Kunjungan Kerja
REMBANG
Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 1014,08 km2 yang terbagi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan.
P
EREKONOMIAN Kabupaten Rembang didominasi oleh sektor pertanian, yang kedua adalah sektor perdagangan,hotel dan restoran disusul dengan sektor jasa. Sektor perikanan dan pertanian didukung oleh letak geografis Kabupaten Rembang. Kabupaten ini terletak di Pantai Utara Propinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 1.014 km2 dengan panjang garis pantai 63 km. 35% dari luas wilayah kabupaten Rembang merupakan kawasan pesisir seluas 355,95 km2. Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang, 6 diantaranya berada di
Risdang
31
Kunjungan Kerja
REMBANG
tepi laut. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai nelayan. Selain itu Kabupaten Rembang mempunyai sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan, di antaranya perikanan, pariwisata, pertanian, perindustrian / perdagangan, kehutanan dan juga pertambangan. Dari sektor-sektor tersebut, perikanan mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap Kabupaten Rembang . Untuk mendukung perkembangan di sektor perikanan, di Kabupaten Rembang sendiri terdapat 14 TPI (Tempat Pelelangan Ikan), dimana yang secara aktif beroperasi ada 11 TPI yang tersebar di 6 kecamatan di sekitar kawasan pesisir kabupaten Rembang, yaitu Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, dan Sarang. Hampir 60% hasil perikanan di Kabupaten Rembang berasal dari Kecamatan Rembang. Pelabuhan Rembang yang terletak di desa
PERTANIAN Lahan pertanian di Kab. Rembang seluas 29 ribu Ha yang merupakan lahan tadah hujan. Adapun komoditi yang dimiliki Kab. Rembang antaralaian : jagung, kedelai, tebu dan tembakau sedangkan untuk tanaman padi seluas 2000 Ha dengan produktivitas 5 ton/Ha. Jumlah gapoktan di Kab. Rembang sebanyak 276, untuk poktannya sebanyak 1141 dan yang telah mendapat bantuan PUAP sebanyak 270. Baru-baru ini Pemkab rembang telah menyerahkan bantuan alat pertanian berupa 77 unit traktor yang diterima oleh kelompok tani. Dengan luas
32
Risdang
lahan pertanian yang dimiliki oleh Kab. Rembang, seharusnya membutuhkan 2.500 unit traktor. Namun Pemkab rembang tetap berupaya untuk meratakan penerimaan traktor di seluruh desa di wilayah Kab. Rembang. Komisi B DPRD Kabupaten Gresik member kesimpulan, sektor perikanan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar di Kab. Rembang yang berasal dari retribusi tempat pelelangan ikan. Dimana setiap orang yang yang menggunakan fasilitas dan menikmati pelayanan penyediaan TPI akan dikenakan retribusi sebesar 8,5 %. - Terbitnya Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 2 /PERMEN - KP/ 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik, akan mempengaruhi pendapatan para nelayan. Karena hampir semua nelayan di Kab. Rembang masih menggunakan alat tangkap tradisional yang justru dilarang penggunaannya. - Potensi pertanian dan peternakan yang dimiliki kota ini, juga tak kalah dengan daerah lain, seperti komoditas tanaman pangan yang potensial dikembangkan menjadi sebuah usaha agribisnis unggulan di Kabupaten Rembang adalah komoditas jagung dan kacang tanah.
