Korupsi Politik sebagai Isu Global

Program Studi S-1 Ilmu Hubungan Internasional Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Gadjah Mada

SILABUS

Korupsi Politik sebagai Isu Global Nur Rachmat Yuliantoro & Luqman-nul Hakim Setiap Selasa, Ruang BA203, 12.30-14.30, 21 Februari – 5 Juni 2012

Pengantar Korupsi adalah salah satu masalah paling serius yang merusak sendi-sendi dasar sistem politik dan ekonomi di hampir semua negara. Ia juga mengancam keberlangsungan dan peningkatan pencapaian pembangunan. Di banyak tempat, korupsi telah mengambil bentuk yang beragam, mulai dari apa yang disebut sebagai petty corruption yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, korupsi birokratik, sampai dengan korupsi di kalangan dunia usaha. Dalam kuliah ini, korupsi dikaji dalam kaitannya dengan sistem politik. Inilah korupsi politik, yang pada umumnya terjadi saat penetapan keputusan di tingkatan tertinggi sistem politik sebuah negara. Korupsi politik, yang pada mulanya dipahami sebagai 'penyakit' negara dunia ketiga, ternyata kian berkembang sehingga ditemui pula di negara-negara maju. Mungkin tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa saat ini hampir semua negara, dengan sistem politik yang beragam, rentan serangan korupsi politik. Beberapa rejim otoriter – yang mendapatkan dan mempertahankan legitimasi melalui korupsi politik – telah runtuh, namun beberapa lagi masih bertahan. Banyak lembaga nasional dan internasional, bersama-sama dengan unsur masyarakat sipil lainnya, berperang melawan korupsi politik karena dampak merusaknya sangat berbahaya. Dalam sejumlah kasus, lingkup penanganan korupsi politik bahkan telah berjalan melintasi batas-batas negara alias transnational. Korupsi politik, pendeknya, telah menjadi isu bersama masyarakat global. Kuliah ini dirancang untuk menanamkan kesadaran akan bahaya korupsi, sekaligus memberi peluang analisis terhadap berbagai kasus dalam upaya mencoba menemukan langkah-langkah yang dapat dijangkau untuk melawannya di berbagai tingkatan. Tujuan Dengan mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat: 1. Mengetahui dan memahami apa itu korupsi politik; 2. Mengetahui dan memahami isu-isu yang terkait dengan korupsi politik, misalnya sistemsistem politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, masyarakat sipil, dan demokratisasi; 3. Mempelajari dan membandingkan pengalaman beberapa negara akan korupsi politik; serta Halaman 1 dari 6

Silabus Korupsi Politik sebagai Isu Global 2012 – HI UGM

4. Mengetahui dan membandingkan upaya penanganan korupsi politik lintas-negara dan di tingkat global.

Penilaian Penilaian untuk kuliah ini akan terdiri dari 4 komponen: 1. Kehadiran. Mahasiswa, sebagaimana secara implisit ditekankan oleh semangat kuliah ini, diharapkan bisa hadir tepat waktu di setiap pertemuan mingguan - dengan batas toleransi waktu keterlambatan maksimal 10 menit. Mahasiswa yang datang setelah 10 menit tetap boleh mengikuti kelas, tetapi tidak akan dicatat kehadirannya. Komponen ini bernilai 15%. 2. Keaktifan kelas. Dalam pertemuan kelas, setiap mahasiswa yang bertanya atau berkomentar tentang materi yang disampaikan akan dicatat sebagai mahasiswa yang aktif, yang menyumbang 5% dari nilai akhirnya. 3. Tugas kelompok: presentasi dan diskusi kelas. Para peserta kelas ini akan dikelompokkan untuk membuat makalah/film pendek/poster untuk dipresentasikan dan didiskusikan. Tema untuk tugas kelompok ini harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dosen pengampu untuk disetujui. Sebanyak 20% dari nilai akhir akan berasal dari sini. 4. Ujian Tengah Semester. Ujian tulis selama 90 menit, yang hasilnya sama dengan 25% dari nilai akhir. 5. Esai Individu. Sebagai pengganti Ujian Akhir Semester, mahasiswa diharuskan menulis esai dengan ketentuan berikut: Berisikan sebuah isu atau kasus yang dianggap penting untuk didiskusikan. Penegasan akan posisi/pandangan mahasiswa sendiri terhadap isu atau kasus tersebut akan menjadi nilai tambah. Ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sepanjang MAKSIMAL 5 halaman A4 (halaman 6 dan seterusnya – jika ada – hanya dibolehkan untuk penulisan kepustakaan). Diberi Sampul Tugas berisikan ketentuan-ketentuan penulisan yang harus dipenuhi (sampul dapat diperoleh di kolom ‘Tips Belajar’ di ). Esai yang diberi sampul selain sampul khusus ini tidak akan dibaca dan dinilai. Memberikan 35% dari nilai akhir, esai dikumpulkan selambatnya pada tanggal dan waktu ujian akhir yang ditetapkan Fakultas. Berkas elektronik esai ini (hanya dengan ekstensi .doc) juga harus dikirimkan via email ke [email protected] dalam tenggat waktu yang sama. Ingin bebas dari tugas menulis esai? Mahasiswa yang tulisannya tentang korupsi politik dimuat di media massa nasional/lokal sampai dengan tanggal ujian akhir kuliah ini dibebaskan dari tugas menulis Esai Individu dan secara otomatis mendapatkan nilai 4,00 atau 3,75 untuk komponen kelima ini. UNTUK DICAMKAN: a) Bila seorang mahasiwa tidak bisa mengikuti kuliah pada pertemuan tertentu atau tidak bisa mengikuti Ujian Tengah Semester pada tanggal yang telah ditetapkan Fakultas, ijin tidak mengikuti kuliah atau kesempatan untuk ujian pengganti diberikan hanya jika ia memenuhi salah satu dari dua kondisi: Halaman 2 dari 6


