ISU-ISU PENTING DALAM PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL GLOBAL

VOLUME 32 - NO. 6 - TAHUN 2013

ISSN:2301-9190 Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./2002

JURNAL HUKUM BISNIS, VOLUME 32 NOMOR 6 TAHUN 2013

ISU-ISU PENTING DALAM PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL GLOBAL Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Internasional The Role of European Union’s GSP Governance Under International Trade Preferences Regime “ The Graduation, De-Graduation, and Withdrawal Mechanism” Perdagangan Internasional dan Kebijakan Pengaturan Perdagangan Komoditas Pertanian yang Melindungi Petani Dampak Perdagangan Internasional terhadap kesehatan Masyarakat di Negara Berkembang Quo Vadis Perlindungan Tenaga Kerja Migran dalam GATS Fasilitas Kepabeanan (Pajak Tidak Langsung, Bea Masuk) Guna Menunjang Industri dan Investasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organitation (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organitation (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1994 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahaan Konvensi New York 1958

Volume 32 No. 6 Tahun 2013

JURNAL HUKUM BISNIS 1

JURNAL HUKUM BISNIS adalah publikasi dan Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB) berupa jilid-jilid buku himpunan catatan atau tulisan yang diterbitkan secara berkesinambungan, dan dimaksudkan sebagai wadah pertukaran gagasan, telaah dan kajian, di samping sebagai penyalur informasi, untuk tujuan pengembangan dari pembangunan hukum bisnis di Indonesia. Penerbitan ini memuat catatan atau tulisan bersifat ilmiah dan ilmiah populer dalam lingkup hukum bisnis dan kalangan ahli, akademisi maupun praktisi. Peredaran penerbitan terbatas di kalangan pemerhati. Tulisan-tulisan yang dimuat setelah melalui penyuntingan seperlunya oleh penerbit dengan tanpa mengubah substansi sesuai naskah aslinya. Tulisan dalam penerbitan ini sepenuhnya merupakan pendapat dan tanggung jawab pribadi penulisnya, dan tidak dapat diartikan sebagai mencerminkan pendapat penerbit/Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

YAYASAN PENGEMBANGAN HUKUM BISNIS (YPHB) berdiri di Jakarta 6 Februari 1997 berdasarkan Akta Notaris No. 21 dan Notaris Imas Fatimah, SH. YPHB adalah lembaga nirlaba yang dibentuk oleh sejumlah akademisi, praktisi dan pemerhati dan kalangan hukum dan dunia usaha untuk tujuan turut serta dalam upaya-upaya pengembangan dan pembangunan hukum bisnis pada khususnya, dan pembangunan hukum nasional pada umumnya. Badan Pendiri: Ketua merangkap anggota: Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH. Sekretaris: Anggota: Soehadibrolo, SH; Drs. Normin S. Pakpahan,SH, MBA; Ir. Djoko Ramiadji, MSc; Ir. ThamrinTanjung, MBA; Ir. Eddy K. Sariaatmadja; G. Munusamy. Badan Pengurus: Ketua: Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH. Wakil Ketua I: Soehadibroto, SH; Wakil Ketua II: Drs.Agus Darjanto, MBA. Sekretaris: - ; Wakil Sekretaris: Soemarjoto, SH. Bcndahara: Ir. ThamrinTanjung, MBA; Wakil Bendahara: Drs. Aso Sentana, MM. Anggota: Drs. Normin S. Pakpahan, SH, MBA; Ir. Eddy K. Sariaatmadja.

Alamat: Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 3, Wing B, No. 316B Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 57902972 E-mail: [email protected] J URNAL HUKUM BISNIS

Volume 32 No. 6 Tahun 2013 ISSN: 2301-9190

Dewan Redaksi

Pengantar.............................................................................................................. iii Editorial

Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH Dr. Tjip Ismail, SH., MH

Semoga Kesepakatan Bali akan Melindungi Pertanian Indonesia................................................................................... iv

Pelaksana Penerbitan

Artikel Utama

Pemimpin Umum/Redaksi: Dr. W. Djuwita Ramelan

Dr. Mutiara Hikmah, SH, M.Hum Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Internasional............................................................................ 459 Ika Riswanti Putranti, SH, MH, PhD The Role of European Union’s GSP Governance Under International Trade Preferences Regime “The Graduation, De-Graduation, and Withdrawal Mechanism”.................................... 475

