TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM SEBAGAI PENYELENGGARA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

ISSN 2302-0180 pp. 16- 46

31 Pages

TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM SEBAGAI PENYELENGGARA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA Jamaluddin1, Husni2, Eddy Purnama2 1)

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract: Article 24 (1) of the Constitution of 1945 states that the judiciary power is independent to conduct the trial in order to defence the law and justice. Then, Article 40 (1) of the Act Number 48, 2009 regarding the Judiciary Power regulates that in terms of keeping and keeping honor, dignity, and the attitute of the judges, the Judicial Commission has the authority on it. However, there is the fact that there is the offense towards the ethical and behaviorr of judges that can have bad impact on justice seekers. The research reveals that the implementation of judge responsibility in thae First Instance Court as the beholder of judial power is a manifestation from the duty that is as obligation of them working the the judicial field. This is realized in three ways that are moral responsibility, legal responsibility, and professional responsibility. Such responsibility having by judges contains: (a) value of freedom and justice, (b) Transparancy value, (c) the value of cooperation and responsibility and the behaves towards the God and humanbeings, (d) the value obliging the judge to respect the objectivity. The responsibility forms of the judge is realised by imposing punishment for them who violate the ethic code and due to their behaves , they can also be punished by light punishment that is wriiten punishment, medium sanction that is temporary forcibly quit from working, and heavy one that is by firing them forever. The imposition of punishment towards 134 of the judge recommended by the Judicial Commission to the Supreme Court in terms of imposing punishment as violating the ethic code and laws. The constraints faced by the judges in conducting his responsibility in beholding the judicial power are the obstacle in legal aspect or the rules of the statutes that are as the fundamental consideration and judge decision, the constraints of coordination with the law defenders involving in implementation of the judicial power, the constraints of the limitation of human resources of the judges and supporting facilities of its implementation and the understanding of the public view on it. In fact, the judge in its position as law defender is one of determining factors for the success of justice. It is recommended that the judges should consider and decide the case of law violations that exist; hence they can impose the rules based on its proportionality due to the fact that the judges as law defenders has an important role in law enforcement. In addition, the judge as a key in enforcing the law should refer to the law in on their duties without discriminating to whom they are imposing the law. Furthermore, the Supreme Court and the Judicial Commission should make an effort to coordinate in enforcing the law towards the violators in holding the judiciary power including by improving human resources capacity and availing the facilities supporting the judicial process. Keywords: Responsibility and Judge Profession

Abstrak: Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Namun dalam praktek dalam penyelenggaraannya tetap saja ditemukan adanya pelangaran terhadap kode etik dan perilaku hakim yang dapat merugikan pencari keadilan. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab hakim dalam lingkup peradilan umum sebagai

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

- 16

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala penyelenggara kekuasaan kehakiman telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tiga yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab teknis profesi. Tanggung jawab profesi hakim dimaksud mengandung (a) nilai kemerdekaan dan keadilan, (b) nilai keterbukaan, (c) Nilai kerja sama dan tanggungjawabsikap dan tindakankepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia, (d) nilai hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Bentuk tanggung jawab profesi hakim diwujudkan dengan adanya sanksi hukum bagi hakim yang melanggar kode etik dan perilaku berupa sanksi ringan yakni sanksi tertulis, sanksi sedang, diberhentikan sementara, dan sanksi yang terberat adalah diberhentikan tetap atau dipecat. Pemberian sanksi sebagaimana dilakukan terhadap 134 hakim yang direkomendasi Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung agar memberikan sanksi kepada 134 hakim karena melanggar melanggar kode etik dan perilaku hakim. Kendala bagi hakim dalam pelaksanaan tanggung jawab penyelenggaraan kehakiman adalah meliputi kendala di bidang hukum atau ketentuan perundang-undangan yang menajdi dasar pertimbangan dan putusan hakim, kendala koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hambatan dari keterbatasan sumberdaya hakim serta sarana atau fasilitas pendukung penyelengaraan kekuasaan kehakiman serta hambatan dari pemahamaan dan budaya hukum masyarakat. Padahal hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan pula bagi keberhasilan penegakan hukum. Disarankan kepada hakim agar dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hukum yang terjadi agar dapat menerapkan berbagai ketentuan hukum sesuai dengan tempatnya mengingat hakim sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan yang amat penting dalam keberhasilan upaya penegakan hukum.Disarankan agar Mahkamah Agung dan Komisis Yudisial dapat mengupayakan adanyakoordinasi dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyelenggaraan kekuasaan kehakiman termasuk dengan mengupayakan peningkatan sumberdaya hakim dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Kata Kunci: Analisis Yuridis, Narkotika, Pidana Perawatan dan Rehabilitasi

Undang-Undang

Dasar

Negara

kekuasaan

lainnya

untuk

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

menyelenggarakan

1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah

menegakkan hukum dan keadilan.

negara hukum.

1

Oleh karena itu, negara

Sejalan

peradilan

dengan

ketentuan

guna

tersebut

diselenggarakan atas dasar hukum, atau

maka salah satu prinsip penting negara

sering

hukum

juga

disebut

negara

hukum

adalah

adanya

jaminan kehakiman

(rechstaat), tidak atas dasar kekuasaan

penyelenggaraan

kekuasaan

belaka (machstaat).

yang

bebas

Kekuasaan

yang

merdeka,

dari

dimiliki pemerintah timbul setelah adanya

kekuasaan

hukum yang mengatur segalanya atas

menyelenggarakan

negara. Sejalan dengan ketentuan tersebut,

menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24

maka salah satu prinsip penting negara

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

hukum

Republik

adalah

lainnya

pengaruh

peradilan

jaminan

penyelenggaraan

kekuasaan

kehakiman

menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman

yang

bebas

pengaruh

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

dari

menyelenggarakan

1

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang- Dasar 1945 (Pasca Amandemen ke 4)

17 -

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

Tahun

guna

adanya

merdeka,

Indonesia

untuk

peradilan

1945

guna

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menegakkan hukum dan keadilan. 2 Pasal

1

angka 1

(1)

Undang-Undang

Dalam

dan

rangka

menegakkan

menjaga

kehormatan,

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

keluhuran

Kehakiman menentukan bahwa Kekuasaan

hakim dilakukan pengawasan eksternal

kehakiman adalah kekuasaan negara yang

oleh Komisi Yudisial.

merdeka

untuk

menyelenggarakan

martabat,

(2)

serta

Dalam

melakukan

peradilan guna menegakkan hukum dan

pengawasan

sebagaimana

keadilan

pada

(1),

berdasarkan

Pancasila

dan

ayat

perilaku

dimaksud

Komisi

Undang-Undang Dasar Negara Republik

mempunyai

Indonesia

demi

pengawasan terhadap perilaku hakim

terselenggaranya Negara Hukum Republik

berdasarkan Kode Etik dan Pedoman

Indonesia. SelanjutnyaPasal 24B ayat (1)

Perilaku Hakim.

UUD 1945 menyatakan bahwa Komisi

Ketentuan tersebut di atas merupakan

Tahun

1945,

tugas

Yudisial

Yudisial bersifat mandiri yang berwenang

sebagai

mengusulkan pengangkatan hakim agung

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan

dan mempunyai wewenang lain dalam

mewujudkan

rangka

(integrated

menjaga

kehormatan,

dan

keluhuran

menegakkan martabat,

serta

perilaku hakim.

upaya

peradilan

untuk

melakukan

sistem justice

terpadu

penyelenggaraan

ini

memperkuat

peradilan

terpadu

system).

Sistem

sebagai

kekuasaan

bentuk

kehakiman,

Berdasarkan ketentuan tersebut tiga

yang merupakan kekuasaan yang merdeka

lembaga negara yang termasuk dalam

yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah

lingkup

Agung dan badan peradilan yang berada di

kekuasaan

Mahkamah

kehakiman,

Agung

(MA),

yaitu

Mahkamah

Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya

MA

bawahnya)

(dan dan

penyelenggara

badan

MK

peradilan

yang

kekuasaan

di

bawahnya

dalam

lingkungan

peradilan

umum. Setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk

merupakan

dijadikan

kehakiman,

profesi

pedoman yang

dalam

bersangkutan.

kehidupan Demikian

sedangkan KY tidak memiliki kewenangan

halnya dengan profesi hakim di Indonesia,

tersebut sehingga badan ini sering disebut

di mana terdapat suatu kode etik yang

sebagai lembaga ekstra-yudisial. Hal ini

didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di

sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1)

Indonesia serta nilai-nilai yang bersifat

UU Kekuasaan Kehakiman

universal bagi hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Kode etik penting bagi

2 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

hakim untuk mengatur tata tertib dan Volume 1, No. 1, Agustus 2012

- 18

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala perilaku

hakim

dalam

profesinya.Kode

Etik

menjalankan

Profesi

pekerjaan tersebut.4

Hakim

Kode etik suatu profesi dibuat untuk

Indonesia pertama kali disusun oleh Ikatan

mengatur perilaku dan sepak terjang individu

Hakim Indonesia (IKAHI) pada Kongres

profesional dalam menjalankan profesinya.

III IKAHI tanggal 5-7 April 1965.3 Seiring

Penegakan supremasi hukum sebagai bagian

berjalannya waktu, perkembangan berbagai

dari agenda reformasi telah menjadi komitmen

hal seputar IKAHI sebagai wadah profesi

pemerintah sejak masa keruntuhan rezim Orde

hakim dan Kode Etik Profesi Hakim

Baru hingga saat ini. Namun demikian,

Indonesia terus berlangsung. Ketentuan

harapan pencari keadilan terhadap lembaga

terbaru

Mahkamah

menerbitkan

Pedoman

bersamaan Pedoman

dengan Etika

Agung

(MA)

peradilan sebagai benteng terakhir untuk

Perilaku

Hakim

memperoleh keadilan belum sepenuhnya dapat

disosialisasikannya

pihak.

