KORELASI ANTARA IMPLEMENTASI E-NOFA (ELECTRONIC NOMOR FAKTUR) DENGAN PENINGKATAN PELAPORAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA
(Studi Kasus Observasi KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat)
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun Oleh: ASTY WAHYUNI 1110082000155
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015
i
KORELASI ANTARA IMPLEMENTASI E-NOFA (ELECTRONIC NOMOR FAKTUR PAJAK) DENGAN PENINGKATAN PELAPORAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA DI JAKARTA PUSAT
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh : ASTY WAHYUNI NIM.1110082000155
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Yahya Hamja, MM NIP. 19490602 197803 1 001
Fitri Damayanti, SE,M.i NIP. 19810731 200604 2 003
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015
ii
iii iii
iv iv
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: Asty Wahyuni
NIM
: 1110082000155
Jurusan
: Akuntansi
Judul Skripsi
: Implementasi Antara E-Nofa (Electronic Nomor Faktur Pajak) dengan penigkatan pelpaoran wajib pajak badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri yang merupakan hasil penelitian, pengolahan dan analisis saya serta bukan merupakan replikasi atau saduran dari hasil karya atau hasil penelitian orang lain. Apabila terbukti skripsi ini plagiat atau replikasi, maka skripsi ini dianggap gugur dan harus melakukan penelitian ulang untuk menyusun skripsi baru dan kelulusan serta gelarnya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala akibat yang timbul di kemudian hari menjadi tanggung jawab saya.
Jakarta, 23 Maret 2015
Asty Wahyuni NIM 1110082000155
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I.
IDENTITAS PRIBADI
Nama
: Asty Wahyuni
Jenis Kelamin
: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir
: Sorowako, 21 Februari 1991
Agama
: Islam
Alamat
: Jl. Pangrango F. 245 Lawewu Luwu Timur
Sulsel
Telepon
: 082349525910 / 087884913847
E-mail
:
[email protected]
II. PENDIDIKAN
SDN 425 Nikkel Sorowako
: 1997 – 2003
SMP Yapman Sorowako
: 2003 – 2005
SMA YPS Sorowako
: 2005 – 2008
UNM Makassar
: 2008 – 2010
UIN Syarif Hidaytullah
: 2010 – 2015
III. LATAR BELAKANG KELUARGA
Ayah
: Achsam Hasan Saleh
Tempat/Tanggal Lahir
: Matano, 7 November 1989
Ibu
: Ummi Rosidah
Tempat/Tanggal Lahir
: Cimpu, 9 November 1989
Alamat
: s.d.a
Anak ke dari
: 1 dari 5 bersaudara
vi
CORRELATION BETWEEN THE IMPLEMENTATION OF E-NOFA (ELECTRONIC TAX INVOICE NUMBER) TAXPAYERS WITH IMPROVED REPORTING IN THELARGE TAXPAYER OFFICER WAJIB PAJAK BESAR DUA OF CENTRAL JAKARTA
ABSTRACT
This research is aimed to look at the direction of the relationship between the implementation of e-Nofa (electronic tax invoice number) with increased reporting of corporate taxpayers in the Large Taxpayer Officer Wajib Pajak Besar Dua of central Jakarta.The sample of this research is a data report the notice letter last four years ranging from 2011 to 2014.Data used in the form of secondary data obtained directly from the KPPWajib Pajak Besar Dua of central Jakarta.This research uses product moment correlation analysis. The results of this research indicate that the direction of the relatinship implementation of e-Nofa relationship (electronic tax invoice number) is a strong positive for the compliance report, underpayment, overpayment and strong negative nil to report that overall it can be concluded that the implementation of e-Nofa have a positive impact for the Large Taxpayer Officer Wajib Pajak Besar Dua of central Jakarta.Broadly speaking, the independent and dependent variables of this research have a strong relationship and mutually influence each other. Keywords: implementation of E-Nofa and Improved Reporting taxpayer
vii
KORELASI ANTARA IMPLEMENTASI E-NOFA (ELECTRONIC NOMOR FAKTUR PAJAK) DENGAN PENINGKATAN PELAPORAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA JAKARTA PUSAT ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat arah hubungan antara implementasi e-nofa (electronic nomor faktur pajak) dengan peningkatan pelaporan wajib pajak badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua di Jakrta Pusat. Sampel dalam penelitian ini adalah data laporan surat pemberitahun empat tahun terakhir mulai dari tahun 2011 hingga 2014. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh langsung dari KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi Product Moment. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa arah hubungan implementasi e-nofa (electronic nomor faktur pajak) adalah kuat positif untuk laporan kepatuhan, kurang bayar, lebih bayar dan negatif kuat untuk laporan nihil yang secara keseluruhan dapat disimpulakan bahwa implementasi e-nofa ini berdampak positif bagi Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jakarta Pusat. Secara garis besar variabel independen dan dependen dalam penelitian ini memiliki hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kata Kunci: implementasi E-Nofa dan Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Badan
viii
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillahi Robbil’Alamiin, segala puji dan syukurpenulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan limpahan karuniaNya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi E-NOFA (Electronic Nomor Faktur Pajak) Dengan Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat”. Penyusunan ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syaratsyarat guna mencapai gelar sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepda semua pihak yang telah mambantu dalam penyusunan skripsi ini terutama pada: 1.
Allah Subhana Wa Ta’ala
2.
Kedua orang tua yang sangat saya cintai yaitu Ayahanda Achsam Hasan Saleh dan Ibunda Ummi Rosida. Terimakasih atas cinta yang tak pernah henti yang kau engkau berikan, perhatian, dukungan, kebebasan serta doa yang tiada henti disetiap sujudnya. I will love you until eternity run out.
3.
Buat nenek tersayang nenek Soleha yang selalu setia mendoakan dan menunggu kepulangan cucuknya tersayang ditanah perantauan ini. Sehat selalu nek’ sampai wisuda nanti.
ix
4. Bapak Dr. Yahya Hamja, MM dan ibu Fitri Damayanti, SE, M.i selaku dosen pembimbing Skripsi yang sudah dengan sabar menunggu dan bebesarhati meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarhakan dan memberikan saran serta semangat dan kemudahan dalam penyusunan skripsi. 5.
Bapak Prof. Abdul Hamid, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6.
Bapak Hepi Prayudiawan,SE.,MM.,Ak.CA Selaku Ketuan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
7.
Ibu Yessi Fitri, SE., Ak., M.Si selaku dosen Pembinmbing Akademik.
8.
Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
9.
