No. Kecamatan Luas (km2) % Kelurahan (bh) Desa (bh)

Buku Putih Sanitasi

GAMBARAN UMUM WILAYAH

BBAABB

2 g ga am mb ba ar ra aN N u um mu um mw wiil la ay ya ah h

2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dengan luas wilayah 1.770,80 Km² atau 177.080 Ha, atau 4,57 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan kabupaten terkecil ke-4 dari 13 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Barabai.

Jarak ibu kota

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ibu kota Provinsi Kalimantan Banjarmasin sejauh ± 165 kilometer. Letak geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 2°27’5.213” - 2°46’54.559” Lintang Selatan dan 115°8’ 56.965” - 115°53’ 32.520” Bujur Timur.

Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai

Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara

:

Kab. Balangan

Sebelah Timur

:

Kab. Kotabaru

Sebelah Selatan

:

Kab. Hulu Sungai Selatan

Sebelah Barat

:

Kab. Hulu Sungai Utara

Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 11 kecamatan, 8 kelurahan dan 161 desa. Adapun luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kecamatan Haruyan Batu Benawa Hantakan Batang Alai Selatan Batang Alai Timur Barabai Labuan Amas Selatan Labuan Amas Utara Pandawan Batang Alai Utara Limpasu Jumlah

Luas (km2) 101,36 54,52 208,49 76,06 778,74 40,74 97,80 170,30 116,39 65,36 61,04 1.770,80

% 5,72 3,08 11,77 4,30 43,98 2,30 5,52 9,62 6,57 3,69 3,45 100,00

Kelurahan (bh)

Desa (bh)

1 6 1 8

17 14 12 18 11 12 17 16 21 14 9 161

Sumber : Bappeda dan BPS Hulu Sungai Tengah 2009-2010

POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman-PPSP-2012

2- 1

Buku Putih Sanitasi


Peta 2.1 Peta Orientasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah



2- 2

Buku Putih Sanitasi


Peta 2.2 Peta Admistrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah



2- 3

Buku Putih Sanitasi


Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bila mengikuti pembagian satuan fisiografi secara regional, maka wilayah termasuk dalam satuan dataran rendah Kalimantan Bagian Tengah (Central Kalimantan Lowlands), dan Pegunungan Meratus (Meratus Mountain). Dataran rendah Kalimantan bagian tengah ini, secara subregional terbagi menjadi Satuan Rawa Barito (Barito Swamplands), Dataran dan Lereng Perbukitan Pegunungan Meratus (The Interior Plains and Foothills) . Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tertinggi berada pada gugusan Pegunungan Meratus, yaitu Gunung Besar (Halau-halau) dengan ketinggian 1.892 m dpl, sekaligus sebagai titik tertinggi di Kalimantan Selatan. Sedangkan berdasarkan kelerengan didominasi kelas lereng agak curam/sedang (15 – 25%) seluas 34,70%, landai/datar (8 – 15%) seluas 27,41%, sangat curam/sangat berat (> 45%) seluas 19,51%, berat/curam (25 – 45%) seluas 15,80%, dan sisanya datar sekali (0 – 8%) seluas 2,59%. Tabel 2.2 No.

Kelas Lereng Lahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kelas Lereng

1. 2. 3. 4. 5.

Datar sekali (0 – 8 %) Datar (8 – 15 %) Sedang (15 – 25 %) Berat (25 – 45 %) Sangat berat (> 45 %) Jumlah

Luas (Ha)

(%)

4.578 48.541 61.443 27.972 34.546

2,59 27,41 34,70 15,80 19,51

177.080

100,00

Jenis tanah di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah didominasi oleh jenis tanah Podsolik Merah Kuning yang terletak di daerah berbukit/bergunung dan jenis tanah organosol yang terletak pada daerah datar berupa lahan persawahan. Jenis tanah dan luasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Jenis Tanah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.

Simbol

Jenis Tanah

1 2

A - A/P OHG - P/A

Aluvial Organosol Glei Humus

3 4 5

RYP RYP - I/1 RYP/L/LI

6

L - Y/1

Podsolik Merah Kuning Podsolik Merah Kuning Komp. Pods. Mr-Kng Lato - Lito Latosol Jumlah



Bahan Induk Bahan Aluvial Bahan Organik Aluvial Batuan endapan Batuan Beku Batuan endapan & Metamort Batuan beku

Fisiografi Dataran Dataran Intrusi Intrusi Pegunungan patahan Volkan

Luas (Ha) 11.823 54.225

6,68 30,62

30.465 43.845 31.500

17,20 24,76 17,79

5.222

2,95

%

177.077 100,00

2- 4

Buku Putih Sanitasi


Peta 2.3 Peta Kelerengan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah



2- 5

Buku Putih Sanitasi


Peta 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Hulu Sungai Tengah



2- 6

Buku Putih Sanitasi


Secara geologi posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak berada pada pertemuan lempeng tektonik (Tectonic Plate) sehingga daerah ini sangat stabil karena tidak adanya kegiatan vulkanis. Struktur Geologi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri atas beberapa jenis batuan sebagaimana pada tabel 2.4 dan peta 2.4. Tabel 2.4 Formasi Batuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Formasi

Sandi

Penyusun

Luas (Ha)

Endapan

Formasi Pudak

Kap

Extrusive: intermediate: polymic

Volcanism: submarine

3.491

Formasi Haruyan

Kvh

Extrusive: mafic: lava

Volcanism: submarine

13.854

Granit Kelai

Kgr1

Intrusive: felsic

Plutonism: sub-volcanic

27.518

Tonalit Sepauk

Kls

Intrusive: felsic: granitoid

Plutonism: batholiths

Intrusi Sintang

Toms

Intrusive: intermediate

Plutonism: sub-volcanic

11.090

Malihan Pinoh

PzTRp

Metamorphic: schist

Metamorphism: regional: high-grade

8.704

Ofiolit Jura

Mub

Ophiolite

Endapan alluvium

Qa

Sediment: clastic: alluvium

Terrestrial: alluvial

56.535

Formasi Pitap

Ksp

Sediment: clastic: flysch

Neritic

30.249

Formasi Warukin

Tmw

Sediment: clastic: sandstone

Littoral: delta

18.353

Batu Nunggal

Kpb/LAUT

2.970

3.136

1.180 Total Luas (Ha)

177.080

Sumber : Puslitbang Geologi

Berdasarkan sistem DAS, sebagian besar Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada dalam wilayah Sub-Sub DAS Batang Alai yang merupakan Sub-Sub DAS dari Sub DAS Negara dan DAS Barito sebagai daerah tangkapan air sebelah barat Pegunungan Meratus dan DAS Sampanahan sebagai daerah tangkapan air sebelah timur Pegunungan Meratus.

Selengkapnya sebagaimana

tabel 2.5 dan Peta DAS berikut ini : Tabel 2.5 DAS dan Sub DAS di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah No.

DAS

Sub DAS

Sub-Sub DAS

1.

Barito

Negara

2.

Sampanahan

-

Balangan Batang Alai Amandit -

3.