Masyarakat

mengkritik bahwa lembaga peradilan belum

disusun Komisi Yudisial (KY), sehingga

seperti yang diharapkan. Lambat menangani

peristiwa

perkara, biaya yang mahal, administrasi yang

menjadi

Hakim

seluruh

yang

ini

Perilaku

memuaskan

bagian

dari

ketidaksepahaman antara MA dan KY.

berbelit-belit, perbuatan dan tingkah laku

Berkaitan dengan fenomena yang

pejabat peradilan yang dianggap tercela,

tengah berkembang di masyarakat seputar

hingga

dugaan

adanya

konflik antara MA dan KY, Hakim Agung

(judicial corruption) menjadi alasan tidak

Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

percayanya

Sophian Marthabaya yang dikutip Iskandar

terhadap lembaga peradilan. Hal ini juga

Jamil berpendapat bahwa “Suatu kode etik

terjadi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh

berlaku bagi suatu profesi tertentu sehingga

sehingga menarik penulis untuk melakukan

sebuah kode etik harus disusun oleh profesi

penelaahan lebih lanjut mengenai tanggung

yang bersangkutan yang akan menjalankan

jawab

kode etik tersebut. Namun, sangat tidak etis

kekuasaan kehakiman.

sebagian

hakim

dalam

mafia

besar

peradilan

masyarakat

penyelenggaraan

apabila kode etik disusun oleh suatu institusi

di

menjadikan

luar

profesi

kode

etik

yang itu

akan

untuk melakukan pekerjaan dibuat sendiri pihak

yang

akan

Undang-Undang

sebagai

pedomannya. Idealnya, sebuah pedoman

oleh

METODE PENELITIAN

menjalankan

Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. 5 Oleh karena itu, negara diselenggarakan atas dasar hukum, atau

3

Iskandar Kamil, “Kode Etik Profesi Hakim,” dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, (Mahkamah Agung RI, 2006), hal. 3.

19 -

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

4

Ibid., hal 4 Pasal 1 ayat (3) Undang-undang- Dasar 1945 (Pasca Amandemen ke 4) 5

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sering

juga

disebut

negara

hukum

keadilan

berdasarkan

Pancasila

dan

(rechstaat), tidak atas dasar kekuasaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

belaka (machstaat).

Indonesia

Kekuasaan

yang

Tahun

1945,

demi

dimiliki pemerintah timbul setelah adanya

terselenggaranya Negara Hukum Republik

hukum yang

mengatur segalanya atas

Indonesia. SelanjutnyaPasal 24B ayat (1)

negara. Sejalan dengan ketentuan tersebut,

UUD 1945 menyatakan bahwa Komisi

maka salah satu prinsip penting negara

Yudisial bersifat mandiri yang berwenang

hukum

adalah

adanya

jaminan

mengusulkan pengangkatan hakim agung

penyelenggaraan

kekuasaan

kehakiman

dan mempunyai wewenang lain dalam

yang

bebas

merdeka,

kekuasaan

dari

pengaruh

lainnya

menyelenggarakan

untuk

peradilan

guna

menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan

dengan

rangka

menjaga

kehormatan,

keluhuran

menegakkan martabat,

serta

perilaku hakim. Berdasarkan ketentuan tersebut tiga

ketentuan

tersebut

lembaga negara yang termasuk dalam

maka salah satu prinsip penting negara

lingkup

hukum

Mahkamah

adalah

dan

kekuasaan

kehakiman,

adanya

jaminan

penyelenggaraan

kekuasaan

kehakiman

Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial

yang

bebas

pengaruh

(KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2),

merdeka,

kekuasaan

dari

lainnya

menyelenggarakan

untuk

peradilan

guna

hanya

Agung

MA

bawahnya)

(dan dan

(MA),

yaitu

badan MK

Mahkamah

peradilan

yang

merupakan

menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24

penyelenggara

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

sedangkan KY tidak memiliki kewenangan

Republik

1945

tersebut sehingga badan ini sering disebut

menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman

sebagai lembaga ekstra-yudisial. Hal ini

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1)

menyelenggarakan

UU Kekuasaan Kehakiman

Indonesia

Tahun

peradilan

menegakkan hukum dan keadilan. Pasal

angka 1

(1)

Dalam

kehakiman,

rangka

menjaga

Undang-Undang

dan menegakkan kehormatan, keluhuran

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

martabat, serta perilaku hakim dilakukan

Kehakiman menentukan bahwa Kekuasaan

pengawasan

kehakiman adalah kekuasaan negara yang

Yudisial.

merdeka

1

guna 6

kekuasaan

di

untuk

menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan

6

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(2)

eksternal

oleh

Dalam

melakukan

pengawasan

sebagaimana

pada

(1),

ayat

mempunyai

Komisi

dimaksud

Komisi

tugas

Yudisial melakukan

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

- 20

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengawasan terhadap perilaku hakim

hal seputar IKAHI sebagai wadah profesi

berdasarkan Kode Etik dan Pedoman

hakim dan Kode Etik Profesi Hakim

Perilaku Hakim.

Indonesia terus berlangsung. Ketentuan

Ketentuan tersebut di atas merupakan sebagai

upaya

untuk

memperkuat

terbaru

Mahkamah

menerbitkan

Pedoman

(MA)

Perilaku

Hakim

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan

bersamaan

mewujudkan

sistem

peradilan

terpadu

Pedoman

(integrated

justice

system).

Sistem

disusun Komisi Yudisial (KY), sehingga

bentuk

peristiwa

peradilan

terpadu

penyelenggaraan

ini

sebagai

kekuasaan

kehakiman,

dengan

Agung

Etika

ini

disosialisasikannya

Perilaku

menjadi

Hakim

bagian

yang

dari

ketidaksepahaman antara MA dan KY.

yang merupakan kekuasaan yang merdeka

Berkaitan

dengan

fenomena

yang

yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah

tengah berkembang di masyarakat seputar

Agung dan badan peradilan yang berada di

konflik antara MA dan KY, Hakim Agung

bawahnya

Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

dalam

lingkungan

peradilan

umum.

Sophian Marthabaya yang dikutip Iskandar

Setiap profesi di berbagai bidang

Jamil berpendapat bahwa “Suatu kode etik

memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk

berlaku bagi suatu profesi tertentu sehingga

dijadikan

kehidupan

sebuah kode etik harus disusun oleh profesi

Demikian

yang bersangkutan yang akan menjalankan

halnya dengan profesi hakim di Indonesia,

kode etik tersebut. Namun, sangat tidak etis

di mana terdapat suatu kode etik yang

apabila kode etik disusun oleh suatu

didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di

institusi

Indonesia serta nilai-nilai yang bersifat

menjadikan

universal bagi hakim sebagai pelaksana

pedomannya. Idealnya, sebuah pedoman

fungsi yudikatif. Kode etik penting bagi

untuk melakukan pekerjaan dibuat sendiri

hakim untuk mengatur tata tertib dan

oleh

profesi

perilaku

pedoman yang

bersangkutan.

hakim

profesinya.Kode

dalam

dalam Etik

menjalankan

Profesi

di

pihak

luar

profesi

kode

etik

yang

pekerjaan tersebut.

akan

yang itu

akan

sebagai

menjalankan

8

Hakim

Kode etik suatu profesi dibuat untuk

Indonesia pertama kali disusun oleh Ikatan

mengatur perilaku dan sepak terjang individu

Hakim Indonesia (IKAHI) pada Kongres

profesional dalam menjalankan profesinya.

7

III IKAHI tanggal 5-7 April 1965. Seiring

Penegakan supremasi hukum sebagai bagian

berjalannya waktu, perkembangan berbagai

dari agenda reformasi telah menjadi komitmen pemerintah sejak masa keruntuhan rezim Orde

7 Iskandar Kamil, “Kode Etik Profesi Hakim,” dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, (Mahkamah Agung RI, 2006), hal. 3.

21 -

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

Baru hingga saat ini. Namun demikian, 8

Ibid., hal 4

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala harapan pencari keadilan terhadap lembaga

bebas dan tidak memihak, serta adanya

peradilan sebagai benteng terakhir untuk

legalitas dalam arti hukum dalam segala

memperoleh keadilan belum sepenuhnya dapat

bentuknya.

memuaskan

seluruh

pihak.

Masyarakat

Pada

hakikatnya

cita-cita

untuk

mengkritik bahwa lembaga peradilan belum

menciptakan kekuasaan kehakiman yang

seperti yang diharapkan. Lambat menangani

merdeka dan mandiri merupakan cita-cita

perkara, biaya yang mahal, administrasi yang

universal. Hal ini bisa dilihat dalam Basic

berbelit-belit, perbuatan dan tingkah laku

Principles

pejabat peradilan yang dianggap tercela,

Judiciary, yang diajukan oleh Majelis

hingga

Umum PBB (Resolusi 40/32 tanggal 29

dugaan

adanya

mafia

peradilan

On

Independence

Nopember

percayanya

tanggal 13 Desember 1985). Juga bisa

besar

masyarakat

resolusi

dilihat

terjadi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh

Principles Of The Independence The Law

sehingga menarik penulis untuk melakukan

Asia Region Of The Judiciary di Manila

penelaahan lebih lanjut mengenai tanggung

tanggal

jawab

didalamnya ditegaskan bahwa:

dalam

penyelenggaraan

kekuasaan kehakiman.

1.

28

Beijing

40/146

terhadap lembaga peradilan. Hal ini juga

hakim

pada

dan

The

(judicial corruption) menjadi alasan tidak sebagian

1985

of

Agustus

Statement

1997,

Of

dimana

Kehakiman merupakan institusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat;

KAJIAN PUSTAKA

2.

Kemerdekaan hakim mempersyaratkan

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

bahwa hukum memutuskan sebuah

Pasca Amandemen UUD 1945

perkara

Negara

Indonesia

sepenuhnya

atas

adalah

Negara

pemahaman

Indonesia

sebagai

terbebas dari pengaruh dari manapun,

hukum

baik langsung maupun tidak langsung,

dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD

hakim memiliki yurisdiksi atas segala

1945 dan perubahannya yang menyatakan

isu yang memerlukan keadilan. 9

Hukum.

Penegasan

negara

yang

berdasarkan

undang-undang

dasar dan

bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

dijelaskan

Di Indonesia kekuasaan kehakiman

Indonesia

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan

adalah Negara Hukum Konsekuensi dari

Badan Peradilan yang ada dibawahnya

penegasan

dalam

sebelumnya

Sebagaimana bahwa

Negara

tersebut

adalah

adanya

perlindungan hak asasi manusia, adanya kekuasaan

kehakiman

yang

merdeka

dengan menyelenggarakan peradilan yang

lingkungan

peradilan

umum,

9

Muchsin, “Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945”, Makalah, yang disampaikan sebagai bahan kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya tahun 2009.

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

- 22

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala peradilan agama, peradilan TUN, peradilan

005/PUU/2006 yang salah satu amarnya

militer,

telah membatalkan Pasal 34 UU No. 4

dan

Konstitusi.

oleh

sebuah

Demikian

Mahkamah

ketentuan

yang

Tahun 2004. Putusan MK tersebut juga

terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

telah membatalkan ketentuan yang terkait

Untuk mendukung terwujudnya kekuasaan

dengan pengawasan hakim dalam UU No.

kehakiman yang merdeka telah diadakan

22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.10

perubahan terhadap UU Nomor 14 tahun 1970

tentang

Pokok-pokok

Kekuasan

Adapun hal-hal penting yang ada dalam UU No. 48 Tahun 2009, antara lain

Kehakiman dan UU Nomor 35 Tahun 1999

sebagai berikut:

tentang perubahan UU Nomor 14 tahun

1.

