Seminar Equity of Health Services in Indonisa, 26 Januari 2010 DINAS KESEHATAN ACEH
1
DATA DASAR DATA DASAR JUMLAH KAB/KOTA : 23 KECAMATAN : 266 MUKIM : 702 GAMPONG : 6.424 KELURAHAN : 112 Luas Wilayah : 58.375,63 KM2 Penduduk : 4.222.251 Laki‐laki : (2.094.746) Perempuan : (2.127.505) Ibu hamil : 103.950 Bayi : 93.655 Balita : 549.094 Remaja : 20% x Jml Pddk
2
VISI PEMERINTAH ACEH 2007-2012 Terwujudnya Perubahan yang Fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan masyarakat Aceh dan p pemerintahan,, yang y g menjunjung j j g tinggi gg asas transparansi dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan Aceh yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pada tahun 2012 Aceh akan tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran
3
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN MDGs s/d thn 2015 Menurunkan aki ¾ dib di k dibandingkan antara t tahun 1990-2015
RPJM DEPKES 2005 2010
Umur Harapan Hidup d i 66,2 dari 66 2 menjadi j di 70,6 70 6 thn AKI diturunkan dari 307/100.000 / LH Menurunkan Angka Kematian Bayi dan Balita menjadi 226/100.000 2/3 antara tahun 1990 - LH 2015 AKB diturunkan dari 35/1000 LH menjadi 26/1000 LH Malnutrisi pada Balita diturunkan dari 25,8% menjadi 20%
RPJM NAD 2007 – 2012 Umur Harapan Hidup dari 67,9 menjadi 70 thn AKI diturunkan dari 237/100.000 LH menjadi 125/100 000 LH 125/100.000 AKB diturunkan dari 40/1000 LH menjadi 26/1000 LH Malnutrisi pada Balita diturunkan dari 19,6% menjadi <15 % Pemberantasan penyakit menular Peningkatan mutu pelayanan kesehatan Pelayanan gratis ibu hamil dan anak Pelayanan Kesehatan 4 Jiwa
Analisis Sumber Daya Manusia No
Jenis Tenaga
Butuh
Ada
Rasio saat ini
Rasio seharusnya
1.013
667
16/100.000 / p pddk
24/100.000 / Pddk
1.
Dr. Umum
2.
Dr. Spesialis Spesialis Obgyn Spesialis Anak Spesialis Jiwa Sp.anaestesi
253
180 33 33 6 6
4,3/100.000 pddk
6/100.000 Pddk
3.
Dokter Gigi
465
260
6,2/100.000 pddk
11/100.000 pddk ddk
4.
Bidan
1.689
1.365
32,3/100.000pddk
40/100.000 pddk
5.
Apoteker p
380
40
1/100.000 p pddk
9/100.000 pddk
6.
Bidan Di Desa
6.107
3.617
1:1,6 desa
1:1 desa
7 7.
