PERKEMBANGAN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA ARRY ARDANTA SIGIT Direktur Kerja Sama Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA DAN NOMOR NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
PERTIMBANGAN...
Memacu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan: o
RANHAM,
o
Stranas Akses terhadap Keadilan,
o
o
Three Plus Track, yang mencakup Pro: Poor, Job, Growth, Justice, and Environment, dan MDG;
Merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi Panitia RANHAM Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan RANHAM.
PERTIMBANGAN LEBIH LANJUT ... •
Memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;
•
Mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, pemenuhan,perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM di wilayahnya;
•
Mengetahui hasil kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
IMPLEMENTASI RANHAM 2011-2014 PERLU LANGKAH DAN UPAYA STRATEGIK
PERLU SINERGI YANG PRIMA ANTARA BERBAGAI PIHAK Salah Satu Upaya Strategik yang diharapkan dapat memacu dan memantapkan sinergitas adalah melalui penilaian dan pemantauan Kabupaten/Kota Peduli HAM
SASARAN
Seluruh kabupaten/kota yang berada dalam wilayah administratif di 33 - 34 propinsi di NKRI;
Dilaksanakan secara bertahap (hanya pada kabupaten/kota yang telah membentuk Pan RANHAM kabupaten/kota yang di provinsi juga telah terbentuk Pan RANHAM Prov nya);
Penilaian atas capaian kinerja dilaksanakan setiap tahun terhitung sejak implementasi norma dan standar pada tahun 2012 s/d 2014)
Penetapan hasil penilaian dilaksanakan setiap bulan Desember
Dasar Hukum 1. 2. 3. 4.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
MEKANISME PEMANTAUAN DAN PENILAIAN (1) 1. Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya ditetapkan tiap bulan Desember; 2. Ketua Panitia RANHAM Kabupaten/Kota menyampaikan data kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir paling lambat pada minggu pertama bulan Juli tahun berjalan kepada Ketua Panitia RANHAM Provinsi; 3. Panitia RANHAM Provinsi melakukan penilaian data kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM yang disampaikan oleh Ketua Panitia RANHAM Kabupaten/Kota; 4. Ketua Panitia RANHAM Provinsi menyampaikan hasil penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada Gubernur dan Sekretaris Panitia RANHAM Nasional paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus tahun berjalan;
MEKANISME PEMANTAUAN DAN PENILAIAN (2) 5. Panitia RANHAM Nasional menelaah laporan hasil penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. 6. Sekretaris Panitia RANHAM Nasional menyampaikan hasil telaahan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada Ketua Panitia RANHAM Nasional paling lambat pada awal bulan November tahun berjalan. 7. Ketua Panitia RANHAM Nasional menetapkan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada bulan Desember 8. Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan.
PENDANAAN Pendanaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan persiapan dan pelaksanaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilakukan: 1) Panitia RANHAM Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masing-masing Provinsi. 2) Panitia RANHAM Nasional dibebankan pada Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KRITERIA INDIKATOR PEDULI HAM 1.
Menunjang percepatan implementasi RPJMN 2010-2014 dan RANHAM 2011-2014;
2.
Selaras dengan fokus dan/atau program utama (sasaran) Kementerian/Lembaga;
3.
Data/informasi sehubungan dengan indikator dimaksud tersedia, dikelola, dan dapat diakses dengan mudah di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4.
Mendukung implementasi kebijakan Three Plus Track: yaitu Pro: Poor, Job, Growth, Justice, and Environment.
INDIKATOR PENILAIAN (1) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA DAN NOMOR NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
1. 2. 3. 4. 5.
Hak Hak Hak Hak Hak
hidup mengembangkan diri atas kesejahteraan atas rasa aman atas perempuan
MDGs 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan
INDIKATOR PENILAIAN (2) 1. Hak hidup yang mencakup: 1) Angka kematian ibu; 2) Angka kematian bayi; 3) Tutupan Vegetasi pada kawasan berfungsi lindung. 2. Hak mengembangkan diri, yang mencakup: 4) Persentase anak usia 7-12 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SD; 5) Persentase anak usia 13-15 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SMP; 6) Persentase anak berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan; 7) Persentase penyandang buta aksara huruf.