Mereformulasi

dan

mereposisi

1970 yang diganti dengan UU Nomor 4

sistematika UU No. 4 Tahun 2004

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

terkait

Dan yang terakhir UU Nomor 4 Tahun

komprehensif subtansi UU No. 48

2004 tersebut dirubah menjadi UU No. 48

Tahun 2009, misalnya adanya bab

Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman.

tersendiri

Salah satu inti dari UU No. 4 tahun

roof

peradilan

system) baik

itu

terhadap

lembaga

terkait

dengan

pengaturan

mengenai

secara

asas

penyelenggaraan

2004 adalah pelaksanaan prinsip satu atap (one

dengan

kekuasaan

kehakiman; 2.

Pengaturan

umum

pengawasan

mengenai

hakim

konstitusi

dan

sebagaimana

perundang-undangan dan mendasarkan

ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU No. 4

pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Tahun

Hakim;

2004.

peradilan

Adapun

alasan

yang

mengharuskan adanya perubahan atas UU

peraturan

Pengaturan

umum

No. 4 Tahun 204 menjadi UU No. 48 Tahun

pengangkatan

dan

2009 tentang Kekuasan Kehakiman adalah

hakim dan hakim konstitusi;

karena UU No. 4 Tahun 2004 belum mengatur

secara

komprehensif

tentang

3.

dengan

hakim

kelembagaan maupun tehnis administrasi finansial

sesuai

dan

4.

Pengaturan

mengenai pemberhentian

mengenai

pengadilan

khusus yang mempuyai kewenangan

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan

untuk

perubahan

memutus perkara tertentu yang hanya

tersebut

untuk

memperkuat

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan

dapat

memeriksa,

dibentuk

mengadili,

dalam

salah

dan

satu

mewujudkan sistem peradilan yang terpadu 10

(integrated justice system). Di samping itu, untuk memenuhi putusan 23 -

Mahkamah

Konstitusi

Nomor

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

Pendapat akhir presiden yang diwakili menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta terhadap RUU tentang Kekuasaan Kehakiman dan RUU badan peradilan (PU, PA, dan PTUN) di hadapan sidang paripurna DPR RI tertanggal 29 September 2009, hal. 4.

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala lingkungan

5.

6.

7.

badan

peradilan

yang

berada di bawah Mahkamah Agung;

sehingga

Pengaturan mengenai hakim ad hoc

bentuk independensi sebagai berikut:

yang bersifat sementara dan memiliki

1.

Secara

muncul

normatif

independen

antara

dan memutus suatu perkara;

perundang-undangan

Pengaturan umum mengenai arbitrase

kenyataan

dan alternatif penyelesaian sengketa di

kekuasaan

luar pengadilan;

independen. Bentuk ini merupakan

Pengaturan umum mengenai bantuan

bentuk ideal yang seharusnya terjadi

umum bagi pencari keadilan yang tidak

pada sebuah negara hukum.

hukum

pada

setiap

ketentuan

yang

independen.

dan

tertentu untuk memeriksa, mengadili

2.

juga

beberapa

realitanya

bantuan

9.

dilapangan

keahlian serta pengalaman di bidang

mampu dan pengaturan mengenai pos

8.

prakteknya saling berkaitan satu sama lain,

yang

ada

Disini

ada

dalam dengan

di

kehakiman

lapangan sama-sama

Secara normatif tidak independen dan realitanya juga tidak independen. Di

pengadilan;

Indonesia, model ini pernah terjadi

Penegasan bahwa hakim dan hakim

pada tahun 1964 ketika UU No 19

konstitusi adalah pejabat negara; dan

Tahun 1964 disahkan, dimana pada

Pengaturan umum mengenai jaminan

pasal

keamanan dan kesejahteraan hakim

presiden

dan hakim konstitusi.11

tangan dalam masalah pengadilan dan

19

nya dapat

disebutkan turut

atau

bahwa campur

realitanya dilapangan hal itu terjadi. disahkannya

Model ini merupakan terburuk dari

beberapa UU baru tersebut tidak ada lagi

model kekuasaan kehakiman karena

tekanan-tekanan

pelaku

kekuasaan kehakiman tidak merdeka

dalam

dan tidak independen.

Harapannya

kekuasaan

dengan

terhadap

kehakiman

(hakim)

melaksanakan tugasnya untuk memutus

3.

Secara

normatif

independen,

akan

suatu perkara. Pada akhirnya dengan sistem

tetapi realitanya tidak independen. Di

seperti itu independensi dan kemerdekaan

Indonesia, model ini pernah terjadi

kekuasaan

lebih

pada masa orde baru dimana dalam

terjamin. Menurut Muchsin, pada masa lalu

peraturan perundang-undangan secara

independensi kekuasaan kehakiman dapat

tegas dinyatakan kekuasaan kehakiman

dikategorikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu

itu merdeka dan independen akan

independen

independen

tetapi pada kenyataan dilapangan para

ini

hakim

empiris.

kehakiman

normatif

Dari

dua

menjadi

dan macam

dalam

dan

pelaku

kekuasaan

kehakiman sering mendapat intervensi 11

Ibid., hlm. 5-6

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

- 24

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dari eksekutif dan ekstra yudisial

financial independence belum sepenuhnya

lainnya.12

independen karena masih tergantung pada APBN yang notabene ditentukan oleh

Jimly

Asshiddiqie,

yang

dikutip

Muchsin mengkonsepsikan independensi kekuasaan

kehakiman

dalam

3

(tiga)

Structural

independence,

independensi

kelembagaan,

utama,

disini

perundang-undangan,

yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif. Functional

independence,

yaitu

penegak

komponen

anggota masyarakat.

peraturan

komponen

hukumnya,

Komponen

dan

aparat

komponen

14

peraturan

perundang-

yaitu

undangan di Indonesia telah diadakan

independensi dilihat dari segi jaminan

banyak perubahan, baik itu dalam UUD

pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan

1945 yang merupakan konstitusi dasar

kehakiman

negara maupun UU tentang kekuasaan

dari

intervensi

ekstra

yudisial. 3.

menurut Robert B. Seiman, pelaksanaannya

yaitu

dapat dilihat dari bagan organisasi

2.

Pembaharuan kekuasaan kehakiman,

dilapangan terkait oleh tiga komponen

pengertian: 1.

eksekutif dan legislatif.

kehakiman

Financial

independence,

independensi

dilihat

kemandiriannya

segi

UU

tentang

badan

peradilan (PU, PA dan PTUN). Sedangkan komponen

aparat

penegak

hukum

menentukan

merupakan dari pelaksanaan penagakan

sendiri anggaran yang dapat menjamin

hukum. Jika mereka baik, maka bisa

kemandiriannya dalam

dipastikan hukum akan tegak dengan baik,

fungsi.

dalam

dari

yaitu

serta

menjalankan

13

demikian juga sebaliknya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Taverne

Dari tersebut,

ketiga

pengertian

independensi

independen kekuasaan

kehakiman di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, telah mecakup independensi dalam pengertian structural independence

yang dikutip

“berilah aku hakim yang

baik, polisi yang baik dan jaksa yang baik, dengan Undang-Undang yang kurang baik sekalipun hasilnya akan lebih baik”. 15 Sebagaimana diketahui bahwa pada masa

lalu

hakim

dalam

menjalankan

tugasnya banyak mendapatkan tekanan dan

dan functional independence, cuma untuk 14

12

Muchsin, “Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945”, Makalah yang disampaikan sebagai bahan kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya tahun 2009, hlm 5. 13 Ibid., hlm 4.

25 -

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

Ibid., hlm.8. Ahmad Zaenal Fanani, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Masa Depan Peradilan Agama (Analisis UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 50 Tahun 2009), Untag, Surabaya, 2010, hlm. 9. 15

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala godaan

baik

dari

penguasa

maupun

peradilan antara rakyat biasa dan pejabat

masyarakat, namun hal itu semua terpulang

pemerintah.

pada

dalam menjalankan tugasnya melakukan

pribadi

aparat

penegak

hukum,

Bagi

pemerintah,

apakah memiliki keberanian moral untuk

kekeliruan

melawan tekanan dan godaan tersebut

forum peradilan tersendiri, yaitu peradilan

dengan tetap berpegang teguh pada hukum

administrasi Negara”.17

dan keadilan.16Adapun komponen terakhir adalah

komponen

anggota

masyarakat.

atau

pejabat

kesalahan

mempunyai

Hal yang sama juga diungkapkan oleh A. V. Dicey yang juga dikutip Faisal A. “adanya perbedaan konsep

Komponen ini perlu diberikan sosialisai

Rani bahwa

dan penyadaran hukum sehingga mereka

antara system the rule of law dan droit

patuh terhadap hukum dan selalu bertindak

administrative,

dalam koridor hukum, serta mampu untuk

system susunan organisasi peradilan, yaitu

melakukan kontrol sosial terhadap aparat

judicial court (common law court) dan

penegak hukum.

administrative court. Pada Negara yang menganut

Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah di Beberapa Negara

kekuasaan kehakiman di Negara-negara di dunia terdapat perbedaan antara satu sama lain. Perbedaan tersebut terbagi dalam dua golongan besar sebagaimana dikemukakan C.F. Strong yang dikutip Faisal A. Rani “susunan

kekuasaan

kehakiman

pada Negara-negara yang tergolong dalam common law state, dimana berlaku konsep rule of law, tidak terdapat perbedaan forum peradilan bagi rakyat biasa dan pejabat pemerintah. Setiap orang akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh badan peradilan yang sama, yaitu peradilan umum (the ordinary court). Sedangkan pada Negaranegara

yang

prerogative

tergolong

state,

sistem dua

menimbulkan

droit

susunan

dua

administrative, peradilan,

yaitu

peradilan umum dan peradilan administrasi.

Apabila ditelaah mengenai organisasi

bahwa

terdapat

juga

ke

dalam

dibedakan

forum

Sedangkan pada Negara dengan system the rule of law hanya terdapat satu lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum. Banyak Negara dengan system common law, seperti Amerika Serikat dan Inggris, persoalanpersoalan adminitratif atau pemerintahan dihadapkan pada peradilan biasa, tidak ada perbedaan antara rakyat biasa

dengan

pejabat pemerintah di forum peradilan, sesuai dengan salah satu unsur the rule of law, yaitu equality before the law”.18 Perbedaan

antara

badan

peradilan

umum (the ordinary court) dan badan peradilan khusus

administrasi (the

special

atau

peradilan

court)

dalam

perkembangannya tidak dapat lagi dilihat

17 16

Ibid.

Faisal A. Rani, Op.Cit., hlm. 76. Ibid., hlm. 77.

