HUBUNGAN INDUSTRIAL MAU DIBAWA KEMANA

2012

HUBUNGAN INDUSTRIAL MAU

DIBAWA

KEMANA

APINDO : "Meningkatkan daya juang dan daya saing perusahaan atau pengusaha Indonesia serta mewujudkan ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis serta berkeadilan"

APINDO - Asosiasi Pengusaha Indonesia

Dewan Pimpinan Nasional

Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO) Gedung Permata Kuningan Lt. 10 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9 C Guntur, Setiabudi Jakarta 12980 - Indonesia Telp : (62-21) 83780824 (hunting) - Fax : (62-21) 83780823, 83780746 Email : [email protected] - Website : www.apindo.or.id

VISI & MISI VISI : Terciptanya iklim usaha yang baik dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional secara nyata. MISI : 1. Meningkatkan daya juang dan daya saing Perusahaan / Pengusaha Indonesia. 2. Mewujudkan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis serta berkeadilan. 3. Melindungi, memberdayakan dan membela seluruh pelaku usaha Indonesia terutama anggota. 4. Mereprensentasikan dunia usaha Indonesia diberbagai lembaga Nasional dan Internasional dan secara khusus di dalam Lembaga Ketenagakerjaan

ii

Laporan Tahunan 2012

SAMBUTAN KETUA UMUM

S

epanjang tahun 2012 perkembangan Hubungan Industrial di tanah air mengalami perkembangan yang kurang kondusif, hal ini ditandai dengan banyaknya gejolak demo yang dilakukan oleh buruh dibawah koordinasi beberapa Serikat Buruh ataupun Serikat Pekerja di banyak kota besar di seluruh Indonesia. Masalah utama yang dipersoalkan oleh para buruh dalam demo yang mereka lakukan adalah mengenai upah minimum, Komponen Hidup layak (KHL) dan Outsourcing. Aksi-aksi sweeping di sejumlah pabrik, penutupan beberapa jalan tol oleh ribuan buruh yang melakukan demo, serta aksi anarkis dan merusak beberapa bagian pabrik di sejumlah perusahaan sudah tentu mengganggu proses produksi, merugikan para buruh sendiri, bahkan dapat mengakibatkan tutupnya perusahaan serta larinya para investor asing dari Indonesia. APINDO sangat prihatin dengan kondisi perusahaan padat karya dimana sebenarnya sangat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran, tetapi dilain sisi mereka diharuskan mengikuti peraturan yang sama mengenai penetapan upah minimum, walaupun perusahaan tersebut nyatanya belum mampu untuk membayar lebih kepada buruhnya. Seperti pada perusahaan UKM, dimana saat ini lebih dari 99% perusahaan di Indonesia adalah UKM. Pemerintah dan lembaga lembaga International Dunia seperti ILO dan World Bank harusnya lebih menyoroti dan membantu masalah produktivitas tenaga kerja di Indonesia karena saat ini produktivitas tenaga kerja Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain, masih perlu banyak pelatihan yang diberikan kepada para tenaga kerja Indonesia untuk dapat meningkatkan skill dan knowledge sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan bersaing dengan tenaga kerja asing Pemerintah tidak konsisten menjalankan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana sebenarnya praktek

outsourcing di sektor ketenagakerjaan sudah lazim dlakukan di luar negeri dengan tujuan efisiensi dan berdaya saing, selain itu sistem outsourcing sangat membantu perusahaan dalam mendapatkan tenaga kerja pada bidang-bidang di luar bisnis utama (non core business). Langkah pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan jasa outsourcing oleh lembaga yang berwenang dari pemerintah sangatlah diperlukan, dimana pada saat ini banyak perusahaan jasa outsourcing yang “nakal” sehingga merugikan tenaga kerja dengan cara mengambil komisi yang cukup besar dari tenaga kerja yang bersangkutan. APINDO sangat concern sekali dengan permasalahan Hubungan Industrial di Indonesia sesuai dengan salah satu misi APINDO yaitu: Meningkatkan daya juang dan daya saing perusahaan atau pengusaha Indonesia serta mewujudkan ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis serta berkeadilan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia

iii

SAMBUTAN KETUA UMUM Melihat kondisi yang terjadi selama tahun 2012 dimana perkembangan Hubungan Industrial di Indonesia cukup memprihatinkan dan membuat banyak perusahaan mengalami kerugian akibat adanya tindakan demo dari beberapa Serikat Buruh atau Serikat Pekerja, termasuk sweeping di beberapa pabrik ditambah lagi dengan aparat keamanan yang “seolah-olah” tidak mampu untuk mengambil tindakan tegas melihat demo anarkis yang dilakukan oleh kelompok buruh tersebut, maka buku Laporan Tahunan APINDO tahun 2012, kami beri tema: Hubungan Industrial, Mau Dibawa Kemana, dengan harapan agar semua pihak terutama Lembaga Tripartit menyadari akan pentingnya lembaga ini dapat bekerja dengan baik dan dihormati seluruh keputusan yang telah disepakati bersama agar semua pihak menjadi tenang dalam bekerja dan berusaha sehingga Hubungan Industrial di Indonesia dapat kembali harmonis. Disamping itu buku ini juga merefleksikan kegiatan APINDO dibidang-bidang lain seperti Hubungan Internasional dan Investasi, Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi, Bidang Pelayanan dan Informasi Anggota, Bidang Organisasi, Bidang UKM dan bidang-bidang lainnya termasuk Lembaga Training Center yang dimiliki oleh APINDO yaitu APINDO Training Center. Di Bidang Hubungan International dan Investasi, APINDO menjalin kerjasama dengan berbagai mitra dari luar negeri, Multilateral ataupun Bilateral, diantaranya dengan: International Labour Organization (ILO), ASEAN Confederation of Employers (ACE), International Organization of Employers (IOE), World Bank, Confederation of Norwegian Enterprises (NHO), The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS), dan Dutch Employers Cooperation Program (DECP), serta beberapa Organisasi Pengusaha di ASIA dan ASEAN seperti : China Employers’ Confederation (CEC-China), Korea International Labour Foundation (KOILAF-Korea), SNEF-Singapura, MEF-Malaysia, CAMFEBA-Kamboja dan masih banyak lagi.

iv


Salah satu tujuan dari kerjasama dengan berbagai lembaga tersebut diatas adalah untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan pelatihan kepada anggota APINDO dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan di berbagai jenis pelatihan yang diberikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk kepada pengusaha UKM binaan APINDO, disamping juga untuk membuka peluang bisnis bagi pengusaha Indonesia dalam bentuk Forum Business dan Business Gathering di luar negeri maupun dengan para pengusaha asing yang datang ke Indonesia. Di bidang Hubungan Industrial dan Advokasi, APINDO rutin memberikan informasi dan pelayanan advokasi yang dibutuhkan kepada para anggota APINDO terkait permasalahan yang ada di perusahaan mereka dalam hal ketenagakerjaan ataupun informasi mengenai kebijakan publik, hingga memberikan pendampingan hukum bagi perusahaan anggota yang mengajukan gugatan hukum sampai ke pengadilan. Untuk bidang UKM, Perempuan Pengusaha, Perempuan Pekerja, Jender dan Sosial, APINDO sangat memberikan perhatian terhadap pengembangan dan pelatihan di berbagai bidang usaha dari para pengusaha UKM seperti mengadakan kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah seperti BKKBN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Urusan Peranan Wanita, Kementerian Kesehatan, dsb. Beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan oleh Bidang UKM, Perempuan Pengusaha, Perempuan Pekerja, Jender dan Sosial adalah : • Sosialisasi mengenai Social Compliance untuk pengusaha yang sudah melakukan export, kerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI, • Sosialisasi mengenai Keluarga Berencana Mandiri di perusahaan, merupakan kerjasama dengan BKKBN • Pelatihan untuk pengusaha bidang Fashion dan Accessories, Furniture dan Handycraft, kemasan / packaging untuk hasil produk

SAMBUTAN KETUA UMUM UKM, dan lain-lain yang merupakan kerjasama APINDO dengan mitra asing dari NHO dan ILO • Mensinergikan UKM binaan APINDO dengan pengusaha besar anggota APINDO dalam hal pemasaran dan strategi dagang, pemagangan serta finansial • Memberikan akses finansial kepada para UKM dari lembaga Keuangan dan BUMN serta bank swasta untuk meningkatkan modal kerja para UKM Bidang Pelayanan dan Informasi Anggota APINDO mempunyai program untuk mempertemukan para anggota dengan beberapa instasi pemerintah dan pejabat setingkat menteri (CEO/Owner Gathering) serta para professional dalam hal informasi teraktual yang terjadi di segala bidang (members gathering) , agar permasalahan yang ada dapat didiskusikan langsung dengan pejabat terkait serta menemukan solusi terbaik untuk perusahaan mereka masing-masing. Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang pernah berdiskusi di APINDO antara lain Menteri Koordiantor bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Negara BUMN, dan pejabat lainnya. APINDO Training Center (ATC) sudah mulai dikenal di kalangan anggota dan banyak perusahaan di Indonesia dimana lembaga ini sudah terbukti dapat dijadikan sebagai pilihan utama untuk menimba ilmu di bidang Hubungan Industrial. Training eksternal dan in-house training sudah banyak diberikan oleh APINDO Training Center kepada perusahaan yang ingin memberikan pelatihan kepada staf dan karyawannya Saat ini ATC sedang melakukan proses persiapan untuk menjadi salah satu lembaga resmi yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat Profesi tingkat Nasional (Lembaga Sertifikasi Profesi / LSP) dibidang Hubungan Industrial. Dalam Ulang tahun APINDO ke-60 tgl 31 Januari 2012 di Jakarta, dilakukan kerjasama

APINDO dengan 8 perwakilan Foreign Chambers dan 3 Perusahaan BUMN dengan tujuan saling sharing information dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh APINDO dengan masing masing lembaga dan perusahaan tersebut kearah peningkatan perekonomian Indonesia dan khususnya perkembangan perusahaan atau pengusaha Indonesia. Foreign Chambers yang ikut menanda tangani MoU dengan APINDO adalah: American Chamber, British Chamber, Ekonid, European Chamber, Indonesian Australian Business Council, Indonesian Netherland Association, Jakarta Japan Club, dan Korean Chamber. Sedangkan 3 perusahaan BUMN yang mengadakan kerja sama dengan APINDO adalah: Pertamina, BNI dan PLN. Akhir kata, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik terbitnya buku Laporan Tahunan APINDO 2012 ini, semoga dapat bermanfaat khususnya kepada para anggota APINDO, dunia usaha dan para stakeholder APINDO baik nasional, regional maupun Internasional. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta terlibat aktif memberikan kontribusi dan dukungan penuh atas penerbitan buku Laporan Tahunan APINDO tahun 2012 ini. DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO)

Sofjan Wanandi Ketua Umum


v

DAFTAR ISI

ii Visi dan Misi iii Sambutan Ketua Umum VI DAFTAR ISI VIII Pendahuluan IX STRUKTUR, KOMPOSISI & PERSONALIA DPN APINDO 2008-2013 XVI Struktur Organisasi Sekretariat DPN APINDO XVII DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROVINSI APINDO XX Harapan Tahun 2012 2 BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN ADVOKASI 14 BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL dan Investasi

vi


DAFTAR ISI

32 BIDANG ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN DAERAH 46 BIDANG INFORMASI DAN LAYANAN ANGGOTA 54 BIDANG UKM, PEREMPUAN PENGUSAHA, PEREMPUAN PEKERJA, JENDER DAN URUSAN SOSIAL 78 BIDANG PERDAGANGAN 82 BIDANG INDUSTRI 86 BIDANG ENERGI 92 BIDANG PROPERTI 96 BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 112 Kegiatan DPP APINDO


vii

PENDAHULUAN

W

alaupun Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ditahun 2012 relatif stabil sebesar 6,3 % namun perkembangan Hubungan Industrial mengalami beberapa gangguan terutama gejolak dari para buruh dalam bentuk aksi demo yang menjurus anarkis di beberapa kota besar di seluruh Indonesia termasuk di kota Jakarta dan sekitarnya, dimana hal ini sudah pasti mempengaruhi jalannya aktifitas perusahaan dan secara tidak langsung mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan di Indonesia. Perjalanan APINDO sepanjang tahun 2012 khususnya para pengurus banyak terlibat dalam pembicaraan dengan Pemerintah dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta para pengusaha anggota APINDO maupun non anggota APINDO, terkait tuntutan buruh yang menuntut kenaikan upah minimum, Komponen Hidup Layak (KHL) dan penghapusan Outsourcing. Lembaga Tripartit yang dibentuk Pemerintah sebagai wadah berkomunikasi dan bersosialisasi antara Serikat Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah ternyata tidak mampu untuk bersepakat dalam menanggapi tuntutan buruh tersebut. APINDO mencatat banyaknya keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di beberapa Propinsi dan kota/kabupaten besar di Indonesia yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal di lembaga Tripartit terkait penetapan upah minimum kota dan upah sektoral berbagai bidang usaha. Sejalan dengan permasalahan yang ada pada hubungan Industrial selama tahun 2012, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO) membentuk 1 (satu) lembaga khusus yang

viii


diberi nama APINDO Crisis Center untuk menampung semua keluhan dari para pengusaha terutama anggota APINDO terkait penetapan upah minimum dan demo buruh yang mengganggu aktfitas dan merugikan perusahaan. Buku Laporan Tahunan APINDO ini berisi rangkaian kegiatan DPN APINDO selama tahun 2012 meliputi : • Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi; • Bidang Hubungan International dan Investasi; • Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah; • Bidang Informasi dan Layanan Anggota; • Bidang UKM, Perempuan Pengusaha, Perempuan Pekerja, Jender dan Sosial; • Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (APINDO Training Center / ATC); • Bidang Perdagangan; • Bidang Industri; • Bidang Energi; • Bidang Properti. Tahun 2012 telah berlalu dengan masih meninggalkan persoalan yang belum tuntas terselesaikan mengenai ketenagakerjaan yaitu penetapan upah buruh dan masalah outsourcing, khususnya penetapan upah buruh yang dari tahun ke tahun selalu menimbulkan perbedaan pendapat antara buruh dan pengusaha. Semoga tahun 2013 Hubungan Industrial di Indonesia akan semakin kondusif dan Lembaga Tripartit akan menjadi lembaga yang dipercaya dan dihormati oleh anggotanya dalam mewujudkan hubungan Industrial yang harmonis, dinamis serta berkeadilan untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang tangguh.

STRUKTUR, KOMPOSISI & PERSONALIA DPN APINDO 2008-2013

Dewan Penasehat :

Agung Adiprasetyo

Anthon Riyanto

Arifin Panigoro

Arwin Rasyid

Didi Dawis

Djoni Andhella

Eddy Sariaatmaja

Eddy Sugianto

Edwin Soeryadjaya

Erman Suparno

E. William Katuari

Franky O. Widjaja

Hari Boedi Hartono

Hendrik Sasmito

H.M. Aksa Mahmud

Husodo Angkosubroto

James T. Riady

Kiki Barki

Mardjoeki Atmadiredja

Mucki Tan

Oesman Sapta

Peter Sondakh

Prayogo Pangestu

Prijono Sugiarto

Robert Budi Hartono

S. P. Lohia

Sugianto Kusuma

Sukanto Tanoto

Suryo B. Sulisto

Tahir

Bobby Gafur Umar


ix


Dewan PIMPINAN Harian : Ketua Umum : Sofjan Wanandi

Ketua :

x

Anton J. Supit

Benny Soetrisno

Chris Kanter

D.E Setijoso

Djimanto (Alm.)

Erwin Aksa

Fransiscus Welirang

F.X. Sri Martono

Hariyadi B. Sukamdani

Hasanuddin Rachman

Johnny Darmawan

Mintardjo Halim

Nina Tursinah

Rachmat Gobel

Shinta Widjaja Kamdani

Soebronto Laras

Sudhamek

Theodore P. Rachmat

Trihatma K. Haliman



Sekretaris Umum : Suryadi Sasmita

Wakil Sekretaris umum : Franky Sibarani

Iftida Yasar

Mariko Asmara

Sanny Iskandar

Bendahara Umum : Tedy Djuhar

Wakil Bendahara : Lukito Wanandi

Victor Hartono

Yeane Lim


xi


SUSUNAN PENGELOMPOKKAN SEKTOR & BIDANG : I. Aneka Industri : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Achmad Widjaya Ade Sudrajat Alam Surjaputra Agus Pangestu Dharma Surjaputra Eddy Widjanarko Putri K. Wardhani Achmad Widjaya

Ade Sudrajat

Agus Pangestu

Eddy Widjanarko

Putri K. Wardhani

Herman Kasih

Lawrence Barki

Mamad Samadi

Reza Hatta Rajasa

II. Energi : 1 . Arie Prabowo Ariotedjo 2. Evan Kanter 3. Herman Kasih 4. Henry Rahardja 5. Lawrence Barki 6. Mamad Samadi 7. Muliawan Margadana 8. Reza Hatta Rajasa 9. Solichin J. Kalla

xii


Evan Kanter


III. Pertanian / Kehutanan / Perkebunan / Kelautan : 1. Benjamin Jiaravanon 2. Linda Widjaya 3. Rinaldy Santoso 4. William Hadi Tarjanto

Benjamin Jiaravanon

Rinaldy Santoso

IV. Telekomunikasi : 1. Ahmad Zaky 2. Erick Thohir 3. Harry Sasongko 4. Indra Pattiasina 5. Mohammad Iskandarsyah Datau 6. Sylvia Sumarlin Sylvia Sumarlin

V. Keuangan / Perbankan : 1. Catherine Hadiman 2. Glenn Sugita 3. Veronica

VI. P erhubungan & Logistik : 1. Eka Sari Lorena 2. Febrizal Rahmana 3. Firnando Ganinduto 4. Iskandar Zulkarnain 5. Noni Purnomo 6. Toto Dirgantoro Eka Sari Lorena

Firnando Ganinduto

Toto Dirgantoro


xiii


VII. R eal Estate & Property : 1. Handaka Santosa 2. Jefry Darmadi 3. Lilik Oetama 4. Richard H. Kusuma 5. Setyo Maharso

Handaka Santosa

VIII. Perdagangan : 1. Don Utoyo 2. Eddy Hartono 3. Fuganto Widjaya 4. Hendra Widjaja 5. Jacob Soetoyo 6. Kusnadi Raharja 7. Tutum Rahanta 8. Wisnu W. Pettalolo 9. Harry Warganegara Harum

Eddy Hartono

Fuganto Widjaya

Hendra Widjaja

Jacob Soetoyo

Kusnadi Raharja

Tutum Rahanta

Bernardino M. Vega

Gautam Naraindras

IX. Hubungan International / Luar Negeri dan Investasi : 1. Adil Hakim 2. Bernardino M. Vega 3. Fachry Thaib 4. Gautam Naraindras 5. Hardini Puspasari 6. Ismail Ning 7. Santi Aziz

xiv



X. Tenaga Kerja / Pelatihan : 1. Anthony Hilman 2. Didik P. Sumbodo 3. Doddy Irawan 4. Endang Susilowati 5. Harjono 6. M. Aditya Warman 7. Timoer Soesanto

Anthony Hilman

Doddy Irawan

Endang Susilowati

Harjono

M. Aditya Warman

Timoer Soesanto

XI. UKM : 1. Ahmad Bakri Putra 2. Andi Patiwiri Djabir 3. Novita Dewi

Ahmad Bakri Putra

XII. Organisasi & Pemberdayaan Daerah : 1. 2. 3. 4. 5.

Andi Rukman Fahrudin Gani Ferry Soenardi Susanto Joseph Triharsono

Susanto Joseph


xv

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPN APINDO DIREKTUR EKSEKUTIF Barliana Amin

Sekretaris Ketua Umum Ani Sulistyowati OFFICE MANAGER Iwan Zulkarnain

Department Head

Department Head

Department Head

Department Head

Department Head

Department Head

Department Head

Department Head

ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN DAERAH

HUBUNGAN INTERNASIONAL

INFORMASI DAN LAYANAN ANGGOTA

GA, HRD DAN PROCUREMENT

KEUANGAN DAN PEMBUKUAN

UKM, PEREMPUAN PENGUSAHA, PEREMPUAN PEKERJA, JENDER & URUSAN SOSIAL

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN ADVOKASI

SEKRETARIS BIDANG

Wahyu Handoko

Diana M Savitri

Ani Sulistyowati

Iwan Zulkarnain

Chris S Setijadi

Kanti Widiarti

Niken Rintani

Ahmad Tirmiko Indra

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf

Solikhun

Renita Sandra

Chandra K P.

Melly Yunasrida Abdulloh

Rina Yuniawati Nadia Caprisiana

Catur Heriyati Indra Kesuma (Sr)

Sri Winarni

Fery Haryono

B. Nanang Nugroho

Khaerul Anwar Yoana Yosepin

Ani Sulistyowati

Barliana Amin

Chris Setijadi S

Catur Heriyati

Indra Kesuma

Melly Yunasrida Nadia Caprisiana

Abduloh

xvi


Diana M Savitri

Joana Josepin

Iwan Zulkarnain

Kanti Widiarti

Niken Rintan

Wahyu Handoko

Renita

Rina Yuniawati

Solikhun

Sri Winarni

Nanang

Tri Adi Prastyo

DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROVINSI APINDO NAD Ketua : H.M. Dahlan Sulaiman, SE Jl. Tengku Daud, Beureuh No. 70 E Banda Aceh Telp. : 0651 - 227 36, 216 14 Facs. : 0651 - 227 36, 635 554 HP. : 0812 807 98384 E-mail : [email protected], [email protected]

Bengkulu Ketua : M. Basri Muhammad Jl. Merapi No. 116 Kebun Tebeng Bengkulu Telp. : 0736 - 284 05 Facs. : 0736 - 284 05 HP. : 0811 737 281 E-mail : [email protected], [email protected]

Sumatera Utara Ketua : Parlindungan Purba, SH, MM Jl. Sungai Deli No. 21 Medan Telp. : 061 - 773 980 21, 457 5651, 414 4657 Facs. : 061 - 457 5651 HP. : 0812 606 7184 E-mail : [email protected] , [email protected], [email protected]

Sumatera Selatan Ketua : Sumarjono Saragih Jl. Brigjend Hasan kasim Komp. Jaya Raya Garden No. C-3 Palembang Telp : 0711 - 601 0422 Telp. / Facs . : 0711-824 783 HP. : 0812 785 3569 HP. : 0812 711 1744 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Riau Ketua : Helfried Sitompul Hotel Pangeran L2 Jl. Jend. Sudirman No. 373 Pekanbaru Telp. : 0761 - 853 636 Facs. : 0761 - 849 499 HP. : 0812 762 0069 E-mail : [email protected], [email protected] Kepulauan Riau Ketua : Ir. Cahya Kompleks Citra Indah Blok A3 No 1 - 2 Batam Centre, Batam Telp. : 0778 - 469 955 Facs. : 0778 – 467366 HP. : 0812 702 2800 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] Sumatera Barat Ketua : Muzakir Aziz Akin Jl. Ombilin No. 2 Rimbo Kaluang, Padang Telp. : 0751 - 443390 Facs. : 0751 41584 HP. : 0852 639 60309 E-mail : [email protected], [email protected] Jambi Ketua : Junus Abdullah Jl. Raden Wijaya No. 92 Jambi Telp. : 0741 - 420 38 Facs. : 0741 - 420 38 HP. : 0853 137 64121 E-mail : [email protected], [email protected]

Bangka Belitung Ketua : WFM Nasution Jl. Air Selan No. 232 Gabek I Pangkal Pinang Telp. : 0717 - 421 793 Facs. : 0717 - 425 6635, 422 007 HP. : 0812 784 6046 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] Lampung Ketua : Yusuf Kohar Jl. Gajah Mada No. 17B Bandar Lampung Telp. : 0721 - 258 614 Facs. : 0721 - 261 327 HP. : 0858 403 473 07 E-mail : [email protected], [email protected], Banten Ketua : Deddy Djunaedi Jl. Jend. Sudirman Ruko Glodok Blok F 11 Kota Serang Baru – Serang Banten Telp. : 0254 - 914 4849 Facs. : 0254 - 212 741 HP. : 0856 921 178 17 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected], DKI Jakarta Ketua : Drs. Soeprayitno. MBA; MSc, Ph.D Graha Mampang L6 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta 12760 Telp. : 021 - 797 0323, 770 365 Facs. : 021 - 797 0018 HP. : 0818 765 485 E-mail : [email protected], [email protected],


xvii

DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROVINSI APINDO Jawa Barat Ketua : Deddy Widjaya Putraco Gading Regenci Jl. Gading Utama Blok K - 3 Soekarno - Hatta Bandung 40292 Telp. : 022 - 732 3131, 730 3029 Facs. : 022 - 732 3131 HP. : 0815 730 046 68 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected] Jawa Tengah Ketua : Frans Kongi Ruko Semarang Indah Blok E II No. 28 Jl. Madukoro Raya Semarang 501444 Telp. : 024 - 766 329 90 Facs. : 024 - 766 329 89 HP. : 0812 281 6623 E-mail : [email protected], [email protected] DI Yogyakarta Ketua : Buntoro Gedung Mega Andalan Kalasan (MAK) Jl. Tanjung Tirto N0.34 – 36 Telp. : 0274 – 7838844, 496393, 497068 Facs. : 0274 – 496226 HP. : 0811 268 783 HP. : 0852 282 18777 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] Website : www.apindodiy.or.id Jawa Timur Ketua : Alim Markus Jl. Citandui 22 Surabaya Telp. : 031 - 561 4865, 5677918 Facs. : 031 - 561 5436 HP. : 0815 514 1954 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] Bali Ketua : Drs. Panudiana Kuhn, MM Jl. Menuh No. 1 Denpasar Telp. : 0361 - 263 243, 751 816 Facs. : 0361 - 263 243, 756 647 HP. : 0812 392 7837 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected]

xviii


NTB Ketua : Ni Ketut Wolini Jl. Kecubung No. 6 Gomong Lama Mataram Telp. : 0370 - 634 680 Facs. : 0370 - 634 680 HP. : 0878 636 61953 E-mail : [email protected], [email protected] NTT Ketua : Freddy Ongko Jl. Sunan Gunung Jati 18 Kampung Solor Kupang NTT Telp. : 0380 - 832 115, 828813 Facs. : 0380 - 831 718 HP. : 0812 377 7052 HP. : 0813 384 60654 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected], Kalimantan Barat Ketua : Maman Surachman PT. Erna Djulianti Jl. Adi Sucipto Km. 5 Pontianak Kalimantan Barat Telp. : 0561 - 739 777 Facs. : 0561 - 739 828 HP. : 0811 570 490 HP. : 08115707584 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected] Kalimantan Tengah Ketua : Ir. Suharsono Gedung Batang Garing L3 Kav. 307 Jl. DI Panjaitan No. 1 Palangkaraya 73112 Telp. : 0536 - 324 2218 Facs. : 0536 - 324 2217 HP. : 0812 513 10561 E-mail : [email protected], [email protected] Kalimantan Timur Ketua : M. Slamet Brotosiswojo Ruko Puri Blok B No. 10 Kompleks Balikpapan Baru Balikpapan Telp. : 0542 - 7212466 Facs. : 0542 - 7212488 HP. : 0852 515 15215 HP. : 0813 473 90212 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROVINSI APINDO Kalimantan Selatan Ketua : Supriadi DR, Spd, MM Jl. Brigjend Katamso No. 17-25 Lt 2 Banjarmasin 70111 HP. 0811 500 7758, 0813 496 223 22 T. 0511-335 2075 F. 0511-300 831, 441 2630 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] Sulawesi Utara Ketua : Andre Angoy Jl. Sarapung No. 3 – 5 Manado 95111 Telp. : 0431-846457 Facs. : 0438-866889 HP. : 0812 443 500 66 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Gorontalo Ketua : H. Suharto Puluhulawa Jl. Kenangan No. 156 Dulalowo Kec. Kota Tengah – Gorontalo Telp. : 0435-824431, 826859 Facs. : 0435-826859 HP. : 0812 430 2851 HP. : 0813 561 177 78 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] Sulawesi Barat Ketua : Drs. Harun, MM Jl. Emmy Saelan No. 9 Mamuju Telp. : 0426-219 62 Facs. : 0426-219 62 HP. : 0813 818 374 99 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected] Sulawesi Tengah Ketua : Arthur Pangemanan Jl. Sapta Marga II/2 Palu Telp. : 0451-487 301 Facs. : 0451-456 556 HP. : 0813 410 153 75 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected]

Sulawesi Tenggara Ketua : Gunawan Yiedri Jl. Mundu Blok A No. 2 Kendari Telp. : 031-594 7478 Facs.: 031-593 9394 HP. : 0815 247 700 00 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected] Maluku Utara Ketua : Christopher Herliem, SH Jl. Dr. Chasan Boesoirie No. 40 Ternate-Maluku Utara Telp. : 0921-326 231 Facs. : 0921-326 231 Telp. / Facs. : 0921-312 8720 HP. : 0812 475 1625 HP. : 0813 405 906 22 E-mail : [email protected], [email protected] Maluku Ketua : Hellen Sarita de Lima Hellen S. Koesnadi, SH & Part Jl. Cendrawasih Gg. Vina SK 3/2 No. 7 Ambon 97123 Telp. : 0911-341 257 Facs. : 0911-354 952 HP. : 0813 432 339 22 E-mail : [email protected], [email protected] [email protected] Papua Ketua : Drs. Simon P. Morin Jl. Raya Abepantai No. 30 Kel. Awiyo, Abepura, Jayapura 99351 Telp. : 0967-582 459 Facs. : 0967-582 459 HP. 0812 105 2980 HP. 0821 980 722 73 , 0813 448 819 11 E-mail : [email protected], [email protected] [email protected] Papua Barat Ketua : James Taroreh Jl. Brawijaya No. 4 Manokwari – Papua Barat Telp. : 0986 211723 Facs. : 0986 215281 HP. : 0812 483 0109 HP. : 0813 808 023 87 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Sulawesi Selatan Ketua : Drs. La Tunreng Jl. Jend. A. Yani No. 23 Makassar Telp. : 0411-324 944, 437 059 Facs. : 0411-324 944, 466 3606 HP. : 0813 422 613 83 E-mail : [email protected], [email protected] Asosiasi Pengusaha Indonesia

xix

HARAPAN TAHUN 2013

W

alaupun kondisi Hubungan Industrial di Indonesia selama tahun 2012 menunjukkan potret yang buram namun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 cenderung stabil dan berada di angka 6,3%, hal ini merupakan bukti bahwa peran swasta sangat besar dalam menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memasuki tahun 2013 harapan dari kalangan dunia usaha adalah tetap stabilnya kondisi politik di Indonesia karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap iklim usaha dan investasi, dimana perekonomian Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi guna mensejahterakan masyarakat dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan, walaupun eskalasi politik diprediksi akan sedikit bergejolak sehubungan dengan Pemilu Kepala Pemerintahan Indonesia yang akan terjadi di tahun 2014. Forum Bipartit dan Tripartit merupakan solusi yang tepat untuk meminimalisasi perbedaan pendapat yang ada dikalangan pekerja / Serikat Pekerja dengan pihak Pengusaha dan pemerintah, sehingga tidak lagi menimbulkan kekisruhan ataupun demonstrasi dari sekelompok pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan yang telah diambil oleh forum Bipartit dan Tripartit seperti yang terjadi di tahun 2012. PT. Pusat Studi APINDO (PSA) yang merupakan Bisnis Unit dari APINDO di bidang Pendidikan dan latihan untuk bidang Hubungan Industrial dan dilaksanakan di APINDO Training Center (ATC), selama tahun 2012 telah banyak melakukan pelatihan in house dan external training kepada banyak perusahaan baik anggota maupun non anggota APINDO, harapan ditahun 2013 PT. PSA akan melahirkan lebih banyak lagi tenaga tenaga profesional dibidang Hubungan Industrial yang dapat memberikan masukan dan solusi terutama jika terjadi permasalahan dengan tenaga kerja ataupun serikat pekerja yang ada di perusahaan masing masing. Selain itu APINDO Training Center juga telah “lahir” di beberapa propinsi (DPP APINDO Daerah) dengan tujuan yang sama yaitu menciptakan tenaga ahli dalam

xx


bidang Hubungan Industrial didaerah masing masing di seluruh Indonesia. Tahun 2013 juga merupakan langkah awal APINDO untuk membuat suatu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dibidang Hubungan Industrial dengan nama LSP Hubungan Industrial Indonesia. Musyawarah Nasional APINDO ke IX tahun 2013 di Jakarta akan memilih pengurus baru APINDO untuk periode 2013-2018 menggantikan pengurus lama periode 20082013 yang telah selesai masa baktinya dan telah bekerja keras untuk membantu kalangan dunia usaha dalam menjalankan usahanya agar berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia dan mencipatakan hubungan kerja yang harmonis, harapan dengan adanya peggantian pengurus dalam Munas tahun 2013, APINDO akan semakin solid sebagai suatu organisasi pengusaha dengan fokus kepada bidang ketenagakerjaan dan investasi diberbagai sektor perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan, disamping itu tetap menjalin hubungan baik dengan lembaga pemerintah dan aktif memberikan masukan kepada pemerintah dengan membawa aspirasi dari kalangan dunia usaha. Komitmen APINDO untuk terus membantu pengusaha UKM di Indonesia agar lebih bisa mengembangkan usahanya, telah diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan mitra luar negeri yang baru antara lain Chambers Trade Sweden dimana untuk tahun 2013 telah menyusun beberapa program pelatihan khususnya kepada pengusaha UKM di beberapa propinsi di Indonesia seperti dibidang handicraft dan furniture, fashion dan accessories serta makanan dan minuman, disamping pelatihan mengenai kemasan untuk produk produk UKM yang disampaikan oleh team dari Rumah Kemas APINDO atau RUKEMA. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridhoi langkah dan usaha kita bersama.

Bidang Hubungan Industrial & Advokasi


Pendahuluan Hubungan industrial yang harmonis merupakan indikator awal bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan. Tahun 2012 sudah berakhir, masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan bagi kalangan dunia usaha dalam hal hubungan industrial. Sebenarnya, harapannya sederhana di tahun 2013 Hubungan Industrial dapat diterapkan dengan iklim yang lebih kondusif. Dalam upaya untuk menciptakan sistem Hubungan Industrial yang harmonis di tempat kerja telah tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) sarana yang meliputi SP/SB, organisasi pengusaha, LKS Bipartit, LKS Tripartit, PP, PKB, Peraturan Perundang-undangan, dan Lembaga PPHI. Namun pada kenyataannya di lapangan, masih banyak kendala yang dihadapi karena regulasi yang masih berlaku belum direvisi.

Berbicara konsep Hubungan Industrial yang ideal tidak kurang dari 3 (tiga) Undangundang terkait, yakni UU No. 21 Tahun 2000 tentang SP/SB, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Tetapi dalam implementasinya selama ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan visi dan misi APINDO untuk menciptakan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dengan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Berdasarkan hal tersebut, Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi mempunyai fungsi dan peran untuk melakukan usaha pembinaan, pembelaan dan pemberdayaan di bidang hubungan industrial terhadap pengusaha pada khususnya serta dunia usaha pada umumnya

Laporan Kegiatan 1. Workshop Sosialisasi Program kerja DPN APINDO bekerjasama dengan NHO telah melaksanakan workshop Sosialisasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di 4 (empat) wilayah kerja DPP APINDO. Sesuai dengan kondisi dinamika hukum dibidang ketenagakerjaan terutama terkait dengan diberlakukan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berjalan cukup cepat. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai hak untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 menjadi wadah yang cukup efektif bagi setiap warga negara untuk menyampaikan hak-hak konstitusionalnya tidak terkecuali pada UU No.

13 Tahun 2003. Sepanjang diberlakukannya sebagai payung hukum ketenagakerjaan di Indonesia,UU No. 13 Tahun 2003 telah menghadapi banyak tantangan dan dianggap cukup kontroversial karena sebagaian isinya tidak berpihak pada pekerja. Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan beberapa upaya pengajuan uji materiil terhadap Undang-Undang ini serta menolak sebagian yang lain. Dengan dikabulkannya uji materiil terhadap Undang-Undang ini substansi Undang-Undang ini telah mengalami perubahan yang substansial dan berdampak pada implementasi hukum ketenagakerjaan serta kebijakan pemerintah dilapangan. Workshop ini akan secara komprehensif


3


membahas tentang perubahan substansial UU 13 Tahun 2003 pasca putusan-putusan Mahkamah Kontitusi, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan, serta pengaruhnya terhadap peraturan perundang-undangan pelaksananya serta kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang ketenagakerjaan. Workshop Sosialisasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di 4 (empat) wilayah kerja DPP APINDO adalah :

1.1. DPP APINDO Jawa Barat Dalam rangka mensosialisasikan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi DPN APINDO merekomendasikan DPP APINDO Jawa Barat untuk melaksanakan kegiatan Workshop selama 2 (dua) hari pada tanggal 5 - 6 Maret 2012 bertempat di Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika No, 112, Bandung, Jawa Barat.. Peserta yang hadir pada acara tersebut berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang terdiri dari : 1). Perwakilan DPP APINDO Jawa Barat, DPK APINDO se Jawa Barat, beserta Tim Advokasi dari wilayah kerja se Jawa Barat;

2). Para Hakim Ad Hoc PHI unsur APINDO Jawa Barat; 3). Perusahaan-Perusahaan Anggota APINDO maupun Non-Anggota APINDO Jawa Barat. Materi workshop disampaikan oleh narasumber : 1). Bapak H. Hasanuddin Rachman, Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO; 2). Ibu Endang Susilowati, Koordinator Tim Litigasi Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO; 3). Bapak Bernard, Hakim AdHoc Kasasi unsur APINDO di Mahkamah Agung

1.2. DPP APINDO Sumatera Utara Tahap kedua DPN APINDO memberikan kesempatan kepada DPP APINDO Sumatera Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan workshop selama 2 (dua) hari pada tanggal 19 - 20 April 2012 bertempat di Hotel PoloniaMedan, Sumatera Utara.

4



1). Bapak H. Hasanuddin Rachman, Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO; 2). Ibu Endang Susilowati, Koordinator Tim Litigasi Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO; 3). Bapak Horadin Saragih, Hakim AdHoc Kasasi unsur APINDO di Mahkamah Agung; 4). Ibu Myra M. Hanartani, Mantan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans Peserta yang hadir pada acara tersebut berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang terdiri dari Perwakilan DPP APINDO, DPK APINDO,beserta Tim Advokasi se Sumatera Utara dan Hakim AdHoc PHI unsur APINDO. Materi workshop disampaikan oleh narasumber : 1). Bapak H. Hasanuddin Rachman, Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO; 2). Ibu Endang Susilowati, Koordinator Tim Litigasi Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO; 3). Bapak Dwi Tjahyo Soewarsono, Hakim AdHoc Kasasi unsur APINDO di Mahkamah Agung 4). Bapak Bjørn Delbæk, Direktur Program NHO

1.3. DPP APINDO Riau Tahap Ketiga DPP APINDO Riau dijadwalkan untuk melaksanakan kegiatan Workshop selama 2 (dua) hari pada tanggal 14 - 15 Mei 2012 bertempat di Hotel Labersa, Pekanbaru. Peserta yang hadir pada acara tersebut berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) orang terdiri dari : 1). Perwakilan Pengurus DPP APINDO Riau dan DPKota/Kab APINDO di wilayah Riau; 2). Para Hakim Ad Hoc PHI unsur APINDO Riau; 3). Perusahaan-Perusahaan Anggota APINDO maupun Non-Anggota APINDO Riau. Materi workshop disampaikan oleh narasumber :

1.4. DPP APINDO Kepulauan Riau Tahap Kempat DPN APINDO menjadwalkan DPP APINDO Kepri untuk melaksanakan kegiatan Workshop selama 2 (dua) hari pada tanggal 14 - 15 Mei 2012 bertempat di Hotel Goodwill, Batam Peserta yang hadir pada acara tersebut berjumlah 40 (empat puluh) orang terdiri dari : 1). Perwakilan Pengurus DPP APINDO Kepulauan Riau dan DPKota/Kab APINDO di wilayah Kepulauan Riau;


5


Peserta Workshop Putusan-Putusan MK atas Uji Material UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga kerjaan yang diselenggarakan oleh DPP APINDO Sumatera Utara

2). Para Hakim Ad Hoc PHI unsur APINDO Kepulauan Riau; 3). Perusahaan-Perusahaan Anggota APINDO maupun Non-Anggota APINDO Kepulauan Riau. Materi workshop disampaikan oleh narasumber : 1). Bapak H. Hasanuddin Rachman, Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO; 2). Ibu Endang Susilowati, Koordinator Tim Litigasi Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO; 3). Bapak H. Jono Sihono, Hakim AdHoc Kasasi unsur APINDO di Mahkamah Agung;

2. POKOK-POKOK PEMBAHASAN DPN APINDO c.q. Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi, terdapat 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi (judicial review) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, sebagai berikut:

6


a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/ PUU-I/2003, Pengujian Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1), Pasal 170• Pasal 171 Pasal 186 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Negara R.I. Tahun 1945. Ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Menakertrans RI No. SE-13/MENSJHK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Negara R.I. Tahun 1945; b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/ PUU-VII/2009, Pengujian Pasal 120 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Negara R.I. Tahun 1945. Ditindaklanjuti dengan Permenakertrans No. PER. 16/MEN/ XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB). c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUUIX/2011, Pengujian Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Negara R.I. Tahun 1945.


Sosialisasi Workshop Putusan-Putusan MK atas Uji Material UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga kerjaan yang diselenggarakan oleh DPP APINDO Riau

Hingga saat ini belum diterbitkan pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik berupa Surat Edaran Menteri atau Dirjen maupun Permenakertrans atau Kepmenakertrans; d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUUIX/2011, Pengujian Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Negara R.I. Tahun 1945. Ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen PHI & Jamsos Kemenakertrans Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011.

3. Forum Konsultasi dan Koordinasi Nasional Forum Konsultasi dan Koordinasi Nasional Ketua DPP APINDO dengan para Hakim AdHoc PHI dan Hakim AdHoc Kasasi unsur APINDO

dilaksanakan pada tanggal 6 - 8 Juli 2012 di Hotel Santika, Jakarta. Pembukaan pertemuan forum ini disampaikan oleh Bapak Sofjan Wanandi, Ketua Umum DPN APINDO. Dihadiri 33 (tiga puluh tiga) DPP APINDO di seluruh Indonesia yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua DPP APINDO dan 1 (satu) orang Hakim AdHoc PHI unsur APINDO. Penyampaian materi oleh beberapa narasumber sebagai berikut : a. Bapak H. Hasanuddin Rachman, Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO; b. Ibu Endang Susilowati, Koordinator Tim Litigasi Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO; c. Bapak Bjørn Delbæk, Direktur Program NHO; d. Bapak H.M. Djafni Djamal, SH, Hakim Agung Mahkamah AGung R.I.


7


Bidang Pengupahan dan Jaminan sosial di Indonesia A. Pengupahan Bidang pengupahan dan jaminan sosial selama tahun 2012 ini, mempunyai tugas berat atas apayang menjadi tanggung jawabnya dimulai dengan adanya tuntutan buruh Nasional terhadap UPAH LAYAK, untuk Jabodetabek di tahun 2013 diatas 2 juta atau naik 40 - 70%, hal ini sebagai bentuk advokasi buruh yang sangat kuat dan menjadi agenda bagi 5 Konfederasi besar di tanah air. Dalam pemetaan kami dapatlah dilihat dari laporan dibawah ini, dimana masing masing pihak memaksakan kehendaknya dan terasa sekali politisasi atas pengupahan dan jaminan sosial ke ranah politik, dengan melibatkan anggota dewan Perwakilan rakyat, menekan para pimpinan daerah dan propinsi sampai dengan tingkat menteri coordinator sebagai langkah provokatif dan agitatif dalam mendorong upah diatas kemampuan dunia usaha, hal ini dapat kita lihat pemetaan atas kepentingan tersebut dibawah ini :

1. Pihak Pekerja

a. Tuntutan Upah diatas 2 (dua) juta untuk Jabodetabek ditahun 2012 untuk UMP 2013 b. Revisi Permen 13/2012 mengenai KHL yg sebelumnya 60 menjadi 84 Komponen hingga 120 Komponen c. Iuran Jaminan Kesehatan ditanggung Pengusaha dan Subsidi Iuran Pemerintah.

2. Pihak Pemerintah

a. Pemerintah mendorong Upah Jabodetabek diatas 2 Juta Rupiah (mendasarkan kepada pemahaman atas Gaji PNS saja sebesar 2 Juta rupiah) peryataan para pejabat Negara yang tidak mendasar, bahwa kenyataan dilapangan gaji pokok PNS masih dibawah 2 juta rupiah, hal ini menjadi

8


kepentingan politik dan dampaknya adalah ketidakmampuan dunia usaha untuk membayarnya dan lebih dari 1312 perusahaan menyatakan diri mengajukan penundaan upah minimum di seluruh Indonesia. b. Pemerintah menyatakan Iuran Jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab semua pihak.