Wakil Pemimpin Umum/Redaksi:: Dr. myrna Laksman - Huntley Produksi: Hasanudin Pemasaran & Sirkulasi: Tarmuji Wiguno Keuangan & Sekretaris: Herlina, SE

Dr. Sefriani, SH, M.Hum Quo Vadis Perlindungan Tenaga Kerja Migran dalam GATS............. 498 Drs. Trisno Raharjo, SH, M.Hum Perdagangan Internasional dan Kebijakan Pengaturan Perdagangan Komoditas Pertanian yang Melindungi Petani........... 509 Drs. Sri Wartini, SH, M.Hum. Ph.D Dampak Perdagangan Internasional terhadap Kesehatan Masyarakat di Negara Berkembang..................................... 518 Artikel Pendamping Dr. H. Djafar Al Bram, SH, MH, SE, MM, BCKN, CMP, M.AP Fasilitas Kepabeanan (Pajak Tidak Langsung, Bea Masuk) Guna Menunjang Industri dan Investasi.................................................. 532 Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Aggreement Establishing The World Trade Organitation.......................................................... 551 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Aggreement Establishing The World Trade Organitation.......................................................... 553 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Aritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.................. 563 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Newyork Tahun 1958..................... 578 Indek............................................................................................................ 582

ii

JURNAL HUKUM BISNIS

Pembaca e-JHB yang setia, Menuju ke akhir tahun 2013, redaksi memandang perlu untuk menyajikan sebuah topik yang sangat terkait dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO Ke-9 di Nusa Dua Bali tanggal 3 -- 6 Desember 2013. Konferensi tersebut akan membahas dan memutuskan masalah perdagangan dunia yang dilakukan oleh para menteri dari 159 negara anggota WTO. Dalam pertemuan sebelumnya, ada beberapa kesepakatan yang belum diputuskan dan belum menghasilkan keputusan yang utuh. Pembaca e-JHB yang setia, sehubungan dengan itu redaksi menampilkan Isu-isu Penting dalam Permasalahan Hubungan Industrial Global menjadi bahasan utama dalam JHB Vol 32 No 6 tahun 2013. Seperti biasanya, artikel utama ditulis oleh para akademisi dan praktisi hukum, yaitu Mutiara Hikmah: “Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Internasional”; Ika Riswanti Putranti: “ The Role of European Union’s GSP Governance Under International Trade Preferences Regime “The Graduation, De-Graduation, and Withdrawal Mechanism”; Sefriani: “Quo Vadis Perlindungan Tenaga Kerja Migran dalam GATS”; Trisno Raharjo: “Perdagangan Internasional dan Kebijakan Pengaturan Perdagangan Komoditas Pertanian yang Melindungi Petani”; Sri Wartini: “Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Kesehatan Masyarakat di Negara Berkembang”. Artikel pendamping menampilkan karya dari H. Djafar Al Bram: “ Fasilitas Kepabeanan (Pajak Tidak Langsung, Bea Masuk) Guna Menunjang Industri dan Investasi”. Mutiara Hikmah memberikan kesimpulan bahwa setidak-tidaknya ada empat permasalahan sehubungan dengan diterapkannya arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, yaitu itikad baik pelaksanaan arbitrase, sikap hakim di masing-masing negara, penolakan atau pembatalan dari Mahkamah Agung setiap negara, dan penolakan oleh pengadilan Indonesia. Berdasarkan kenyataan itu, ada dua pemikiran yang disampaikannya, yaitu perlunya pemahaman tentang sengketa arbitrase internasiaonal oleh seluruh hakim serta revisi Undang-Undang Arbitrase Indonesia ke arah penyesuaian dengan UNCITRAL Model Arbitration Law. Dalam artikelnya, Ika Riswanti, menyoroti hubungan hukum antara GATT / WTO dan negaranegara berkembang. Menurutnya, Generalised System of Preferences, merupakan aturan yang memihak negara-negara maju. Negara-negara berkembang seolah-olah dipaksa untuk menerapkan serangkaian