Manunggul

-

Jumlah

Luas (Ha) 13.990 121.765 3.520 37.800 5 177.080

Sumber : Peta Digital DAS Provinsi Kalimantan Selatan, BPDAS Barito Kemenhut POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


2- 7

Buku Putih Sanitasi


Peta 2.4 Peta Geologi Kabupaten Hulu Sungai Tengah



2- 8

Buku Putih Sanitasi


Peta 2.5 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah



2- 9

Buku Putih Sanitasi


Sistem DAS yang akan berpengaruh terhadap sistem drainase yang pada akhirnya mempengaruhi sistem kegiatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Sub-Sub DAS Batang Alai. Sungai yang mengalir pada Sub-Sub DAS Batang Alai ini adalah Sungai Batang Alai dan Sungai Barabai. Kedua sungai ini merupakan sungai utama/terbesar yang berfungsi sebagai sumber air untuk pengairan, air minum dan kebutuhan air lainnya bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Air Sungai Batang Alai berasal dari arah Timur dan Utara ke arah Barat, yaitu dari kawasan hutan Pegunungan Meratus Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan kemudian mengalir ke sungai utama melalui wilayah Kecamatan Batang Alai Selatan (Birayang), Batang Alai Utara (Ilung), Kecamatan Pandawan (Kambat Utara – Kayu Rabah) lalu bermuara ke daerah rawa wilayah Kecamatan Labuan Amas Utara (Sungai Buluh – Mantaas). Pada musim kemarau debit air Sungai Batang Alai mencapai 10,6 m3/detik dan pada musim kemarau hanya 4,2 m3/detik. Air Sungai Barabai mengalir dari Pegunungan Meratus di wilayah Kecamatan Hantakan melalui Kecamatan Batu Benawa dan melalui pusat Kota Barabai lalu bermuara daerah rawa Pahalatan - Danau Bangkau. Karena melalui Kota Barabai, maka aliran sungai ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat perkotaan Barabai, khususnya saat musim penghujan dimana aliran ini sering meluap dan penggenangi permukiman di Kota Barabai. Untuk mengurangi lama genangan banjir di wilayah Kota Barabai dibuat saluran yang memecah aliran Sungai Barabai di Pagat Kecamatan Batu Benawa menuju Sungai Pantai Hambawang Kecamatan Labuan Amas Selatan. Pada musim kemarau debit air Sungai Barabai lebih kecil dari Sungai Batang Alai, yaitu 6,2 m3/detik dan pada musim kemarau hanya 2,4 m3/detik. Selain kedua sungai tersebut, masih terdapat sungai yang tidak terlalu bersar tetapi sangat berperan penting bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah terutama wilayah Kecamata Labuan Amas Selatan dan Kecamatan Haruyan, yaitu Sungai Haruyan yang mengalir dari Pegunungan Meratus melalui Ibu Kota Kecamatan Haruyan. Aliran sungai ini sering juga meluap dan menggenangi pemukiman di Haruyan dan beberapa desa lainnya. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan daerah yang tergolong memiliki iklim tropika basah yang dicirikan dengan curah hujan tinggi. Menurut klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson termasuk ke dalam tipe iklim B dengan nilai Q = 32,14%. Jumlah curah hujan tahunan rata-rata dari tahun 2006 – 2010 adalah sebanyak 2.862 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 108 hari/tahun dan intensitas suhu antara 21,19ºC sampai dengan 32,93º C. Curah hujan yang terjadi selama tahun 2006 - 2010 rata-rata bulanan tertinggi terjadi pada bulan Desember (387 mm) dan yang terendah pada bulan Agustus (102 mm). Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret (12 – 14 hari) sebaliknya jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Juli dan September (4-5 hari).



2- 10

Buku Putih Sanitasi


Tabel 2.6 Data Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006 – 2010 No.

Bulan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

2006

2007

2008

2009

2010

Rata-Rata

CH

HH

CH

HH

CH

HH

CH

HH

CH

HH

CH

HH

212 216 261 215 245 145 378 0 27 66 244 160 2.169

16 17 16 17 10 13 2 1 4 5 12 16 129

237 588 343 309 325 213 193 75 60 226 285 337 3.191

14 16 11 7 6 8 8 2 4 7 9 14 106

245 152 394 186 183 74 251 210 194 235 475 570 3.169

8 14 13 7 6 4 9 8 11 13 9 14 116

315 431 185 268 175 55 0 122 0 68 300 462 2.381

11 12 10 7 6 3 0 3 0 1 11 12 76

258 195 390 233 162 334 221 105 330 387 371 410 3.396

10 6 12 6 12 11 8 6 8 12 11 12 114

253 316 315 242 218 164 209 102 122 196 335 387 2.861

12 13 12 9 8 8 5 4 5 8 10 14 108

Sumber : BPS Kab. HST

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara umum masih didominasi oleh daerah persawahan, perkebunan dan berupa hutan. Bentuk penggunaan lahan seperti ini menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat dan merupakan penunjang utama sistem perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu, daerah penggunungan yang didominasi hutan sebagai pengatur tata air dan menjadikan daerah penyangga bagi wilayah di bawahnya. Berdasarkan penggunaan lahan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2009 penggunaan lahannya sebagaimana pada tabel 2.7 dan Peta 2.6 berikut : Tabel 2.7 Data Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jenis Penggunaan Permukiman Bangunan Empang Hutan Jalan Kebun ladang Lapangan Olah Raga Rawa sawah Belukar Sungai Tanah Kosong Jumlah

Luas (Ha) 1.903,25 94,78 0,17 94.394,43 12,43 9.553,76 2.222,48 4,33 7.350,83 28.297,54 27.245,47 493,49 5.443,61 177.080

% 1.08 0.05 0.00 53,33 0.01 5.40 1.26 0.00 4.15 15.99 15.39 0.28 3.08 100

Sumber: Up Date Peta Dasar Bappeda Tahun 2009 POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


2- 11

Buku Putih Sanitasi


Peta 2.6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah



2- 12

Buku Putih Sanitasi


Kawasan budidaya tersebar di semua kecamatan. Daerah rawa yang tersebar di Kecamatan Batang Alai Utara, Pandawan, dan Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan dan Haruyan. Budidaya yang dilaksanakan mayoritas hanya di musim kemarau dengan komoditas padi dan hortikultura. Rawa juga dijadikan sebagai lumbung ikan dan tempat budidaya kerbau rawa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada dataran rendah, budidaya dapat dilakukan sepanjang tahun, dengan komoditas pertanian secara luas : padi dan hortikultura, perikanan, dan peternakan. Pada daerah dataran lahan kering sampai daerah pegunungan, komoditas utama yang dibudidayakan masyarakat adalah tanaman karet.

Tanaman karet di daerah

pegunungan masih didominasi menggunakan bibit lokal dengan pola tanam campuran dengan pohon hutan. 2.2 Demografi Pada aspek demografi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 11 kecamatan, 161 desa dan 8 kelurahan. Jumlah rumah tangga yang tercatat pada akhir tahun 2010 berdasarkan data hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk 243.460 orang yang terdiri dari 121.518 orang laki-laki dan 121.942 orang perempuan (sex ratio 100). Dengan luas Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1.770,77 Km2 maka kepadatan penduduk rata-rata 137 orang/Km2. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Barabai (52.662 orang dan kepadatan 1.293 orang/Km2) sebaliknya jumlah penduduk yang terkecil berada di Kecamatan Batang Alai Timur (6.989 orang dan kepadatan 9 orang/Km2).

