Sawit Indonesia Mau Kemana? Kesiapan dan Hambatan Regulasi Industri Sawit Bagi Pelaku Usaha
By GAPKI Seminar Strategi Memperkuat Positioning dan Image Industri Sawit Indonesia di Dunia International Jakarta, 6 Desember 2016
Market Share Minyak Sawit World Production of 17 Oils and Fats
Source : Oil World 2015/2016
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000 Private State
6.000.000
Smallholders 4.000.000
2.000.000
-
Smallholder
Sampai dengan tahun 1980-an luas Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia sekitar 300.000 an ha. Program PBSN dengan PIR-TRANS dan PIR-BUN Mendorong ekspansi Perkebunan sawit sehingga Juga meningkatkan produksi dan penggunaan Minyak sawit untuk minyak goreng
Stateowned
Private
41% 52%
7%
Neraca Perdagangan Indonesia 30.000,0 25.000,0 20.000,0 15.000,0 BALANCE
10.000,0
OIL & GAS NON OIL & GAS
5.000,0
PALM OIL
0,0 2008 (5.000,0) (10.000,0) (15.000,0)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*)
Consumption
250
Dibutuhkan tambahan supply Yang cukup besar selama 10 th Ke depan akibat pertumbuhan Penduduk dunia
200
150
100
50
0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
• • •
Jika dipenuhi oleh Minyak Sawit, dibutuhkan lahan 15,2 juta ha (yield 3.96 ton/ha/tahun) Jika dipenuhi oleh Minyak Kedele, dibutuhkan lahan 115,0 juta ha (yield 0.52 ton/ha/tahun) Jika dipenuhi oleh Minyak Rapeseed, dibutuhkan lahan 60,7 juta ha (yield 0.99 ton/ha/tahun Jika dipenuhi oleh Minyak Bunga Matahari, dibutuhkan lahan 84,7 juta ha (yield 0.71 ton/ha/tahun)
land expansion needed 14 12 10
Million Ha
•
2025
8 6 4 2 0
need ha / year
soybean
sunflower
rapeseed
palm oil
11,5
8,47
6,07
1,52
16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2013
Sumber : Data diolah oleh GAPKI, GIMNI, AIMNI, APROBI, APOLIN (2014)
2014
2015
2016
Smallholder
Govt
2017 Private
2018
2019
2020
Sumber : Data diolah oleh GAPKI, GIMNI, AIMNI, APROBI, APOLIN (2014)
Peningkatan penggunaan lahan untuk pertanian dalam 300 tahun terakhir. Di Eropa, hampir semua negara, ekspansi lahan untuk pertanian telah berlangsung selama 300 tahun hingga sekarang. Di Negara berkembang ekspansi lahan baru dimulai pada abad ke 20 Sumber: Goldewijk & Ramankutty www.eolss.net
Land Use Indonesia Land Use
in Ha
Forest Area Conservation Forest Protected Forest Limited Production Forest Production Forest Conversion Production Forest
124,022.9 21,996.0 29,917.6 27,686.7 28,897.2 15,525.4
66.0
63,895.4 18,207.5 21,530.4 11,444.8
34.0 9.7 11.5 6.1
187,918.30
100.0
Other Land Use Paddy rice, corn, etc Plantation-total Plantation-Oil Palm Indonesian Land
Sumber : Ministry of Forestry (2015)
%
Land Use Perkebunan Minyak Nabati Global
Total Produksi minyak nabati dunia : 205.9 Jt T Total Penggunaan lahan dunia : 278.23 Jt Ha
Solusinya adalah : membuka lahan hutan % agriculture vs land 1,1 3,4
Singapore Norway Japan Malaysia Indonesia Brazil Pakistan The World Thailand USA Germany Argentina France Australia Netherlands China India Denmark Bangladesh United Kingdom Saudi Arabia Nigeria
12,8 24 26,8 31,1 35,7 37,9 38,7 44,9 48,6 48,7
53,7 55,4 56,7 59,3 60,5 62,8 69,5 72,9 80,8 86,2 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Penduduk di beberapa negara (juta Jiwa) Tiongkok/China India Amerika Serikat/USA Indonesia Brazil Pakistan Nigeria Bangladesh Federasi Rusia/Russian Federation Jepang/Japan Meksiko/Mexico Filipina/Philippines Vietnam Mesir/Egypt Jerman/Germany Thailand Perancis/France Inggris/United Kingdom Italia/Italy Myanmar Korea Selatan/Korea, Rep. of Kanada/Canada Venezuela Malaysia Arab Saudi/Saudi Arabia Australia Sri Lanka Belanda/Netherlands Kazakhstan Kamboja/Cambodia Belgia/Belgium Swedia/Sweden Hongkong/Hongkong SAR Denmark Singapura/Singapore Finlandia/Finland Norwegia/Norway Kuwait