hukum tertentu. Preferensi perdagangan untuk memungkinkan persamaan dan kesetaraan perlakuan menjadi abu-abu. Dalam hal menyoroti perlindungan migran dalam GAT’s Sefriani mengemukakan setidak-tidaknya ada empat hambatan. Keempat hambatan tersebut, adalah aturan yang minim untuk migran multilateral, tenaga kerja asing dianggap hanya menguntungkan negaranya, biaya yang tinggi yang harus ditanggung oleh migran, dan negara asal atau tujuan. Trisno Raharjo menganggap ada hal yang paling penting dari pengaruh globalisasi perdagangan tersebut, yaitu ketergantungan pangan negara berkembang kepada negara kaya. Oleh karena itu, untuk memperbesar ketahanan global ia mengajukan pilihan strategi, yaitu advokasi perdagangan internasional; adaptasi terhadap perkembangan teknologi, produksi komoditi bernilai tinggi dan produk alternatif, pengembangan pertanian organi dan peningkatan akses pasar bagi prodak lokal. Sudut pandang yang tidak kalah penting diajukan oleh Sri Wartini, yaitu tentang dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Dampak yang negatif, utamanya adalah penyebaran penyakit menular. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan yang serius dari pemerintah. Upaya tersebut antara lain berupa kerja sama negara dengan WHO sebagai organisasi internasional yang bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Pembaca yang setia, redaksi juga menyajikan sebuah artikel pendamping yang merupakan karya dari Djafar Abram tentang fasilitas kepabeanan untuk menunjang investasi dan industri. Meskipun sangat relevan sebagai karya ilmiah untuk mendukung masalah perdagangan global, namun Djafar Abram lebih menekankan kepada masalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk perusahaan pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Fasilitas KITE tersebut diharapkan terjadi peningkatan nilai perdagangan melalui ekspor, komoditas ke negara-negara di dunia. Sebagai bahan untuk mendukung pemahaman atas artikel-artikel yang disajikan, redaksi menyertakan UU RI No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Aggreement Establising The World Trade Organization, dan Kepres RI Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York Tahun 1958. Pembaca e-JHB yang setia, selamat membaca. (wdr)

JURNAL HUKUM BISNIS iii

ARTIKEL pendamping

H. djafar al bram Fakultas Hukum Universitas Borobudur [email protected]

fasilitas kepabeanan (pajak Tidak Langsung, bea masuk) guna menunjang industri dan investasi

Directorate General of Customs and Excise (DGCE) is one of government institutions that has a very important role in driving the national economy. The role is manifested in form of state’s revenue collection to finance national development, provision of trade facilitation to support the international trade supply chain efficiency, giving fiscal incentives to enhance growth and protect domestic investment, as well as protecting the public from the inclusion of a harmful items for security and interfere public health. This role ultimately also contribute significantly to the achievement of high economic growth, especially in driving growth in the real sector because of the DGCE role be one of important factors of national competitiveness in the global economy and become one of the determinants of foreign investment decisions. As fiscal officer and also as controlling on the goods traffic either import or export, DGCE develop a sufficiently large the tasks and responsibilities, covering functions such as VAT, withholding tax, luxury goods, import duty, Customs and Excise

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian nasional . Peran ini diwujudkan dalam bentuk pengumpulan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional, penyediaan fasilitasi perdagangan untuk mendukung efisiensi rantai suplai perdagangan internasional, memberikan insentif fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan dan melindungi investasi dalam negeri, serta melindungi masyarakat dari masuknya barang berbahaya bagi keamanan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Peran ini pada akhirnya juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi , terutama dalam mendorong pertumbuhan di sektor riil karena peran DJBC menjadi salah satu faktor penting dari daya saing nasional dalam ekonomi global dan menjadi salah satu penentu keputusan investasi asing. Sebagai petugas fiskal dan juga sebagai kontrol terhadap lalu lintas barang baik impor atau ekspor, DJBC mengembangkan tugas dan tanggung jawab yang cukup besar. Kata kunci : Pajak penambahan nilai, pajak penjualan, barang mewah, bea masuk, bea dan cukai

