KETERPADUAN PROGRAM mau dibawa kemana?? azibi taufik jauhari
Kebijakan Prioritas Program Bidang Cipta Karya Kluster A (94 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang memiliki Perda RTRW dan Perda BG, Ibukota Propinsi yg telah memiliki Perda RTRW; serta Kab/kota Prioritas Pusat Kluster B (82 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang hanya memiliki Perda RTRW
Prioritas Kab./Kota Strategis Nasional
Prioritas Kab./Kota Responsif Pemenuhan SPM Pemberdayaan Masy. Program Kreatif
Kluster E : Program inovasi baru di bidang Cipta Karya; Diusulkan oleh daerah/stakeholder secara kompetitif dan selektif; Ditujukan termasuk untuk memfasilitasi daerah berprestasi;
Kluster C (Kab/Kota Lainnya): Memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas untuk pemenuhan SPM Bidang Cipta Karya di Daerah; Karakteristik daerah: rawan bencana alam, cakupan air minum/sanitasi rendah, permukiman kumuh, daerah kritis (miskin); Memiliki komitmen tinggi dan program yang responsif
Kluster D : Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang Cipta Karya; Bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.
Kebijakan Prioritas Program Bidang Cipta Karya Kluster A (94 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang memiliki Perda RTRW dan Perda BG, Ibukota Propinsi yg telah memiliki Perda RTRW; serta Kab/kota Prioritas Pusat Kluster B (82 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang hanya memiliki Perda RTRW
Prioritas Kab./Kota Strategis Nasional
ke-
TERPAD U -an
2014, Bagaimana Implementasinya..? 763 Kawasan/Kecamatan yang ditangani
397 pada lokasi KSK (52%) 79 dari 397 Kws/Kec ditangani secara TERPADU* (20%)
Apa yang Salah ?? T i MWaktu i Nperencanaan G !!
Kok Bisa ???
Penyelenggaraaan infrastruktur Bidang Cipta Karya merupakan kegiatan
concurrent, sehingga harus ada Kesepahaman dan Kesepakatan dengan Pemda (Prop & Kab/Kota) dalam menerjemahkan kebijakan menjadi Rencana dimana itu bisa terjadi secara
“resmi” ?
Tahap Perencanaan
Konreg
•PU/CK •Pemprov
Trila teral
•Bappenas •Kemenkeu •PU/CK
Penganggaran
•Bappenas
Musren •PU/CK bangnas •Pemprov
Pemba hasan Anggaran
•Kemenkeu •PU/CK
Tahap Perencanaan
Konreg
•PU/CK •Pemprov
Trila teral
•Bappenas •Kemenkeu •PU/CK
Penganggaran
•Bappenas
Musren •Kemenkeu bangnas •PU/CK
Maret 2013
April
Kurang “optimal” Karena kebijakan baru di introduce
Kurang “optimal”
2014,... “Sejarah” proses penerapan keterpaduan program
Pemba hasan Anggaran
•Kemenkeu •PU/CK
Oktober
“kesepakatan bukittinggi”
Kurang “optimal” Krn sudah pada batas penyusunan RKAKL, sehingga tdk banyak yg bisa dilakukan untuk menjaring usulan kembali
1.Revitalisasi proses perencanaan dengan “memulai lebih awal” “better preparation leads to better planning... ...better planning leads to better implementation” Tahap Penyusunan Program
what do we propose ??
Pra Musrenbangnas & Musrenbangnas Penyusunan Renja KL
Trilateral Meeting Pra Konreg Januari
Juli
Konsolidasi Usulan RPIJM Kab/Kota
Tahap Penyusunan Anggaran
Agustus
September
Oktober
Sinkronisasi tingkat Propinsi ( Verfikasi dan pemilihan Usulan prioritas berdasarkan pagu propinsi )
Legalisasi Memorandum Program Propinsi
Shortlist Penyusunan MP Tahunan Propinsi
SEB Pagu Indikatif
SE Pagu Anggaran Penyusunan RKA KL – Pagu Anggaran
Konreg Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
SE Pagu Alokasi Anggaran (Definitif)
RDP Komisi V Agustus
September
Penelaahan RKA KL Oktober
November
Desember
Desember
Penyiapan Memorandum Program Propinsi
Identifikasi & Penyaringan Usulan Kegiatan (long list)
Longlist Usulan kegiatan berdasarkan RPIJM
November
RKP Perpres
Penyusunan RKA KL – Pagu Alokasi Anggaran (Definitif)
Penyusunan Usulan Konreg Berd. MP Penajaman Usulan Konreg
Membawa hasil Musrenbangprop dalam proses Musrenbangnas Pembahasan usulan dalam musrenbangprop yang belum terakomodir dalam Konreg
Membawa hasil Konreg dalam proses Musrenbangprop
Penyusunan Usulan Konreg
Jadinya hanya bersifat “Himbauan” sehingga tidak efektif Penyusunan Usulan Musrenbang
1.Revitalisasi proses perencanaan dengan “memulai lebih awal”
Kenapa belum Efektif/ blm dimulai lebih awal what do we propose ??