18

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

- 26

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dalam

bentuk

aslinya.

bahwa

organisasi kekuasaan kehakiman pada bentuk

kehadiran peradilan khusus di suatu Negara,

Negara kesatuan, tercermin dalam bentuk

tidak

konsep

susunan organisasi kekuasaan kehakiman

droit administrative, bahkan Negara-negara

Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945

dengan system common law membentuk

sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

semata-mata

Artinya

berdasarkan

badan peradilan khusus. Perbedaan susunan kekuasaan kehakiman juga terjadi karena bentuk Negara, misalnya

TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM

pada bentuk Negara federasi dan negara

SEBAGAI

kesatuan. Susunan kekuasaan kehakiman pada

KEKUASAAN

Negara yang berbentuk federal tercermin pada

PRAKTEK

PENYELENGGRA KEHAKIMAN

DALAM

susunan organisasi dan yurisdiksi badan peradilan, seperti di Amerika Serikat, dimana

Pelaksanaan Tanggung Jawab Hakim

Amerika

dalam

Serikat

sebagai

Negara

yang

Lingkup

berbentuk federal, tentu mempunyai sistem

Sebagai

pemerintahan federal dan sistem negera-

Kehakiman

berlaku pada dua

Penyelenggara

Penegakan

negara bagian. Dengan demikian doktrin pemisahan kekuasaan

Peradilan

berdasarkan

Umum

Kekuasaan

supremasi

nilai-nilai

hukum

kebenaran

dan

tingkatan, pada tingkat nasional (federal)

keadilan serta penghormatan terhadap hak-

wewenang pemerintah federal dibagi antara

hak

tiga cabang kekuasaan yang berbeda, dan pada

universal.Menurut

tingkatan lainnya kekuasaan dibagi antara

Indonesia

pemerintah federal dan Negara-negara bagian.

(rechtsstaat),

Akibat dari susunan kekuasaan Negara yang

kekuasaan

ditetapkan

dalam

susunan

prinsip penyelenggaraan peradilan yang

organisasi

kekuasaan

(badan

menetapkan “Pengadilan adalah benteng

peradilan) di Amerika Serikat, diatur dalam

terakhir penegakan hukum dan keadilan”

suatu system ganda (dual court system), yaitu

belum

sistem badan peradilan federal dan sistem

Pengadilan

yang

masing-masing

memberikan

putusan

konstitusi, kehakiman

Negara

bagian.

Ketika

asasi

manusia

yang

sistem berdasar

tidak belaka

memberikan

secara

pemerintahan atas

berdasar

hukum kepada

(machtsstaat),

hasil

maksimal.

didambakan yang

dan

dapat

mengakhiri

konstitusi Amerika Serikat dirancang pada

kemelut masyarakat, justeru menetapkan

tahun 1787 pada Negara-negara bagian sudah

putusan yang memicu bentrokan dalam

berkembang suatu sistem Negara bagian

masyarakat. Demikian pula, pengadilan

masing-masing.

19

Sedangkan

susunan

masih sering menempatkan dirinya sebagai “pemelihara dan pelindung” kepentingan

19

Ibid.hal 78.

27 -

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kekuasaan

dan

penguasa.Pengadilan

mengalihkan, atau bahkan mencabut hak

merupakan bagian dari Mahkamah Agung,

dan kebebasan warga negara, dan semua itu

di mana di tataran negara Indonesia,

dilakukan

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi

hukum

negara

kewenangan dan tingginya tanggung jawab

dalam

Indonesia

sistem

yang

kekuasaan

ketatanegaraan

merupakan

kehakiman

pemegang

bersama-sama

dalam dan

hakim

rangka

menegakkan

keadilan.

ditunjukkan

Besarnya

melalui

putusan

pengadilan yang selalu diucapkan dengan “Demi

Keadilan

Berdasarkan

dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah

irah-irah

Agung membawahi badan peradilan dalam

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan

hal

peradilan

menegakkan

agama,

lingkungan

peradilan

ini

kewajiban

hakim

dalam

tidak

hanya

kepada

sesama

keadilan

militer, lingkungan peradilan tata usaha

dipertanggungjawabkan

negara.

manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maha Esa.20Jadi setiap profesi di berbagai

dalam melaksanakan visi dan misinya

bidang termasuk profesi hakim memiliki

adalah

untuk mewujudkan supremasi

nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan

hukum melalui kekuasaan kehakiman yang

pedoman dalam kehidupan profesi yang

mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan

bersangkutan. Demikian halnya dengan

kepercayaan

publik,

dan

profesi hakim di Indonesia, di mana

memberikan

pelayanan

yang

terdapat suatu kode etik yang didasarkan

berkualitas, etis, terjangkau dan biaya

pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia

rendah

serta nilai-nilai yang bersifat universal bagi

bagi

profesional

masyarakat

menjawab

hukum

serta

panggilan

publik.Pengadilan,

sebagai

mampu

pelayanan

hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif.

pelaksana

Apabila dilihat dari profesi hakim

kekuasaan kehakiman merupakan salah

sebagai

satu unsur penting dalam sebuah negara

kehakiman terdapat tiga unsur pokok,yaitu

hukum (rechtsstaat) yang harus memenuhi

:

kriteria mandiri (independen), netral (tidak berpihak),

dan

kompeten

yang

dapat

1. Tugas,

penyelenggara

yaitu

kewenangan

atau

kekuasaan

kewajiban kekuasaan

dan yang

menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

harus dilaksanakan untuk kemudian

Oleh karena itu, posisi profesi hakim

diperinci lebih lanjut tentang cara

sebagai aktor utama lembaga peradilan

melaksanakannya.

menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya, di mana

hakim

dapat

mengubah,

2. Aparat, yaitu pelaksana tugas tersebut 20

Hasil Wawancara dengan Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Agustus – September 2011

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

- 28

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang terdiri atas komponen pelaksana,

melaksanakan tugasnya secara profesional

pendukung, dan penunjang.

sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku

3. Lembaga, yaitu wadah (struktur dan organisasi) prasarana

beserta tempat

sarana para

dan aparat

melaksanakan tugasnya.21

dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya. Apabila ditelaah dari tanggung jawab

Bagi seorang aparat penegak hukum

moral hakim, maka hal ini dihadapkan pada

seperti halnya hakim, mendapat suatu tugas

tujuan

berarti memperoleh sebuah tanggung jawab

ditegakkannya

yang terkait tiga hal, yaitu (1) mendapat

keadilan yang terapat dalam das sollen

kepercayaan

(kenyataan

untuk

dapat

mengemban

akhir

profesi

hakim

adalah

Cita

hukum

keadilan.

normatif)

harus

dapat

tugas, (2) merupakan suatu kehormatan

diwujudkan dalam das sein (kenyataan

sebagai

(3)

alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat

merupakan suatu amanat yang harus dijaga

dalam etika profesi. Salah satu etika profesi

dan dijalankan.

yang telah lama menjadi pedoman profesi

pengemban

tugas,

dan

Tanggung jawab dapat dibedakan atas

ini sejak masa awal perkembangan hukum

tiga jenis, yaitu tanggung jawab moral,

dalam peradaban manusia adalah The Four

tanggung jawab hukum, dan tanggung

Commandments for Judges dari Socrates.

jawab teknis profesi. Tanggung jawab

Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat,

moral

sesuai

yaitu (1)To hear corteously (mendengar

dengan nilai-nilai dan norma-norma yang

dengan sopan dan beradab), (2) To answer

berlaku

wisely

adalah

dalam

tanggung

jawab

lingkungan

kehidupan

(menjawab (3)

dengan

bijaksana),

pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi

(mempertimbangkan

tanpa

suatu lembaga yang merupakan wadah para

apapun)

decide impartially

aparat bersangkutan. Sementara tanggung

(memutus tidak berat sebelah).22

(4)To

consider

dan

profesi yang bersangkutan, baik bersifat

dan

To

arif

soberly

terpengaruh

jawab hukum diartikan sebagai tanggung

Hal ini dibenarkan oleh beberapa

jawab yang menjadi beban aparat untuk

hakim yang diwawancarai bahwa tanggung

dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak

jawab profesi hakim dalam pelaksanaannya

melanggar

adalah

rambu-rambu

hukum.

selalu

berhadapan

dengan

Sedangkan tanggung jawab teknis profesi

penegakan hukum dan keadilan. Dalam

merupakan tuntutan bagi aparat untuk

kenyataan kedua hal tersebut sering kali 22

21

Iskandar Kamil, “Kode Etik Profesi Hakim,” dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, (Mahkamah Agung RI, 2006), hal. 1.

29 -

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

Wildan Suyuthi, “Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama” dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.hlm. 28.

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menjadi

dilema

bagi

hakim

dalam

4. Mempunyai

kesanggupan

mempertimbangkan suatu putusan, di mana

mengeluarkan

disatu sisi hakim harus melakukan suatu

pendapat tanpa meningalkan norma-

upaya penegakan hukum tetapi di sisi lain

norma kedinasan; dan

harus melihat rasa keadilan yang harus dihormati dalam masyarakat. Penegakan hukum yang harus dilakukan terkadang melukai rasa keadilan dalam masyarakat.

serta

untuk

mengemukakan

5. Tidak dibenarkan mengadakan resolusi terhadap apapun.

atasan

dalam

bentuk

24

23

Secara umum, yang harus dilakukan

Terhadap

sesama

haruslah

pencari keadilan dalam persidangan adalah

hubungan kerja sama yang baik antar

(1) Bersikap dan bertindak menurut garis-

sesama rekan, memiliki rasa setia kawan,

garis yang ditentukan dalam hukum acara

tenggang rasa, dan saling menghargai

yang

antarsesama

(2)

Tidak

dibenarkan

dan

hakim

hakim terhadap pihak ketiga yang menjadi

berlaku,

memelihara

rekan,

memupuk

rekan, memiliki kesadaran,

bersikap yang menunjukkan memihak atau

kesetiaan,

bersimpati atau antipati terhadap pihak-

hakim; dan

pihak yang berperkara, (3) Harus bersikap

martabat

sopan,

dalam

maupun di luar kedinasan. Begitu pula

memimpin sidang, baik dalam ucapan

terhadap bawahan/pegawai, setiap hakim

maupun perbuatan, (4) Harus menjaga

selayaknya bersikap:

tegas,

dan

bijaksana

penghargaan

terhadap

korps

menjaga nama baik dan

rekan-rekan,

baik

di

dalam

kewibawaan dan kekhidmatan persidangan;

1. Harus mempunyai sifat kepemimpinan;

dan

2. Membimbing

(5)

kebenaran

Bersungguh-sungguh dan

mencari

keadilan.Sementara

itu,

terhadap profesinya sendiri, seorang hakim juga harus menjaga

perilakunya, baik

kepada atasan, sesama rekan, maupun bawahan. Terhadap atasan, seorang hakim harus bersikap:

bawahan

untuk

mempertinggi kecakapan; 3. Harus

mempunyai

sikap

sebagai

seorang bapak/ibu yang baik; 4. Memelihara sikap kekeluargaan antara bawahan dengan hakim; dan 5. Memberi contoh kedisiplinan.