3. Pihak Pengusaha

a. APINDO menegaskan Mekanisme penentuan Upah melalui Dewan Pengupahan daerah bukan mendasarkan kepentingan Politis Pemerintah daerah – Propinsi – Pusat semata. b. APINDO menilai tuntutan buruh agar iuran jaminan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha tidak tepat. Atas kondisi tersebut diatas, dengan pertimbangan dari banyak aspek DPN APINDO mengambil dua langkah utama : 1. Keluar dari Dewan pengupahan nasional; disebabkan Depenas hanya sebagai legitimasi keputusan Menakertrans tanpa mampu mendengar dan memperhatikan kondisi masing masing pihak. 2. Memberikan ruang kepada dunia usaha melakukan permohonan penundaan upah minimum bila berdampak terhadap operational usaha yang khususnya terkait dengan usaha padat karya. Mendasarkan hal itu, ada beberapa masukan atas Dewan Pengupahan baik didaerah maupun di tingkat nasional dimana perlu untuk mengintegrasikan dan optimalisasi Target Dewan Pengupahan Daerah/Nasional dalam jangka pendek dan jangka panjang:


a. Jangka Pendek :

1. Penetapan UMP tepat waktu di seluruh Indonesia 2. Menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. 3. Mengimplementasikan Kebijakan & sistem pengupahan nasional yang terintegrasi berbasis riset di seluruh indonesia. 4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui Kebijakan & sistem pengupahan yang mendorong produktivitas dan kesejahteraan pekerja/buruh. 5. Menciptakan economic added value bagi stakeholder

b. Jangka Panjang :

1. Membangun Paradigma Baru Upah yang adil oleh lembaga yang kridibel 2. Memastikan matriks kompetensi anggota dewan pengupahan berbasis dasar-dasar pengupahan yang berbasis riset 3. Memastikan Riset menjadi dasar utama mengambil kebijakan dan menyusun sistem pengupahan nasional

4. Memastikan system terintegrasi dalam implementasi Penentuan KHL sampai dengan survey dan perundingan UM secara terus menerus dan konstruktif mendorong tercapainya UMK/UMP yang berbasis riset dan objektif dan menjadi rujukan semua pihak. 5. Memastikan analisa dan pengembangan kebijakan dan sistem pengupahan jangka panjang yang terarah pada pencapaian upah yang berkeadilan. 6. Memastikan perbaikan terus menerus melalui pemberdayaan dewan pengupahan menuju independensi Dewan Pengupahan Langkah preventif atas kasus kasus yang terjadi terkait pengupahan di Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Pimpinan Daerah untuk memperhatikan Regulasi penetapan upah berdasarkan Kesepakatan dewan pengupahan dan tidak melakukan intervensi politis atas UMP/ UMSP Final yg dituangkan dalam bentuk SK Gubernur.

Peran dan Sikap Pemerintah, Pengusaha, Politisi dan Pekerja dalam Pengupahan Nasional di Indonesia Asosiasi Pengusaha Indonesia

9


2. Mengecam dan menyuarakan sikap melalui Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) atas tindakan anarkis di beberapa kawasan oleh oknum atas pengrusakan, sweeping atas asset perusahaan dan intimidasi terhadap Manajemen Perusahaan. 3. Menghargai Independensi Dewan Pengupahan di masing-masing daerah melalui survey dan riset pengupahan yang objective dan Fair . 4. Melakukan komunikasi Aktif melalui DPN APINDO dengan Pemerintah (Menakertrans, LIPI, Bapenas dan DPR Komisi IX) untuk melihat masalah Upah bukan ranah politis tetapi area teknis yang membutuhkan kajian dalam penetapannya. 5. Mendorong terciptanya lembaga yang independent dengan melibatkan para Expert untuk turut aktif di masing-masing daerah dalam mendorong perundingan upah yg Fair dan independent. Kondisi riil para pihak dalam mengambil Peran dan sikap dalam pengupahan nasional di Indonesia tersaji pada diagram halaman sebelumnya. Atas pemetaan permasalahan tersebut, secara khusus di tahun 2012 kami memberikan catatan penting mengenai penundaan pengupahan nasional dan kami laporkan atas kondisi tersebut seperti dibawah ini : 1. Keluarnya Permenaker 13/2012 terkait KHL sangatlah tidak mendasar kepada subtansi survey dan riset yang dilakukan oleh Depenas dimana Apindo secara aktif mengambil inisiatif mengusulkan kepada Depenas untuk melakukan survey fact finding atas validitas 46 komponen KHL dalam Permenaker 17/2005 yang pada hasil akhir survey sebenarnya tidak ditemukan fakta untuk menambah komponen baru. Namun pada sidang pleno Depenas dilakukan kompromi dengan penambahan hanya 4 Komponenbarudan perbaikan kualitas 8 sub komponen saja, tetapi di permenaker tersebut tercatat ada 14 item penambahan komponen. Hal ini secara masif karena

10


advokasi dan desakan pihak pekerja melalui tindakan unjuk rasa dan grebek pabrik yang tidak sesuai dengan semangat tripartism, hal ini menjadi salah satu faktor utama APINDO mengambil posisi untuk sementara tidak menghadiri rapat rapat yang digelar oleh Depenas dan LKS Tripartit. 2. Penundaan Pengupahan oleh anggota apindo, asosiasi dan kadin meliputi 1312 perusahaan dan sebagian perusahaan padat karya dan UKM di semua level ter-imbas dampaknya, dimana lebih dari 500 ribu karyawannya sudah tidak bekerja karena perusahaan menghentikan operasional usahanya karena biaya tinggi. 3. Belum adanya kesepakatan teknis oleh pemerintah atas solusi yang tepat terkait dampak kenaikan upah diatas 40% ini, dibutuhkan peraturan pemerintah sebagai landasan hukum bagi perusahaan UMKM dan padat karya untuk menerapkan upah minimum sesuai kemampuan perusahaan.

B. Jaminan Sosial Setelah isu jaminan sosial menjadi agenda utama di Social Protection Floor Committee dalam ILC 101 2012, maka secara tidak langsung “Employer” harus mematuhi hak jaminan sosial tersebut bagi pekerja, bagi Indonesia telah meng-Undangkan atas isu “Social Protection” ini melalui UU SJSN No. 40. Tahun 2004 Isu utama pembahasan komite ini adalah menyadari peran penting perlindungan sosial dalam membangun sosial dan ekonomi, terutama dalam memerangi kemiskinan, kerentanan dan pengucilan sosial dan menyadari kelayakan bekerja untuk semua, komite ini mendorong setiap negara untuk mempunyai concern sbb : a. Mengundang pemerintah, pengusaha dan pekerja bersama sama untuk memberikan efek penuh terhadap rekomendasi landasan perlindungan sosial segera setelah keadaan nasional memungkinankan. b. Mengundang Badan Pimpinan ILO


untuk meminta Direktur Jenderal agar melaksanakan sesuai dengan ketersediaan sumber daya, biaya dan operasional mengenai hak jaminan sosial. Respon & Kondisi riil di Indonesia atas isu Social Protection: a. Menjadi tanggung jawab bersama, baik pengusaha, pekerja dan pemerintah, melalui DJSN untuk mendorong pemerintah melakukan kajian dan riset mengenai sejauh mana kemampuan pemerintah untuk merealisasikan UU SJSN 40/2004 secara efektif b. Pemerintah Mempersiapkan implementasi Jamkesmas pada tanggal 1 januari 2014 dan Jaminan sosial terkait ketenagakerjaan di tanggal 1 juli 2015, hal ini yang menjadi concern adalah kesiapan semua pihak untuk dapat mengimplementasikan Jaminan sosial ketenagakerjaan ini di seluruh indonesia beserta perangkat hukum dan lembaga yang melayaninya. Seputar Pelaksanaan Jaminan sosial di Indonesia: 1. Pelaksanaan program program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan memerlukan penyelarasan peraturan dan perundang-undangan diantara program jaminan pensiun. 2. Pelaksanaan Jaminan Pensiun menimbulkan konsekuensi tuntutan untuk penyelarasan terhadap pelaksanaan Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek Concern : Jaminan Pensiun sesuai amanat BPJS apakah Menjadi program wajib atau pilihan bagi pemberi kerja dan pekerja, dan siapa yang akan membayar iuran ? Challenges : Bagi pelaksanaan Jaminan sosial di Indonesia. 3. Waktu yang mendesak, dengan akan diterapkan Jamkesmas pada tgl 1 Januari 2014 dan 1 Juli 2015 untuk Jaminan sosial

Ketenagakerjaan; perangkat regulasi dan ketentuan juknis menjadi sangat penting, dan pemerintah melalui lembaga terkait untuk secepatnya menyelesaikan “PR” nya, karena sangatlah penting kepastian hukum atas implementasi jaminan sosial ini. 4. Kepastian terhadap Pekerja Informal, dimana Pekerja Informal tetap akan sulit menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan khususnya terkait teknis administrasi kepesertaan maupun masalah bantuan iuran, tentu Pemerintah tidak akan mampu menanggung iuaran tersebut, dan tidak diamanatkan oleh UU. 5. DPN APINDO memandang perlu untuk keselarasan dan kajian yang mendalam atas Jaminan sosial yang diamanatkan oleh Undang Undang No. 40/2004 tentang SJSN ini, terutama mengenai kepastian hukum dan pelayanan terpadu pasca bergabungnya semua lembaga jaminan sosial yang terlah diatur oleh Undang undang. Disisi lain, menjadi sangat ideal bilamana peserta Jamsostek sektor formal sebanyak 30 jutaan dimana peserta aktifnya sebanyak 11 juta masuk menjadi anggota Jaminan Sosial ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan mempunyai target untuk dapat mendorong seluruh pekerja formal menjadi peserta Jaminan sosial pada tanggal 1 Juli 2015 karena saat ini tidak lebih dari sepertiga atau sekitar 11 jutaan saja . Dipandang perlu untuk membangun awareness Pemberi kerja dan Engagement Pekerja untuk turut serta dalam : 1. Memastikan juklak teknis menjadi penting untuk kepastian implementasi di lapangan 2. Sosialisasi dan bekerja sama dengan pemberi kerja dan pekerja untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial 3. Mengajak para pihak untuk menyadari akan pentingnya jaminan sosial dimana BPJS ketenagakerjaan memiliki kewenangan pengawasan (Labor Inspector) dan tentu akan mengoptimalkan kepesertaan JS Ketenagakerjaan ini.


11


4. dan memberikan perlindungan dan bukan sekedar pemenuhan kewajiban saja seperti pembayaran iuran tanpa pelayanan yang terpadu. Peran Pengusaha dalam hal ini DPN APINDO dalam membangun Jaminan Sosial di Indonesia : Menjadi tugas bersama dalam rangka “Building a Future with Decent Work”, dimana Melalui APINDO untuk memastikan dan mengajak partner business dalam hal ini pekerja untuk menjadi peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini dikelola oleh Jamsostek melalui kepesertaan JKK, JKM, JHT, JPKdan nantinya menjadi peserta BPJS Kesehatan yang mengelola Jaminan Kesehatan, untuk itu diperlukan beberapa strategi : 1. Membentuk Task Force, bersama Jamsostek/ BPJS Ketenagakerjaandan Askes/ BPJS Kesehatan untuk meningkatkan efektifitas di masing masing daerah, karena dibutuhkan konsistensi dan komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk mendorong kesadaran untuk menjadi peserta jaminan sosial ini. 2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi atas kepesertaan potential dari masing masing keanggotaan APINDO 3. BPJS Ketenagakerjaandan BPJS Kesehatan bersama APINDO melakukan program program propaganda dan promosi secara intensif di kawasan kawasan industri yang jumlahnya lebih dari 350 kawasan industri di Indonesia Strategi Implementasi Jaminan Sosial di Indonesia menurut DPN APINDO : 1. Operational Excellence: Pelaksanaan yang efektif, efisien dan terintegrasi adalah awal profesionalisme dalam pelayanan publik menjadi bagian dari membangun kepercayaan publik terhadap praktek praktek terbaik ketenagakerjaan di Indonesia.

12


2. Readiness : Kesiapan juklak teknis sangatlah penting dalam implementasi Jaminan sosial Ketenagakerjaan menuju harmonisasi regulasi guna menciptakan kesejahteraan bersama. 3. Passion : Sebuah kelembagaan yang profesional dan smart dengan menempatkan para expert untuk mendorong kinerja BPJS secara efektif dan mempunyai karakteristik keindonesia. Mendasarkan hal ini maka perlu untuk dilakukan kolaborasi dan sinergi atas semua pihak dan menjadi focus atas peraturan pelaksanaan yang saat ini sedang digagas oleh pemerintah menjadi juklak teknis dalam pelaksanaannya. Dan mengembalikan martabat Dewan Pengupahan nasional sesuai dengan roles dan responsibility-nya dengan harapan besar menjadi dewan yang objective, fair dan berkeadilan dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan dan menjadi rekomendasi penting bagi Menteri Menakertrans dalam mengambil keputusan tentang pengupahan. Memasuki tahun 2013 semua pihak mampu menjadikan dewan pengupahan sebagai sebuah sarana solutif dibandingkan sebagai sarana politis atas kepentingan pihak pihak tertentu, dan atas hal itu APINDO mengambil langkah langkah yang lebih asertif atas ketidakmampuan dewan pengupahan dan mendorong kemandirian tanpa mengurangi respect kepada para pihak dalam lingkup tripartite dengan untuk sementara waktu mengambil posisi tidak hadiri dalam sidang dewan pengupahan. Bila kesadaran atas pentingnya nilai nilai tripartisme ini dibangun maka APINDO akan kembali dalam lingkup dewan pengupahan nasional dan kembali menyusun langkah langkah strategis menuju kesejahteraan bersama.

Bidang Hubungan Internasional & Investasi


Pendahuluan Dengan kepentingan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di tingkat nasional, APINDO mengupayakan komitmen kerja sama mutual secara regional dan internasional dengan mitra luar negeri. Bentuk kerja sama yang dibangun dapat bersifat berkelanjutan/ multi-years atau by project dengan negaranegara seperti Amerika, Amerika Latin, Belanda, China, Italia, Jepang, Norwegia, Perancis, Taipei, dan Uni Eropa dan lain-lain. Beberapa bentuk keterwakilan APINDO dalam forum internasional adalah dengan tergabung dalam keanggotaan organisasi

pengusaha ASEAN Confederation of Employers (ACE), Confederation of Asia Pacific Employers (CAPE), dan International Employers Organization (IOE). Di tingkat multilateral, APINDO sebagai salah satu konstituen International Labour Organization (ILO) banyak mendukung program-program yang dicanangkan dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatannya. Posisi ini pun diperkuat setelah APINDO menempatkan wakilnya untuk duduk sebagai Deputy Member of the ILO-Governing Body di Jenewa yang salah satu tugasnya ialah untuk menginisiasi adopsi kebijakan ILO.

Laporan Kegiatan Beberapa kerjasama internasional DPN APINDO merupakan kelanjutan dan optimalisasi dari kegiatan kerjasama di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga terdapat kerjasama yang baru (ad hoc) dilakukan dengan organisasi internasional lainnya. Kerjasama internasional DPN APINDO, meliputi : Kerjasama Multilateral : • ASEAN Confederation of Employers (ACE) • Confederation of Asia Pacific Employers (CAPE) • International Labour Organization (ILO) • International Organization of Employers (IOE) Kerjasama Bilateral, terdiri dari: a. Kerjasama yang bersifat Multi-years • Confederation of Norwegian Enterprises (NHO) • Delegation of the European Commission to Indonesia and Brunei Darussalam (EU) • Dutch Employers Cooperation Program (DECP)

• ILO Bureau for Employers’ Activities (ILO/ ACTEMP)

• International Training Center of ILO (ITC ILO) • The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) • United States Agency for International Development (USAID)

b. Kerjasama yang bersifat Ad Hoc / lainnya Di luar negeri: • Organisasi Pengusaha di ASEAN: CAMFEBA (Kamboja), ECOP (Philipina), ECOT (Thailand), MEF (Malaysia) SNEF (Singapura), dan VCCI (Vietnam), dll. • China Employers’ Confederation (CEC China) • Korea International Labour Foundation (KOILAF - Korea) • Stockholm Chamber of Commerce (SCC Swedia) • The Enterprise Federation of Norway (Virke)


15


Di dalam negeri: • American Chamber of Commerce in Indonesia (Amcham Indonesia) • British Chamber of Commerce in Indonesia (Britcham Indonesia) • European Business Chamber of Commerce in Indonesia (Eurocham Indonesia) • German-Indonesian Chamber of Commerce and Industry (EKONID) • Indonesia – Australia Business Council (IABC) • Indonesian Netherland Association (INA) • Indonesian Norway Business Chambers (INBC) • International Business Chambers (IBC) • Jakarta Japan Club (JJC) • Japan External Trade Organization (JETRO) • Japan International Cooperation Agency (JICA) • Korean Chamber of Commerce in Indonesia (Kocham) • Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA) • Dan lain-lain.

A. Kerjasama multi-years APINDO dengan Mitra Utama 1. Confederation of Norwegian Enterprises (NHO) 1.1 “NHO – APINDO Work-plan 2012”

Confederation of Norwegian Enterprises (NHO) adalah organisasi pengusaha terbesar dan paling berpengaruh di Norwegia. Kemitraan APINDO dengan NHO dimulai sejak tahun 2003. Pada tahun ini adalah tahun ketiga dalam perpanjangan kesepakatan kerjasama lima tahunan DPN APINDO dengan NHO (periode 2010 – 2015). Kesepakatan kerjasama difokuskan kepada pengembangan organisasi di tingkat DPP (Propinsi) dan DPK (Kabupaten/Kota) secara umum.

16


1.2 Pertemuan Regional ke-6 APINDO – CEC – VCCI – NHO

Dalam rangka memperkuat kerjasama dan komunikasi dengan mitra organisasi di Asia, yakni CEC (China), VCCI (Vietnam) dan APINDO, sejak tahun 2007 NHO menyelenggarakan program tahunan seminar regional. Pada tanggal 4 – 6 Desember 2012, bertempat di Ho Chi Minh City, VCCI (Vietnam) telah menjadi tuan rumah untuk regional seminar ke 6 yang membahas Corporate Social Responsibility (CSR) dan Vocational Training.

Delegasi APINDO diwakilkan oleh 6 peserta mewakili Pengurus DPN APINDO, Pengurus DPP DKI dan APINDO Training Center.

1.3 NHO Workshop on Reporting

NHO telah memberikan kontribusi ke sejumlah organisasi pengusaha yang menjadi konstituennya dalam periode kerja sama yang cukup panjang. Kontribusi tersebut tidak lepas dari peran NORAD, Norwegian Agency for Development Cooperation, yang merupakan direktorat dari Kementrian Luar Negeri Norwegia. Pada pembaharuan MoU NORAD, APINDO sebagai penerima benefit program kerja NHO, perlu mengoptimalkan pelaporan dan skema kerja sama yang lebih fresh dan terukur output nya. Berdasarkan hal tersebut, NHO mengundang para koordinator kegiatan kerja sama dari 6 asosiasi pengusaha dan kamar


dagang dari negara Angola, Ethiopia, Kenya, Uganda, Vietnam, dan termasuk Indonesia diwakili APINDO untuk mendapatkan pelatihan dan arahan proyeksi kerja sama di tahun mendatang. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 - 16 Mei 2012, di Kantor NHO, Oslo, Norwegia.

NHO Workshop on Reporting, 14 – 16 May 2012 Secretariat and the Programme Directors, in front of NHO Building

Kegiatan kerjasama Reguler APINDO - NHO di tahun 2012 terdiri dari: I. Program Perkuatan Organisasi

Business Gathering

Strategic Planning

Bertujuan untuk menarik atensi dan partisipasi para pengusaha setempat/komunitas bisnis lokal dalam kepengurusan serta keanggotaan APINDO sehingga dapat memperkuat organisasi APINDO di daerah. Pelaksanaan kegiatan Business Gathering pada umumnya disesuaikan jadwal dengan pelaksanaan Musyawarah Propinsi (MUSPROP).

19 April 2012 Hotel Puri Saron, Bali

Membantu DPP APINDO dalam menentukan rencana strategis dan program tahunan DPP APINDO.

9 – 10 Mei 2012 Makassar Golden Hotel, Sulawesi Selatan

Papua Kalimantan Selatan Sulawesi Tenggara

4-5 Juli 2012 Hotel Pangeran, Riau 14-15 Oktober 2012 Papua Barat 13-14 September 2012 DI Yogyakarta Monitoring of Strategic Planning

Dalam rangka mengetahui perkembangan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam lokakarya sebelumnya maka dilakukan pemantauan terhadap program tersebut.

24 Oktober 2012 Gorontalo

Competency / Capacity Building

Sedikit berbeda dengan tahun yang lalu, pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan format Self Assesment yang dibimbing oleh konsultan eksternal. Laporan assestment akan ditindaklanjuti sebagai rekomendasi pengembangan sistem dan sumber daya sekretariat sehingga lebih meningkatkan kinerja karyawan sesuai potensi dan kompentensinya.

Seluruh sekretariat DPN APINDO

Team Building and Annual Meeting

Program tahunan sekretariat tahun 2012 menitik beratkan pada pengembangan motivasi dan evaluasi kinerja staf dengan menghadirkan perwakilan dari pengurus yaitu Bapak M. Aditya Warman dan Ibu Iftida Yasar. Konsultan eksternal juga memberikan

27 – 29 Desember 2012 Asosiasi Pengusaha Indonesia Malang, Jawa Timur

17

Planning

sebelumnya maka dilakukan pemantauan terhadap program tersebut.

Bidang Hubungan

Sedikit berbeda dengan tahun yang lalu, pengemCompetency / Internasional Investasi bangan&kompetensi dilaksanakan dengan format Self Capacity Building Assesment yang dibimbing oleh konsultan eksternal. Laporan assestment akan ditindaklanjuti sebagai rekomendasi pengembangan sistem dan sumber daya sekretariat sehingga lebih meningkatkan kinerja karyawan sesuai potensi dan kompentensinya.

Seluruh sekretariat DPN APINDO

Team Building and Annual Meeting

27 – 29 Desember 2012 Malang, Jawa Timur

Program tahunan sekretariat tahun 2012 menitik beratkan pada pengembangan motivasi dan evaluasi kinerja staf dengan menghadirkan perwakilan dari pengurus yaitu Bapak M. Aditya Warman dan Ibu Iftida Yasar. Konsultan eksternal juga memberikan materinya mengenai bounding kerjasama para staf demi kesatuan komunikasi dan koordinasi. Hal ini sangat mendukung terlaksananya program kerja pengurus dan APINDO secara keseluruhan.

II. Program Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Sosialisasi Keputusan Mahkamah Konstitusi No.37 tentang Pengupahan

Kegiatan ini bertujuan untuk (1) meningkatkan pemahaman terhadap perubahan substansial pasca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan; (2) meningkatkan perhatian terhadap pengaruhnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan pada tataran operasional.

Jawa Barat

Evaluasi Pelaksanaan Undang-undang No. 2/2004

Forum ini bertujuan untuk (1) memaksimalkan proses konsultasi dan koordinasi secara nasional yang dilaksanakan oleh para Ketua DPP APINDO dengan para Hakim AdHoc PHI dan Hakim AdHoc Kasasi unsur APINDO; (2) Lebih meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemilihan Hakim AdHoc PHI unsur APINDO; (3) Pemahaman terhadap proses penyelesaian perselisihan pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Jakarta

Penyusunan Buku Kompilasi Pengadilan Hubungan Industrial – Edisi kedua

Penyusunan Buku Kompilasi ini bertujuan untuk mempublikasikan pedoman dari berbagai kasus yang terjadi di bidang ketenagakerjaan bagi para praktisi.

Jakarta

Sumatera Utara Riau Bengkulu

III. Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pelatihan Manajemen dan Desain untuk sektor andalan di masing-masing propinsi

18


Sektor yang dicakup, antara lain: sektor fashion & asesoris, makanan & minuman dan kerajinan tangan & souvenir Tujuan dari pelatihan ini adalah: (1) Terbentuknya koperasi UKEA di Propinsi; (2) Terbentuknya kemitraan antara UKM/IKM dengan pengusaha besar khususnya anggota; (3) Terbukanya akses kredit perbankan UKM/IKM ke Bank Mayapada dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Angkasa Pura I (Persero)

21 – 22 Maret 2012 Hotel Amans, Maluku 23 – 24 April 2012 Hotel Swissbell Maleosan, Sulawesi Utara 26 – 27 Juni 2012 Hotel Royal Asia, Sumatera Selatan 16 – 17 Oktober 2012 Hotel Swissbell, Papua Barat

transparansi dalam pemilihan Hakim AdHoc PHI unsur APINDO; (3) Pemahaman terhadap proses penyelesaian perselisihan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Penyusunan Buku Kompilasi Pengadilan Hubungan Industrial – Edisi kedua

Bidang Hubungan Jakarta Internasional Investasi bertujuan untuk &

Penyusunan Buku Kompilasi ini mempublikasikan pedoman dari berbagai kasus yang terjadi di bidang ketenagakerjaan bagi para praktisi.

III. Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Sektor yang dicakup, antara lain: sektor fashion & asesoris, makanan & minuman dan kerajinan tangan & souvenir Tujuan dari pelatihan ini adalah: (1) Terbentuknya koperasi UKEA di Propinsi; (2) Terbentuknya kemitraan antara UKM/IKM dengan pengusaha besar khususnya anggota; (3) Terbukanya akses kredit perbankan UKM/IKM ke Bank Mayapada dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Angkasa Pura I (Persero)

21 – 22 Maret 2012 Hotel Amans, Maluku

Pelatihan Pengantar Pengelolaan Merek

Pelatihan ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan keanggotaan DPN APINDO dari sektor UKM/; (2) Meningkatkan kualitas dan efisiensi serta efektifitas produk UKM; (3) Mengembangkan produk UKM yang agar berinovasi produknya; (4) Meningkatkan kemitraan dan pemasaran produk UKM; (5) Meningkatkan capacity building UKM khususnya brand management; (6) Persiapan UKM binaan APINDO mengikuti ajang Indonesia Fasion Week 2013

17 – 18 Desember 2012 Hotel Royal Kuningan, Jakarta

Pembuatan Website

Dengan adanya media tersebut maka data UKM binaan APINDO di seluruh Indonesia dapat terorganisir dengan baik agar dapat melakukan promosi on line dan e-commerce. Selain itu, search engine data UKM/ IKM binaan APINDO tercipta agar dapat berkomunikasi secara on line dan integral antar UKM, dan UKM dengan APINDO ditingkat nasional, propinsi dan kab/ kota.

http://www.ukeaindonesia.com

Pelatihan Manajemen dan Desain untuk sektor andalan di masing-masing propinsi

2. European Union Delegation Jakarta “Advancing Indonesia’s Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme”

Proyek ACTIVE (Advancing Indonesia’s Civil Society in Trade and Investement) adalah proyek kerja sama APINDO dan Delegasi Uni Eropa berdurasi tiga tahun (2012-2014). Proyek kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat peran APINDO dalam pengambilan keputusan dan advokasi kebijakan. Dalam 3 tahun kerja-

23 – 24 April 2012 Hotel Swissbell Maleosan, Sulawesi Utara 26 – 27 Juni 2012 Hotel Royal Asia, Sumatera Selatan 16 – 17 Oktober 2012 Hotel Swissbell, Papua Barat

samanya, Proyek ACTIVE bertujuan untuk : (1) Meningkatkan peran APINDO dalam proses negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Indonesia dan Uni Eropa, (2) Membentuk pusat penelitian dan analisis ekonomi, dan (3) Meningkatkan isu-isu ekonomi penting di Indonesia, khususnya ketenagakerjaan, logistik, dan transportasi.


19


Tujuan Proyek ACTIVE diuraikan ke dalam 4 program kerja: 1. Memperkuat sekretariat APINDO 2. Melakukan advokasi kebijakan terkait FTA dan CEPA 3. Memperkuat komunikasi dengan pemangku kepentingan 4. Membangun kesadaran komunitas bisnis mengenai FTA dan CEPA Salah satu bentuk penguatan kapasitas APINDO adalah pembentukan Research, Analysis and Public Outreach Department, yaitu tim riset dan analisis ekonomi yang menyediakan data dan analisis sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan APINDO. Dengan rekomendasi kebijakan yang didasari data empiris serta analisis yang tajam, APINDO ingin mengambil peran yang lebih substansial dalam menciptakan iklim usaha dan investasi nasional yang lebih kondusif. Pada tahun pertama berjalannya program ACTIVE, APINDO menggandeng Kementerian Perdagangan RI dan Delegasi Uni Eropa untuk mensosialisasikan rencana CEPA kepada para pelaku usaha di daerah. Melalui sosialisasi ini, APINDO membangun awareness dunia

Sosialisasi CEPA Indonesia-Uni Eropa di Medan

Sosialisasi CEPA Indonesia-Uni Eropa di Bandung

20


usaha tentang CEPA sekaligus mengumpulkan masukan tentang potensi dan tantangan CEPA serta harapan dunia usaha dari perjanjian kemitraan ekonomi ini. Sosialisasi telah dilakukan di Jakarta, Bandung, Surabaya, Pontianak, dan Medan dengan audiens pengusaha, perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan media massa. Selain kepada pengusaha, sosialisasi CEPA juga disampaikan kepada asosiasi-asosiasi industri dan perwakilan serikat pekerja di Indonesia. APINDO juga akan melakukan monitoring terhadap daya saing Indonesia, dengan fokus pada tenaga kerja dan logistik serta transportasi. Hasil analisis, masukan pengusaha lewat sosialisasi, dan temuan dalam monitoring akan dijadikan dasar penyusunan rekomendasi kebijakan APINDO terkait CEPA. Melalui langkah-langkah advokasi kebijakan yang terarah dan strategik, rekomendasi kebijakan ini akan disampaikan APINDO kepada pemerintah dan DPR untuk diperhatikan dalam negosiasi maupun implementasi CEPA kelak. Program ACTIVE juga akan memperkuat kapasitas komunikasi APINDO. Ke depan, APINDO akan mengembangkan website yang dilengkapi dengan sumber daya multimedia dan berfungsi sebagai database bagi perusahaan untuk mendapatkan informasi seputar CEPA atau perjanjian perdagangan bebas lainnya dan posisi kebijakan APINDO. Perangkat interaktif juga memungkinkan perusahaan menyampaikan input untuk penyusunan kebijakan APINDO. Fasilitas teleconference juga akan dikembangkan untuk memungkinkan APINDO berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan di seluruh Indonesia. Selain itu, media sosial (Facebook dan Twitter) juga dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi terbaru kepada khalayak. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerja sama ini antara lain: • Kementerian Perdagangan RI • Kementerian Perindustrian RI • Anggota APINDOKamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia • Kamar Dagang Uni Eropa


Beberapa contoh kegiatan APINDO-EU ACTIVE Project No.

Kegiatan

Tanggal

Tempat

1

Sosialisasi CEPA Indonesia-Uni Eropa di Bandung

9 April 2012

Hotel Hyatt, Bandung

2

Sosialisasi CEPA Indonesia-Uni Eropa di Surabaya

23 Mei 2012

Hotel Bumi Surabaya

3

Sosialisasi CEPA Indonesia-Uni Eropa di Pontianak

2 Juli 2012

4

Sosialisasi CEPA Indonesia-Uni Eropa kepada Asosiasi Industri

8 Agustus 2012

Kantor DPN APINDO, Jakarta

5

Sosialisasi CEPA Indonesia-Uni Eropa kepada Serikat Buruh/Serikat Pekerja

14 Agustus 2012


6

Rapat Dengar Pendapat antara APINDO, Delegasi Uni Eropa, dan Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (GAPKI)

4 September 2012


7

Sosialisasi CEPA Indonesia-Uni Eropa di Medan

3. The Overseas Human Resources and Industry Developoment Association (HIDA) The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) Department

AOTS mulai mengirimkan undangan rutin ke APINDO sejak pertengahan 2010 dan dengan terbuka memberikan kesempatan kepada anggota APINDO perwakilan dari nasional dan daerah untuk dapat berpartisipasi. Kemudian pada tahun 2012 AOTS melakukan merger dengan Japan Overseas Development Corporation (JODC) menjadi HIDA. Namun pada dasarnya tipe dan jenis pelatihan yang disediakan untuk APINDO masih dalam topik yang sama.

18 September 2012

Hotel Grand Mahkota, Pontianak

Hotel JW Marriott, Medan

Rekapitulasi undangan pelatihan HIDA kepada APINDO tahun 2012

Pada umumnya pelatihan AOTS terfokus pada Hubungan Industrial, namun diberikan juga pelatihan mengenai sektor lainnya seperti Manajemen Sumber Daya Manusia, Kesehatan & Keselamatan Kerja. Pelatihan ini bertujuan agar peserta mendapatkan ilmu baru tentang sistem kerja di Jepang ataupun negara peserta lain melalui pola benchmarking selama acara berlangsung.

4. International Labour Organization (ILO)

Indonesia tergabung dalam keanggotaan ILO pada tahun 1950. Sebagai salah satu konstituen ILO, APINDO telah dilibatkan dalam berbagai proyek ILO baik di tingkat daerah, nasional dan internasional. Kegiatan tahun 2012 kerjasama APINDO ILO ACT/EMP terdiri dari:

4.1. Lokakarya Labour Laws Reform

Joint study of 16 Asian Countries, Hanoi, 4-6 Desember 2012

ILO menyadari bahwa masalah hubungan industrial di Indonesia sangatlah kompleks. Maka lokakarya ini dirancang untuk mendiseminasi arahan APINDO terhadap


21


Rekapitulasi Undangan Pelatihan HIDA Tahun 2012 No

Nama Program

Waktu & Tempat

1.

Joint Study on “Work-Life Balance in Asian Companies and the Role of Employers’ Organizations”

31 Jan – 2 Feb Pnom Penh, Kamboja

2.

Role of Executive on Better Industrial Relations in Global Era [ERGE]

1 – 21 Feb Tokyo, Jepang

3.

Trainers' Training Course on Management Training Program [ERM1]

23 Mei - 8 Juni Osaka, Jepang

4.

Program on Industrial Relations (IR) and Human Resource Management (HRM) [ERPM-1]

25 Juni – 6 Juli Tokyo, Jepang

5.

Program on Occupational Safety and Health Management and Work Environment [ERWM]

27 Agt – 7 Sep Tokyo, Jepang

6.

Program on Industrial Relations (IR) and Human Resource Management (HRM) [ERPM-2]

5 – 18 September Yokohama, Jepang

7.

The Refresher Seminar for Former Participants of NICC Short-term Programs [ERLX]

17 – 23 Oktober Tokyo, Jepang

8.

Joint study on “Attraction, Development & Retention of Young Capable People in Comparative Perspective in Asian Countries”

4 – 6 Desember Hanoi, Vietnam

peraturan dan keputusan pemerintah yang dianggap dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan industrial dalam perusahaan.

4.2. Strategic Planning for the Secretariat of DPN APINDO

Dalam rangka meningkatkan fungsi dan efisiensi Sekretariat DPN APINDO serta pentingnya memiliki arahan yang strategis bagi organisasi, Sekretariat DPN APINDO menyelenggarakan Perencanaan Strategis untuk meningkatkan efektifitas manajemen, struktur dan praktek- praktek di APINDO, dan sebagai rujukan serta panduan dalam mengembangkan rencana kerja tahunan 2012-2013.

22


Hasil pertemuan mengidentifikasi empat (4) tujuan strategis sebagai prioritas dan arahan bagi APINDO untuk tahun 2012 – 2013, yaitu : 1. Meningkatkan jumlah anggota kurang lebih 10% per tahun; 2. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dan hubungan dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional; 3. Memperkuat dan memperbaiki sinergi antara DPN dengan DPP dan DPK (kota/ Kabupaten); 4. Meningkatan dan mempertahankan investasi di Indonesia.


Rekap Partisipasi APINDO dalam forum – forum undangan ILO dan ITC-ILO, antara lain : No.

Workshop / Training

Date/Venue

1.

Forum Kebijakan Perdagangan dan Ketenegakerjaan

7 Februari R. Tripartit Kemenakertrans

2.

Services by EO: How to Set Up and Expand Sustainable Training Services

20 – 21 Februari Ho Chi Minh City, Vietnam

3.

ILO/Regional Skills Programme/Japan Regional Workshop and Study Programme on Anticipating Skills Demands for Sustainable and Inclusive Growth

27 Feb – 1 Maret Sendai, Japan

4.

The 4th Tripartite Regional Seminar on Industrial Relations in the ASEAN Regional “Setting Minimum Wage and Wage Guidelines; Role of Tripartite Partners and Impact on IR”

29 Feb – 1 Maret Bangkok, Thailand

5.

Designing a new tripartite course on wage policies

6 – 8 Maret Turin, Italia

6.

Preparatory Training mengenai konvensi ILO no.111

19 – 20 Maret Kantor ILO Jakarta

7.

ASEAN Seminar on Unemployment Insurance, Income Security Measures and Active Labour Market Policies

20 – 22 Maret Ho Chi Minh City, Vietnam

8.

Seminar Green Jobs

22 Mei Le Meridien Hotel

9.

Visioning Event on Managing Skills and Employability for Decent Work

22 – 24 Mei Bangkok, Thailand

10.

TOT Pendidikan Keuangan untuk Keluarga

4 – 7 Juni Fave Hotel, Jakarta

11.

Meeting on Measuring and Monitoring Decent Work, Lessons Learnt from MAP Project (ITC ILO)

27 – 29 Juni ILO Jenewa

12.

Training on Green Jobs for APINDO

5 – 6 Juli Bogor, Indonesia

13.

Green Jobs in Asia Regional Conference

29 – 31 Agustus Surabaya

14.

Technical Meeting: Green Jobs – A Key Concept for Sustainable Growth with Equity

26 September Jakarta, Indonesia

15.

The Green Jobs in Asia Project Advisory Committee

27 September Kantor ILO Jakarta

16.

5th ASEAN Forum on Migrant Labour and Employers

9 – 10 Oktober Siem Rep, Kamboja

17.

EO & Women Entrepreneur Programme (ITC ILO)

15-18 October 2012, Bangkok, Thailand

18.

Workshop on Pay Equity in Indonesia – Application of step by step gender-neutral pay evaluation in Indonesia

3 – 4 Desember Crowne Plaza Hotel, Jakarta

19.

Indonesian Green Entrepreneurship Program (IGEP)

17 – 21 Desember Hotel Salak, Bogor


23


5. Dutch Employers Cooperation Program (DECP) dan International Training Center Turin (ITC ILO)

Kerjasama dengan DECP dimulai pada pertengahan tahun 2006 dengan ditandatanginya Memorandum of Understanding (MOU) antara APINDO, KADIN, DECP dan INA (Indonesian Netherland Association). Program pelatihan yang diselenggarakan oleh DECP merupakan kolaborasi dengan fasilitator dari International Training Center ILO (ITC ILO) Turin. Kegiatan kerjasama antara APINDO, DECP dan ITC ILO di tahun 2012 menuju pada suatu wacana baru dalam rangka perkuatan kemampuan sekretariat DPN dalam lobi dan advokasi khususnya dalam isu-isu ketenagakerjaan yang krusial di Indonesia, yaitu masalah pengupahan. Pelatihan yang difasilitasi DECP dan ITC-ILO kepada APINDO tahun 2012 antara lain: 1) How to set up and run sustainable training services for members • 27 – 29 Februari 2012, di APINDO Training Center Jakarta • Diikuti oleh seluruh staf sekretariat DPN APINDO 2) Workshop on Minimum Wage determination and Strategic Planning for Secretariat of APINDO • 29 – 31 Agustus 2012, di Hotel Ibis Tamarin Jakarta • Diikuti oleh 32 peserta dari pengurus APINDO seJabodetabek

meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi yang lebih besar dalam jasa. Indonesia Services Dialogue ditunjang dengan sebuah Sekretariat yang terletak di APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan dikoordinasikan oleh perwakilan senior dari pemerintah (Departemen Perdagangan Republik Indonesia), dunia usaha (APINDO) dan penelitian (CSIS). Dialogue ini juga akan berperan sebagai lembaga kliring untuk penelitian terkait kebijakan dalam jasa dan mulai menghubungkan dengan organisasi-organisasi jasa internasional dan regional. Dialogue ini pertama kali diadakan secara ad hoc pada tahun 2010 dengan dukungan dari Bank Dunia. Dialogue ini telah mengadakan dua Forum Publik. Tujuan Dialogue : • Memberikan pendekatan yang lebih strategis dan terpadu terhadap pengembangan efisiensi dan pertumbuhan di sektor jasa di Indonesia dan hubungan penting jasa dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas tinggi dan daya saing internasional;

6. Indonesia Services Dialogue

Pada bulan Mei 2012, suatu proses institusional baru untuk mendukung pengembangan sektor jasa, yang disebut Indonesia Services Dialogue, telah dibentuk dengan dukungan dari program SEADI USAID . Dialog ini mempertemukan para pemangku kepentingan dari kalangan dunia usaha, pemerintah dan penelitian bersamasama secara teratur dalam forum publik dan lokakarya berbasis penelitian untuk mempertimbangkan pilihan reformasi untuk

24


Forum Publik – Indonesia Services Dialogue di Jakarta


• Menyediakan forum yang lebih inklusif bagi para pemangku kepentingan di kalangan pemerintah, dunia usaha dan individu yang terlibat dalam jasa sehingga akan tercipta diskusi yang lebih informatif tentang pilihan reformasi dan perbaikan peraturan; • Membantu pengembangan penelitian ekonomi baru berbasis bukti tentang sektor jasa dan memberikan jalan keluar diskusi tentang setiap penelitian terkait di bidang jasa oleh semua pemangku kepentingan • Memperkuat kapasitas dan kepercayaan pemerintah Indonesia untuk menetapkan kebijakan peraturan perdagangan dan investasi yang berkaitan dengan jasa dan bernegosiasi lebih proaktif dalam perjanjian perdagangan bilateral, regional dan internasional di sektor jasa • Membentuk lembaga dan jaringan di Indonesia yang serupa dengan Koalisi Meja Bundar Industri Jasa dan Jasa internasional dan domestik yang beroperasi di banyak negara lain sehingga Indonesia dapat diwakili secara lebih sistematis dalam kegiatan bilateral dan internasional dari organisasi-organisasi tersebut. • Memperkuat pemahaman tentang peran dan pentingnya sektor jasa dalam Rencana Induk Ekonomi Nasional dan keberhasilan pengembangan koridor ekonomi di seluruh Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 : Pada tanggal 30 November 2012, APINDO bekerja sama dengan Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Pusat Studi Strategis dan Internasional (Centre for Strategic and International Studies – CSIS) secara resmi meluncurkan Forum Publik Pertama dari Indonesia Services Dialogues. Tiga Menteri membuka Forum Publik tersebut, yang meliputi Jasa dan Daya Saing Perdagangan, Jasa dan Investasi serta Pariwisata, Perjalanan dan Konektivitas. Forum Publik ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional yang berkepentingan dengan Agenda Jasa Indonesia. Para pembicara

terkemuka dari pemerintah, dunia usaha dan penelitian berkumpul dan melakukan diskusi yang bermanfaat mengenai potensi besar jasa untuk pengembangan Ekonomi Indonesia dan membahas cara-cara ke depan untuk mendorong Agenda Jasa Indonesia, terutama dalam kerangka ISD. • Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan, tentang “Membangun Daya Saing Perdagangan: Mengapa Sektor Jasa Sangat Penting” (“Building Trade Competitiveness: Why Services Matter”) • Chatib Basri, Ketua BKPM, tentang Berinvestasi di Bidang Jasa sebagai pendorong pertumbuhan (Investment in Services as a Driver of Growth) • Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tentang Agenda Baru Bidang Pariwisata (The New Tourism Agenda)

7. US-Indonesia Commercial Dialogue 2011-2012

Dimulai dari tahun 2011 dan berlanjut di tahun 2012 DPN APINDO juga terlibat intensif dalam upaya memajukan hubungan ekonomi bilateral Indonesia-Amerika Serikat melalui USIndonesia Commercial Dialogue (US-Indonesia CD). US-Indonesia Commercial Dialogue berangkat dari kerjasama Comprehensive Partnership Agreement yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat pada 9 November 2010. Maksud daripada Commercial Dialogue ini adalah untuk memajukan hubungan perdagangan dan investasi diantara kedua negara dengan melibatkan stakeholders pihak swasta kedua negara. Dialog ini direncanakan untuk diselenggarakan secara rutin. Masukan/ input dari dialog dunia usaha kemudian menjadi rekomendasi kepada pemerintah masing-masing negara. US-Indonesia CD dari pihak Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional Kemenko Bpk. Rizal Affandi Lukman sementara counterpart dari AS adalah Assistant Secretary for Market Access and Compliance U.S. Department of


25


Commerce, Mr. Michael Camunez. Sementara Susunan Anggota lain akan terdiri dari Perwakilan instansi pemerintah terkait kedua negara dan Perwakilan Sektor Swasta/Dunia Usaha. Dibawah dialogue ini sejumlah kegiatan rencananya akan diselenggarakan seperti private sector meetings, seminar, roundtable discussions antara pemerintah dan dunia usaha, symposium, dimana Pemerintahan kedua negara telah identifikasi sejumlah fokus bidang pembahasan antara lain : 1. Iklim Investasi 2. Energi Ramah Lingkungan 3. UKM 4. Perluasan hubungan perdagangan 5. Kewirausahaan 6. Kerjasama Industri Sejumlah rekomendasi yang telah disampaikan oleh APINDO di awal persiapan Commercial Dialogue :

7.1. Terkait Iklim Investasi

1. Penyelenggaraan lokakarya tentang Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dengan melibatkan pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ESDM, Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan pemahaman mengenai EITI dan manfaat implementasinya. (AS) 2. Menyusun studi mengenai kemajuan Indonesia menuju implementasi ASEAN Logistik Framework. (Indonesia) 3. Menciptakan sebuah situs web (dimulai dengan Kemenko Perekonomian) yang akan memuat berbagai draf peraturan, keputusan terbaru untuk memastikan dunia memiliki akses dan kesempatan untuk memberikan masukan berdasarkan draf terbaru.