Berdasarkan data penduduk

tahun 2000 s/d 2010 yang telah dihitung oleh BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah 0,84%. Sedangkan laju pertumbuhan menurut kecamatan yang tertinggi pada Kecamatan Barabai yaitu 1,43% dan yang terendah Kecamatan Hantakan 0,32%. Data jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tahun 2010, serta laju pertumbuhan penduduk per kecamatan selengkapnya pada tabel 2.8 dan sebarannya dapat dilihat pada peta 2.7. Tabel 2.8 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan pertumbuhan penduduk Per Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kecamatan

Haruyan Batu Benawa Hantakan Batang Alai Selatan Batang Alai Timur Barabai Labuan Amas Selatan Labuan Amas Utara Pandawan Batang Alai Utara Limpasu Jumlah

Luas (Km2)

101,36 54,52 208,49 76,06 778,74 40,74 97,80 170,30 116,39 65,36 61,04 1.770,80

Jumlah Penduduk (Jiwa)

20.468 18.360 11.648 21.879 6.989 52.662 26.256 27.327 30.768 17.228 9.821 243.460

Kepadatan Penduduk (Org/Km2)

202 337 56 288 9 1.293 268 160 264 264 161 137

Pertumbuhan Penduduk 2000-2010 (%)

0,58 0,34 0,32 0,39 0,83 1,43 0,70 0,62 1,08 1,08 0,69 -




2- 13

Buku Putih Sanitasi


Peta 2.7 Peta Sebaran Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah



2- 14

Buku Putih Sanitasi


Hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah terbanyak berada antara usia 10-14 tahun yaitu sebanyak 24.272 orang dan usia 15-19 tahun yaitu 22.699 orang. Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah didominasi oleh penduduk usia 10 – 19 tahun dengan jumlah penduduk 46.971 orang (19,29%). Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk yang dihitung menurut data penduduk sepuluh tahun, yaitu tahun 2000 s/d 2010, dihitung proyeksi jumlah penduduk per tahun sampai dengan tahun 2017 dengan menggunakan rumus aritmatik sebagai berikut :

Pn = Po (1 + r n)

atau

Pn = Po (1 + r)n

Pn = Jumlah penduduk setelah n tahun ke depan Po = Jumlah penduduk tahun awal r = Angka laju pertumbuhan n = Jangka waktu dalam tahun Dengan menggunakan rumus tersebut, hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini : Tabel 2.9 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2017

No.

Kecamatan

Laju Pertumbuhan (%)

Jumlah Penduduk 2010 (Jiwa)

Jumlah Penduduk Proyeksi Tahun n (Jiwa) 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Haruyan

0,58

20.468

20.587

20.705

20.824

20.943

21.062

21.180

21.299

2.

Batu Benawa

0,34

18.360

18.422

18.485

18.547

18.610

18.672

18.735

18.797

3.

Hantakan

0,32

11.648

11.685

11.723

11.760

11.797

11.834

11.872

11.909

4.

Batang Alai Selatan

0,39

21.879

21.964

22.050

22.135

22.220

22.306

22.391

22.476

5.

Batang Alai Timur

0,83

6.989

7.047

7.105

7.163

7.221

7.279

7.337

7.395

6.

Barabai

1,43

52.662

53.415

54.168

54.921

55.674

56.427

57.180

57.933

7.

Labuan Amas Selatan

0,70

26.256

26.440

26.624

26.807

26.991

27.175

27.359

27.543

8.

Labuan Amas Utara

0,62

27.327

27.496

27.666

27.835

28.005

28.174

28.344

28.513

9.

Pandawan

1,08

30.768

31.100

31.433

31.765

32.097

32.429

32.762

33.094

10.

Batang Alai Utara

1,08

17.228

17.414

17.600

17.786

17.972

18.158

18.344

18.530

11.

Limpasu

0,69

9.821

9.889

9.957

10.024

10.092

10.160

10.228

10.295

243.460

247.471

249.526

251.581

253.637

255.692

257.747

259.802

Jumlah

2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah Realisasi APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 realisasi pendapatan 439 milyar rupiah dan realisasi belanja 454 milyar rupiah meningkat pada tahun 2011 realisasi pendapatan menjadi 616 milyar rupiah dan realisasi belanja 595 milyar rupiah. Walaupun selalu meningkat tiap tahunnya, tetapi kalau dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan maka APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah relatif paling kecil. POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


2- 15

Buku Putih Sanitasi


Tabel 2.10 Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008-2012 No.

Anggaran

A 1

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan pajak daerah Hasil retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yg sah Dana Perimbangan (Transfer) Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain yang Sah Pendapatan hibah Dana bagi hasil pajak dari provinsi & pemda lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Pendapatan lain-lain/Bantuan keuangan dr prov/pemda lainnya Jumlah Pendapatan Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil prov/kab/kota dan pemdes Belanja bantuan keuangan kepada prov/kab/kota dan pemdes Bantuan tidak terduga Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja barang jasa Belanja modal Jumlah Belanja

2

3

B 1

2

Surplus/Defisit Anggaran

2008

2009

2010

2011

2012

23.157.388.710 2.520.717.777 4.836.163.559 3.485.284.053 12.315.223.321 394.064.273.211 54.364.276.211 292.212.997.000 47.487.000.000 21.857.297.028 19.492.749.540 2.275.431.600 89.115.888 439.078.958.949

29.233.575.246 2.656.529.047 8.804.165.926 3.443.777.035 14.329.103.238 426.857.634.092 82.108.225.092 290.964.409.000 53.785.000.000 32.690.026.179 22.107.076.179 9.181.950.000 1.401.000.000 488.781.235.517

31.047.807.718 2.749.165.393 7.734.760.112 3.906.545.333 16.657.336.880 403.852.133.175 76.746.895.175 291.732.438.000 35.372.800.000 45.829.936.834 27.617.373.634 18.212.563.200 480.729.877.727

32.646.849.346 3.474.923.650 7.869.329.802 5.116.068.368 16.186.524.616 468.241.265.963 109.901.623.963 322.360.842.000 35.978.800.000 115.334.106.845 30.900.159.125 82.383.947.720 2.050.000.000 616.222.219.154

-

231.296.480.174 217.653.465.309 4.535.211.865 1.735.100.500 213.347.540 6.982.498.960 176.856.000 222.515.471.258 8.805.635.792 64.262.725.617 149.447.109.849 453.811.951.432

261.376.505.463 243.336.744.692 6.218.441.828 4.577.002.069 213.347.540 6.784.500.000 246.469.334 200.300.462.966 5.716.432.150 62.434.716.973 132.149.313.843 461.676.968.429

314.416.167.617 288.910.214.084 10.127.439.733 5.272.243.800 232.645.000 9.692.625.000 181.000.000 166.499.774.155 7.615.500.440 64.704.540.109 94.179.733.606 480.915.941.772

348.754.109.154 328.996.411.625 3.366.642.800 4.263.404.800 265.599.929 11.628.950.000 233.100.000 246.340.960.813 22.904.260.986 79.221.186.162 144.215.513.665 595.095.069.967

-

-14.732.992.483

27.104.267.088

-186.064.045

21.127.149.187

-

-

-

-

-

-

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Hulu Sungai Tengah



2- 16

Buku Putih Sanitasi


Sumber utama pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih sangat tergantung dari dana perimbangan pemerintah pusat, bahkan mencapai 75 - 90%. terhadap APBD, hanya berkisar 5 - 7%.