Seluruh staf bagian akademik dan jurusan akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
10. Yang terkasih my best friend, my boy friend, my lovely caring man Ahmad Dalal thanks a lot for every single support even the distance saparate us, i felt you the second person after my parents i’m so thankfull to Allah i have chance to know you. I do love you. 11. Yang begitu baik teman KKN yang sangat keibuan dan perhatian Khilda Fithri Aryani dengam bantuannya yang sangat tidak terduga dari Allah melalui dirimu disaat dilanda kebingungan . Terimkasih mengajarkan penggunaan SPPS dan mengajarkan mengitung rumus-rumus yang
x
membingungkan. you the best one ever even you didn’t know i wrote your name here. 12. Teman-teman kosant yang selalu meberi semangat di saat down K Silvy, Dian, Okka, K Ari, Reni dan K Tini. Terimkasih selalu memberi semangat. 13. Bapak Sri Mulyani selaku ketua seksi pelayan di KPP Wajib Pajak Besar Dua yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data yang saya butuhkan dengan pelayanan yang cepat dan ramah. Terimakasih atas kemudahannya pak. Hanya harapan dan dia yang dapat penulis panjatkan. Semoga semua pihak yang membantu dalam terselesaikannya skripsi ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahun. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari semua pihak unuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu para pembaca dan rekan-rekan mahasiswa/i lainnya.
Jakarta, 24 Maret 2015
Asty Wahyuni/1110082000155
xi
DAFTAR ISI
Halaman Judul ...................................................................................................... i Lembar Pengesahan Skripsi ................................................................................ ii Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif ......................................................... iii Lembar Pernyataan Bukan Plagiat ................................................................... iv Daftra Riwayat Hidup ..........................................................................................v Abstract ................................................................................................................. vi Abstrak ............................................................................................................... vii Kata Pengantar ................................................................................................. viii Daftar Isi .............................................................................................................. ix Daftar Tabel ....................................................................................................... xii Daftra Lampiran ................................................................................................xv BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...........................................................................1 B. Perumusan Masalah ..................................................................6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian .................................................................9 2. Manfaat penelitian ...............................................................9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA A. Alikasi E-Nofa (Electronic Nomor Faktur Pajak) 1. Pengolahan Data Elektronik .............................................11
xii
2. Penjelasan E-Nofa (Electronik Nomor Faktur dalam Peraturn Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 .........................................................................12 3. Tata cara pengajuan E-Nofa (Electronic Nomor Fatur) .................................................................................15 4. Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password ...........................................................................15 5. Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ...............17 6. Tata Cara Pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak ..................................................................................18 7. Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak ..................................................................................19 8. Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak ..................................21 9. Formulir-formulir Mengenai Aplikasi E-Nofa ...................................................................................23 B. Pengusaha Kena Pajak 1. Penjelasan ..........................................................................23 2. Pengecualian Kewajiaban Pengusaha Kena Pajak ..................................................................................24 3. Pengusaha Kecil ................................................................24 C. Teori Faktur Pajak 1. Penjelasan ..........................................................................25 2. Fungsi Faktur Pajak ...........................................................25 3. Jenis Faktur Pajak .............................................................26 4. Saat Pembuatan Faktur Pajak 4 PMK No.38/PMK.03/2010..........................................................27 5. Syarat Pajak Masukan Dapat Dikreditkan ........................................................................28 6. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan ........................................................................29
xiii
D. Teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1. Penjelasan ..........................................................................30 2. Objek Pajak Pertambahan Nilai ........................................31 3. Karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai ...................................................................................33 4. Penyetoran .........................................................................35 5. Dasar Pengenaan Pajak .....................................................36 6. Mekasnisme Pajak Pertambahan Nilai ..............................36 7. Tarif PPN ..........................................................................37
E. Surat Pemberitahuan (SPT) 1. Penjelasan ..........................................................................38 2. Fungsi SPT ........................................................................38 3. Jenis SPT ...........................................................................40 4. Batas Waktu Penyampaian SPT ........................................40 5. Wajib Pajak .......................................................................41 6. Wajib Pajak Badan ............................................................43 F. Surat Ketetapan Pajak 1. Penjelasan ..........................................................................44
G. Keterkaitan Antara Variabel dan Hipotesis Korelasi anatara Implementasi E-Nofa dengan Penigkatan Pelaporan Wajib Pajak Badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua Berdasarkan Masa PPN............................................................44 H. Penelitian Terdahulu ...............................................................46 I. Kerangka Pemikiran ................................................................49 BAB III
METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................53 B. Metode Penentuan Sampel ......................................................53 C. Metode Pengumpulan Data .....................................................54
xiv
D. Metode Analisis Data ..............................................................55 1. Uji Hipotesis ......................................................................55 BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sekilas tentang Gambaran Umum Objek Penelitian..................................................................................60 B. Hasil Instrumen Penelitian 1. Hasil Uji SPSS Analisa Korelasi Bivarate .............................................................................63 2. Hasil Uji Hipotesis Koefisien Korelasi dengan Perhitungan Manual ...............................................................................63 a. Uji E-Nofa denga (KPT) Kepatuhan Wajib Pajak ............................................................................63 b. Uji E-Nofa dengan Laporan Pajak Kurang Bayar (KB) .............................................................................66 c. Uji E-Nofa dengan Laporan Pajak Lebih Bayar (LB) .............................................................................69 d. Uji E-Nofa dengan Laporan Pajak Nihil (NIHIL) .......................................................................72
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................76 B. Saran ........................................................................................79
Daftar Pustaka .....................................................................................................81 Lampiran
xv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1
Penerimaan dari Sektor Pajak dalam Negri ................................... 3
Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu .......................................................... 29
Tabel 3.1
Tabel Pedoman Umum Kriteria Korelasi ..................................... 57
Tabel 4.1
Data Data Wajib Pajak Badan Pengguna E-Nofa ........................ 41
Tabel 4.2
Jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua ....... 42
Tabel 4.3
Hasil Uji korelasi Bivarate ............................................................60
Tabel 4.4
Hasil Uji E-Nofa dengan Kepatuhan Wajib Pajak .......................63
Tabel 4.5
Hasil Uji E-Nofa dengan Laporan Pajak Kurang Bayar ............. 66
Tabel 4.6
Hasil Uji E-Nofa dengan Laporan Pajak Lebih Bayar ................ 69
Tabel 4.7
Hasil Uji E-Nofa dengan Laporan Pajak Nihil ............................ 72
xvi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran ..................................................................... 49
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Data Sekunder Laporan Surat Pemberitahuan seluruh WP di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat ........................................................................................83 Data Sekunder Pengguna E-Nofa ..........................................................................83 Daftar Nama Perusahaan Pengguna E-Nofa .........................................................83 Hasil Uji Statistik Gabungan antara Semua Variabel...........................................89 Hasil Uji Statistik antara Masing-Masing Indikator .............................................90 Surat Izin Penelitian ..............................................................................................91
xviii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemajuan
Ilmu
Pengetahuan
dan
teknologi
khususnya
penggunaan teknologi yang semakin maju, berlangsung terus menerus dan berkesinambungan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik material maupun spiritual. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera itu sendiri merupakan tujuan dari Negara Indonesia sebagaimana yang telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Untuk dapat merealisasikan hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit, karena semakin banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh suatu negara untuk mengurus dan menyejahterakan rakyatnya, semakin banyak pula dana yang dibutuhkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, teknologi informasi banyak digunakan oleh kehidupan manusia bahkan dalam praktek pemerintahan di beberapa negara menggunakan teknologi informasi melalui media online yang menjadi salah satu pilihan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik. Indonesia sendiri sudah menerapkan penggunaan teknologi informasi yang dapat membantu kegiatan masyarakat tidak terkeculai di kantor Pelayan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat, sehingga memudahkan pagawai pajak atau fiskus dalam mengimput data Wajib
1
Pajak. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu ke kantor palayanan Pajak dalam melakukan penyetoran pajak (Firda, 2012). Berdasarkan uraian diatas dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan menawarkan berbagai kemudahan dengan ini diharapakan penggunaan
teknologi dapat dimanfaatkan semaksimal
mungkin untuk kepentingan masyarakat khususnya untuk Wajib Pajak dan meringankan pekerjaan pegawai pajak. keseriusan pemerintah demi tercapainya realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya adalah dengan terus meyempurnakan sistem self assessment, yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia yakni memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang wajib pajak. sepenuhnya ada ditangan Wajib Pajak (Siti Resmi, 2009:12).
