, tetapi karena banyaknya orang baik yang diam dan mendiamkan” “Mari Bergerak Bersama…. Menuju Indonesia Bebas Korupsi….!!!!

Oleh : Dede Mulyadi, SKM, M.Kes. (Kepala Bagian Program dan Informasi Itjen Kemenkes)

53

11/30/2015 1:24:47 PM

Artikel REVIU RKA-K/L ATAS PENGHEMATAN PERJALANAN DINAS DAN PEMANFAATAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS (REFOCUSING) KEMENKES TA 2015

I

nspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI (Itjen Kemenkes) sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menyelenggarakan fungsi antara lain audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pada acara Lokakarya APIP K/L tanggal 22 Pebruari 2012 di Jakarta, Wakil Presiden RI menginstruksikan kepada seluruh Inspektorat Jenderal (Itjen) harus sudah mulai berperan sejak tahap perencanaan penganggaran dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Selanjutnya dalam Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & 54


RB) No.7/2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara, antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi memberi tugas kepada Itjen untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran. Dalam menjalankan tugas reviu RKA-K/L atas penghematan perjalanan dinas dan pemanfaatan anggaran perjalanan dinas (refocusing) TA 2015 di lingkungan Kemenkes mengacu kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2015 tentang LangkahINFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015

11/30/2015 1:24:48 PM

Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering Kementerian/ Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan No.257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015. Refocusing TA 2015 dilakukan terhadap 8 unsur yang meliputi kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran, kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, kKelengkapan dokumen pendukung, konsistensi kesesuaian dengan RKP dan Renja K/L, kesesuaian dengan pagu anggaran (untuk reviu RKA-K/L atas penyusunan RKA-K/L), kesesuaian dengan Alokasi anggaran (untuk reviu RKA-K/L atas penyesuaian RKA-K/L), kepatuhan biaya pemeliharaan kendaraan/sarana kantor, dan kepatuhan biaya pemeliharaan gedung/kantor yang ditempati bersama. Tujuan dari dilaksanakannya reviu RKA-K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan, standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


penganggaran serta dilengkapi dokumen pendukung. Palaksanaan Reviu RKA-K/L atas refocusing tahun anggaran 2015 dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan berupa RKA-K/L satuan kerja, permintaan keterangan terhadap proses perencanaan anggaran dan dokumen pendukung dokumen sumber. Pada dasarnya reviu RKA-K/L tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana audit, karena dalam reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan resiko pengendalian, pengujian

catatan akuntasi dan pengujian atas respon terhadap keterangan dangan cara memperoleh bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilakukan dalam suatu audit. Palaksanaan Reviu RKA-K/L refocusing tahun anggaran 2015 dilaksanakan terhadap 315 satuan kerja Kantor Pusat, Kantot Daerah dan satker Dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan rincian sebagai berikut : 55

11/30/2015 1:24:48 PM

Artikel No 1 2 3 4 5 6 7 8

Unit Utama

KP

Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal BUK Inspektorat Jenderal Direktorat Jenderal Bina GIKIA Direktorat Jenderal PP dan PL Badan Litbangkes Direktorat Jenderal Binfar dan Alkes Badan PPSDM Kesehatan Total

14 6 1 6 6 3 5 5 46

Data diatas menunjukkan bahwa refocusing telah dilakukan pada 46 Kantor Pusat (KP), 134 Kantor Daerah (KD), dan 135 Dekonsentrasi (DK). Selanjutnya berdasarkan data anggaran, diketahui bahwa telah dilakukan penghematan sebesar

Jumlah Satuan Kerja KD DK TP 34 49 34 33 28 13 34 44 134

135

Jumlah 48 89 1 39 34 16 39 49 0 315

Rp1.301.946.159.000,- dan dari nilai tersebut dilakukan pemanfaatan kembali sebesar Rp1.444.681.753.000,dan kemudian disetujui sebesar Rp823.367.787.550,-. Hal ini dapat diuraikan pada tabel berikut: REKAPITULASI REVIU RKA-K/L REFOCUSING TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN REVIU NO

UNIT ESELON 1

1

2

KP

KD

DK

ANGGARAN (Rp)