7.2. Terkait Energi Ramah Lingkungan

1. Terus mengembangkan dan melaksanakan standar Power Purchase Agreement (PPAs) untuk semua jenis energi terbarukan. (Indonesia) 2. Program hibah pembangunan untuk mendukung pengembangan proyek awal.(AS)

26


3. Pengembangan dan publikasi peta sumber daya energi terbarukan dengan pilot project dimulai dengan tiga provinsi. (AS dan Indonesia) 4. Insentif keuangan untuk energi terbarukan yang tersedia untuk proyek-proyek berskala kecil.(Indonesia) 5. Mengakui pentingnya efisiensi energi dan mengembangkan struktur PPA untuk puncak daya. (Indonesia) 6. Koordinasi lintas Kementerian terkait yang bertanggung jawab terhadap izin dalam proses perizinan energi terbarukan. Berikut keterlibatan perwakilan APINDO dalam sejumlah kegiatan US-Indonesia Commercial Dialogue: • Rapat Pembahasan MoU dan Koordinasi Teknis “US-Indonesia Commercial Dialogue” Tanggal: 28 Oktober 2011 Tempat: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI • Planning Meeting/Digital Video Conference “US-Indonesia Commercial Dialogue” Tanggal : 1 November 2011 Tempat : Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta • Penandatangan MoU US-Indonesia Commercial Dialogue RI-AS Tanggal : 11 November 2011 Tempat : Honolulu, Amerika Serikat • 1st US-Indonesia Commercial Dialogue Tanggal : 14 Desember 2011 Tempat : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI • Rapat Persiapan Simposium Ease of Doing Business in Indonesia, 22 November 2011 Tanggal : 22 November 2011 Tempat : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI • Investment Climate Symposium Ease of Doing Business in Indonesia Tanggal : 12 Desember 2011 Tempat : Westin Hotel, Bali • Video Conference I Tanggal : 14 Februari 2012 Tempat : Jakarta


• Video Conference II Tanggal : 24 April 2012 Tempat : Kantor US Commercial Service Jakarta • Rapat persiapan Commercial Dialogue RI-AS back-to-back dengan TIC/TIF RI-AS Tanggal : 29 Juni 2012 Tempat : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI • Indonesia Investment Days Tanggal : 24 September 2012 Tempat : New York, AS • US-Indonesia Commercial Dialogue Tanggal : 25 September 2012 Tempat : New York, AS

B. Kegiatan Kerjasama regional dan multilateral 1. ASEAN Confederation of Employers (ACE)

ASEAN Confederarion of Employers (ACE) didirikan pada tanggal 25 November 2009 di Singapura sebagai bentuk solidaritas, kebersamaan dan komitmen antara organisasi pengusaha di kawasan Asia tenggara. Sampai saat ini ACE beranggotakan 6 organisasi pengusaha di 6 negara ASEAN, antara lain Malaysian Employers’ Federation (MEF), Singapore National Employers Federation (SNEF), Employers’ Confederation of Thailand (ECOT), Employers’ Confederation of the Philippines (ECOP), Cambodian Federation of Business Agency (CAMFEBA) dan APINDO. Pertemuan ke-37 ACE dilaksanakan di Singapura dengan agenda pertemuan mengenai isu-isu nasional terkait perekonomian

dan ketenagakerjaan dari masing-masing negara anggota. Selain itu juga, pembahasan proyek riset dan makalah yang diprakarsai oleh konstituen ACE di wilayah regional, ILOACT/EMP tentang tantangan dan peluang pengembangan sumber daya manusia dan pola hukum dan ketentuan tentang pekerja migran menjelang integrasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

2. Partisipasi APINDO dalam Konferensi Perburuhan Internasional ke 101 di Jenewa, Swiss

APINDO setiap tahunnya berpartisipasi dalam Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ILO di Jenewa, Swiss. ILC ke-101 diselenggarakan pada tanggal 30 Mei – 15 Juni 2012. Merupakan kebanggan bagi APINDO, bahwa pada pertemuan ILC tahun ini turut di serta Bapak Djimanto selaku pengurus APINDO merupakan Anggota Deputi ILO-Governing Body terpilih dari organisasi pengusaha setingkat ASEAN.

Delegasi APINDO pada Konferensi Perburuhan Internasional ke-101, 2 – 18 Juni 2012 di Jenewa


27


C. Kerja Sama Internasional dengan Mitra Lainnya Bidang Hubungan Internasional dimandatkan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan Asosiasi Regional dan Internasional serta mempererat kerjasama dengan perwakilan negara-negara asing di Indonesia maupun di luar negeri. Hubungan kerjasama ini khususnya kepada negara yang memiliki hubungan dagang penting dan strategis guna mempromosikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi dan partner dagang yang dapat diandalkan. Pada tahun 2012, APINDO berperan aktif dan terlibat dalam event-event internasional yang diselenggarakan di Indonesia, sebagai berikut :

1. ASEAN Latin Business Forum (ALBF)

ASEAN – Latin Bisnis forum (ALBF) diselenggarakan pada tanggal 9 – 10 Juli 2012 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Tema konferensi dua hari ini 'Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan'. Acara dibuka secara resmi oleh Presiden Repubik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Latar belakang forum bisnis adalah untuk menggali potensi perdagangan dan investasi kedua negara dimana kondisi sekarang menghadapi melemahnya perekonomian dunia yang dipastikan akan berlanjut ke tahun 2013. Kawasan ASEAN maupun Amerika Latin dan Karibia, sebenarnya telah menjalin hubungan perdagangan yang cukup menjanjikan. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai bahwa “Forum ini memberikan peluang yang ideal bagi Indonesia

28


untuk mengedepankan berbagai potensinya sebagai gerbang investasi dan perdagangan di ASEAN yang dapat dijadikan basis bagi negaranegara Amerika Latin dan Karibia memasuki pasar ASEAN maupun pasar FTA antara ASEAN dengan mitra dialognya. Dan momentumnya adalah sekarang, di saat perekonomian dunia mulai bergerak menuju equilibrium baru.” Kegiatan ALBF sukses terselenggara oleh ASEAN Foundation bekerjasama dengan InterAmerican Development Bank, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan didukung pula oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

2. Joint Seminar Trade and Investment Indonesia - Norwegia

Hubungan diplomatik Norwegia dan Indonesia telah berlangsung selama 62 tahun. Perkembangan hubungan antara kedua negara memiliki sejarah panjang, dan pada saat ini kerjasama tersebut mencakup di beberapa area, seperti iklim dan energi, demokrasi dan hak asasi manusia, isu politik internasional dan perdagangan. Upaya mempererat kerjasama dan potensi bisnis kedua negara serta sekaligus menjadi pintu masuk peluang bisnis bagi perusahaanperusahaan Norwegia di Indonesia, pemerintah Norwegia menunjukan komitmennya untuk turut menggali peluang dalam perkembangan kondisi ekonomi di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan Innovation Norway di Jakarta. Badan ini diharapkan akan memberikan gambaran peluang bisnis melalui riset pasar, wawasan dan informasi terkini,


Perdagangan Norwegia Trond Giske, CEO dan Presiden Innovation Norway Gunn Ovesen dan tamu-tamu terhormat lainnya dari kedua negara.

3. French Indonesia Business Meeting

serta mendampingi perusahaan-perusahaan Norwegia menemukan mitra bisnis sekaligus memberikan saran dan masukan yang kompeten. Dalam rangka peresmiannya, Innovation Norway, APINDO dan organisasi Pengusaha Norwegia, NHO dan Virke menyelenggarakan acara bersama berupa Joint Seminar Trade and Investment. Acara ini dihadiri oleh Menteri Industri Perdagangan Norwegia, Mr. Trond Giske dan para ketua organisasi Pengusaha kedua negara. Pada sesi pleno seminar Indonesia– Norway dan pembukaan kantor Innovation Norway di Indonesia ini dihadiri Putra Mahkota Nowegia TT. RR. HH. Haakon dan Putri Mahkota Norwegia Mette-Marit, Menteri Industri dan

Hanya dua tahun setelah kantor perwakilannya di Indonesia dibuka, Badan Pengembangan Usaha Perancis ke Pasar Internasional (UBIFRANCE), menyelenggarakan rangkaian pertemuan bisnis pertama PerancisIndonesia, pada tanggal 10 Desember 2012 di Jakarta. Dari pihak Indonesia, acara ini didukung oleh APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia). Seminar dan pertemuan sektoral, bertujuan untuk membantu perusahaan-perusahaan Perancis memahami iklim dan budaya perdagangan Indonesia. Acara ini dihadiri Ketua APINDO dan Ketua KADIN, sejumlah perwakilan masyarakat bisnis Perancis dan Indonesia, para ahli kesehatan, industri, retail dan telekomunikasi di Indonesia. Pemerintah Perancis menyatakan keinginan mereka untuk menjadi lebih dekat ke pasar Indonesia. Sekitar 40 Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah Perancis (UKM) hadir pada acara ini untuk mencari mitra baru dan pelanggan baru. UBIFRANCE memiliki kesempatan untuk memperketat hubungan bisnis antara kedua negara dan untuk masa jangka panjang. Hubungan ini diharapkan dapat menciptakan sebuah hubungan yang win-win berkelanjutan antara pengusaha Indonesia dan Perancis.


29


No

Jenis Kegiatan

1.

Findland Networking Business Meeting, 25 Januari 2012, Bali Room Hotel Kempinski, Jakarta

25 Januari 2012, Bali Room Hotel Kempinski, Jakarta

2.

MoU dengan Kamar Dagang Asing di Indonesia • American Chamber of Commerce in Indonesia (Amcham Indonesia) • British Chamber of Commerce in Indonesia (Britcham Indonesia) • European Business Chamber of Commerce in Indonesia (Eurocham Indonesia) • German-Indonesian Chamber of Commerce and Industry (EKONID) • Indonesia – Australia Business Council (IABC) • Indonesian Netherland Association (INA) • Jakarta Japan Club (JJC) • Korean Chamber of Commerce in Indonesia (Kocham)

31 Januari 2012, Grand Hyatt Hotel, Jakarta

3.

International Symposium on SGRA – Communicating Shared Experiences for the Benefit of Informal Sector Workers

27 – 28 February 2012, Bangkok, Thailand

4.

Kunjungan Delegasi Tripartit Bangladesh

6 Maret 2012, DPN APINDO

5.

MoU Signing Apindo-Microsoft Indonesia

8 Maret 2012, PT. Microsoft Indonesia

6.

Kunjungan HE. Andrew L. Y. Hsia, Kepala Perwakilan TETO dan delegasi Chinese National Federation of Industries (CNFI) dari Taipei Economic and Trade Services (TETO)

14 Maret 2012, DPN APINDO

7.

AmCham HR Committee Luncheon

25 April 2012, Ritz Carlton Hotel, Jakarta

8.

MoU Signing with Chinese National Federation of Industries (CNFI) – Apindo

9.

Seminar on Improving the Organization’s Labor Management System to Strengthen Trade Cooperation Among ASEAN Community

4 – 6 Juli 2012 Bangkok, Thailand

10.

Signing Amendment of MoU Apindo-Kocham pada World Expo 2012

1 Agustus 2012, Yeosu, Korea

11.

Signing of Indonesian Decent Work Country Programme 2012-2015

7 September 2012, Kemenakertrans RI

12.

Kunjungan HE. Stig Traavik, Duta Besar Norwegia dan CEO Norges Bank Investment Management (NBIM)

24 September 2012, DPN APINDO

13.

KOILAF Invitation Program for Indonesia

22 – 26 Oktober 2012 Seoul, Korea

14.

Kunjungan HE. Mr. Gregory So Kam, Secretary of Commerce and Economic Bureau, Government of Hongkong SAR

1 November 2012, DPN APINDO

15.

The Oslo Conference on Corporate Social Responsibility

13-14 November 2012, Oslo, Norway

Selain kegiatan bilateral dan multilateral di atas, APINDO juga mendapat kesempatan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya serta Kedutaan besar asing di Jakarta, seperti kerjasama dalam pelaksanaan the Asia

30

Tanggal & Tempat


27 Juni 2012, Kemenperin RI

HR Summit dengan the Asia Business Forum, partisipasi dalam kegiatan the FriederichEbert-Stiftung), partisipasi program KOILAF (Korea), studi banding ke Malaysia (Program Menakertrans) dan lain-lain.

BIDANG ORGANISASI & PEMBERDAYAAN DAERAH

Bidang Organisasi & Pemberdayaan Daerah

Pendahuluan Dalam rangka menghadapi tantangan global, dan semenjak pertengahan sampai dengan akhir tahun 2012 sama-sama kita saksikan dan rasakan berbagai gejolak Hubungan Industrial di beberapa daerah terutama daerah kawasan industry dimana pekerja/buruh bergejolak melakukan demostrasi yang terus menerus hingga menggangu aktifitas bisnis dan hal ini mengakibatkan banyak kerugian. Pekerja umumnya mengusung isu Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah bahkan tak jarang gerakan buruh di kawasan tersebut disertai pula dengan aksi sweeping dibeberapa kawasan pabrik yang tidak ikut serta dengan aksi buruh tersebut Konflik horizontal di beberapa tempat bahkan tak terhindarkan dan keberadaan aparat di tempat demonstrasi itupun nyaris tidak menunjukkan fungsi yang semestinya. Sejalan dengan aksi buruh yang berlangsung dibeberapa lokasi pabrik di beberapa daerah tersebut , APINDO yang berada di semua tingkatan baik di Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) maupun Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota (DPK)

hendaknya semakin solid dalam menjalankan roda organisasi terutama dalam menghadapi tantangan eksternal tersebut. Intensitas informasi dan kualitas komunikasi serta koordinasi diantara pengurus APINDO perlu semakin ditingkatkan, demikian pula dengan para pemangku kepentingan lainnya, tetap dengan sikap independen, kritis dan konstruktif untuk kemajuan dunia usaha pada khususnya dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya. Sebagaimana amanat dari perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, hasil Musyawarah Nasioanal Khusus (MUNASSUS), kembali kita diingatkan untuk lebih mengupayakan terciptanya investasi yang seluas-luasnya di Indonesia (Pasal 11 ayat 4 AD) serta melakukan usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat bagi pengusaha (Pasal 11 ayat 5 AD). Ini menuntut kerja keras dan kerja cerdas kita semua melalui APINDO agar keberadaan kita sungguh-sungguh dapat dirasakan tidak saja oleh anggota tetapi juga pelaku usaha lain dan masyarakat luas serta bangsa dan negara.

Laporan Kegiatan Pada tahun 2012 Departemen Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPN APINDO mencatat beberapa hal penting yang mewarnai dinamika organisasi APINDO baik internal maupun eksternal.

1. Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota (DPK) Kegiatan Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota (DPK) dan Penyusunan

Program Rencana Strategis dari hasil SWOT Analysis untuk 1 (satu) periode kepengurusan, meliputi 5 (lima) Provinsi antara lain :

1.1. DPP APINDO Kepulauan Riau Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota (DPK) untuk Penyusunan Program Rencana Strategis selama 1 (satu) periode ini diselenggarakan di Batam pada tanggal 16 - 17 Januari 2012 dan telah menghasilkan beberapa rumusan program antara lain upaya penambahan jumlah anggota dan


33


peningkatan pelayanan bagi anggota, pemberdayaan Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota, Pemberdayaan Kesekretariatan di setiap tingkatan, peningkatan peran keterwakilan di lembaga-lembaga terkait dengan kepentingan DPP APINDO Kepulauan Riau, dll.

1.2. DPP APINDO Riau Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota (DPK) untuk Penyusunan Program Rencana Strategis selama 1 (satu) periode ini diselenggarakan di Pekanbaru, Riau pada tanggal 3 - 4 Juli 2012 dan telah menghasilkan beberapa rumusan program antara lain upaya penambahan jumlah anggota dan peningkatan pelayanan bagi anggota, pember-dayaan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Kesekretariatan di setiap tingkatan, peningkatan peran keterwakilan di lembaga-lembaga terkait dengan kepentingan DPP APINDO Riau, dll. Dalam kesempatan ini hadir pula Bjørn Delbæk (Direktur Program) dari NHO.

34


1.3. DPP APINDO Sulawesi Selatan Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota (DPK) untuk Penyusunan Program Rencana Strategis selama 1 (satu) periode ini diselenggarakan di Makassar pada tanggal 9 - 10 Mei 2012 dan telah menghasilkan beberapa rumusan program antara lain upaya penambahan jumlah anggota dan peningkatan pelayanan bagi anggota, pemberdayaan Dewan Pimpinan Kabupaten/


Kota, Pemberdayaan Kesekretariatan di setiap tingkatan, peningkatan peran keterwakilan di lembaga-lembaga terkait dengan kepentingan DPP APINDO Kepulauan Riau, Optimalisasi Peran Apindo Training Centre Cabang Sulawesi Selatan, dll.

terakhir Bapak Djimanto (alm) sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPN APINDO mendedikasikan pengabdiannya bagi Bangsa dan Negara tercinta melalui APINDO.

1.4. DPP APINDO Daerah Istimewa Yogyakarta

1.5. DPP APINDO Papua Barat

Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota (DPK) untuk Penyusunan Program Rencana Strategis selama 1 (satu) periode ini diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 13 - 14 September 2012 dan telah menghasilkan beberapa rumusan program antara lain upaya penambahan jumlah anggota dan peningkatan pelayanan bagi anggota, pemberdayaan Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota, Pemberdayaan Kesekretariatan di setiap tingkatan, peningkatan peran keterwakilan di lembaga-lembaga terkait dengan kepentingan DPP APINDO Yogyakarta, dll. Di APINDO Daerah Istimewa Yogyakarta inilah kesempatan

Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota (DPK) untuk Penyusunan Program


35


Rencana Strategis selama 1 (satu) periode ini diselenggarakan di di Manokwari – Papua Barat pada tanggal 15 – 16 Desember 2012 dan telah menghasilkan beberapa rumusan program antara lain upaya penambahan jumlah anggota dan peningkatan pelayanan bagi anggota, pemberdayaan Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota, Pemberdayaan Kesekretariatan di setiap tingkatan, peningkatan peran keterwakilan di lembaga-lembaga terkait dengan kepentingan DPP APINDO Papua Barat, dll. Dalam kesempatan ini hadir pula Bjørn Delbæk (Direktur Program) dari NHO.

2. Business Gathering Sedangkan pertemuan dengan pelaku bisnis (pengusaha) baik yang sudah menjadi anggota APINDO maupun yang belum bergabung di APINDO termasuk Asosiasi-asosiasi sektoral serta pemangku kepentingan lainnya dalam kesempatan Business Gathering dilakukan di 4 (empat) Provinsi, antara lain :

2.1. DPP APINDO Bali

Business Gathering di Bali dilaksanakan pada tanggal 19 April 2012, dihadiri kurang lebih 200 pengusaha termasuk UKM binaan APINDO Bali. DPP APINDO Bali, memilik 8 (delapan) DPKab/Kot dan 1 (satu) Koodrdinator Wilayah Kota Denpasar dengan total jumlah anggota 330 Anggota Biasa dan 50 UKM Binaan, masih memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Dalam kesempatan ini ini hadir pula Bjørn

36


Delbæk (Direktur Program) dari NHO berbagi pengalaman tentang situasi dan kondisi dunia usaha di Norwegia. Setelah penyelenggaraan Business Gathering, acara dilanjutkan dengan Musyawarah Provinsi ke-VIII dan dalam kesempatan tersebut terpilih kembali Bapak Drs. Panudiana Kuhn MM, sebagai Ketua DPP APINDO Bali periode tahun 2012 – 2017.

2.2. DPP APINDO Papua

Business Gathering di Jayapura - Papua dilaksanakan pada tanggal 9 November 2012, dihadiri kurang lebih 100 pengusaha termasuk UKM binaan APINDO Papua. DPP APINDO Papua, baru memiliki 4 (empat) DPKab/Kot dengan total jumlah anggota kurang lebih 100 (seratus) dan masih menyimpan potensi pariwisata, pertambangan, perkebunan yang luar biasa. Setelah penyelenggaraan Business Gathering, acara dilanjutkan dengan Musyawarah Provinsi dan dalam kesempatan tersebut terpilih Bapak Drs. Simon P. Morin


sebagai Ketua DPP APINDO Papua periode tahun 2012 – 2017.

2.3. DPP APINDO Kalimantan Selatan

Business Gathering di Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2012, dihadiri kurang lebih 200 pengusaha termasuk UKM binaan APINDO Kalimantan Selatan. DPP APINDO Kalimantan Selatan, memiliki 12 (dua belas) DPKab/Kot dengan total jumlah anggota 336 (tiga ratus tiga puluh enam) perusahaan dan masih menyimpan potensi

pertambangan, dan perkebunan. Sebelum Business Gathering dan Pelantikan DPP APINDO Kalimantan Selatan, pada tanggal 11 November 2012 dilaksanakan Musyawarah Provinsi dan dalam kesempatan tersebut terpilih Bapak DR. Supriyadi SPd, MM sebagai Ketua DPP APINDO Kalimantan Selatan periode tahun 2012 – 2017.

2.4. DPP APINDO Sulawesi Tenggara

Business Gathering di Kendari - Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2012, dihadiri beberapa pengusaha termasuk UKM binaan APINDO Sulawesi Tenggara. DPP APINDO Sulawesi Tenggara, memiliki 8 (delapan) DPKab/Kot dengan total jumlah anggota 116 perusahaan dan masih menyimpan potensi nikel, rumput laut, aspal, perikanan dan pariwisata Wakatobi Setelah penyelenggaraan Business Gathering, acara dilanjutkan dengan Musyawarah Provinsi dan dalam kesempatan tersebut terpilih kembali Bapak Gunawan Yiedri sebagai


37


atas kerjasama antara DPN APINDO dengan NHO. Kegiatan lain yang dilakukan oleh Daerah secara secara mandiri (APINDO) cukup banyak, namun ada 2 (dua) yang melibatkan Departemen Organisasi dan Pemberdayaan Daerah, antara lain : 1. Business Gathering dan Musyawarah Kabupaten Kota Baru – Kalimantan Selatan Business Gathering diselenggarakan di Kota Baru membahas masalah hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan berkeadilan dengan Narsumber Ibu Endang Susilowati, SH. MH Setelah Business Gathering dilanjutkan dengan Musyawarah Kabupaten Kota Baru dan terpilih Bapak Achmadi sebagai Ketua DPK Kota Baru periode tahun 2012 – 2017.

Ketua DPP APINDO Sulawesi Tenggara periode tahun 2012 – 2017 Departemen Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPN APINDO pada tanggal 24 Oktober 2012 juga berkesempatan melakukan 1 (satu) kegiatan Monitoring Kinerja Organisasi di DPP APINDO Gorontalo dan dalam kesempatan ini pula kita berdiskusi mengenai kebutuhan pemberdayaan dan pengadaan fasilitas mesin pengemas (packaging) hasil produksi UMKM Binaan APINDO Gorontalo. Sepuluh kegiatan diatas dapat terselenggara

38


2. Business Gathering dan Musyawarah Kabupaten Mimika Business Gathering diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2012 yang membahas


masalah hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan berkeadilan serta upaya peningkatan kinerja organisasi APINDO dengan Narasumber Bapak Dionisius (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika) dan R. Wahyu Handoko S.Sos. MM (Kepala Departemen Organisasi dan Pemberdayaan Daerah – Sekretariat DPN APINDO). Setelah Business Gathering dilanjutkan dengan Musyawarah Kabupaten Kota Baru dan terpilih Bapak Arnold Kayame sebagai Ketua DPK Mimika periode tahun 2012 – 2017.

Banten dan DPKAB/KOT, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Kerawang.

3.2. Lokakarya/Workshop tentang Pengupahan di DPP APINDO Jawa Tengah

3. KEGIATAN DPN APINDO BEKERJASAMA DENGAN ILO JAKARTA Kegiatan ILO Jakarta bersama dengan DPN APINDO yang melibatkan Daerah (DPP/DPK APINDO) antara lain : 3.1. Lokakarya / Workshop tentang Pengupahan bagi DPP APINDO DKI Jakarta, Jawa Barat,


39


4. KEGIATAN DPN APINDO BEKERJASAMA DENGAN ACI SINGAPORE

5.1. CEO Forum APINDO & Asosiasi Lain Tingkat Nasional

DPN APINDO bekerjasama dengan Aci Singapore melaksanakan Survey tentang Indeks Daya Saing Provinsi Indonesia (Indonesia Provincial Competitiveness Index) bagi Pelaku Usaha / anggota APINDO. Survey antara lain meliputi masalah Kinerja Perusahaan, Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi, Inovasi, Lingkungan Usaha, Infrastruktur, Pembiayaan, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan lain-lain.

5.2. DPP APINDO Sumatera Utara

5. KEGIATAN DPN APINDO BEKERJASAMA DENGAN KEMITRAAN (PARTNERSHIP) Sesuai dengan paradigma baru APINDO yang tidak sekedar mengurusi masalah ketenagakerjaan saja, DPN APINDO bekerjasama dengan Kemitraan (Partnership) dan PT. Siement Indonesia menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan untuk Calon Pelatih (Training of Trainers) terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sistem Elektronik (E-Procorument) di tingkat Nasional dan 6 (enam) Provinsi antara lain :

40



5.3. DPP APINDO Sulawesi Selatan

5.4. DPP APINDO Jawa Barat

5.5. DPP APINDO Jawa Timur

5.6. DPP APINDO Daerah Istimewa Yogyakarta

5.7. Kabupaten Keroom - Papua Kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sistem Elektronik dan Pelatihan bagi Calon Pelatih (Training of Trainers) ini disambut antusias oleh para pemangku kepentingan yang terkait, seperti : 1. Para Vendor baik yang tergabung di dalam APINDO, KADIN, ARDIN, GAPENSI dan Asosiasi lainnya; 2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).


41


3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). 4. Inspektorat 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tk. I / Tk. II). 6. Unsur Perguruan Tinggi, seperti : Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya – Jawa Timur.

Tema “Reformasi Birokrasi”. Kegiatan diskusi ini selain berinteraksi dengan peserta yang hadir di ruangan juga terjalin interaktif dengan peserta dari beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia.

6. RAKERKONAS APINDO

5.8. Reformasi Birokrasi

Ketua Umum DPN APINDO Sofjan Wanandi berkenan hadir sebagai salah satu Narasumber dalam Partnership Lecture Series dengan

42


Pada tanggal 1 – 3 Juli 2012 di Pontianak, Kalimantan Barat diselenggarakan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional APINDO Ke24, dengan mengambil tema “Meningkatkan Hubungan Industrial yang Dinamis, Harmonis dan Berkeadilan untuk Memperkuat Daya Tawar Investasi dan Perdagangan. Rakerkonas ini dibuka oleh Bapak Suswono, Menteri Pertanian Republik Indonesia, diikuti oleh 33 Peserta Penuh dan kurang lebih 200 Peninjau.



43

BIDANG Informasi & Layanan Anggota

Bidang Informasi & Layanan Anggota

Pendahuluan Tahun 2012 merupakan Tahun yang monumental bagi APINDO dikarenakan bertepatan dengan tanggal 31 Januari APINDO memasuki ulang tahun ke-60. Sebuah perjalanan usia yang semakin menunjukkan kematangan peran serta APINDO sebagai Organisasi yang mewakili kepentingan dunia usaha dibidang ketenagakerjaan, hubungan industrial serta mewujudkan iklim usaha nasional yang kondusif. Pengembangan paradigma APINDO di Tahun 2012 diwujudkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan 8 (delapan) Foreign Chambers antara lain: 1. American Chamber 2. British Chamber 3. Ekonid 4. European Chamber 5. Indonesian Australian Business Council 6. Indonesian Netherland Association 7. Jakarta Japan Club 8. Korean Chamber

MOU juga dilaksanakan dengan 3 (tiga) perusahaan BUMN yaitu: 1. Pertamina 2. BNI 3. PLN Dalam struktur Kepengurusan DPN APINDO juga telah dilakukan penambahan selain bidang Ketenagakerjaan antara lain: 1. bidang energi 2. bidang industry 3. bidang perdagangan 4. bidang perhubungan 5. bidang telekomunikasi 6. bidang properti. Untuk mensinergikan pengembangan paradigma dan penambahan bidang baru, departemen informasi dan layanan anggota hadir sebagai sebagai pintu yang bersentuhan langsung khususnya bagi pengurus, perusahaan anggota serta masyarakat luas untuk mendapatkan beragam informasi dan pelayanan.

Laporan Kegiatan Ditahun 2012 pada dasarnya kegiatankegiatan dalam departemen Informasi dan Layanan Anggota merupakan kegiatan rutin yang berlangsung dalam setiap tahunnya.

1. Kegiatan Bersifat Informasi Informasi sangat diperlukan bagi setiap orang dalam menjalankan aktifitasnya tidak terkecuali dalam organisasi dan 350 perusahaan anggota luar biasa APINDO serta ± 30 asosiasi – asosiasi industri. Beberapa kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan diantaranya :

1.1. Members Alert Members Alerts bertujuan untuk membantu perusahaan Anggota APINDO khususnya dan Pengurus APINDO didalam memantau serta mendapatkan perkembangan berita-berita dan isu terhangat serta terkini yang diberitakan dalam media cetak maupun elektronik. Member Alerts juga berfungsi sebagai sarana penyampaian kegiatan-kegiatan APINDO baik nasional maupun internasional. Penyebaran informasi Members Alert dilakukan setiap minggunya.


47


beberapa perusahan juga telah menjadi anggota Apindo berdasarkan referensi dan kemudahan dalam melakukan proses registrasi melalui website APINDO, tercatat sebanyak ± 70 perusahaan mendapatkan informasi mengenai APINDO melalui website. Utuk data statistik mengenai website APINDO, grafik berikut menjelaskan lebih lanjut atas informasi dan data beserta pengunjung yang tercatat sampai saat ini, antara lain:

1.2. Website

Saat ini website APINDO menjadi wahana bagi publik untuk dapat mengetahui berita terbaru dalam dunia usaha khususnya untuk mengetahui kegiatan dan informasi yang berhubungan dengan APINDO. Dalam departemen informasi dan layanan anggota

Jumlah Kunjungan Website APINDO 21.000 18.000 15.000 12.000 9.000 6.000 3.000

De

s-1

2

2 No v-1

Ok

t-1

2

2 p-1 Se

2 Ag

s-1

-12 Jul

Jun

-12

2 i-1 Me

Ap r-1 2

r-1 2 Ma

-12 Fe b

Jan

-12

0

Berdasarkan statistik jumlah pengunjung website www.apindo.or.id terbanyak pada bulan Januari dan Oktober hingga mencapai jumlah kunjungan 18.958 kali.

48



20 Negara terbanyak pengunjung Website APINDO No.

Negara

Kode

Halaman

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Indonesia United States Sweden Canada Norway China Thailand Ukraine Singapore Hong Kong Russian Federation Japan Australia Great Britain South Korea France Germany European country Netherlands Malaysia

id us se ca no cn th ua sg hk ru jp au gb kr fr de eu nl my

526.347 86.785 15.629 11.998 10.090 8.324 7.274 4.533 4.457 4.249 3.877 3.392 3.210 2.294 1.932 1.740 1.681 1.543 1.339 1.317

Bandwidth

Hits 6.414.330 462.673 20.250 203.802 252.452 20.028 12.741 4.935 72.844 23.799 4.497 64.691 23.817 15.949 30.288 9.103 9.484 9.687 5.587 23.591

104.448 MB 9.072 MB 671,71 MB 2.447 MB 3.281 MB 498,98 MB 382,71 MB 70,84 MB 1010 MB 491,70 MB 136,16 MB 1116 MB 496,51 MB 302,81 MB 285,62 MB 164,09 MB 155,17 MB 169,52 MB 170,52 MB 405,77 MB

Berdasarkan statistik negara asal pengunjung website APINDO mayoritas berasal Indonesia, Amerika Serikat, Swedia, Kanada dan Norwegia sampai dengan Malaysia.

10 Artikel terpopuler dalam Website APINDO No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hits

Artikel Terpopuler About APINDO Kepengurusan APINDO Training Center Annual Report Surat Edaran Menakertrans No. 13/2005 Tentang Uji Material UU No. 13/2003 Kepmenakertrans Peraturan Pelaksanaan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Rekapitulasi UMP, UMK, UMS, Seluruh Indonesia Penjelasan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Permenaker No. 31 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit Formulir Penangguhan Upah Minimum 2013

84.524 73.228 57.088 56.420 35.236 34.136 32.032 30.132 27.876 7.096


49


2. Kegiatan Bersifat Layanan 2.1. Members Gathering Tujuan pelaksanaan Members Gathering adalah untuk memberikan informasi terbaru terkait dengan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan juga kebijakan Pemerintah lainnya serta sharing informasi dan pengalaman serta masukan-masukan bagi pelaksanaan khususnya manajemen Sumber Daya Manusia di tingkat perusahaan. Members Gathering sendiri pada umumnya dilaksanakan setiap bulannya. Tema-tema dalam Member Gathering di tahun 2012 antara lain : 1. Menanggapi Putusan Mk No.27/Puu-Ix/2011 Mengenai Outsourcing Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) 2. Pasar Modal Sebagai Alternatif Pendanaan Perusahaan 3. Bagaimana Solusi Komputasi Awan (Cloud Computing) Dapat Membantu Efisiensi Perusahaan Untuk Lebih Kompetitif Di Era Globalisasi 4. Penanganan Mogok Kerja Dengan Pendekatan Psikologis Dan Yuridis 5. Pentingnya Menguasai Sistim Manajemen Strategi Balance Score Card Oleh Perusahaan 6. Perkembangan Outsourcing Saat Ini Narasumber dalam Pelaksanaan Member Gathering Tahun 2012 sebagai berikut : 1. Bapak Hasanuddin Rachman – Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO 2. Ibu Frederica W Dewi – Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia 3. Bapak Timoer Soetanto – Anggota Sektor dan Bidang Jaminan Sosial DPN APINDO 4. Ibu Fanly Tanoto – Cloud Computing Business Development Manager PT Microsoft Indonesia 5. Bapak Ferro Feriska, Cloud Computing Integration Specialist PT Microsoft Indonesia 6. Bp Edwan Hamidy Daulay, Ketua Tim Advokasi DPP APINDO DKI Jakarta

50


7. Bapak Seta Wicaksana M.Psi – Managing Director Humanika Consulting 8. Ibu Iftida Yasar – Wakil Sekretaris Umum DPN APINDO 9. Ibu Sri Raziaty Ischaya – Hakim Ad Hoc DPP APINDO DKI Jakarta 10. Bapak Mario Montino – Konsultan Pengembangan Strategi dan Eksekusi Palladium Asia Pacific 11. Ibu Sri Nurhaningsih SH – Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 12. Bapak Wisnu Wibowo – Ketua Umum Asosiasi Alih Bisnis Daya

Pelaksanaan Member Gathering 2012

2.2. CEO/Owners Gathering

CEO/Owners Gathering telah memasuki tahun ketiga dan dalam pelaksanaanya merupakan salah satu kegiatan yang ditunggu bagi para CEO/Owners perusahaan untuk dapat bertemu dan mendengarkan serta berkomunikasi langsung dengan Menteri atau Pejabat Pemerintah yang hadir.


CEO / Owner Gathering dengan Menteri Pertanian, Ir Suswono

Pelaksanaan CEO / Owners Gathering yang telah dilaksanakan di Tahun 2012: NO

TEMA

NARASUMBER Bapak Dahlan Iskan, Menteri BUMN RI

1.

Arah dan kebijakan Menteri BUMN

2.

Bapak Ir. Suswono, Mengembangkan sinergitas pemerintah Menteri Pertanian RI dan swasta dalam membangun ketahanan pangan Indonesia

2012 bertempat di Apindo Training Center (ATC) dipimpin oleh Bapak Sofjan Wanandi dan Bapak Deddy Saleh - Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI. Tahun 2012 dapat dikatakan penuh dengan dinamika permasalahan Perburuhan antara Pengusaha dan Buruh khususnya terkait aksi-aksi unjuk rasa buruh menuntut dihapusnya sistim outsourcing, upah murah dan pemberlakuan sistim jaminan sosial yang sangat merugikan dunia usaha. APINDO sebagai organisasi yang mewakili dunia usaha mengupayakan berdialog secara khusus dengan para pimpinan perusahaan anggota luar biasa untuk membahas langkahlangkah kedepan menghadapi beragam permasalahan Perburuhan yang terjadi. Adapun dialog khusus dilaksanakan pada Selasa, 6 November 2012.

2.3. Special Dialogue Dalam tahun 2012 telah dilaksanakan 2 (dua) kali dialog khusus dengan mengangkat tema yang berbeda diantaranya: • Dalam rangka mengakomodasi beberapa permintaan perusahaan anggota terkait telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Angka Pengenal Impor (API), yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaku impor, mendorong pengembangan industri dalam negeri, meningkatkan keadilan (fairness) di antara pelaku impor, serta meningkatkan kredibilitas dari para pelaku impor, APINDO mengadakan suatu dialog khusus dengan Kementerian Perdagangan RI. Sosialisasi yang dikemas dalam dialog khusus dilaksanakan pada Selasa, 16 Mei

2.4. Pelatihan Publik Kegiatan pelatihan atau seminar publik yang diselenggarakan oleh DPN APINDO merupakan hasil kerjasama dengan partner kerja DPN APINDO, diantaranya:


51


• Apindo bekerjasama dengan Hukum Online

menyelenggarakan Seminar tentang Praktik Outsourcing Pasca Penerbitan Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. B.31/PHIJSKS/i/2012 yang dilaksanakan pada 28 Februari 2012 bertempat di Auditorium Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perum Bulog Jl.Kuningan Timur Blok M.2 No.5 Jakarta Selatan.

• Bekerjasama dengan ILO dilaksanakan

Lokakarya Labour Laws Reform pada 29 Maret 2012 di Hotel Crowne Plaza. Lokakarya dibuka oleh Direktur ILO, Bp PeterVan Rooij. Lokakarya tersebut menghadirkan narasumber diantaranya : 1. Bapak DR. H. Hasanuddin Rachman, MIM (Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO)

2. Bapak M. Aditya Warman (IR Dept Head PT. ASTRA INTERNASIONAL) 3. Bapak Doddy Irawan (Manager Industrial Policy PT. Chevron Pacific Indonesia).

• Penandatangan MOU dengan PT Microsoft

Indonesia diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan Seminar Dinamika Perdagangan Internasional: Peluang Dan Hambatan Bagi Eksportir Nasional, 16 Mei 2012.

HARAPAN DI TAHUN 2013 Tahun 2012 telah berada dipenghujung waktu menuju pergantian tahun 2013, beragam kegiatan peristiwa telah terlewati ditahun 2012. Memasuki tahun 2013 optimisme selalu menjadi semangat terdepan bagi APINDO dalam mewujudkan visi dan misinya. Tahun 2013 merupakan tahun penting berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah nasional (MUNAS) APINDO untuk menentukan Kepengurusan APINDO selama 5 (lima) tahun

52


kedepan. Kepengurusan Baru tentunya menciptakan banyak harapan tidak terkecuali bagi departemen informasi dan layanan anggota. Peningkatan jumlah perusahaan anggota APINDO sudah tentu menjadi harapan terbesar di tahun 2013 tentunya dibarengi pemberian kualitas layanan dan manfaat secara nyata kepada perusahaan. Tantangan hubungan industrial kedepan semakin memerlukan penanganan yang jauh lebih baik dan terintegrasi.

BIDANG UKM, PEREMPUAN PENGUSAHA, PEREMPUAN PEKERJA, JENDER & URUSAN SOSIAL

Bidang UKM, Perempuan Pengusaha, Perempuan Pekerja, Jender & Urusan Sosial

Pendahuluan Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki luas daratan 1.922.570 km2, 17.504 pulau dengan total 33 propinsi serta jumlah penduduk sebanyak 237.556.363 jiwa. Indonesia memiliki potensi dalam mengelola sumber daya yang ada sehingga memiliki nilai tambah sebagai modal tumbuhnya industri (khususnya UKM/IKM). Strategi pembangunan Indonesia perlu memberdayakan sektor riil terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM/IKM). Sektor inilah yang banyak menyerap tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta disparitas regional. Persoalan urbanisasi akan dapat diredam apabila UKM/ IKM dapat berkembang di daerah sehingga mengurangi masyarakat untuk datang ke kota besar mencari pekerjaan. UKM/IKM merupakan representasi dari 51,257 juta unit usaha di Indonesia, menyerap 90,9 juta tenaga kerja dan memberikan kontribusi 55,6 persen untuk PDB. Bahkan UKM/IKM dapat menyumbangkan devisa sebesar Rp 183,8 triliun. Jumlah yang besar ini memberikan gambaran kepada kita seberapa pentingnya peran UKM/IKM bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Sedikitnya ada 4 hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing UKM/IKM. Pertama adalah dengan menyediakan layanan publik yang reliabel dan transparan terkait dengan UKM/IKM. Kedua dengan membangun dan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan. Ketiga meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, unit usaha UKM/IKM serta akses kepada pendanaan. Dan yang keempat adalah menjamin akses pasar dan

juga membangun legitimasi institusi yang mengatur pasar. Permasalahan dasar di Industri Indonesia antara lain; Pertama, masih sangat tingginya kandungan impor bahan baku, bahan antara, dan komponen untuk seluruh industri. Kedua, lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi karena industri kita masih banyak yang bertipe "tukang jahit" dan "tukang rakit". Ketiga, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagaimana tecermin dari tingkat pendidikan tenaga kerja industri. Keempat, belum terintegrasinya UKM/IKM di Indonesia dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan industri skala besar. Kelima, kurang sehatnya iklim persaingan karena banyak subsektor industri yang beroperasi dalam kondisi mendekati "monopoli", setidaknya oligopoli. Oleh karena itu, apabila kita ingin berbicara banyak dalam pasar global, mau tidak mau distorsi yang menghalangi fair competition harus dihilangkan. APINDO sebagai suatu organisasi pengusaha menaruh perhatian besar pada pengembangan dan penguatan UKM/IKM sebagai penopang perekonomian Indonesia. Kontribusi APINDO terhadap UKM/IKM melalui Bidang UKM, Perempuan Pengusaha, Perempuan Pekerja, Jender dan Urusan Sosial, telah melakukan serangkaian kegiatan antara lain: Pemberdayaan dan Pengembangan UKM/ IKM, Penguatan Pengarusutamaan Jender, Program Pemberdayaan Angkatan Muda (Youth Employment), Program Pekerja Anak, Kerjasama Program Penanganan Penderita Disabilitas, HIV/AIDS, CSR dan Program terkait lainnya.


55


Laporan Kegiatan

56

1. KERJASAMA KONFEDERASI BISNIS DAN INDUSTRI NORWEGIA (NHO) DENGAN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO)

1.1. Pelatihan Manajemen dan Disain

UKM/IKM berperan dalam pendistribusian hasil−hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnansi bahkan berhenti beraktifitas, sektor UKM/IKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Pengembangan UKM kedepan, perlu menggabungkan keunggulan lokal (lingkungan internal) dan peluang pasar global, yang disinergikan dengan otonomi daerah dan pasar bebas; berfikir dalam skala global dan bertindak lokal (think globally and act locally) dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan pengembangan UKM/IKM. Pengembangan kewirausahaan UKM/ IKM terutama perempuan pengusaha [Asian Development Bank (ABD) menyebutkan bahwa 30 % UKM/IKM dimiliki oleh perempuan dan dari 70 % tersebut sebanyak 30 % dikelola oleh perempuan] telah menjadi perhatian APINDO beberapa tahun terakhir ini karena UKM/IKM terutama perempuan masih banyak mengalami kendala dalam hal kebijakan, keahlian, pengetahuan manajemen, infrastruktur, modal, pengemasan, pemasaran dan lain−lain. Sebagai kontribusi APINDO terhadap UKM/ IKM, APINDO telah melakukan serangkaian kegiatan pemberdayaan UKM/IKM diantaranya Pelatihan Manajemen dan Disain bagi UKM/ IKM. DPN APINDO bekerjasama dengan Konfederasi Bisnis dan Industri Norwegia (NHO) menyelenggarakan :

Tujuan Kegiatan : • Meningkatkan pemahaman hubungan industrial yang harmonis kepada UKM/ IKM. • Pemahaman tentang K3 bagi UKM/IKM • Mengembangkan produktivitas UKM/IKM melalui inovasi produk dan disain kemasan. • Mengembangkan managerial skill pengusaha UKM/IKM untuk mencapai efisiensi dan efektifitas yang optimum. • Meningkatkan kemitraan dan pemasaran produk UKM/IKM dengan pengusaha besar khususnya pengusaha besar anggota APINDO. • Meningkatkan keanggotaan DPP APINDO dari sektor UKM/IKM. • Terbentuknya koperasi UKEA dimasing− masing propinsi tempat pelatihan WED.


Diselenggarakan selama 2 (dua) hari di beberapa propinsi terpilih selama tahun 2012.

Hasil yang diharapkan : • Meningkatnya pemahaman hubungan industrial dan K3 bagi UKM/IKM. • Berkembangnya pola pikir UKM/IKM terhadap perubahan trend dan selera pasar global. • Pengembangan produk UKM/IKM melalui city branding dan produksi kemasan. • Terbentuknya koperasi UKEA DPP APINDO di propinsi yang bersangkutan. • Terbentuknya kemitraan antara UKM/IKM dengan pengusaha besar di daerah. • Terbukanya akses kredit perbankan UKM/ IKM ke Bank Mayapada dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Angkasa Pura I (Persero).


1.1.1. DPP APINDO MALUKU Kegiatan pelatihan dilaksanakan tanggal 21 - 22 Maret 2012 di Hotel Amans, Ambon dengan peserta 50 UKM/IKM dari sektor fashion & asesoris dan makanan & minuman (kemasan) terdiri dari 30 orang pengrajin tenun dan 20 orang pembuat kemasan minyak kayu putih, serta kue−kue berbahan dasar sagu. 1.1.2. DPP APINDO SULAWESI UTARA Kegiatan Pelatihan dilaksanakan tanggal 23 - 24 April 2012 di Hotel Swissbell Maleosan, Manado dengan peserta 50 UKM/IKM dari sektor fashion & asesoris dan makanan & minuman terdiri dari 21 orang pengrajin tenun, perancang busana, konveksi dan 29 orang pembuat kemasan selai dan sirup pala, serta

kue-kue berbahan dasar sagu, kenari dan dodol. 1.1.3. DPP APINDO SUMATERA SELATAN Kegiatan pelatihan dilaksanakan tanggal 26−27 Juni 2012 di Hotel Royal Asia, Palembang dengan peserta 60 pengusaha UKM/IKM dari sektor fashion & assessoris serta makanan & minuman. 1.1.4. DPP APINDO PAPUA BARAT Kegiatan Pelatihan dilaksanakan tanggal 16-17 Oktober 2012 di Hotel Swissbell, Manokwari dengan peserta 70 pengusaha UKM/IKM dari sektor fashion & asesoris, makanan & minuman serta kerajinan tangan & souvenir.

KEGIATAN DPP APINDO

MALUKU


57


KEGIATAN DPP APINDO

SULAWESI UTARA

KEGIATAN DPP APINDO

SUMATERA SELATAN

58



KEGIATAN DPP APINDO

PAPUA BARAT

2. PELATIHAN PENGANTAR PENGELOLAAN MEREK “PENGEMBANGAN KOMPETENSI UKM/IKM” Merek-merek yang kuat adalah sumber keunggulan bersaing yang berdampak dalam perputaran modal kerja, loyalitas pelanggan dan penerimaan penawaran produk/layanan baru. DPN APINDO bekerjasama dengan Prasetiya Mulya Business School mengadakan pelatihan pengantar pengelolaan merek dengan cara menyajikan model serta contoh− contoh konkret bagaimana merek dikelola dan dibangun untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Kegiatan Pelatihan dilaksanakan 17−18 Desember 2012 di Hotel Royal

Kuningan, Jakarta dengan peserta 70 UKM/ IKM dari sektor fashion dan asesoris. Tujuan Kegiatan : • Meningkatkan kualitas dan efisiensi serta efektifitas produk UKM/IKM. • Mengembangkan produk UKM/IKM yang sudah ada ataupun inovasi produk baru. • Meningkatkan kemitraan dan pemasaran produk UKM/IKM. • Meningkatkan capacity building UKM/IKM khususnya mengenai brand management. • Persiapan UKM/IKM binaan APINDO mengikuti ajang Indonesia Fasion Week 2013. • Pemahaman hubungan industrial dan K3 bagi UKM/IKM.