Pelayanan yang berkualitas harus dapat
memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilias fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya (Supadmi, 2009). DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna menigkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan
2
negara. Medornisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahu 2008 mengenai Pejak Penghasilan, UU 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UUNo. 42 Tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seirama dengan pelaksanaan good governace dan equal treatment dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuahn (tax compliance) yang tingga, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi sehingga diharapkan penerimaan pajak yang menigkat (Lingga, 2009). Salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 8 tahun 1983 yang ditetapkan sejak 1 April 1985 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahn Nilai (PPN). Dasar pemikiran atas Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk mengenakan pajak pada
tingkat
kemampuan
masyarakat
untuk
berkonsumsi,
yang
pengenaanya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Tabel
3
penerimaan dari sektor pajak dalam negeri yang dijelaskan pada tabel 1.1 berikut ini. Tabel 1.1 Penerimaan dari Sektor Pajak dalam Negri (dalam Triliun Rupiah) URAIAN
2011
2012
2013
PPh MIGAS
73.09
83.46
80.06
PPH Non Migas PPN DAN PPnBM PBB BPHTB Cukai Pajak Lainnya
358.02 277.80 29.89 54.09 77.01 3.92
381.29 337.57 28.96 49.65 95.02 4.21
416.14 369.70 25.79 41.71 101.86 5.06
Sumber: Kementrian Keuangan, Republik Indonesia Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat Penerimaan pajak di Indonesia dari Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan pada tahun 2013 walaupun Pajak Pertambahan Nilai masih dibawah Pajak Penghasilan, membuktikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan dari sektor pajak dan juga pola konsumtif masyarakat membuat sektor industri dan perdagangan memegang andil yang cukup besar sebagai sumber penerimaan pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara dalam sektor pajak maka dengan itu pemerintah memberikan berbagai fasilitas yang menawarkan kemudahan kepada wajib pajak khusunya kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP)
untuk melaporkan faktur pajak
sebagai bukti dari keberlangsungan usaha mereka.
4
Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau bukti pemungutan pajak karena impor barang kena pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (Mardiasmo, 2009:228). Didukung dengan menggunakan item elektronik yang lebih aman dalam penyimpanan data SPT Masa PPN. Melakukan perbaikan dengan menambah daya speed dari sistem, penambahan aplikasi pengingat jika terdapat kesalahan dalam menginput. Efektivitas Penerapan e-SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan (Handayani, 2013) Peraturan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu PER24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Direktorat Jendral Pajak berharap dengan adanya peraturan tersebut meminimalisir faktur pajak fiktif. Peraturan tentang E-Nofa ini dibuat untuk meminimalisir wajib pajak dalam melakukan pajak fiktif dan ganda. E-Nofa juga diterapkan untuk memudahkan pegawai pajak dalam melakukan pengawasan kepada wajib pajak, tetapi tidak semua PKP (Pengusaha Kena Pajak) akan diberikan jatah nomor faktur pajak. Kantor pajak akan lebih selektif dalam menentukan pengusaha mana yang layak diberikan jatah nomor faktur pajak. Hanya pengusaha yang tertib dan diyakini
5
keberadaannya saja yang akan mendapat jatah nomor faktur pajak ini, yaitu mereka yang telah dilakukan kegiatan verifikasi dan registrasi ulang. Untuk bisa mendapatkan nomor faktur pajak seorang pengusaha harus melakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, terlebih dahulu pengusaha harus mengajukan surat permintaan kode aktivasi dan kata sandi (password) ke kantor pajak setempat. Kemudian apabila disetujui maka kode aktivasi dan kata sandi tersebut akan diberikan kepada pengusaha tadi. Kode aktivasi akan dikirim melalui pos sementara kata sandi akan dikirimkan melalui email. Oleh karena itu alamat wajib pajak menjadi hal yang penting untuk di perbaharui agar surat kode aktivasi tidak salah kirim. Pengusaha juga diharapkan melek TI (teknologi informasi) yaitu telah memiliki email dan mampu menggunakannya, sebab email akan berperan dalam pengiriman kata sandi oleh otoritas pajak. Kedua, setelah mendapatkan kode aktivasi dan kata sandi pengusaha sudah bisa mengajukan surat permintaan kode dan nomor seri faktur pajak yang ditujukan ke kantor pajak dimana ia terdaftar. Nomor faktur pajak akan diberikan setelah pengusaha menginput secara bersamaan kode aktivasi dan kata sandi ke komputer kantor pajak. Setelah diberikan nomor, maka pengusaha sudah bisa dengan leluasa bertransaksi dan memungut PPN 10% dari lawan transaksi (Chandra, 2013 www.pajak.go.id). Adapun peranan KPP pada saat sebelum e-nofa diterapkan yaitu memberikan penyuluhan dan fasilitas bagi PKP agar dapat segera memahami
e-nofa
seperti
mengadakan
6
sosialisasi,kelas
pajak,
brosur/banner dan dampingan bagi wajib pajak yaitu AR (Account Representatif) seperti yang dilakukan oleh KPP Pratama Bangkalan dalam penerapan peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 yang menujukkan hasil yang sebagian besar sudah cukup baik (Chamalinda, 2013) Ariba, Inc adalah penyedia terkemuka untuk solusi bisnis perdagangan
kolaboratif
yang
menyelenggarakan
jaringan
faktur
elektronik terbesar di Prancis dana salah satu jaringan faktur elektronik terbesar di Eropa. Dengan dinamika perekonomian global saat ini, perusahaan diseluruh dunia mulai merangkul otomatisasi faktur untuk merampingkan proses keuangan dan menigkatkan arus kas Bob, 2011. Ariba dapat membantu lebih banyak perusahaan memungkinkan proses faktur cerdas membantu mereka mengotomatisasi manajemen faktur agar lebih geografis dan telah disertifikasi oleh akuntan independen untuk menangani persyaratan peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan faktur di 24 negara (Karen, 2011). SEC Thailand 2012 telah mengumumkan perusahaan yang terdaftar untuk bergabung dengan sistem e-Faktur untuk mengurangi biaya operasional serta kemungkinan kecurangan dan korupsi dan juga bermanfaat bagi kesiapan perusahaan dalam menghadapi trend global menuju masyarakat elektronik. Dengan sistem e-Faktur ini akan lebih transparansi dan memperlihatkan Good Governance sebuah perusahaan. Penerapan Elektronik Faktur telah hampir diterapkan diseluruh dunia.
