Korupsi Politik sebagai Isu Global

Program Studi S-1 Ilmu Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Gadjah Mada

SILABUS

Korupsi Politik sebagai Isu Global Nur Rachmat Yuliantoro [email protected] Setiap Senin, Ruang BA 301, 07.30-09.15, 15 Februari – 30 Mei 2016

Pengantar Korupsi adalah salah satu masalah paling serius yang merusak sendi-sendi dasar sistem politik dan ekonomi di hampir semua negara. Ia juga mengancam keberlangsungan dan peningkatan pencapaian pembangunan. Di banyak tempat, korupsi telah mengambil bentuk yang beragam, mulai dari apa yang disebut sebagai petty corruption, yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, korupsi birokratik, sampai dengan korupsi di kalangan dunia usaha. Dalam kuliah ini, korupsi dikaji dalam kaitannya dengan sistem politik. Inilah korupsi politik, yang pada umumnya terjadi saat penetapan keputusan di tingkatan tertinggi sistem politik sebuah negara. Korupsi politik, yang pada mulanya dipahami sebagai ‘penyakit’ negara dunia ketiga, ternyata kian berkembang sehingga ditemui pula di negara-negara maju. Mungkin tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa saat ini hampir semua negara, dengan sistem politik yang beragam, rentan terhadap serangan korupsi politik. Beberapa rejim otoriter – yang mendapatkan dan mempertahankan legitimasi melalui korupsi politik – telah runtuh, namun beberapa lagi masih bertahan. Banyak lembaga nasional dan internasional, bersama-sama dengan unsur masyarakat sipil lainnya, berperang melawan korupsi politik karena dampak merusaknya sangat berbahaya. Dalam sejumlah kasus, lingkup penanganan korupsi politik bahkan telah berjalan melintasi batas-batas negara alias transnational. Korupsi politik, pendeknya, telah menjadi isu bersama masyarakat global. Kuliah ini dirancang untuk menanamkan kesadaran akan bahaya korupsi politik, sekaligus memberi peluang analisis terhadap berbagai kasus dalam upaya mencoba menemukan langkah-langkah yang dapat dijangkau untuk melawannya di berbagai tingkatan. Tujuan Dengan mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat: 1. Mengetahui dan memahami apa itu korupsi politik; 2. Mengetahui dan memahami isu-isu yang terkait dengan korupsi politik, misalnya sistem-sistem politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, masyarakat sipil, dan demokratisasi; 3. Mempelajari dan membandingkan pengalaman beberapa negara akan korupsi politik; serta 4. Mengetahui dan membandingkan upaya penanganan korupsi politik lintas-negara dan di tingkat global. 1