INDIKATOR PENILAIAN (3)
3. Hak atas kesejahteraan, yang mencakup: 8) Penyediaan air bersih untuk kebutuhan penduduk; 9) Persentase keluarga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah; 10) Persentase rumah tidak layak huni; 11) Persentase angka pengangguran; 12) Persentase Penurunan jumlah anak jalanan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan ; 13) Persentase balita kurang gizi; 14) Persentase keluarga yang belum memiliki akses terhadap jaringan listrik.
INDIKATOR PENILAIAN (4) 4. Hak atas rasa aman: 15)Jumlah demonstrasi yang anarkis 5. Hak Perempuan 16)Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan 17)Persentase kekerasan terhadap perempuan
PERSENTASE PEMBENTUKAN PANRANHAM KAB/KOTA Tahun 2012 0.00 SUMATERA UTARA KEPULAUAN RIAU LAMPUNG JAWA TENGAH BANTEN KALIMANTAN SELATAN BALI NTB SULAWESI TENGAH SULAWESI UTARA PAPUA ACEH SUMATERA BARAT BENGKULU DKI JAKARTA JAWA BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT BANGKA BELITUNG MALUKU RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN GORONTALO D.I YOGYAKARTA JAWA TIMUR KALIMANTAN TIMUR NTT SULAWESI TENGGARA MALUKU UTARA PAPUA BARAT
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
78.79 100.00 100.00 100.00 100.00 92.31 100.00 100.00 100.00 93.33 31.03 95.65 100.00 100.00 16.67 100.00 92.86 100.00 87.50 100.00 100.00 18.18 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 73.68 100.00 95.24 58.33 100.00 45.45
PRESENTASE PEMBENTUKAN PANRANHAM KAB/KOTA TAHUN 2013 & 2014 0 Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Kepri Bengkulu Sumsel Babel Lampung Banten DKI Jabar Jateng DIY Jatim Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kaltim/Kaltara Kalsel Sulut Gorontalo Sulteng Sulbar Sulsel Sultra Malut Maluku Papua Barat Papua
10
20
30
40
50
60
70
80
90
86.8 86.8
85.7
18.18 18.18 31.03 31.03
36.36 36.36
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95.24 100 95.24 100 100 92.86 100 100 100 100 93.3 93.3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2013 2014
HASIL TELAAHAN DATA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA Jumlah Kab/Kota - Prov Kriteria 2012
2013
Yang menyampaikan data
89 - 19
143 - 22
Peduli
19 - 9
56 - 16
Cukup Peduli
37
22
Kurang Peduli
9
3
Data yang disampaikan tidak lengkap
24
62
KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA 2012 19 Kabupaten/Kota Peduli HAM 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
Kabupaten Bangka Tengah (Babel) Kabupaten Belitung (Babel) Kodya Jakarta Timur (DKI Jakarta) Jakarta Selatan (DKI Jakarta) Kodya Jakarta Barat (DKI Jakarta) Kab.Kepulauan Seribu (DKI Jakarta) Kota Banjar (Jabar) Kota Tasikmalaya (Jabar) Kabupaten Kudus (Jateng) Kota Salatiga (Jateng)
11) Kabupaten Magelang (Jateng) 12) Kota Pekalongan (Jateng) 13) Kabupaten Berrau (Kaltim) 14) Kota Balikpapan (Kaltim) 15) Kabupaten Sinjai (Sulsel) 16) kabupaten Enrekang (Sulsel) 17) Kota Bitung (Sulut) 18) Kota Surabaya (Jatim) 19) Kabupaten Pakpak Bharat (Sumut)
KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA 2013 56 Kabupaten/Kota Peduli HAM 1) Kota Binjai (Sumut) 2) Kota Pematang Siantar (Sumut) 3) Kab. Pakpak Bharat (Sumut) 4) Kab. Bangka Barat (Babel) 5) Kab. Bangka Tengah (Babel) 6) Kab. Belitung Timur (Babel) 7) Kab. Muara Enim (Sumsel) 8) Kab. Ogan Ilir (Sumsel) 9) Kota Jakarta Timur (DKI Jakarta) 10)Kota Jakarta Barat (DKI Jakarta) 11)Kota Jakarta Selatan (DKI Jakarta) 12)Kota Semarang (Jateng) 13)Kota Salatiga (Jateng) 14)Kota Surakarta (Jateng) 15)Kota Tegal (Jateng) 16)Kota Pekalongan (Jateng) 17)Kab. Banjarnegara (Jateng)