JML

DIPA SEMULA

PENGHEMATAN

7

3

4

5

6

14

0

34

48

24.288.900.137.000

315.056.455.000

271.071.234.000

132.218.562.850

2 Ditjen Bina Gizi dan KIA 3 Ditjen Bina Upaya Kesehatan

6 6

3 49

34 34

43 89

1.306.716.357.000 17.075.007.118.000

282.464.850.000 150.584.997.000

282.464.850.000 150.584.997.000

171.281.152.000 8.407.902.600

4 Ditjen PP dan PL

6

28

26

60

1.433.867.161.000

168.251.814.000

353.258.632.000

242.091.644.600

5 Ditjen Binfar dan Alkes

5

0

34

39

1.748.393.599.000

82.085.272.000

82.085.272.000

52.726.501.500

6 Badan PPSDM

5

44

0

49

2.977.165.515.000

145.037.799.000

146.751.796.000

126.030.182.000

7 Litbang 8 Itjen JUMLAH

4 1 47

12 0 136

0 0 162

16 1 345

744.683.100.000 102.971.000.000 49.677.703.987.000

128.568.658.000 29.896.314.000 1.301.946.159.000

128.568.658.000 29.896.314.000 1.444.681.753.000

60.715.528.000 29.896.314.000 823.367.787.550

56


9

ANGGARAN YANG DISETUJUI 13=(10-11-12)

1 Setjen

Secara umum permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan refocusing tahun anggaran 2015 dapat digambarkan: 1. Ketidakpatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, dalam hal pemanfaatan alokasi anggaran (refocusing) yang tidak sesuai Inpres No.2 Tahun 2015

8

REFOCUSING

yaitu masih menggunakan MAK perjalanan dinas, pengadaan barang tidak menggunakan e-catalog, dan pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan, pengurangan volume output dan perubahan volume output pada pengadaan kendaraan khusus. 2. Pemanfaatan alokasi anggaran INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015

11/30/2015 1:24:51 PM

(refocusing) yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya, dan bukan untuk penajaman program/ kegiatan prioritas yakni dengan ketentuan tidak dimanfaatkan/ digunakan untuk menambah kembali anggaran belanja perjalanan dinas dan meeting/konsinyering dan kegiatan yang dibatasi, antara lain peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, pembangunan gedung baru, serta pengadaan kendaraan bermotor. 3. Masih ditemukan dokumen pendukung yang kurang lengkap, seperti kelengkapan informasi harga atas pengadaan alat, matriks pembanding harga, analisis kebutuhan belanja barang, perencanaan kebutuhan berbasis pengguna/user, referensi harga dari minimal 3 perusahaan, surat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum atas pengalihan fungsi ruangan, persetujuan Menteri Keuangan untuk pengadaan tanah. Disamping itu juga terdapat persoalan mendasar dimana petugas bagian

perencanaan anggaran yang mengikuti kegiatan refocusing tidak membawa dokumen pendukung pada pelaksanaan reviu. Hal lain yang patut diwaspadai adalah adanya penerbitan DIPA revisi penghematan perjalanan dinas dan pemanfaatan (refocusing) sebelum dilakukan reviu oleh Itjen Kemenkes pada beberapa satker. Penulis juga mencatat adanya beberapa hal yang telah sesuai dengan ketentuan pada pelaksanaan refocusing diantaranya telah terdapat konsistensi/kesesuaian dengan RKP dan Renja K/L, kesesuaian dengan pagu anggaran/alokasi anggaran, kepatuhan atas biaya pemeliharaan kendaraan/ sarana kantor atau pun kepatuhan atas biaya pemeliharaan gedung/kantor yang ditempati bersama. Atas pengungkapan beberapa permasalahan tersebut diatas, diharapkan dalam pelaksanaan refocucing berikutnya akan menjadi lebih baik, dan kepada seluruh satker di lingkungan Kementerian Kesehatan RI dapat belajar dari pengalaman dan tidak mengulangi kesalahan yang sama/ serupa. n Penulis: 1. Jarwoto 2. Nona Ambrawati 3. Irwan Batusangkar

Referensi : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015. 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Langkah-Langkah Penghematan Dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dan Meeting/ Konsinyering Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


57

11/30/2015 1:24:52 PM

58



11/30/2015 1:25:26 PM

Penghimpun foto dan pembuat narasi: Achmad Noor Cholid & Wiji Lestari INFORWAS • EDISI II • TAHUN 2015


59

11/30/2015 1:25:50 PM

VISI: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong 7 MISI PEMBANGUNAN: 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA): 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.


4. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN: 1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat 2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit 3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan 5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan 6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/ Lembaga 7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri 8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi 9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan 10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih 11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan 12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi

11/30/2015 1:25:58 PM

Sebagai penyelenggara

Recommend Documents