Penilaian Penilaian untuk kuliah ini akan terdiri dari empat komponen: 1. Kehadiran dan keaktifan dalam kelas (15%). Sesuai dengan ketentuan Fakultas, mahasiswa yang jumlah kehadirannya tercatat kurang dari 3/4 dari total jumlah pertemuan yang terselenggara tidak dibolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). Jika ada 14 pertemuan terselenggara untuk kuliah ini, maka mahasiswa diharuskan tercatat minimal 11 kali untuk bisa mengikuti UAS. Namun demikian, mengingat mengikuti kuliah dan ujian adalah hak mahasiswa, terdapat sedikit penyesuaian pada ketentuan di atas: a) Semua mahasiswa mata kuliah ini pada dasarnya dibolehkan mengikuti UAS, tetapi untuk mereka yang tercatat hadir 10, 9, atau 8 kali, nilai UAS-nya berkurang 10, 15, atau 20 poin dari total 40 yang bisa didapat. b) Bagi mahasiswa yang tercatat hadir hanya 7 kali atau kurang, tidak ada nilai untuk UAS. Bukti catatan kehadiran yang dipergunakan adalah yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Kuliah, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas. Di samping kehadiran, setiap pertanyaan dan komentar dalam kelas akan sangat dihargai. 2. Presentasi dan diskusi kelas (20%). Para peserta kelas ini diwajibkan membuat esai/film pendek/poster untuk dipresentasikan dan didiskusikan. Tema untuk tugas individu ini harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dosen pengampu untuk disetujui. 3. Ujian Tengah Semester (25%). UTS diselenggarakan dalam bentuk tertulis. 4. UAS: Esai opini (40%). Mahasiswa diminta membuat esai opini singkat dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Berisikan sebuah isu yang mahasiswa anggap sebagai penting untuk didiskusikan; diharapkan tidak bersifat deskriptif belaka, tetapi juga memuat posisi mahasiswa bersangkutan tentang isu yang ditulisnya. (b) Ditulis sepanjang-panjangnya dalam LIMA halaman A4. Referensi/kepustakaan bisa ditulis di halaman terpisah. (c) Diberi SAMPUL TUGAS yang bisa diperoleh di http://rachmat.staff.ugm.ac.id/?page_id=98. Penulisan esai HARUS mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada Sampul Tugas. Esai yang diberi sampul selain Sampul Tugas tidak akan dinilai. (d) Batas waktu pengumpulan esai adalah 90 MENIT setelah awal waktu ujian pada hari/tanggal yang ditetapkan Fakultas untuk UAS. Selain itu, sesuai dengan ketentuan pada Sampul Tugas, esai juga harus dikirim pada hari yang sama via email ke [email protected] (akun ini khusus untuk pengumpulan tugas; untuk pertanyaan dan komentar mengenai kelas, gunakan akun yang ada di awal silabus). Nilai esai opini ini meliputi penilaian atas L-S-B-R (logika, substansi, bahasa, dan referensi). Ingin bebas dari tugas menulis esai? Mahasiswa yang tulisannya tentang korupsi politik dimuat di media massa nasional/lokal sampai dengan tanggal ujian akhir kuliah ini dibebaskan dari tugas menulis esai opini dan secara otomatis mendapatkan nilai 40 atau 35 untuk komponen kelima ini. KETENTUAN PENTING berkenaan dengan ketidakhadiran dalam kelas atau UTS, pengurangan nilai esai opini, keterlambatan pengumpulan esai, dan penjiplakan: • Bagi mahasiswa yang tidak bisa hadir dalam pertemuan kelas atau tidak bisa mengikuti UTS pada tanggal yang telah ditetapkan Fakultas, maka ketidakhadirannya tidak dimasukkan ke dalam catatan dan kepada ia bisa diberikan ujian pengganti/susulan hanya dan jika hanya ia sakit dan

2

diharuskan untuk beristirahat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah; surat harus asli dan bertanggal sebelum atau saat ujian) atau keluarga intinya mendapatkan musibah (dikuatkan dengan surat pemberitahuan yang sah). Surat keterangan/pemberitahuan dalam kedua kasus di atas harus segera disampaikan kepada dosen pengampu. • Mahasiswa akan mendapatkan pengurangan nilai esai opini jika ia tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertera pada Sampul Tugas dan/atau hadir kurang dari yang dipersyaratkan untuk mendapatkan nilai penuh tanpa pemotongan (lihat ‘Penilaian’ poin 1). • Pengurangan nilai juga diberlakukan kepada mahasiwa yang mengumpulkan esai opini melebihi tenggat waktu yang dibolehkan (lihat ‘Penilaian’ poin 4 (d)). Esai opini yang dikumpulkan selepas tenggat ini akan mendapatkan pengurangan nilai sebanyak 2,5 poin setiap jam keterlambatan dengan pembulatan ke atas. Sebagai contoh, bila waktu UAS kuliah ini dimulai pada pk. 07.15, maka tenggat waktu pengumpulan esai adalah pk. 08.45. Mahasiswa X mengumpulkan esainya pada pk. 09.50. Meski terlambat 65 menit, ia dihitung sebagai terlambat dua jam dan nilai untuk esainya akan berkurang sebanyak 5 poin.

• Mahasiswa yang terbukti dengan sah melakukan penjiplakan (sebagian, seluruhnya, salin-(terjemah)tempel, dengan atau tanpa mencantumkan sumber referensi) dalam esai opininya akan langsung mendapatkan nilai E untuk kuliah ini, bukan hanya esainya. Mahasiswa bersangkutan juga bisa diajukan ke Fakultas untuk mendapatkan sanksi akademis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Topik Pertemuan Mingguan dan Bahan Bacaan * Bacaan berkode W adalah bacaan wajib yang akan disediakan oleh dosen pengampu.