Sumbangan pendapatan asli daerah sangat kecil

Sisanya dari pendapatan lain-lain yang sah seperti bagi hasil pajak

provinsi, dana penyesuaian, dan bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya. Gambar 2.1 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008 - 2011 (%)

(Tahun Anggaran)

Rendahnya pendapatan asli daerah disebabkan belum tergali sepenuhnya potensi pendapatan asli daerah, seperti sektor pertambangan dimana sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak melakukan eksploitasi tambang Batubara seperti daerah tetangga lainnya. Sedangkan dari sisi belanja APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lebih dari 50% digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung bahkan pada tahun 2010 belanja tidak langsung mencapai 65% dari belanja APBD. Gambar 2.2 Realisasi Belanja APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008 - 2011 (%)

(Tahun Anggaran)



2- 17

Buku Putih Sanitasi


Realisasi belanja APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah kadang tidak berimbang dengan realisasi pendapatan APBD. Pada tahun 2008 mengalami defisit anggaran mencapai 14,7 milyar rupiah dan pada tahun 2010 mengalami defisit anggaran sebasar 186 juta rupiah. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut dengan dilakukan menggunakan dana Silpa tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2010 dana Silpa tidak dapat menutupi defisit anggaran sehingga ditutupi dengan anggaran penerimaan piutang daerah. Sedangkan pada tahun 2009 dan 2011 mengalami surplus anggaran masing-masing sebesar 27 milyar rupiah dan 21 milyar rupiah. Gambar 2.3 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008 - 2011

Pembangunan sanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terfokus pelaksanaannya pada tiga SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelola Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing SKPD tersebut sebagai berikut : 1. Dinas Pekerjaan Umum a) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong b) Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai termasuk pembangunan turap/talud/bronjong dalam rangka pengendalian banjir. c) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan. d) Pembangunan sarana prsarana sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin khususnya penanganan limbah rumah tangga seperti pembangunan MCK Plus dan Septik Tank Komunal. e) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat berupa pembangunan jalan lingkungan, rehab jalan setapak dan rehab trotoar. 2. Badan Pengelola Lingkungan Hidup a) Pengelolaan persampahan, meliputi penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi/pengangkutan/pengolahan sampah, dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.



2- 18

Buku Putih Sanitasi


b) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, meliputi kegiatan koordinasi penilaian kota sehat/Adipura, pemantauan kualitas lingkungan, dan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan. 3. Dinas Kesehatan a) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, dan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, serta peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat dilaksanakan melalui kegiatan lomba-lomba seperti : lomba posyandu, toga, UKS, rumah sehat, kinerja kader posyandu, kinerja kader remaja, dokter kecil, santri husada, dan lomba-lomba kesehatan lainnya. Selain itu dilaksanakan survey cepat PHBS. b) Pengembangan lingkungan sehat melalui kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat berupa kegiatan monitoring rutin penyehatan rumah, penyehatan air bersih, penyehatan jamban keluarga, penyehatan sarana pembuangan air limbah, pengelolaan sampah, penyehatan tempat-tempat umum, penyehatan makanan dan tempat penjualan makanan, dan penyehatan terhadap pestisida. Dari realiasi belanja APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, belanja yang digunakan untuk pembangunan sektor sanitasi pada tahun 2008 sebesar 20,81 milyar kemudian meningkat menjadi 23,60 milyar pada tahun 2011. Belanja sanitasi mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 16,70 milyar, bahkan pada tahun 2010 hanya sebesar 10,16 milyar. Proporsi belanja sanitasi terhadap belanja total APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 berkisar 2,11% - 4,59%. Persentase tertinggi dilaksanakan pada tahun 2008 mencapai 4,59% dan terendah pada tahun 2010 hanya 2,11% tetapi pada tahun 2011 meningkat kembali mencapai 3,97%. Gambar 2.4 Proporsi Belanja Pembangunan Sanitasi APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008 - 2011



2- 19

Buku Putih Sanitasi


Proporsi belanja sanitasi tersebut sebagian besar (lebih 80%) didanai dari APBD murni, dan sisanya bersumber dari DAK, yaitu infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, dan lingkungan hidup. Gambar 2.5 Sumber Pendanaan Pembangunan Sanitasi APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008 - 2011

Dikaitkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, belanja pembangunan sanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2011 telah mencapai 95.375 rupiah/orang. Angka ini fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2010 hanya 41.734 rupiah/orang. Gambar 2.6 Belanja Pembangunan Sanitasi Per Penduduk APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008 - 2011

Secara keseluruhan realisasi belanja anggaran untuk pembangunan sanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2008 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :



2- 20

Buku Putih Sanitasi


Tabel 2.11 Ringkasan Realisasi Anggaran Sanitasi dan Belanja Modal Sanitasi Per Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008-2012 No. A. 1.

Anggaran

2008

2009

2010

2011

2012

2. 3. 4. 5.

Dinas Pekerjaan Umum Banjir (pembersihan/pengerukan kali dan pembangunan turap/talud/bronjong) Drainase Air bersih Limbah Sarana prasarana perumahan sehat

B. 1.

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Persampahan/air limbah

C. 1.

Dinas Kesehatan Aspek PHBS (pelatihan, sosialisasi, komunikasi, pendampingan)

D

Total Belanja Modal Sanitasi (A s/d C)

20.813.217.250

16.704.259.275

10.160.463.932

23.603.841.402

-

E

Total Belanja Modal Sanitasi dari APBD Murni (bukan pendamping)

17.190.401.000

13.488.820.034

8.666.699.178

22.054.854.601

-

F

Total Belanja APBD

453.811.951.432

461.676.968.429

480.915.941.772

595.095.069.967

-

G

Proporsi Belanja Modal Sanitasi terhadap Belanja Total (D/Fx100%)

4,59%

3,62%

2,11%

3,97%

-

H

Jumlah Penduduk

240.010

241.825

243.460

247.471

-

95.376

-

6.878.668.000

4.136.791.400

1.805.631.800

10.804.813.800

-

1.095.276.000 2.606.754.250 5.975.327.500

1.150.131.000 1.859.140.000 5.644.291.000

385.287.000 835.013.700 82.500.000 3.939.696.000

503.532.500 830.671.199 515.007.000 5.247.534.000

-

4.017.447.500

3.179.422.875

3.025.193.232

4.824.945.503

-

239.744.000

734.483.000

87.142.200

876.337.400

-

I Belanja Modal Sanitasi per penduduk (D/H) 86.718 69.076 41.734 Sumber : LPPD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011, Ket : jumlah penduduk tahun 2011 hasil proyeksi.



2- 21

Buku Putih Sanitasi


Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, setiap daerah pada prinsipnya

dapat melakukan

pinjaman keuangan. Namun demikian pinjaman daerah harus dapat dilakukan dalam batas-batas yang aman dan terkendali sehingga tidak berdampak negatif terhadap APBD dan perekonomian daerah serta nasional. Dalam rangka pengaturan hal tersebut, telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Selain

memperhatikan kemampuan membayar kembali pemerintah daerah, salah satu syarat suatu daerah untuk mendapatkan pinjaman atau hibah adalah kapasitas fiskan daerah.

Kapasitas fiskal daerah adalah sebagai

gambaran kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan yang lain penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Kapasitas fiskal daerah akan dibandingkan dengan rata-rata kapasitas fiskal seluruh kabupaten/kota, dan hasil perhitungan/perbandingan tersebut dinamakan indeks kapasitas fiskal kabupaten/kota. Kemudian indeks kapasitas fiskal kabupaten/kota akan dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah yang disebut dengan Peta Kapasitas Fiskal Daerah (ditetapkan oleh Menteri Keuangan). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Kapasitas fiskal Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada kategori sedang dan tinggi. Perhitungan kapasitas fiskal tersebut didasarkan atas realisasi pendapatan APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2 tahun kebelakang. Kapasitas fiskal tahun 2012 berdasarkan realisasi pendapatan tahun 2010.

Gambaran kapasitas fiskal Kabupaten Hulu Sungai Tengah

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.12 dan gambar grafik 2.00. Tabel 2.12 Data Mengenai Ruang Fiskal Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008 - 2012 Tahun

Indeks Kemampuan Fiskal/Ruang Fiskal Daerah (IRFD)

Kategori

Sumber Penetapan

Permenkeu No.153/PMK.07/2007 Permenkeu 2009 0,9972 Sedang No.224/PMK.07/2008 Permenkeu 2010 1,1072 Tinggi No.174/PMK.07/2009 Permenkeu 2011 1,4047 Tinggi No.245/PMK.07/2010 Permenkeu 2012 0,8095 Sedang No.244/PMK.07/2011 Sumber : Website Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (www.djpk.depkeu.go.id). 2008

0,8240



Sedang

2- 22

Buku Putih Sanitasi


Gambar 2.7 Grafik Ruang Fiskal Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008 - 2012

Tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan lain-lain. Tabel 2.13 Data Perekonomian Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008 – 2010. No.