1. Taat kepada pimpinan; 2. Menjaankan tugas-tugas yang telah digariskan dengan jujur dan ikhlas; 3. Berusaha memberi saran-saran yang membangun; 23

Hasil Wawancara dengan Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Agustus – September 2011

Rasa tanggung jawab moral profesi hakim juga harus ditunjukan dari

sikap

hakim di luar kedinasan. Oleh karena itu, di luar kedinasannya berprofesi di pengadilan, 24

Hasil Wawancara dengan Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Agustus – September 2011

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

- 30

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala hakim juga harus senantiasa menjaga sikap

hubungan suami isteri meskipun telah

dan perilakunya. Terhadap diri pribadi,

bercerai, dengan ketua, salah seorang

seorang hakim harus: memiliki kesehatan

Hakim Anggota, Jaksa, Advokat, atau

jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan

Panitera

tidak tercela, wewenang

tidak menyalahgunakan

untuk

kepentingan

pribadi

maupun golongan, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat dan tidak melakukan

perbuatan-perbuatan

merendahkan

martabat

yang

hakim.Selain

tanggung jawab moral di atas, hakim juga memilik tanggung jawab secara hukum khususnya

apabila

dikaitkan

dengan

beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan hakim dan peradilan mencantumkan dan mengatur pula hal-hal seputar tanggung jawab hukum profesi hakim. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu: a. Bahwa

hakim

wajib

menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam

mempertimbangkan

berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik

tindakan

yang

c. Bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat keluarga

sedarah

atau

semenda sampai derajat ketiga, atau

yang

paling

penilaian

oleh

diutamakan. terhadap

hakim

Selain

kinerja

itu, dan

profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya juga menjadi perhatian. Setiap hakim

dituntut

mampu

mempertanggungjawabkan

tindakannya

sebagai profesional di bidang hukum, baik di dalam maupun di luar kedinasan, secara materi dan formil. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturanaturan

mengenai

hukum

acara

di

persidangan.

Ketidakmampuan

dalam

mempertanggungjawabkan

hakim

tindakannya secara teknis atau dikenal dengan

istilah

unprofessional

conduct

dianggap sebagai pelanggaran yang harus

Berdasarkan uraian di atas, dalam pelaksanaan tanggung jawab hakim dalam lingkup

peradilan

hakim

penyelenggara

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

umum

kekuasaan

adalah

sebagai

sebagai kehakiman,

aktor

kekuasaan

utama

kehakiman.

Profesi hakim dianggap sebagai pembawa keadilan, berkonflik

31 -

dilakukan

dengan ketentuan yang berlaku menjadi hal

penyelenggara

dan jahat dari terdakwa

hubungan

penilaian terhadap sesuai atau tidaknya

dijatuhi sanksi.

dalam masyarakat b. Bahwa

Pada tanggung jawab teknis profesi,

dimana

orang

yang

mempercayakan

sedang hidupnya

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kepada seorang hakim untuk menentukan

dalam mengadilitidak boleh membeda-

nasibnya

bedakan orang dan wajib menghormati

menghendaki

seorang

hakim

haruslah memiliki sosok yang dianggap

asas

praduga

hamper mendekati orang yang sempurna.

bertanggungjawabsecara

Walaupun demikian semua tindak tanduk

kepada sesama manusia dan

hakim jelas lah harus dibatasi dan diawasi

vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa;

karena kodrat sang hakim yang juga

3. Hakim tidak boleh menolak untuk

bersalah, horizontal secara

sebagai manusia biasa. Keberadaan kode

memeriksa

etik dari profesi hakim memegang peranan

perkara yang diajukan dengan dalih

sebagai rel yang mengarahkan seorang

bahwa

hakim dalam berkelakuan baik dalam

kurang jelas.

menjalankan

tugas

sehari-hari

di

pengadilan dan ketika dia berada di luar pengadilan. Hakim peranan

dan

tak

hukumnya

yang

kedudukan

penting

demi

dan

tegaknya

negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib

tidak

suatu

ada

atau

4. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. 5. Hakim

memiliki

mengadili

harus

senantiasa

mempertanggungjawabkan

segala

sikap dan tindakannya. 6. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas.

dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini

Sebagai aktor utama lembaga peradilan,

diartikan sebagai sifat atau kualitas dari

posisi, dan peran hakim menjadi sangat

sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan

penting,

manusia, lahir maupun batin. Bagi manusia,

kewenangan yang dimilikinya. Melalui

nilai

putusannya,

dijadikan

landasan,

alasan,

atau

terlebih

dengan

seorang

segala

hakim

dapat

motivasi dalam bersikap dan bertingkah

mengalihkan hak kepemilikan seseorang,

laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-

mencabut

nilai yang terkandung dalam pelaksanaan

menyatakan tidak sah tindakan sewenang-

tanggung jawab hakim adalah

wenang pemerintah terhadap masyarakat,

sebagai

berikut:

sampai

1. Profesi hakim merupakan profesi yang merdeka

menyelenggarakan

warga

dengan

negara,

memerintahkan

penghilangan hak hidup seseorang. Semua kewenangan yang dimiliki oleh

2. Nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban

kebebasan

hakim peradilan

hakim harus dilaksanakan dalam rangka

untuk

menegakkan

secara

keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak

sederhana, cepat, dan biaya ringan dan

hukum,

membeda-bedakan

kebenaran

orang

seperti

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

dan

diatur - 32

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dalam lafal sumpah seorang hakim, di

pengaduan masyarakat yang masuk ke

mana setiap orang sama kedudukannya di

Komisi

depan hukum dan hakim. Namun demikian

ketidakpuasan terhadap putusan majelis

terhadap hakim yang dalam pelaksanaan

hakim, dan Komisi Yudisial memiliki

tugasnya

kewenangan untuk memeriksa cara hakim

juga

tidak

terlepas

dari

Yudisial

adalah

penyelewengan dan pelanggaran terhadap

menjatuhkan

kedudukan yang disandang oleh seorang

tidak punya kewenangan untuk memeriksa

hakim. Penyelewengan dan pelanggaran

hasil

tersebut akan berdampak pada citra dirinya

Yudisial memeriksa cara hakim untuk

hakim di mata masyarakat. Oleh karena itu

menjatuhkan putusan itu berdasarkan kode

diperlukan

etik dan pedoman perilaku hakim.

adanya

penerapan

terhadap

pelanggaran

diawali

dengan

sanksi

dimaksud

adanya

hakim,

namun

Yudisial

Komisi

Berdasarkan penelaahan pada berbagai

pengaduan

media diketahui bahwa Komisi Yudisial (KY) dalam periode 2005 hingga 2011

Berdasarkan

data

diketahui

masyarakat

putusan

Komisi

yang

masyarakat.

Yudisial

putusan.

laporan

yang

pada

bahwa masuk

ke

Komisis

telah memberikan rekomendasi kepada

pengaduan

Mahkamah Agung agar memberikan sanksi

Komisis

kepada

134 hakim

karena melanggar

Yudisial terhadap perilaku hakim sejak

melanggar kode etik dan perilaku hakim.

2005 hingga 2011 sebanyak 13 ribu lebih

Sanksi tersebut dapat berupa sanksi ringan

laporan, namun laporan yang diregistrasi

yakni

sebanyak 3.179 laporan karena banyak

diberhentikan sementara, dan sanksi yang

laporan yang tidak memenuhi syarat. Dari

terberat adalah diberhentikan tetap atau

3.179 laporan yang diregistrasi, hanya 273

dipecat.26

sanksi

tertulis,

sanksi

sedang,

laporan yang ditindaklanjuti oleh Komisis

Menurut Muzayyin Mahbub, dari 134

Yudisial dan sebanyak 477 hakim dipanggil

hakim yang direkomendasi untuk mendapat

untuk

sanksi

dimintai

klarifikasi.

Hasilnya,

tersebut,

sebanyak

18

hakim

sebanyak 134 hakim direkomendasikan

direkomendasikan untuk dipecat karena

untuk mendapat sanksi karena melanggar

terbukti melanggar kode etik dan perilaku

kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan

hakim, serta pelanggaran yang tergolong

18 hakim di antaranya direkomendasikan

berat, sedangkan sisanya direkomendasikan

untuk diberhentikan tetap atau dipecat.

25

Muzayyin mengatakan sebagian besar

untuk

33 -

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

tertulis.

Rekomendasi

pemecatan hakim diserahkan kepada MA dan

25 Metro TV, Komisi Yudisial Rekomendasikan 134 Hakim Dihukum http://www.metrotvnews.com., Diakses, Februari 2012

teguran

sebanyak 26

7

hakim

yang

sudah

Muzayyin Mahbub, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, dialog interaktif http://www.metrotvnews.com/Diakses Februari 2012

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ditindaklanjuti, sedangkan sisanya masih

Pengawas Eksternal.

dalam proses di Mahkamah Agung. 27 Muzayyin Mahbub, juga mengakui

Kendala

yang

Dihadapi

dalam

bahwa pihaknya tidak dapat membuka

Pelaksanaan Tanggung Jawab Hakim

identitas

sebagai

hakim-hakim

direkomendasikan

untuk

yang

diberhentikan

karena etikanya harus tertutup, termasuk pemeriksaan

hakim

yang

bermasalah

Penyelengggaran

Kekuasaan

Kehakiman Pelaksanaan tanggung jawab hakim sebagai

penyelengggaran

kekuasaan

karena KY tidak memiliki kewenangan

kehakiman dalam setiap perkara perkara

untuk mempublikasikan hakim-hakim yang

yang ditanganinya akan dilihat, diakui atau

sedang diperiksa. Demikian pula halnya

dibenarkan telah terjadi peristiwa tersebut.

dengan

yang

Hakim melakukan pembuktian dengan alat-

menangani kasus Antasari Azhar, Komisis

alat bukti dalam mendapatkan kepastian

Yudisial

pada

peristiwa tersebut dikualifisir termasuk

publik pemeriksaan hakim yang menangani

dalam hubungan hukum apa atau yang

kasus Antasari Azhar diketahui media dari

mana. Hakim akan mencari ketentuan-

pengacara Antasari.