Penduduk Indonesia sangat besar, apakah ini diimbangi dengan persediaan lahan pertanian untuk kecukupan pangan....? Jumlah penduduk vs lahan pertanian Indonesia penduduk 255 juta, lahan pertanian 26,8% Amerika penduduk 323 Juta, lahan pertanian 44,9,8% Cina, penduduk, 1,4 Miliar, lahan pertanian, 59,3 % United Kingdom penduduk 63 Juta, lahan pertanian 72,9 %
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
LAHAN
1. Moratorium ijin baru di hutan primer dan lahan gambut 2. Permentan 98/2013 : pembatasan maksimum luasan lahan per group 3. UU 26/2007, tentang Penataan Ruang vs Usulan Revisi PP 26/2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional 4. Pengurusan HGU SUSTAINABILITY
1. ISPO : Permentan 5/2015, hambatan utama adalah HGU yang blm selesai 2. UU 32/2009 tentang Lingkungan (Petani boleh membuka lahan dengan membakar, AMDAL) 3. Kebingungan soal HCV
BUDIDAYA 1. PP 71/2015 jo PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 2. UU 18/2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Loging 3. PP 104/2015, tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
PERDAGANGAN 1. Kebijakan Infrastruktur 2. Kebijakan Pembatasan Ekspor 3. Kebijakan Perdagangan/Kerja sama perdagangan
Pencadangan Kws Hutan
AMDAL
IJIN LING
30 hr
125 hr
720 hr Rekomendasi Dirjenbun/BKPM
IUP
(mulai operasi)
90 hr
Ijin Lokasi
30 hr
Kawasan Hutan?
IPL
IPK
60 hr
Ijin Prinsip
Pusat : 42 ijin Propinsi : 24 ijin Kabupaten : 53 ijin Tenaga kerja : 21 macam
Kadastral
60 hr
Panitia B
30 hr
90 hr
HGU 720 hr
Total waktu perijinan : Mulai Operasional : 305 hr (1th) Mendapat HGU (N/K) : 840 hr(2,3th) Mendapat HGU (I/K) : 1770 hr(4,8th)
No
Yes Rek Bupati
Ijin Prinsip
Survey Mikro
Tata Batas
SK Pelepasan
30 hr
30 hr
60 hr
120 hr
720 hr
Total Ijin Pelepasan : 960 hr
Contoh Tata Ruang Kalteng TGHK 1982
UU No 24/1992 (Penataan Ruang)
Perda No. 5/1993 (RTRWP Kalteng)
UU No 41/1999 (Padu serasi)
Perda No. 8/2003 (RTRWP Kalteng)
Surat BAPLAN 12 Sept 2000, Surat Menhut 10 Jul 2003, Surat Menhut 12 Sept 2006, UU 26/2007
SK Menhut 529/2012
Usulan Perubahan Perda 8/2003
Penunjukan Areal Hutan di Kalteng
Perda No 5/2015
Kawasan Hutan : 15,3 jt ha Non kawasan hutan : 0 ha
Kawasan Hutan : 11,15 jt ha (72,6%) Non kawasan hutan : 4,2 jt ha (27,4%)
Kawasan Hutan : 9,66 jt ha (62,91%) Non kawasan hutan : 5,6 jt ha 37,09%)
Kawasan Hutan : 8,48 jt ha (55,65%) Non kawasan hutan : 6,76 jt ha (44,35%)
Kawasan Hutan : 12,7 jt ha (83,13%) Non kawasan hutan : 2,58 jt ha (16,87%)
Kawasan Hutan : 12,6 jt ha (80,14%) Non kawasan hutan : 3,1 jt ha (19,86%)
Negara Tujuan Ekspor Indonesia 2015
Komoditas minyak Sawit dan turunannya di ekspor ke lebih dari 50 negara. India, China dan Pakistan menjadi negara terbesar pengimpor minyak sawit dan turunannya. Ekspor ke Uni Eropa merupakan gabungan dari beberapa negara anggota Uni Eropa. Sumber : Badan Pusat Statistik
Pentingnya Kerjasama Perdagangan G-G Tren Ekspor ke Turki 2012 - 2016
Export to Pakistan 2.500,00
in 1000 MT
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Axis Title Malaysia
Indoenesia
2014
2015
Sep 2016
Hilirisasi Industri Kelapa Sawit
Indonesia telah memasuki era hilirisasi industri sawit. Komposisi ekspor telah didominasi oleh produk turunan dan porsi ekspor CPO hanya tinggal 26% atau kira-kira 7 juta ton
Hambatan Perdagangan Luar Negeri 1.