b)

c)

d)

e) f)

• Sakit (harus dibuktikan dengan dengan surat keterangan dokter yang sah); atau • Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sebagai wakil dari Jurusan/Fakultas/Universitas (harus dibuktikan dengan surat pengantar/surat permohonan ijin yang sah dan disampaikan setidaknya SATU MINGGU sebelum tanggal di mana ia tidak bisa mengikuti kuliah atau UTS). Mahasiswa diminta hadir setidaknya dalam 10 dari 14 pertemuan untuk memenuhi ketentuan Fakultas/Universitas tentang syarat mengikuti ujian akhir. Mereka yang tercatat hadir kurang dari 10 kali akan mendapatkan pengurangan nilai Esai Individu sebanyak 0,15 setiap kali pertemuan yang tidak dihadirinya. Misalnya, mahasiswa A mendapatkan nilai 3,50 untuk Esai Individu, tetapi ia hanya hadir 8 kali. Dengan demikian, nilai Esai Individunya menjadi 3,50 – (2 x 0,15) atau sama dengan 3,20. Pengurangan nilai juga diberlakukan kepada mahasiwa yang mengumpulkan Esai Individu melebihi tenggat waktu yang dibolehkan, yaitu 90 menit sejak ujian dimulai pada tanggal yang ditetapkan (baik di ruang ujian maupun langsung kepada dosen pengampu di ruang Jurusan). Esai Individu yang dikumpulkan selepas tenggat ini akan mendapatkan pengurangan nilai sebanyak 0,10 setiap jam keterlambatan dengan pembulatan ke atas. Sebagai contoh, bila waktu ujian akhir kuliah ini dimulai pada pk. 12.30, maka tenggat waktu pengumpulan Esai Individu adalah pk. 14.00. Mahasiswa B mengumpulkan Esai Individu pada pk. 15.10. Meski terlambat 70 menit, ia dihitung sebagai terlambat dua jam dan nilai untuk esainya akan berkurang 0,20. Untuk mahasiswa yang hadir kurang dari 10 kali dan terlambat mengumpulan Esai Individu, pengurangan nilai akan ditetapkan secara akumulatif. Bila contohcontoh pada poin c) dan d) di atas dilakukan oleh satu mahasiswa, maka nilai Esai Individunya akan berkurang sebanyak 0,50! Akumulasi pengurangan nilai bisa bertambah bila ketentuan-ketentuan penulisan esai sebagaimana tercantum di Sampul Tugas tidak dipenuhi. Mahasiswa yang terbukti dengan sah melakukan PLAGIAT dalam Esai Individu, baik sebagian, seluruhnya, salin-tempel-terjemah, dengan atau tanpa menulis sumber referensi, akan langsung mendapatkan nilai E untuk kuliah ini (bukan hanya untuk esai) dan bisa mendapatkan sanksi lainnya dari Fakultas/Universitas.

Topik Pertemuan Mingguan dan Bahan Bacaan * Bacaan berkode W adalah bacaan wajib yang akan disediakan oleh dosen pengampu.

Pertemuan I 21/02/2012

Pengantar: Penjelasan Silabus dan Penyepakatan 'Aturan Main'. Kaufmann, D., ‘Corruption: The Facts’, Foreign Policy, vol. 107, Summer 1997, pp. 114131. [W] Tanzi, V., ‘Corruption around the world: causes, consequences, scope and cures’, IMF Staff Papers, vol. 45, no. 4, December 1998, p. 559, .[W] Senior, I., Corruption – the World’s Big C: Cases, Causes, Consequences, Cures, The Institute of Economic Affairs, London, 2006, pp. 17-53. Mauro, P., ‘Corruption: Causes, Consequences, and Agenda for Further Research’, Finance & Development, vol. 35, no. 1, March 1998, pp. 11-14.