Namun demikian

ketentuan yang dapat diterapkan pada

apabila telah masuk tahap pemeriksaan di

peristiwa hukum yang bersangkutan. 28 Jadi,

tingkat

Hakim akan menerapkan hukum terhadap

pemeriksaan

tidak

hakim

pernah

majelis

membuka

kehormatan

Mahkamah Agung,

hakim

di

maka proses di sana

sudah terbuka dan dapat

diketahui oleh

publik.

peristiwa

dan

menilainya

serta

pada

gilirannya menetapkan hukumnya kepada peristiwa yang bersangkutan, barang tentu

Berdasarkan

hal

tersebut

di

atas

ia memberikan keadilan sesuai dengan

jelaslah bahwa terhadap hakim dalam

penilaiannya.

pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai

memerlukan

penyelengggaran

penerapannya. Konkretisasi keadilan hanya

juga dibatasi pengawas Profesi

kekuasaan

dengan

kehakiman

adanya lembaga

mungkin

Eksistensi peranan

bilamana

Hakim

dalam

memahami

Komisi

Kehormatan

kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat.

Hakim

yang

berwenang

Namun demikian dalam pelaksanaan tanggung

hakim yang melakukan pelanggaran kode

penyelengggaran

etik

sebagai

pengawasan.

tindak Selain

Yudisial 27

Hakim

yaitu

memberikan pertimbangan dan sanksi bagi

Komisi

Keadilan

Ibid.

itu,

jawab

hakim

kekuasaan

sebagai kehakiman

lanjut

fungsi

juga tidak terlepas dari adanya berbagai

juga

terdapat

kendala. Hal ini disebabkan karena Hakim

sebagai

Lembaga

28

Hasil Wawancara dengan Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Agustus – September 2011

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

- 34

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dalam

mengaktualisasi

ide

keadilan

berhubung dengan itu harus diadakan

memerlukan situasi yang kondusif, baik

jaminan dalam Undang-Undang tentang

yang berasal dari faktor eksternal maupun

kedudukan para Hakim”.

internal dari dalam diri seorang Hakim.

dipertegas lagi dalam penjelasan Undang-

Jika ditelusuri, faktor yang mempengaruhi

Undang

hakim

kekuasaan

mengatakan “Kekuasaan kehakiman yang

kehakiman dalam mentransformasikan ide

merdeka ini mengandung pengertian di

keadilan, antara lain

adanya jaminan

dalamnya

terhadap

peradilan/Hakim,

bebas dari campur tangan pihak kekuasaan

penyelenggaraan

kebebasan

kualitas

profesionalisme

Kekuasaan Kehakiman yang

kekuasaan

kehakiman

yang

dan

negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan,

penghayatan etika profesi Hakim. Faktor

directiva atau rekomendasi yang datang

pertama

eksternal,

dari pihak ekstra yudisiil kecuali dalam hal-

sedangkan dua faktor terakhir merupakan

hal yang diijinkan oleh Undang-Undang”.

faktor internal. Untuk lebih jelasnya dapat

Kekuasaan

kehakiman

mempunyai

dua tujuan.

melakukan

fungsi

merupakan

faktor

dilihat pada uraian berikut:

Jaminan

Hakim

Hal tersebut

29

Kebebasan

Peradilan

peradilan

mandiri

Pertama

dan

agar

kewenangan

peradilan secara jujur, dan adil, kedua, agar kekuasaan kehakiman mampu berperan

(Indepedency of Judiciary) Kebebasan

yang

menjadi

melakukan pengawasan terhadap semua

keharusan bagi tegaknya negara hukum

tindakan penguasa. Sedangkan konsekuensi

(rechstaat). Hakim akan mandiri dan tidak

dari kekuasaan kehakiman yang merdeka

memihak dalam memutus sengketa, dan

adalah :

dalam

1)

situasi

Hakim

yang

akan

sudah

kondusif

tersebut,

leluasa

mentransformasikan

ide-ide

Supremasi hukum, di mana setiap

untuk

penyelesaian sengketa harus sesuai

dalam

dengan proses yang ditentukan hukum

pertimbangan-pertimbangan putusan.

Di

berdasarkan asas perlakuan yang sama

Indonesia jaminan terhadap indepedency of

di depan hukum dan perlindungan

judiciary

yang sama didepan hukum;

telah

dipancangkan

sebagai

pondasi dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang

dipertegas

dimaksud

dalam

penjelasan

“Kekuasaan kehakiman ialah

2)

Peradilan

sebagai

katup

penekan

(pressure valve), Lembaga peradilan diberi

wewenang

penekan

dari

hukum yang dilakukan oleh siapapun

kekuasaan

pemerintah,

29

Hasil Wawancara dengan Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Agustus – September 2011

35 -

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

setiap

katup

kekuasaan yang merdeka, artinyaterlepas pengaruh

atas

sebagai

pelanggaran

dan pihak manapun tanpa kecuali dan pelanggaran itu meliputi segala bentuk

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala perbuatan yang tidak konstitusional,

3)

4)

5)

Setiap

Hakim

dituntut

untuk

ketertiban umum dan kepatutan.

melaksanakan tugasnya secara profesional,

Peradilan sebagai tempat terakhir (the

yakni kemampuan dan ketrampilan Hakim

last

untuk

resort)

dalam

menegakkan

melaksanakan

efektifitas

peradilan sebagai tempat terakhir.

penerapan hukumnya, maupun kemampuan

Peradilan sebagai pelaksana penegakan

mempertimbangkan putusan berdasarkan

hukum.

nilai-nilai

Peradilan dibenarkan bertindak “tidak

berkembang

dalam

demokratis secara fundamental” karena

kemampuan

memprediksi

tidak memerlukan akses dari siapapun,

dampak sosial atas putusan yang telah

tidak memerlukan negosiasi dari pihak

dijatuhkannya.

dan

“kompromi”

tidak dari

memerlukan pihak

yang

Baik

dan

kebenaran dan keadilan menempatkan

manapun

putusan.

efesiensi

keadilan

yang

dari

segi

tumbuh

masyarakat,

dan serta

reaksi

dan

Profesionalisme ini merupakan salah satu

sisi

dari

mata

uang

“profesi”,

berperkara.

disamping sisi etika profesi. Jadi, setiap

Terdapat kesepakatan umum dalam

profesi

mempunyai

dua

aspek,

yakni

komunitas Pengadilan di dunia bahwa

profesionalisme sebagai keahlian teknis

lembaga

dan etika profesi sebagai dasar moralita.

peradilan

diharapkan

untuk

melakukan hal-hal sebagai berikut :

Profesionalisme mempunyai peranan yang

a.

penting, lebih-lebih Hakim mengemban

Pengadilan

memberikan

keadilan

tanggung jawab dan kewajiban yuridis

individu dalam kasus individual.

b. Pengadilan c.

beroperasi

secara

yang terkait dengan jabatannya. Undang-

transparan.

Undang

Pengadilan menyediakan suatu forum

mewajibkan

yang

menolak untuk memeriksa dan mengadili

tidak

memihak

dalam

meyelesaikan sengketa hukum.

d. Pengadilan melindungi warga dari penggunaan

kekuasaan

pemerintah

Hakim

Kehakiman

“.....tidak

boleh

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan

wajib

memeriksa

dan

mengadilinya”.

yang sewenang-wenang.

e.

Pengadilan melindungi yang lemah.

f.

Pengadilan

membuat

Kekuasaan

dan

merawat

catatan formal tentang putusan dan status hukum.

Dalam

upaya

mewujudkan

profesionalisme Hakim, maka seyogyanya para Hakim memiliki penguasaan ilmu yang mendalam dan wawasan yang luas, yang tercermin dalam bobot dan untuk

Kualitas Profesionalisme Hakim

putusan

yang

dijatuhkan

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

dengan - 36

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kemampuan untuk mengetahui, memahami

teraplikasi

dan menghayati hukum yang berlaku serta

peraturan hukum yang akan diterapkan

mempunyai

pada

keberanian

menjatuhkan

keputusan berdasarkan hukum dan keadilan.

pemenuhan

kumpulan

suatu

peristiwa

yang

dikemukakan para pihak, ataupun dalam pola

Penghayatan Etika Profesi Hakim,

dalam

pikir

pertimbangan

(motivasi),

sehingga antara pertimbangan hukum dan

Dalam hal ini Etika profesi Hakim

keputusannya (amar) mempunyai suatu

adalah asas-asas moralita yang mendasari

rangkaian yang logis. Tetapi yang tidak

profesi

kalah

Hakim.

Bermakna

sebagai

pentingnya,

konseptual

pegangan dalam bersikap dan bertindak

putusan

selama

individu dalam setiap kasus (perkara).

mengemban

dan

menjalankan

jabatan Hakim, baik di dalam maupun di

harus

secara

memberikan

keadilan

Namun demikian, kenyataan hakim

luar kedinasan. Ikatan Hakim Indonesia

dalam

(IKAHI)

kehakiman dalam bentuk putusan hakim

telah

merumuskan

kode

penyelenggaraan

kekuasaan

kehormatan Hakim Indonesia dalam bentuk

yang merupakan wujud

Panca Dharma Hakim, yang merupakan

dalam mentransformasikan ide keadilan

suatu

juga menemui berbagai kendala. Kendala

bentuk

pengawasan

terhadap

anggotanya.

yang

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa

sebagai

pelaksana

dihadapi

penyelenggaraan

tanggung jawab

hakim kekuasaan

dalam kehakiman

kekuasaan

tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan

kehakiman, hakim berwenang menetukan

penegakan hukum. Dari hasil wawancara

hukum dan keadilan bagi setiap individu

dengan

yang berperkara. Hakim harus memberikan

Negeri Banda Aceh, dapat dikemukakan

keadilan kepada setiap pihak dan proses

beberapa kendala dan hambatan yang

penyelesainnya tidak memihak walaupun

dihadapi hakim dalam penyelenggaraan

dalam

kekuasaan kehakiman, yaitu :

kenyataannya

sebagian

budaya

masyarakat cenderung menolak putusan (perdata)

dan

(eksekusi)

memerlukan

Putusan Hakim

pelaksanaan

1.

paksa.

wujudnya terdiri dari

dan

Hakim

Pengadilan

Hambatan dari segi ketentuan hukum.

putusan

upaya

ketua

Dalam hal ini yang dimaksud adalah

dalam

ketentuan

hal

penyusunan

perundang-undangan,

susunan kata (bahasa) yang sebenarnya

maksudnyabahwa

mengandung kegiatan berfikir yuridik dari

harus dibuat dengan mengikuti asas-

pembuatnya mengkonstatir, menyimpulkan. 37 -

(Hakim).