59


PELATIHAN PENGANTAR PENGELOLAAN MEREK “PENGEMBANGAN KOMPETENSI UKM/IKM” 3. PEMBUATAN WEBSITE http://www.ukeaindonesia.com Tujuan Kegiatan : • Mengumpulkan data UKM/IKM binaan APINDO di seluruh Indonesia agar dapat melakukan promosi on line dan e-commerce. • Meningkatkan search engine data UKM/IKM binaan APINDO agar dapat berkomunikasi secara on line dan integral antar UKM, serta antara UKM dengan APINDO ditingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota. • Situs “WEBSITE ECOMMERCE UKM APINDO” adalah alat bantu atau media yang dapat menggambarkan persebaran paparan posisi, produk dan nama-nama UKM/IKM dibawah naungan APINDO. • Situs yang dimaksud berisi berbagai macam informasi tentang UKM/IKM yang meliputi posisi/daerah dimana UKM/IKM berada, produk UKM/IKM dan nama-nama UKM/ IKM binaan APINDO.

60


• Informasi khusus untuk UKM/IKM dan berita-berita perkembangannya yang berupa informasi UKM/IKM, keberhasilan UKM/IKM dan berbagai produk UKM/IKM.


4. RUKEMA (RUMAH KEMAS APINDO) Potensi ekonomi di Indonesia 90 persennya merupakan UKM/IKM, yakni sejumlah 53 juta unit. Jumlah sebesar itu menjadi tumpuan utama target akselerasi industri Indonesia tahun 2025. Menjelang akselerasi ekonomi Indonesia 2025, lahirlah gejala konsumen 3000 (kelas menengah) yang memiliki daya beli dan tingkat konsumsi tinggi. Studi Bank Dunia menyebutkan, kelas menengah Indonesia saat ini 56,5 persen dari 237 juta penduduk dengan nilai belanja US $ 2 - US $ 20 per hari. Artinya, saat ini ada sekitar 134 juta warga kelas menengah di Indonesia. Profil konsumen ini lebih terdidik, kaya informasi, kosmopolit dan familiar dengan teknologi. Jumlah kelas menengah di Indonesia dapat menggambarkan betapa besarnya potensi Indonesia baik sebagai pasar (demand) maupun pengusaha (supply). Peluang ini jelas menjadi sasaran empuk bagi pengusaha asing untuk menggali ceruk keuntungan sebesar−besarnya. Dengan kapasitas teknologi, manajemen dan


61


62



pemasaran yang lebih profesional, produk bangsa asing hadir menantang produk lokal untuk memperebutkan pasar kelas menengah. Tak jarang mereka hadir berwujud produk olahan dalam negeri yang dikemas dengan merek asing. Fenomena inilah yang menjadikan RUKEMA menjadi “The New Middlers” bagi produk lokal Indonesia. Dengan penduduk 237 juta jiwa, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar besar bagi produk asing. Inilah yang menjadi tekad RUKEMA, mengemas produk lokal Indonesia dan merealisasikan impian menjadi: Indonesia’s Brand Eveywhere. Pada pertengahan tahun 2012, RUKEMA dipercayakan untuk melakukan studi banding di National Design Council (Singapore), dan Branding Center Malaysian (Malaysia). Setiap tempat memberi pelajaran tentang strategi pemerintah mendukung UMK/IKM melalui desain. Pada bulan September 2012, RUKEMA menerima penghargaan dalam Kompetisi Mandiri Bersama Mandiri (MBM), sebuah ajang Social Entrepreneurship Competition tingkat Nasional. Piala MBM bidang industri kreatif diserahkan langsung oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Pada Bulan Dzulhijjah, RUKEMA menginisiasi sebuah proyek kolaborasi dengan berbagai bisnis kreatif untuk membuat platform pasar qurban berbasis digital. Tujuan utamanya adalah mengoneksikan pedagang tradisional di seluruh Indonesia melalui website dan aplikasi android. Program RUKEMA ini mendapat respon positif dari media nasional dan internasional. Di tahun 2012 pula, berbagai dinas provinsi mempercayakan pengembangan ekonomi kreatifnya melalui RUKEMA. Dinas Perindustrian Jakarta Utara dan Jakarta Barat telah menjalin kemitraan selama satu tahun. RUKEMA juga telah mengadakan training kemasan untuk UKM/IKM di 4 (empat) provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua Barat.

5. INDONESIA FASHION WEEK (IFW) 2012 Produk fashion tergolong sebagai komoditas yang memiliki nilai tambah tinggi yang menjadi penggerak industri kreatif Indonesia; oleh karena itu pergelaran perdana Indonesia Fashion Week 2012 (Pekan Mode Indonesia 2012) harus menjadi tonggak pendorong bangkitnya industri fashion Indonesia. IFW yang bertema ”Colorful Indonesia” terselenggara atas kerjasama APINDO dengan APPMI, Kompas Gramedia, dan empat kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Keempat kementerian tersebut diharapkan diharapkan mendukung penuh mewujudkan sasaran road map industri fashion Indonesia. IFW adalah suatu ajang pameran dagang khusus produk mode berskala nasional menuju internasional, diselenggarakan tanggal


63


23−26 Februari 2012 bertempat di Jakarta Convention Centre dan diikuti oleh lebih kurang 500 peserta dari anggota APPMI, IPMI (Ikatan Perancang Mode Indonesia), UKEA (UKM Kreatif APINDO), APGAI, API dan pengusaha lainnya.

6. INDONESIAN - FRENCH BUSINESS MEETINGS KERJASAMA APINDO DENGAN UBIFRANCE APINDO bekerjasama dengan UBIFRANCE dalam event Indonesian - French Business Meetings pada tanggal 10 - 12 Desember 2012 di Hotel Mandarin Oriental Jakarta.

64


Kegiatan tersebut diikuti oleh 50 perusahaan asal Perancis yang memperkenalkan teknologi yang terbaru dan siap bekerjasama dengan perusahaan Indonesia khususnya


textile, IT and communication. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 6 Desember 2012 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta dan menghasilkan 10 (sepuluh) kontrak dan follow up business.

8. KERJASAMA DJPEN DAN APINDO MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI SOCIAL COMPLIANCE BAGI PERUSAHAAN YANG BERORIENTASI EKSPOR

anggota APINDO terutama dibidang telecommunication, health sector, industrial risk & protection dan franchise distribution.

Dalam rangka peningkatan perdagangan produk ekspor non migas dan meningkatkan kerjasama di bidang pengembangan ekspor, maka Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) Kementerian Per-dagangan bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyelenggarakan kegiatan “Diseminasi Hasil Kerjasama Pengembangan Ekspor melalui Pemanfaatan Jejaring Kemitraan”. Sasaran kegiatan sosialisasi Social Compliance bagi dunia usaha Indonesia adalah 300 pengusaha

7. BUSINESS MATCHING KERJASAMA APINDO DAN BUSINESS INNOVATION PARTNERS CO. LTD. JAPAN

Diikuti oleh 30 (tiga puluh) perusahaan besar dan UKM/IKM binaan dan anggota APINDO yang terdiri dari sektor automotive/ motorcycle support/sparepart, electronic and home appliances, machinery and jig tools,


65


yang berorientasi ekspor, terutama anggota dan binaan APINDO baik pengusaha kecil, menengah maupun besar yang terdapat di 6 (enam) propinsi: • Propinsi Bali (Denpasar) : 30 April 2012 • Propinsi Sulawesi Selatan (Makassar) : 29 Mei 2012 • Propinsi Banten (Tangerang) : 14 Juni 2012 • Propinsi Kalimantan Timur (Balikpapan) : 20 Juni 2012 • Propinsi Kepulauan Riau (Batam) : 22 November 2012 • Propinsi Riau (Pekanbaru) : 26 November 2012

Tujuan Kegiatan : • Untuk memberikan berbagai informasi mengenai pengembangan ekspor khususnya meningkatkan pemahaman dunia usaha terkait dengan pemenuhan terhadap ketentuan mengenai sosial compliance. • Melakukan koordinasi yang efektif dan efisien dalam peningkatan pema-haman pengusaha Indonesia di bidang pengembangan ekspor sekaligus mening-katkan kinerja ekspor non migas nasional, dan terbentuknya citra/ image positif terhadap produk-produk ekspor Indonesia di pasar international.

PAMERAN UKM BINAAN APINDO KERJASAMA DENGAN MNC BUSINESS

66



9. PAMERAN UKM BINAAN APINDO KERJASAMA DENGAN MNC BUSINESS Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-2 (dua) MNC Business digelar diskusi tentang Ketahanan Ekonomi Nasional. Pelaksanaan diskusi disiarkan langsung dalam Program Special Dialog pada tanggal 26 September 2012. Diskusi dilakukan dengan peserta melingkar, dipandu oleh satu orang moderator, dengan peserta yakni pembuat kebijakan setingkat menteri, asosiasi, pelaku usaha dan pengamat ekonomi. Pada event tersebut juga dilakukan pameran UKM binaan APINDO.

10. TRADE EXPO INDONESIA (TEI) KERJASAMA ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN Kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) yang menghadirkan buyers dari 60 (enam puluh) negara kerjasama APINDO dengan Kementerian Perdagangan, diadakan pada tanggal 17 - 21 Oktober 2012 bertempat di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran yang berkonsep B to B tersebut diikuti oleh 30 (tiga puluh) UKM/IKM binaan APINDO yang berorientasi ekspor.

11. PESONA JAWARA MUPEN ON THE ROAD 2012 Menyadari pentingnya meningkatkan kesejahteraan penduduk usia produktif, pada tahun 80-an BKKBN telah mengembangkan program KB perusahaan. Program ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian peserta KB baru dan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga karyawan/karyawati. Namun, sangat disayangkan kala reformasi bergulir pada tahun 1998, program ini ditinggalkan. Untuk mendorong pihak perusahaan yang memiliki potensi cukup besar sebagai salah satu stakeholder BKKBN maka diperlukan pengembangan kebijakan yang dapat menjamin peningkatan peran swasta dalam program KB nasional. BKKBN dalam rangka meningkatkan peranan swasta dalam pelayanan KB telah melakukan kerjasama dalam bentuk MoU dengan APINDO. Langkah


67


PESONA JAWARA MUPEN ON THE ROAD ini telah ditindak lanjuti dengan langkah pembentukan petunjuk pelaksanaan operasional, serta pengembangan kebijakan yang akan mendorong pihak perusahaan lebih berperan. Dengan demikian para karyawan atau karyawati dapat memperoleh akses pelayanan KB mandiri di tempat mereka bekerja. Pencanangan KB perusahaan, pelayanan KB dan kesehatan melalui program Pesona Jawara Mupen On The Road dilaksanakan di 6 (enam) propinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur serta satu kegiatan lainnya di propinsi Bali masing−masing:

68


• PT. Krakatau Steel, Cilegon : 3 Mei 2012 • Kramat Jati Plaza, Jakarta : 4 Mei 2012 • PT. Pupuk Kujang, Karawang : 5 Mei 2012 • PT. MAK, Yogyakarta : 8 Mei 2012 • PT.Petrokimia Gresik, Jawa Timur : 11 Mei 2012 • Propinsi Bali : 7-9 November 2012

12. FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN (FKJP)

• Adalah suatu wadah yang beranggotakan unsur-unsur pemerintah, perusahaan, lembaga pelatihan kerja (LPK), asosiasi profesi dan stakeholder yang dapat


FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN (FKJP) memfasilitasi, menghimpun dan memberikan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan program pemagangan. • Pembentukan forum komunikasi jejaring pemagangan diperlukan keberadaannya, menjembatani kepentingan pembinaan kompetensi tenaga kerja, ketersediaan peluang dan infra struktur yang ada di perusahaan untuk pelaksanaan pemagangan dan sudah terselenggara kegiatannya di beberapa propinsi: - Propinsi Banten : 22 Februari 2012 - Propinsi DKI Jakarta : 21 Maret 2012 - Propinsi Nusa Tenggara Timur : 24-26 Mei 2012 - Propinsi Bangka Belitung : 26-27 Juni 2012 - Propinsi Jawa Bara : 12-14 Juli 2012 - Propinsi Jawa Timur : 14-15 September 2012 - Propinsi Papua : 27-29 September 2012 - Propinsi Jawa Timur : 1-3 November 2012 - Propinsi DI Yogyakarta : 29 November - 1 Desember 2012

Tujuan Kegiatan : • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. • Menyiapkan generasi muda untuk dapat berkompetisi dalam era globalisasi. • Mendidik generasi muda untuk beretos kerja produktif, disiplin dan sikap mental tinggi. • Mempunyai keterampilan dan berwawasan luas didunia kerja baik didalam negeri maupun di luar negeri. • Memiliki modal usaha dan hidup mandiri/ berwirausaha.

13. KERJASAMA INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION (ILO) DENGAN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) 13.1. SUSTAINING COMPETITIVE AND RESPONSIBLE ENTERPRISES (SCORE)

Sampai saat ini SCORE sudah dilaksanakan kegiatannya dibeberapa propinsi seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. Seluruh


69


modul SCORE telah ditranslasi kedalam bahasa Indonesia yaitu SCORE Modul 1 Kerjasama di Tempat Kerja, SCORE Modul 2 Manajemen Kualitas, SCORE Modul 3 Produktifitas dan Produksi yang Lebih Bersih, SCORE Modul 4 Manajemen Tenaga Kerja dan SCORE Modul 5 Kesehatan dan Kesehatan Kerja (K3). Konstituen khususnya APINDO terlibat cukup aktif dalam mengimplementasikan program SCORE baik di DKI Jakarta maupun di propinsi−propinsi terpilih dalam bentuk menyeleksi peserta pelatihan dan mengikut sertakan para trainer APINDO untuk mengikuti pelatihan ToT modul-modul SCORE yaitu: • Propinsi DKI Jakarta : 17-18 Januari 2012 • Propinsi Lampung : 5-6 Maret 2012 • Propinsi Jawa Barat : 7-8 Maret 2012 • Propinsi DKI Jakarta : 18-19 Oktober 2012 • Propinsi DKI Jakarta : 1 November 2012 • Propinsi Sulawesi Selatan : 6 November 2012

saing dalam rantai pasokan global. • Tujuan program BWI untuk meningkatkan produktivitas dan kondisi kerja dalam rangka memperkuat daya saing dalam sektor industri padat karya. • Better Work telah diimplementasikan di Kamboja, Vietnam, Yordania, Haiti, Lesotho dan saat ini diperluas sampai ke Nikaragua dan Indonesia. • Fokus sektor pertama di Indonesia: industri garmen di JABODETABEK dengan potensi dikembangkan ke wilayah lainnya. • APINDO terlibat aktif dalam mengimplementasikan program BWI (Better Work Indonesia) di propinsi DKI Jakarta sebagai berikut: - tanggal 7 Mei 2012 - tanggal 19 Juni 2012 - tanggal 25 Juni 2012 - tanggal 28 Juni 2012 - tanggal 8 November 2012 - tanggal 14 November 2012

Hasil yang dicapai : Sampai saat ini sudah 51 (lima puluh satu) UKM/IKM yang mengikuti program SCORE sebagai pilot project. Para UKM/IKM yang menjadi pilot project SCORE telah membuktikan bahwa produktivitas mereka meningkat, adanya perbaikan ditempat kerja dan meningkatkan komunikasi antara pekerja dengan pengusaha. Para UKM/IKM juga dapat mencapai efisiensi berupa pengulangan pekerjaan yang minimal dan tingkat reject yang turun. Bahkan 3 (tiga) dari 51 (lima puluh satu) UKM/IKM yang menjadi pilot project SCORE yaitu Lestari Dini Tunggul (Jakarta), Mubaroqfood (Kudus) dan Baruasa Mandiri (Kendari) mendapatkan penghargaan produktivitas “Parama Work” dari pemerintah; dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hasil yang dicapai : • Pembentukan Komite Penasehat Program Better Work Indonesia untuk memandu pelaksanaan program, memberikan saran kebijakan sektor yang akan diperluas dan memberi arahan umum program. • Pelaksanaan kegiatan “Buyers Forum” sebagai ajang penyamaan standard persepsi antara “Buyers” dengan “Factory”.

13.2. BETTER WORK INDONESIA (BWI)

• Better Work Indonesia adalah program kemitraan yang unik antara APINDO, ILO dan IFC (International Finance Corporation). Program ini dimulai pada tahun 2010 dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan daya

70


14. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) Setiap tenaga kerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Bila seorang pengusaha merekrut seorang pekerja, dan mendapat imbalan upah, maka upah yang diberikan hanyalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga kerja tersebut. Oleh karena itu pengusaha wajib melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Dari aspek kesehatan kerja, setiap tenaga kerja ingin agar tetap sehat sejak memulai kariernya sampai mencapai masa


pensiun, terhindar dari berbagai gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan maupun lingkungan kerjanya. Untuk itu setiap pengusaha/manajemen perusahaan harus melaksanakan upaya kesehatan kerja di tempat kerja. Upaya kesehatan kerja adalah upaya di bidang kesehatan yang ditujukan pada komunitas tenaga kerja, yang meliputi: • upaya kesehatan promotional • upaya preventif • upaya kuratif • upaya rehabilitasi TOT K3 untuk 30 UKM dengan metode PAOT dilaksanakan di Yogyakarta 11-13 April 2012 kerjasama APINDO dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Implementasi SMK3 oleh Kemenakertrans dilakukan melalui pendekatan sebagai “Labor Inspector” untuk pengusaha besar, sedangkan untuk UKM/ IKM dilakukan pendekatan partisipatif untuk implementasi isu-isu K3.

15. PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) - APINDO APINDO telah menjalin kerjasama dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk membantu UKM/IKM binaan APINDO sebagai salah satu bentuk kemitraan antara perusahaan besar dengan UKM/IKM di seluruh Indonesia. Kerjasama ini tertuang dalam MoU pada tanggal 11 September 2012 berlaku effektif untuk masing−masing wilayah yang sudah ada perwakilan PT. Angkasa Pura I (Persero):

• Propinsi DKI Jakarta • Propinsi Bali • Propinsi Jawa Timur • Propinsi Sulawesi Selatan • Propinsi Kalimantan Timur • Propinsi Papua Barat • Propinsi Kalimantan Selatan • Propinsi Sulawesi Utara • Propinsi DI Yogyakarta • Propinsi Nusa Tenggara Timur • Propinsi Jawa Tengah • Propinsi Nusa Tenggara Barat • Propinsi Maluku Kerjasama pengelolaan PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) Perum Angkasa Pura I dengan APINDO untuk UKM/IKM binaan APINDO dengan ketentuan maksimal pinjaman Rp 50.000.000,- dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat suku bunga 6%/tahun.

16. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) TENTANG SURVEY PEREMPUAN PENGUSAHA Studi yang berjudul “Survey Perempuan Pengusaha” kerjasama CSIS (Centre for Strategic and International Studies) dengan APEC dan Asia Foundation serta APINDO dengan melibatkan perempuan pengusaha yang memiliki 10 - 200 pekerja dan yang melakukan ekspor, dilaksanakan pada tanggal 13 November 2012, di APINDO Training Center ATC Jakarta. FGD membahas tantangan perempuan pengusaha pada waktu pertama sekali menjalankan usaha termasuk didalamnya masalah keuangan, pengalaman menjalankan usaha, pengetahuan teknis, akses kepada informasi dan support dari keluarga.


71


Hasil dari FGD akan dijadikan bahan studi dan masukan pengembangan program yang berhubungan untuk meningkatkan capacity building perempuan pengusaha di Indonesia, karena selama ini dirasakan banyak hambatan bagi perempuan untuk mulai melakukan usaha di Indonesia.

17. GP2SP (GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF) KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN KESEHATAN Pembinaan dan pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pekerja sangat bergantung atas kemauan baik dan kesungguhan (goodwill dan commitment) pengusaha yang berhubungan langsung dan ikut bertanggungjawab atas kesejahteraan perempuan pekerja yang bekerja pada unit usahanya. Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kualitas tenaga kerja, baik dari segi ketangguhan fisik maupun keterampilan kerja. Bersamaan dengan itu dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, dunia usaha harus dipacu dalam melakukan efisiensi, memupuk produktivitas dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Kegiatan GP2SP tersebut diadakan di 2 (dua) propinsi yaitu: • Propinsi DKI Jakarta : 28 November 2012 • Propinsi Jawa Timur : 3 Desember 2012

18. SEMINAR NASIONAL “BISNIS HIJAU UKM/IKM INDONESIA” KERJASAMA APINDO DENGAN PRASETIYA MULYA BUSINESS SCHOOL Prasetiya Mulya Business School (PMBS) bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyelenggarakan seminar nasional dengan tajuk “Bisnis Hijau UKM/ IKM Indonesia” pada tanggal 13 Desember 2012, di kampus Prasetiya Mulya Business

72


School. Seminar nasional ini diselenggarakan untuk merespon tuntutan praktek bisnis hijau sebagai keberlanjutan bisnis masa depan, khususnya dalam sektor UKM/IKM. Tujuan Kegiatan: Untuk melakukan desiminasi praktek bisnis hijau yang telah dilakukan oleh pelaku UKM/ IKM dalam berbagai sektor kepada para pelaku UKM/IKM lainnya. Dengan desiminasi praktek bisnis hijau tersebut diharapkan para pelaku UKM/IKM memetik manfaat praktek bisnis hijau dalam penghematan biaya operasional UKM/IKM dan peningkatan kualitas sosial berupa: • penghematan pemakaian energi listrik • penghematan pemakaian bahan bakar • daur ulang bahan baku atau produk lainnya • penghematan penggunaan air • pengurangan emisi CO2 • desain produk hijau

19. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PAJAK UKM/IKM KERJASAMA APINDO DENGAN INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION FGD bertujuan untuk dapat memahami latar belakang penyederhanaan pajak UKM/IKM di APINDO Training Center (ATC) pada tanggal 9 Agustus 2012. Selain itu dari FGD dapat diketahui tantangan-tantangan dan kesulitankesulitan yang dialami oleh sektor UKM/ IKM di Indonesia, khususnya dalam bidang pajak; mendiskusikan sistem administrasi perpajakan yang paling tepat untuk sektor UKM/IKM di Indonesia dan masukan-masukan untuk perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan sektor UKM/IKM di Indonesia. Pembina UKM/IKM dari kementerian dan lembaga meminta agar UKM/IKM diberi keringanan dan bahkan untuk UKM/IKM mikro dibebaskan dari pengenaan pajak. Pada revisi UU PPh Nomor 36/2008, ada keringanan tarif pajak bagi UKM/IKM sektor badan, dimana untuk omset atau peredaran usaha kurang dari Rp. 4,8 milyar setahun, mendapatkan


SEMINAR NASIONAL “BISNIS HIJAU UKM/ IKM INDONESIA”

keringanan tarif PPh sebesar 50 persen dari tarif normal sebesar 25 persen, atau tarif efektif 12,5 persen. Namun demikian, pajak dinilai masih berkutat di “hilir” dengan hanya memberi keringanan tarif pajak penghasilan, sehingga dituding sebagai penghambat kemajuan UKM/IKM yang berjuang sejak dari “hulu”. UKM/IKM keberatan dengan pajak final atas omset bulanan. Opsi pajak final diambil DJP karena lebih mudah untuk mengenakan pajak atas omset daripada pajak atas laba bersih. Sulitnya menghitung laba bersih UKM/ IKM dikarenakan pencatatan keuangan UKM belum tertata rapi. Pembebasan pajak UKM/ IKM justru akan memperberat sektor keuangan negara pada sisi lain. Perlu diingat bahwa tax ratio saat ini berkisar 13 persen dari PDB. Jika

sektor UKM/IKM yang menyumbang 57 persen PDB, dibebaskan dari pajak, maka secara riil angka tax ratio akan sulit ditingkatkan.

20. KERJASAMA THE INTERNATIONAL ALLIANCE FOR WOMEN (KEDUTAAN BESAR CANADA) DENGAN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) Salah seorang UKM/IKM binaan APINDO yaitu Ibu Lusia Efriani berkesempatan mendapatkan penghargaan “The International Alliance For Women 100 World Differences” untuk kategori “Sosial Entrepreneur” pada tanggal 18 Oktober 2012. Penghargaan diberikan di Kedutaan Canada yang ada di Washington, DC. Penghargaan ini diberikan kepada 100 wanita dari seluruh Indonesia yang melakukan perbedaan dalam meningkatkan perekonomian khususnya dalam konteks pemberdayaan KERJASAMA dengan THE perempuan. INTERNATIONAL ALLIANCE FOR WOMEN Penerima penghargaan harus


73


dinominasikan oleh orang lain dan pihak Majalah Wirausaha dan Keuangan melihat kiprah Ibu Lusia Efriani di Organisasi APINDO memberikan nominasi ke USA dalam ajang “The International Alliance For Woman”, sebagai seorang entreprenur yang mampu mengolah limbah tempurung kelapa menjadi arang dianggap sebagai suatu usaha yang unik dan mampu mendedikasikan penjualan buku “Cinderella From Indonesia” untuk kegiatan

sosial ke pulau-pulau di Kepri.

Tantangan dan Harapan Tahun 2013 Memasuki tahun 2013 sudah tentu memiliki tantangan yang semakin berat ditengah kondisi pemulihan ekonomi global akibat krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika Serikat. Di dalam negeri sendiri masih banyak persoalan yang mendera UKM/IKM termasuk diantaranya masalah upah minimum, membanjirnya produk−produk murah terutama dari China baik yang legal maupun illegal dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dengan mencermati gambaran kondisi tersebut, pada tahun 2013 nanti sudah pasti menciptakan banyak tantangan dan harapan bagi Bidang UKM/IKM, Perempuan Pengusaha, Perempuan Pekerja, Jender dan Urusan Sosial DPN APINDO antara lain: 1. Diharapkan adanya peningkatan dukungan dan perhatian dari institusi dan stakeholder terkait terhadap pengembangan dan pemberdayaan UKM/IKM, khususnya perempuan pengusaha, melalui sinergi program untuk menghindari tumpang tindih dan pengulangan program, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, penurunan bunga

74


bank, penyediaan bahan baku, energi (listrik/gas) dan penyederhanaan proses pembayaran pajak dan tariff pajak yang pro UKM/IKM. Semua harapan diatas perlu juga didukung oleh peningkatan infrastruktur, gerakan peningkatan produktivitas, proteksi terhadap produksi dalam negeri dari serbuan produk luar negeri demi meningkatkan daya saing dan penguasaan pasar dalam negeri dan mengantisipasi penutupan usaha serta beralihnya pengusaha industri kecil menjadi pedagang yang pada akhirnya akan menambah pengangguran di dalam negeri. 2. Meningkatkan peran serta Dewan Pengurus Propinsi (DPP) dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UKM/ IKM diseluruh Indonesia melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Melanjutkan dan mengembangkan program bagi daerah yang sudah mendapatkan kesempatan melaksanakan program dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) APINDO. b. Bagi DPP dan DPK APINDO yang belum mendapat kesempatan melaksanakan


kegiatan agar mengajukan program sesuai dengan kebutuhan para UKM/IKM diwilayahnya kepada DPN APINDO. c. Mengembangkan kemandirian program dan menjalin kerjasama dengan mitra dalam maupun luar negeri terutama sisi pendanaan, kemitraan antara perusahaan besar anggota DPP dan DPK APINDO dengan UKM/IKM serta memperluas jaringan untuk menjangkau UKM/IKM agar kelak menjadi anggota DPP dan DPK APINDO setempat. d. Memperluas dan dapat memanfaatkan fasilitas akses permodalan melalui kerjasama dengan Bank Mayapada dan PKBL PT. Angkasa Pura I bagi yang sudah ada cabangnya diwilayah DPP dan DPK APINDO masing-masing. e. Mengaktifkan database UKM dan pengembangan jaringan e-commerce melalui media internet/on line business dengan menggunakan fasilitas kerjasama dengan koperasi UKEA dan memanfaatkan fasilitas Rumah Kemas APINDO (Rukema) untuk menyempurnakan packaging design para UKM. f. Mendorong terbentuknya koperasi UKEA dimasing-masing DPP dan DPK untuk lebih mudah menjangkau dan memberdayakan UKM diwilayahnya masing-masing. g. Menjalin hubungan dengan organisasi sektoral yang banyak mempunyai anggota UKM seperti Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia (APEBI), Asosiasi Makanan dan Minuman, Asosiasi Permebelan, Asosiasi Jamu dan Kosmetik untuk meningkatkan pengembangan UKM dan memperjuangkan kebijakan pemerintah yang pro UKM. 3. Melanjutkan dan meningkatkan kerjasama bagi program yang telah dilaksanakan dengan jangkauan yang lebih luas antara lain: a. NHO Program Women Entrepreneurship Development (WED) di Jambi, Kalimantan

Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Papua. b. NHO Program Building Powerful Brand Training for SMEs. c. NHO Program penerbitan buku “Sarong”. d. Program Pemagangan dan Capacity Building FKJP kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. e. Sosialisasi Social Compliance kerjasama dengan ILO dan Kementerian Perdagangan. f. Indonesia Fashion Week kerjasama dengan APPMI. g. Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) kerjasama dengan ILO. h. Better Work Indonesia (BWI) kerjasama dengan ILO. i. Sweden Indonesia Partnership Program kerjasama dengan CTS. j. Business Matching kerjasama dengan SMEJ. k. Inclusive Business to Support MDG Attainment kerjasama dengan UNDP. l. Women In Leadership program kerjasama dengan ILO. m. Multi Hazard Business Continuity Management program kerjasama dengan ILO. n. Program KB perusahaan kerjasama dengan BKKBN. o. Women Economic Empowerment Project kerjasama dengan Plan Indonesia. p. Retail Workshops kerjasama dengan Jakarta Finance Consultancy. q. Gerakan Perempuan Pekerja Sehat Produktif kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. r. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penyandang Disabilitas kerjasama dengan Kementerian Sosial. s. Program studi riset pasar untuk UKM/IKM kerjasama dengan Ipsos.


75

Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan

U

ntuk pertama kali setelah 50 tahun lalu, Neraca Perdagangan Indonesia di 2012 mengalami defisit dimana nilai impor lebih besar dari ekspor. Defisit Indonesia mencapai 1,6 miliar Dollar AS. Total transaksi perdagangan Indonesia adalah 381,7 miliar Dollar AS, dimana nilai ekspor mencapai 190 miliar Dollar AS sementara nilai impor mencapai 191,6 miliar Dollar AS. Salah satu penyebab naiknya nilai impor disebabkan pesatnya kenaikan impor bahan baku, bahan penolong dan migas. Dunia usaha menilai defisit ini bisa saja bertambah karena impor ilegal barang-barang yang tidak dapat terdeteksi. Di tahun 2012 terkait bidang perdagangan APINDO telah mempererat kerjasamanya dengan sejumlah Kementerian ekonomi terkait, termasuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hal ini sesuai komitmen yang telah dideklarasikan pada hari jadi APINDO ke-59, dimana APINDO tidak hanya sekedar mengurusi masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial saja tetapi juga tertantang untuk mengambil peran yang lebih dominan terkait permasalahan sektor-sektor utama

yang bersinggungan dengan perekonomian di Indonesia. Kerjasama APINDO dengan Kementerian Perdagangan ini dapat dipilah menjadi kerjasama terkait : • Perdagangan internasional maupun • Perdagangan domestik. APINDO mendukung kerjasama ekonomi Indonesia dengan tujuan untuk membantu meningkatan hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra serta menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Disamping itu APINDO aktif memberikan masukan terkait berbagai kerjasama bilateral, multilateral perdagangan (CEPA/FTA) dengan berbagai negara (Australia, EU, India, Korea, Jepang dll) yang sedang dijajaki oleh Pemerintah.

Perluasan Jejaring Nasional dan Internasional

HUT ke-60 merupakan momen historis, karena diwarnai penandatanganan sejumlah MoU dengan Mitra Nasional (Perusahaan BUMN,PLN, BNI dan Pertamina) untuk membangun sinergi Swasta/APINDO dengan BUMN maupun Internasional yang hanya menegaskan kembali

Neraca Perdagangan Indonesia 2008-2012 (Juta Dollar AS) NO

Description

2008

2009

2010

2011

2012

TREND(%) 2008-2012

I

EXPORT

137.020,4

116.510,0

157.779,1

203.496,6

190.031,8

12,88

- OIL & GAS

29.126,3

19.018,3

28.039,6

41.477,0

36.977,2

13,39

- NON OIL & GAS

107.894,2

97.491,7

129.739,5

162.019,6

153.054,6

12,83

I M P O R T **)

129.197,3

96.829,2

135.663,3

177.435,6

191.691,0

14,97

- OIL & GAS

30.552,9

18.980,7

27.412,7

40.701,5

42.564,3

15,33

- NON OIL & GAS

98.644,4

77.848,5

108.250,6

136.734,0

149.126,7

14,91

266.217,7

213.339,3

293.442,4

380.932,2

381.722,8

13,89

59.679,2

37.999,0

55.452,3

82.178,6

79.541,5

14,41

206.538,6

175.340,2

237.990,1

298.753,6

302.181,3

13,81

7.823,1

19.680,8

22.115,8

26.061,1

-1.659,2

0,00

- OIL & GAS

-1.426,6

37,5

626,9

775,5

-5.587,0

0,00

- NON OIL & GAS

9.249,7

19.643,2

21.488,9

25.285,5

3.927,8

-13,59

II

III

TOTAL - OIL & GAS - NON OIL & GAS

IV

BALANCE

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan Keterangan: *) Angka sementara **) Impor Termasuk Kawasan Berikat


79

Bidang Perdagangan

komitmen APINDO untuk berkontribusi demi kemajuan negara dan bangsa. APINDO menjalin dialog rutin dengan misi perdagangan asing di Jakarta, dimana APINDO telah menandatangani MoU dengan sejumlah Kamar Dagang Asing di Jakarta, a.l. 1. American Chamber (AmCham); 2. Indonesia-Australia Business Chamber (IABC); 3. British Chamber(BritCham); 4. Jerman Chamber (EKONID); 5. European Chambers (EuroCham); 6. Netherlands Chambers (INA); 7. Jakarta Japan Club (JJC); 8. Korea Chambers (KoCham). Tujuan utama daripada MoU antara APINDO dan Foreign Chambers adalah untuk meningkatkan hubungan ekonomi, khususnya menciptakan kesempatan investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Negara Mitra. Sementara secara nasional secara aktif menyampaikan masukan konstruktif dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk melindungi pasar domestik dari serbuan impor, termasuk perlindungan pasar dan konsumen serta kebijakan yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing dunia usaha nasional. Kemendag juga telah meminta bantuan APINDO untuk memberikan masukan terhadap RUU Perdagangan sehingga RUU tersebut dapat mengakomodasi kepentingan nasional dalam framework globalisasi. Terkait pembahasan RUU Perdagangan APINDO telah membentuk

80


tim khusus RUU Perdagangan yang terdiri dari perwakilan asosiasi-asosiasi sektoral, sejumlah in-house lawyer perusahaan Anggota Luar Biasa APINDO. Selama tahun 2012 APINDO bersama asosiasi-asosiasi sektoral lainnya telah terlibat secara intensif dalam pembahasan sejumlah kebijakan pemerintah seperti: • Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/ 2012 (jo Peraturan Menteri Perdagangan No.38.2012) mengenai Ketentuan Impor Produk Holtikultura • Peraturan Menteri Perdagangan No.39/2010 Tentang Impor Produk Jadi • Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/2012 tentang Angka Pengenal Importir (API) • Peraturan Menteri Perdagangan No.59/2012 tentang Angka Pengenal Importir sebagai revisi dari Permendag No. 27/2012 • Peraturan Menteri Perdagangan No. 84 Tahun 2012 Perubahan Kedua Permendag No. 27 Tahun 2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir API • Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba • Peraturan Menteri Perdagangan No. 68/2012 tentang waralaba untuk jenis usaha toko moderen • Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet.

Bidang Industri

Bidang Industri

P

ertumbuhan perekonomian nasional pada tahun 2012 mencatat pertumbuhan 6,23 %, dimana kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDB mencapai 1,47%. Sementara sektor industri pengolahan sendiri mencatat pertumbuhan sebesar 5,73%. Meski pertumbuhan nasional dan pertumbuhan sektor industri manufaktur di tengah persaingan global dan domestik yang semakin sengit masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif. Namun Pemerintah Indonesia tidak boleh terlena mengingat berbagai hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh dunia usaha nasional sebagai lokomotif penggerak perekonomian nasional. Oleh karena itu APINDO mendesak kepada Pemerintah agar memprioritaskan lima bottlenecking issues utama yaitu: 1. Kepastian Hukum; ketertiban dan keamanan bagi kegiatan usaha dan investasi. 2.Infrastruktur; mempercepat pembangunan infrastruktur dan mencegah bengkaknya biaya logistik. 3. Reformasi Pertanahan; penyelesaian masalah tata ruang dan pembesan tanah

yang selalu menghambat pembangunan infrastruktur; 4. Permasalahan Perburuhan, mengintensifkan rencana perbaikan fleksibilitas, harmonisasi dan sinkronisasi UU No. 13/2003; 5. Permasalahan Birokrasi, berharap ada sinkronisasi antara kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, mengingat pelaku usaha di daerah mengeluhkan mengenai masih terdapat sejumlah peraturan daerah yang kurang kondusif/tumpang tindih. Bottlenecking issues ini apabila terusmenerus dibiarkan hanya semakin memperlemah posisi daya saing industri Indonesia baik secara domestik maupun internasional. Adapun sejumlah masukan sektor aneka industri DPN APINDO yang telah disampaikan kepada Pemerintah adalah sbb: 1. Penyampaian usulan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI untuk dilakukan evaluasi dan penyempurnaan Permendag No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Laju Pertumbuhan PDB 2012 per Sektor 12.0 9.98

10.0

Persen

8.0

5.24

3.97

2.0

1.49 0.51

0.0

7.15

6.40

5.73

6.0 4.0

8.11

7.50

Pertanian

1.47 0.11

Pertambangan Industri

1.44 0.49

0.05 LGA

Konstruksi

Laju Pertumbuhan

0.98

Perdagangan Angkutan

0.69

0.49

Keuangan

Jasa-jasa

Sumber Pertumbuhan

Sumber : BPS


83

Bidang Industri

Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha 2010-2012

Perbelanjaan dan Toko Modern; 2. Penyampaian usulan perihal permasalahan Ritel/Waralaba 3. Penyampaian usulan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI a.l.: a.Labelisasi dalam bahasa Indonesia yang menyatu dengan produk, mencantumkan costumer service dan no. NPWP b. Anggaran belanja pemerintah agar dimaksimalkan untuk pembelian produk asli Indonesia. Hasil: Kemenko RI telah mengkoordinir pembelanjaan iklan gerakan pemakaian dan pembelian produk asli Indonesia di gerai-gerai ritel modern dengan slogan”BELI DAN PAKAI PRODUK ASLI INDONESIA UNTUK MEMAKMURKAN BANGSA” 4. Meningkatkan Promosi dan Sosialisasi Penggunaan Produksi Dalam Negeri seusai INPRES No. 2 Tahun 2009 kepada instansi Pemerintahan terkait. 5. Perlindungan produksi dalam negeri dari gangguan import seperti pembatasan pelabuhan impor bagi produk makanan, minuman, jamu, kosmetik, elektronik, tekstil dan pakaian jadi, alas kaki dan mainan anak.

84


6. Himbauan kepada Pemerintah Daerah agar tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang menghambat daya saing industri dalam negeri mis. 7. Himbauan agar impor barang jadi diarahkan bagi produk yang “HIGH TECH” atau “HIGH END PREMIUM PRODUCT” yang tidak berkompetisi langsung dengan produkproduk nasional. 8. Himbauan agar industri skala kecil/pelaku usaha UKM mendapatkan pembebasan/ keringanan Pajak 9. Terkait Pengendalian Barang beredar, melakukan himbauan peningkatan kerja sama dengan pihak Bea Cukai, BPOM, Kepolisian dan Departemen terkait. Usulan kepada Kemendag melakukan pengawasan terhadap barang beredar yang tidak sesuai secara kualifikasi dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin impor. 10. Telah menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 82/M-DAG/ PER/12/2012 Tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet yang bertujuan melindungi pasar dan konsumen dari serbuan produk impor ilegal.

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-4, Jakarta 12920, Indonesia Tel. (021) 520 3145, 520 3146 - Fax. (021) 520 3149, 520 5222 – 23 Call Center. (021) 500 298(AWT) - Email: [email protected] Website: http://www.aswata.co.id

Bidang Energi

Bidang Energi

1. Persoalan Kebutuhan Energi bagi Industri

secara langsung mempengaruhi kinerja industri manufaktur nasional. Menurut indeks Bank Dunia Ease of Doing Business 2012, peringkat daya saing Indonesia secara keseluruhan masih menempati peringkat relatif rendah yaitu urutan 128 dari 185 negara, sementara terkait penyediaan energi, terutama listrik berada di urutan 147.

Dunia usaha nasional di tahun 2012 kembali dihadapkan pada persoalan pasokan energi serta kebijakan pemerintah terkait pasokan energi bagi industri yang menjadi hambatan untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan global dan domestik. Energi, termasuk listrik, minyak, gas dan batubara bagi industri manufaktur merupakan salah satu komponen yang utama dalam struktur biaya produksi, karena sangatsangat menentukan harga jual produknya yang nantinya akan berlanjut pada daya saing produknya di pasar, baik pasar domestik, regional, maupun pasar internasional. Sebab dalam proses untuk menghasilkan produk selalu berbanding lurus dengan struktur biaya produksi, sehingga bila salah satu komponen utamanya naik akan langsung mempengaruhi komponen utama lainnya, lalu berlanjut terjadi kenaikan pada harga jual produk. Dan akhirnya sudah pasti akan mengikis daya saing produknya di pasar. Jika energi (listrik, minyak, batubara, gas) pasokannya berkurang atau dibatasi dan harganya tidak kompetitif atau mahal, maka

2. KEBUTUHAN GAS BUMI 2.1. Kalangan Industri Tolak Kenaikan Harga Gas

Pada pertengahan tahun 2012, APINDO bersama tidak kurang dari 31 asosiasi industri yang tergabung dalam Forum Lintas Asssosiasi Industri telah menolak rencana kenaikan harga Gas industri sebesar 55% yang ditetapkan oleh PT. PGN berdasarkan surat PT.PGN nomor 069900.S/PP.01/SBU1/2012 dan revisinya nomor 0775500.S/PP.01.01/SBU1/2012, karena kenaikan harga tersebut diberlakukan secara tiba-tiba oleh PT. PGN yaitu pada bulan Mei 2012, hal mana sangat merugikan bagi kalangan industri, yang mayoritas telah mempunyai Kontrak jangka panjang dengan buyer dan tidak memungkinkan untuk meminta

Daya Saing Indonesia Secara Global Country

Ease of Doing Business

Starting a Business

Dealing with Construction Permit

Indonesia

128

166

75

147

Thailand

18

85

16

Viet Nam

99

108

Malaysia

12

Philippines

Getting Registering Electricity Property

Getting Credit

Protecting Investors

Enforcing contracts

Resolving Insolvency

98

129

49

144

148

10

26

70

13

23

58

28

155

48

40

169

44

149

54

96

28

33

1

4

33

49

138

161

100

57

122

129

128

111

165

China

91

151

181

114

44

70

100

19

82

Bangladesh

129

95

83

185

175

82

25

182

119

Sumber: World Bank, Ease of Doing Business Rank 2012


87

Bidang Energi

perhitungan ulang.. Bagi Industri pengguna gas, biaya penggunaan gas berpangaruh sekitar 15%20% dari biaya produksi, oleh karena itu kenaikan harga gas yang mencapai 55% akan sangat membebani kinerja perusahaan dengan membengkaknya biaya produksi, yang tentunya akan berdampak pada turunnya tingkat daya saing sektor industri nasional di pasar internasional. Selain APINDO asosiasi lainnya yang menolak kenaikan harga Gas di antaranya Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Asosiasi Industri Minuman (ASRIM), Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Federasi Gabungan Elektronik (Federasi GABEL), Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu), Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI), Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyIFI), Asosiasi Produsen Garmen dan Aksesoris Indonesia (APGAI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Forum Investor Bekasi, Asosiasi Industri Aromatik, Olefin & Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (AKIDA). Dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu tidak banyak industri yang bisa bertahan akibat kenaikan harga Gas. Bahkan, ancaman lebih besar muncul jika ekspor merosot karena daya saing menurun yang berdampak semakin membengkak angka pengangguran.