Halaman 3 dari 6


Pertemuan II 28/02/2012

Apa itu Korupsi Politik dan Bagaimana Mempelajarinya? Heywood, P., ‘Political Corruption: Problems and Perspectives’, Political Studies, vol. 45, no. 3, 1997, pp. 417-435. [W] Amundsen, I., Political Corruption, U4 Issue No. 6, Chr. Michelsen Insitute, Bergen, 2006, . [W] Amundsen, I., Political corruption: an introduction to the issues, Chr. Michelsen Institute, 1999, . Friedrich, C.J., ‘Corruption Concepts in Historical Perspective’, dalam A.J. Heidenheimer, M. Johnston & V.T. LeVine (eds.), Political Corruption: A Handbook, Transaction Publishers, New Brunswick, 1989, pp. 15-24. Girling, J., Corruption, Capitalism and Democracy, Routledge, New York, 1997, pp. 1-41. Goudie, A.W. & Stasavage, D., ‘A framework for the analysis of corruption’, Crime, Law and Social Change, vol. 29, no. 2, January 1998, pp. 113-159. Hodess, R., ‘Introduction’, dalam Transparency International, Global Corruption Report 2004 – Special Focus: Political Corruption, Pluto Press, London, 2004, pp. 1-12. Lancaster, T.D. & Montinola, G.R., ‘Toward a methodology for the comparative study of political corruption’, Crime, Law & Social Change, vol. 27, no. 3, January 1997, pp. 185-206. Svensson, J., ‘Eight Questions about Corruption’, Journal of Economic Perspectives, vol. 19, no. 3, Summer 2005, pp. 19-42.

Pertemuan III 06/03/2012

Korupsi dan Sistem Politik Jain, A.K., 'Power, politics, and corruption', dalam A.K. Jain (ed.), The Political Economy of Corruption, Routledge, New York, pp. 3-10. [W] Rose-Ackerman, S., 'Political corruption and democratic structures', dalam Jain (ed.), pp. 35-62. [W] Bracking, S., 'Political Development and Corruption: Why ‘Right Here, Right Now!’?', dalam S. Bracking (ed.), Corruption and Development: The Anti-Corruption Campaigns, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2007, pp. 3-27. Girling, pp. 42-85. Nye, J., ‘Corruption and Political Development: A Cost Benefit Analysis’, dalam A.J. Heidenheimer (ed.), Political Corruption: Readings in Comparative Analysis, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1970, pp. 564-578. Khan, M.K., ‘The Role of Civil Society and Patron-Client Networks in the Analysis of Corruption’, in Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries, UNDP, New York, 1998, pp. 111-114, . Girling, pp. 86-118.

Pertemuan IV 13/03/2012

Isu Pembangunan Ekonomi dalam Korupsi Politik Bardhan, P., ‘Corruption and development: a review of issues’, Journal of Economic Literature, vol. 35, no. 3, September 1997, pp. 1320-1346. [W] Gray, C.W. & Kaufmann, D., ‘Corruption and Development’, Finance & Development, vol. 35, no. 1, March 1998, pp. 7-10. [W] Johnston, M., Syndromes of Corruption: Wealth, power and democracy, Cambridge University Press, 2005, pp. 16-35. Girling, pp. 42-85.

Halaman 4 dari 6


Pertemuan V 20/03/2012

Korupsi Politik dan Sistem Sosial-Budaya Huntington, S.P., ‘Modernization and Corruption’, dalam Heidenheimer, Johnston & LeVine (eds.), pp. 377-388. [W] Hooker, J., ‘Corruption from a cross-cultural perspective’, Cross Cultural Management, vol. 16, no. 3, 2009, pp. 251-267. [W] Husted, B.W., ‘Wealth, Culture, and Corruption’, Journal of International Business Studies, vol. 30, no. 2, 1999, pp. 339-359. Senior, pp. 177-181. Myrdal, G., ‘Corruption as a Hindrance to Modernization in South Asia’, dalam Heidenheimer, Johnston & LeVine (eds.), pp. 405-421. Wertheim, W.F., ‘Sociological Aspects of Corruption in Southeast Asia’, dalam Heidenheimer (ed.), pp. 195-211.