7
Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas dengan melihat dinegara-negara eropa telah suskses menerapkan elektronik faktur maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian implementasi
E-NOFA
(electronic
nomor
mengenai korelasi
faktur)
pajak
dengan
peningkatan pelaporan wajib pajak badan. Untuk itu peneliti mengambil variabel independen yaitu korelasi implementasi elektronik nomor faktur dengan peningkatan pelaporan wajib pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini pun diberi judul “Korelasi antara Implementasi E-Nofa (Electronic Nomor Faktur Pajak) dengan Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat”. Variabel dependen Implementasi E-Nofa (Electronic Nomor Faktur Pajak) diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Firda dkk (2012) dan Chamalinda dkk (2013) yang menyatakan bahwa dengan penerapan ENofa berpengaruh signifikan dalam upaya untuk menigkatkan pelaporan Wajib Pajak sedangkan penelitian chamalinda menyatakan penerapan ENofa sudah cukup baik dan sesuai dengan perpajakan yang berlaku, dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dilakukan oleh Handayani (2013) dan Lingga (2012) yang menyatakan bahwa penerapan e-SPT dengan item elektronik berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Denpasar Barat dalam melaporkan SPT Masa PPN.
8
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah ada hubungan antara Implementasi E-NOFA dengan peningkatan pelaporan Wajib Pajak? 2. Berapa besar hubungan antara Implementasi E-NOFA dengan peningkatan pelaporan Wajib Pajak? C. TUJUAN DAN MANFAAT 1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1. Hubungan antara Implementasi E-NOFA dengan peningkatan pelaporan Wajib Pajak. 2. Besar hubungan antara Implementasi E-NOFA dengan peningkatan pelaporan Wajib Pajak. MANFAAT PENELITIAN Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua pihak diantaranya: a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak dan Direktorat Jendral Pajak Dengan implementasi E-NOFA akan memberikan kemudahan dan pemanfaatan bagi pegawai pajak dalam mengawasi lokasi dan subjek pajak serta dapat meningkatkan pelaporan Wajib Pajak sehingga dapat memaksimalkan pendaptan negara.
9
b. Bagi Wajib Pajak Badan Wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan kewajibanya bisa dilakukan dengan online. c. Bagi Peneliti Penelitian
ini
diharpakan
dapat
menambah
dan
mengembangkan wawasan peneliti, kususnya dalam bidang perpajakan dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan. d. Ilmu Perpajakan Menambah literatur dan acuan penelitian pada bidang perpajakan sehingga dapat dijadikan bahan keputusan atau referensi, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak.
10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Aplikasi E-Nofa (Electronic Nomor Faktur Pajak) 1. Pengolahan Data Elektronik Pengertian Pengolahan Data Elektronik adalah serangkaian kegiatan yang menggunakan komputer untuk mengubah informasi yang masih mentah (data) menjadi informasi yang berguna (Firda, 2012:). Penjelasan mengenai masing-masing kegiatan tersebut tampak sebagai berikut: a) Inputting Inputting adalah proses pengumpulan data dan pencatatan fakta, yang dalam kaitannya dengan dunia usaha berarti transaksi bisnis organisasi yang bersangkutan. Pemasukan data ini dapat dilakukan secara langsung dan seketika (dalam hal online real time), dari sekelompok data atau secara periodik (batch data processing). b) Storing Penyimpanan (storing) maksudnya menyimpan data atau informasi secara sekaligus sehingga dapat digunakan lagi untuk waktu-waktu yang akan datang. Uraian diatas menjelaskan penyimpanan data dan informasi sekaligus. Hal ini perlu dimengerti oleh para manager dan auditor karena adanya
11
kewajiban hukum untuk menyimpan keduanya sampai suatu batas waktu tertentu. c) Processing Pengolahan (Processing) adalah menipulasi masukan untuk diubah menjadi keluaran sebagaimana yang direncanakan. d) Outputting Merupakan proses menghasilkan keluaran (output) yaitu menghasilkan informasi yang berguna dan hasil
pemrosesan
tersebut dapt ditayangkan dalam layar monitor, dituangkan dalam kertas pita (print-out), atau disimpan dalam disket, hardisk atau media penyimpanan dala lainnya sebagaimana yang dilakukan dalam tahap penyimpanan.
e) Controlling Pengendalian (controlling) dalam hal ini mengarah pola dan urutan-urutan kegiatan sehingga inputting, storing, processing dan controlling dapat terlaksana sebagaimana yang dikehendaki atau yang direncanakan. 2. Penjelasan E-Nofa (Electronic Nomor Faktur) dalam Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Elektronik Nomor Faktur Pajak merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak yang tertuang dalam PER/24/PJ/2012
tentang bentuk,
12
ukuran,
tata
cara
pengisian
keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Peraturan ini menggantikan Per-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per-65/PJ/2010. Peraturan ini mulai berlaku 1 April 2013, namun karena masih banyak PKP yang belum mengerti dan mendaptkan nomor seri, sehingga penerapan E-nofa mulai diberlakukan 1 Juni 2013. Peraturan ini mengalami perubahan atau penyempurnaan yaitu dengan adanya Peraturan DJP Nomor PER08/PJ/2013 yang dikelurankan tanggal 27 Maret 2013. Namun perbedaan anatar kedua peraturan tersebut hanya pada waktu pemberlakuan E-nofa saja. Namun untuk acuannya tetap mengacu pada Peraturan DJP Nomor Per-24/PJ/2012 ini. Ketentuan baru dalam Peraturan DJP Nomor Per-24/PJ/2012 : a) Kode dan nomor seri faktur pajak terdiri dari 16 digit yaitu 2 digit kode transaksi, 1 digit kode status, dan 13 digit nomor seri faktur pajak. b) Nomor seri faktur pajak diberikan oleh DJP melalui permohonan dengan instrumen pengaman berupa kode aktivasi dan password. c) Identitas penjual dan pembeli, terutama alamat harus diisi dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya. d) Jenis BKP atau JKP harus diisi dengan keterangan yang sebenranya atau sesungguhnya.