Berikut Pernyataan Sikap Bersama APINDO dan Forum Lintas Asosiasi Industri: 1. Menolak kenaikan harga Gas yang ditetapkan oleh PT. PGN per tanggal 16 Mei 2012, Jika memang ada kenaikan harga gas meminta agar Kenaikan harga gas dilakukan secara bertahap seperti pada tabel di bawah. 2. Sedangkan untuk harga gas di SBU II yaitu dengan harga $8,8 / MMBTU dan SBU III dengan harga $ 9,6 / MMBTU meminta agar harga tersebut tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2014, demikian juga dengan ketentuan lain yang terkait. 3. Untuk menghentikan Ekport Gasdan memprioritaskan alokasi Gas untuk kepentingan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan tumbuh berkembangnya sektor industri. Saat ini terdapat 405 (empat ratus lima) pabrik yang terbagi dalam 27 (dua puluh tujuh) industri dan tersebar di 16 (enam belas) provinsi yang menggunakan gas mengalami kekurangan supply gas. 4. Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi dengan membuat kebijakan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Apalagi industri merupakan sektor yang menggerakkan ekonomi Negara. Dunia usaha perlu diberi keringanan demi mempertahankan kontinuitas produksi. Kebutuhan gas bumi dari 23 asosiasi industri terlampir, dimana dari 23 asosiasi tersebut kurang lebih terdapat 405 pabrik yang tersebar di 16 propinsi antara lain Sumut, Sumsel, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulteng, Kaltim, dan lainnya. Sebagai bentuk kompromi antara pemerintah dan pelaku usaha disepakati kenaikan

Permintaan kenaikan harga gas dilakukan secara bertahap Harga Gas Sekarang

Juli 2012 (15%)

Januari 2013 (11%)

Juli 2013 (11%)

Januari 2014 (11%)

$ 4,3 /MMBTU

$ 5,82 /MMBTU

$ 6,4 / MMBTU

$ 7 /MMBTU

$ 7,7 /MMBTU

*Dengan biaya toll fee tidak berubah yaitu sebesar Rp. 750,- per M3 dan Surcharge dirubah menjadi 100% dengan asumsi 1 MMBTU = 30 M3, dan 1US$ = Rp.9000,-

88


Bidang Energi

Kebutuhan Gas Bumi untuk Industri Dalam Negeri 2011-2013 (dalam MMSCFD) Industri Makanan dan Minuman

2011

2012

2013

35.99

35.99

35.99

Logam

972.45

972.45

972.45

Keramik

143.75

144.22

144.72

5.42

5.42

5.42

Glassware

24.30

24.30

24.30

Kaca

69.77

71.93

74.19

Kertas

265.27

270.32

270.32

Pupuk

807.20

805.00

805.00

Amoniak

120.50

120.50

190.50

1.04

1.04

1.04

369.91

387.41

387.41

3.61

3.61

3.62

Ban

13.59

13.59

13.59

Karbit

26.27

26.27

26.27

MSG

8.27

8.27

8.27

Coklat

0.82

0.84

0.86

15.38

15.38

15.38

Pakan Ternak

2.36

5.24

2.64

Zinc Oxide

0.11

0.11

0.11

Sorbitol

0.11

0.11

0.11

Gas Industri

0.31

0.31

0.31

32.29

32.40

32.51

6.33

6.98

7.64

2,925.05

2,951.70

3,022.66

Semen

Pembangkit Petrokimia Sarung Tangan Karet

CPO dan Turunan

Tekstil dan Produk Tekstil Elektronika Jumlah Sumber : FIPGB, Kementerian Perindustrian


89

Bidang Energi

Masalah yang dihadapi oleh industri manufaktur nasional atas pasokan dan harga gas bumi Masalah

Keterangan

Pasokannya, dibatasi oleh kebijakan Permen ESDM No.03/2010 ttg Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

• Di Permen ESDM tersebut untuk dalam negeri (domestik market obligation-DMO) hanya 25% yang peruntukannya (Pasal 4 Ayat 2) dibagi-bagi dengan skala prioritas (Pasal 6 Ayat 3) sbb : 1) Untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional, 2) Untuk industri pupuk, 3) Untuk penyediaan tenaga listrik, dan 4) Untuk industri lainnya. • Dengan DMO hanya 25% dan ada skala prioritas, jangankan untuk industri manufaktur nasional, untuk industri pupuk dan penyedia tenaga listrik saja tidak cukup.

Harga, tidak jelas aturannya.

• Untuk harga pasar gas bumi hingga kini pabrik tidak ada pilihan, karena kontrak jual-belinya PT.PGN yang menetapkan substansi isinya. • Masih adanya ‘surcharge’ untk SBU I yang ditetapkan oleh PT.PGN sebagai jaminan kepastian pasokan dengan harga yang tinggi lebih dari 100% diatas harga yang umum.

Pembangunan Pipa.

Sejak tahun 1998 sudah direncanakan pembangunannya, namun belum ada informasi lanjutannya.

Pembangunan LNG Receiving Terminal FSRU (Floating Storage Regasification Units).

FSRU tersebut rencananya tahun 2010 akan dibangun oleh PT.Nusantara Regas (yaitu perusahaan patungan PT.PGN dengan PT.Pertamina). • Karena biaya pembangunannya bukan dari pemerintah, maka dampaknya harga jual gas buminya ke konsumen akan tinggi/ mahal.

gas bumi mencapai 50% dari rencana awal kenaikan 55%, dimana disepakati bahwa untuk tahun 2012 kenaikan gas disetujui 35% dan 15% pada tahun 2013.

3. Tarif Tenaga Listrik (TTL) APINDO bersama dunia usaha lainnya pun menolak rencana pemerintah untuk menaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10% per 1 April 2012. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berdalih bahwa kenaikan ini diperlukan untuk menutup subsidi listrik yang turun sebesar Rp. 20 trilyun menjadi Rp. 45 trilyun pada tahun 2012. Opsi kenaikan TDL rencananya akan dibebankan ke semua

90


golongan pelanggan PLN kecuali golongan pelanggan 450 VA. Namun setelah melawati berbagai proses konsultasi dan resistensi publik, Pemerintah dan DPR memutuskan untuk menunda kenaikan TDL pada tahun 2012 dan akan menaikan TDL bertahap sebesar 15% pada tahun 2013. Kenaikan TTL 2013 di tiap golongan pengguna bervariasi dimana data prosentase kenaikan tarif golongan pengguna listrik di 2013 antara lain:

Rumah Tangga

1. R-1 (1300 VA): 1 Januari 5,4%, 1 April 11,3%, Juli 13,5%, 1 Oktober 23,9% ratarata kenaikan 14,5%.

Bidang Energi

2. R-3(6600VA ke atas): Per 1 Januari 10%, 1 April 37,6%, 1 Juli 45%, 1 Oktober 52%, ratarata kenaikan 36%.

Industri

3. I-2 (>14 kVA sd 200 kVA): 1 Januari 5%, 1 April 10%, 1 Juli 15,8%, 1 Oktober 21,5%, rata-rata kenaikan 13,1%. 4. I-3 (>200 kVA): 1 Januari3,5%, 1 April 7%, 1 Juli 12,5%, 1 Oktober 18%, rata-rata kenaikan 10,3%. 5. I-4 (30.000 kVA ke atas): 1 Januari 4%, 1 April 8%, 1 Juli 14%, 1 Oktober 20%, ratarata kenaikan 11,4%.

Bisnis

6. B-2 (2.200 VA sd 200 kVA):1 Januari 15%, 1 April 38%, 1 Juli 45%, 1 Oktober 50%, ratarata kenaikan 37,15% 7. B-3 (>200 kVA): 1 Januari 10%, 1 April 15,6%, 1 Juli 22%, 1 Oktober 27,5% ratarata kenaikan 18,8%. APINDO tetap berpendapat bahwa listrik rumah tangga dengan batas 450 sd 900 VA tetap harus dinaikkan sehingga beban kenaikan ditanggung bersama-sama dan tidak hanya dibebankan kepada pengusaha.

4. Kebijakan Pemerintah Terkait BBM

APINDO berulang kali menyeruakan efisiensi penggunaan APBN terutama menyangkut pengurangan subsidi terhadap BBM yang sangat memberatkan keuangan negara (sudah membengkak diatas 300 trilyun Rp.), dimana APINDO menilai lebih baik dana dari pengurangan subsidi BBM dapat dialihkan kepada perbaikan infrastruktur yang dianggap lebih baik daripada menghabiskan uang untuk membuat jalan daripada menghabiskan uang dijalan (karena kemacetan & hambatan transportasi lainnya).Subsidi yang membengkak tersebut mengurangi daya belanja pemerintah, dan terpaksa dilakukan budget cut sebesar 20%. Begitu terasa budget cut tersebut sampai perwakilan kita di Luar Negeri mengalami hambatan budget untuk melakukan tugasnya dan lobi demi kepentingan negara. APINDO menilai bahwa kebijakan Pemerintah terkait BBM terlalu ad-hoc dan bersifat politis dan populis.


91

Bidang Properti

Bidang Properti

1. Perkembangan Real Estate dan Properti Asia Pasifik

Menurut laporan Asia Pacific Property Digest 2012, Jones Lang LaSalle, perkembangan pasar properti di sejumlah negara di wilayah Asia Pasifik pada tahun 2012 menunjukkan perkembangan yang beragam. Untuk segmen penyewaan properti perkantoran misalnya terjadi penurunan transaksi sebesar 30% dibanding tahun 2011 yang mana disebabkan stagnannya kebutuhan sewa kantor terutama dari sejumlah perusahaan multinasional.

Disisi lain tercatat tren positif terkait investasi di properti komersial, dimana nilai investasi di seluruh wilayah Asia Pasifik mencapai 95 milliar USD.

Indonesia

Di tengah kondisi perekonomian dunia yang sedang bergejolak bisnis properti Indonesia tetap menjanjikan. Disamping China, India dan Singapora, Indonesia tidak terlalu kena imbas krisis ekonomi global. Kalangan pelaku sektor properti menilai bahwa krisis Eropa dan Amerika justru membawa “berkah” dimana fokus investor asing tertuju ke Asia Tenggara,

Survei perkembangan properti di wilayah Jabodebek dan Banten Jenis Properti Ruang Perkantoran

Hasil Survei • Peningkatan pasokan perkantoran sewa 57.000 m2, dimana ruang perkantoran jual tetap • Tingkat hunian 1,16% (qtq) menjadi 98,01% serta tingkat penjualan 1,51% (qtq) menjadi 96,32%. • Peningkatan tarif sewa (0,84%) menjadi Rp.180.105/m2/bulan dan harga jual (5,43% qtq) menjadi Rp. 21,8 Juta/m2.

Pusat Perbelanjaan

• Peningkatan jumlah ritel sewa 317.000m2 (9,20%,qtq) diantaranya 213.882 m2 langsung diserap pasar • Keterbatasan pasokan pada ritel telah menaikan tingkat penjualan dan harga jual. • Untuk wilayah Banten, pesatnya permintaan telah menaikan tarif harga sewa dari (2,06% qtq) dan harga jual menjadi (2,64% qtq) menjadi Rp. 411.630/m2/bulan dan 39,9 juta/m2.

Apartemen dan Hotel

• Supply kumulatif kondominium untuk wilayah Jakarta bertambah 1000 unit sedangkan untuk hotel bertambah 673 kamar. Sementara pasokan kondominium dan Hotel di Banten tidak berubah • Peningkatan harga jual dan tarif sewa apartemen dan kondominium karena pesatnya permintaan.

Lahan Industri

• Meningkatnya minat investasi di Indonesia serta mendorong harga lahan industri secara cukup signifikan untuk wilayah Jabodebek mencapai 80,9% menjadi Rp.2 juta/m2 dan Banten 35,29% menjadi Rp. 1,1 juta/m2.

Sumber: Bank Indonesia


93

Bidang Properti

termasuk Indonesia. Pasar properti nasional lebih banyak dipengaruhi kebutuhan dari dalam negeri, baik untuk jenis properti hunian maupun komersial. Meski pertumbuhan utama sektor properti masih terjadi di wilayah Jawa, khususnya wilayah Jabodetabek, namun Real Estate Indonesia (REI) mencatat perkembangan sektor properti di daerah luar Jawa mulai menanjak seiring kemajuan ekonomi regional seperti halnya di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan termasuk Bali dengan mulai maraknya pembangunan rumah toko (ruko) serta kondominium hotel (kondotel). Kinerja industri properti dari tahun ke tahun (year on year) meningkat rata-rata 12,5% dibandingkan dengan kinerja sektor di tahun 2011. Kinerja sektor ini dipicu olehberbagai indikator antara lain, meningkatnya daya beli konsumen, membaiknya iklim investasi, pertumbuhan PDB yang positif serta perkembangan suku bunga KPR yang relatif rendah. Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) mencatat bahwa di tahun 2012 penjualan di hampir semua sub-sektor properti telah meningkat 10 sampai dengan 15%. Perkembangan properti komersial termasuk perkantoran, ritel, apartemen, hotel dan lahan industri di wilayah Jabodebek dan Banten menurut Survei Harga Properti Bank Indonesia per Q.3 2012 disajikan dalam tabel di halaman sebelumnya. Sementara potensi pasar properti nasional masih sangat besar dimana terdapat kekurangan pasokan (backlog) khususnya untuk properti hunian yang diperkirakan mencapai 13,6 juta unit dimana kebutuhan hunian per tahun mencapai antara 800.000 – 1 juta unit, sementara dari segi suplai hanya dapat dipasok 200 sampai 300 ribu unit/ tahun.

2. Kawasan Industri

Indonesia memiliki luas kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan data dari Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), saat ini terdapat 232 kawasan industri

94


dengan luas total sekitar 78.976 hektare. 110 dari jumlah kawasan industri itu berada di bagian barat pulau Jawa,19 di Jawa Tengah, 32 di Jawa Timur, sementara sisanya tersebar di luar Jawa. Kenaikan harga jual lahan industri didorong oleh tingginya permintaan dan rendahnya suplei yang ada, dimana menurut HKI kenaikan harga jual terjadi hampir di semua kawasan industri di Indonesia, khususnya di pulau Jawa. Di Jawa Timur kenaikan berkisar antara 20 sampai dengan 50%. Diperkirakan permintaan terhadap lahan kawasan industri tahun ini akan terus meningkat. Kenaikan permintaan tersebut dipicu oleh ekspansi yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan manufaktur dalam dan luar negeri, terutama di sektor otomotif, farmasi dan consumer goods. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia yang juga merupakan Wakil Sekretaris Umum DPN APINDO Sanny Iskandar menilai bahwa secara umum, dampak dari relokasi industri domestik atau dari negara Asia lainnya membuat kawasan industri nasional terus tumbuh.Kisaran di sekitar 60%. Sementara di tahun2012 pertumbuhan luas kawasan berkisar sekitar 20 persen. Kawasan industri di Jawa menjadi basis industri manufaktur.Adapun di luar Jawa, seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, disesuaikan dengan potensi ekonominya.

3. Hambatan pertumbuhan sektor Namun terdapat sejumlah tantangan regulasi dan birokrasi yang memperlambatpertumbuhan investasi dan ekspansi di sektor properti di tanah air. Hambatan regulasi dan birokrasi dapat diringkas sebagai berikut:

Bidang Properti

Survei perkembangan properti di wilayah Jabodebek dan Banten Jenis Hambatan

Inti Persoalan

PP No 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat tinggal Atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia

• Potensi pasar Indonesia dengan harga properti yang masih relatif rendah dinilai cukup menjanjikan untuk menarik investor asing. • Diperkirakan jika regulasi kepemilikan properti oleh asing diperlunakakan banyak devisa yang masuk ke Indonesia melalui kepemilikan asing ini. • Saat ini orang asing sebenarnya bisa memiliki properti di Indonesia dengan hak pakai, hak sewa, atau hak guna usaha. • Dalam pembahasan di DPR dipertimbangkan untuk memperpanjang masa hak pakai antara 70 tahun bahkan mungkin 99 tahun. • Selain permintaan domestik yang besar, jika regulasi kepemilikan untuk warga asing dipermudah, diperkirakan dalam jangka waktu hingga 10 tahun mendatang sebanyak 10.000 unit properti dapat terjual kepada warga asing.

Surat Edaran Bank Indonesia terkait Loan to Value Ratio (LTV) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

• Pemberlakuan aturan Bank Indonesia tentang minimal uang muka 30% dinilai pelaku usaha akan berdampak pada pelambatan pertumbuhan pasar properti dalam negeri. • Aturan uang muka kredit rumah minimal 30% akan mempengaruhi penjualan properti atau perlambatan khususnya bagisegmen menengah meskipun tidak terlalu signifikan. • Konsumen yang tadinya siap membeli rumah dengan KPR, harus menyediakan dana 50% lebih banyak dari yang ada.

UU No.1/2011 khususnya mengenai pembatasan pembangunan tipe rumah 36

• Kebijakan pemerintah membatasi pembangunan rumah minimal tipe 36 seperti yang tertera dalam UU nomor 1/2011, dinilai memberatkan masyarakat dengan penghasilan Rp1,8 juta hingga Rp2 juta tidak bisa membelinya. Sebab, untuk hunian tipe 36, selain beban bangunan ada beban PPN 10% dan PPH final 5% serta beban-beban lainnya. • Sedangkan aturan pencabutan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk rumah di bawah tipe 36 akan mempengaruhi penjualan segmen bawah, sebagai dampak menurunnya daya beli masyarakat.

Undang-Undang No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU PPATK.

• Terkait dengan ketentuan yang diatur dalam UU Anti Pencucian Uang ini, dimana terdapat kewajiban pelaporan transaksi di atas Rp500 juta ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dinilai berdampak pada perkembangan penjualan properti dan membuat konsumen menunda pembelian properti. • Lebih lanjut pelaku usaha menilai kewajiban pelaporan transaksi dinilai Threshold terlalu rendah (hampir setiap transaksi khususnya sektor properti harus dilaporkan) serta Pelaporan bersifat redundant, karena jual-beli tanah melibatkan Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional.

Hambatan regulasi dan birokrasi terkait Kawasan Industri

• Pertumbuhan Kawasan Industri di Indonesia relatif lambat karena kerapkali investor tersandung rumitnya masalah pembebasan lahan.

Izin Lingkungan Kawasan Industri

• Perizinan menjadi masalah utama terhambatnya pengembangan kawasan industri. Investor juga seringkali menemui kendala ketika masuk ke birokrasi. Untuk memperoleh izin lingkungan atau Amdal pun masih dirasakan susah.

UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup & PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

• Saat ini izin lingkungan menjadi semacam induk bagi seluruh perizinan yang harus dipenuhi perusahaan dalam kawasan industri. • Sebelumnya perusahaan tidak wajib memiliki Amdal cukup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) yang dapat diurus simultan dengan perizinan lain, namun sekarang sebelum keluar izin lingkungan semua perizinan spt. IMB, UKLUPL, izin impor barang produksi untuk perusahaan di Kawasan Berikat harus menunggu sampai izin lingkungan diterbitkan. • Di daerah proses izin lingkungan menjadi lahan mencari uang baru oleh aparat birokrasi, dimana biaya izin menjadi mahal dan prosesnya lama.


95

BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN APINDO TRAINING CENTER (ATC)

Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian & Pengembangan

Pendahuluan Tumbuh dari idealisme, spirit dan sensitifitas para tokoh DPN APINDO terhadap pentingnya akselerasi kompetensi dan kualitas SDM – melalui aktualisasi proses pembelajaran berkelanjutan, dedikatif, terbuka dan strategis. Kemudian lahirlah ‘Apindo Training Center’ (ATC) yang dipersiapkan menjadi ‘Center of Excellence’ dan terlibat langsung dalam dimensi pembangunan Human Capital di Indonesia yang inovatif, produktif dan kompetitif. Konfigurasi skenario pengembangan kompetensi SDM Hubungan Industrial (HI) terpadu versi ATC – dirancang dengan akurat, cerdas dan mutakhir berbasis riset terapan di tempat kerja. Spirit dan nilai ATC dalam perjalanan mewujudkan visi dan misinya memposisikan ATC di lini terdepan – dalam pembangunan Hubungan Industrial yang harmonis menuju terciptanya kondisi ‘industrial & labour peace’ dan iklim investasi nasional yang kondusif dan berkesinambungan. Demikianlah, ATC berdiri di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2010 (bertepatan dengan

HUT APINDO Ke-58), didukung dan diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Bapak Muhaimin Iskandar.

VISI & MISI ATC berdiri dengan landasan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi : Menjadi Center of Excellence pengembangan Human Capital di Indonesia.

Misi: 1. Mengembangkan kompetensi pelaku Hubungan Industrial di Indonesia. 2. Melakukan riset terkait dengan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. 3. Memberikan pelayanan terbaik bagi anggota dalam peningkatan pratek-pratek pengembangan Human Capital di Indonesia.


97


ORGANISASI Dalam perjalanannya selama 3 tahun terakhir (2010-2012) peran, fungsi, kinerja, dan kompetensi ATC semakin tumbuh. Mengingat luasnya dunia ketenagakerjaan nasional dengan berbagai dampak dan isu ketenagakerjaan yang timbul, maka bagaimanapun ATC bertekad memposisikan dirinya sebagai bagian dari perjuangan mencapai terciptanya kondisi ‘industrial & labour peace’ di Indonesia, mendukung roda perekonomian nasional yang kondusif.

Dikukuhkan di dalam akta notaris dengan badan hukum PT. Pusat Studi Apindo, struktur organisasi ATC adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris :

• Komisaris Utama : Sofjan Wanandi • Komisaris : Suryadi Sasmita • Komisaris : Victor Hartono

Struktur Organisasi ATC President Director

FX Sri Martono

Director of Government Relation & Corporate Communication

Franky Sibarani

Director of Finance, Accounting & HRD

Director of Business Development

Sanny Iskandar

M. Aditya Warman

Director of Marketing, Networking & External Relations

Iftida Yasar

Program Development Division Head

Zukra Budi Utama

Finance, Accounting & HRD Dept. Head

PDCA & Program Development Dept. Head

Operation & GA Dept. Head

Marketing & Customer Relation Dept. Head

Devi Widiyanti

Uliya Hanifunnisa

Gregorius Triyoga AP

Julita Fitriani

Finance & Accounting

Raka Afifuddin Akhmad

98


Operation and Training Support

Audityas Ajie Firbayu


KINERJA ATC 2012 I. TRAINING REGULER Sebagaimana layaknya sebuah training center, ATC memiliki program-program unggulan yang dijual secara terus menerus sepanjang tahun. Training reguler terbagi menjadi dua, yaitu: 1. 10 topik Hubungan Industrial unggulan yang dilaksanakan dalam durasi 3 hari, dimana 2 hari pertama para peserta disajikan update dari berbagai sudut pemahaman oleh para narasumber pilihan dilanjutkan dengan workshop dan diskusi kelompok pada hari ketiga dimana setiap peserta diberikan best practice tools yang dapat digunakan langsung di tempat kerja masing-masing. Pada program reguler ini peserta mendapatkan Industrial Relations Handbook yang disiapkan oleh tim riset ATC dimana Handbook tersebut mencakup 3 unsur, yakni Buku Manual, berisikan pemahaman basic mengenai topik Hubungan Industrial terkait, Buku Panduan, berisikan seluruh informasi mulai dari filosofi dasar, latar belakang acuan hukum, pembahasan detail hingga best practice yang ditawarkan ATC, serta

Buku Kompilasi Kasus, berisikan 10 contoh kasus terkait topik yang diangkat. Pada prosesnya, training reguler ATC dibangun secara umum sesuai dengan flowchart 1. 2. Industrial Relations Certification Program (IRCP), merupakan program kerjasama antara DPN APINDO dengan Universitas Indonesia, yang dilaksanakan oleh ATC dan Fakultas Hukum. Program ini diadakan minimal dua kali setiap tahunnya. Berdurasi 5 hari, program ini menawarkan pemahaman dan peningkatan kompetensi Hubungan Industrial secara menyeluruh sesuai dengan silabus dan kurikulum yang terus menerus ditingkatkan kesempurnaannya berdasarkan update tren terkini Hubungan Industrial di Indonesia. Dalam program ini, selain para peserta diwajibkan menghadiri seluruh sesi yang disajikan, peserta juga diharuskan melakukan mapping antisipasi resiko serta strategi implementasi terkait setiap topik yang dibahas setiap harinya. Selain itu peserta juga harus mengikuti ujian tertulis serta menyusun karya tulis ilmiah sebagai syarat kelulusan dari sertifikasi ini.

II. INHOUSE TRAINING

Flowchart 1. Training reguler ATC

Berangkat dari penawaran programprogram reguler ATC, banyak perusahaan maupun lembaga yang berminat menggandeng ATC untuk memberikan pelatihan khusus secara eksklusif bagi internalnya. Program ini bersifat “taylor made” dimana ATC menyiapkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan internal perusahaan maupun lembaga pemesan, sehingga objektif dan tujuan pelatihan dapat tersampaikan secara efektif kepada peserta. Pilihan program yang ditawarkan pada umumnya mengacu kepada program-program reguler ATC yang kemudian dimodifikasi


99


berdasarkan alat bantu “training need analysis” yang dimiliki ATC, maupun murni permintaan pelanggan yang kemudian diterjemahkan oleh ATC menggunakan alat bantu yang sama. Proses penyusunan pelatihan ini antara lain tergambar dalam flowchart 2.

Hubungan Industrial berjenjang, dimana peserta training dikelompokkan menjadi 4 tipe peserta, yaitu peserta dengan kemampuan dasar, peserta dengan kemampuan spesialis, peserta dengan kemampuan strategis, serta peserta yang tidak berhubungan langsung dengan praktek hubungan industrial, namun dirasa perlu memiliki filosofi dan pengetahuan dasar mengenai hubungan industrial. Adapun kurikulumnya dijabarkan dalam tabel kuadran kompetensi hubungan industrial disamping kiri.

IV. PROGRAM-PROGRAM INOVASI

Flowchart 2. Proses penyusunan pelatihan (Inhouse training)

III. INHOUSE TRAINING BERJENJANG Ilmu Hubungan Industrial hari ini merupakan ilmu terapan yang tidak dapat begitu saja didapatkan di bangku akademis formil. Meskipun sangat dekat dengan keluarga ilmu hukum, namun ilmu hubungan industrial tidak hanya sekedar berkutat dengan hukum ketenagakerjaan, tetapi lebih jauh lagi diperlukan skill human capital serta best practice yang dipadupadankan dengan realita sosiologis praktis serta kemasyarakatan. Pada perjalanannya, ditemukan bahwa kompetensi hubungan industrial perlu ditingkatkan secara berkala dan terus menerus sesuai dengan jenjang karier yang dimiliki serta kemampuan yang dibutuhkan oleh para praktisi di perusahaan. Menjawab tantangan tersebut, ATC menghadirkan program Inhouse Training

100


Melakukan perbaikan secara terus menerus merupakan semangat yang selalu mengiringi langkah perjalanan ATC. Pada tahun 2012, ATC menelurkan beberapa program terbaru yang tentu saja disajikan berdasarkan kebutuhan terkini menjawab berbagai tantangan dan isuisu ketenagakerjaan di Indonesia. Program-program ini telah terbukti memberikan nuansa baru kepada seluruh alumni dan pelanggan setia ATC selain juga tentu saja memberikan dinamika dan angin segar bagi para praktisi hubungan industrial di Indonesia.

V. PROGRAM CHARITY Selain melakukan kegiatannya yang notabene merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat “profit oriented”, ATC juga mengadakan beberapa program yang bersifat charity, dimana ATC tidak hanya memberikan donasi tetapi juga secara langsung turut andil mengadakan program-program tersebut, tentu saja menggandeng berbagai kalangan sebagai mitra. Program charity yang dilaksanakan ATC antara lain: 1. Program pelatihan penulisan bagi guru sekolah 2. Program pengembangan kemampuan interview kerja bagi penyandang cacat.



101


Kinerja ATC tahun 2012 tercermin dalam tabel berikut :

102



The Art of Negotiation, 9-10, 12 Juli 2012 Asosiasi Pengusaha Indonesia

103


104



Industrial Relations Development Program – SKK Migas Hotel Atlet Century, 17 – 19 Desember 2012


105


OPTIMISME ATC TAHUN 2013 Berkaca dari perjalanan selama 3 tahun terakhir, ditambah dengan pengukuhan ATC dalam bentuk badan hukum di bawah PT. Pusat Studi Apindo, serta membidani pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial Indonesia (LSP HII), ATC optimis untuk terus melangkah menjadi pioneer bagi pengembangan Hubungan Industrial dan Human Capital di Indonesia.

Selalu terdepan dalam menjawab tantangan kondisi ketenagakerjaan, pada tahun 2013 ATC menampilkan sebuah mahakarya dimana di dalamnya ATC memadu padankan antara sisi penelitian untuk merumuskan sebuah rekomendasi terhadap gonjang-ganjing mengenai outsourcing, seminar dan talkshow dari berbagai pakar, serta pagelaran seni budaya, di dalam:

Terus mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, ATC diharapkan mampu membuktikan diri menjadi “center of excellence” pengembangan Human Capital di Indonesia

106



Lembaga Sertifikasi Profesi HUBUNGAN INDUSTRIAL INDONESIA (LSP-HII) PENDIRI & KETERWAKILAN

DATA LSP-HII Nama Lembaga Tanggal Berdiri Domisili Level LSP Lisensi

: LSP HUBUNGAN INDUSTRIAL INDONESIA (LSP-HII) : 10 Desember 2012 : Jakarta : Pihak Ketiga (Third Party) : BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Pendiri & Keterwakilan: - Sofjan Wanandi (APINDO & Santini Group) - Suryadi Sasmita (APINDO & Wacoal Group) - F.X. Sri Martono (APINDO & Astra Group) Mitra Pendiri LSP-HII : - PT Astra International Tbk - PT Union Sampoerna - PT Freeport Indonesia - PT Bank Central Asia Tbk - PT Bank Permata Tbk PANITIA KERJA PERSIAPAN PEMBENTUKAN LSP (Ad-Hoc) Ketua : F.X. Sri Martono Wakil Ketua : M. Aditya Warman Sekretaris : Kusno Erudi Anggota : - Niken Rintani - Sugito - Zukra Budi Utama - Triyoga A. Prabowo

- Sofjan Wanandi (APINDO & Santini Group) - Suryadi Sasmita (APINDO & Wacoal Group) - F.X. Sri Martono (APINDO & Astra Group)

KEPENGURUSAN I. DEWAN PENGARAH

Ketua : Sofjan Wanandi Wakil Ketua : Suryadi Sasmita Sekretaris : Niken Rintani Anggota : - Myra M. Hanartani - Hariyadi B. Sukamdani - Franky Sibarani - Iftida Yasar - Sanny Iskandar

II. DEWAN PENGURUS

Direktur Eksekutif : F.X. Sri Martono Wakil Direktur Eksekutif : M. Aditya Warman Sekretaris : Kusno Erudi Kepala Bidang : • Manager Standarisasi : Zukra Budi Utama • Manager Sertifikasi: Uliya Hanifunnisa • Manager Manajemen Mutu : Didik P. Sumbodo • Manager Akreditasi/Umum : Triyoga A. Prabowo


107


III. DEWAN PENGAWAS

Ketua : Endang Susilowati Wakil Ketua : Anthony Hilman Anggota : - Timoer Soetanto - Sugito - Doddy Irawan - Bob Azam

IV. KOMITE SERTIFIKASI PROFESI (n.a.)

SUMBER DANA Sumber Dana dan Kekayaan LSP-HII APINDO dapat diperoleh dari Penyertaan Modal Awal yang berasal dari Stakeholder meliputi unsur: Pendiri, Dewan Pengarah, Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, Mitra Pendiri, Subsidi dari Pemerintah, Donasi Sponsor dari Dalam dan luar Negeri, dan Sumber-sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

VISI, MISI & OBYEKTIF Visi :

“Menjadi LSP unggulan yang mampu melayani kebutuhan Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial di seluruh Indonesia – dengan kredibilitas yang diakui secara sah baik nasional maupun internasional.”

Misi :

1. Mengembangkan Sistem Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial dan Ketanagakerjaan; 2. Mengembangkan sarana dan prasarana Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan; 3. Mengembangkan dan menerapkan Standar Mutu Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan; 4. Mengembangkan Sistem Informasi Kompetensi Profesi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan, dan 5. Melaksanakan Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial.

Obyektif :

1. Memberikan pengakuan kualifikasi profesi yang sah secara nasional terhadap kompetensi yang dimiliki oleh para Profesional Hubungan Industrial; 2. Sertifikasi dirancang untuk mendorong peningkatan kualifikasi profesi dan peningkatan nilai ekonomis kepada Pemegang Sertifikat Profesi Hubungan Industrial; dan 3. Memberikan jaminan mutu bagi Pemegang Sertifikat Profesi Hubungan Industrial sesuai dengan atribut kompetensi dan profesinya sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap profesi, karier kerja, bidang kerja, dan perusahaannya.

PENDAHULUAN Sejak Apindo Training Center (ATC) berdiri tahun 2010 yang silam, selama ini ATC mencatat kinerja dan prestasi yang menggembirakan. Seiring dengan itu APINDO kemudian mengambil langkah strategis memantapkan kemajuan ATC tersebut dengan mendirikan “Lembaga Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial Indonesia” (LSP-HII) dibawah Lisensi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Aplikasi Lisensi LSP (Third Party) ke

108


BNSP dimaksud saat ini masih dalam proses, sambil menunggu berlakunya SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang kompetensi profesi Hubungan Industrial yang diharapkan akan berlaku efektif dalam tahun 2013. SKKNI tersebut adalah hasil Konvensi Nasional SKKNI Ke-IV Sektor Ketenagakerjaan, Sub-Sektor Hubungan Industrial tanggal 13 Oktober 2011 di Kemenakertrans RI. Tujuan utama LSP-HII adalah memberikan


sertifikasi profesi di bidang Hubungan Industrial yang memperoleh pengakuan yang sah secara nasional terhadap kompetensi para Profesional Hubungan Industrial. Melalui ATC dan LSP-

HII tersebut maka APINDO terlibat langsung dalam dimensi pembangunan Human Capital nasional Indonesia.

KEGIATAN 1) Tanggal 14 Februari 2012 Dasar: Rapat Dewan Pimpinan Harian (DPH) APINDO tanggal 14 Februari 2012 antara lain memutuskan menyetujui pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang Hubungan Industrial dibawah Lisensi BNSP. 2) Tanggal 19 Maret 2012 Terbit SK Ketua Umum DPN APINDO Nomor 009/SK-DPN/III/12 tanggal 19 Maret 2012 tentang pendirian LSP dengan mandat membentuk Panitia Kerja Persiapan Pembentukan LSP Hubungan Industrial Indonesia. 3) Tanggal 10 Juni 2012 a. Soft Launching: Pendirian LSP-HII memperoleh dukungan penuh dari Menakertrans RI (Bapak Muhaimin Iskandar) dengan diresmikannya Soft Launching Pendirian LSP-HII tanggal 10 Juni 2012 pada kesempatan 101th International Labour Conference (ILC) dan konperensi sedunia International Organization of Employers (IOE) tanggal 30 Mei s/d 14 Juni 2012 di Geneve. b. Melakukan Penjaringan-I ‘Mitra Pendiri’ mencari dukungan pendirian LSP-HII APINDO kepada 16 Anggota Delegasi RI dari Unsur Pengusaha di Geneve yang ditindak-lanjuti dengan Penjaringan-II. 4) Tanggal 20 Juli 2012 Audiensi di Sesditjen PHI dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans mencari informasi tentang status hasil Konvensi Nasional SKKNI Ke-IV Sektor

Ketenagakerjaan Sub-Sektor Hubungan Industrial tanggal 13 Oktober 2011. Hasil Konvensi tersebut sudah divalidasi oleh Biro Hukum Kemenakertrans. September 2012, SK SKKNI ditandatangani oleh Menakertrans dan dikirim ke Kemenhukam RI untuk diumumkan dalam ‘Berita Negara’. 5) Tanggal 10 – 25 September 2012 Proses melakukan Penjaringan-II ‘Mitra Pendiri’ mencari dukungan pendirian LSP-HII APINDO kepada 24 Perusahaan potensial di Jakarta. 6) Tanggal 4 Oktober 2012 Penjaringan-II, pertemuan dengan 19 Perusahaan calon ‘Mitra Pendiri’ potensial. Panitia berhasil memperoleh dukungan dari 5 Perusahaan yang bersedia menjadi ‘Mitra Pendiri LSP-HII’. 7) Bulan Maret – Desember 2012 Periode penyusunan Struktur Organisasi LSP-HII APINDO berdasarkan ketentuan Pedoman 201 BNSP. 8) Tanggal 10 Desember 2012 Berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 10 Desember 2012 LSP-HII APINDO secara yuridis berdiri, namun baru akan dapat beroperasi setelah memperoleh Lisensi BNSP. 9) Tanggal 19 – 20 Desember 2013 Mengadakan sosialisasi pendirian LSP-HII APINDO dalam Rapat Kerja ATC di Jakarta dengan Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) APINDO dari 15 Propinsi. Rapat menyambut baik pendirian LSP-HII APINDO Pusat dan


109


mengusulkan LSP-HII Pusat membuka LSPHII Cabang di 4 Propinsi, yakni: Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. 10) Periode Tanggal 28 Desember 2012 – 26 Februari 2013 Periode konsultasi awal dengan PT Sinergia Indonesia Abadi (SINERGIA) dalam rangka mencari Konsultan Pendamping untuk membantu proses persiapan aplikasi Lisensi LSP ke BNSP secara benar dan lancar.

PRODUK & RUANG LINGKUP LSP HUBUNGAN INDUSTRIAL INDONESIA Cluster-I: Pengembangan Strategi & Pengelolaan Hubungan Industrial

1. Jenjang KKNI – Sertifikat Kompetensi IV ► Pengembang Strategi dan Pengelolaan Hubungan Industrial (5 Unit Kompetensi SKKNI) 2. Jenjang KKNI – Sertifikat Kompetensi V ► Pengembang Strategi dan Pengelolaan Hubungan Industrial (3 Unit Kompetensi SKKNI) 3. Jenjang KKNI – Sertifikat Kompetensi VI ► Pengembang Strategi dan Pengelolaan Hubungan Industrial (1 Unit Kompetensi SKKNI)

Cluster-II: Pengembangan Pengupahan & Jamsostek Hubungan Industrial

4. Jenjang KKNI – Sertifikat Kompetensi IV ► Pengembang Pengupahan dan Jamsostek (3 Unit Kompetensi SKKNI) 5. Jenjang KKNI – Sertifikat Kompetensi V ► Pengembang Pengupahan dan Jamsostek (2 Unit Kompetensi SKKNI) 6. Jenjang KKNI – Sertifikat Kompetensi VI ► Pengembang Pengupahan dan Jamsostek (12 Unit Kompetensi SKKNI)

110


Cluster-III: Pengembangan Kelembagaan Hubungan Industrial

7. Jenjang KKNI - Sertifikat Kompetensi IV ► Pengembang Kelembagaan Pemasyarakatan Hubungan Industrial (10 Unit Kompetensi SKKNI) 8. Jenjang KKNI – Sertifikat Kompetensi V ► Pengembang Kelembagaan Pemasyarakatan Hubungan Industrial (3 Unit Kompetensi SKKNI) 9. Jenjang KKNI – Sertifikat Kompetensi VI ► Pengembang Kelembagaan Pemasyarakatan Hubungan Industrial (6 Unit Kompetensi SKKNI)

Cluster-IV: Pengembangan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi Hubungan Industrial

10. Jenjang KKNI - Sertifikat Kompetensi V ► Pengembang Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi (2 Unit Kompetensi SKKNI) 11. Jenjang KKNI Sertifikat Kompetensi VI ► Pengembang Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi (13 Unit Kompetensi SKKNI)

Cluster-V: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

12. Jenjang KKNI – Sertifikat Kompetensi V ► Pencegah dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (6 Unit Kompetensi SKKNI) 13. Jenjang KKNI – Sertifikat Kompetensi VI ► Pencegah dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (7 Unit Kompetensi SKKNI)

RENCANA KERJA 2013 1) Penyusunan Dokumen Skema Sertifikasi LSP-HII 2) Penyusunan Dokumen Mutu LSP-HII 3) Menyelenggarakan Inhouse Training Asesor Kompetensi


4) Penyusunan Materi Uji Kompetensi (MUK) 5) Menyelenggarakan Inhouse Training Asesor Lisensi 6) Pengangkatan Asesor Kompetensi dan Asesor Lisensi 7) Verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) 8) Penerapan Sistem Manajemen Mutu 9) Asesmen Internal LSP-HII 10) Permohonan Lisensi (Third Party) LSP-HII ke BNSP 11) Pleno BNSP Keputusan Lisensi – Penerbitan Sertifikat Lisensi LSP-HII 12) Inaugurasi Pendirian dan Operasional LSP-HII APINDO.

OPTIMISME 2013 Optimisme dan ekspektasi LSP-HII APINDO tahun 2013 sebagai berikut: ● Optimis SKKNI Sektor Ketenagakerjaan SubSektor Hubungan Industrial akan diumumkan dalam ‘Berita Negara’ tahun 2013 dan SKKNI akan berlaku efektif dalam tahun 2013. ● Dengan intensitas dukungan Stakeholder – optimis LSP-HII akan memperoleh Lisensi dari BNSP dan dapat beroperasi dalam tahun 2013. ● Dalam periode 2013–2014, LSP-HII Pusat berencana akan membuka LSP-HII Cabang di 4 Propinsi (DPP APINDO).


111

KEGIATAN DPP APINDO

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO DKI JAYA Ketua Anggota Luar Biasa UKM DPK

: Drs. Soeprayitno, MBA, MSc, Ph.D : 203 perusahaan : 50 perusahaan : 5 daerah

Beberapa Kegiatan DPP Apindo DKI Jakarta

Bazaar dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri 1433 H kerja sama dengan KODAM Jaya.

Seminar Mengenai Implementasi Permenaker No. 13/ 2012 untuk Komponen Hidup Layak tahun 2012.

Pelaksanaan Seminar Ketenaga Kerjaan Tahun 2012 Di Kantor DPP APINDO DKI Jakarta.

Pembukaan Program BKKBN “ Mupen on the Road “ di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta 2012


113

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO BANTEN Ketua Angota Luar Biasa Anggota Biasa Jumlah DPK

: : : :

Kegiatan Besar DPP APINDO Provinsi Banten 1. Sosialisasi Tindakan Pengamanan (Safeguard Measures) bersama KPPI dengan tema “Instrumen Safeguards Sebagai Alat Pemulihan Kerugian Produsen Dalam Negeri Karena Kenaikan Volume Impor” - Waktu : 21 Maret 2012 - Tempat : Hotel Le Dian, Serang - Banten. 2. Halal Bihalal Buruh dan Apindo Se-Provinsi Banten - Waktu : 10 September 2012 - Tempat : Gedung Pertemuan Pondok Selera 2, Tangerang - Banten

Potensi Investasi di Provinsi Banten Peluang investasi yang ada di provinsi Banten masih terbuka lebar bagi para investor. Provinsi Banten yang terkenal dengan kawasan industrinya saat ini masih menyimpan sejumlah peluang dan potensi yang belum digarap. Potensi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan, hingga kini belum dikelola secara baik. Dibutuhkan, sentuhan tangan profesional untuk mengelolanya sehingga memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi. Provinsi Banten sebagian besar wilayahnya daerah pertanian sebesar 871.943 hektare. Itu terdiri atas sawah seluas 196.589 hektare (22,55 persen) dan lahan kering 675.354 Ha (77,45 persen). Sebesar 25% penduduk bermata pencarian sebagai petani. Komoditas pertanian masih didominasi padi dan palawija seperti kacang, jagung, kedelai, cabai, dan

114


Deddy Djunaedi 3 Perusahaan 685 Perusahaan 8 Daerah

bawang, yang saat ini masih diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan konsumsi daerah sekitarnya. Komoditas yang berpontensi dikembangkan sebagai peluang usaha yang memiliki prospek investasi adalah kacang dan jagung. Pada bidang perkebunan, Provinsi Banten memiliki luas hutan dan perkebunan 386.865 Ha yang terdiri atas kawasan hutan seluas 206.851 Ha dan perkebunan 180.014 Ha. Untuk kawasan hutan meliputi hutan produksi seluas 72.295 Ha, hutan lindung seluas 9.486 Ha, dan hutan konservasi seluas 123.905 Ha. Tanaman hutan produksi meliputi pohon jati, meranti, albasiah dan mahoni. Sedangkan, tanaman perkebunan yang telah berkembang dengan baik adalah kelapa sawit, kelapa, karet, lada, kopi, kakao, cengkih, melinjo dan aren. Komoditas perkebunan yang menjadi andalan daerah dan berpotensi dikembangkan dalam skala besar sebagai peluang usaha yang memiliki prospek adalah kelapa, sawit, kakao dan karet. Di bidang kelautan dan perikanan, Banten memiliki garis pantai 517 kilometer (Km) dengan wilayah perairan laut seluas 11.500 Km2,yang meliputi wilayah Laut Jawa, Selat Sunda dan Samudera Indonesia. Penduduk Banten yang sehari-harinya bermata pencarian sebagai nelayan 51.824 orang. Potensi perikanan terdiri atas perikanan budi daya air laut, perikanan tambak, keramba, jaring apung, perikanan air tawar dan perikanan tangkap. Produksi perikanan laut antara lain ikan bawal, pari, cucut, tuna, kerapu, kakap, selar, kuwe, beloso, tongkol, sotong, keripang,

Kegiatan DPP APINDO

cakalang dan udang. Sedangkan ikan budi daya, meliputi ikan bandeng, udang, kepiting, kerang hijau, gurame, mas, mujair dan lele. Untuk memenuhi kepentingan prasarana bongkar muat dan transaksi jual beli perikanan tersedia tempat pelelangan ikan (TPI) 24 lokasi dan pangkalan pendaratan ikan (PPI) tiga lokasi, yakni di Binuangen dan Labuan Kabupaten Pandeglang dan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Komoditas perikanan yang menjadi andalan dan berpotensi dikembangkan dalam skala besar sebagai peluang usaha yang memiliki prospek investasi antara lain ikan kerapu, udang, kerang hijau, bandeng dan rumput laut. Di bidang pertambangan, Provinsi Banten memiliki emas, perak, batu bara, zeolit, bentonit, feldspar, pasir kuarsa, batu kapur, andesit, diorit dan kaolin. Potensi pertambangan tersebut berada di Banten selatan yaitu di Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Serang. Potensi pertambangan yang telah dieksploitasi adalah tambang emas di daerah Cikotok, Cirotan, Cikidang dan Cibaliung, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Sedangkan yang masih dalam tahap pengkajian adalah di Gunung Ciawitali, Gunung Bongkok, dan Cigeulis. Untuk jenis tambang batu bara, terdapat potensi besar yakni di Kabupaten Lebak pada lokasi di Kecamatan Bojong

Manik, Cimayang, Cisimeut, Cipanunggulan, Cisawarna, Cisiih, Cihara-Cibadas, Bayah, Penggarangan dengan perkiraan deposit sebesar 34.750.000 ton. Selain bahan galian tambang tersebut, terdapat potensi minyak bumi yang berada di wilayah Blok Ujung Kulon. Sedangkan potensi energi panas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik berada di Gunung Karang dan air panas bersuhu 8492 derajat Celcius dan uap air bersuhu 94 derajat Celcius di Cidanau yang suhu mata airnya mencapai 84 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Sementara di Pulo Sari, uap air mencapai 121 derajat Celcius dengan kedalaman kurang lebih 25 Km dan kapasitas cadangan energi cukup besar. Bahan galian tambang yang menjadi andalan daerah dan berpotensi dikembangkan dalam skala besar sebagai peluang usaha yang memiliki prospek investasi, adalah emas, batu bara, minyak bumi, pasir kuarsa, zeolit, bentonit, feldspal dan batu kapur. Selain itu wilayah Tangerang yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Jakarta memiliki kemajuan yang sangat pesat. Sejumlah gedung-gedung apartement, pasar swalayan, mal, kini sudah bertebaran di wilayah Tangerang, mulai dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, maupun Kota Tangerang Selatan.