Instrumen perencanaan kita di propinsi*: 1. masih menganut perencanaan
ZERO BASED “perencanaan 2015 ya kita rencanakan di 2015” MINDED ... Perencanaan “injury time”, “ujug-ujug” 2. Menunggu “kebijakan tahunan”, mau ngapaian nih cipta karya Berasumsi akan selalu ada kebijakan baru setiap tahun Padahal sekali Kebijakan ditetapkan, seharusnya kebijakan tersebut berlangsung terus sampai kebijakan itu selesai/terwujud. 3. Kepastian Pendanaan tidak ada kepastian pendanaan bagi Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan ini agar “berkelanjutan” di wilayahnya
??
1.Revitalisasi proses perencanaan dengan “memulai lebih awal”
what do we propose ??
Survei kecil2-an
ZERO BASED MINDED Sudahkah yang mereview baseline 2015 ??
Berapa Kab/Kota yang telah mereview RPIJM-nya dalam rangka penyusunan program 2015 ?? Berapa yang sudah menyusun shortlist usulan dengan mempertimbangkan kebijakan baru serta kebutuhan pendanaannya untuk tahun 2015 (Memorandum Program) ??
1.Revitalisasi proses perencanaan dengan “memulai lebih awal” • Tahun 2013 juara revisi No.
what do we propose ??
Bahaya ZERO BASED MINDED
UNIT ESELON I
JUMLAH REVISI
JUMLAH SATKER
1
SEKRETARIAT JENDERAL
75
25
2
INSPEKTORAT JENDERAL
3
1
3
DITJEN PENATAAN RUANG
112
40
4
DITJEN SUMBER DAYA AIR
591
148
5
DITJEN BINA MARGA
744
190
6
DITJEN CIPTA KARYA
2.570
647
7
BALITBANG
59
16
8
BP KONSTRUKSI
65
16
4.219
1.083
JUMLAH
• 2.570 kali Frekuensi Revisi (seluruh Satker) •
Hal ini disebabkan antara lain:
– Ketidaksiapan Readiness Criteria paket pekerjaan – Blokir paket pekerjaan – Loan belum efektif – Persetujuan Paket Multiyears yang tidak sesuai jadwal
Hasil Perencanaan Tahun 2014 (Konreg 2013) = dari 4.146
usulan paket kegiatan dalam Konreg 2013, hanya
2.044 paket yang termasuk kategori “SIAP” (49%)
2. Penguatan penerapan KPJM
what do we propose ??
PP No. 21 tahun 2004 menyatakan KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
PRAKIRAAN MAJU adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya
2. Penguatan penerapan KPJM Akan kita tangani dalam jangka waktu berapa tahun??
what do we propose ??
Apa indikator keberhasilan nya ??
Infrastruktur CK Apa yang dibutuhkan??
Berapa baseline nya (mis: jml lokasi KSK keterpaduan yang akan ditangani) ?
Bagaimana cara mengukur keberhasilannya
PENETAPAN KEBIJAKAN (Cth : PENANGANAN KSN secara terpadu)
Berapa dana yang kita butuhkan dan berapa KIRAKIRA yang kita punya ??