Kunjungan Kerja
Tasik Agung, merupakan satusatunya pelabuhan perikanan yang ada di Kabupaten Rembang. Kegiatan utamanya melayani kegiatan perikanan dari mendaratkan kapal di dermaga, bongkar-muat kapal, ikan diangkut untuk dilelang di TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Pada APBD Tahun 2014 pendapatan dari sektor perikanan terealisasi sebesar Rp. 13.952.933.495,00 yang berasal dari retribusi tempat pelelangan ikan yaitu pungutan dalam pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Adapun besaran retribusi sebesar 2,85 % yang dikenakan bagi orang/ subyek yang menggunakan fasilitas dan menikmati pelayanan penyediaan TPI. Namun pada tahun 2015 telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 /PERMEN - KP/ 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan
Dasar: Surat Sekretaris DPRD Kab. Gresik Nomor : 090/ 82/437.42/2015 Maksud dan Tujuan: Kunjungan kerja Komisi B ke DPRD Kabupaten Rembang Waktu Pelaksanaan: 24 s/d 26 Pebruari 2015 Nama Yang Ditugaskan: 1. Setijo Hermawan, SH
Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI, pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh Wilayah Pengelolaan
REMBANG
2. Liveria Hestuningtyas, SH 3. Suyatno Daerah Tujuan/Instansi : DPRD Kabupaten Rembang Hadir Dalam Pertemuan : Komisi B DPRD Kab. Gresik Komisi B DPRD Kabupaten Rembang Dinas Pertanian Kab. Rembang Dinas Perikanan Kab. Rembang
Perikanan Negara Republik Indonesia. Terbitnya Permen tersebut ditolak keberadaannya oleh hampir seluruh nelayan, karena akan berdampak terhadap pendapatan nelayan dan disamping itu rata-rata nelayan masih menggunakan alat penangkapan yang dilarang dalam permen. (*)
Risdang
33
Kunjungan Kerja
MATARAM
Komisi B DPRD Kabupaten Gresik, pada 18-25 Meret 2015 melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kota Mataram.
S
ECARA administratif Kota Mataram memiliki luas wilayah 61,30 Km2 yang meliputi 6 kecamatan, 50 kelurahan dan 321 lingkungan dengan jumlah penduduk sebanyak 49 ribu jiwa. Sebagai salah satu indikator pesatnya perkembangan Kota Mataram ditunjukan oleh semakin meningkatnya tingkat kepadatan penduduk per km2 dan saat ini merupakan wilayah terpadat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan kepadatan rata-rata 6.846 Jiwa/Km2 Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai
34
Risdang
pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala
regional. Sementara, dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan
Kunjungan Kerja
Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi. Keberadaan Kota Mataram sebagai PKN dan KSP memiliki potensi yang sangat strategis dalam pengembangan wilayah kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram pada tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. Rp.1,1 trilyun sedangkan target pendapatan asli daerah pada tahun ini sebesar Rp. 200 miliar. Perekonomian di Kota Mataram ditopang oleh sektor UMKM, oleh karenanya Pemerintah Kota Mataram terus mendorong pertumbuhan sektor ini terus berpacu. Sampai saat ini ada 17.449 unit wirausaha dan berbagai upaya juga telah dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain : - Pemberian pelatihan
- Penyaluran bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dikelola kelompok masyarakat kurang mampu - Pemasaran melalui pameran-
MATARAM
pameran yang diadakan di luar Kota Mataram Pemerintah Kota Mataram memberikan bantuan permodalan kepada kelompok masyarakat senilai Rp. 3 juta yang dicairkan melalui Bank NTB. Sedangkan bagi UMKM yang masih belum akses perbankan, bantuan diberikan melalui koperasi. Disamping itu Pemerintah Kota Mataram juga bekerjasama dengan pihak perbankan memberikan pelatihan manajemen bisnis untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan kelompok. Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan Kota Mataram juga memfasilitasi UMKM khususnya di industry pengolahan makanan untuk mandapatkan sertifikat halal dari MUI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Risdang
35
Kunjungan Kerja
MATARAM
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam rangka untuk memberdayakan UMKM, Pemerintah Kota Mataram telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian usaha bagi UMKM. Dalam peraturan daerah tersebut antara lain memuat tentang tujuan pemberdayaan UMKM, kriteria UMKM, bentuk-bentuk pemberdayaan, perlindungan usaha, kemitraan & jejaring UMKM dan sanksi adminstratif. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Gresik Abdullah Munir mengatakan berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi B ke Pemerintah Kota Mataram tentang Pemberdayaan UMKM, dapat diberikan kesimpulan pertama, sampai dengan tahun 2015 jumlah UMKM yang ada di Kota Mataram sebanyak 17.449 unit usaha. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram untuk memberdayakan UMKM antara lain pemberian pelatihan, bantuan pemasaran dan penyaluran bantuan permodalan kepada UMKM baik melalui perbankan ataupun koperasi. Pemerintah Kota Mataram telah menyusun Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang tentang Pemberdayaan