18)Kab. Pekalongan (Jateng) 19)Kab. Karanganyar (Jateng) 20)Kab. Wonosobo (Jateng) 21)Kab. Purworejo (Jateng) 22)Kab. Semarang (Jateng) 23)Kab. Kebumen (Jateng) 24)Kab. Sukoharjo (Jateng) 25)Kab. Kendal (Jateng) 26)Kab. Kudus (Jateng) 27)Kab. Grobogan (Jateng) 28)Kab. Kulonprogo (DIY) 29)Kab. Bantul (DIY) 30)Kab. Sleman (DIY) 31)Kab. Gunungkidul (DIY) 32)Kota Yogyakarta (DIY) 33)Kab. Kayong Utara (Kalbar) 34)Kab. Bengkayang (Kalbar)
KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA 2013 56 Kabupaten/Kota Peduli HAM (lanjutan) 35)Kab. Banjar (Kalsel) 36)Kab. Barito Kuala (Kalsel) 37)Kab. Hulu Sungai Selatan (Kalsel) 38)Kab. Lombok Tengah (NTB) 39)Kab. Sumbawa (NTB) 40)Kab. Sumbawa Barat (NTB) 41)Kab. Majene (Sulbar) 42)Kab. Poliwali Mandar (Sulbar) 43)Kab. Sinjai (Sulsel) 44)Kab. Enrekang (Sulsel) 45)Kota Balikpapan (Kaltim)
46)Kota Samarinda (Kaltim) 47)Kab. Bulungan (Kaltara) 48)Kota Kediri (Jatim) 49)Kab. Nganjuk (Jatim) 50)Kab. Malang (Jatim) 51)Kota Malang (Jatim) 52)Kota Batu (Jatim) 53)Kab. Pacitan (Jatim) 54)Kota Surabaya (Jatim) 55)Kota Bitung (Sulut) 56)Kota Tasikmalaya (Jabar)
PELAKSANAAN PENILAIAN Di tahun 2013: • Karena Permenkumham tersebut baru disahkan pada bulan Juli 2013, tidak sedikit Kabupaten/Kota belum mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan pengumpulan data yang diperlukan. • Dari 33 Provinsi baru diterima data dari 19 Provinsi, yaitu: 1) Sumut, 2) Babel, 3) Sumsel, 4) Jambi, 5) Lampung, 6) Banten, 7) DKI, 8) Jabar, 9) DIY, 10) Jateng, 11) Jatim, 12) Kaltim, 13) Kaltara, 14) Sulut, 15) Sulsel, 16) Gorontalo, 17)Sulbar, 18) Sultra, dan 19) NTB. • Tidak semua Kabupaten/Kota di tiap Provinsi tersebut mengirim data, kecuali Jateng (yang telah menyampaikan data dari 35 Kabupaten/Kota). Di tahun 2014: • Sebagian Pemda, ternyata masih mengharapkan ada surat peringatan dari Sepanranhamnas. • Di antara 34 Provinsi, baru diterima data dari 22 Provinsi, yaitu: 1) DI NAD, 2) Sumut, 3) Jambi, 4) Kepri 5) Babel, 6) Sumsel, 7) DKI, 8) Jateng, 9) Jabar, 10) Jatim, 11) DIY, 12) Kalbar, 13) Kalsel, 14) Kalteng, 15) Kaltim, 16) Kaltara, 17) Sulut, 18) Sulbar, 19) Sulteng, 20) Sulsel, 21) NTB, 22) NTT.
TANTANGAN KE DEPAN Sosialisasi dan koordinasi yang intensif dan terprogram perlu dilaksanakan, tidak hanya kepada anggota panitia RANHAM setempat, melainkan juga kepada SKPD (institusi terkait) yang berkompeten. Perlu adanya dukungan dan keterlibatan Kementerian/ Lembaga sebagai Anggota Panranhamnas untuk: 1) menyosialisasikan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2013, 2) mengoptimalkan peran Pokja Kementerian/Lembaga untuk turut serta melakukan penelaahan data dari SKPD yang terkait. Perlu dukungan/tersedianya sistem informasi (mekanisme) yang menunjang pengumpulan data secara cepat dan efektif. Untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi, dipandang perlu untuk melakukan penelaahan mengenai indikator yang akan digunakan dalam penilaian di tahun mendatang.
Dit. KSHAM 091214