13
e) Pemberitahuan pejabat/pegawai penandatanganan faktur pajak, harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang sah yang dilegalisasi pejabat yang berwenang. f) PKP yang tidak menggunakan nomor seri faktur pajak dari DJP atau menggunakan nomor seri faktur pajak ganda
akan
menyebabkan faktur pajak yang diterbitkan merupakan faktur pajak tidak lengakap. g) Faktur pajak tidak lengkap akan menyebabkan PKP pembeli tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan dari PKP penjual dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menggunakan
Elektronik
Nomor
Faktur
Pajak
ini
Pengusaha Kena Pajak harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode nomer seri faktur pajak. Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu penomoran Faktur Pajak berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu: 1) 2 (dua) digit kode transaksi 2) 1 (satu) digit kode status 3) 13 (tiga belas) digit nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak Format dan nomor seri faktur pajak
14
3. Tata cara pengajuan E-Nofa (Electronic Nomor Faktur) Dalam rangka mengajukan penggunaan e-NOFA ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh wajib pajak, antara lain: a) Isi surat permohonan dengan identitas yang jelas sehingga nanti jika Kantor Pelayanan Pajak merespon via pos bisa ditentukan (lampiran hal 1) b) Setelah Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat kode aktivasi dan mengirim email yang berisi password. Kembali lagi diajukan permohonan dengan dilampiri kode aktivasi dan password. c) Tunggu dalam 3 (tiga) hari, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan nomor faktur pajak untuk Pengusaha Kena Pajak. 4. Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password Berdasarkan Peratuaran DJP Nomor PE-24/PJ/2012 pasal 8, langkah
pertama
untuk
menggunkan
aplikasi
E-Nofa,
PKP
mengajukan permohonan kode aktivasi dan password, dengan cara sebagai berikut: a) PKP datang ke KPP dengan mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password secara tertulis dan diisi lengkap.
15
b) KPP akan menerbitkan kode kativasi dan password, jika PKP telah dilakukan registrasi ulang oleh KPP tempat PKP terdaftar dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan. c) Jika PKP sudah memenuhi syarat tersebut, KPP akan : 1) Menerbitkan
surat
pemberitahuan
kode
aktivasi
yang
ditandatangani oleh Kasi Pelayanan atas nama Kepala KPP, dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP. 2) Mengirimkan password melalui email ke alamat email PKP, namu jika PKP tidak memenuhi syarat tersebut, maka KPP menerbitkan surat pemberithauan penolakan. d) Surat pemberitahuan kode aktivasi tersebut dibat dalam 2 rangkap yang diperuntukkan untuk disampaikan ke PKP dan untuk arsip KPP. e) KPP menerbitkan surat pemberitahuan kode aktivasi atau surat pemberitahuan penolakan kode aktivasi dan password dalm jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan diterima. f) Jika surat pemberitahuan kode aktivasi hilang, PKP dapt meminta kembali ke KPP dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilanga dari kepolisian dan bukti peneriamaan surat dari KPP atas surat permohonan kode aktivasi dan password. g) Dalam jangka wakut 6 bulan sejak surat pemberiahuan kode akivasi dicetak, DJP dapat melakukan aktivitas kembali (re-
16
aktivitas) atas kode aktivasi yang telah dimiliki oleh PKP melalui surat pemberitahuan kode aktivasi yang dikirim melalui pos ke alamat PKP yang bersangkutan. h) Hal-hal yang penting untuk diperhatikan: alamat pengiriman dan alamat email harus ditulis dengan jelas dan benar agar kode aktivasi dan password dapat diterima. 5. Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 pasal 9, langkah kedua PKP mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak dengan cara: a) PKP menyampaikan surat permintaan nomor seri faktur pajak yang harus diisi secara lengkap dan di sampaikan ke KPP. b) KPP menerbitkan surat pemberitahuan nomor seri faktur pajak, jika PKP telah memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Telah memilik kode aktivasi dan password. 2) Telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir, yang telah jatuh
tempo secara berturut-turut pada tanggal
permintaan disampikan ke KPP. c) Surat pemberitahuan nomor seri faktur pajak ditandatangani oleh Kasi Pelayanan atas nama Kepala KPP dibuat dalam 2 rangkap yang diperuntukkan untuk disampikan ke PKP dan untuk arsip KPP. d) PKP meng-entry dkode aktivasi dan password secara mandiri.
17
e) KPP langsung memberikan surat pemberitahuan nomor seri faktur pajak yang hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, dapat dimintakan kembali ke KPP dengan menunjukkan surat permintaan nomor seri faktur pajak. Hal-hal yang perlu diiperhatikan dalam permintaan nomor seri fakur: 1) PKP hanya dapat membuat faktur pajak menggunakan nomor seri yang telah diberikan oleh DJP. 2) Apabila diperlukan, PKP dapat mengajukan lagi permintaan nomor seri faktur pajak ke KPP serta PKP juga berkewajiban melaporkan nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan. 3) Dalam membuat faktur pajak, PKP harus menambahkan sendir 3 digit di dpan nomor seri. Selanjutnya
berdasarkan
Peraturan
DJP
Nomor
PER-
24/PJ/2012 pasal 13, langkah ketiga yaitu PKP menyampaikan nama pejabat/pegawai yang berhak menandatangani faktur pajak dengan syarat yang sudah ditentukan. 6. Tata Cara Pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak Berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 pasl 10, nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan dalam satu tahun pajak tertentu dilaporkan ke KPP tempat PKP dikukuhkan bersamaan dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan.