Perawat
6 672 6.672
2 997 2.997
63/100 000 pddk 63/100.000
158/100.000 158/100 000 pddk 5
Jumlah Sarana Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam NO O 1 2
3 4 5 6
JENIS S SARANA S RSUD + SWASTA (23+19) PUSKESMAS Pusk Non TT = 197 Pusk TT = 87 Pusk PONED = 24 PUSKESMAS PEMBANTU RS PONEK POLINDES POSYANDU
JUMLAH U 42 284
852 9 1.255 6.186 6
Vital Statistik Kesehatan Vital Statistik Kesehatan PENCAPAIAN
INDIKATOR
2004
2005
2006
2007
2008
IMR (per 1.000 LH)
30,8 30 8 45
29,4 29 4 42
28,1 28 1 40
26 25
MMR (per 100.000 LH
270 373
262 354
255 237
Gizii Kurang Gi K Balita (%)
25,8 25 8 27,5
24,7 24 7 34,7
23,6 23 6 19,6
34 (SDKI) 25 228 (SDKI) 237 21 9 21,9 48,6
UHH (tahun)
66,2 67,9
69,8 68
70,2 68
70,5 68
226 189 20 18,6 70,6 7
A. REFORMASI SISTEM KESEHATAN ACEH A. REFORMASI SISTEM KESEHATAN ACEH • Disepakati JKA bagian dari perubahan sistem p g p kesehatan Aceh dan diatur dalam satu qanun kesehatan • Upaya Yang telah dilakukan: Upaya Yang telah dilakukan: – Penyamaan persepsi, penyamaan konsep dan kesepakatan rancanganÆ Tiga workshop besar (dengan Bupati/walikota, DPRA/K, Bappeda Kab/Kota, Dinkes Kab/kota, RS Kab/Kota, NGO, Puskesmas) – Penyiapan dokumen (manlak, kontrak, qanun, pergub) Æ P i d k ( l k k k b) Æ 7 kali 7 k li pertemuan tim kecil – Kajian estimasi kebutuhan pendanaan biaya dan pembayaran fasilitas kesehatan – Audiensi dengan Komisi E DPRA dan pemaparan Konsep JKA dengan LSM, Stakeholder, dan Pemkot Banda Aceh. – Sosialisasi 23 Kabupaten/kota
8
E. GRAND DESIGN JKA Rancangan Besar JKA BPJS=Badan Penyelenggara Jaminan Sosial d l l BPJKA= Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Aceh KTP=Kartu tanda penduduk KK=Kartu Keluarga UKM= Upaya Kesehatan masyarakat p y y
P d d k Penduduk:
Pelayanan Cuma‐Cuma dengan Urun biaya ttt Mutu Efisien KTP/KK/
Non jaminan (1,24 jt)
Peserta Kontribusi % upah atau nominal ttt
Miskin (2,6 juta)
Kartu
Fasilitas Kesehatan Publik otonom & Swasta &l & luar Aceh
BPJSN Pemerintah
Klaim,laporan Pembayaran: ‐ telaah layanan ‐ Telaah mutu
F k P blik Faskes Publik Insentif nakes
DPD
BPJKA
Pemda Aceh Prengaturan Bayar iuran: • Gakin • Peg negeri Peg negeri • Penganggur • PHK
Kab/kota
Anggaran UKP dialihkan
Pendanaan
Program UKM Lain 9
1) PERUBAHAN KEPESERTAAN & IURAN JKA
Jamkesmas 2.682.285 (dana kurang
ASKES 418.493 jiwa
JAMSOSTEK 30.963 jiwa
2011 ‐ 2014
2015 dst
Pemerintah Aceh
Pemerintah Aceh dan Kab/kota
Pemerintah Aceh, Kab/Kota
Dewan Pengawas
Dewan Pengawas BPJKA
Dewan Pengawas BPJKA
BPJKA Mulai dijamin 1.271.240 jiwa Layanan plus Perbaikan Jamkesmas 2 682 285 ji 2.682.285 jiwa
Baru Dijamin Miskin/ Y i Yatim ASKES JMSTK
IURAN DARI PEMERINTAH ACEH Kecuali Askes‐Jamsostek
Bukan Pegawai Formal Termasuk Maskin// Yatim ASKES JMSTK
Tergantung Peraturan Nasional
P Penyamaan n Manfaat daan Iuran M
Belum Terjamin 1.271.240
2010
Penyamaaan Manfaatt
KINI Penduduk Terjamin
Miskin/yatim: Pem Mampu Æiur Pekerja Æ iur 10
2) Iuran Tambahan iuran Miskin: 2.682.285 x Rp12.000 x 12
Rp 386 249 040 000 Rp. 386.249.040.000
+ Baru dijaminan j 1.271.240 x Rp.17.000 x 12 Rp. 259.332.960.000
= Rp.645.582. 000.000 Alokasi: Al k i PPAS Rp.349.126.561.000
No 1 1.1 1.2 2 2.1 22 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9 10 11 12