Deskripsi

2008

2009

2010

1

PDRB Harga Berlaku (struktur perekonomian) ( Rp)

1.646.595,09

1.912.498,29

2.140.060,98

2

PDRB Harga Konstan (struktur perekonomian) (Rp)

978.130,72

1.044.319,32

1.092.917,33

3

Pendapatan Perkapita Harga Berlaku (Rp/tahun)

6.860.527,-

7.908.605,-

8.790.195,-

4

Pendapatan Perkapita Harga Konstan (Rp/tahun)

4.075.375,-

4.318.492,-

4.489.104,-

5

Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota(Rp) *)

850.000,-

930.000,-

1.024.500,-

6

Inflasi (%) **)

11,09

3,86

9,06

7

Pertumbuhan Ekonomi (%)

6,99

6,77

4,65

Sumber :

- BPS Kab. HST - Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Indonesia Tahun 2012 Keterangan : *) Upah minimum regional kabupaten mengacu pada upah minimum regional provinsi Kalsel. **) Data inflasi Kab. HST mengacu pada data inflasi Kota Banjarmasin. Angka PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Hal ini berarti kemampuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara berkesinambungan mampu menggerakkan dan menciptakan nilai tambah dari berbagai sektor kegiatan ekonomi. Potensi-potensi sumber daya yang dimiliki sudah semakin baik dalam pengelolaannya.



2- 23

Buku Putih Sanitasi


Pada tahun 2010, PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas dasar harga berlaku sebesar 2,1 trilyun rupiah, kalau dilihat atas dasar harga konstan sebesar 1,09 trilyun rupiah. Angka yang dicapai tahun 2010 tersebut lebih besar dibandingkan dengan angka yang dicapai pada tahun sebelumnya, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.13. Struktur ekonomi suatu daerah digambarkan oleh seberapa besar peranan/kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB. Kalau diperhatikan dari tahun ke tahun hingga tahun 2010, struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah nampaknya belum terlihat adanya pergeseran yang mengarah pada perubahan struktur ekonomi, sementara peranan sektor pertanian masih memberikan andil yang cukup besar dalam menciptakan nilai tambah dengan kontribusi sebesar 38,80% terhadap total PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kalau disimak lebih jauh sektor pertanian masih didominasi oleh sub sektor tanaman bahan makanan, yaitu kontribusinya sebesar 23,64%, sedangkan untuk sub sektor lainnya kontribusinya relatif kecil. Karena itu sub sektor ini menjadi perhatian utama dari pemerintah daerah, selain karena pengaruhnya sangat besar terhadap PDRB, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mayoritas masyarakat bekerja disektor pertanian). Sektor kedua terbesar peranannya dalam membentuk struktur ekonomi adalah sektor jasa yang kontribusinya terhadap PDRB sebesar 21,70%. Pada sektor jasa ini kontribusi terbesar diberikan oleh sub sektor pemerintahan umum, yaitu sebesar 21,40%. Sedangkan sub sektor swasta kontribusinya masing-masing kurang dari 1%. Sektor terbesar ketiga adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang kontribusinya dalam membentuk struktur ekonomi tahun 2010 sebesar 14,14%. Sektor ini meningkat dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 13,63%. Sumbangan terbesar pada sektor ini adalah pada sub sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 11,21%, sedangkan sub sektor perhotelan dan restoran relatif kecil. Untuk sektor yang lain kontribusinya terhadap total PDRB tahun 2010 relatif kecil, yaitu kurang dari 10%. Data selengkapnya mengenai struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel 2.14. Tabel 2.14 Data Distribusi PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008 – 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor/Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air minum Bangunan/konstruksi Perdagangan, hotel, dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Jasa-jasa Total PDRB

2008

2009

2010

38,94 0,55 7,57 0,33 3,40 14,11 6,14 6,49 22,45 100,00

39,55 0,54 7,18 0,34 3,49 13,63 6,08 6,74 22,45 100,00

38,80 0,56 7,08 0,35 3,56 14,14 5,93 6,90 22,70 100,00

Sumber : BPS Kab. HST POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


2- 24

Buku Putih Sanitasi


Indikator lain yang dapat menjadi ukuran tingkat kemakmuran penduduk adalah PDRB perkapita, yang merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima penduduk suatu daerah selama satu tahun. Berdasarkan tabel 2.13 dapat dilihat bahwa PDRB perkapita dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terus mengalami kenaikan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2008 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai 6,9 juta rupiah, naik pada tahun 2009 menjadi 7,9 juta rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 8,8 juta rupiah. PDRB perkapita atas harga konstan juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2008 PDRB perkapita 4,1 juta rupiah, meningkat pada tahun 2009 menjadi 4,3 juta rupiah dan pada tahun 2010 mencapai 4,5 juta rupiah. Angka PDRB digunakan salah satunya untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dari hasil perhitungan PDRB tahun 2010 secara total perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah tumbuh sebesar 4,65%. Angka tersebut apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2008 dan 2009) pertumbuhan tahun 2010 mengalami perlambatan.

Pada tahun 2008 angka pertumbuhan ekonomi mencapai 6,99% dan merupakan

pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 10 tahun terakhir, sedangkan pada tahun 2009 ekonomi masih tumbuh cukup tinggi dengan pertumbuhan 6,77%. Perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi tahu 2010 dikarenakan turunnya produksi sektor pertanian yang merupakan sektor basis di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Gagal panen di beberapa daerah menjadi penyebab dari kejadian ini. Semua sektor, kecuali sektor pertanian pada tahun 2010 menunjukan kinerja yang memuaskan. Delapan sektor tersebut mampu tumbuh lebih dari 5%, bahkan sektor bangunan yang mampu tumbuh sebesar 7,86%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2009, ada 6 sektor yang mengalami percepatan dalam pertumbuhan ekonominya, dan sebaliknya ada 3 sektor yang mengalami perlambatan.

Data selengkapnya mengenai

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel 2.15. Tabel 2.15 Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008 – 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor/Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air minum Bangunan/konstruksi Perdagangan, hotel, dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Jasa-jasa Total PDRB

2008

2009

2010

9,02 11,21 4,86 8,07 9,64 8,56 2,29 3,78 4,89

9,50 6,10 4,63 7,59 6,03 4,70 7,22 6,13 3,98

1,82 7,43 5,37 5,50 7,86 6,90 5,37 7,00 6,89

6,99

6,77

4,65




2- 25

Buku Putih Sanitasi


2.3 Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 1994 – 2003. Perda tersebut dilihat sudah tidak tepat lagi diberlakukan sehingga perlu direvisi kembali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perda revisi tersebut disusun dengan orientasi waktu perencana selama 20 tahun, yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2031. Proses revisi dan penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut sampai saat ini sudah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 - 2031 tersebut, tujuan penataan ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah mewujudkan wilayah Kabupaten yang sejahtera, mandiri, unggul dan konsisten melalui penataan ruang yang serasi, seimbang, terpadu dan berkelanjutan yang mendukung pengembangan pemberdayaan pertanian, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam. Untuk mencapai tujuan tersebut akan dilaksanakan beberapa kebijakan, yaitu : a.

pengembangan pertanian yang produktif melalui kawasan agropolitan terpadu;

b.

pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia;

c.

pengembangan kawasan wisata dengan memanfaatkan potensi alam serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;

d.

pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

e.

pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumberdaya alam;

f.

pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan; dan

g.

peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Dalam rangka melaksanakan kebijakan tersebut, strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a.