36
Risdang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai payung hukum untuk
I. II. III. IV. V. VI. -
Dasar : Surat Ketua DPRD Kab. Gresik Nomor : 090/ 195/437.42/2015 Maksud dan Tujuan : Kunjungan kerja Komisi B ke Pemerintah Kota Mataram Waktu Pelaksanaan : 18 s/d 20 Maret 2015 Nama Yang Ditugaskan : Komisi B DPRD Kab.Gresik Daerah Tujuan/Instansi : Pemerintah Kota Mataram Hadir Dalam Pertemuan : Komisi B DPRD Kab. Gresik Asisten III Pemkot Mataram Bagian Pemerintahan Umum
memberikan perlindungan dan kepastian usaha bagi UMKM. (*)
Pemkot Mataram Bagian Hukum Pemkot Mataram Disperindagkop Kota Mataram Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mataram Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Mataram Sekretariat DPRD Kab. Gresik VII. Petunjuk Arahan: Kunjungan kerja dimaksudkan untuk menambah referensi tentang pemberdayaan UMKM di Kota Mataram dalam rangka penyusunan ranperda inisiatif Komisi B tentang pemberdayaan UMKM. -
KOMISI C
KOMISI
C
TAUFIQUL U.S.Sos.MIp Sekretaris
DWI LAKSONO, ST Anggota
DRS. H. SUNARIAJI Anggota
MISTAHOL J, SE.M.Si Anggota
H. ANWAR SADAD, BA Ketua
HM. SYAFI’ AM, SH Wakil Ketua
MARKASIM HALIM W Anggota
Dra. Hj. WAFIROH M Anggota
H. EDDY SANTOSO, ST Anggota
HADI KUSONO Anggota
NOTO UTOMO Anggota
H. MUSTAJAB, SE.M.Si Anggota
Drs. H. SUNARIAJI Anggota
Risdang
37
Kunjungan Kerja
PROBOLINGGO - PASURUAN
Dalam proses perencanaan suatu kota atau daerah, aspek tata guna tanah menjadi aspek penting untuk ditinjau. Sehingga dapat ditelaah jenis penggunaan tanah dan pola struktur ruang yang ada.
S
TRUKTUR penggunaan tanah secara umum di Kota Probolinggo adalah permukiman, perdagangan, industri, tanah pertanian. Secara keseluruhan penggunaan tanah di Kota Probolinggo didominasi oleh tanah permukiman dan pertanian. Secara umum penggunaan tanah di Kota Probolinggo tahun 2007 didominasi oleh lahan pertanian dengan luas 2593,64 Ha atau 45,77% dari luas keseluruhan Kota Probolinggo dengan lahan pertanian paling luas berada di Kecamatan Kedopok sebesar 860,98 Ha, kemudian berikutnya adalah Kecamatan Kademangan dengan luas lahan pertanian sebesar 667,21 Ha dan Kecamatan Wonoasih dengan luas lahan pertanian sebesar 514,48 Ha. Penggunaan lahan paling dominan berikutnya setelah lahan pertanian adalah lahan permukiman, yaitu sebesar 2.090,04 Ha atau 36,88% dari luas Kota Probolinggo. Persebaran permukiman di Kota Probolinggo cukup merata di seluruh kecamatan, hal ini dpat dilihat berdasarkan selisih luas lahan permukiman pada setiap kecamatan yang tidak terlalu mencolok. Luas lahan permukiman paling besar berada di Kecamatan Kanigaran yaitu sebesar 474,29 Ha, kemudian berikutnya adalah Kecamatan Wonoasih sebesar 412,24 Ha.
38
Risdang
Penataan Kawasan Pantai di Probolinggo dimaksudkan: 1. Penataan Kawasan Pantai adalah suatu sistem proses perencanaan tata kawasan pantai, pemanfaatan kawasan pantai dan pengendalian pemanfaatan kawasan pantai 2. Kawasan pantai adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dihitung dari batas 200m garis pasang surut air tertinggi ke arah laut dan 300m kearah darat. Penataan ini sekaligus bertujuan,: 1. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya Sumber Daya Pantai serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan 2. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan SDP agar tercapai keadilan, keseimbangan dan berkelanjutan 3. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan SDP Selain pada maksud dan tujuan penataan kawasan pantai tersebut pemerintah daerah melaksanakan pemanfaatan tersebut a. Konservasi - Untuk perlindungan, kelestarian dan pemanfaatan wilayah pantai serta ekosistemnya. - Kawasan konservasi pantai meliputi : 1. Sempadan pantai 2. Pantai berhutan mangrove 3. Taman wisata alam hutan mangrove b. Rehabilitasi dilakukan dengan cara : 1. pengayaan sumber daya hayati 2. perbaikan habitat
Kunjungan Kerja
PROBOLINGGO - PASURUAN
KABUPATEN PASURUAN Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan yang diserahkan (desentralisasi) dan yang diperbantukan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. d.