Pertemuan I (15.02.2016): Pengantar: Mengapa Belajar tentang Korupsi Politik?

Penjelasan Silabus dan Penyepakatan ‘Aturan Main’. Kaufmann, D. ‘Corruption: The Facts,’ Foreign Policy, vol. 107, Summer 1997, pp. 114-131. [W] Tanzi, V., ‘Corruption around the world: causes, consequences, scope and cures,’ IMF Staff Papers, vol. 45, no. 4, December 1998, . [W] Senior, I., Corruption – the World’s Big C: Cases, Causes, Consequences, Cures, The Institute of Economic Affairs, London, 2006, pp. 17-53. Dion, M., ‘Uncertainties and presumptions about corruption,’ Social Responsibility Journal, vol. 9, no. 3, 2013, pp. 412-426.

Pertemuan II (22.02.2016): Apa itu Korupsi Politik dan Bagaimana Mempelajarinya? Heywood, P., ‘Political Corruption: Problems and Perspectives,’ Political Studies, vol. 45, no. 3, 1997, pp. 417-435. [W] Amundsen, I., Political Corruption, U4 Issue No. 6, Chr. Michelsen Insitute, Bergen, 2006,. [W] Amundsen, I., Political corruption: an introduction to the issues, Chr. Michelsen Institute, 1999, . Hodess, R., ‘Introduction,’ dalam Transparency International, Global Corruption Report 2004 – Special Focus: Political Corruption, Pluto Press, London, 2004, pp. 1-12. Friedrich, C.J., ‘Corruption Concepts in Historical Perspective,’ dalam Heidenheimer, A.J., Johnston, M. & LeVine, V.T. (eds.), Political Corruption: A Handbook, Transaction Publishers, New Brunswick, 1989, pp. 15-24. Madsen, F.G., ‘Corruption: A Global Common Evil,’ The RUSI Journal, vol. 158, no. 2, 2013, pp. 26-38. Lancaster, T.D. & Montinola, G.R., ‘Toward a methodology for the comparative study of political corruption,’ Crime, Law & Social Change, vol. 27, no. 3, January 1997, pp. 185-206. Svensson, J., ‘Eight Questions about Corruption,’ Journal of Economic Perspectives, vol. 19, no. 3, Summer 2005, pp. 19-42.

3

Pertemuan III (29.02.2016): Korupsi dan Sistem Politik Jain, A.K., ‘Power, politics, and corruption,’ dalam Jain, A.K. (ed.), The Political Economy of Corruption, Routledge, New York, 2009, pp. 3-10. [W] Rose-Ackerman, S., ‘Political corruption and democratic structures,’ dalam Jain, A.K. (ed.), The Political Economy of Corruption, Routledge, New York, 2009, pp. 35-62. [W] Bracking, S., ‘Political Development and Corruption: Why ‘Right Here, Right Now!’?’ dalam Bracking, S. (ed.), Corruption and Development: The Anti-Corruption Campaigns, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2007, pp. 3-27. Nye, J., ‘Corruption and Political Development: A Cost Benefit Analysis,’ dalam Heidenheimer, A.J. (ed.), Political Corruption: Readings in Comparative Analysis, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1970, pp. 564578. Khan, M.K., ‘The Role of Civil Society and Patron-Client Networks in the Analysis of Corruption,’ in Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries, UNDP, New York, 1998, pp. 111114, . Rothstein, B. & Teorell, J., ‘Causes of Corruption,’ dalam Heywood, P.M. (ed.), Routledge Handbook of Political Corruption, Routledge, Abingdon & New York, 2015, pp. 79-95.

Pertemuan IV (07.03.2016): Isu Pembangunan Ekonomi dalam Korupsi Politik Bardhan, P., ‘Corruption and development: a review of issues,’ Journal of Economic Literature, vol. 35, no. 3, September 1997, pp. 1320-1346. [W] Gray, C.W. & Kaufmann, D., ‘Corruption and Development,’ Finance & Development, vol. 35, no. 1, March 1998, pp. 7-10. [W] Johnston, M., Syndromes of Corruption: Wealth, power and democracy, Cambridge University Press, New York, 2005, pp. 16-35. Girling, J., Corruption, Capitalism, and Democracy, Routledge, London & New York, 2002, pp. 42- 85. Uslaner, E.M., ‘The consequences of corruption,’ dalam Heywood, P.M. (ed.), Routledge Handbook of Political Corruption, Routledge, Abingdon & New York, 2015, pp. 199-211. Bracking, S., ‘Corruption and development: the multable edges of morality in modern markets,’ dalam Heywood, P.M. (ed.), Routledge Handbook of Political Corruption, Routledge, Abingdon & New York, 2015, pp. 225-241.