Ia

akan

asas

mensistimatir

serta

seperti misalnya undang-undang tidak

nampak

berlaku surut, undang-undang yang

Kegiatan

ini

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

berlakunya

undang-undang

undang-undang,

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala bersifat

khusus

mengesampingkan

hukum

undang-undang yang bersifat umum; undang-undang

yang

dibuat

oleh

Dalam

hal

keterkaitan

dan

ini

menyangkut

koordinasi

penguasa yang lebih tinggi mempunyai

pihak-pihak

kedudukan yang lebih tinggi pula;

berkaitan dengan

bidang penegakan

undang-undang

hukum

mencakup

belakangan

yang

berlaku

secara

yang

langsung

law

undang-

enforcement dan peace maintenance.

terdahulu;

Penegak hukum harus menjalankan

undang-undang tidak dapat diganggu

tugasnya dengan baik sesuai dengan

gugat.

peranannya masing-masing yang telah

undang

membatalkan

yang

dengan

yang

berlaku

diatur Demikian pula pembuatan undangundang

haruslah

memenuhi

dalam peraturan perundang-

undangan. Dalam menjalankan tugas

syarat

tersebut

dilakukan

dengan

filosofis/idologis, syarat yuridis dan

mengutamakan

syarat sosiologis, maksudnya undang-

profesionalisme,

undang

boleh

panutan masyarakat serta dipercaya

bertentangan dengan ideologi negara,

oleh semua pihak termasuk semua

dan undang-undang dibuat haruslah

anggota masyarakat. Dalam hal ini

menurut

kendala

dibuat

ketentuan

kewenangan undang

tidak

yang

mengatur

pembuatan

undang-

sebagaimana

Konstitusi

negara,

diatur serta

dalam undang-

keadilan sehingga

terjadi

akibat

dan menjadi

kurangnya

koordinasi

antara

sesama

aparat

penegak

hukum

lain

dalam

penyelenggaraan proses peradilan.

undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana

undang-undang

tersebut

3.

Hambatan

dari

sumberdaya hakim serta

diberlakukan. Hambatan dan kendala

fasilitas

dari undang-undang ini timbul akibat

kekuasaan kehakiman.

ketentuan undang-undang yang dibuat

keterbatasan

pendukung

Sarana

atau

penyelengaraan

fasilitas`tersebut

sering mengalami perubahan sehingga

mencakup

mempengaruhi putusan yang telah dan

terdidik dan terampil termasuk tenaga

akan diambil hakim terhadap suatu

hakim yang masih sangat terbatas,

permasalahan

organisasi yang baik, peralatan yang

hukum

baik

perdata

maupun pidana.

tenaga

sarana atau

manusia

yang

memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan

2.

Hambatan dari aparat penegak

fasilitas yang memadai merupakan Volume 1, No. 1, Agustus 2012

- 38

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala suatu

keharusan

bagi

keberhasilan

cenderung menolak putusan (perdata)

penegakan hukum. Hal ini juga terjadi

dan pelaksanaan putusan (eksekusi)

di Pengadilan Negeri Banda Aceh, di

memerlukan adanya upaya paksa.

mana jumlah perkara yang ditangani

4.

Dari beberapa hal yang diuraikan

tidak sebanding dengan jumlah hakim

diatas jelaslah bahwa

yang

hakim dalam pelaksanaan tanggung

ada dan

mampu

menangani

kendala bagi

perkara dimaksud. Walaupun jumlah

jawab

hakim memadai namun kualitas ndan

adalah meliputi kendala di bidang

profesionalitasnya yang terbatas juga

hukum

mempengaruhi kinerja hakim lainnya.

undangan

Hambatan dari masyarakat pencari

pertimbangan

keadilan

kendala

Hambatan dari masyarakat adalah menayngkut

persepsi

dan

budaya

penyelenggaraan

atau

kehakiman

ketentuan yang dan

koordinasi

perundang-

menajdi

dasar

putusan

hakim,

dengan

pihak

aparat penegak hukum yang terlibat dalam

penyelenggaraan

kekuasaan

masyarakat di wilayah hukum di mana

kehakiman,

pengadilan dan hukum tersebut berlaku

keterbatasan sumberdaya hakim serta

atau diterapkan. Maksudnya warga

sarana

masyarakat

dan

penyelengaraan kekuasaan kehakiman

memahami hukum yang berlaku, serta

serta hambatan dari pemahamaan dan

mentaati hukum yang berlaku dengan

budaya hukum masyarakat.

harus

mengetahui

penuh kesadaran akan penting dan perlunya

hukum

atau

Dengan

fasilitas

demikian,

dari

pendukung

berdasarkan

kehidupan

uraian di atas jelaslah bahwa hakim

masyarakat. Demikian pula dengan

dalam kedudukannya sebagai penegak

budaya sebagai hasil karya, cipta dan

hukum merupakan salah satu faktor

rasa

yang

yang

bagi

hambatan

didasarkan

pada

karsa

menentukan

pula

bagi

manusia di dalam pergaulan hidup.

keberhasilan penegakan hukum. Oleh

Dalam hal ini kebudayaan mencakup

karenanya sebagai penegak hukum,

nilai-nilai yang mendasari hukum yang

Hakim

berlaku, nilai-nilai mana merupakan

keberhasilan

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai

maksudnya penentu bagi penjatuhan

apa yang dianggap baik sehingga

sanksi

dianut, dan apa yang dianggap buruk

dengan

sehingga dihindari.

pelaku. Inilah sebagai kunci hukum

Dalam hal ini di masyarakat sering terjadi 39 -

apabila

budaya

masyarakat

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

merupakan

penegakan

terhadap tidak

pejabat

kunci hukum,

pelanggar

hukum

membedakan

status

benar-benar ditegakkan dengan tidak pandang bulu. Oleh karenanya dalam

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menjatuhkan perkara,

putusan

Hakim

menemukan

harus

suatu

peristiwanya

atas

suatu

benar-benar

kebenaran

sehingga

akan dapat

menentukan sanksi yang dijatuhkan

situasi sosial telah berubah. Kondisi sosial

masyarakat

perubahan

mengalami

seiring

dengan

berkembangnya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan hidup sehari-hari.

bersamaan putusan yang dijatuhkan

Perubahan sosial berpengaruh pula

pula. Dengan dijatuhkannya putusan

pada pola hidup dan sikap tindak setiap

berarti suatu bentuk keadilan harus

anggota masyarakat, dan yang paling

terwujud

pihak

utama kadang hukum tertinggal dari

terutama yang terlibat suatu perkara

perubahan masyarakat. Oleh karenanya

yang bersangkutan, dikarenakan setiap

tidaklah mudah untuk

putusan Hakim pasti berkepala “Demi

bahwa suatu perkara yang sejenis yang

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

telah diputus dianggap sama dengan

Maha Esa”.

perkara yang sedang diperiksa. Hakim

diantara

berbagai

Putusan Hakim yang buat hakim

sering

menentukan

mengabaikan keadilan yang

mempertaruhkan citra Hakim di mata

diharapkan

masyarakat, di mana putusan yang

perkara. Bahkan kadang dengan dalih

tidak menimbulkan rasa keadilan akan

“benar atau salah” Hakim melupakan

memunculkan cemoohan bagi Hakim,

rasa keadilan yang diinginkan oleh

meskipun dengan dalih berdasarkan

pihak-pihak yang terlibat perkara yang

bukti-bukti

bersangkutan.

yang

diajukan

beserta

ada

saat

menghadapi

Apalagi

Hakim

keyakinannya Hakim sudah maksimal

dihadapkan pada aneka macam hukum

memeriksa perkara yang bersangkutan.

(hukum adat) yang tersebar di banyak

Sering Hakim lupa dalam memeriksa

suku

suatu perkara, dianggapnya perkara

memutus perkara dengan adil masih

tersebut adalah perkara-perkara yang

kurang mewarnai hati nurani Hakim.

sama saja satu dengan yang lain.

Hal ini seringnya terjadi suatu putusan

Dalam hal ini Hakim sering memeriksa

Hakim diprotes oleh sebagian rakyat

suatu perkara secara individual dengan

yang merasa Hakim kurang adil dalam

mengacu pada perkara-perkara yang

memeriksa dan menjatuhkan putusan,

sejenis yang telah diputuskan oleh

seperti kasus pengrusakan Pengadilan

Hakim yang lalu karena putusannya itu

Negeri

dianggapnya

Timur oleh massa karena tidak puas

Namun

sebagai

Hakim

yuriprudensi.

yang

di

negeri

Larantuka

ini.

Jiwa

Nusa

berani

Tenggara

demikian

akan putusan Hakim, berbagai kasus

sebenarnya telah melupakan bahwa

lainnya yang selama ini berkembang Volume 1, No. 1, Agustus 2012

- 40

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sehingga menimbulkan persepsi yang

bagi seorang Hakim agar citranya tidak

tidak baik bagi profesi hakim sebagai

tercoreng di mata masyarakat, lebih-

pemegang

lebih

dan

kekuasaan kehakiman. Dalam

penyelenggara 30

diskriminan

hukum,

penegakan

hukum

kehati-hatian serta

tidak

dan

non

melakukan

dengan

“jual-beli” perkara menjadi harga mati

keberhasilan

yang harus dilakukan oleh seorang

kaitannya

penegakan

soal

sangat

terkait

Hakim.

dengan penerapan serasi antara nilai-

Lebih lanjut dapat pula dijelaskan

nilai yang berkembang dan diyakini

bahwa

kebenarannya oleh masyarakat dengan

penyelenggaraan

kaidah serta dengan perilaku nyata

kehakiman

manusia. Oleh karenanya agar hukum

wewenang

berfungsi

disebabkan oleh banyak faktor, antara

dengan

baik,

maka

timbulnya

kendala

dalam

kekuasaan

dan di

penyalahgunaan

lembaga

diperlukan adanya untuk mengatasi

lain

keempat

kendala tersebut di atas di

pengawasan internal yang diterapkan

atas saling berkaitan serta merupakan

di badan peradilan baik di tingkat

inti dari sistem penegakan hukum.

daerah maupun nasional.

Dengan demikian perilaku Hakim dalam

menjatuhkan

haruslah

putusan

memperhatikan

efektifnya

Lemahnya

praktek selama ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:31

nilai-nilai 1.

Dengan beragamnya adat istiadat suku

Kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai;

bangsa yang ada di Indonesia, Hakim

2. Proses pemeriksaan disiplin yang

harus cermat dalam memahami setiap kasus yang diperiksanya. Untuk itu

tidak

pengawasan internal tersebut dapat

juga

yang berkembang dalam masyarakat.

adalah

peradilan

tidak transparan; 3.

Belum

adanya

bagi

dirugikan

untuk

putusan yang dijatuhkan merupakan

masyarakat

putusan “kasuistis” yang tidak dapat

menyampaikan pengaduan, memantau

disamakan dengan kasus-kasus yang

proses

mirip

akses);

dan

sudah

pernah

terjadi.