7.
1. 2. 3. 4.
3. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami 4. ramah lingkungan Reklamasi dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah kawasan pantai ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi Larangan 1. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang 2.Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi 3.Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang 4.Menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang 5.Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik kawasan pantai 6.Melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pantai Menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain Terkait masalah perizinan pada setiap pemanfaatan kawasan pantai harus memperoleh izin walikota, yang terdiri dari izin pemanfaatan ruang dan izin lingkungan. Mitigasi dilakukan apabila melakukan pemanfaatan Kawasan Pantai yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan dampak. Apabila ada pemilik/pengelola lahan mangrove tersebut adalah perseorangan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan: Pemegang izin memperoleh hak untuk mengelola tanah yang disewa Mengelola tanah sesuai dengan dokumen AMDAL, UKLUPL dan SPPL yang ditandatangani Menyampaikan laporan hasil kegiatan Izin yang dimiliki tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Pada pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk dengan membentuk Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengawasan. Untuk sanksi apabila melakukan pelanggaran maka sanksi administratif terdiri atas : teguran tertulis, paksaan pemerintah daerah, pembekuan izin atau pencabutan izin. Pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
TUJUAN DINAS PERHUBUNGAN Mengembangkan kelembagaan dan kewenangan sesuai dengan potensi dan sumber daya manusia. Mewujudkan pelayanan transportasi yang efisien dan efektif. Memberdayakan seluruh potensi transportasi yang tersedia dalam upaya meningkatkan pelayanan public. Mewujudkan transportasi sebagi upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sasaran Dinas Perhubungan yaitu terwujudnya sistem transportasi yang terintegrasi antar moda, terwujudnya penyelenggaraan transportasi darat, laut dan udara. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik dibidang transportasi, terciptanya iklim persaingan usaha jasa transportasi secara sehat. Strategi Dinas Perhubungan, diantaranya dengan pembuatan data base transportasi. Kedua penyusunan sistem dan prosedur penyelenggaraan transportasi. Langah berikutnya peningkatan pendidikan dan pelatihan pengemudi dan pejalan kaki. Peningkatan pembinaan pengawasan kepada pengemudi dan pejalan kaki. Peningkatan pelayanan jasa transportasi. Peningkatan sistem evaluasi kegiatan dinas Lalulintas dan angkutan jalan mempunyai peranan penting yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin kemanana, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diatur mengenai manejemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Analisis Dampak Lalulintas wajib dilakukan dalam setiap perencanaan pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertuban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
Risdang
39
Kunjungan Kerja
PROBOLINGGO - PASURUAN
Analisis dampak lalu lintas paling sedikit memuat : a. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan c. Rekomendasi dan rencana implemantasi penangan dampak d. Tanggungjawab pemerintah dan pengembangan atau pembangunan dalam penanganan dampak; dan e. Rencana pemantauan dan evaluasi. Adapun pelaksanaan dari manajemen kebutuhan lalu lintas dilaksanakan dengan cara pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu tertentu meliputi batasan lalu lintas kendaraan barang, pembatasan lalu lintas sepeda motor, pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentudengan batasan ruang parkir maksimal, dan/atau pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum. Dengan demikian pemerintah daerah kabupaten Pasuruan untuk menertibkan Amdalalin memiliki peraturan sebagai berikut 1. Keputusan Bupati nomor : 551/636/HK/424.013/2010 tentang Pembentukan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Kab. Pasuruan. Perlu adanya keputusan tersebut untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang aman, tertib dan lancer maka kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat strategis dan mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan lalu lintas dibidang dan angkutan jalan sangat diperlukan koordinasi yang terpadu dengan instansi terkait. 