Pertemuan VI 27/03/2012

Melawan Korupsi Politik: Kerja Sama Global Eigen, P., 'A Coalition to Combat Corruption: TI, EITI, and Civil Society', dalam R. Rotberg (ed.), Corruption, Global Security and World Order, Brookings Institution, 2009, pp. 416-429. [W] Ivanov, K.S., 'The Limits of a Global Campaign against Corruption', dalam Bracking (ed.), pp. 28-45. [W] Lambsdorff, J.G., 'The Organization of Anti-Corruption: Getting Incentives Right', dalam Rotberg (ed.), pp. 389-415. ‘Legal hurdles: immunity, extradition and the repatriation of stolen wealth', Global Corruption Report 2004, pp. 89-109. Quah, J.S.T., 'Singapore’s Anti-Corruption Strategy: Is this Form of Governance Transferable to Other Asian Countries?', dalam J.B. Kidd & F-J. Richter (eds.), Corruption and Governance in Asia, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2003, pp. 180-197. Senior, pp. 184-197. Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities and Action Plans, The World Bank, Washington, D.C., 2007, . Kpundeh, S.J., 'Political Will in Fighting Corruption’, in Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries, UNDP, New York, 1998, .

Pertemuan VII Korupsi Politik dan Keamanan Internasional 03/04/2012 Greenhill, K.M., 'Kleptocratic Interdependence: Trafficking, Corruption, and the Marriage of Politics and Illicit Profits', dalam Rotberg (ed.), pp. 96-123. [W] Teets, J.C. & Chenoweth, E., 'To Bribe or to Bomb: Do Corruption and Terrorism Go Together?', dalam Rotberg (ed.), pp. 167-193. [W] Rose-Ackerman, S., 'Corruption in the Wake of Domestic National Conflict', dalam Rotberg (ed.), pp. 66-95. Winterbottom, A., ‘More scary than terrorism?’, New Internationalist, no. 396, December 2006, p. 20. Pertemuan VIII Korupsi Politik di Indonesia 24/04/2012 Hadiz, V.R., ‘The State of Corruption: Indonesia’, dalam V. Bhargava & E. Bolongaita (eds.), Challenging Corruption in Asia: Case Studies and a Framework for Action, The World Bank, Washington, D.C., 2004, pp. 209-235. [W] Halaman 5 dari 6


King, D.Y., ‘Corruption in Indonesia: A Curable Cancer?’, Journal of International Affairs, vol. 53, no. 2, Spring 2000, pp. 603-624. [W] Davidson, J.S., ‘Politics-as-usual on trial: regional anti-corruption campaigns in Indonesia’, The Pacific Review, vol. 20, no. 1, March 2007, pp. 75-99. Hamilton-Hart, N., ‘Anti-corruption strategies in Indonesia’, Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. 37, no. 1, 2001, pp. 65-82. McLeod, R., ‘Soeharto’s Indonesia: a better class of corruption’, Agenda, vol. 7, no. 2, 2000, pp. 99-112. Robertson-Snape, F., ‘Corruption, collusion and nepotism in Indonesia’, Third World Quarterly, vol. 20, no. 3, 1999, pp. 589-602. Smith, T.M., ‘Corruption, Tradition, and Change in Indonesia’, dalam Heidenheimer, Johnston & LeVine (eds.), pp. 423-440. Davidsen, S., Juwono, V., and Timberman, D.G., Curbing Corruption in Indonesia 20042006: A Survey of National Policies and Approaches, USINDO in cooperation with Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2006. Quah, J.S.T., ‘Causes and Consequences of Corruption in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Indonesia, the Philippines and Thailand’, Asian Journal of Public Administration, vol. 25, no. 2, December 2003, pp. 235-66. Rinaldi, T., Purnomo, M. and Damayanti, D., Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi - Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah, Justice for the Poor Project- Bank Dunia, Jakarta, 2007. Pertemuan IX 01/05/2012

Presentasi: Studi Kasus 1 & 2

Pertemuan X 08/05/2012


Pertemuan XI 15/05/2012


Pertemuan XII Presentasi: Studi Kasus 7 & 8 22/05/2012 Pertemuan XIII Presentasi: Studi Kasus 9 & 10 29/05/2012 Pertemuan XIV Penutup: Apa yang Telah Dipelajari? 5 Juni 2012 Baird, V., ‘Can the root be stopped?’, New Internationalist, No. 396, December 2006, pp. 2-5. [W] Jain, A.K., 'Controlling power and politics', dalam Jain (ed.), pp. 214-219. [W] M.J. Bull & J.L. Newell, 'Conclusion: Corruption in Contemporary Democracies', dalam M.J. Bull & J.L. Newell (eds.), Corruption in Contemporary Politics, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2003, pp. 234-247. Girling, pp. 150-176.

Silabus ini dibuat dan dapat diperoleh secara daring pada 7 Februari 2012.

Halaman 6 dari 6

Korupsi Politik sebagai Isu Global

Recommend Documents