115

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO JAWA BARAT Ketua : Sekretaris : Sekretaris Eksekutif : Anggota Luar Biasa (ALB) : Jumlah DPK : Jumlah Anggota Biasa :

A. KONDISI PROVINSI JAWA BARAT 1. Luas dan Penduduk

Provinsi Jawa Barat dengan luas 44.170 km², didiami penduduk sebanyak 46.497.175 Juta Jiwa. Penduduk ini tersebar di 26 Kabupaten/Kota (17 Kabupaten dan 9 Kota), 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 4.966.621 Jiwa (11,03 %), sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kota Banjar yaitu sebanyak 192.903 Jiwa (0,43 %).

2. Iklim dan Jenis Tanah

Wilayah Iklim di Jawa Barat adalah tropis, dengan suhu 9°C di Puncak Gunung Pangrango dan 34°C di Pantai Utara, curah hujan ratarata 2.000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun. Aspek iklim menunjukkan Jawa Barat merupakan daerah hampir selalu basah dengan curah hujan berkisar antara 1.000-6.000 mm, dengan pengecualian untuk daerah pesisir. Pada daerah Selatan dan tengah, intensitas hujan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah Utara. Daerah Aliran Sungai (DAS), bagian Utara menjadi muara bagi beberapa sungai besar seperti Citarum, Cimanuk, Ciliwung dan Cisadane. Di Selatan terdapat lebih sedikit sungai besar yang mengalir ke arah Samudera Hindia, yaitu Citanduy dan Cimandiri. Keadaan berbeda juga pada perairan laut yang membatasi Jawa Barat. Daerah Utara

116


Dedy Widjaja Martin B. Chandra Rudi Martono 30 Perusahaan 26 DPK APINDO 1647 Perusahaan

berbatasan dengan Laut Jawa dengan perairan dangkal sementara di Selatan bersebelahan dengan Samudera Hindia yang memiliki perairan dalam.

3. Penggunaan Lahan

Sejak tahun 2001 luas hutan tidak pernah lebih dari 10% dari luas wilayah Jawa Barat. Luas hutan dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan, dari 784,397.09 Ha pada tahun 2003 menjadi 808,246.37 Ha pada tahun 2007, terdiri atas 46,37% Hutan Produksi, 32,22% Hutan Lindung, dan 22,41% Hutan Konservasi. Komposisi ini tidak berbeda jauh sejak tahun 2003, 2005, dan 2006. Ditinjau dari sebarannya, area kawasan hutan lebih terkonsentrasi di wilayah Jawa Barat bagian Selatan yang membentang mulai dari Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, juga di Kuningan, serta tersebar sebagian kecil di Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Kuningan.

4. Perkembangan Ekonomi Makro

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan II 2012 tumbuh sebesar 6,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,3%. Perekonomian Jawa Barat masih berada pada level yang tinggi, sebagaimana juga yang telah diproyeksikan sebelumnya pada kisaran 6,2% - 6,6%. Dari sisi permintaan, perekonomian terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan net ekspor, adapun konsumsi rumah

Kegiatan DPP APINDO

tangga, meskipun mengalami perlambatan, masih menjadi sumber pertumbuhan yang dominan. Sementara itu dari sisi penawaran, pertumbuhan kinerja sektor konstruksi dan jasa-jasa mendorong perekonomian tumbuh meningkat, meskipun sektor dominan seperti pertanian, industri pengolahan, dan PHR (Perdagangan, Hotel dan Restoran), sedikit melambat. Struktur perekonomian Jawa Barat pada triwulan II 2012 masih didominasi oleh 3 sektor utama, yaitu sektor industri pengolahan (41%), sektor PHR (22,8%) dan sektor pertanian (11,9%). Ketiga sektor tersebut menyumbang 75,7% pada periode laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2012 yang mencapai 76,5%.

B. POTENSI INVESTASI DI PROVINSI JAWA BARAT 1. Bidang Pangan

Pertanian di Provinsi Jawa Barat secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, ternak, ikan, dan hutan). Jawa Barat sebagai produsen 40 (empat puluh) komoditas agribisnis terbesar di Indonesia, khususnya komoditas padi yang memberikan kontribusi 18% terhadap produksi padi nasional. Sektor pertanian juga memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, yaitu rata-rata sebesar 29,65 persen dari jumlah penduduk bekerja, meskipun prosentase penyerapannya cenderung menurun. Jawa Barat memiliki potensi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan, terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir Selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Dalam hal ini, kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini, perlu diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik.

2. Bidang Energi

Wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki potensi berbagai jenis sumber daya alam yang terbaharukan maupun yang tidak terbaharukan. Potensi sumberdaya alam yang tidak terbaharukan diantaranya adalah minyak dan gas bumi. Di tingkat nasional, Jawa Barat memberikan kontribusi sekitar 4% terhadap produksi minyak bumi nasional dan sekitar 11% terhadap produksi gas nasional, yang dihasilkan dari 58 lapangan Migas, yang sebagian besar berada di kawasan pantai Utara Jawa Barat. Sementara untuk sumber daya terbaharukan, Jawa Barat memiliki potensi panas bumi sekitar 6.101 MW atau (21,7%) dari total potensi panas bumi Indonesia. Sampai dengan tahun 2007, sekitar 92,81% energi nasional yang dihasilkan dari panas bumi dipasok oleh pembangkit panas bumi yang berada di Jawa Barat. Sementara untuk pasokan energi nasional yang bersumber dari PLTA, Jawa Barat memberikan kontribusi sebesar 46,21%. Sumber daya tak terbaharukan lainnya adalah sumber daya tambang yang terdiri dari 40 jenis dan tersebar di 16 Kabupaten, dan sebagian besar tersebar di Jawa Barat bagian Selatan. Provinsi Jawa Barat menyimpan potensi panas bumi sebesar 6.096 MW yang terdiri dari 40 titik manifestasi. Saat ini total kapasitas terpasang baru mencapai sebesar 1.057 MW. Di Provinsi Jawa Barat terdapat 7 (tujuh) Working Area Mining (WKP), terdiri dari, 4 (empat) WKP Panas Bumi yang telah ditetapkan sebelum terbitnya UU No. 27/2003, yaitu WKP Cibeureum Parabakti, WKP Pangalengan, WKP Kamojang-Darajat dan WKP KarahaCakrabuana dan 3 (dua) WKP Panas Bumi yang telah ditetapkan setelah terbitnya UU No. 27/2003, yaitu WKP Tangkuban Parahu, WKP Tampomas dan WKP Cisolok Cisukarame. Selain itu terdapat pula 2 (dua) pengusahaan panas bumi untuk skala kecil yaitu wilayah Cibuni dan Ciater, Tangkuban Perahu. Saat ini PLTP yang telah berproduksi di Provinsi Jawa Barat adalah, Chevron G. Salak, Ltd kapasitas 375 MW, Star Energy


117

Kegiatan DPP APINDO

Geothermal, Ltd (SEGL) Wayang Windu kapasitas 227 MW), PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) di Kamojang dengan kapasitas 200 MW dan terakhir Chevron Geothermal Indonesia, Ltd (CGI) Darajat dengan kapasitas 255 MW. Total keseluruhan panas bumi yang sudah diproduksikan yaitu sebesar 1.057 MW. Proyek investasi bidang energi yang ditawarkan di Provinsi Jawa Barat, antara lain: 1) PLTMH Girimukti merupakan salah satu pembangkit listrik yang siap untuk di bangun yang menggunakan aliran sungai Cibuni yang berada di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pembangkit ini nantinya mampu membangkitkan daya listrik sebesar 11,4 MW, yang akan diinterkoneksikan dengan jaringan milik PLN sehingga dapat meningkatkan daya listrik PLN Jawa Barat. Biaya investasi pembangunan PLTMH diperkirakan USD 23 juta, kerjasama yang ditawarkan G to P, P to P, equity financing (as strategic partner), loan financing. 2) Cisolok Sukabumi Geothermal Power Plant; diperkirakan USD 127,25 juta dengan skema G to P. 3) Proyek pembangkit listrik olahan sampah di Jawa Barat, USD 240 juta. 4) Tampomas Geothermal Power Plant; USD 100,48 juta dengan skema G to P.

3. Bidang Manufaktur

Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi untuk manufaktur termasuk diantaranya elektronik, industri kulit, pengolahan makanan, tekstil, furniture dan industri pesawat. Wilayah Jawa Barat masih menjadi pusat dari industri tekstil modern dan garmen nasional, berbeda dengan daerah lain yang menjadi pusat dari industri tekstil tradisional. Ekspor utama tekstil, sekitar 55,45% dari total ekspor Jawa Barat, yang lainnya adalah besi baja, alas kaki, furniture, rotan, elektronika, komponen pesawat dan lainnya. Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang diantaranya kawasan industri Gobel yang terletak di Cibitung

118


- Bekasi; Bekasi International Industrial Estate di Cikarang; East Jakarta Industrial Park di Lemahabang - Bekasi; dan Jababeka Industrial Estate di Cikarang - Bekasi, serta memiliki Pelabuhan Astanajayapura, Pelabuhan Pangandaran, Pelabuhan Gebang, Pelabuhan Khusus Pertamina Balongan dan Pelabuhan Indramayu.

4. Bidang Infrastruktur

Peluang investasi sektor infrastruktur yang terdapat di Provinsi Jawa Barat antara lain jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, pengelolaan limbah, dan industri. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Di lain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Proyek investasi infrastruktur yang ditawarkan, antara lain: 1) Investasi pembangunan jalan tol pada ruas dengan skema KPS/PPP/G to P, terdiri dari: a) Cileunyi-Sumedang-Dawuan, nilai investasi USD 466,01 juta. b) Sukabumi-Ciranjang-Padalarang, nilai investasi USD 510,3 juta. c) Soreang-Pasir Koja, nilai investasi USD 139,4 juta. d) Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi, nilai investasi USD 690 juta. e) Ujung Berung-Gede, Bage-Majalaya, nilai investasi USD 630 juta. 2) Pembangunan Bandara Internasional Kertajati-Majalengka, nilai investasi USD 1.406 juta dengan skema PPP/G to P. 3) Pelabuhan Laut Cilamaya-Karawang, nilai investasi USD 940,5 juta dengan skema PPP/G to P. 4) Terminal Terpadu Gedebage, nilai investasi USD 25 juta dengan skema G to P. 5) Jaringan kereta api Rancaekek-Kertajati, nilai investasi USD 170 juta dengan skema G to D dan G to P.

Kegiatan DPP APINDO

6) Pembangunan TPA Terpadu dan Fasilitas Pengolahannya untuk wilayah Depok dan Bogor, nilai investasi USD 40 juta, serta untuk wilayah Bandung Raya, nilai investasi USD 68 juta dengan skema PPP/G to P. 7) Bandung Solid Waste Management senilai sekitar US$86,0 juta. 8) Jatiluhur Water Supply di Jawa Barat senilai sekitar US$189,3 juta. 9) Pondok Gede Water Supply di Kota Bekasi senilai sekitar US$22,4 juta. 10) Proyek-proyek penyediaan air bersih lainnya dengan nilai USD 1 juta hingga USD 377 juta dengan skema PPP/G to P.

C. BEBERAPA KEGIATAN PENTING DPP APINDO JAWA BARAT (PERIODE JANUARI – OKTOBER 2012) 1. Workshop tentang Persepsi PutusanPutusan Mahkamah Konstitusi Atas Uji Materiil UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

DPP APINDO Jawa Barat bekerjasama dengan DPN APINDO telah mengadakan Workshop, pada hari Senin – Selasa (5 - 6 Maret 2012), bertempat di Ruang The Palace, Hotel Savoy Homann Jl. Asia Afrika No. 112 Bandung. Peserta yang mengikuti Workshop sebanyak 49 orang, yang terdiri dari: Perwakilan Pengurus DPK APINDO se Jawa Barat, Tim Advokasi DPP dan DPK se Jawa Barat, Hakim

Foto Bersama Narasumber, Moderator, Peserta dan Panitia Workshop

Ad Hoc PHI Bandung, Perusahaan-Perusahaan Anggota APINDO, dan Perusahaan-Perusahaan Non-Anggota APINDO. Maksud dan tujuan diselenggarakannya Workshop ini adalah : • Meningkatkan pemahaman Perusahaan Anggota DPP APINDO Jawa Barat dan Pelaku Usaha tentang peraturan yang berhubungan dengan dunia usaha, utamanya terkait penerapan Putusan MK tersebut, dan • Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola SDM di Perusahaan dan Tim Advokasi DPP dan DPK dalam meminimalkan dampak negatif akibat adanya interpretasi yang salah atau keliru dengan terbitnya Putusan MK tersebut. Pada Workshop ini yang menjadi Narasumber atau Pemakalah adalah: Bapak H. Hasanuddin Rachman (Ketua DPN APINDO Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi), Ibu Endang Susilowati (Tim Advokasi DPN APINDO dan Praktisi) dan Bapak Bernard (Hakim AdHoc MA unsur APINDO).

2. Sosialisasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards) di Bandung.

Sambutan Bapak Dedy Widjaja pada Pembukaan Workshop

Acara Sosialisasi Tindakan Pengamanan (Safeguards) ini dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 9 Maret 2012, di Hotel Aston Pasteur Jl. Dr. Djundjunan No. 96 Bandung. Acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari kerjasama antara DPP APINDO Jawa Barat dengan KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia).


119

Kegiatan DPP APINDO

Safeguards. Acara ini dihadiri oleh 88 orang utusan dan perwakilan dari perusahaan. Bertindak sebagai Narasumber adalah Tim dari KPPI, dengan moderator adalah dari DPP APINDO Jawa Barat. Acara Sosialisasi ini dirangkai dengan sesi Konsultasi One-on-One.

3. Audiensi dengan Kapolda Jawa Barat Bapak Irjen (Pol) Drs. Putut Eko Bayuseno.

Bapak Dedy Widjaja sedang memberikan Sambutan dan sekaligus membuka Sosialisasi

Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012, DPP APINDO Jawa Barat melakukan audiensi dengan Kapolda Jawa Barat Bapak Irjen (Pol) Drs. Putut Eko Bayuseno, di Kantor Mapolda Jabar. Dalam Audiensi tersebut, Bapak Kapolda Jawa Barat didampingi oleh sejumlah Direktur di jajaran Polda Jabar. Sementara dari DPP APINDO Jawa Barat berjumlah 7 orang dengan dipimpin oleh Bapak Dedy Widjaja.

Peserta Sosialisasi sedang Konsultasi one-on-one dengan Tim dari KPPI

Tema Sosialisasi ini adalah “Instrumen Safeguards Sebagai Alat Pemulihan Kerugian Produsen Dalam Negeri Karena Kenaikan Volume Impor”. Dengan semakin meningkatnya persaingan produk dalam negeri dengan barang impor di pasar domestik Indonesia, karena liberalisasi perdagangan yang terus bergulir sebagai hasil kesepakatan perdagangan bebas, tentu akan membawa dampak yang positif maupun negatif terhadap produsen dalam negeri Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia diizinkan oleh WTO untuk melindungi produsen dalam negeri dari dampak negatif pasar bebas berupa Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards Measures). Acara ini diadakan dengan maksud untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada Para Pelaku Usaha tentang instrumen

120


Bapak Dedy Widjaja sedang memaparkan kepada Kapolda Jabar

Foto Bersama dengan Kapolda Jabar Irjen (Pol) Drs. Putut Eko Bayuseno

Kegiatan DPP APINDO

Dalam audiensi yang berlangsung dengan ramah dan penuh kekeluargaan tersebut, dibahas beberapa topik pembicaraan, antara lain: • Antisipasi akan adanya aksi unjuk rasa pekerja/buruh terkait dengan kemungkinan adanya pengumuman dari Pemerintah tentang kenaikan harga BBM. • Maraknya aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk dari kalangan pekerja/buruh. • Upaya bersama untuk menciptakan ketenangan bekerja dan berusaha. • Program yang dapat dikerjasamakan antara DPP APINDO Jawa Barat dengan Polda Jawa Barat.

4. Sosialisasi Indonesia – Uni Eropa CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement).

Bapak Sofjan Wanandi sedang menyampaikan Sambutan Penutupan Sosialisasi

Bapak Dedy Widjaja sedang menyerahkan cinderamata kepada H.E. Julian Wilson

DPP APINDO Jawa Barat bekerjasama dengan DPN APINDO menyelenggarakan Sosialisasi tentang Indonesia – Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), pada hari Senin tanggal 9 April 2012 di Hotel Hyatt Regency Jl. Sumatera No. 51 Bandung. Tujuan diadakannya acara Sosialisasi CEPA ini adalah: 1) Untuk memperkuat peran APINDO dalam meningkatkan kesiapan Indonesia dalam perundingan CEPA dan dalam meningkatkan pemahaman bahasa Indonesia bisnis masyarakat dari Free Trade Agreement dalam strategi global, dan 2) Untuk memberdayakan APINDO agar memainkan peran lebih langsung dan substantif dalam persiapan menghadapi CEPA, sehingga menciptakan lingkungan bisnis internasional yang kondusif demi memperluas ekspor dan menarik investasi. Peserta yang mengikuti Sosialisasi sebanyak 175 orang, yang terdiri dari: Pengurus DPN APINDO, Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pengurus DPP APINDO Jawa Barat, Perwakilan Pengurus DPK APINDO se Jawa Barat, Pimpinan Asosiasi Sektoral Jawa Barat, para Pengusaha, para perwakilan perusahaan, para Guru Besar UNPAD, dan para dosen Perguruan Tinggi. Pada Sosialisasi ini yang menjadi Pemakalah adalah 1) Bapak Dr. Djisman Simanjuntak (Ketua Joint Vision Group), dan 2) Bapak Iman Pambagyo (Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kemendag RI). Pada sesi Tanya-Jawab, yang bertindak sebagai Moderator adalah Bapak Chris Canter (Ketua DPN APINDO). Sedangkan para Panelisnya adalah 1) Bapak Dr. Djisman Simanjuntak, 2) Bapak Ade Sudrajat (Ketua Umum Asosiasil Pertekstilan Indonesia), 3) H.E. Julian Wilson (Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia), 4) Mr. W. Hathum (Uni Eropa), dan 5) Ibu Shinta Widjaja Kamdani (Ketua DPN APINDO).


121

Kegiatan DPP APINDO

5. Temu Bisnis antara DPP APINDO Jawa Barat dengan Pelaku Usaha dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 di Hotel Aston Braga Jl. Braga No. 99-101 Bandung, DPP APINDO Jawa Barat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, telah menyelenggarakan acara Temu Bisnis dengan tema “Melalui Forum Temu Bisnis Kita Tingkatkan Kerjasama Investasi Dalam Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau”. Maksud dari diselenggarakannya acara Temu Bisnis ini adalah untuk meningkatkan minat para pelaku usaha Jawa Barat untuk melakukan pengembangan usaha di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Hadir pada acara Temu Bisnis ini sekitar 175 orang, para Pelaku Usaha Jawa Barat, yang bukan hanya datang dari wilayah Bandung Raya, tetapi juga dari wilayah-wilayah lain, seperti dari Bogor, Bekasi, dan Cirebon.

6. Rapat Koordinasi APINDO se Jawa Barat tentang KHL dan UMK 2013.

Bapak Dedy Widjaja didampingi oleh Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat

Pengurus DPK APINDO se Jawa Barat menyampaikan laporan tentang UMK 2013

Bapak Dedy Widjaja memberikan Sambutan mewakili Pelaku Usaha Jawa Barat

Foto Bersama Para Pelaku Usaha dan Para Pejabat Provinsi Jabar dan Kepri

122


Pada hari Rabu tanggal 12 September 2012, bertempat di Aula Kantor PT. Jamsostek Kanwil IV Jabar-Banten, telah diadakan Rapat Koordinasi antara DPP APINDO Jawa Barat dengan DPK APINDO se Jawa Barat tentang Pengupahan dan UMK 2013. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah mengeluarkan Permenakertrans RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Keluarnya Permenakertrans yang baru ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap proses penetapan UMK 2013. Rapat Koordinasi ini diadakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan pandangan, antara DPP APINDO Jawa Barat dengan DPK APINDO se Bandung Raya terkait

Kegiatan DPP APINDO

Permenakertrans yang baru dan UMK 2013 tersebut Acara Rakor ini dipimpin langsung oleh Bapak Dedy Widjaja (Ketua DPP APINDO Jawa Barat) dengan didampingi oleh Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat unsur APINDO. Dari 26 DPK APINDO se Jawa Barat, yang hadir pada acara Rakor ini adalah 24 DPK, sedangkan 2 DPK berhalangan hadir karena sedang rapat di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Setiap DPK yang hadir diwakili oleh Ketua atau Sekretaris dan 1 orang Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

7. Seminar dan Training of Trainers (TOT) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Sistem Elektronik (E-Procurement). DPP APINDO Jawa Barat bekerjasama dengan DPN APINDO dan didukung oleh KEMITRAAN, telah mengadakan kegiatan Seminar dan Training of Trainers (TOT) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Sistem Elektronik (E-Procurement), dengan tema “Internalisasi Integritas dan Anti Korupsi Dalam Upaya Pemenuhan Terhadap E-Procurement Bagi Vendors dan Asosiasi, pada hari SeninSelasa tanggal 24-25 September 2012, di Hotel Aston Tropicana Jl. Cihampelas No. 125129 Bandung.

Bapak Dedy Widjaja memberikan Sambutan dan sekaligus membuka Seminar dan TOT

Tujuan dari penyelenggaraan Seminar dan TOT ini adalah : • Untuk meningkatkan kapasitas dari para vendors dan asosiasi anggota DPP APINDO Jawa Barat terhadap sistem integritas, pelaksanaan proses bisnis yang jujur dan terbuka dan nilai-nilai anti korupsi dalam menerapkan E-procurement, dan • Untuk memberikan informasi kepada vendors dan asosiasi tentang pentingnya kewajiban untuk memenuhi E-procurement dari Pemerintah dan keuntungan yang akan dinikmati oleh vendors dan asosiasi, dalam menginternalisasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dimaksud dalam pengadaan barang dan jasa guna menghindari tindak pidana korupsi dan mendukung pada perwujudan Good Coorporate Governance ke dalam praktek ber-korporasi sehari-hari. Acara Seminar yang diadakan pada 24 September 2012, diikuti oleh 170 peserta, utusan dari perusahaan dan asosiasi. Narasumber Seminar adalah 1) Ibu Iftida Yasar (Wakil Sekum DPN APINDO), 2) Bapak Ernest Alto (PT. Siemens Indonesia), 3) Bapak Ahmad Amin, MBA (CPPR UGM), 3) Ibu Dr. Ika Mardiah (Kepala LPSE Provinsi Jawa Barat), 4) Ibu Natalia Herawati (KEMITRAAN), dan 5) Bapak Wahyu Handoko (DPN APINDO). Acara TOT yang dilaksanakan pada 25 September 2012, diikuti oleh 28 peserta. Narsumber TOT adalah dari CPPR UGM dan LPSE Provinsi Jawa Barat.

Moderator dan Para Narasumber Sesi I dan sekaligus membuka Seminar dan TOT Asosiasi Pengusaha Indonesia

123

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO Jawa Tengah Ketua : Anggota Luar Biasa : Anggota Biasa : Anggota UKM : DPK :

Frans Kongi 57 Perusahaan 692 Perusahaan 245 Perusahaan 27 Daerah

1. Pelantikan Pengurus DPK APINDO Kabupaten Pemalang

Waktu : 27 Januari 2012 Tempat : Hotel Regina Pemalang Pelaksana : DPP APINNDO Jateng dan DPK Pemalang

124

2. Members Gathering Anggota Luar Biasa DPP APINDO Jateng yang dilaksanakan setiap bulan

3. Pelatihan Anggota Dewan Pengupahan dan Tim Survei DPK APINDO Se-Eks Karesidenan Surakarta

Waktu : 27 Januari 2012 Tempat : Hotel Grasia Semarang Pelaksana : DPP APINDO Jateng

Waktu : 25 Februari 2012 Tempat : PT. Deltomed Industries Wonogiri Pelaksana : DPP APINDO Jateng dan DPK Wonogiri


Kegiatan DPP APINDO

4. Pelatihan Pembuatan PerjanjianKerjasama Outsourcing Paska Putusan MK No. 27/ PUU/IX/2011

Waktu : 15 Maret 2012 Tempat : Hotel Dafam Semarang Pelaksana : DPP APINNDO Jateng

5. Musyawarah Kabupaten Batang dan Pelantikan Pengurus Baru

Waktu : 25 April 2012 Tempat : PT. Primatexco Batang Pelaksana : DPP APINDO Jateng dan DPK Batang

6. PESONA JAWARA dengan Mupen On The Road Jawa Tengah

Waktu : 5 Mei 2012 Tempat : PT. COCA COLA Amatil Tbk. Pelaksana : APINDO dan BKKBN

7. Pelatihan Anggota Dewan Pengupahan dan Tim Survei DPK APINDO Se-Eks Karesidenan Pekalongan

Waktu : 09 Mei 2012 Tempat : PT. Primatexco Batang Pelaksana : DPP APINDO Jateng dan DPK Batang

8.Kaukus Meeting Anggota APINDO di eks Karesidenan Pekalongan

Waktu : 09 Mei 2012 Tempat : PT. Primatexco Batang Pelaksana : DPP APINDO Jateng dan DPK Batang

9. Pelantikan Pengurus DPK APINDO Kabupaten Cilacap

Waktu : 23 Mei 2012 Tempat : Griya Patra Cilacap Pelaksana : DPP APINDO Jateng dan DPK Cilacap


125

Kegiatan DPP APINDO

10. Pelantikan Pengurus DPK APINDO Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan

Waktu : 24 Mei 2012 Tempat : Hotel Nirwana Pekalongan Pelaksana : DPP APINDO Jateng dan DPK Kota dan Kabupaten Pekalongan

11. Porseni Tripartit Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012

Waktu : 22 Juni 2012 Tempat : Lapangan Tri Lomba Juang Semarang Pelaksana : Pemerintah, APINDO dan SP/SB

12. Pelatihan Anggota Dewan Pengupahan dan Tim Survei DPK APINDO Se- Eks Karesidenan Kedu

Waktu : 17 Juli 2012 Tempat : Borobudur Silver Resto Magelang Pelaksana : DPP APINDO Jateng dan DPK Magelang

13. Rakor DPK APINDO se-Jawa Tengah

Waktu : 3 September 2012 Tempat : Hotel Dafam Semarang Pelaksana : DPP APINDO Jateng

14. National Workshop on Improving Wage Fixing

Waktu : 18-19 September 2012 Tempat : Hotel Horizon Semarang Pelaksana : ILO

126


Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO Daerah Istimewa Yogyakarta Ketua : Buntoro Anggota Biasa : 130 Perusahaan DPK : 5 Daerah

Kegiatan Besar DPP APINDO Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. Hubungan Industrial & Advokasi Hubungan Industrial & Advokasi merupakan salah satu bidang dari DPP APINDO DIY yang diketuai oleh Ibu Hermelien Yusuf, SH. Bidang ini memiliki fungsi utama untuk melakukan usaha pembinaan, pembelaan dan pemberdayaan di bidang Hubungan Industrial terhadap pengusaha serta dunia usaha. APINDO DIY turut aktif menjadi anggota di Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah. Perjuangan APINDO DIY juga terlihat pada

proses penentuan Upah Minimum pada setiap tahunnya melalui dibentuknya Dewan Pengupahan pada masing-masing Kabupaten/ Kota. Berikut beberapa kegiatan yang telah diselenggarakan bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPP APINDO DIY.

1.1. Workshop Outsourcing APINDO menggelar Workshop mengenai Pelaksanaan Outsourcing berdasarkan "Best Practice" pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2012 di DIXIE Restaurant, Jl. Affandi 40 B Gejayan Yogyakarta. Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini adalah : • Ibu Iftida Yasar, Wasekum DPN APINDO, Penasehat Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia, Wakil Ketua Komtap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kadin Indonesia


127

Kegiatan DPP APINDO

"Core and Non Core"; merancang Service Lavel Agreement (SLA), ataupun merancang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan lain-lain. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah mayoritas dari kalangan pengusaha di wilayah Yogyakarta. Dalam kegiatan ini, sekaligus untuk bedah buku terbaru karya Ibu Iftida Yasar yang mengupas tuntas tentang Outsourcing pasca Putusan MK

1.2. Temu Asosiasi Sektoral

Jakarta yang memberikan materi berjudul "Pelaksanaan Outsourcing yang aman dan bagaimana menentukan core dan non core" • Bapak Prof. Payaman Simanjuntak- Mantan Dirjend PHI Depnakertrans - Wakil Ketua DPKN - Dewan Pelatihan Kerja Nasional, yang memberikan materi "Apakah Outsourcing dapat dihapuskan?" Workshop ini mengenalkan dan mensosialisasikan keberadaan Perjanjian Kerja Outsourcing di tengah- tengah masyarakat, berperan dalam membantu memberikan panduan kepada penyedia (vendor)maupun pengguna jasa pekerjaan (user) untuk merancang perjanjian kerja yang akan dialihdayakan sesuai dengan penetapan

128


Wakil Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi, Ibu Hermelien Yusuf, SH dalam mempersiapkan penentuan UMK tahun 2013 maka dirasa perlu mengadakan pertemuan dengan asosiasi-asosiasi pengusaha sektoral di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012 bertempat di Hotel Sahid Raya , Jl. Babarsari no.2 Yogyakarta. Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat bahwa penentuan upah minimum tahun 2013 tidak lagi mengacu kepada penentuan UMP (Upah Minimum Propinsi) melainkan diberlakukannya penetapan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di masingmasing Kabupaten/kota dan akan diputuskan sebelum pertengahan bulan Oktober 2012. Mengingat kemampuan masing-masing perusahaan tidak sama, maka dalam dalam hal ini, APINDO yang salah satu tugasnya bernegosiasi dalam pengupahan, mengundang asosiasi-asosiasi pengusaha di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk sharing dalam hal kemampuan pengupahan atau menggaji karyawan.

Kegiatan DPP APINDO

1.3. Penetapan UMK

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 88 ayat (4) diamanatkan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pasal 89 juga dijelaskan bahwa KHL dalam penetapan Upah Minimum dicapai secara bertahap. Sebagai tindak lanjut dari amanat UU No.13 tahun 2003 seperti tersebut di atas, maka diterbitkanlah Permenakertrans No.17 tahun 2005 dan Permenakertrans No.13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sehubungan dengan hal tersebut, maka APINDO DIY telah membentuk tim Dewan Pengupahan di masing – masing Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada setiap bulannya sehingga akan menghasilkan nilai KHL di akhir tahun untuk disampaikan kepada Bupati/ Walikota dan Gubernur sebagai pertimbangan dalam penentuan UMK.

1.4. Semiloka Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Indonesia

Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta dalam rangka Musyawarah Nasional V Ikatan Alumni UPN "Veteran" Yogyakarta, salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan Semiloka Penyandang Disabilitas dengan tema :'Model Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di DIY' pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012. Dalam

kegiatan ini, Ibu Hermelien Yusuf, SH selaku Wakil Ketua Bidang HI & Advokasi DPP APINDO DIY menjadi salah satu narasumber. Dijelaskan beliau, salah satu misi Apindo yaitu Melindungi, membela, memberdayakan seluruh pelaku usaha Indonesia terutama anggota. Dengan adanya misi tersebut, intruksi dari pusat agar di daerah-daerah, Apindo membantu para pengusaha kecil dan menengah termasuk terhadap sekelompok kecil penyandang disabilitas yang sudah berwirausaha. Pada kegiatan ini ditampilkan pula hiburan dari penyadang disabilitas, seperti : Not Biru


129

Kegiatan DPP APINDO

Difabel & Friends community, sebuah group musik yang pesertanya terdiri dari penyandang disabilitas. Ditampilkan pula tarian dari penyandang tuna grahita yang cukup memikat para hadirin. Serta ditampilkan karya-karya penyandang disabilitas seperti wayang dll. Dalam Semiloka ini diharapkan dapat direkomendasikan tentang model pemberdayaan penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus mengusulkan kelurahan Panggung Harjo sebagai proyek percontohan model pemberdayaannya, dikarenakan ketua Portupencanak DIY menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Panggung Harjo.

2. UKM, Jender & Sosial UKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. 99 % perekonomian di Indonesia terdiri dari UKM. UKM merupakan bentuk pemerataan di Indonesia sekaligus menciptakan lapangan kerja kepada masyarakat. Melalui Bidang UKM, Jender dan Sosial yang diketuai oleh Dra. Regina Purwaningsih, DPP APINDO DIY melaksanakan kegiatan terkait dengan pemberdayaan UKM serta mensosialisasikan kesetaraan Jender dan lainnya melalui berbagai kegiatan.

2.1. UKEA (Usaha Kreatif Apindo)

Dalam usaha memberdayakan UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, bidang UKM, Jender dan Sosial APINDO DIY membentuk suatu wadah yang disebut UKEA (Usaha Kreatif Apindo).

2.2. Temu UKEA

Sehubungan dengan upaya peningkatan dan pengembangan UKM/UMKM khususnya bidang kerajinan, maka DPP APINDO DIY mengadakan kegiatan "temu UKEA" pada tanggal 10 Juli 2012 bertempat di Kantor Sekretariat DPP APINDO DIY, Griya Mega Andalan Jl. Tanjungtirto 34-36 Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Dalam pertemuan ini, Bapak Buntoro selaku Ketua Apindo DIY memberikan motivasi kepada para pengusaha kecil dan menengah untuk menjadi pengusaha sukses. Bapak Buntoro mengemukakan keinginannya untuk membantu pemasaran para pengusaha kecil dan menengah yang tergabung dalam UKEA, dengan mendirikan display di showroom kantor sekretariat APINDO DIY. Namun untuk mewujudkan rencana tersebut, butuh dukungan dari UKEA untuk mendata produkproduk hasil olahan yang memenuhi kriteria untuk dapat didisplay dan tentunya dari pengusaha yang konsisten dengan usahanya.

2.3. Progran KB Perusahaan dengan BKKBN

Dalam rangka tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) nomor 37/KSM/E1/2011-

130


Kegiatan DPP APINDO

052/DPN/1.6/8B/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang "Revitalisasi Pelaksanaan Program Kependudukan dan keluarga Berencana di Perusahaan dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"; dimana kesepakatan bersama tersebut dilaksanakan mulai dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota sampai tingkat lapangan, maka BKKBN mengadakan kegiatan "PESONA JAWARA melalui MUPEN ON THE ROAD 2012" sebagai salah satu momentum penggerakan masyarakat untuk mempercepat pencapaian dan partisipasi mitra kerja swasta dan dunia usaha dalam program kependudukan dan KB Perusahaan. Kegiatan ini berlangsung selama 12 hari, mulai tanggal 2-13 Mei 2012, melintasi pulau Jawa - Madura, terbagi dalam 6 ETAPE, dimulai dari Cilegon Propinsi Banten sampai Sumenep - Madura propinsi Jawa Timur. Dalam rangkaian Mupen On The Road 2012 ini, pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012 diadakan acara seremonial di Lapangan MAK (Mega Andalan Kalasan). APINDO DIY memberikan sembako untuk para peserta KB dan MAK sendiri mengeluarkan 50 unit sepeda motor VIPROS produksi MAK untuk bergabung dalam kegiatan ini.

2.4. Temu Bisnis

Dalam rangka Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja (BBPPK) pada hari Selasa - Rabu, tanggal 1314 November tahun 2012 menyelenggarakan Temu Bisnis Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan tema :

"Membangun Keberlanjutan Usaha Melalui Sinergitas antara Pelaku Usaha, Industri, UKM Tenant dan Pemerintah", bertempat di Gedung Citra Persada BBPPK Lembang, Bandung Barat dan DPP APINDO DIY mengirimkan 2 (dua) orang wakilnya untuk mengikuti kegiatan tersebut. UKM diharapkan lebih mampu bertahan dan memiliki daya saing yang tinggi (competitive advantage) sehingga UKM mampu bersaing untuk merebut/menguasai pasar dalam negeri maupun luar negeri, melalui kemitraan dengan pengusaha besar. Penyelenggaraan Temu Bisnis Pengembangan dan Perluasan Kerja ini diselenggarakan oleh BBPPK Lembang. BBPPK merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemenakertrans. Kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan sebagai salah satu langkah strategis dan konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga pengembangan inkubasi bisnis dalam upaya penciptaan wirausaha. Kegiatan ini juga sejalan dengan agenda pertama dari RPJM Nasional 2010 - 2014, yaitu pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan mendorong sektor riil dan keberpihakan kepada UKM dan koperasi melalui pembangunan semangat dan jiwa kewirausahaan yang diharapkan dapat turut mempercepat tumbuh dan berkembangnya wirausahawirausaha dari kalangan tenaga kerja yang pada akhirnya ikut mendorong terjadinya


131

Kegiatan DPP APINDO

pertumbuh an ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

2. 5. Pelatihan UKM Mitra Binaan Angkasa Pura I (Persero) Adisutjipto Yogyakarta

memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian diharapkan mitra binaan dapat menjadi pengusaha kecil yang tangguh dan mandiri. Pelatihan ini diikuti oleh 60 pengusaha kecil dan koperasi mitra binaan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Adisutjipto.

3. ORGANISASI APINDO memiliki kewajiban untuk meningkatkan pengembangan kapasitas dan profesionalisme organisasi, khususnya bagi pengurus maupun sekretariat, dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi yang dilakukan secara terencana, terarah, efektif dan efisien. Beberapa kegiatan DPP APINDO DIY dalam bidang Organisasi sebagai berikut :

3.1. Rencana Strategis DPP-DPK APINDO DIY

Dalam rangka menindaklanjuti MOU antara Dewan Pimpinan Nasional APINDO dengan PT. Angkasa Pura I (Persero), maka DPP APINDO DIY menindaklanjuti kegiatan Pelatihan Pengelolaan usaha Mitra Binaan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta yang diselenggarakan dalam kerjasama dengan DPP APINDO DIY. Pelatihan Pengelolaan Usaha Mitra Binaan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adisutjipto ini diselenggarakan pada hari RabuKamis, tanggal 19-20 Desember 2012 dengan tema "Kunci Sukses UKM DIY, Kreatif mengambil peluang bisnis" bertempat di Boko Room Grand Quality Hotel, Jalan Laksda Adisucipto No.48 Yogyakarta. Pelatihan Mitra Binaan ini diselenggarakan atas kerjasama PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adisutjipto dengan DPP APINDO DIY yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mitra binaan dalam mengelola bisnisnya dan mampu

132


APINDO, sebagai asosiasi pengusaha di Indonesia mempunyai kewajiban untuk membantu kalangan bisnis agar dapat bersaing di pasar global melalui berbagai cara sebagai perwujudan dari misinya, yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan hubungan industrial yang harmonis. Dalam rangka mencapai misi tersebut, APINDO telah melaksanakan perkuatan organisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditujukan bagi pengurus ataupun staf sekretariat. Usaha perkuatan dan pemberdayaan APINDO ini Kegiatan perkuatan organisasi dengan

Kegiatan DPP APINDO

program perencanaan strategis DPP-DPK APINDO DIY dilaksanakan pada hari KamisJumat, tanggal 13-14 September 2012 bertempat di LPP Garden Hotel, Jl. Laksda Adisucipto Km.6 Caturtunggal, epok, Sleman, Yogyakarta dengan bimbingan dari Dewan Pimpinan Nasional APINDO dan menghasilkan rumusan rencana strategis DPP-DPK APINDO DIY.

pendampingan dari Dewan Pimpinan Nasional APINDO bekerjasama dengan Kemitraan untuk menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut :

4.1. Semiloka Integritas dalam E-Procurement

Melalui aksi bersama antara Kemitraan,

3.2. Rapat Lanjutan Rencana Strategis DPP-DPK APINDO DIY

Rumusan rencana strategis DPP-DPK APINDO DIY yang telah didapatkan dari kegiatan perkuatan organisasi yang telah dilaksanakan di LPP Garden Hotel pada tanggal13-14 September 2012 perlu ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat lanjutan perencanaan strategis DPP-DPK APINDO DIY. Rapat lanjutan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012 bertempat di Kantor Sekretariat DPP APINDO DIY, Griya Mega Andalan Kalasan, Jl. Tanjungtirto 34-36 Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh tim perumus rencana strategis DPP-DPK APINDO DIY dan menghasilkan penjabaran dari rumusan rencana strategis DPP - DPK APINDO DIY yang akan disempurnakan setelah dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Nasional APINDO.

4. DIKLAT DPP APINDO DIY membetuk bidang Diklat yang diketuai oleh Bp. Tribowo, SE. Dalam pelaksanaannya, DPP APINDO DIY dengan

CPPR dan DPN APINDO; Semiloka bagi vendors dan asosiasi dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2012 bertempat di The Phoenix Hotel, Yogyakarta. Dengan dukungan dari PT.Siemens Indonesia yang berkomitmen untuk mewujudkan Good Coorporate Governance. Kemitraan juga didukung oleh DPN APINDO yang memiliki visi yang sama dalam perwujudan Good Corporate Governance. Selaras dengan inisiatif ini, ketua DPN APINDO, Djimanto menyatakan bahwa e-procurement wajib dilakukan dalam tender Pengadaan Barang dan Jasa oleh vendors dan asosiasi anggota APINDO. Tujuan umum Semiloka ini adalah : • Untuk meningkatkan kapasitas dari 120 vendors dan asosiasi anggota DPP APINDO Yogyakarta dan Asosiasi lainnya yang terkait terhadap system integritas, pelaksanaan proses bisnis yang jujur dan terbuka dan nilai-nilai anti korupsi dalam menerapkan e-procurement • Untuk memberikan informasi kepada vendors dan asosiasi tentang pentingnya kewajiban untuk memenuhi eprocurement dari Pemerintah dan benefit yang akan dinikmati oleh vendors dan asosiasi menginternalisasikan prinsip-prinsip dan nilai -nilai dimaksud


133

Kegiatan DPP APINDO

dalam pengadaan barang dan jasa guna menghindari tindak pidana korupsi dan mendukung pada perwujudan Good Coorporate Governance ke dalam praktek ber-korporasi sehari-hari. Hasil yang diharapkan : • Adanya 120 personnels dari vendors dan asosiasi yang memiliki pengetahuan tentang pentingnya menerapkan Good Coorporate Governance. • Adanya jaringan kerjasama (collaborative action) antara vendors dan asosiasi dalam mengimplementasikan iklim bisnis yang jujur (fair) dan terbuka dalam pengadaan barang dan jasa public.

4.2. Training of Trainers (TOT) E-Procurement

Kegiatan Training of Trainers (ToT) ini sekaligus menjawab kebutuhan para pihak dalam Seminar dan Lokakarya yang telah dilaksanakan di The Phoenix Hotel Yogyakarta pada tanggal 13 Agustus 2012. Pada kegiatan tersebut telah diidentifikasi kebutuhan untuk peningkatan kapasitas bagi bamyak pihak yaitu ULP, LPSE, Inspektorat dan terutama vendor dalam implementasi system integritas dan anti korupsi melalui e-procurement . Training dilaksanakan pada hari Rabu- Kamis, tanggal 5-6 September 2012 merupakan Pemantapan Materi bagi calon master trainers. ToT ini bertujuan untuk: • Memantapkan Peserta Pelatihan agar menjadi tenaga Pelatih yang handal di Propinsi D.I.Yogyakarta dalam penerapan system integritas dan nilai-nilai anti korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa public, dalam rangka mencapai Good Governance yang menjadi cita-cita bersama. • Membekali peserta dengan beberapa metode fasilitasi sehingga mampu melakukan fasilitasi pelatihan dengan baik dan berhasilguna. • Meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami modul umum dan modul khusus terkait E-Procurement sesuai stakeholder masing-masing.

134


4.3. Pelatihan Penerapan Sistem Integritas dan Anti Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka mengarusutamakan prinsip integritas dan anti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, APINDO bekerjasama dengan Kemitraan, LKPP, LPSE/ULP telah melaksanakan Training of Trainers (ToT) pada tanggal 5-6 September 2012 yang menghasilkan Master Trainer untuk wilayah Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut maka pada hari Selasa-Rabu, tanggal 18-19 September 2012 dilaksanakan Pelatihan Penerapan Sistem Integritas dan Anti Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Procurement bagi ULP, LPSE, Inspektorat dan Vendor bertempat di Lotus I Meeting Room, Hotel Aston Yogyakarta. Tujuan diselenggarakannya pelatihan ini adalah : • Meningkatkan pemahaman peserta tentang penerapan sistem integritas dan nilainilai anti korupsi dalam proses pengadaan barang/ jasa publik, dalam rangka mencapai Good Governance yang menjadi cita-cita bersama. • Membekali peserta dengan informasi terkait proses pelaksanaan E-Procurement, dan menjembatani kesenjangan dalam pelaksanaannya, menganalisis kasus-kasus yang memungkinkan terjadinya praktek KKN dalam pengadaan barang dan jasa, serta menemukan solusi untuk menghindarinya. • Memperluas keterjangkauan pelaksanaan E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa kepada seluruh stakeholder untuk diterapkan secara konsisten konsekuen.

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO JAWA TIMUR Ketua : Alim Markus Anggota Biasa & UKM : 400 Perusahaan DPK : 32 Daerah

Kegiatan APINDO Jawa Timur 1. TEMU KONSULTASI Diselenggarakan 2 bulan sekali, dirasakan cukup lancer sebagai media pembinaan terhadap anggota, rata-rata dihadiri 350 perusahaan. Berbagai topic up to date disajikan atau sesuai kebutuhan saat itu, tidak saja peraturanperaturan dibidang ketenagakerjaan, namun juga bidang peningkatan SDM perusahaan dan manajemen skill.

2. PELAYANAN PADA ANGGOTA Pelayanan anggota diberikan dalam bentuk bantuan hukum/advokasi, konsultasi masalah ketenagakerjaan, perselisihan, pengupahan dan pembuatan PP & KKB.