18
7. Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak Atas permintaan PKP pembeli/penerima JKP atau atas kemauan sendiri, PKP penjual/pemberi JKP membuat faktur pajak pengganti
terhadap
faktur
pajak
yang
rusak,
salah
dalam
pengisian/penulisan, yaitu dengan cara: a) Pembetulan faktur pajak yang salah dalam pengisian/penulisan, tidak diperkenankan dengan cara menghapus/mencoret, selain dengan membuat faktur pajak pengganti. b) Penerbitan dan peruntukan faktur pajak pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan faktur pajak yang biasa sesuai dengan kode nomor seri faktur pajak yang telah ditetapkan. c) Faktur pajak pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan faktur pajak yang rusak, salam dalam pengisian/penulisan. d) Faktur pajak pengganti tetap menggunakan nomor seri faktur pajak yang sama dengan nomor seri fakur pajak yang diganti. Sedangkan tanggal faktur pajak pengganti diisi dengan tanggal pada saaat faktur pajak pengganti di buat. e) Pada faktur pajak pengganti, dibutuhkan cap yang mencantumkan kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti. PKP dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut:
19
f) Penerbitan
faktur
pajak
pengganti
mengakibatkan
adanya
kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan faktur pajak tersebut. g) Fakur pajak pengganti dilaporkan dalanm SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkan faktur pajak yang
dilakukan
penggantian
dengan
mencantumkan
nilai/keterangan yang sebenarnya setelah penggantian. h) Pelaporan faktur pajak pengganti pada SPT Masa PPN harus mencantumkan kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan. Selain itu berikut tata cara penggantian faktur pajak yang hilang: 1. PKP penjual atau pemberi JKP a) PKP penjual/pemberi JKP dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari faktur pajak yang hilang kepada PKP pembeli/penerima JKP dengan tembusan kepada KPP di tempat PKP penjual/pemberi JKP dikukuhkan
dan
kepada
KPP
di
tempat
PKP
pembeli/penerima JKP dikukuhkan. b) Berdasarkan permohonan tesebut PKP pembeli/penerima JKP membuat copy dari arsip faktur pajak yang
20
disimpannya untuk dilegalisasi oleh KPP tempat PKP pembeli/penerima JKP dikukuhkan. Copy dibuat dalam 2 rangkap, yaitu: a) Lembar ke-1 : diserahkan ke PKP penjual atau pemberi JKP. b) Lembar ke-2 : arsip KPP yang bersangkutan c) Legalisasi
diberikan
oleh
KPP
tempat
PKP
pembeli/penerima JKP dikukuhkan setelah meneliti arsip faktur dan SPT Masa PPN dari PKP pembeli atau penerima JKP tersebut. d) KPP di tempat PKP penjual/pemberi JKP dikukuhkan atas SPT Masa PPN dari PKP penjual atau pemberi JKP untuk meyakinkan bahwa faktur pajak yang hilang tersebut sudah dilaporkan sebagai pajak keluaran. 2. PKP pembeli atau penerima JKP Tata cara penggantian faktur pajak yang hilang pada PKP pembeli/penerima JKP dikukuhkan sama halnya dengan cara penggantian faktur pajak yang hilang pada PKP penjual/pemberi JKP tersebut. 8. Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak Dalam hal terjadinya pembatalan transaksi penyerahan BKP/JKP yang faktur pajaknya telah diterbitkan, maka faktur pajak tersebut harus dibatalkan dengan cara sebagai berikut:
21
a) Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi, seperti pembatalan kontrak atau dokumen lain. b) Faktur pajak yang dibatalkan harus tetap di simpan oleh PKP penjual yang menerbitkan faktur pajak tersebut. c) PKP penjual yang membatalkan faktur pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari faktur pajak yang dibatalkan ke KPP tempat PKP penjeual dikukuhkan dan ke KPP tempat PKP pembeli dikukuhkan. d) Jika PKP penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan di dalam SPT Masa PPN, maka PKP penjual harus tetap melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM. e) Jika PKP penjual telah melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai pajak keluaran. Maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nila 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM. f) Jika PKP pembeli telah melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai pajak masukan, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa Pajak yang bersangkutan,
22
dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM. 9. Formulir-formulir Mengenai Aplikasi E-Nofa Terdapat formulir yang terdapat dalam penggunaan aplikasi enofa berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 yaitu form permohonan kode aktivasi dan password, form opemberitahuan kode aktivasi, form penolakan pemberian kode aktivasi dan password, form permintaan nomor seri faktur pajak, form pemberian nomor seri faktur pajak, form pemberian nomor seri fakutr pajak yang tidak digunakan, form sura pemberitahuan penunjukan pejabat/pegawai yang berwenang menandatangani faktur pajak. Form surat pemberitahuan perubahan pejabat/pegawai yang menandatangani faktur pajak.
B. Pengusaha Kena Pajak 1. Penjelasan Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 3A ayat 1, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan: 1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
23
2) Memungut pajak terutang, 3) Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, dan 4) Melaporkan perhitungan pajak. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Mentreri Keuangan. 2. Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Pengusahan
yang
dikecualikan
dari
kewajiban
sebagai
Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusah kecil dan pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak
dikenakan
PPN. 3. Pengusaha Kecil Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan broto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00. Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batas yang ditetapkan. Pengusah tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada akhir
24
bulan berikutnya. Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pengusah kecil: a) Dilarang membuat faktur pajak. b) Tidak wajib memasukkan SPT Masa PPN. c) Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan. d) Wajib melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, bagi pengusah kecil yang memperoleh peredaran bruto di atas batas yang telah ditentukan (Mardiasmo, 2008:278).
C. Teori Faktur Pajak 1. Penjelasan Pasal 1 huruf UU PPN 1984 yang denga UU Nomor 42 Tahun 2009 menjadi Pasal 1 angka 23 merumuskan “Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai” 2. Fungsi Faktur Pajak Berdasarkan definisi dari teori faktur pajak diatas maka faktur pajak berfungsi sebagai berikut: a. Bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
25
b. Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau Orang Pribadi atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak. c. Sarana untuk mengkreditikan Pajak masukan. 3. Jenis Faktur Pajak Berdasarkan fungsinya maka faktur pajak di bedakan dalam beberapa jenis sebagai berikut: a. Faktur Pajak Gabungan Pada dasarnya faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak standar. Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. b. Faktur Pajak Sederhana Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai faktur pajak sederhana yang paling sedikit memuat: 1) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
26
2) Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan. 3) Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah. 4) Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana. c. Dokumen-dokumen tertentu yang diterpakan sebagai faktur pajak satandar oleh dirjen pajak. Dokumen-dokumen tertentu yang diperlukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat: Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen. 1) Nama dan alamat penerima dokumen 2) Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah wajib pajak dalam negri. 3) Jumlah satuan barang apabila ada. 4) Dasar Pengenaan Pajak 5) Jumlah pajak yang terutang. 4. Saat Pembuatan Faktur Pajak 4 PMK No.38/PMK.03/2010 Persyaratan dalam pembuatan faktur pajak dijelaskan sebagai berikut: a. Selambat- lambatnya akhir bulan berikutnya jika penyerahan mendahului pembeyaran, kecuali sebelum akhir bulan tersebut telah diterima pembayaran.
27
b. Pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal pembayaran dilakukan mendahului penyerahan. c. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalm hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. d. Pada saat penagihan, untuk penyerahan BKP dan JKP kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut PPN. e. Pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP. 5. Syarat Pajak Masukan Dapat Dikreditkan Persyaratan untuk pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebgaia berikut: a. Pengusaha yang melakukan pengkreditan telah berstatus PKP (telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak). b. Adanya bukti Pajak Masukan dalam bentuk Faktur Pajak Standar / Khusus yang sah, benar dan lengkap. c. Dilakukan dalam masa pajak
yang sama, namu masih
memeungkinkan pada masa pajak berikutnya, sepanjang tidak melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku dan belum dibebankan sebagai biaya serta belum dilakukan pemeriksaaan. d. Pajak masukan yang dikreditkan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen dengan syarat ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN dan sifatnya
28
tidak untuk tujuan konsumtif direksi, dewan komisaris, karyawan dan pemegang saham. 6. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah sebgai berikut: a. Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP atau untuk pemanfaatan BKP / JKP dari luar daerahn pabean, sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. b. Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. c. Yang dibayar untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagen, kecuali bila barang tersebut adalah untuk persediaan barang dagangan atau untuk digunakan langsung sesuai dengan bidang usahanya, misalnya usaha persewaan kendaraan bermotor. d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pebean sebelum pengusah dikukuhkan sebagai PKP. e. Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 UU PPN atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP.