532

JURNAL HUKUM BISNIS

ARTIKEL pendamping

DAFTAR PUSTAKA Abdurahman, Edi. Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep dan Implementasi. Jakarta: Kompas Media Nusantara, ,2004. _______. Pokok-pokok Kebijakan dan Program Reformasi Kepabeanan. Purwito, Ali. Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi Entreport Tujuan Pameran (ETP), Penimbunan di Tempat Penimbunan Lainnya, Kawasan Pabean, Penimbunan Sementara, Pemasukan Ekspor ke Kawasan Pabean, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Jakarta: Kajian Hukum Fiskal FH-UI, bekerjasama dengan Badan Penerbit FH-UI, 2008. _______. Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Teori dan Aplikasi, Pemberitahuan Impor Barang Tertentu, Pemberitahuan Ekspor, Kewajiban Registrasi, Gudang Berikat, Kawasan Pabean, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Tidak Dipungut Bea Masuk, Pembebasan, Keringanan dan Pengembalian Bea Masuk. Jakarta: Kajian Hukum Fiskal FH-UI, bekerjasama dengan Badan Penerbit FH-UI,, 2008. _______.Kepabeanan Konsep dan Aplikasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Entreport untuk Tujuan Pameran, Pengembalian Bea Masuk dan Pembebasan Bea Masuk. Jakarta: Samudera Ilmu, 2006. _______. Reformasi Kepabeanan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Tempat Penimbunan dibawah Pengawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, dan Tempat Penimbunan Berikat. Jakarta: Graha Ilmu, Cetakan I, 2007. Sani, Abdul dkk. Buku Pintar Kepabeanan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. Simanjuntak, Robert S. “Fasilitas Perpajakan sebagai Wujud Peningkatan Pelayanan Dalam Menunjang Investasi dan Penerimaan.” Kasubag TUBH Kanwil DJP Nusa Tenggara. Sumaji, Imam & Bambang Semedy. UndangUndang Kepabeanan, Tempat Penimbunan di Bawah Pengawasan Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, Tempat Penimbunan Pabean. Jakarta:

Yayasan Artha Bhakti, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, 2007. Tunggul, Anshari Setia Negara. Pengantar Hukum Pajak. Malang: Bayu Media Publishing, 2005. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Kepabeanan yang telah diadakan Perubahan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk dan/atau Bunga. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Kepabeanan yang telah diadakan Perubahan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor di Tempat Lain, selain di Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Kepabeanan yang telah diadakan Perubahan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang tentang Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-notification). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Kepabeanan yang telah diadakan Perubahan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang tentang Bea Masuk Anti Dumping. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Kepabeanan yang telah diadakan Perubahan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang tentang Pengemas yang Dipakai Berulangkali (Returnable Package). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Kepabeanan yang telah diadakan Perubahan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang tentang Barang yang dikirim Dari Satu Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean Lain yang Pengangkutannya Melalui Tempat Diluar Daerah Pabean. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Kepabeanan yang telah diadakan Perubahan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengenai Penangguhan Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Kepabeanan Pasal 42 yang telah diadakan Perubahan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

JURNAL HUKUM BISNIS 549

ARTIKEL pendamping

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Dalam Satu Naskah yang Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, tanggal 15 Desember 2006 dan telah diundangkan pada tanggal 15 Nopember 2006 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta telah tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006. Salvatore, Dominick. Ekonomi Internasional Edisi Bahasa Indonesia, Edisi Kelima. Erlangga, 1997. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/ KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

550

JURNAL HUKUM BISNIS

KETERANGAN TENTANG PENULIS & NARASUMBER

DR. MUTIArA HIKMAH, SH., M.HUM. Mutiara Hikmah, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 Januari 1970. Meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada tahun 1995, Magister Ekonomi (ME) pada tahun 2002, dan Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan pada tahun 2010. Sejak 1996 hingga saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum UI dan mengajar di Fakultas Ekonomi UI sejak tahun 2006. Bukubuku yang pernah ditulis, antara lain Aspekaspek Hukum Perdata Internasional pada Perkara-perkara Kepailitan, Penerbit Refika Aditama, 2007 dan Bunga Rampai Hukum Antartata Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penerbit Fakultas Hukum UI, 2011.