Pengembangan pertanian yang produktif melalui kawasan agropolitan terpadu. 1)

mengembangkan ketersediaan infrastruktur penunjang dan pelayanan terminal agrobisnis pada kawasan agropolitan;

2)

mengembangkan lumbung desa modern;

3)

mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan;

4)

mempertahankan luas pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan sebagai basis perekonomian Kabupaten;

5)

mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan perikanan;

6)

mengembangkan irigasi pertanian;



2- 26

Buku Putih Sanitasi

7)

mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;

8)

mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering;

9)

menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;


10) meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan agropolitan; 11) meningkatkan produktivitas hortikultura, perkebunan dan perikanan; 12) mengembangkan sentra peternakan; dan 13) mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian. b.

c.

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia. 1)

mengembangkan kegiatan ekonomi skala besar;

2)

menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;

3)

menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;

4)

meningkatkan penataan sentra industri kecil dan mikro serta industri menengah;

5)

menyediakan sarana dan prasarana pengembangan kawasan industri dan pergudangan;

6)

mengoptimalkan sentra industri dan pengembangan kawasan industri; dan

7)

meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.

Pengembangan wisata dengan memanfaatkan potensi alam serta memperhatikan kelestraian lingkungan hidup dan budaya.

d.

1)

mengembangkan kawasan wisata agro, wisata religi, wisata budaya, dan wisata alam;

2)

mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan pengembangan kawasan wisata;

3)

membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;

4)

melakukan diversifikasi program dan produk wisata;

5)

mengadakan dan memperbanyak event festival wisata dan gelar seni budaya; dan

6)

melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal (local indigenous).

Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 1)

meningkatkan akses jaringan jalan antar PKL dengan arteri primer, PPK dengan kolektor primer dan PPL dengan lokal primer;

2)

meningkatkan pengawasan terhadap ketinggian bangunan, Building Capacity Ratio (BCR), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);

e.

3)

mengembangkan prasarana wilayah terinterkoneksi;

4)

mengembangkan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung lingkungan dan penduduk; dan

5)

memantapkan keterkaitan fungsional antar PKL, PPK, dan PPL.

Pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumberdaya alam. 1)

menetapkan kawasan yang berfungsi lindung;

2)

mempertahankan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan fungsinya;



2- 27

Buku Putih Sanitasi


3)

mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan berfungsi lindung;

4)

menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan dengan upaya rehabilitasi hutan;

5)

meningkatkan kegiatan yang mendorong pengembalian fungsi lindung;

6)

mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perlindungan setempat dan ruang evakuasi bencana alam;

7)

mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat;

8)

memantau dan mengendalikan kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya dengan melakukan kerjasama antar wilayah maupun antar instansi terkait; dan

9)

mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung.

f.

Pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan. 1)

menetapkan distribusi kepadatan penduduk untuk setiap pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

2)

meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan standar tingkat pelayanan penduduk;

3)

membuka kawasan pusat pertumbuhan di setiap pusat kegiatan; dan

4)

memeratakan persebaran penduduk dengan perbaikan sarana-prasarana dan infrastruktur di kawasan perdesaan atau kawasan kurang berkembang guna mengurangi urbanisasi.

g.

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. 1)

mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

2)

mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan

3)

turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan

Rencana pola ruang yang termuat dalam Raperda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 - 2031 meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya. Rencana pola ruang kawasan lindung terdiri atas : a. kawasan hutan lindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan alam; e. kawasan rawan bencana alam; dan f.

kawasan lindung geologi. POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


2- 28

Buku Putih Sanitasi


Sedangkan rencana pola ruang kawasan budidaya terdiri atas : a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan pertanian; c. kawasan peruntukan perikanan; d. kawasan peruntukan pertambangan; e. kawasan peruntukan industri; f.

kawasan peruntukan pariwisata;

g. kawasan peruntukan permukiman; dan h. kawasan peruntukan lainnya Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 - 2031 dapat dilihat sebagai berikut :



2- 29

Buku Putih Sanitasi


Peta 2.8 Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 - 2031



2- 30

Buku Putih Sanitasi


Di dalam Raperda RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 - 2031 rencana struktur ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibagi menjadi dua, yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat kegiatan terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Pada sistem perkotaan, Perkotaan Barabai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Perkotaan Birayang Kecamatan Labuan Amas Selatan dan Perkotaan Pantai Hambawang Kecamatan Labuan Amas Selatan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan Perkotaan yang dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKLp) adalah Perkotaan Pagat Kecamatan Batu Benawa dan Perkotaan Pandawan Kecamatan Pandawan.

Sebagai Pusat

Pelayanan Kawasan (PPK) adalah Perkotaan Haruyan Kecamatan Haruyan, Perkotaan Kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara, Perkotaan Ilung Kecamatan Batang Alai Utara, Perkotaan Hantakan Kecamatan Hantakan, Perkotaan Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur, dan Perkotaan Karatungan Kecamatan Limpasu. Perkotaan sebagai PPK ini berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau desa-desa sekitarnya. Pada sistem perdesaan dalam bentuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi : Desa Kayu Rabah, Desa Banua Binjai, dan Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan; Desa Anduhum Kecamatan Batang Alai Selatan; Desa Mangunang Kecamatan Haruyan; Desa Telang dan Desa Semanggi Seberang Kecamatan Batang Alai Utara; Desa Kindingan Kecamatan Hantakan; Desa Abung Kecamatan Limpasu; Desa Tandilang dan Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur; Desa Kalibaru dan Desa Baru Kecamatan Batu Benawa; Desa Sungai Buluh, Desa Pemangkih Seberang dan Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara; dan Desa Pantai Hambawang Timur, Desa Pantai Hambawang Barat, dan Tabudarat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan. Sedangkan rencana sistem jaringan prasarana wilayah meliputi sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem prasarana utama berupa sistem jaringan transportasi darat (jembatan dan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan layanan lalui lintas) dan sistem jaringan transportasi perkeretaapian (rel kereta api penumpang dan barang, serta pembangunan stasiun kereta api penumpang dan barang). Pada rencana sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas : rencana sistem jaringan energi; rencana sistem jaringan telekomunikasi; rencana sistem jaringan sumber daya air; rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan rencana jalur dan ruang evakuasi bencana. Peta Struktur Ruang RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 - 2031 dapat dilihat sebagai berikut :



2- 31

Buku Putih Sanitasi


Peta 2.8 Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 - 2



2- 32

Buku Putih Sanitasi


2.4 Sosial dan Budaya Aspek sosial yang perlu dilihat adalah kesejahteraan sosial dimana indikatornya meliputi pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan seperti angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), usia harapan hidup (UHH), rasio penduduk yang bekerja. Dilihat dari beberapa indikator di atas, maka upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial identik dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas SDM adalah dengan menggunakan tolok ukur physical quality life index (pqli) atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI). Ada 4 indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, rata-rata lama sekolah dan konsumsi riil per kapita. Dari komposit 4 indikator tersebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010 sudah mencapai angka 70,77 termasuk kategori menengah atas, dan berada di atas IPM Prov. Kalsel yang baru mencapai 69,22. IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2002 masih berada pada angka 64,70. Tabel 2.16 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2002-2010

Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Umur Harapan Hidup (Th) 62,20 62,20 62,90 63,20 63,80 64,15 64,54 64,91 65,28