Pertemuan V (14.03.2016): Korupsi Politik dan Sistem Sosial Budaya Huntington, S.P., ‘Modernization and Corruption,’ dalam Heidenheimer, A.J., Johnston, M. & LeVine, V.T. (eds.), Political Corruption: A Handbook, Transaction Publishers, New Brunswick, 1989, pp. 377388. [W] Hooker, J., ‘Corruption from a cross-cultural perspective,’ Cross Cultural Management, vol. 16, no. 3, 2009, pp. 251-267. [W] Husted, B.W., ‘Wealth, Culture, and Corruption,’ Journal of International Business Studies, vol. 30, no. 2, 1999, pp. 339-359. Senior, pp. 177-181. Wängnerud, L., Gender and corruption,’ dalam Heywood, P.M. (ed.), Routledge Handbook of Political Corruption, Routledge, Abingdon & New York, 2015, pp. 288-298. Marquette, H., ‘Religion, ethics and corruption: field evidence from India and Nigeria,’ dalam Heywood, P.M. (ed.), Routledge Handbook of Political Corruption, Routledge, Abingdon & New York, 2015, pp. 315-327.

Pertemuan VI (21.03.2016): Melawan Korupsi Politik – Kerja Sama Global Eigen, P., ‘A Coalition to Combat Corruption: TI, EITI, and Civil Society,’ dalam Rotberg, R. (ed.), Corruption, Global Security and World Order, Brookings Institution, Washington, D.C., 2009, pp. 416-429. [W] Ivanov, K.S., ‘The Limits of a Global Campaign against Corruption,’ dalam Bracking, S. (ed.), Corruption and Development: The Anti-Corruption Campaigns, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2007, pp. 28-45. [W] Lambsdorff, J.G., ‘The Organization of Anti-Corruption: Getting Incentives Right,’ dalam Rotberg, R. (ed.), Corruption, Global Security and World Order, Brookings Institution, Washington, D.C., 2009, pp. 389-415. ‘Legal hurdles: immunity, extradition and the repatriation of stolen wealth,’ Global Corruption Report 2004, pp. 89-109.

4

Quah, J.S.T., ‘Singapore’s Anti-Corruption Strategy: Is this Form of Governance Transferable to Other Asian Countries?’ dalam Kidd, J.B. & Richter, F-J. (eds.), Corruption and Governance in Asia, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2003, pp. 180-197. Senior, pp. 184-197. Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities and Action Plans, The World Bank,Washington, D.C., 2007, . Kpundeh, S.J., ‘Political Will in Fighting Corruption’, in Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries, UNDP, New York, 1998, .

Pertemuan VII (28.03.2016): Korupsi Politik dan Keamanan Internasional Greenhill, K.M., ‘Kleptocratic Interdependence: Trafficking, Corruption, and the Marriage of Politics and Illicit Profits,’ dalam Rotberg, R. (ed.), Corruption, Global Security and World Order, Brookings Institution, Washington, D.C., 2009, pp. 96-123. [W] Teets, J.C. & Chenoweth, E., ‘To Bribe or to Bomb: Do Corruption and Terrorism Go Together?’ dalam Rotberg, R. (ed.), Corruption, Global Security and World Order, Brookings Institution, Washington, D.C., 2009, pp. 167-193. [W] Rose-Ackerman, S., ‘Corruption in the Wake of Domestic National Conflict,’ dalam Rotberg, R. (ed.), Corruption, Global Security and World Order, Brookings Institution, Washington, D.C., 2009, pp. 66-95. Winterbottom, A., ‘More scary than terrorism?,’ New Internationalist, no. 396, December 2006, p. 20. Shelley, L.I., Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism, Cambridge University Press, New York, 2014, pp. 29-63. Chayes, S., Thieves of State: Why Corruption Threatens Global Security, W.W. Norton, London & New York, 2015.