Jenis Probalitas sakit Susenas 2004 Askeskin 2006 Jumlah yang sakit Susenas 2004 (jiwa) Askeskin 2006 Biaya rata-rata Susenas 2004 (Rp) Askeskin 2006 (Rp) Total Susenas 2004 (Rp) (2.1 x 3.1)x12 bulan Askeskin 2006 (Rp) Total rajal ranap Susenas 2004 (Rp) (4.1.A + 4.1.C) Askeskin 2006 (Rp) (4.2.B + 4.2.D) Penyesuaian (akses >>>) Utilisasi rate (%) Jumlah yang sakit inflasi 2005 - 2007 Biaya yang layak Total (6.2x6.3) (12) Total ota rajal aja ranap a ap Adm fee 5% Total seluruhnya Perkapita per tahun Perkapita per bulan
METODE MAKRO PERHITUNGAN PREMI JKA NAD Rawat jalan tingkat Rawat jalan I lanjutan Rawat inap A B C 13% 0
0 0.01
546,000
84 42 000 42,000
15,696
1,91 34,522
102,840,192,000
160,611,80 1,449,924,000
263,451,997,999 75,254,340,000
26 1,092,000 20,749 25,000 327,600,000,000
5 210,000 45,898 50,000 126,000,000,000
10 2,54 2,55 267,750,00
11
3) Badan Penyelenggara JKA •
Mekanisme Kontrak/Penugasan A. FFull risk (surplus‐minus risiko penyelenggara) A ll risk (s rpl s min s risiko pen elenggara) B. Kontrak Manajemen dengan biaya operasional maksimum 7%, negosiasi (surplus‐minus risiko Pemerintah Aceh)
•
Syarat Badan: 1. Badan hukum sesuai UU Asuransi/SJSN 2. Modal 150% RBC (risk based capital): harus lebih besar dari risiko yang ditanggung 3. SDM yang profesional/berpengalaman SDM yang profesional/berpengalaman 4. Pengalaman dalam asuransi kesehatan minimal 5 tahun 5. Memiliki Cabang di seluruh Aceh dan Indonesia, agar bisa jamin penduduk yang sedang bepergian ke luar Aceh 12
4) Manfaat/Layanan yang Dijamin 4) Manfaat/Layanan yang Dijamin • Komprehensif Komprehensif, kecuali kosmetika dan penyakit kecuali kosmetika dan penyakit terkait prilaku buruk • Perawatan di ruang kelas III RS publik/Swasta. bagi Perawatan di ruang kelas III RS publik/Swasta bagi yang membayar iuran (Askes‐Jamsostek) di kelas II • Urun biaya jika penduduk memilih faskes swasta Urun biaya jika penduduk memilih faskes swasta atau tidak patuh aturan • Portabilitas (bisa dilayani di mana saja di Aceh dan Portabilitas (bisa dilayani di mana saja di Aceh dan luar Aceh seluruh Indonesia) • Tidak membatasi jumlah anak Tidak membatasi jumlah anak • Rujukan LN ( akan dikaji kemudian) 13
F. Manfaat JKA • Bagi penduduk – Kepastian pemenuhan Hak rakyat – Perlindungan dari biaya berobat yang memiskinkan (katastropik) – Ketentraman berkarya dan bekerja – Menyerap tenaga kerja • Bagi pemberi kerja – Kepastian belanja kesehatan – Peningkatan g produktifitas p p pekerja j – Peningkatan daya saing
14
Manfaat JKA…. • Bagi Fasilitas Kesehatan – Kepastian pembayaran/penerimaan – Kesempatan bersaing dalam mutu layanan • Tenaga Kesehatan – Kepastian pendapatan – Pemerataan P – Ketenangan hidup • Bagi ag pe pemerintah e a – Kepastian belanja kewajiban kesehatan – Mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat – Kinerja Ki j (nilai ( il i politis) tinggi liti ) ti i
15
F. Peran daerah 1)) Penyediaan Faskes layak (fisik, alat, SDM) y y ( ) 2) Penyesuaian Aturan daerah tentang tarif dan PAD 3) Penerbitan KTP dan KK 4)) Penambahan dana yg tdk dijamin JKA 5) Data penduduk miskin & PNS ( kedepan) 6) Insentif kepada dokter dipertahankan Insentif kepada dokter dipertahankan 7) Pengaliha operasional kuratif ke insentif, UKM 8)) Meningkatkan majikan membayar iuran jamsostek g j y j 9) Persiapan BLU faskes daerah 10) Sosialisasi di daerah (kecamatan dan desa) 16