29
f. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6 UU PPN. g. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. h. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuaan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemerikasaan. i. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaiman dimaksud pada Pasal 9 ayat 2A UU PPN. Perolehan Barang Kena Pajak dan.atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya disebabkan dari pengenaan PPN.
D. Teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1. Penjelasan Ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menetapkan
kedudukan
pemikul
beban
dengan
kedudukan
penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli dan penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah). Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab
30
penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa (Sukardji 2011:2). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan diras sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setia jalur produksi dan distribusi. 2. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Objek Pajak Pertambahan Nilai selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-undang baru. Objek Pajak Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h, Pasal 16 C, Pasal 16 D Undang-undang No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. b. Impor Barang Kena Pajak.
31
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. d. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. f. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. i. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Mentri Keuangan. j. Penyerahan Brang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.
32
Syarat penyerahan barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sesuai dengan penjelasan pasal 4 huruf a dan huruf c UU PPN 1984, yaitu : 1) Yang diserahkan adalah BKP atau JKP 2) Dilakukan dalam daerah Pabean 3) Dalam kegiatan usaha/pekrjaan PKP, yaitu sesuai dengan kegiatan
sehari-hari
PKP
yang
artinya
ada
unsur
pengulangan. 3.
Karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai adalah: Berdasarkan uraian diatas Pajak Pertamabahan Nilai memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: a. Pajak tidak Langsung Pemikul beban pajak atau pembeli dan penanggung jawab pembayaran atau penjual berada pada pihak yang berbeda. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan pajak, maka fiskus akan meminta pertanggunjawaban penjual. b. Pajak Objektif Timbulnya kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh adanya objek pajak. c. Multi stage tax Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. d. Indirect substaction method/ credir method/ invoice method
33
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut tidak langsung disetorkan ke kas Negara. Pajak Pertambahan
Nilai yang
disetor ke kas Negara merupakan hasil perhitungan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Pajak masukan yang diperhitungkan untuk memperoleh jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar ke Kas Negara merupakan kredit pajak. Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dibutuhkan suatu dokumen sebagai alat bukti yang dinamakan Faktur Pajak. e. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri Pajak
Pertambahan
Nilai
hanya
dikenakan
atas
konsumsi barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam negri. f. Netral Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (Pajak Pertambahan Nilai dipungut ditempat brang atau jasa dikonsumsi) g. Tidak menimbulkan dampak Pajak Berganda Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas nilai tambah dan Pajak Pertambahn Nilai yang dibayar dapat diperhitungkan
dengan
dipungut,
34
Pajak
Pertambahan
Nilai
yang
h. Consumption type value tas (VAT) Dalam Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak (Firda, 2012). 4. Penyetoran Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM dalam satu masa pajak yang terutang harus dilakukan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, termasuk hari sabtu atau hari libur nasional pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Untuk impor, penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya, kecuali yang dipungut pada tanggal 31 Maret
harus
disetorkan
pemungutannyaa
pada
dilakukan
hari
oleh
itu
juga.
bendahara
PPN
atau
yang
instansi
pemerintah yang ditunjuk harus disetor paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pengertian hari libur nasional termasuk
yang diliburkan untuk
penyelenggaraan
pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah (Waluyo,2011:19).
35
5. Dasar Pengenaan Pajak Waluyo (2011:13) menjelaskan “Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang tertang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak”.
Penerapan
DPP
diatur
dalam
berbagai
peraturan
pelaksanaan Undang-undang sebagai berikut : a. Untuk penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual. b. Untuk penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah penggantian. c. Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor. d. Untuk ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor. e. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean DPP-nya adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP atau JKP tersebut. f. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau peristiwa maupun jasa pengiriman paket, DPP-nya adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih, dll.
36
6. Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai melalaui beberapa mekanisme sebagai berikut: a. Pada saat membeli atau memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, akan dipungut Pajak Pertambahn Nilai. b. Pada saat menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai. Bagi penjual, Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut Pajak Pertambahn Nilai, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak. c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan, selisishnya harus disetor ke Negara. d. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisishnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan kemasa pajak berikutnya. e. Pelaporan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT masa PPN).
37
7. Tarif PPN Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7, Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Sedangkan Tarif PPN atas ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud serta JKP adalah 0%. Pengenaan tarif 0% berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang dan diekspor dapat dikreditkan. Berdasarkan perimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan
kebutuhan
dana
untuk
pembangunan,
dengan
Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% yang perubahn tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
E. Surat Pemberitahuan (SPT) 1. Penjelasan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembeyaran pajak,objek pajak
38
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Fungsi SPT Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan
adalah
sebagai
sarana
untuk
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak c. Harta dan kewajiban d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan umum peraturan perundangundangan perpajakan. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)
adalah
sarana
untuk
melaporkan
dan
mempertanggungjwabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pelunasan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
39
2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dala satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. 3. Jenis SPT Secara
garis
besar
Surat
Pemberitahuan
(SPT)
dibedakan menjadi dua, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan, diamana penjelasannya sebagai berikut: a. SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. SPT Masa terdiri dari SPT Masa pph, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN untuk Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. b. SPT
Tahunan
adalah
SPT
yang
digunakan
untuk
melakukan pelaporan atas pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT Tahunan ini hanya ada untuk Pajak Penghasilan saja. 4. Batas Waktu Penyampaian SPT
40
Batas waktu penyampaian SPT Tahunan, ada dua kategori, yaitu: a. SPT Tahuanan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. 5. Wajib Pajak Pengertian Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pengertian tersebut menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wajib pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif atau memperoleh penghasilan.