Buruh Migran tak Berdokumen Dalam Hukum Internasional, Jurnal Dinamika Hukum , Jurnal Ilmiah terakreditasi, FH Universitas Jendral Soedirman (Unsoed), Vol. 13 No. 2 Edisi Mei 2013; Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan dan Pembatasan Terhadap Hak Sipil Politik, Jurnal Konstitusi, PSHK UII kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi R.I, Vol I No 1, November 2012, hlm. 1-16; Status Hukum Aset Perusahaan Negara dalam Hukum Internasional, Mimbar Hukum, Jurnal Berkala FH Gadjah Mada, jurnal ilmiah terakreditasi, Vol 24, Nomor 3, Oktober 2012, hlm.515-528; Perusahaan Multinasional, Perdagangan Internasional, dan Dampaknya terhadap Kedaulatan Pangan Nasional, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Volume 31 No. 6 Tahun 2012, Jakarta, hlm.615-626

IKA RISWANTI PUTRANTI, SH, MH, PH.D. Ika Riswanti Putranti lahir pada tanggal 21 Maret 1982. Memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun 2006 dan magister hukum pada tahun 2009 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dengan hasil cum laude untuk kedua jenjang tersebut.. Gelar Doktor diperoleh dari Departemen Hukum Uni Eropa, Juridical Science University of Ferrara, Italia. Pegawai negeri sipil sejak 2003 yang mengkhususkan diri pada Hukum Uni Eropa dan Hukum Perdagangan Internasional ini juga menjadi peneliti tamu di Kajian Wilayah Eropa Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Kajian Perdagangan Dunia Universitas Gajah Mada, dan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

DRS. TRISNO RAHARDJO, SH, M.HUM. Trisno Raharjo, lahir di Lombok Timur, 9 April 1971. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 1995, Magister Humaniora dari Program Magister Ilmu Hukum Universis Diponegoro pada tahun 2003, dan Doktor dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2011. Pengajar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak 1997. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dr. SEFrIAnI, SH, M.HUM. Sefriani, lahir di Temanggung, pada tanggal 6 September 1969. Meraih gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1993, Magister Humaniora (M.Hum.) dari Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 2001, dan Doktor dari Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 2012. Saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Beberapa karya ilmiah dua tahun terakhir adalah Perlindungan HAM

DRS. SRI WARTINI, SH, M.HUM.PHD. Sri Wartini, lahir di Boyolali, pada tanggal 9 Februari 1962. Meraih gelar Sarjana Hukum (SH) dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1987, Sarjana Pendidikan dari IKIP Negeri Yogyakarta, pada tahun 1988, Magister Humaniora (M.Hum.) pada tahun 2003, dan Doctor of Philosophy dari International Islamic University Malaysia, pada tahun 2012. Mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saat ini menjadi Ketua Program Departemen Internasional di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

JURNAL HUKUM BISNIS

579

dR. H. DJAFAR AL BRAM, SH, MH, SE, MM, BCKN, CMP, M.AP H. Djafar Al Bram meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Bisnis pada tahun 2005 dari Universitas Sumatra Utara, Medan, dan pada saat ini mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana (S.2) Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) dalam Tahap Pengujian Thesis Tahun 2012-2013. Pernah Mengikuti pendidikan kedinasan pada Akademi Kastam Deraja Malaysia (AKMAL) (Royal Malaysian Customs Akademy), Malaka, Thn 1997 serta pernah menduduki jabatan Struktural pada Kementerian Keuangan R.I, c/q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai di Pelabuhan Makassar Sulawesi Selatan dan Pelabuhan Teluk Nibung Sumatera Utara, Selanjutnya pernah bertugas aktif pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, dan beberapa Pelabuhan laut dan Bandara lainnya di Indonesia. Saat ini sebagai Dosen Tetap/Penguji S.1 dan S.2 serta S.3 pada Fakultas Hukum Universitas Borobudur.

580

JURNAL HUKUM BISNIS

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengurus Jurnal Hukum Bisnis mengucapkan terima kasih kepada para mitra bestari yang telah berkenan menyisihkan waktunya untuk menelaah dan memberikan masukan terhadap naskah Jurnal Hukum Bisnis, khususnya Volume 32 No 1-6, Tahun 2013. 1. Prof. Hikmahanto Juwana, Ph.D 2. Prof. Dr. Joni Emirzon 3. Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, MS 4. Dr. Siti Anisah, SH, M.Hum 5. Dr. Nanik Trihastuti, SH, M.Hum 6. Dr. Mukti Fajar 7. Ridwan H., SH, M.Hum Sumbangsih Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian sangat kami hargai. Semoga Ibu dan Bapak sekalian masih berkenan membantu menjadi mitra bestari pada nomor-nomor yang akan datang. Pengurus JHB

JURNAL HUKUM BISNIS

581