3. PELATIHAN Sebagai bagian program diklat telah diselenggarakan pelatihan dalam bentuk


135

Kegiatan DPP APINDO

seminar/workshop/training tidak hanya untuk para middle manajer tapi topic-topik tertentu juga dihadiri top manajer antara lain : 3.1. Temu Konsultasi “Implementasi Putusan Makamah Konstitusi Nomor: 27/PUUIX/2011 tentang outsourcing “ 3.2. Sosialisasi Indonesia - Uni Eropa Comprehensive Economie Partnership Agreement ( CEPA ).

3.5. Temu Konsultasi “ Penjelasan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72/2012 tentang Upah Minimum di Jawa Timur Tahun 2013 serta Mekanisme Proses Penetapannya. “ 3.6. Pertemuan Dubes RRC untuk Indonesia dengan para Pengusaha Anggota APINDO tentang Peluang Investasi di Jawa Timur.

4. KONDISI MAKRO EKONOMI JAWA TIMUR 3.3. Sosialisasi Sistem Electronica Pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan TOT Internalisasi sistim integritas dan anti korupsi dalam e-procurement menuju good corporate governance bagi Vendor dan Asosiasi.

Kondisi makro ekonomi Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1. Tiga Sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada Triwulan III 2012 adalah :

• Perdagangan, Hotel dan Restoran : 29,22 % • Industri Pengolahan : 27,17 % • Pertanian : 16,72 %

Total

: 73,11%

5. POTENSI SUMBER DAYA ALAM Potensi Pertanian serta Kelautan dan Perikanan Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.

3.4. Pesona Jawara Mupen on the Road BKKBN Tahun 2012

6. IKLIM INVESTASI JAWA TIMUR YANG MENJANJIKAN • Kondisi lingkungan usaha yang aman dan nyaman

136


Kegiatan DPP APINDO

• Kondisi makro ekonomi yang baik dan kompetitif • Ketersediaan infrastruktur yang lengkap • Potensi pasar yang besar dan luas.

7. JAMINAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

9. LOKASI YANG DIMINATI PMA Lokasi di Jawa Timur yang diminati PMA sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada tabel 4.

10. PROYEK INVESTASI

• Menjamin pelayanan perizinan terpadu

yang mudah, cepat dan bebas biaya • Memfasilitasi pengadaan lahan usaha • Menjamin ketersediaan tenaga kerja yang handal dan produktif • Menjamin ketersediaan energy listrik.

8. BIDANG USAHA YANG DIMINATI PMA Bidang usaha yang diminati di Jawa Timur sejak tahun 2010 sampai dengan September 2012 dapat dilihat pada tabel 3.

10.1. Proyek Infrastruktur Transportasi • Proyek system Kereta Api Bertingkat • Proyek Jalan Tol Legundi - Bunder • Pembangunan Pelabuhan Sendang Biru • Pembangunan Pelabuhan Tanjung Tembaga 10.2. Proyek Infrastruktur Lainnya • Pembangunan Kawasan Industri • Pemrosesan bahan baku dan kayu • Fasilitas limbah pengolahan limbah B3 • Lokasi pengolahan sampah terpadu

Tabel 1. Kondisi makro ekonomi Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir

2010

2011

Pertumbuhan ekonomi (National)

5.01 % (4.55%)

PDRB (Trilliun Rupiah) Pendapatan per kapita (Juta Rupiah) Inflasi (Year on Year) (National)

2012 Tw.III

Target

6.68 % (6.10 %)

7.12 % (6.50 %)

7.30 % (6.80 %)

686.85

778.45

657.815.01

965.28

18.42

20.77

24.52

25.76

3.62 % (4.84 %)

6.83 % (6.44 %)

4.51 % (4.43 %)

5% (5.65 %)


137

Kegiatan DPP APINDO

10.3. Proyek Pertanian • Industri Susu • Industri Tepung Singkong • Industri Tepung Jagung • Pendirian Pabrik Gula Baru 10.4. Proyek Kelautan dan Perikanan • Fasilitas Kapal Pembawa • Industri Makanan Laut • Industri Rumput Laut

10.5. Proyek Pertambangan dan Mineral • Industri Marmer • Industri Pemrosesan Garam 10.6. Proyek pariwisata • Taman Wisata (Amuzement Park) Kamal Madura • Kereta Wisata (Tour Train) Batu-Malang

Tabel 2. Potensi Sumber Daya Alam di Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir

Potensi Pertanian

138

Potensi Kelautan dan Perikanan

Padi 10.5 Juta ton/tahun

Ikan Cakalang 5.158 ton Lokasi : Trenggalek, Jember, Malang, Blitar

Jagung 57.3 Juta ton/tahun

Rumput Laut 218.704 ton Lokasi : Sumenep

Singkong 2.7 Juta ton/tahun

Udang Windu 1.863 ton Lokasi : Sampang

Tebu 385 Juta ton/tahun

Ikan Kakap Merah 1.498 ton Lokasi : Gresik, Sumenep, Probolinggo.

Kopi 97.940 ton/tahun

Ikan Tuna 3.337 ton Lokasi : Banyuwangi, Malang, Trenggalek

Coklat 1.211 ton/tahun

Ikan Layur 3.959 ton Lokasi : Gresik, Sumenep, Probolinggo


Kegiatan DPP APINDO

Tabel 3. Bidang Usaha yang diminati PMA dari tahun 2010 sampai September 2012 No.

Bidang Usaha

Proyek

Investasi (US$ Ribu)

TK (Orang)

1

Industri Makanan

57

2.633.234

2035

2

Industri Kimia dan farmasi

34

1.081.211

-

3

Industri Kendaraam bermotor dan Alat transportasi lain.

6

972.122

3.000

4

Tanaman Pangan Perkebunan

6

455.385

12.216

5

Kontruksi

2

436.503

5.735

6

Industri Logam, Mesin dan Electronik

28

261.901

12.216

7

Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran

3

214.380

5.375

8

Perdagangan & Reparasi

57

208.258

10.680

9

Industri Mineral non Logam

16

165.417

11.310

10

Jasa lainnya

209

6.428.411

45.026

TOTAL

291

6.989.960

68.841

Tabel 4. Lokasi yang diminati PMA dari tahun 2010 sampai dengan 2012

No.

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kab. Gresik Kab. Banyuwangi Surabaya Kab. Sidoarjo Kab. Jombang Kab. Lamongan Kab. Tuban Kab. Pasuruan Kab. Mojokerto Kab/Kota Lainnya TOTAL

Proyek

Investasi (US$ Ribu)

TK (Orang)

44 6 87 40 9 5 5 38 25 32

1.982.965 969.733 952.201 521.647 470.560 420.770 420.200 339.602 307.785 604.497

10.491 10.355 5.450 10.876 891 12.666 100 534 100 17.378

291

6.989.960

68.841


139

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO ACEH Ketua : H.M. Dahlan Sulaiman SE. Anggota Luar Biasa : 64 perusahaan Anggota Biasa : 878 perusahaan

KEGIATAN DPP APINDO ACEH Peluang Bisnis di Wilayah Provinsi Aceh 1. Melakukan sosialisasi kepada PT. Jamsostek (Persero) yang ada di Provinsi Aceh untuk menjadi Anggota luar Biasa. Dan di tahun 2012 PT. Jamsostek (Persero) se-Provinsi Aceh (Cabang Banda Aceh, Cabang Lhoukseumawe, Cabang Langsa dan Cabang Meulaboh) telah menjadi Anggota APINDO. 2. Lokakarya Daerah membahas draft Restra Pengembangan Ekonomi lokal Banda Aceh 2012–2016 dengan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh. 3. Focus Group Discussion (FGD) Hasil Studi Kasus Survey Indeks Kinerja Logistik (logistics Performance Index) Aceh. 4. Melaksanakan kegiatan pelatihan / magang untuk bidang Kesekretariatan dan Automotif dengan pelaksana APINDO Aceh Training Center (AATC, dibentuk tanggal 10 Januari 2012 dengan tujuan Menyelenggarakan Pendidi kan Pelatihan dan Magang bagi calon tenagakerja yang terampil/profesional di bidangnya) di perusahaan-perusahaan anggota APINDO Aceh.

140


Kegiatan DPP APINDO

implementasi Undang-undang nomor 24 tahun 2011 9. Ekspose LKS - Tripartit dengan Komisi F DPR Provinsi Aceh. 10. Melakukan survey KHL (Pasar tradisional, Dinas Pasar dan Dinas Perisdustrian/ Perdagangan 5. Sosialisasi mengenai peranan APINDO Aceh dalam persaingan perdagangan di Provinsi Aceh serta peranan APINDO Aceh mendampingi perusahaan-perusahaan anggotanya untuk advokasi / hukum, termasuk melakukan pembicaraan /wawan-cara dengan stasiun TV local oleh Ketua APINDO Aceh. 6. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem ketenagakerjaan TA 2012 pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketengakerjaan cq. Direktorat Bina Penegakan Hukum pada acara Sosialisasi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh tanggal 11 s/d 13 Juli 2012 di Hotel Hermes Palace Banda Aceh. Peserta dari Dinas Bapeda Kab./Kota se-Provinsi Aceh, Kejaksaan, Biro Hukum Kantor Gubernur, Dinas Tenaga Kerja Kab./Kota se-Aceh, PT. Jamsostek (Persero) di Wil. Aceh dll. 7. Mengikuti Kegiatan Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan bekerjasama Biro Hukum Kementerian Perdagangan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh di Hotel Grand Nanggroe Aceh. 8. Menghadiri pertemuan dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional yang berkunjung ke Aceh mengenai sosialisasi

11. Menfasilitasi PT. Jamsostek (Persero) Cabang di Aceh untuk sosialisasi Program PUM bagi karyawan swasta termasuk anggota APINDO Aceh

Rapat APINDO Aceh, PT. Jamsostek (Persero), Bank BTN Cabang Banda Aceh, Perusahaan Developer (Angg. APINDO Aceh), Oasis Atjeh Hotel, Grand Nanggroe Aceh dll.

12. TalkShow /Diskusi pada acara Festival Coffee & Food yang di selenggarakan di Taman Sari, Banda Aceh. Perbincangan mengenai jaminan sosial pekerja termasuk hubungan Industrial (pengusaha). Turut hadir: APINDO Aceh, PT. Jamsostek (Persero) - (Kepala Wilayah I Sumbagut & Kepala Cabang Banda Aceh), PT. Bank Tabungan Negara, Lembaga Kopi Aceh, dll.


141

Kegiatan DPP APINDO

13. APINDO Aceh memfasilitasi kedatangan pihak WindE, Inc. USA (Peter Brower Wagoner/Chief Operation Officer & team Brunei Darussalam) untuk kelanjutan investasi di Aceh yang ditandai dengan penandatanganan kontrak intern dan MOU untuk pengembangan energy terbarukan dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh dan PT. International Asset Management (PMA).

14. Ketua APINDO Aceh (H.M. Dahlan Sulaiman, SE) mengikuti acara Aceh Investment Summit 2012 di Hermes Hotel Banda Aceh. Ketua APINDO Aceh memberi paparan bahwa pasar dalam negeri tidak lagi menjanjikan bagi berkembangnya ekonomi Aceh

15. Rapat Kerja ATC di Jakarta untuk pembentukan ATC Cabang dengan tema Build Competency Toward Harmony. APINDO Aceh diwakili oleh Ketua DPP APINDO Aceh dan Calon Ketua ATC Cabang Aceh serta perwakilan Provinsi lain yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera

142


Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua turut diundang.

Kegiatan DPP APINDO

I. Jumlah Anggota

Saat ini jumlah anggota APINDO Aceh : 1. Anggota Luar Biasa sebanyak 64 perusahaan. 2. Anggota Biasa sebanyak 878 perusahaan (daftar telah dikirimkan).

II. Peluang Investasi : A. Sektor Pertambagan dan Energi 1.Pembangkit Listrik Panas Bumi (Geotermal) Provinsi Aceh menyimpan potensi panas bumi yang cukup besar. Dua kawasan panas bumi yang tengah dikembangkan di Provinsi Aceh adalah wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Seulawah Agam, Aceh Besar dan WKP Jaboi, Pulau Weh. Panas Bumi Seulawah Agam diprediksikan akan mampu menghasilkan tenaga listrik antara 40 hingga 55 MW (bisa saja naik dari jumlah yang diprediksikan). Pemanfaatannya bisa lebih, yang diindikasikan dari potensinya yang bisa mencapai sekira 200MW tenaga listrik. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB/Geotermal) di Provinsi Aceh sedang mencari investor yang berminat mengelola energi baru dan terbarukan (renewable energy) sehingga dapat memenuhi kebutuhan listrik tergantung dengan bahan bakar minyak. 2. Emas Provinsi Aceh banyak terdapat potensi lokasi penambangan emas yang tersebar dibeberapa daerah, antara lain di Gunong Ujeung Kecamatan Krueng Sabe, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Timur masih digarap secara tradisional oleh masyarakat. Lahan pergunungan digali secara acak pada beberapa titik yang diperkirakan mencapai ribuan hektar. 3. Biji Besi, di Kabupaten Aceh Besar 4. Timah Hitam (Pb) 5. Granite, di Kabupaten Aceh Selatan

6. Marmer, di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Selatan 7. Magnesium, di Kabupaten Aceh dengan yang cukup banyak 8. Pabrik Semen, di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie. B. Kelautan dan Peikanan 1. Perikanan tangkap lepas pantai 2. Budidaya rumput laut 3. Keramba ikan dan Lobster C. Pertanian dan Peternakan 1. Peternakan dan penggemukan sapi 2. Peternakan ayam potong dan ayam petelur. D. Perkebunan 1. Cacao 2. Sawit 3. Karet 4. Kayu Jabon. E. Industri/Pengolahan 1. Pengolahan CPO 2. Pengolahan CPO ke barang jadi (minyak makan, margarine dan lain-lain) 3. Pengolahan Cacao 4. Pengolahan ikan dan tepung ikan 5. Pakan Ternak 6. Packing (kemasan). F. Pariwisata dan Hiburan 1. Pembangunan kawasan wisata 2. Pengolahan wisata air/sungai (kapal, resto terapung) 3. TV Lokal.

G. Perhubungan 1. Maskapai penerbangan lokal (antar Kabupaten dan Provinsi) 2. Perhubungan lintas laut H. Perdagangan dan Ritel 1. Mall di Kota Banda Aceh, Lhoukseumawe dan Langsa.


143

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO SUMATERA UTARA Ketua Anggota Luar Biasa Anggota Biasa dan UKM DPKota / kabupaten

Laporan Kegiatan DPP APINDO Sumatera Utara Tahun 2012 :

1. BIDANG PRODUKTIVITAS, K3 DAN LINDUNG LINGKUNGAN 1.1. LATAR BELAKANG

PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental

144


: : : :

Parlindungan Purba, SH, MM 19 Perusahaan 758 Perusahaan 13 Daerah

excellency) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R (Reduce, Rense, Recycle), efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. Program PROPER sudah dimulai sejak tahun 1996, sempat dihentikan karena krisis ekonomi pada tahun 1997 - 2001. Tahun 2002 dihidupkan kembali dengan kriteria yang lebih lengkap, semula hanya dinilai aspek pengendalian pencemaran air, kemudian berkembang menjadi multimedia meliputi pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3 dan penerapan AMDAL. Periode 2002 - 2009 aspek ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup lebih ditekankan. Upaya ini ditandai dengan dimantapkannya kriteria penilaian ketaatan terhadap 4 aspek multimedia tersebut diatas.

Kegiatan DPP APINDO

Tahun 2010-2014 penekanan diberikan pada dua hal yaitu ekstensifikasi PROPER dan mendorong upaya-upaya sukarela perusahaan untuk menginternalisasi konsep-konsep lingkungan dalam kegiatan proses produksinya. Ekstensifikasi PROPER dilakukan dengan menciptakan jaringan pengawasan dengan pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pada periode PROPER 2010-2011 ini telah dilakukan kerjasama pengawasan dengan 8 propinsi. Propinsi-propinsi tersebut dengan supervisi dari Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dengan menggunakan mekanisme dan kriteria pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pada 2011-2012 jaringan pengawasan ini akan diperluas ke 22 Provinsi dan 400 kabupaten / kota. Pentingnya pemahaman tentang PROPER baik dari peraturan, mekanisme/prosedur/ tata cara, serta dampak positif dan negatif bagi perusahaan, Dewan Pengurus Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Sumatera Utara telah menyelenggarakan Intensive Workshop “How to Achieve PROPER Certification”.

1.2. TEMPAT / TANGGAL PELAKSANAAN

Acara ini diselenggarakan pada : Tanggal : 30 s.d 31 Januari 2012 Waktu : 09.00 s.d 17.00 wib Tempat : Grand Angkasa International Hotel Jl.Sutomo No.1 Medan Adapun Tujuan dari Intensive Workshop ini adalah: a. Peserta pelatihan mampu mengindentifikasi arti penting PROPER bagi perusahaan seperti memenuhi ketentuan perundangundangan seperti meningkatkan image dan daya saing perusahaan terutama dalam dunia Internasional serta mampu mengenali persyaratan dan peringkat PROPER. b. Peserta pelatihan mampu mengembangkan rencana pemenuhan dan penerapan persyaratan PROPER untuk perusahaan c. Peserta mampu mengembangkan program perbaikan kinerja pengelolaan PROPER di perusahaan

d. Sebagai bagian dari Pelayanan bagi Anggota APINDO Sumatera Utara dalam hal memberikan informasi, isu, serta perkembangan terakhir tentang PROPER. Narasumber / pembicara yang mengisi acara ini adalah: a. Deputi IV Mentri Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah – Dra.Masnellyarti Hilman.,MSc. b. Asisten Deputi Urusan Administrasi Pengendalian Limbah B3 Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia – Bapak Drs.Dasrul Chaniago, MH.,MM.,ME. c. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara – Dr.Ir.Hj.Hidayati, Msi.

1.3. PESERTA

Pihak yang dinilai penting menjadi peserta dalam acara ini adalah staff/manajemen yang menangani masalah lingkungan hidup, proses produksi, perizinan, serta hukum dalam baik perusahaan Anggota APINDO SUMATERA UTARA maupun Non Anggota APINDO SUMATERA UTARA yang memiliki kegiatan operasional pabrikasi. Karena tempat yang disediakan terbatas, maka dalam acara ini hanya hadir sebanyak 27 orang peserta

2. BIDANG HUBUNGAN INDUSRIAL DAN ADVOKASI 2.1. LATAR BELAKANG

Berkaitan dengan telah terbitnya beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi,yaitu : a. Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 tentang Pengujian terhadap UU No. 13 tahun 2003


145

Kegiatan DPP APINDO

atas UUD RI tentang Outsourcing. b. Putusan MK No. 115/PUU-VII/2009 tentang Terhadap UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. c. Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 Terkait Ketentuan Dalam Pasal 155 (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan . d. Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Sebagaimana kita ketahui kondisi Perekonomian Indonesia yang sampai saat ini masih belum stabil, dapat dilihat dari tingkat pengangguran yang masih tinggi. Salah satu pilar perekonomian tersebut adalah dunia usaha/industri yang sampai saat ini masih menghadapi berbagai dilema. Di satu sisi dunia usaha/industri diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, sementara di sisi lain dunia usaha/industri dibebani dengan regulasi yang tumpang tindih serta memberatkan. Hal ini juga ditambah oleh tingkat pemahaman dan pengetahuan dari pelaku dunia usaha/industri tersebut terhadap aturan dan peraturan yang sangat minim. Termasuk pula pengetahuan

146


tentang perubahan dan perkembangan berkaitan dengan peraturan perundangan. Berkaitan dengan perubahan dan perkembangan terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah meliputi juga adanya Upaya Hukum yaitu Pengajuan Pengujian terhadap materi suatu undangundang yang dianggap oleh segolongan pihak tertentu tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945, sehingga diupayakan untuk dibatalkan atau dicabut. Pengajuan pengujian materi UU tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, yang pembentukannya masih relative baru , diharapkan dapat lebih memberikan keadilan untuk masyarakat atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini sebagaimana telah kita ketahui Mahkamah Konstitusi telah melakukan Uji Materi (Judicial Review) terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Adapun Uji Materiil yang telah dilakukan antara lain yang berkaitan dengan UU No. 13 tahun 2003 seperti : 1. Terkait dengan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur : “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.37/PUU-IX/2011 tanggal 19-9-2011 menyatakan bahwa : Frasa “belum ditetapkan“ dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kegiatan DPP APINDO

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap. 2. Terkait dengan pelaksanaan outsourcing dan PKWT di perusahaan. Akhir-akhir ini putusan MK tersebut menimbulkan kebingungan banyak pihak, seperti mereka yang sedang atau akan menghadapi perselisihan PHK, dalam hal pelaksanaan outsourcing dan PKWT . Untuk itu sosialisasi ini diadakan antara lain dalam rangka untuk : 1. Meningkatkan pemahaman Anggota DPP APINDO dan Pelaku usaha tentang aturan dan peraturan yang berhubungan dengan dunia usaha/industri khususnya terkait aplikasi Putusan-putusan MK tersebut. 2. Meningkatkan kemampuan/keterampilan pengelola SDM di Perusahaan dan Tim Advokasi APINDO baik tingkat DPP maupun DPK dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan berdialog dengan pekerja/buruh atau SP/SB. 3. Mengetahui sejauh mana hak-hak dan kewajiban Para Pihak (Pekerja/Buruh dan Pengusaha) harus dilaksanakan? 4. Mengetahui sejauh mana waktu penyelesaian perselisihan yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2004 tentang PHI yang meliputi tahap-tahap perundingan Bipartit, Mediasi, Pengadilan Tingkat Pertama dan Kasasi termasuk pemberitahuan Putusan selama kurun waktu 5 (lima) tahun berlakunya UU No. 2 tahun 2004 ditepati ? 5. Bagaimana dampak dari adanya Putusan-Putusan MK ini terkait dengan pelaksanaan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

2.2. NAMA KEGIATAN

Adapun bentuk kegiatan ini adalah Workshop “Persepsi Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas Uji Materiil UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Acara ini akan diselenggarakan pada : Tanggal : 19 s.d 20 April 2012 Waktu : 09.00 s.d 17.00 wib

Tempat : Balai Rasa Sayang II, Hotel Polonia, Jl. Jend.Sudirman Medan Adapun Tujuan dari Workshop ini adalah: a. Agar pengusaha memahami bagaimana pelaksanaan Putusan-Putusan MK tersebut dengan tepat dan benar ? b. Agar pengusaha mengetahui bagaimana implementasi pasal-pasal yang dimohonkan dalam uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi tersebut ? c. Agar pengusaha mampu meminimalisir dampak negatif akibat adanya interprestasi yang salah/keliru dengan terbitnya Putusan MK tersebut ? Narasumber / pembicara yang akan mengisi acara ini adalah: a. Penjelasan Umum Putusan-putusan MK atas Uji Materiil UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - H. Hasanuddin Rachman b. Penjelasan Teknis Putusan-putusan MK atas Uji Materiil UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Endang Susilowati c. NHO Presentation - Bjørn Delbæk d. Persepsi Hakim Ad-Hoc Kasasi terhadap Putusan-putusan MK atas Uji Materiil UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dwi Tjahyo Soewarsono Pihak yang dinilai penting menjadi peserta dalam acara ini adalah staff/manajemen yang menangani masalah hubungan industrial dalam baik perusahaan Anggota APINDO SUMATERA UTARA maupun Non Anggota APINDO SUMATERA UTARA. Acara ini dihadiri oleh 81 orang peserta.

3. SEKTOR JASA LAINNYA 3.1. LATAR BELAKANG

Pengadaan barang/jasa publik (PBJ) merupakan kegiatan negara/Pemerintah yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah. Reformasi birokrasi melalui Desentralisasi seyogyanya memberikan kesempatan kepada provinsi/kota/kabupaten untuk mensejahterakan rakyatnya.. Sayangnya,


147

Kegiatan DPP APINDO

teori pembangunan tersebut tidak berjalan linear karena seiring dengan implementasi otonomi daerah, kasus korupsi yang tadinya tersentralisir menjadi terdesentralisasi. Di tingkat provinsi, proses tender PBJ misalnya sangat sering di warnai dengan kasus suap dari perusahaan/rekanan pemerintah kepada panitia pelaksana tender guna mendapatkan proyek. Kemitraan, CPPR dan APINDO, memandang perlu adanya upaya untuk mendorong pengarusutamaaan prinsip integritas dan anti korupsi dalam praktek pengadaan barang/ jasa publik melalui peningkatan kapasitas yang akan mendorong pada perubahan sikap (behavior). Jika mainstreaming prinsip integritas dan anti korupsi ini dilakukan, maka stakeholders yang berkecimpung di PBJ akan memiliki kemampuan untuk menciptakan PBJ yang memenuhi prinsip-prinsip: (1) reliability: dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya transparasi dalam pengelolaan dan (2) integrity: integritas/terpadu dalam pelaksanaan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pelaksanaan. Proses internalisasi

148


dan mainstreaming nilai-nilai dimaksud dapat dilakukan dengan methodology knowledge sharing yang partisipatif melalui pelatihan dan seminar.

3.2. NAMA KEGIATAN

Adapun kegiatan ini dinamakan adalah “Training of Trainers (ToT) dan SeminarLokakarya internalisasi Sistem Integritas dan Anti Korupsi dalam Upaya Pemenuhan terhadap E-Procurement bagi Vendors dan Asosiasi”

3.3. TEMPAT/TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Acara ini diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Jumat dan Sabtu, 3 dan 4 Agustus 2012 Pukul : 10.45 s.d selesai (Terlampir Jadwal Acara ) Tempat : Hotel Madani Jl. Sisinga- mangaraja Medan, Sumatera Utara Tujuan umum dari ToT dan Semiloka ini adalah : a. Untuk meningkatkan kapasitas dari 100

Kegiatan DPP APINDO

vendors dan asosiasi anggota DPP APINDO Sumatera Utara terhadap system integritas, pelaksanaan proses bisnis yang jujur dan terbuka dan nilai-nilai anti korupsi dalam menerapkan e-procurement. b. Untuk memberikan informasi kepada vendors dan asosiasi tentang pentingnya kewajiban untuk memenuhi e-procurement dari Pemerintah dan benefit yang akan dinikmati oleh vendors dan asosiasi menginternalisasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dimaksud dalam pengadaan barang dan jasa guna menghindari tindak pidana korupsi dan mendukung pada perwujudan Good Coorporate Governance ke dalam praktek ber-korporasi sehari-hari.

Korporasi” oleh Gunawan Hadir dalam acara ini pada hari I (ToT) sebanyak 52 orang peserta dan hari ke- II (Semiloka) sebanyak 72 orang peserta.

3.4. LATAR BELAKANG

Tujuan utama dari program ini adalah memperdalam penerapan system integritas dan nilai-nilai anti korupsi dalam implementasi e-Procurement dalam rangka mendorong terciptanya Good Governance di Indonesia. Program ini adalah program bersama

Adapun narasumber dalam acara ini adalah: a. Perseprektif Asosiasi Vendor tentang Sistem Integritas, Anti Korupsi dan Perilaku Bisnis yang Jujur dalam Tender Pengadaan Barang dan Jasa Publik di Indonesia oleh Bapak Djimanto b. Sistem Integritas, Anti Korupsi dan Perilaku Bisnis yang Jujur dalam Tender Pengadaan Barang dan Jasa Publik oleh R Wahyu Handoko c. Integrity System and The Role of CSO oleh Ibu Natalia d. Prinsip Anti Korupsi dan System Integritas dalam Perpres 54/2010 oleh Ibnu S Hutomo e. Sosialisasi Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) oleh LPSE Provinsi Sumatera Utara f. Siemens Compliance System “Best Practices dalam Penerapan Sistem Integritas dalam


149

Kegiatan DPP APINDO

(collaborative action) dimana pelaksanaan kegaiatan-kegiatannya dilakukan bersamasama dengan stakeholders yaitu Pemerintah termasuk LKPP, pihak swasta dan civic sociaty organization (CSOs) yang ada di 7 (tujuh) wilayah, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Barat dan Papua. Berkaitan dengan inisiatif untuk mendorong percepatan penggunaan e-procurement di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara adalah partner kerja yang sejak tahun 2010 telah banyak mendukung program ini melalui bantuan-bantuan teknis dalam pemenuhan e-Procurement di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah yang bekerja dalam pengadaan barang dan jasa yaitu ULP, LPSE dan Inspektorat di masing-masing Kabupaten/ Kota melalui Training of Trainers (ToT).

3.5. NAMA KEGIATAN

Adapun bentuk kegiatan ini adalah : “Training of Trainers (ToT) tingkat Kabupaten/Kota Sumatera Utara Menuju pengadaan barang dan jasa yang ber-integritas melalui penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)”.

3.6. TEMPAT/TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Acara ini diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Kamis dan Jumat, 20 s.d 21 September 2012 Pukul : 10.45 s.d selesai (Terlampir Jadwal Acara ) Tempat : Hotel Madani, Jl. Sisinga- mangaraja Medan, Sumatera Utara Pelatihan ini bertujuan untuk: 1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang penerapan sistem integritas dan nilai-nilai anti korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa publiK, dalam rangka mencapai Good Governance yang menjadi cita-cita bersama. 2. Membekali peserta dengan informasi terkait proses pelaksanaan E-procurement,

150


dan menjembatani kesenjangan dalam pelaksanaannya, menganalisis kasus-kasus yang memungkinkan terjadinya praktek KKN dalam PBJ, serta menemukan solusi untuk menghindarinya. 3. Memperluas keterjangkauan pelaksanaan E-procurement dalam pengadaan barang dan jasa kepada seluruh stakeholder untuk diterapkan secara konsisten dan konsekuen. Adapun narasumber dalam acara ini adalah: 1. Nanang Mairofiq-LKPP 2. Ir.Ibnu S.Hutomo, M.M- Ketua LPSE Provinsi Sumut 3. Wahyu Handoko-DPN APINDO 4. Johan Brien, DPP APINDO Sumatera Utara

Kegiatan DPP APINDO

4. BIDANG ORGANISASI 4.1. Pembentukan DPK APINDO Tebing Tinggi 4.1.1. LATAR BELAKANG Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) adalah organisasi pengusaha Indonesia yang bersifat demokratis, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab yang secara khusus menangani bidang hubungan industrial, ketenagakerjaan, investasi, dan kegiatan dunia usaha dalam arti yang seluas – luasnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Ibarat pohon yang ingin bertumbuh semakin besar dan subur, maka pohon tersebut akan membutuhkan tambahan dahan, ranting, daun dan akar. Sehingga bisa lebih kokoh dan kuat, sebab semakin tinggi dan besar pohon maka semakin besar angin yang menerpanya. Begitu pula APINDO. Terutama di Sumatera Utara, yang memiliki 33 Kabupaten/Kota, dalam rangka memperkokoh kedudukan serta

memperkuat kebijakannya, maka dilakukan upaya pembentukan DPK APINDO. Salah satunya Tebing Tinggi. 4.1.2. NAMA KEGIATAN Adapun bentuk kegiatan ini adalah : Pelantikan DPK APINDO Tebing Tinggi dengan tema “MENYONSONG MEGA PROYEK JALAN TOL TEBING TINGGI KUALA NAMU KAWASAN INDUSTRI SEI MANGKE KEC B0SAR MALIGAS KAB. SIMALUNGUN PELABUHAN KUALA TANJUNG DI KABUPATEN BATU BARA” 4.1.3. TEMPAT/TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN Acara ini diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Kamis, 7 Juni 2012 Pukul : 14.00 s.d selesai Tempat : Gedung Balai Kartini, Tebing Tinggi

4.2. Musyawarah DPK APINDO Pematang Siantar

Peserta Musyawarah DPK APINDO Pematang Siantar Asosiasi Pengusaha Indonesia

151

Kegiatan DPP APINDO

Peserta Musyawarah DPK APINDO Pematang Siantar

4.2.2. LATAR BELAKANG Berdasarkan Anggaran Dasar BAB VIII Pasal 25 ayat 1 dan 2 tentang Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Kabupaten/Kota serta Anggaran Rumah Tangga Pasal 34 tentang Musyawarah Kabupaten/Kota dan Pasal 35 tentang Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota, serta Surat Keputusan Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor :01/Kep/DPP-SU/ II/2006 tentang Pengukuhan Dewan Pengurus Kota APINDO Pematang Siantar (2006-2011) yang telah berakhir pada tanggal 22 Februari 2011, maka diselenggarakanlah Pelantikan DPK APINDO Pematang Siantar Periode 20122016

4.2.3. NAMA KEGIATAN Adapun bentuk kegiatan ini adalah: “Pelantikan DPK APINDO Pematang Siantar Periode 2012 – 2016” , Acara ini diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Rabu, 18 juli 2012 Pukul : 10.00 s.d selesai Tempat : Hotel Siantar, Pematang Siantar

4.3. Musyawarah DPK APINDO Toba Samosir 4.3.1.LATAR BELAKANG Berdasarkan Anggaran Dasar BAB VIII Pasal 25 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 tentang Musyawarah

152


Nasional, Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Kabupaten/Kota serta Anggaran Rumah Tangga Pasal 34 tentang Musyawarah Kabupaten/Kota dan Pasal 35 tentang Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota, serta surat DPP APINDO Sumatera Utara Nomor: 02/ DPP/1.1/3C/I/2009 tertanggal 19 Januari 2009, maka dilakukanlah Pelantikan DPK APINDO Toba Samosir. 4.3.2. NAMA KEGIATAN Adapun bentuk kegiatan ini adalah : “Pelantikan DPK APINDO Toba Samosir Periode 2012 – 2016” 4.3.3. TEMPAT/TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN Acara ini diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Rabu, 29 Agustus 2012 Pukul : 10.00 s.d selesai Tempat : Aula PT.Toba pulp Lestari, Tbk, Toba Samosir

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO RIAU Ketua Anggota Luar biasa Anggota Biasa Anggota UKM DPK

: Helfried Sitompul : 91 perusahaan : 154 perusahaan : 60 perusahaan : 10 perusahaan

Beberapa Kegiatan DPP Apindo Riau 1. Hari/Tanggal : Jum’at - Sabtu, 30 - 31 Maret 2012 Tempat : Labersa Grand Hotel & Convention Center Jl. Labersa Parit Indah Pekanbaru Penyelenggara : DPP Apindo Riau dan DPN APINDO Agenda : Workshop Sosialisasi Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PPU-XI/2011 tentang Outsourcing yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau, HR. Mambang Mit dan Walikota Pekanbaru, H. Firdaus. ST.MT


153

Kegiatan DPP APINDO

2. Hari/Tanggal : Selasa - Rabu, 5 - 6 Juli 2012 Tempat : Ruang Bertuah III, Hotel Pangeran Pekanbaru Penyelenggara : DPN Apindo dan DPP Apindo Riau Agenda : Rapat Pengurus Penyusunan Rencana Strategi antara DPP Apindo Riau dan DPK Apindo Riau

3. Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juli 2012 Tempat : Dumai Penyelenggara : DPK Apindo Dumai Agenda : Pelantikan Pengurus DPK Apindo Dumai Periode 2012 – 2017

154


4. Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juli 2012 Tempat : Kantor PT. Wilmar Group Penyelenggara : DPK Apindo Dumai Agenda : Kunjungan Kerja DPP Apindo Riau ke Platinum Member kawasan Industri PT. Wilmar Group Riau

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO KEPULAUAN RIAU Ketua Anggota biasa Anggota UKM DPK

: Ir. Cahya : 400 perusahaan : 5 perusahaan : 5 daerah

Beberapa Kegiatan DPP Apindo Riau :

Pertemuan Silaturahmi dengan Kapolda Kep. Riau yang baru tgl 29 Maret 2012

Workshop Social Compliance bagi pengusaha berorientasi ekspor dengan Kementerian Perdagangan, tgl 22 November 2012 di kota Batam

Silaturahmi dengan Kanwil Bea Cukai Kota Batam dalam rangka mensukseskan pelaksanaan PP No.10 th 2012 di kawasan Free Trade Zone Bbk , tanggal 15 Feb 2012, Vista Hotel Batam Asosiasi Pengusaha Indonesia

155

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO Jambi Ketua : Junus Abdullah Anggota Biasa dan UKM : 87 perusahaan Jumlah DPK : 5 daerah

Potensi Ekonomi dan Peluang Investasi di Provinsi Jambi 1. Kondisi Geografis Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0,45° Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10°-104,55° Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah Timur dengan Selat Berhala, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435 km2, dengan luas daratan 51.000 km2, luas lautan 425,5 km2 dan panjang pantai 185 km. Secara administratif Provinsi Jambi terbagi kedalam 11 Kab/kota yaitu Batanghari, Bungo, Merangin, Muara Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Provinsi Jambi termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT). Jarak tempuh Jambi ke Singapore jalur laut melalui Batam dengan menggunakan kapal cepat (jet-foil) ± 5 jam. 2. Topografi dan Iklim Topografi bagian Timur umumnya merupakan rawa-rawa sedangkan wilayah Barat umumnya tanah daratan (lahan kering). Sebagian besar wilayah Provinsi Jambi beriklim type B dan bulan basah antara 8-10 bulan dan bulan kering 2-4 bulan. Rata-rata curah hujan bulanan 179-279 mm pada bulan basah dan 68-106 mm pada bulan kering. Suhu maksimum 31°C. 3. Kependudukan Jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2010 berjumlah 3.088.618 jiwa sebanyak 46,88% dari jumlah tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, 21,58% pada sektor perdagangan dan 12,58% pada sektor jasa.

156


4. Potensi Ekonomi Sumber daya alam utama adalah tanah/lahan yang potensial untuk perkembangan pertanian pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Dari 5.100.000 ha luas daratan, seluas 2.179.440 ha (42,73%) adalah kawasan hutan dan pertanian dan non pertanian seluas 2.920.560 ha (52,27%). Perkebunan sebagai potensi ekonomi utama Provinsi Jambi. Komoditi utama perkebunan meliputi perkebunan karet (552.518 ha), kelapa sawit (244.353 ha), cassiavera (59.498 ha) dan kopi (27.190 ha). 5. Peluang Investasi Potensi kekayaan alam di Provinsi Jambi adalah minyak bumi, gas, batu bara dan timah putih. Jumlah potensi minyak bumi Provinsi Jambi mencapai 1.270,96 m3 dan gas 3.572,44 m3. Daerah cadangan minyak bumi terdapat di Kenali Asam, Kabupaten Batanghari dengan jumlah cadangan 408,99 juta barrel, sedangkan cadangan gas di Muara Bulian Kabupaten Muara Jambi dengan jumlah cadangan 2.185,73 milyar M3. Cadangan batubara sebesar 18 juta ton. 5.1. Sektor Pangan dan Pertanian Peluang investasi unggulan dalam sektor industri, seperti industri pengolahan hasil perkebunan, pertanian dan agro industri. Komoditas perkebunan yang sangat dominan adalah karet dan kelapa sawit. Hal ini didukung dengan Program Pemerintah Daerah Jambi yaitu “ Pengembangan Kelapa Sawit Sejuta Hektar” serta “ Replanting Karet”. 5.2. Potensi Kelautan Potensi kelautan hanya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur dengan masing-masing produksi 22.539,2 ton dan 21.405,5 ton.

Kegiatan DPP APINDO

5.3 Sektor Infrastruktur Faktor daya tarik investasi tertinggi terletak pada infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur fisik menjadi prioritas keempat bagi investor dalam melakukan pertimbangan berinvestasi di Provinsi Jambi. Ini berarti bahwa sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan hal lain yang berkaitan dengan itu juga menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor. 5.4. Prasarana Wilayah Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun 1998 telah membangun Pelabuhan Muara Sabak dan sampai saat ini masih dikembangkan dan diharapkan dapat menampung kapal dengan 15.000 DWT yang sekarang hanya menampung kapal dengan 5.000 DWT. Alasan pengembangan pelabuhan ini karena letaknya sangat strategis di Pantai Timur Provinsi Jambi berhadapan langsung dengan Selat Mala-

ka dan Segi Tiga Pusat Pertumbuhan (Singapore, Malaysia dan Batam). 5.5. Potensi Pariwisata Salah satu potensi penting Provinsi Jambi adalah bidang Pariwisata. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam kepariwisataan yang menetapkan Provinsi Jambi sebagai daerah tujuan wisata ke 21, Jambi mempunyai peluang untuk pengembangan kepariwisataannya melalui pengembangan produk-produk jasa pelayanan untuk wisatawan yang akan menuju ke Jambi. Objek wisata andalan Provinsi Jambi antara lain Air Terjun Telun Berasap, Goa Senggiring, Bunga Bangkai, Daun Gunung Tujuh, Cinnamon, Taman Mini Jambi, Danau Sipin dan yang tidak kalah menarik adalah obyek wisata Pulau Berhala dengan pasir pantai yang putih terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai fasilitas penunjang sektor pariwisata di Jambi, terdapat 116 Hotel dengan jumlah kamar 2532 buah.

DPP APINDO BENGKULU Ketua : H. BasriMuhammad S.Sos, M.Si Anggota Luar Biasa : 48 Perusahaan Anggota UKM : 30 Perusahaan Jumlah DPK : 3 Daerah A. Beberapa Kegiatan DPP APINDO Bengkulu pada Tahun 2012 : 1. Aktif diseluruh kegiatan Tri Partit Daerah 2. Orientasi Rekruitment Anggota kepada perusahaan-perusahaan baru. 3. Sosialisasi APINDO di 3 Kabupaten (Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Kaur dan Kab. Seluma), guna persiapan mendirikan DPK APINDO. 4. Rakor dengan Hakim Ad-Hoc PHI unsur APINDO. 5. Pendampingan rencana Raperda CSR Kab. Muko Muko. 6. Audiensi dan Penolakan pemberlakuan Perda Pajak Alat Berat kepada Pemprov. Bengkulu dan Dispenda Bengkulu. 7. Survey UMP dan Perundingannya untuk Tahun 2013.

8. Perundingan UMSP SPPP Provinsi Bengkulu Tahun 2013. 9. Coffee Morning bersama KADINDA Bengkulu soal keterwakilan APINDO di lembagalembaga Tripda Provinsi Bengkulu. 10. Melakukan acara dialog di TVRI stasiun Bengkulu dan televisi lokal (RBTV) mengenai pengupahan. B. Potensi Ekonomi di Provinsi Bengkulu : 1. Perkebunan Besar 2. Perkebunan Tanaman Industri dan Pengolahannya. 3. Pertambangan Batu Bara dan Pasir Besi 4. Perikanan Laut dan Pengolahannya 5. Ritel


157

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO Lampung Ketua Anggota Luar Biasa Anggota Biasa DPK

: Yusuf Kohar : 168 Perusahaan : 260 Perusahaan : 6 Daerah

Sosialisasi tindakan Pengaman Perusahaan (Safeguards) kerjasama dengan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia ( KPPI ) di Bandar Lampung

Investasi Provinsi Lampung Provinsi Lampung memiliki posisi yang strategis karena wilayahnya terletak di ujung Pulau Sumatera bagian selatan, yang merupakan pintu gerbang menuju Pulau Sumatera dari Pulau Jawa. Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 35.288,35 KmÃ‚Â² yang dihuni oleh 6.915.950,00 jiwa (tahun 2004) dengan kepadatan penduduk mencapai 196 jiwa/kmÃ‚Â². Secara administratif, Lampung terdiri dari 2 kota dan 8 kabupaten dengan Bandar Lampung sebagai ibukota provinsi. Pada tahun 2005, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung berdasarkan harga konstan mencapai Rp. 29,32 triliun, kontribusi terbesar datang dari sektor pertanian dengan nilai sebesar Rp. 12,42 triliun atau 42,4% dari total PDRB disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 4,62

158


triliun (15,8%) dan Rp. 3,90 (13,2%), sebagaimana grafik di samping. Komoditi unggulan provinsi ini berupa tebu, karet dan kakao. Sedangkan unggulan yang lain adalah sub sektor peternakan. Kegiatan ekspor utama dari provinsi ini untuk tahun 2003 berupa udang dengan nilai ekspor sebesar US$ 141,000,000 disusul kopi dan nanas kaleng dengan nilai ekspor masingmasing sebesar US$ 129,207,000 dan US$ 61,020,000. Perkembangan perekonomian Provinsi Lampung ditunjang dengan adanya 3 (tiga) kawasan industri utama yaitu Kawasan Industri Lampung, Tanjung Bintang, dan Agropolitan yang semuanya terletak di Kabupaten Lampung Selatan serta dengan dukungan 16 pelabuhan baik besar maupun kecil dan Bandar Udara Raden Inten II yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan DPP APINDO

LAPORAN KEGIATAN DPP APINDO LAMPUNG TAHUN 2012 No.

NAMA KEGIATAN

1.

Rapat Kordinasi DPP/DPK APINDO dengan anggota dalam rangka menyikapi permasalahan di Kabupaten Mesuji

07 Januari

DPP / DPK APINDO Lampung dan Anggota

Dalam Rangka Pertemuan dengan Pemprov Lampung.

2.

Kegiatan Seminar SMK3 dalam rangka perayaan bulan K3 Tahun 2012, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Lampung,

31 Januari

Disnakertrans Prov. Lampung

Peran Serta APINDO Dalam Usaha Peningkatan Penerapan SMK3 di Perusahaan

3.

Rapat Koordinasi Terpadu Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung Tahun 2012, yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung

22 Februari

Dispora Prov. Lampung

”Peran APINDO Dalam Memajukan Olah Raga”,

4.

Coffe Morning

23 Februari

Pemprov. dan APINDO Lampung

Hotel Novotel

5.

Rapat Kordinasi Pembahasan masalahmasalah di Pelabuhan Panjang

28 Februari

PELINDO DAN DPP APINDO

Pengurus DPP,DPK/ kota & Anggota.

6.

”TOT Score Modul I ”

5-6 Maret

Disnakertrans dan ILO

Pelatihan untuk Anggota APINDO (UKM) Hotel Kurnia -Bandar lampung

7.

Pembentukan DPK APINDO Pringsewu

10 April

DPP APINDO Lampung

Sekaligus Silaturahmi bersama Tripartit Di Hotel Balong Kuring Pringsewu

8.

Pembahasan Teknis Pengoperasian Terminal Curah Kering di Pelabuhan Panjang

18 April

Pelindo dan APINDO Lampung

Kemitraaan

9.

Coffe Morning

Pemprov. dan Sugar group

Hotel Sheraton Lampung

10.