Ujian Tengah Semester (04 atau 11.04.2016) Pertemuan VIII (18.04.2016): Korupsi Politik di Indonesia Hadiz, V.R., ‘The State of Corruption: Indonesia,’ dalam Bhargava, V. & Bolongaita, E. (eds.), Challenging Corruption in Asia: Case Studies and a Framework for Action, The World Bank, Washington, D.C., 2004, pp. 209-235. [W] King, D.Y., ‘Corruption in Indonesia: A Curable Cancer?’ Journal of International Affairs, vol.53, no. 2, Spring 2000, pp. 603-624. [W] Davidson, J.S., ‘Politics-as-usual on trial: regional anti-corruption campaigns in Indonesia,’ The Pacific Review, vol. 20, no. 1, March 2007, pp. 75-99. Hamilton-Hart, N., ‘Anti-corruption strategies in Indonesia,’ Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. 37, no. 1, 2001, pp. 65-82. McLeod, R., ‘Soeharto’s Indonesia: a better class of corruption,’ Agenda, vol. 7, no. 2, 2000, pp. 99-112. Robertson-Snape, F., ‘Corruption, collusion and nepotism in Indonesia,’ Third World Quarterly, vol. 20, no. 3, 1999, pp. 589-602. Smith, T.M., ‘Corruption, Tradition, and Change in Indonesia,’ dalam Heidenheimer, A.J., Johnston, M. & LeVine, V.T. (eds.), Political Corruption: A Handbook, Transaction Publishers, New Brunswick, 1989, pp. 423-440. Davidsen, S., Juwono, V. & Timberman, D.G., Curbing Corruption in Indonesia 2004-2006: A Survey of National Policies and Approaches, USINDO in cooperation with Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2006. Quah, J.S.T., ‘Causes and Consequences of Corruption in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Indonesia, the Philippines and Thailand,’ Asian Journal of Public Administration, vol. 25, no. 2, December 2003, pp. 235-66. Rinaldi, T., Purnomo, M. & Damayanti, D., Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi - Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah, Justice for the Poor Project- Bank Dunia, Jakarta, 2007.

Pertemuan IX (25.04.2016): Pola Korupsi Politik di Rezim Politik yang Beragam – Studi Kasus: Korupsi Politik di Negara-negara Berkembang Presentasi dan Diskusi Seri ke-1

5

Pertemuan X (02.05.2016): Pola Korupsi Politik di Rezim Politik yang Beragam – Studi Kasus: Korupsi Politik di Negara-negara Maju Presentasi dan Diskusi Seri ke-2

Pertemuan XI (09.05.2016): Pola Korupsi Politik di Rezim Politik yang Beragam – Studi Kasus: Korupsi Politik di Negara-negara dengan Ekonomi yang Bertransisi Presentasi dan Diskusi Seri ke-3

Pertemuan XII (16.05.2016): Pola Korupsi Politik di Rezim Politik yang Beragam – Studi Kasus: Peran Lembaga Pemberantas Korupsi Presentasi dan Diskusi Seri ke-4

Pertemuan XIII (23.05.2016): Pola Korupsi Politik di Rezim Politik yang Beragam – Studi Kasus: Peran Media dan Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Presentasi dan Diskusi Seri ke-5

Pertemuan XIV (30.05.2016): Penutup dan Evaluasi – Apa yang Telah Dipelajari? Baird, V., ‘Can the root be stopped?,’ New Internationalist, No. 396, December 2006, pp. 2-5. [W] Jain, A.K., ‘Controlling power and politics,’ dalam Jain, A.K. (ed.), The Political Economy of Corruption, Routledge, New York, 2009, pp. 214-219. [W] Johnston, M., ‘Reflection and reassessment: the emerging agenda of corruption research,’ dalam Heywood, P.M. (ed.), Routledge Handbook of Political Corruption, Routledge, Abingdon & New York, 2015, pp. 273287.

Ujian Akhir Semester (pengumpulan esai opini, 13 atau 20/06/2016)

Silabus ini diselesaikan pada 14 Februari 2016.

6