“karena Kebijakan itu harus terukur baik target, kebutuhan pendanaannya, waktu yang dibutuhkan dan ada indikator keberhasilannya” “penganggaran tahunan tidak berarti hanya dilakukan dalam perspektif satu tahun anggaran saja” -> tidak zero based minded
Implementasi sederhana KPJM tahun anggaran
2015
Rencana 2015
Prakiraan Maju 2016 2017 2018
KSK A KSK B
KSK C KSK D Rp. xxx,xx Rp. xxx,xx Rp. xxx,xx
Rp. xxx,xx
Contoh : Pada Tahun Anggaran 2015 diambil keputusan pembangunan infrastruktur CK di “KSK A - D”, dengan investasi Rp. XXX Dengan diterapkannya KPJM, kita akan: TAHU kebutuhan besaran pendanaannya Dapat melakukan prioritasi pendanaan dan melakukan pentahapan pembangunan disesuaikan dengan KETERSEDIAAN ANGGARAN ADA JAMINAN kebijakan ini akan diteruskan pda tahun selanjutnya Ada SEMACAM MoU Pusat – Pemprov/Pemkab/Kota
Implementasi sederhana KPJM Perencanaan pada tahun anggaran
2016
Kebijakan Baru : Disesuaikan dengan Ketersediaan Anggaran PERLU PEMBAHASAN KINERJA YANG AKAN DIHASILKAN
Angka dasar (baseline) : Running cost (gaji, dll) Pelayanan dasar (tupoksi unit); Lanjutan dan/atau MYC. TIDAK PERLU DIBAHAS KEMBALI
3 2 1
Jika ada ruang gerak fiskal baru berupa tambahan anggaran (Inisiatif baru - Percepatan) Mempercepat proses pelaksanaan pembangunan KSK C – D (pilihan mana yang lebih prioritas didahulukan)
Lanjutan Kawasan KSK A – B yang telah disepakati kebijakannnya pada tahun 2015 Gaji dan Operasional
KAWASAN “KSK A”
2. Penguatan penerapan KPJM Pada tahap apa kita menuangkan KPJM yang akan dijadikan baseline perencanaan tahun berikutnya??
what do we propose ??
Trila teral
Konreg
Kesepakatan Konreg
Kesepakatan Trilateral
Musren bangnas
Renja & RKP
RKAKL
RKAKL
Apakah selama ini “KPJM” yang sudah kita tuangkan dalam dokumen perencanaan sudah mencerminkan “keberlangsungan” kebijakan yang ditetapkan ?? Jika belum ?? masih
ZERO BASED
2. Penguatan penerapan KPJM RKP 2013 (KPJM 2013-2016)
what do we propose ??
Prakiraan Maju
2013 Rencana
2014
2015
2016
13.468 T
14.497 T
14.497 T
15.874 T
Pagu Indikatif 2014 (KPJM 2014-2017)
APAKAH SUDAH DISIPLIN KPJM DITERAPKAN ??
Prakiraan Maju
2014 Rencana
2015
2016
2017
14.869 T
15.024 T
16.400 T
16.400 T
RKP 2014 (KPJM 2014-1017) Prakiraan Maju
2014 Rencana
2015
2016
2017
15.357 T
15.024 T
16.400 T
16.400 T
dst.... “Rolling Budget” baseline TA 2015 So dari mana asal baseline 2015 ini ??
2. Penguatan penerapan KPJM
what do we propose ??
SEHARUSNYA KITA SUDAH BISA MEMULAI PERENCANAAN TAHUN 2015 PADA JUNI 2013 KEMARIN *
ATAU MULAI MELAKUKAN PERENCANAAN TAHUN 2016 PADA JUNI 2014 * (jadi punya banyak waktu mempertajam Keterpaduan Program sebelum masuk proses Konreg dst…) “better preparation leads to better planning... ...better planning leads to better implementation” *) hasil KPJM disebarluaskan kepada Satker Randal pada Juni setiap tahunnya (saat RKP sudah disahkan)
3. Penguatan peran Satker Randal what do we propose ?? T-2
Sinkronisasi Tingkat Prop (Workshop MP)
T-1
RKP
Forum Konreg
Des Forum Musrenbangprop
Juni Longlist Usulan RPIJM
Forum Musrenbangnas
Forum Trilateral
Menyusun Shortlist Usulan Program
Menyusun Usulan Konreg
Sudah punya Amunisi (kebijakan program dan KPJM)
Membawa Kesepakatan Konreg
what do we propose ??
4. Menetapkan indikator keberhasilan “proses perencanaan” Dimulai dengan mis: 1. Berapa lokasi KSK yang ditangai secara terpadu (ditetapkan berdasarkan baseline 2014 : minimal 100 Kws) 2. frekuensi revisi anggaran yang disebabkan readiness criteria 3. % deviasi penyediaan pendanaan program 4. Dst…