Lampung fair “International Coffe festival”

5 Juni

Pemprov

Diskusi tentang perkopian lampung di Zona C/Rouder Coffe shop PKOR Way halim BDL

11.

RAPAT KERJA DAN KORDINASI NASIONAL KE 24 APINDO

1-3 Juli

DPN APINDO

Pontianak Kal-Bar

12.

Orientasi Program Kependudukan bagi Pengeloala KB Perusahaan Se Provinsi Lampung

5-7 Juli

BKKBN dan DPP APINDO Lampung

Kemitraan antara pengusaha dan BKKBN Pengurus dan Anggota APINDO LAMPUNG

13

Forum Konsultasi dan Koordinasi nasional DPN/DPP/Hakim Ad Hoc PHI & Kasasi

6 Juli

PELAKSANAAN

31 Mei

PELAKSANA

DPN APINDO

KETERANGAN /PIC


Hotel Santika Jakarta

159

Panjang

160

Pemprov. dan Sugar group

Hotel Sheraton Lampung

Pemprov

Diskusi tentang perkopian lampung di Zona C/Rouder Coffe shop PKOR Way halim BDL

1-3 Juli

DPN APINDO

Pontianak Kal-Bar

Orientasi Program Kependudukan bagi Pengeloala KB Perusahaan Se Provinsi Lampung

5-7 Juli

BKKBN dan DPP APINDO Lampung

Kemitraan antara pengusaha dan BKKBN Pengurus dan Anggota APINDO LAMPUNG

13

Forum Konsultasi dan Koordinasi nasional DPN/DPP/Hakim Ad Hoc PHI & Kasasi

6 Juli

DPN APINDO


14

SOSIALISASI TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS)

5 Juli

DPP APINDO/ ANGGOTA dan KPPI

Sheraton Hotel

15

Komite Percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Koridor Sumatera

13 Juli

Kementrian Kehutanan RI

Paparan dan Diskusi

16.

Pembahasan mengenai kenaikan tarip di Depo Container dan di Pelabuhan Panjang

18 Juli

PELINDO DAN DPP APINDO LAMPUNG

DPP/DPK/ANGGOTA APINDO

17.

DIALOG BERSAMA PESERTA LEMHANNAS RI PPRA ANGATAN KE 47

23 Juli

DPP APINDO Lampung dan PEMPROV. LAMPUNG

Kerjasama Program

18.

Coffe Morning

Pemprov. Dan PT. Pelindo II Panjang

Hotel Novotel BDL

19.

Penerimaan Kunjungan Delegasi Provinsi Soe Trang-Vietnam

5 September

Pemprov dan Apindo Lampung

Ruang Tamu Gubernur Lampung

20.

Bimtek Pembimbing Peserta pemagangan Dalam Negeri

5-9 September

Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Hotel Oval Surabaya

21.

Coffe Morning

24 September

Pemprov dan PN. Gas Lampung

Hotel Novotel BDL

22.

Studi perbandingan ke Pelabuhan Guan Zoe dan Hongkong

PELINDO DAN APINDO LAMPUNG

KEMITRAAN

23.

Seminar nasional Sistem Resi Gudang

Bank Indonesia

Gedung Pusiban Pemprov. Lampung

24.

Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Pengukuran perkembangan demokrasi di Indonesia

10-11 oktober

Badan Pusat Statistik Prov. Lampung

Hotel Emersia BDL

25.

Kegiatan jejaring kerjasama antar lembaga pemangku kepentngan jabatan fungsionall.

9-12 oktober

Pemerintah

Di Jogjakarta

26.

Pembahasan mengenai kenaikan OPP/OPT dan depo container pelabuhan panjang

29 Oktober

DPP APINDO Lampung dan Anggota

Di sekretariat Apindo Lampung

27.

Kegiatan Bimtek penyusunan Rencana

1-3 November

Dirjen Pembinaan pelatihan dan Prduktivitas

The Sun Hotel Surabaya Jawa Timur

Workshop Program Aksi Nasional KB

7-9 Nopember

9.

Coffe Morning

10.

Kegiatan DPP APINDO Lampung fair “International Coffe festival”

5 Juni

11.

RAPAT KERJA DAN KORDINASI NASIONAL KE 24 APINDO

12.

Kerja 2012 FKJP Laporan Tahunan 28.

31 Mei

30 Agustus

2-7 Oktober

10 oktober

Di Kuta Bali

22.

Studi perbandingan ke Pelabuhan Guan Zoe dan Hongkong

23.

Seminar nasional Sistem Resi Gudang

24.

Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Pengukuran perkembangan demokrasi di Indonesia

10-11 oktober

25.

Kegiatan jejaring kerjasama antar lembaga pemangku kepentngan jabatan fungsionall.

9-12 oktober

26.

Pembahasan mengenai kenaikan OPP/OPT dan depo container pelabuhan panjang

29 Oktober

27.

Kegiatan Bimtek penyusunan Rencana Kerja FKJP

28.

Workshop Program Aksi Nasional KB perusahaan

29.

Kegiatan Sosialisasi Permenakertrans No. 13 tahun 2012

30.

2-7 Oktober

10 oktober

PELINDO DAN APINDO LAMPUNG

KEMITRAAN

Gedung Pusiban

Bank Indonesia Kegiatan DPPPemprov. APINDO Lampung Badan Pusat Statistik Prov. Lampung

Hotel Emersia BDL

Pemerintah

Di Jogjakarta

DPP APINDO Lampung dan Anggota

Di sekretariat Apindo Lampung

1-3 November

Dirjen Pembinaan pelatihan dan Prduktivitas

The Sun Hotel Surabaya Jawa Timur

7-9 Nopember

BKKBN

Di Kuta Bali

28 November

Disnakertrans Prov. lampung

Tabek Indah Natar Lampung Selatan

Coffe Morning

29 November

Pemprov dan PT. Bukit Asam

Hotel Sheraton

31.

Pelantikan Pengurus KADIN Lampung

30 November

KADIN

Hotel Novotel Lampung

32.

Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi FKJP

29 – 01 Desember

Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Hotel Saprhir Jogjakarta

33.

Kunjungan Kerja ke Provinsi Soc Trang Vietnam

1-3 Desember

Pemprov. Lampung, APINDO dan anggota

Kerjasama Invenstasi dan perdagangan antara Vietnam dan Indoneisia

34.

Rapat Kordinasi Pengurus DPP/DPK/kota dan Anggota APINDO Lampung

7 Desember

DPP APINDO Lampung

Membahas UMP tahun 2013 bersama Anggota Apindo Lampung

35.

Coffe Morning

19 Desember

Pemprov dan PT Jamsostek

Hotel Sheraton

36.

Temu Usaha Pengembangan Terminal Agri Bisinis

19 Desember

PemProv Lampung

Hotel Emerisia BDL

37.

Konsultasi Publik Kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RD/RK) Kota Bandar Lampung

20 Desember

Pemkot. Bandar Lampung

Hotel Widara Asri Bandar lampung

38.

Pembahasan UMP dan UMK tahun 2013di provinsi Lampung

10-29 Desember

Dewan Pengupahan

Tripartit


161

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO SUMATERA SELATAN Ketua : Sumarjono Saragih Sekretaris : Benny Indra Gunadi

RINGKASAN KEGIATAN DPN APINDO SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 1. Business Gathering DPP APINDO Sumatera Selatan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Ibu Mari Elka Pangestu Dalam rangka pengembangan potensi perekonomian khususnya ekonomi kreatif Sumatera Selatan, DPP APINDO bekerja sama dengan DPN APINDO dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengadakan pertemuan Pengusaha Sumatera Selatan dengan narasumber Ibu

Menteri Mari Elka Pangestu. Pelaksanaan pada 20 Februari 2012. 2. Pelatihan Manajemen, Inovasi Produk dan Disain Kemasan DPP APINDO Sumatera Selatan bekerjasama dengan DPN APINDO dan NHO mengadakan kegiatan Pelatihan Manajemen, Inovasi Produk dan Disain Kemasan untuk IKM di dua sektor potensi

Pelatihan Manajemen, Inovasi Produk dan Disain kemasan untuk IKM di Sumsel

162


Kegiatan DPP APINDO

Sumsel, yaitu Sektor Industri Fashion dan Assesories, dan Sektor Industi Makanan dan Minuman. Kegiatan dilaksanakan pada 4 dan 5 Juli 2012 di Hotel Royal Asia Palembang. Diikuti oleh 50 peserta dari kedua sektor tersebut.

diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan. • Narasumber pada kegiatan Sosialisasi Perencanaan Tenaga Kerja Mikro pada Perusahaan Swasta di Daerah; diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan.

3. DPP APINDO Sumsel berupaya mensosialisasikan dan mempublikasikan keberadaan DPP APINDO Sumsel, dalam hal ini melalui Press Release rutin ke beberapa media cetak di Sumsel, dan yang masih akan direalisasikan adalah advetorial rutin.

6. Pembentukan DPK Kota Palembang dan inisiasi pembentukan DPK Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Muara Enim. DPK Kota Palembang telah terbentuk dan disyahkan melalui SK DPP APINDO Sumsel No. 001/ SK-DPP Sumsel/06/2012. Sedangkan untuk kabupaten OKI dan Muara Enim sedang dalam proses, dan diharapkan dapat direalisasikan pada Januari – Februari 2013.

4. Beberapa pertemuan dan kegiatan Dewan Pengupahan Sumsel dan LKS Tripartit Provinsi Sumsel melibatkan DPN APINDO Sumatera Selatan. Di Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan, DPP APINDO Sumsel mendelegasikan 3 (tiga) orang perwakilan unsur APINDO yang masing-masing memiliki kompetensi di bidang pengupahan. Untuk UMP tahun 2013, DPP APINDO Sumsel melalui 3 orang perwakilannya di Dewan Pengupahan tersebut dapat mengendalikan kenaikan upah minimum di tingkat yang wajar yaitu Rp. 1.350.000,(kenaikan +/- 12,9%). DPP APINDO Sumsel juga aktif di LKS Tripartit, dengan mendelegasikan 7 (tujuh) orang perwakilan DPP APINDO Sumsel untuk duduk di LKS Tripartit Provinsi Sumatera Selatan. 5. DPP APINDO Sumsel menjadi narasumber pada beberapa kegiatan yang diselenggara-kan oleh Instansi/Institusi baik Pemerintah maupun Swasta, sebagai berikut: • Narasumber pada HUT ke XXXIX Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumatera Selatan; • Narasumber pada kegiatan Sosialisasi Perencanaan Tenaga Kerja Mikro pada Perusahaan Pemerintah;

7. Rapat Pengurus DPP APINDO Sumatera Selatan. Beberapa rapat dilaksanakan selama tahun 2012, dengan agenda antara lain: • Pembahasan program kegiatan DPP APINDO Sumsel • Inisiasi pembentukan DPK (Kabupaten/ Kota) • Pembahasan rencana Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel, termasuk menunjuk tim APINDO Sumsel untuk duduk di Dewan Pengupahan Sumsel • Upaya rekruitmen anggota dan upaya untuk melibatkan pengusahapengusaha lokal Sumsel dalam organisasi dan kegiatan DPP APINDO Sumsel • Upaya sosialisasi keberadaan DPP APINDO Sumsel melalui media (Press Release, Advotorial, dll) 8. Beberapa rapat teknis yang melibatkan asosiasi sektor di Sumsel dilaksanakan oleh DPP APINDO Sumsel, seperti rapat pembahasan usulan UMP 2013 dan pembahasan mengenai regulasi baru tentang outsourcing.


163

Kegiatan DPP APINDO

Rapat DPP APINDO Sumsel dengan Asosiasi Sektoral

1. Sektor Minyak dan Gas (Migas), Pertambangan batubara, minyak dan gas bumi dan pembangkit listri mulut tambang.

lainnya seperti tebu, dll. Saat ini potensial investasi untuk komoditi karet diarahkan ke industri hilir, sedangkan untuk kelapa sawit selain ke industri hilir, untuk industri hulu masih terdapat potensi untuk replanting dan pembangunan pabrik CPO. Selain itu, industri pengolahan limbah kayu karet dan kelapa sawit juga merupakan investasi yang potensial di Sumsel.

2. Sektor Non Migas; Perkebunan karet dan sawit mendominasi industri sektor non migas di Provinsi Sumatera Selatan, disusul kopi dan komoditi pertanian/perkebunan

3. Potensi investasi di bidang infrastruktur di provinsi Sumatera Selatan antara lain, pembangunan pelabuhan Tanjung ApiApi dan jalur kereta api double track.

POTENSI INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Potensi investasi di daerah Sumatera Selatan terdiri dari:

164


Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO BALI Ketua : Drs. Panudiana Kuhn, MM Jumlah DPK : 9 daerah Anggota Biasa : 339 perusahaan Anggota UKM : 30 perusahaan

Beberapa Kegiatan DPP APINDO Bali

22 Februari 2012, Rapat penyempurnaan DPK APINDO Gianyar 2012 – 2017

27 Februari 2012, Rapat DPP APINDO persiapan MUSPRON ke-8 APINDO Bali

Ketua DPP. Apindo Bali dalam memberikan ceramah tentang : Membangun konsep kemitraan pekerja dan pengusaha yang dilaksanakan oleh serikat pekerja Bali pada tanggal, 29 Maret 2012. Asosiasi Pengusaha Indonesia

165

Kegiatan DPP APINDO

MUSPRON ke-8 APINDO BALI pada tanggal, 19 April 2012

22 Februari 2012, Rapat penyempurnaan DPK APINDO Gianyar 2012 – 2017

166


Kegiatan DPP APINDO

Pelantikan DPP. APINDO BALI Periode 2012– 2017 di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, tanggal, 27 Juni 2012.

Peluang Investasi Untuk wilayah Bali : Peluang investasi yang masih memungkinkan adalah Pengembangan bidang Pariwisata untuk wilayah Bali Barat dan Bali Timur.

Pelantikan DPP APINDO BALI Periode 2012– 2017 di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali pada tanggal 27 Juni 2012


167

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO KALIMANTAN TIMUR Ketua : Sekretaris Eksekutif : Anggota Luar Biasa : Aggota Ukm : DPK / DPKOT :

M. Slamet Brotosiswoyo Herry Yohanes 321 Perusahaan 138 Perusahaan 12 / 14

Beberapa Kegiatan DPP Apindo Kalimantan Timur :

Rapat dengan Para Anggota Pembahasan Keputusan Gubernur tentang UMP Kalimantan Timur Tahun 2013 pada tanggal14 Nopember 2012

Social Compliance Bagi Dunia Usaha Indonesia Berorientasi Ekspor pada tanggal 20 Juni 2012

Kunjungan Kerja ke KADIN KaltimTahun 2012

168


Peserta Diskusi Panel, pada tanggal 2 oktober 2012

Kegiatan DPP APINDO

Diskusi PanelDihadiri Panglima Kodam, Gubernur Kaltim, Direktur BNI, Bupati Kutim, Ketum DPN APINDO, Ketum DPP APINDO Kaltim, Walikota Balikpapan, Duta Besar Uni Eropa, Panitia CEO ForumBalikpapan, 2 oktober 2012

Kunjungan Mahasiswa Uniba Fakultas Hukum ke APINDO Kaltim Hubungan Industrial & Ketenagakerjaan

Talk Show dengan Media TelevisiPembahasan Keputusan Gubernur KaltimTentang Penetapan UMP 2013


169

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO KALIMANTAN BARAT Ketua : Maman Surachman Anggota Luar Biasa : 10 Perusahaan Anggota Biasa : 50 Perusahaan DPK : 13 Daerah 1. Rakerkonas APINDO ke 24

Waktu : 03 Juli 2012 - 07 Juli 2012 Tempat : Grand Mahkota Hotel Pontianak

2. Pasar Murah jelang Lebaran

Peserta : DPN APINDO DPP Seluruh Indonesia DPK APINDO

Waktu : 13 - 14 Agustus 2012 Tempat : Universitas Panca Bakti Pontianak Peserta (mitra) : 1. PT. Charoen Pokphan 2. PT. Jamsostek 3. Universitas Panca Bakti 4. Lyman Group Jumlah Paket : 3000 paket.

170


5. PT. Perkebunan Nusantara XIII 6. Bank Kalbar 7. Bank BTN 8. PD. Asia Jaya

9. Koran Pontianak Post 10. Koran Tribun Pontianak 11. Ibu Frederika

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO Kalimantan Tengah Ketua : Ir. Soeharsono Anggota Luar Biasa : 31 perusahaan Anggota UKM : 40 perusahaan DPK : 10 daerah

LAPORAN KEGIATAN DPP APINDO PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 No. Tanggal Kegiatan

Nama Kegiatan

Tempat

Acara

Hasil

Keterangan Dihadiri oleh :

1

27 sd 28 Januari 2012

Menghadiri Konfercab SPSI di Barito Timur Tamiang laying bersama Pengurus SPSI Kalteng

Kantor Disnaker Bartim di Tamiang Layang

Pemilihian Pengurus SPSI Bartim dan Seminar

Pengurus SPSI Bartim Hernica Rasan terbentuk

2

13 Februari 2012

Seminar K-3 Dalam rangka bulan K-3

Hotel Batu suli Internasional

Seminar

DPP Apindo menjadi salah satu Narasumber.

3

21 s/d 23 Februari Menghadiri Rakor pelaksa- Hotel Le-Dian naan program pemagangan Serang Banten 2012 melalui dana dekonsentrasi

Pencanangan Gerakan NasionalPemagangan

Hernica Mengkoordinasikan Rasan para penyelenggara program pemagangan didaerah sehingga pelaksanaan pemagangan berlangsung dengan baik mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan monitoring sesuai dgn peraturan yang berlaku.

4

Tgl 8 & 9 Maret 2012

Menghadiri Rakornas Three Hotel Paragon Partnership pelaku Hubun- Solo gan Industrial

Masalah OUTSOURCING

Menyamakan pemahaman/persepsi tentang Outsourcing sebagai hasil keputusan MK

Hernica Rasan.

5

Tgl 14 Maret 2012

Pembukaan acara Pemagangan berbasis Pendidikan Kejuruan Teknis Komputer dan Otomotip

Pelepasan 2 paket Pemagangan yang dilaksanakan oleh LPK Kharisma

Hernica Rasan

6.

Tgl 27 Maret 2012

Menghadiri Tim Teknis Pen- Kantor Bank Indonesia gendali Infalsi Kalteng. Palangka

7.

Tgl 11 Juni 2012

Rapat Komite Aksi Pekerejaan Terburuk untuk Anak anak.

Ruang Rapat Disnaker Prov. Kalteng

8.

Tgl 1 -3 Juli 2012

Menghadiri Rakerkonas ke 24 Di Pontianak

Hotel Grand Mahkota Pontianak Kalbar

Ruang Rapat Pemagangan Disnaker Jl. Yos Sudarso Palangka Raya. Monitoring perkembangan harga terkini.

Membahas bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak anak.

Hernica Rasan

Hernica Rasan

Setiap peserta rapat Hernica menginventarisasi Rasan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk Pengusaha Indonesia anak anakAsosiasi di wilayah Ir Sonny masing. Pribadi

171

san MK Pembukaan acara Pemagangan berbasis Pendidikan Kejuruan Teknis Otomotip KegiatanKomputer DPP dan APINDO

Ruang Rapat Pemagangan Disnaker Jl. Yos Sudarso Palangka Raya.

5

Tgl 14 Maret 2012

6.

Tgl 27 Maret 2012

Menghadiri Tim Teknis Pen- Kantor Bank Indonesia gendali Infalsi Kalteng. Palangka

7.

Tgl 11 Juni 2012

Rapat Komite Aksi Pekerejaan Terburuk untuk Anak anak.

Ruang Rapat Disnaker Prov. Kalteng

8.

Tgl 1 -3 Juli 2012

Menghadiri Rakerkonas ke 24 Di Pontianak

Hotel Grand Mahkota Pontianak Kalbar

9.

Tgl 6 – 8 Juli 2012

Konsultasi Nasional Apindo dan Hakim Hock


Aula Rka 10. Tgl 3 Agustus 2012. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Pertumbu- Hapakat Kantor Gubernur. han Ekonomi Kalteng.

172

Pelepasan 2 paket Pemagangan yang dilaksanakan oleh LPK Kharisma

Hernica Rasan

Monitoring perkembangan harga terkini.

Membahas bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak anak.

Hernica Rasan

Setiap peserta rapat menginventarisasi bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak anak di wilayah masing.

Hernica Rasan

Membahas 5 Putusan putusan MK terkait UU No.13/2003 Outsourcing

Melakukan evaluasi internal DPP Apindo

Hernica Rasan

Monitoring TIM Pengendali Inflasi Kalteng

Terbentuk Tim Operasi Pasar dan Tim Pasar Perimbangan menjelang hari Raya Idul Fitri 1433 H

Hernica Rasan.

Ir Sonny Pribadi

Teki Prasediyanti

11 Tgl 14 Agt 2012

Sidang Dewan Pengupahan Ruang Rapat Disnaker Provinsi

Penentuan UMP tahun 2013.

UMP tahun 2013 sebesar Rp1,553,127.Naik 17 % dari UMP 2012.

1. Hernica Rasa. 2. Ir Hetti Angga 3. Sherly.

12 Tgl 16 – 17 Sept.

Sosialisasi UU Ketenagaker- Hotel Gran jaan paska keputusan MK Tigai Mustika Balikpapan

Masalah utama Outsourcing

Penyelenggara Kemenaker RI Jakarta

Hernica Rasan.

13. Tgl 26/9/12

Menghadiri acara Serah Terima Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalteng

Kepala baru. Ir M.Nur

14. Tgl 26/9/12

Talk Show di RRI

Gedung RRI Palangkaraya

Sosialisasi Program Jamsostek

Kantor Cabang Jamsostek Palangkaraya

15. Tgl 15/10/12 Jam 08:00-12:00

Pemantapan RUU Perdagangan RI

Hotel Aquarius Palangkaraya

Sosialisasi dari Disperindak Propinsi

DPP Apindo diperhitungkan salah satu unsur yang ikut menentukan kebijakan publik.

Hernica

Talk Show Di TVRI 16. Tgl 15/10/12 Jam 15:00 – 16:00 Kalteng

Gedung TVRI

Sosialisasi Program Tambahan Jamsostek

Kantor Cabang Jamsostek Palangkaraya.

Hernica Rasan

17. Tgl 27/10/12

Ruang Rapat APHI Batang Garing Lt.3

1.Evaluasi kegiatan DPP Tahun 2012.


Rapat Pengurus DPP & DPK.

DPP Apindo menjadi salah satu unsur dalam memantau ekonomi di Kalteng

2.Persiapan Musprop ke dua bulan Februarai 2013. 3. Hal hal lain – rencana Pertemuan dengan DPK per wilayah, yakni 4 wilayah yakni, wilayah Barat Kobar dan Kotim, wilayah timur, Mura,

Hernica

Hernica

• Suharsono • Anton Pawarrangan • Sonni Pribadi • Agus Suryanto • Teki • Diharyo • Hernica Rasan.

publik. Talk Show Di TVRI 16. Tgl 15/10/12 Jam 15:00 – 16:00 Kalteng

Gedung TVRI

Sosialisasi Program Tambahan Jamsostek

17. Tgl 27/10/12

Ruang Rapat APHI Batang Garing Lt.3

1.Evaluasi kegiatan DPP Tahun 2012.

Rapat Pengurus DPP & DPK.

Kantor Cabang Jamsostek Palangkaraya.

Hernica Rasan

Kegiatan DPP APINDO • Suharsono • Anton Pawarrangan

2.Persiapan Musprop ke dua bulan Februarai 2013.

• Sonni Pribadi • Agus Suryanto

3. Hal hal lain – rencana Pertemuan dengan DPK per wilayah, yakni 4 wilayah yakni, wilayah Barat Kobar dan Kotim, wilayah timur, Mura, Barut, Bartim dan Barsel dan Wilayah tengah, Pulpis, Kapuas dan Gumad dan Palangka Raya.

• Teki • Diharyo • Hernica Rasan.

Hotel The Sun Sidorajo Surabaya

Program Pemagangan Tahun 2013

Pemantapan program Kordinator FKJP FKJP Kalteng, Hernica Rasan

19. Tgl 7 – 9 Nop 2012. Workshop program Aksi Nasional Keluarga Berencana Perusahaan

Hotel Grand Mega Jl. Bypass Nurahrai Bali

Rapat Kordinasi BKKBN Pusat dengan DPN dan DPP Apindo tentang program Keluarga Berencanadi Perusahaan

Menghasilkan program bersama BKKBN Dareah dengan DPP/DPK Apindo tahun 2013.

DPPApindo Kalteng/ Hernica Rasan.

20. Tgl 22 – 24 Nop 2012

Pelatihan Certified Profesional Entreprneur bagi Konsultan Manajemen,/ Pembimbing usaha di prop. Kalteng.

Kantor KANDINDA Kalteng

Seminar/Workshop

Membentuk/ mencetak para pembimbing usaha.

Hernica Rasan

21. Tgl 29 Nop sd 1 Des 2012

Rapat Kordinansi FKJP

Hotel Saphir Yogyakarta

Penyusunan ADRT dan Program Kerja FKJP Nasional

Bahan penyusunan Program kerja FKJP Kaliamantan Tengah tahun 2013

Hernica Rasan / Kordinator FKJP Kalteng.

22. Tgl 17 – 18 Des 2012.

Ke DPP Apindo Kalsel

Hotel Arum Banjarmasin

Pelantikan Pengurus DPP Apindo Kalsel Masa Bakti 2012 - 2017 dan Business Gathering

Tercipta hubungan timbal balik antara DPP Kalteng dan Kalsel.

Hernica Rasan

18. Tgl 1,2,3 Nov 2012

Bimtek Pemagangan


173

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO KALIMANTAN SELATAN Ketua : Anggota Luar Biasa : Anggota Biasa : Anggota Ukm : DPK :

DR. Supriadi , SPD, MM 8 Perusahaan 216 Perusahaan 112 Perusahaan 12 Daerah

Beberapa Kegiatan DPP Apindo Kalimantan Selatan :

Pelantikan pengurus yang baru DPP APINDO Kalimantan Selatan oleh Ketua Umum DPN APINDO Bapak sofjan Wanandi.

Penyerahan lambang bendera pengurus DPP APINDO Kalimantan Selatan kepada ketua yang baru Bapak DR. Supriadi menggantikan ketua lama Bapak Adi Laksono yang sudah selesai masa baktinya.

174


Ramah tamah Pengurus DPN APINDO dengan Pengurus DPP APINDO Kalimantan Selatan yang baru terpilih

Kegiatan DPP APINDO

Foto bersama pengurus DPP APINDO Kalimantan Selatan sebelum pelantikan oleh Ketua Umum DPN APINDO

Peluang Usaha yang Masih Terbuka untuk Dikembangkan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan No.

Jenis Usaha

Keterangan

1.

Perkebunan : • Kelapa sawit • Karet

Untuk ke 2 jenis tanaman tersebut sangat berpotensial untuk dapat dikembangkan, lahan tidur yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dapat dipergunakan, khususnya untuk didaerah hulu yang banyak lahan kosong.

2.

Pertambangan : • Batu bara • Biji Besi

Batu bara adalah peluang yang cukup menjanjikan untuk bisa di kembang didaerah kalsel, dimana potensi alam yang masih belum tergarap sepenuhnya merupakan peluang usaha yang masih bisa untuk dimanfaatkan, demikian pula hal nya dengan biji besi.

3.

Kerajinan daerah : • Sasirangan • Kerajinan batu akik & permata,dll • Eceng gondok • Rotan

Kalsel merupakan daerah yang kaya akan kerajinan daerah, namun sangat disayangkan belum ditangani secara profesional, kurangnya inovasi yang dikembangkan sehingga menjadikkan daerah ini sangat jauh dari kemajuan, padahal kalau benar – benar diberi sentuhan dengan berbagai kreasi dan ditangani dengan benar akan menjadi peluang usaha yang menjanjikan.

4.

Perhotelan

Kalsel merupakan pusat perdagangan dan pusat bisnis bagi daerah – daerah disekitarnya, banyak pengusaha yang memanfaatkan waktu untuk bisa bersantai dan beristirahat setelah melakukan transaksi bisnis. Ini dapat dijadikan peluang bisnis bagi dunia usaha seperti Guest house, hotel melati, hotel berbintang.

5.

Realestate : • Ruko • Gudang-gudang barang • Apartemen

Peluang jenis usaha ini sangat masih terbuka lebar, semakin bertambahnya jumlah penduduk diwilayah kalsel, semakin padat pula pembangunan akan perumahan. Sekarang telah masuk perusahaan besar seperti Ciputra dan Citraland dalam membangun rumah – rumah berkelas .

6.

Travel

Masyarakat kalsel masih mendominan dalam perjalanan umrah , ini dapat dimanfaatkan dengan membuka usaha perjalanan baik untuk umrah, ONH Plus atau pun perjalanan keluar negeri lainnya seperti Malaysia, singapura , amerika dsb, karna banyak pengusaha daerah yang suka melakukan perjalanan tersebut setelah mereka sukses melakukan bisnisnya.


175

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO Sulawesi Utara Ketua Anggota biasa Anggota UKM DPK

176

: : : :

Andre Angoy 20 Perusahaan 20 Perusahaan 3 Daerah

Kegiatan DPP APINDO Sulawesi Utara :

Potensi Investasi :

Beberapa Kegiatan yang dilakukan oleh DPP APINDO Sulawesi Utara selama tahun 2012 : 1. Sosialisasi Safeguards measures Kementerian Perdagangan RI dengan DPP APINDO Sulut. 2. Workshop Beracara di Pengadilan Tahap Advance DPN dan DPP APINDO Sulut 3. Pengembangan Wira Usaha Bank Mandiri – DPP APINDO Sulut 4. Pelatihan Kemasan Produk untuk UKM Disamping kegiatan diatas, DPP APINDO Sulut juga telah mengadakan Pertemuan mengenai Teknik Beracara di tempat Kasasi oleh Hakim Agung Bapak Horadian Saragih, Hakim Agung Ad hoc unsur APINDO, yang diadakan pada tanggal 1 Desember 2012

Potensi Investasi di Sulawesi Utara : 1 Pasir Besi, terdapat di Pulau Bangka (Minahasa Utara) dan Boltim, Kab Boltim. 2. Tambang Ema, terdapat di Kab Minahasa Selatan 3. Kaolin, ada di Kab Minahasa 4. Pariwisata, Sulawesi Utara 5. Industri perikanan, Sulawesi Utara.


Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO SULAWESI TENGGARA Ketua Anggota Biasa Anggota UKM DPK

Sulawesi Tenggara “Cahaya Terang Dari Timur” Provinsi Sulawesi Tenggara [Sultra] berpenduduk sekitar 3,1 juta jiwa, sekitar 75 persen bermukim diwilayah pedesaan. Sektor pertanian dan perkebunan memberikan sumbangan sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi didaerah ini. Sektor perkebunan khususnya kakao [cokelate] hingga arealnya mencapai sekitar 323.000 hektare. Produksi rata-rata 2 [dua] ton perhektar. Sekitar 95 persen areal perkebunan merupakan milik masyarakat sisanya sekitar 5 [lima] persen dikelolah perusahaan swasta. Selain sektor pertanian dan perkebunan, Sulawesi Tenggara memiliki potensi sumber daya alam seperti potensi kelautan, kehutanan dan pertambangan. Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang sangat potensial dan telah banyak perusahaan telah melakukan eksplorasi utamanya Kabupaten Buton, Konawe, Bombana, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka dan Kolaka Utara dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Ini membuktikan, Sulawesi Tenggara memilki potensi pertambangan dapat diandalkan, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya. Sulawesi Tenggara, selain memiliki aspal alam memiliki potensi sekitar 600 juta metrik tone, dapat ditambang hingga 200 tahun.

: : : :

Gunawan Yiedri 7 Perusahaan 21 Perusahaan 8 Daerah

Potensi nikel dan emas diperkirakan jutaan metrik tone dapat ditambang hingga 150 tahun. Namun potensi tambang ini, baru dikelola baru sekitar 21,17 persen. Sekitar 80 persen wilayah daratan Sulawesi Tenggara memiliki kandungan nikel. Dari kadar air 1,8 sampai 4 persen [kualitas ekspor]. Beberapa Kabupaten didaerah ini memiliki nikel terbesar yakni, Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Selatan dan Konawe Utara. Data Dinas Energi Sumber Daya Mineral [ESDM] Prov. Sulawesi Tenggara, dari 342 perusahaan pemegang IUP [Izin Usaha Pertambangan], baru 42 perusahaan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplotasi, selebihnya hanya menjadikan IUP sebagai “senjata”, entah kapan melakukan kegiatan. Kegiatan ekspor nikel dalam bentuk mentah [ore-red] sejak dikeluarkannya Kepmen ESDM Nomor 7 tahun 2012 lalu, kegiatan ekspor terhenti menyebabkan sekitar 10.000 tenaga kerja terpaksa terkena PHK [Pemutusan tenaga Kerja]. Namun tidak memberikan dampak “gejolak” berarti kepada pemerintah daerah Sulawesi Tenggara. Solusinya, umumnya tenaga kerja terpakai dibidang pertambangan juga memiliki pekerjaan sampingan yakni berkebun. Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton.


177

Kegiatan DPP APINDO

Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan memegang kuasa pertambangan (KP) untuk melakukan eksplorasi namun masih terbatas. Ketua DPP APINDO Sulawesi Tenggara, Gunawan Yiedri,SE,MM mengharapkan, para pemegang IUP sebaiknya tidak terlalu lama melakukan eksplorasi hingga bertahun tahun. Diharapkan tahap eksplorasi cukup dalam 1 sampai 3 tahun lamanya dan setelah itu telah dapat melakukan eksploitasi. Ketertarikan investor cukup banyak berinvestasi di sektor pertambangan Sulawesi Tenggara, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan bagi investor membangun sarana dan prasrana dibutuhkan investor, seperti jalan, jembatan dan pelabuhan. DPP APINDO Sulawesi Tenggara, mengharapkan perusahaan melakukan eksploitasi dapat bermitra pengusaha lokal. Ini dimaksudkan, terjadi proses alih teknologi di sektor pertambangan. Kehadiran investasi di suatu daerah juga diharapkan akan membuka lapangan kerja baru dan masyarakat diharapkan dapat memahami, melakukan investasi di bidang pertambangan, terdapat prosedur standar harus diikuti dan untuk pengendalian dan pengelolaan lingkungan di sekitar tambang tetap merupakan perhatian utama. Berbagai potensi SDA Prov. Sulawesi Tenggara, hingga kini masih menunggu kalnagn investor berinvestasi seperti potensi perkebunan kakao mencapai sekitar 323.000 hektare. Produksi rata-rata 2 [dua] ton perhektar namun kakao dari Sulawesi Tenggara diekspor masih dalam bentuk mentah. Hingga kini belum ada investor mendirikan pabrik bubuk kakao

APINDO Sultra Cukup Berperan Dalam Penentuan Pengupahan Kehadiran Asosiasi pengusaha Indonesia [APINDO] di Sulawesi Tenggara [Sultra] cukup berperan dalam proses penentuan

178


pengupahan bagi nasib tenaga kerja bekerja di seluruh perusahaan di daerah ini. "Saya melihat antara pekerja [buruh] dan pihak perusahaan cukup harmonis, jarang dan bahkan tidak terdengar adanya kekisruhan diantara mereka," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Tenggara, H.Samaruddin, mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara membuka “Business Gathering” dirangkaikan Musyawarah Provinsi [Musprov] Ke-2 Tahun 2012 DPP APINDO Sultra di Kendari, Sabtu [22/12] lalu. Menurut Ir.Samaruddin, sebagai mitra pemerintah, APINDO sudah memberi kontribusi cukup berarti bagi daerah, termasuk ikut membangun perkembangan ekonomi di Sultra dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan secara signifikan. "Kalau pada triwulan dua dan ke tiga di tahun ini, pertumbuhan ekonomi mencapai angka 7 persen. Menjelang akhir tahun 2012 lalu, pihak Bank Indonesia, melaporkan pertumbuhan ekonomi melampau angka cukup pantastis yakni, meningkat dua dijit yakni mencapai angka 12 persen." Walaupun, beberapa bulan terakhir, angka pengangguran sedikit meningkat, disebabkan karena adanya Kepmen ESDM [Energi Sumber Daya Mineral] terkait pelarangan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah atau ore [setengah jadi untuk nikel], sehingga banyak perusahaan tambang di daerah melakukan pemutusan hubungan kerja [PHK], jumlah mencapai 5.000-an tenaga kerja di Sultra. Namun demikian kata dia, dengan PHK pekerja di berbagai perusahaan pertambangan itu, tidak menimbulkan gejolak, karena pekerja yang diberhentikan itu, banyak kembali bekerja ke sektor lain khususnya di bidang perkebunan dan pertanian. Tahun 2013 telah ditetapkan dalam suatu Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang UMR mencapai Rp.1,3 Juta sebelumnya hanya [2012] Rp.980.000.Koordinator Tim Ligitasi Dewan Pimpinan Nasional APINDO, Endang Susilowati, SH,MH mewakili Ketua Umum DPN APINDO, sekaligus tampil sebagai nara sumber terkait peluang

Kegiatan DPP APINDO

dari pengurus lama akan bisa diwujudkan kepengurusan baru terpilih."

Pengurus Baru

Kegiatan perdagangan di pelabuhan Kendari sedang melakukan bongkat muat barang export-import.

dan usaha bisnis bisa dikembangkan di internal Apindo sebagai mitra pekerja, pengusaha dan pemerintah daerah. Ketua DPP APINDO Sultra, Gunawan Yiedri, SE,MM mengatakan, selama kepengurusan lima tahun terakhir diakuinya masih banyak kendala dan kekuranagan belum tercapai, sesuai dinginkan pengurus maupun msyarakat. Namun demikian, keterlibatan APINDO dalam setiap langka dan kebijakan terkait pengupahan buruh dan pengusaha, APINDO selalu ada. "Tentu kami berharap, kepengurusan APINDO periode 2012-2017 belum terlaksana

Dalam Musprov DPP APINDO Sulawesi Tenggara Ke-2 tahun 2012 berlangsung sehari dibuka Gubernur Sulawesi Tenggara diwakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sulawesi Tenggara, Samaruddin, Kapolda Sulawesi Tenggara, diwakili Kepala Biro Bina Mitra Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol. Bambang dan sejumlah Kepala Dinas dan pengusaha didaerah ini. Musprov Ke-2 ini, secara aklamasi memilih kembali Gunawan Yiedri,SE,MM [Presdir pt.Patmindo Raya] sebagai Ketua, Sekertaris Drs.Andi P.Tjulang [Direktur SINDOTV Kendari] dan Sekertaris, Ir.Abu Syarif Bafadal, MM. Kepengurusan DPP APINDO Sulawesi Tenggara periode 2012-2017, memilih 10 orang anggota Dewan Pertimbangan dan sebagai Ketua, H.Nur Alam, SE,M.Si [Gubernur Sulawesi Tenggara-sekarang] sedang komposisi pengurus harian 33 orang terdiri 19 Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Wakil Ketua dan 14 orang Koordinator Sektor.

Kegiatan penambangan di Sulawesi Tenggara sebagai bukti potensi Tambang di Sulawesi Tenggara Asosiasi Pengusaha Indonesia

179

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO Sulawesi Selatan Ketua Anggota Luar Biasa Anggota Biasa Anggota UKM DPK

: Drs La Tunreng : 35 Perusahaan : 180 Perusahaan : 100 Perusahaan : 24 Daerah

Beberapa Kegiatan DPP APINDO Sulawesi Selatan :

Ketua DPP Apindo Sulsel saat bertemu dgn Gubernur Sulawesi Selatan saat audience

180


Pelantikan DPP APINDO Sulsel, 18 Feb 2012

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO NUSA TENGGARA TIMUR Ketua Anggota Luar Biasa Anggota biasa Anggota UKM DPK

: Freddy Ongko : 3 Perusahaan : 101 Perusahaan : 45 Perusahaan : 11 Daerah

LAPORAN KEGIATAN DPP APINDO NTT TAHUN 2012 NO

HARI / TANGGAL

URAIAN KEGIATAN

TEMPAT

1.

Jumat, 3 Februari 2012

Pertemuan koalisi kependudukan provinsi NTT

Aula Balatbang BKKBN Provinsi NTT

2.

Jumat, 24 Februari 2012

Rapat perdana persiapan HARKOP ke 65

KSP Nasari

3.

Kamis, 19 April 2012

Dialog membahas tentang permasalahan perdagangan dan potensi ekspor di wilayah perbatasan

Hotel IMA

4.

Kamis, 19 April 2012

Diskriminasi Tenaga Kerja

Hotel IMA

5.

Jumat, 11 Mei 2012

Sosialisasi penilaian penghargaan PBPTA

Kantor Nakertrans Prov.NTT

6.

24 – 26 Mei 2012

Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Hotel IMA

7.

Selasa, 29 Mei 2012

Forum koordinasi peningkatan ekspor dengan instansi terkait

Hotel Pelangi

8.

Jumat, 8 Juni 2012

Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan, APINDO dan Jamsostek

Hotel IMA

9.

Selasa, 12 Juni 2012

Pengembangan jejaring kemitraan (UPPKS)

Hotel Romita

10.

Jumat, 15 Juni 2012

Pembukaan lomba menyongsong HUT Koperasi Ke-65

Kantor Dinas Koperasi Prov.NTT

11.

Sabtu, 16 Juni 2012

Lomba tenis meja menyongsong HUT Koperasi ke-65

Koperasi Nasari

12. 19 – 20 Juni 2012

Rapat kerja BBM dan Raskin

Aula El-Tari kantor Gubernur

13. Selasa, 26 Juni 2012

Undangan acara penandatanganan perjanjian PT Jamsostek dengan Bank NTT

Kantor pussat Bank NTT

14.

1 – 3 Juli 2012

Rakerkonas APINDO ke-24 di Pontianak – Kalimantan Timur

Grand mahkota hotel – Pontianak

15.

6 – 8 Juli 2012

Forum nasional 2012

Hotel santika – Jakarta

16.

Selasa, 10 Juli 2012

Sosialisasi UU nomor 24 tahun 2011

Hotel T-More

17.

Rabu, 11 Juli 2012

Expert group meeting

Kantor Bappeda Prov. NTT

18. 25 – 27 Juli 2012

Pengusaha –Indonesia Pameran dan pasar murah memperingati Hari Koperasi Asosiasi Kefamenanu TTU ke-65

19.

Kunjungan Ketua DPP APINDO NTT ke DPK APINDO Ende

31 Juli – 3 Agustus 2012

Ende

181

13. Selasa, 26 Juni 2012

Undangan acara penandatanganan perjanjian PT Jamsostek dengan Bank NTT

Kantor pussat Bank NTT

14.

1 – 3 Juli 2012

Rakerkonas APINDO ke-24 di Pontianak – Kalimantan

Grand mahkota hotel – Pontianak

15.

6 – 8 Juli 2012

Forum nasional 2012

Hotel santika – Jakarta

16.

Selasa, 10 Juli 2012

Sosialisasi UU nomor 24 tahun 2011

Hotel T-More

17.

Rabu, 11 Juli 2012

Expert group meeting

Kantor Bappeda Prov. NTT

18. 25 – 27 Juli 2012

Pameran dan pasar murah memperingati Hari Koperasi ke-65

Kefamenanu – TTU

19.

Kunjungan Ketua DPP APINDO NTT ke DPK APINDO Ende

Ende

20. Rabu, 1 Agustus 2012

Konsultasi public perkembangan kerjasama bilateral Indonesia dengan Negara mitra dagang

Hotel Swiss – Belinn Kristal

21.

Sosialisasi Undang – Undang Ketenagakerjaan

Denpasar – Bali

22. 6 – 7 Agustus 2012

Workshop penyusunan rencana kontinjensi dan temu kerja forum PRB

Hotel T-More

23. Minggu, 12 Agustus 2012

Kegiatan donor darah memperingati HUT Gereja Bethany Kupang

Hotel IMA

24.

Pembinaan kepada pelaku UKM ekspor di daerah

Sasando International Hotel

25. 11 – 12 September 2012

Pekan Pelatihan Lahan Kering Iklim Kering Nasional 2012 (PPLKIKN 2012)

BPTP Provinsi NTT – Naibonat

26. 14 – 29 September 2012

Kunjungan DPP APINDO NTT ke DPK Se-NTT

Alor, Flores dan Sumba

27.

Rapat kerja pengembangan agroindustri tahun anggaran 2012

Aula El-Tari kantor Gubernur NTT

28. 1 – 3 Oktober 2012

Pengembangan kapasitas dan tim building kelompok kerja penyusunan rencana kontinjensi penanggulangan bencana Prov.NTT

Hotel Sylvia – Kupang

29. Rabu, 10 Oktober 2012

Bimbingan teknologi peningkatan kualitas daya saing ekspor tekstil kepada pelaku UKM di daerah

Hotel T-More

30. Kamis, 11 Oktober 2012

Forum koordinasi penanganan hambatan ekspor terpadu

Hotel Pelangi

31.

Undangan pengukuhan dan pelantikan BP.LKPI Prov.NTT

Aula El-Tari kantor Gubernur NTT

32. Senin, 15 Oktober 2012

Pembahasan Upah Minimum Provinsi NTT tahun 2013

Kantor Disnaker Prov. NTT


Rapat koordinasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Hotel T-More


Bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan E-SKA gelombang II

Kantor Disperindag Prov.NTT

35. 7 – 9 November 2012

Workshop program aksi nasional KB perusahaan

Hotel Grand Mega – Bali

36. Jumat, 30 November 2012

Undangan peresmian Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Gedung PPKS

37.

Undangan mengikuti arahan MENAKERTRANS RI mengenai penanganan masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di NTT

Hotel T-More

Kunjungan tim liaison dari Bank Indonesia Provinsi NTT

Kantor DPP APINDO NTT

Kegiatan DPP APINDO Timur

31 Juli – 3 Agustus 2012

3 – 4 Agustus 2012

Selasa, 18 Agustus 2012

19 – 20 September 2012

Jumat, 12 Oktober 2012

Jumat, 7 Desember 2012

38. Senin, 10 Desember 2012

182


Kegiatan DPP APINDO


183

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO MALUKU Ketua : Hellen Sarita de Lima Anggota Luar biasa dan UKM : 160 Perusahaan

Beberapa kegiatan DPP APINDO Propinsi Maluku

184


2012

HUBUNGAN INDUSTRIAL MAU DIBAWA KEMANA

Recommend Documents