2. Peraturan Daerah nomor : 18 tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Dengan adanya perda ini untuk pelaksanaan pembangunan kegiatan usaha sangat berpotensi menimbulkan dampak berupa terganggunya kelancaran lalu lintas yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketertuban , keamanan dan kenyamanan; perkembangan kehidupan ekonomi maupun sosial kemasyarakatan yang ada saat ini cukup pesat sehingga memerlukan pengaturan-pengaturan yang ada dasarnya ditujukan untuk memperkecil dampak yang ditimbulkannya ; mencegah dampak lalu lintas dari suati kegiatan pembangunan diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat, dan berkesinambungan. 3. Peraturan Bupati nomor : 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas. Perlunya perbub ini untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas. 4. Keputusan Bupati Pasuruan nomor : 551/260/HK/424.013/2013 tentang Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas. Perlunya dibentuk tim tersebut guna menciptakan kondisi kawasan/ lokasi lalu lintas dijalan agar tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. TEMUAN A. Pemerintah Kota Probolinggo • Pemerintah daerah apabila memiliki program penanaman mangrove dan lahan tersebut milik perseorangan maka peraturan baku yang diberlakukan untuk penetapan masalah titik, zona dan batasan kawasan tersebut untuk penentuan sertifikasi peruntukannya/ peralihan pemanfaatan lahan harus minta persetujuan dari DPRD. • Pada pengembangan pelabuhan Lingkar Jalan Utara tersebut banyak dilirik investor , maka saat lahan mangrove terjadi relokasi maka perlunya penanaman kembali sebanyak 3x lipat dan harus dirawat sampai hidup. • Perlu menginventarisasi HM tanah di pinggir pantai agar meminimalisir konflik permasalahan antara pemelintah dan masyarakat. • Dibentuknya Pokja Petani Mangrove untuk mengelola tanaman mangrove menjadi jajanan, keripik dan sirup. B. Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan • Penerapannya diberikan sosialisasi melalui edaran dan ditindaklanjuti dengan surat dinas, apabila terjadi pelanggaran diberikan sanksi administrasi tidak sampai pada pencabutan ijin
40
Risdang
• •
• •
usaha. Pengujian ijin usaha masalah amdalalin pada perusahaan yang sudah lama maka pada saat perpanjangan akan disesuaikan dengan aturan yang baru. Pengajuan ijin bangunan dibawah 500m2 hanya menggunakan aturan lalu lintas saja, kegiatan industri dibuat aturan space 3040 meter dari jalan raya, dan harus sesuai dengan aturan daerah milik jalan (damija). Untuk pelaksanaan pada ijin amdalalin dishub kab. Pasuruan menggunakan Konsultan guna percepatan pada pelayanan ijin Amdalalin. Kesimpulannya penerapan perda Amdalalin tersebut masih banyak mengalami kendala karena perijinan bangunan tersebut lebih dulu ada dengan peraturan yang berlaku sekarang.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Gresik H. Anwar Sadad, BA mengatakan dari hasil kunjungan kerja yang diperoleh komisi C di Pemerintah Kota Probolinggo dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dapat dijadikan acuan pada pembuatan perda inisiatif pada kabupaten Gresik. I. II.
III. IV. 1. 2. V. 1. 2. VI.
Dasar: Surat Perintah Ketua DPRD Kab. Gresik Tanggal 17 Januari 2014 Nomor : 090/16/437.42/2014 Maksud dan Tujuan: Kunjungan Kerja Komisi C terkait masalah Penataan Kawasan Pantai di Kota Probolinggo dan Penyelenggaraan & Penertiban Amdalalin di Kabupaten Pasuruan. Waktu Pelaksanaan: Hari, Senin- Rabu ; tanggal 19 s/d 21 Januari 2015 Pukul. 10.00 wib Nama Yang Ditugaskan: Koordinator Komisi C [Wakil Ketua DPRD Kab. Gresik] Komisi C
Daerah Tujuan/Instansi: Kantor Pemerintah Kota Probolinggo Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Hadir dalam Pertemuan: · Asisten I Pemerintah Pemkot Probolinggo · Kepala Dinas Peikanan dan Kelautan Pemkot Probolinggo · Bagian Hukum · Bagian Perijinan · BLH · Satpol PP · Kepala Dinas Perhubungan · Kabid Umum · Kasi Managemen Lalin · Pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Kab. Gresik · Sekretariat DPRD kab. Gresik VII. Petunjuk Arahan: Kunjungan kerja/study banding Komisi C untuk mendapatkan informasi terkait masalah Penataan Kawasan Pantai dan Penyelenggaraan & Penertiban Amdalalin sebagai bahan kajian untuk penentuan kebijakan dan acuan pembuatan perda inisiatif Komisi selanjutnya.