Angka Melek Huruf (%) 94,90 96,70 96,70 97,40 97,40 97,40 97,41 97,41 97,42

Rata-rata Lama Sekolah (Th) 7,00 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,39 7,43 7,44

Pengeluaran Riil Per Kapita (Rp) 590,20 590,66 618,30 622,30 623,40 625,95 631,50 634,39 635,57

IPM 64,70 66,14 67,90 68,50 68,90 69,25 70,00 70,46 70,77


Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mencapai 113,87 %, SMP/MTS 97,23 % dan SMA/MA/SMK 90,54 %, meningkat dibanding tahun 2005 dimana pada tingkat SD/MI baru 102,96 %, SMP/MTS 89,78 % dan SMA/MA/SMK 44,00 %. Jadi untuk tingkat SD/MI terjadi peningkatan 10,91 %, pada tingkat SMP/MTS meningkat 7,45 % dan pada tingkat SMA/MA/SMK sebesar 46,54 %. Sementara itu indikator Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI meningkat menjadi 99,01 % dari tahun 2005 sebesar 92,06 %. Pada tingkat SMP/MTS APM sudah mencapai 77,43 % dari tahun 2005 sebesar 69,11 % dan pada tingkat SMA/MA/SMK sudah mencapai 88,64 % dari tahun 2005 sebesar 34,00 %.



2- 33

Buku Putih Sanitasi


Tabel 2.17 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Jenjang SD/MI, SMP/MTs/ dan SMA/MA/SMK di Kab. HST Tahun 2005-2010

No.

Tahun

1.

SD/MI

SMP/MTs

SMA/MA/SMK

APK

APM

APK

APM

APK

APM

2005

102,06

92,06

89,78

69,11

44,00

34,00

2.

2006

102,06

92,21

84,62

77,05

82,00

67,00

3.

2007

110,05

95,90

91,16

74,88

86,00

74,00

4.

2008

112,38

97,08

95,67

77,00

87,09

75,00

5.

2009

113,51

98,23

96,21

76,90

88,01

79,87

6

2010

113,87

99,01

97,23

77,43

90,54

82,64

Sumber : BPS Kab. HST Disamping APK dan APM, pencapaian indikator pembangunan pendidikan adalah pencapaian angka melek huruf. Sampai dengan tahun 2010 angka melek huruf sudah mencapai 97,42 %, nomor urut ke-3 di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Keberhasilan dibidang pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan fasilitas sekolah. Saat ini akses ke dunia pendidikan semakin terbuka lebar, gedung sekolah dibangun sampai ke pelosok pedesaan. Di tingkat sekolah dasar (SD dan MI) telah berdiri 310 sekolah dengan jumlah murid sebanyak hampir 32 ribu siswa dan jumlah guru 3 ribu orang.

Keberhasilan wajib belajar 9 tahun juga sangat ditentukan oleh keberadaan fasilitas

sekolah di jenjang SLTP baik SMP maupun MTs, yang sampai 2010 telah dibangun sebanyak 57 buah. Sedangkan pada tingkat SLTA (SMA, SMK dan MA) sebanyak 25 buah. Fasilitas pendidikan selengkapnya menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.18 Fasilitas Pendidikan yang Tersedia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nama Kecamatan

Haruyan Batu Benawa Hantakan Batang Alai Selatan Batang Alai Timur Barabai Labuan Amas Selatan Labuan Amas Utara Pandawan Batang Alai Utara Limpasu Jumlah Sumber : Dinas Pendidikan Kab. HST

SD 29 19 20 26 12 37 30 30 32 20 15 270

Jumlah Sarana Pendidikan (Buah) Umum Agama SLTP SMA SMK MI MTs 3 1 8 1 1 1 1 3 1 2 1 6 3 4 1 1 8 3 5 3 4 3 1 6 3 4 1 5 2 2 1 1 6 5 3 1 1 5 1 2 1 1 36 11 8 40 22



MA 1 1 1 4 1 2 1 11

2- 34

Buku Putih Sanitasi


Derajat kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), rata-rata usia harapan hidup penduduk, status gizi dan lainlain.

Angka Kematian Ibu (AKI) pencapaiannya sudah bisa ditekan menjadi menjadi 61 orang per 100.000 ibu

melahirkan, sudah berada di bawah target nasional yaitu 192 orang per 100.000 ibu melahirkan, seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.19 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006-2010 Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

4.363

3.860

4.931

4.829

4.881

9

7

8

6

3

Perkiraan AKI Kab. HST

206/100.000 melahirkan





Target AKI Nasional






Jumlah Ibu Melahirkan Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan

Sumber : BPS Kab. HST Sedang Angka Kematian Bayi (AKB) kinerjanya juga menunjukkan hal yang menggembirakan. AKB sudah berada pada kisaran 5 orang per 1.000 kelahiran bayi, sementara target nasional adalah 23 orang per 1.000 kelahiran bayi, walaupun dari tahun ke tahun pencapaiannya masih berfluktuasi, tapi sudah jauh di bawah target nasional. Tabel 2.20 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006-2010 Rincian

2006

2007

2008

2009

2010

Jumlah Bayi Dilahirkan

4.395

3.990

4.933

4.829

4.888

Angka Kematian Bayi (AKB) Dilahirkan

32

47

67

53

51

7/1.000 KH

12/1.000 KH

14/1.000 KH

11/1.000 KH

5/1.000 KH

26/1.000 KH

26/1.000 KH

23/1000 KH

Perkiraan AKB Kab. HST

Target AKI Nasional s.d 35/1.000 KH 26/1.000 KH 2010 Sumber : BPS Kab. HST, Keterangan KH : Kelahiran Hidup



2- 35

Buku Putih Sanitasi


Angka harapan hidup (AHH) merupakan perkiraan lama hidup seseorang semenjak lahir. Angka ini secara tidak langsung mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum. Dari tahun ke tahun masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah angka harapan hidupnya mengalamai peningkatan. Tahun 2005 nilainya 63,2 tahun dan tahun 2010 menjadi 65,25 tahun. Peningkatan ini tidak terlepas dari program pemerintah melalui penambahan fasilitas, penambahan tenaga medis, serta program berobat gratis bagi masyarakat miskin. Fasilitas kesehatan yang ada sebanyak 1 rumah sakit, 19 puskesmas, 45 puskesmas pembantu dan 101 polides. Untuk melayani kegiatan kesehatan terdapat 243 orang perawat, 200 orang bidan, 23 orang dokter umum, 3 orang dokter gigi, dan 5 orang dokter spesialis. Dari segi ketenagakerjaan, hal yang dapat ditinjau adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angka TPAK ini mengidentifikasikan banyaknya penduduk usia kerja yang terlibat secara ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2007 s/d 2010 bahwa TPAK Kabupaten Hulu Sungai Tengah selalu di atas TPAK Provinsi Kalimantan Selatan. Apabila dirunut TPAK Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami penurunan pada tahun 2008 (71,76) dan meningkat kembali secara bertahap sehingga pada tahun 2010 menjadi 74,35%, sedangkan TPAK Provinsi Kalimantan Selatan 71,30%. Pada tahun 2010, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bekerja sebanyak 121 ribu orang atau 94% dari angkatan kerja. Sedangkan yang menganggur sebanyak 8 ribu jiwa. Pengangguran dapat diukur dengan mengukur rasio jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja atau yang sering disebut sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kabupaten Hulu Sungai Tengah di atas Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 6,28% sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan hanya 5,25%. Salah satu yang ditengarai menjadi penyebab meningkatnya pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah terpaan krisis global dan menurunnya kinerja di sektor pertanian. Salah satu indikator kesejahteraan adalah jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam 10 tahun terakhir terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2000 penduduk miskin berjumlah 49.100 orang, maka pada tahun 2010 menurun menjadi 15.400 orang atau mengalami penurunan sebanyak 33.700 orang atau 68,64 %. Apabila dirunut per tahun angka kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah fluktuatif, namun cenderung menurun, kecuali pada tahun 2010 yang sedikit melonjak. Secara regional Kalimantan Selatan penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah relatif lebih tinggi dengan ibu kota lainnya, bahkan persentasenya di atas nilai provinsi (5,21%). Penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2000 – 2010 dapat terlihat pada tabel berikut :