Anti Dumping Duties Biodiesel Uni Eropa telah memberlakuan anti-dumping duties (bea masuk) terhadap biodiesel yang di impor dari Indonesia dan Argentina dari 27 November 2013 – 27 November 2018, sesuai dengan regulasi Dewan/Parlemen Uni Eropa no. 1194/2013. Pihak Indonesia telah membuat laporan kepada WTO dan juga mem-filekan law suit di European Court. Pada Keputusan European Court, Pihak Perusahaan Indonesia telah menang. Sementara itu, untuk kasus di WTO masih sedang menunggu proses lebih lanjut. Indonesia
2.
Food labelling Pada tanggal 29 September 2011, Parlemen Uni Eropa telah mengadopsi regulasi baru mengenai ketentuan untuk menyediakan informasi makanan kepada konsumen dimana negara anggota Uni Eropa wajib mencantumkan jenis minyak nabati yang digunakan dalam produk makanan sehingga minyak sawit tidak lagi bisa dimasukkan dalam kategori istilah generic “vegetable oil”. Regulasi ini efektif berlaku pada tanggal 13 Desember 2014.
3. Rencana Pemberlakuan Pajak Impor Progresif Perancis dan Rusia Senat Perancis menyetujui rancangan amandemen Undang-undang No. 367 tentang Keanekaragaman Hayati yang diputuskan senat Prancis pada 21 Januari. Dalam RUU tersebut, ditempelkan pajak progresif untuk produk sawit yang mulai berlaku pada 2017. Hal yang sama juga akan diadopsi oleh Rusia, Pemerintah Russia berencana menaikan tarif impor minyak sawit sebesar 30% atau 200 dollar AS per ton. Pemerintah melakukan negosiasi dalam hal ini dan kenaikan tariff impor ditunda. 4. Kampanye anti - minyak sawit Kampanye anti-sawit masih akan tetap berlangsung dengan mengangkat berbagai isu, mulai dari isu lingkungan, kesehatan, deforestasi, emisi gas rumah kaca, konflik social, ketenaga kerjaan sampai isu hak asasi manusia.
Implementasi Sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil)
Indonesia memiliki komitmen dalam menerapkan praktik minyak sawit berkelanjutan (ISPO) melalui Permentan No. 19/2011 yang diperbaharui dengan Permentan No. 11/2015 pemerintah menetapkan mandatori sertifikasi ISPO bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Proses sertifikasi ISPO mencakup 7 prinsip : pemenuhan legal dan perijinan, praktik budidaya yang baik, manajemen lingkungan,tanggung jawab kepada pekerja, perlinduangan hutan primer dan lahan gambut, tanggung jawab sosial kepada komunitas, perbaikan terus menerus. Sertifikasi dilakukan oleh badan sertifikasi independen Sumber : Komisi ISPO
Penutup • Perlu satu persepsi dalam memperkuat “positioning dan image industry sawit Indonesia di pasar International”, khususnya antara Pemerintah dan Pelaku Usaha • Sawit sebagai komoditas ekspor unggulan perlu dikembangkan dan diproteksi • Serangan dan kampanye anti-sawit lebih bernuansa perang kepentingan (ekonomi) daripada isu lingkungan, deforestasi, emisi GHG maupun HAM
Terimakasih