G. TINDAK LANJUT 1. Perlu komitmen pelaksanaan JKA: – Januari 2010: • Persiapan, advocy ke Dewan. Persiapan advocy ke Dewan – April 2010: • PerGub, payung hukum (Qanun APBA) • Tender terbuka/penugasan T d t b k / • Paling tidak: Pengumuman oleh Gubernur • Sudah siap manlak, kontrak faskes, sosialisasi, dll
2. Peningkatan Anggaran meski dimulai April dengan harapan kita memulai dengan cukup komitmen 3. Perlu kesepakatan tentang badan penyelenggara l k k b d l 4. DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN PROVINSI & KAB/KOTA 17
Beberapa Isu Dalam Pengembangan Pembiayaan Kesehatan Daerah bi h h • Desentralisasi • Peningkatan Biaya Kes • Sebagian besar Kelompok Masyarakat (Miskin) semakin sulit mendapatkan akses ke Pelayanan kesehatan. • Subsidi pada sektor kesehatan lebih banyak dinikmati oleh kelompok mampu ……. p p ((IMF,06)) 18
Lanjutan • K Kondisi diatas, di i di t • Distribusi Faskes dan Nakes yang tidak merata • Kondisi geofrafis inequity ( spatial inequity) • (Penyimpangan dari beberapa variabel terhadap distribusi ideal) …………. (Nora, 06)
• Kelompok Miskin memerlukan perlindungan, • Kel Masy Miskin mendapatkan Kel Masy Miskin mendapatkan akses ke Faskes. ( Namun hanya sebagian masy miskin saja yang terjangkau) (Nora, 06) masy miskin saja yang terjangkau)…. (Nora 06) 19
• Dalam Dalam sistem penjaminan kesehatan yang sistem penjaminan kesehatan yang akan diberlakukan di Aceh menjangkau 88 37% sisanya dijamin oleh Askes Jamsostek 88,37%, sisanya dijamin oleh Askes, Jamsostek dan asuransi lain. (Universal coverage) • Spatial inequities Spatial inequities • Upaya yang dilakukan mengurangi inequities d l dalam pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan l k J i P lih Kesehatan Masyarakat Aceh (JKA): 20
Upaya ……… • Membutuhkan Membutuhkan peran Multisektor peran Multisektor • Ketidakmerataan terhadap Nakes pada akan db l k k diberlakukan index berdasarkan geografis d b d k f daerah. • Mendorong pemerintah daerah agar : – mengalokasikan dana bagi transport penderita, Penambahan dana yg tdk dijamin JKA. – Mengoptimalkan operasional Puskesling. – Mendorong/mempercepat pendirian RS‐ Regional.
21
Penelitian lebih lanjut Penelitian lebih lanjut • Dibutuhkan Dibutuhkan evaluasi lebih lanjut tentang evaluasi lebih lanjut tentang Efektivitas ( Benefit Incidence Analysis) terhadap Program JKA yang akan berjalan terhadap Program JKA yang akan berjalan. • Dibutuhkan penelitian lanjut /pemikiran program khusus ( targeted program) bagi program khusus ( targeted program) bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat Faskes …....( Nora, 06) ( Nora 06)
• Dibutuhkan penelitian bagi kelompok yang mempunyai prilaku yang merugikan kesehatan i il k ik k h t termasuk kesehatan orang lain ( merokok). 22
• Dibutuhkan Dibutuhkan penelitian seberapa besar penelitian seberapa besar penerapan JPKMA (kapitasi pada Puskesmas) dapat memicu aspek promotif dan preventif) dapat memicu aspek promotif dan preventif) • Dibutukan penelitian tentang struktur insentif bagi fungsi promotif dan preventif ini bagi fungsi promotif dan preventif ini.
23
Gambaran Anggaran Kes/Kab‐kota
24
25
26