Apalagi menyangkut kasus pidana,

4.

yang

kemudahan

serta

Semangat

hasilnya

membela

(ketiadaan

sesama

korps

kecermatan dan wawasan yang luas

(esprit de corps) yang mengakibatkan

akan nilai-nilai adat yang berkembang

penjatuhan hukuman tidak seimbang

dalam masyarakat menjadi keharusan

dengan perbuatan. Setiap upaya untuk

30

Tempo Interaktif, 15 November 2003 dan berbagai kasus lainnya hasil analisis dari informasi berbagai media.

41 -

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

31

Hasil Wawancara dengan Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Agustus – September 2011

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

5.

memperbaiki suatu kondisi yang buruk

yang tinggi. Kondisi sarana dan prasarana

pasti akan mendapat reaksi dari pihak

hukum yang sangat diperlukan oleh aparat

yang mendapatkan keuntungan dari

penegak hukum juga masih jauh dari

kondisi yang buruk itu; dan

memadai sehingga sangat mempengaruhi

Tidak adanya kehendak yang kuat dari

pelaksanaan

pimpinan lembaga penegak hukum

berperan secara optimal dan sesuai dengan

untuk

rasa keadilan di dalam masyarakat. Untuk

menindaklanjuti

hasil

pengawasan.

penegakan

meningkatkan

hukum

pemberdayaan

untuk

terhadap

lembaga peradilan dan lembaga penegak Hal-hal

yang

menunjukkan

diuraikan

bahwa

tidak

di

atas

hukum lainnya, peningkatan kualitas dan

efektifnya

kemampuan aparat penegak hukum yang

fungsi pengawasan internal badan peradilan

lebih

pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor

berkepribadian dan bermoral tinggi perlu

utama, yaitu adanya semangat membela

dilakukan

sesama korps (esprit de corps) dan tidak

perekrutan dan promosi aparat penegak

adanya kehendak yang sungguh-sungguh

hukum, pendidikan dan pelatihan, serta

dari

mekanisme

pimpinan

badan

peradilan

untuk

profesional,

berintegritas,

perbaikan-perbaikan

pengawasan

sistem

yang

lebih

menindaklanjuti hasil pengawasan internal

memberikan peran serta yang besar kepada

terhadap hakim. Akibatnya, peluang bagi

masyarakat

hakim

melakukan

penegak hukum. Upaya lain adalah dengan

pelanggaran hukum dan kode etik untuk

mengupayakan peningkatan kesejahteraan

mendapat “pengampunan” dari pimpinan

aparat penegak hukum yang sesuai dengan

badan peradilan yang bersangkutan akan

pemenuhan

semakin

bagian dari upaya penegakan supremasi

yang

terbuka.

terbukti

Oleh

karena

itu,

terhadap

kebutuhan

kehadiran suatu lembaga khusus yang

hukum,

menjalankan fungsi pengawasan eksternal

kepolisian dan

terhadap hakim dirasakan sangat mendesak.

mandiri

Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap

aparatur

penyelenggaraan juga

disebabkan

yang

terkait

kekuasaan oleh

dalam

kehakiman

kinerja

perilaku

secara

hidup.

aparat

Sebagai

kelembagaan kejaksaan

menjadi

yang

penyebab

posisi belum tidak

berjalannya penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan berkeadilan. Krisis

kepercayaan

masyarakat

aparat

terhadap hukum disebabkan, antara lain,

penegak hukum lainnya seperti, kepolisian,

karena masih banyaknya kasus korupsi,

kejaksaan, dan Penyidik Pegawai Negeri

kolusi,

Sipil (PPNS) yang belum menunjukkan

pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

sikap yang profesional dan integritas moral

yang belum tuntas penyelesaiannya secara

dan

nepotisme

(KKN)

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

dan

- 42

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala hukum.

Dalam

rangka

memulihkan

terhadap

pentingnya

hak-hak

dan

kembali kepercayaan masyarakat terhadap

kewajiban masing-masing individu yang

hukum, upaya yang akan dilakukan adalah

pada akhirnya diharapkan akan membentuk

dengan

budaya hukum yang baik.

menginventarisasi

dan

menindaklanjuti secara hukum berbagai kasus KKN dan HAM. Upaya lain yang akan ditempuh adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap aparat penegak hukum,

khususnya

aparat

kepolisian,

kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Demikian juga dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan salah satu prioritas untuk dilaksanakan dalam pembangunan

Adanya vertikal

kekerasan

pada

horizontal

dasarnya

dan

disebabkan

melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan

rendahnya

kepatuhan

masyarakat terhadap hukum dan timbulnya berbagai

tindakan

penyalahgunaan

kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Demikian

juga

peraturan

kurangnya

sosialisasi

perundang-undangan

baik

sebelum maupun sesudah ditetapkan baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara untuk menciptakan persamaan

persepsi,

menimbulkan

kesalahpahaman

seringkali antara

masyarakat dengan penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum. Upaya akan

dilakukan

adalah

dengan

meningkatkan pemahaman dan penyadaran hukum

Simpulan Pelaksanaan tanggung jawab hakim dalam lingkup peradilan umum sebagai penyelenggara

kehakiman

adalah manifestasi dari tugas yang menjadi kewajiban

sebagai

aparatur

negara

di

bidang yudikatif. Hal ini diwujudkan dalam tiga yaitu tanggung jawab moral, tanggung

di

semua

lapisan

masyarakat

profesi. Tanggung jawab profesi hakim dimaksud

mengandung

kemerdekaan

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

dan

(a)

keadilan,

(b)

nilai nilai

keterbukaan, (c) Nilai kerja sama dan tanggungjawab sikap dan tindakan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia, (d) nilai hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Bentuk tanggung jawab profesi hakim diwwujudkan dengan adanya sanksi hukum bagi hakim yang melanggar kode etik dan perilaku dapat dikenakan sanksi berupa sanksi ringan yakni sanksi tertulis,

sanksi

sedang,

diberhentikan

sementara, dan sanksi yang terberat adalah diberhentikan tetap atau dipecat. Pemberian sanksi sebagaimana dilakukan terhadap 134 hakim yang direkomendasi Komisi Yudisial kepada

Mahkamah

Agung

memberikan sanksi kepada

agar

134 hakim

karena melanggar melanggar kode etik dan perilaku hakim.

43 -

kekuasaan

jawab hukum dan tanggung jawab teknis

hukum.

yang

SIMPULAN DAN SARAN

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kendala bagi hakim dalam pelaksanaan

adanya koordinasi dalam penegakan hukum

tanggung jawab penyelenggaraan kehakiman

terhadap pelaku penyelenggaraan kekuasaan

adalah meliputi kendala di bidang hukum atau

kehakiman termasuk dengan mengupayakan

ketentuan perundang-undangan yang menajdi

peningkatan

dasar pertimbangan dan putusan hakim,

pengadaan sarana dan prasarana pendukung

kendala koordinasi dengan pihak aparat

lainnya.

penegak

undangan

hukum

penyelenggaraan

yang

terlibat

kekuasaan

dalam

kehakiman,

sumberdaya

Disarankan agar

hakim

pembuat

dalam

dan

perundang-

pembuatan

suatu

ketentuan yang terkait dengan penegakan

hambatan dari keterbatasan sumberdaya hakim

hukum

serta

pendukung

mempengaruhi upaya penegakan hukum bila

penyelengaraan kekuasaan kehakiman serta

nantinya diterapkan nantinya diterapkan dalam

hambatan dari pemahamaan dan budaya

masyarakat

sarana

atau

fasilitas

tidak

gegabah

karena

dapat

hukum masyarakat. Padahal hakim dalam kedudukannya

sebagai

penegak

hukum

DAFTAR PUSTAKA

merupakan salah satu faktor yang menentukan

Buku Teks

pula bagi keberhasilan penegakan hukum.

Ahsin Thohari, A., Komisi Yudisial Reformasi Peradilan, Elsam, 2004.

Saran

Dicey, A.V., Introduction to Study of The Law of The Constitution, Ninth Edition, Macmillan And Co, Limited ST. Martin’s Street, London, 1952.

Disarankan kepada hakim agar dalam memeriksa

dan

memutus

perkara

pelanggaran hukum yang terjadi agar dapat menerapkan berbagai ketentuan hukum sesuai dengan tempatnya mengingat hakim sebagai

penegak

kedudukan

yang

keberhasilan

hukum amat

penting

upaya

dalam

penegakan

kedudukannya sebagai kunci dalam upaya

pelaksanaannya

hukum

agar

berpedoman

dalam pada

ketentuan hukum tanpa pandang bulu artinya

tidak

memandang

Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat (Analisis Terhadap Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain), Nusamedia, Bandung, 2007

mempunyai

hukum.Disarankan kepada hakim dengan

penegakan

dan

terhadap

siapapun dan apapun objeknya. Disarankan agar Mahkamah Agung dan Komisis Yudisial agar dapat mengupayakan

Faisal A. Rani, Fungsi dan Kedudukan Makamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Paham Negara Hukum, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2009. Fudiman, Membedah Konsep Kedaulatan Rakyat dari Pancasila dan UUD 1945, BPK Penabur, Jakarta, 2006 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994. Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Pradnya Pramita, Jakarta, 1996.

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

- 44

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998. Notohamidjojo, O., Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970. Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1972. Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,, Jakarta, 1966. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997 Sjachran Basyah, Tiga Tulisan tentang Hukum, Armico, Bandung, 1986. Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2001. Soerjono Soekanto Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Tahir Azhary, M., Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1992. Tasrif, S., “Kemandirian Kekuasaan Kehakiman” dalam Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, editor Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta 1989.

2006.

Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Lembaran Negara Nomor 3258) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Disertasi Bintan Regen Saragih, Peranan DPR-GR Periode 1965-1971 Dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, Unpad, Bandung, 1991. Hamid S. Attamimi, A., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaran Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990.

Makalah/Jurnal

Von Schmid, J.J., Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, Pembangunan, Jakarta, 1988.

Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Wildan Suyuthi, “Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama,” dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Mahkamah Agung RI, Jakarta,

Iskandar Kamil, “Kode Etik Profesi Hakim,” dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006.

45 -

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 1999. Mahkamah Agung, Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim, MA RI, Jakarta, 2006. Marbun, S.F., Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4 – 1997. Philipus M. Hadjon, Tentang Makalah, Universitas Surabaya, tanpa tahun.

Wewenang, Airlangga,

Yogyakarta, 1998.

Internet Annonimous, Teori Negara http://wahy.multiply.com/Diakses 2011

hukum, Maret

Kelik Pramundya, Teori Kedaulatan, http://clickgtg.blogspot.com/2009/03/teorikedaulatan.html, Diakses Oktober 2010. Sonny Pungus, Teori Kewenangan, http://sonny-tobelo.blogspot.com/html Diakses Maret 2011

Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia,

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

- 46