2- 36

Buku Putih Sanitasi


Tabel 2.21 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 1999 – 2010 Tahun

Penduduk Miskin (Jiwa)

Persentase (%)

49.100 34.632 27.300 28.200 23.100 21.300 24.881 19,275 17.151 13.924 15.400

22,01 15,49 12,19 12,19 9,94 9,09 10,39 8,14 7,12 5,73 6,32

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sumber : BPS Kab. HST

Apabila dilihat dari tingkat kesejahteraan pada tahun 2010, maka Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 4.080 KK, Sejahtera I sebanyak 20.134 KK, Sejahtera II sebanyak 32.235 KK, Sejahtera III sebanyak 15.660 KK dan Sejahtera Plus sebanyak 357 KK. Rumah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Karena digunakan sebagai tempat tinggal sudah selayaknya rumah sesuai dengan kaidah kesehatan sehingga nyaman bagi penghuninya. Jumlah rumah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010 sebanyak 68.802 buah. Di Kecamatan Barabai merupakan kecamatan yang terbanyak bangunan rumahnya mencapai 14.408 buah (20,94%) dan yang paling sedikit di Kecamatan Batang Alai Timur sebanyak 1.795 buah (2,61%). Data jumlah rumah selengkapnya menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.15. Tabel 2.22 Jumlah Rumah Per Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah No.

Nama Kecamatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Haruyan Batu Benawa Hantakan Batang Alai Selatan Batang Alai Timur Barabai Labuan Amas Selatan Labuan Amas Utara Pandawan Batang Alai Utara Limpasu Jumlah Sumber : BPS Kab. HST (Sensus Penduduk 2010)



Jumlah Rumah (Buah) 5.666 5.468 3.114 6.436 1.795 14.408 7.651 7.860 8.560 4.936 2.908 68.802

Persentase (%) 8,24 7,95 4,53 9,35 2,61 20,94 11,12 11,42 12,44 7,17 4,23 100,00

2- 37

Buku Putih Sanitasi


Kondisi umum perumahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2010 dengan status kepemilikan milik sendiri sebanyak 75%, atap terluas menggunakan seng sebanyak 41,5%, dinding berupa kayu sebanyak 93,9% begitu juga lantainya, sumber penerangan menggunakan listrik PLN sebanyak 89,9% dengan daya terpasang paling banyak 450 Watt (64,4%), dan sumber air minum terbanyak menggunakan sumur bor yaitu 47,7%. Ditinjau dari segi sanitasi dan kebersihan lingkungan, yaitu dilihat dari keberadaan fasilitas buang air besar, masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah 56% memiliki sendiri fasilitas ini, 15% milik bersama, 7% memakai fasilitas WC umum, dan ada 22% rumahnya yang tidak memiliki WC. Karena pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi, dan masih rendahnya kemampuan serta kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, kemudian diperparah belum diimbanginya kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh. Berdasarkan hasil data primer, yaitu melalui pengamatan langsung dan data citra satelit serta masukan dari instansi teknis, telah ditetapkan kawasan kumuh di Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya di wilayah perkotaan Barabai oleh Bupati Hulu Sungai Tengah dengan SK Nomor 050.13 / 26 / 051 / TAHUN 2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu di Wilayah Kampung Sasak (Kel. Barabai Utara Kec. Barabai, luas 8 Ha, 360 unit rumah, 360 KK dan 1.440 jiwa) dan Bantaran Sungai Barabai (Kel. Bukat, Kel. Barabai Darat, Kel. Barabai Selatan, dan Kel. Barabai Timur Kec. Barabai, luas 42 Ha, 800 unit rumah, 800 KK, dan 3.200 jiwa).

2.5 Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang kemudian direvisi kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tersebut, perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari : 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3.

Dinas Daerah a) Dinas Pekerjaan Umum b) Dinas Pendidikan c) Dinas Pendapatan Daerah d) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika e) Dinas Kesehatan f)

Dinas Perindustrian, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

g) Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


2- 38

Buku Putih Sanitasi


h) Dinas Kehutanan dan Perkebunan i)

Dinas Peternakan dan Perikanan

j)

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

k) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial l)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Lembaga Teknis Daerah a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b) Inspektorat c) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa d) Badan Pelaksana Penyuluhan e) Badan Kepegawaian Daerah f)

Badan Pengelola Lingkungan Hidup

g) Kantor Ketahanan Pangan h) Satuan Polisi Pamong Praja i)

Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana

j)

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

k) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu l)

Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri.

5. Kecamatan 6. Kelurahan. Struktur organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.



2- 39

Buku Putih Sanitasi


Gambar 2.8 Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BUPATI

STAF AHLI

SEKRETARIAT DPRD

DPRD

WAKIL BUPATI

Asisten Bid. Pemerintahan - Bag. Pemerintahan - Bag. Hukum - Bag. Humas & Protokol

- Bag. Hukum & Politik - Bag. Pemerintahan - Bag. Pembangunan - Bag. Kemasyarakatan & SDM - Bag. Ekonomi & Keuangan KECAMATAN

KELURAHAN N

SEKRETARIAT DAERAH

- Bag. Hukum & Politik - Bag. Pemerintahan - Bag. Pembangunan

Asisten Bid. Ekonomi & Pembangunan

Asisten Bid. Administrasi & Umum

- Bag. Pembangunan - Bag. Perekonomian - Bag. Kesejahteraan Rakyat

DINAS DAERAH            

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pendidikan Dinas Pendapatan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Dinas Kesehatan Dinas Perindustrian, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- Bag. Organisasi - Bag. Umum - Bag. Aset Daerah - Bag. Keuangan

LEMBAGA TEKNIS DAERAH  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Inspektorat  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  Badan Pelaksana Penyuluhan  Badan Kepegawaian Daerah  Badan Pengelola Lingkungan Hidup  Kantor Ketahanan Pangan  Satuan Polisi Pamong Praja  Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana  Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah  Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu  Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri

2- 40

Buku Putih Sanitasi


Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang memiliki keterkaitan tugas pokok dan fungsi langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terangkum dalam gambar struktur sebagai berikut : Gambar 2.9 Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang Terkait dengan Pembangunan Sanitasi

BUPATI SEKRETARIAT DAERAH - Bag. Pembangunan

DINAS PEKERJAAN UMUM - Bid. Cipta Karya & Tata Ruang - Bid. Sumberdaya Air DINAS KESEHATAN - Bid. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMASI - Bid. Komunikasi dan Informatika BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bid. Fisik dan Prasarana BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP - Bid. Pengelolaan Limbah Domestik & Bukan Domestik BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA - Bid. Kelembagaan Partisipasi & Pemberdayaan Masyarakat BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK - Bid. Pemberdayaan Perempuan

Keterangan : = SKPD Terkait Langsung Sanitasi = SKPD Tidak Terkait Langsung Sanitasi



2- 41

No. Kecamatan Luas (km2) % Kelurahan (bh) Desa (bh)

Recommend Documents