41
Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif, Wajib Pajak yang terdaftar dapat diadministrasikan ke dalam dua jenis wajib pajak, yaitu: a) Wajib Pajak Efektif yaitu Wajib Pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajkan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tambahan sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan. b) Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban baik berupa pembayran pajak maupun penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tambahan sesuai dengan ketentuan
perundang-
undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Wajib Pajak dinyatakan sebagai Wajib Pajak Non Efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau Tahuanan. 2) Tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya 3) Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP
42
4) Wajib Pajak Bdan yang telah bubar tetapi belum ada akte pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang) 5) Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja diluar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dalam hal perubahan status Wajib Pajak Efektif menjadi Non Efektif atau sebaliknya, dierktorat bagian Informasi Perpajakan harus melakukan pemantauan terhadap perubahan status wajib pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 6. Wajib Pajak Badan Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan dalam melakukan usaha dan mempunyai hak dan kewajiban sebagai pembayar, pemotong dan pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Wajib Pajak Badan yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki
kewajiban
untuk
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN setia bulannya dengan benar, lengkap dan jelas (Hadayani 2013:35)
43
F. Surat Ketetapan Pajak 1. Penjelasan Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Siti Resmi (2009;51). a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 1) Apabila berdasarkan hasil pemerikasaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; 2) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 3) Apabila berdasarkan hasil pemerikasaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (no persen);
44
4) Apabila kewajiban pembukuan dan pemerikasaan (sebgaimana dimakasud dalam pasal 28 atau Pasasl 29) tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau 5) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf e ditmabah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan,
dihitung
sejak
terutangnya
pajak
dan
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
45
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Apabila masih ditemukan lagi data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/atau data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang diketahui kemudian oleh Direktur Jendral Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi. c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan apabila setelah dilakukan pemerikasaan, ditemukan adanya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Untuk masing-masing jenis pajak, Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan untuk: 1) Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
46
2) Pajak Pertambahn Nilai, apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak terutang, atau pajak tida terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 3) Pajak Penjualan atau Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang diabayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPKLB) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk: 1) Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak (jumlah pajak yang dibayar) lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang; 2) Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak dengan jumlah pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahn Nilai tersebut; atau
47
3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
F. Keterkaitan Antar Variabel dan Hipotesis Korelasi antara Implementasi E-Nofa dengan Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua berdasarkan SPT Masa PPN Penelitian yang dilakukan oleh Frida dkk (2013) meyatakan bahwa implementasi e-nofa dalam upaya meningkatkan pelaporan Wajib Pajak memiliki hubungan yang positif karena setelah menggunakan e-nofa pelaporan dari kepatuhan Wajib Pajak, pajak lebih bayar dan pajak nihil lebih baik dari pada sebelum menggunakan e-nofa, sedangkan untuk pajak kurang bayar tidak ada beda sebelum dan sesudah menggunakan e-nofa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Chamalinda (2013) yang menyatakan Penerapan e-nofa sebagain besar sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian lain yang dilakukan oleh Supadmi (2013) dan Lingga (2012) mengenai efektifitas e-SPT Masa PPN pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan, menunjukkan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firda dkk (2013), Chamalinda dkk (2013) dan Supadmi (2013), maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut.
48
G. PENELITIAN TERDAHULU Berdasarkan landasan teori yang dijelasan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini yang dijelaskan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:
Peneliti (Tahun) Firda Arizqiah, Endang Siti Astuti dan Fransisca Yaniangwati (2013)
Khy’sh Nursi Leapatra Chamalinda, Nurul Herawati dan Emi Rahmawati (2013)
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Judul Metodologi Penelitian Penelitian IMPLEMENTASI Sampel: Pegawai Pajak di ELEKTRONIK KPP Pratama NOMOR FAKTUR Surabaya Genteng (E-NOFA) PAJAK DALAM Metode: MENINGKATKAN Interview. Kuesioner terbuka PELAPORAN dan dokumentasi WAJIB PAJAK
PENERAPAN PERATURAN DIREKTORAT JENDRAL PAJAK NOMOR PER24/PJ/2012 TENTANG ENOFA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KPP PRATAMA BANGKALAN
49
Sampel: 2 PKP di KPP Pratama Bangkalan Metode: Wawancara dan Observasi di KPP Pratama Bangkalan
Hasil Penelitian Hasil nilai uji statistik dari Kepatuhan wajib pajak, pajak lebih bayar dan pajak nihil ada beda yaitu setelah menggunakan enofa lebih baik dari pada menggunakan enofa, sedangkan untuk pajak kurang bayar tidak ada beda yaitu sebelum dan setelah menggunakan enofa. Menunjukkan bahwa peranan KPP Pratama Bangkalan dalam penerpan Peraturan DJP Nomor PER24/PJ/2012 tenang E-Nofa sebagian besar sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Peneliti (Tahun) Ita Salsana Lingga (2013)
Kadek Putri Handayani dan Ni Luh Supadmi (2013)
Judul Penelitian PENGARUH PENERAPAN eSPT PPN TERHADAP PENGISIAN SPT MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK: SURVEY TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KPP PRATAMA “X”
Metodologi Penelitian Sampel: Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib e-SPT PPN di Wilayah KPP Pratama X Bandung
PENGARUH EFEKTIVITAS ESPT MASA PPN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA DENPASAR BARAT
Sampel: Wajib Pajak yang terdaftar sebagai PKP di KPP Pratama Denpasar Barat
50
Metode: Kuesioner
Metode: Accidental sampling dengan perhitungan rumus Slovin pada titik kritis 10 persen
Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan eSPT PPN menurut persepsi Wajib Pajak sudah baik dan efisien. 1.Sistem pelaporan SPT Masa PPN secara electronik (eSPT Masa PPN) tergolong ke dalam kriteria sangat efektif untuk diterapkan di KPP Pratama Denpasar Barat. 2.Efektivitas penerapan eSPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP
Peneliti (Tahun)
Judul Penelitian
Sumber: diolah dari berbagai referensi
51
Metodologi Penelitian
Hasil Penelitian Denpasar Barat dalam melaporkan SPT Masa PPN.
H. Kerangka Pemikiran Berdasarkan uraian diatas, maka gambaran menyeluruh tentang penelitian ini tergambar dalam alur penelitian seperti berikut ini: KORELASI ANTARA IMPLEMENTASI E-NOFA DENGAN PENIGKATAN PELAPORAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA JAKARTA PUSAT
Masalah: Apakah terdapat korelasi antara Implementasi E-NOFA denagan Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat
VARIABEL INDEPENDEN X Implementasi E-NOFA (Electronic Nomor Faktur Pajak) Indikator: Pengguna e-nofa yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua
VARIABEL DEPENDEN Y Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Badan Indikator: 1. Kepatuhan Wajib Pajak 2. Laporan pajak Kurang bayar 3. Laporan Pajak Lebih Bayar 4. Laporan Pajak Nihil
Metode Penelitian: Model Korelasi Hasil Pengujian dan Pembahasan Kesimpulan dan Saran
52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau lebih (Indriantoro dan Supomo, 2002:27). Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen, yaitu korelasi antara implementasi E-NOFA (Electronik Nomor Faktur Pajak) terhadap variabel dependen yaitu peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini dilakukan di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat. Khususnya pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat untuk melihat sebarapa besar kuat/lemat dan positif/negatif hubungan antara variabel.
B. Metode Penentuan Sampel Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode yaitu sebagai berikut: 1. Convenience
Sampling merupakan teknik dalam memilih sampel,
peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja, Sugiyono (2008:122). Adapun alasan peneliti dalam menggunakan teknik puposive sampling yaitu sebagai berikut:
53
a. Lebih memudahkan peneliti dalam menentukan data yang akan digunakan untuk diinput dalam mengolah hasil penelitian. Karena tidak semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat menggunakan E-Nofa. b. Teknik ini juga tidak memhabiskan banyak biaya dan waktu dalam melakukan penelitian. 2. Secondary data adalah penelitian (archival research) yang memuat kejadian masa lalu (historis). Pengumpulan secondary data relatif lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan pengumpulan data primer (Indriantoro dan Supomo, 2009:147). Metode secondary data digunakan karena peneliti dapat dengan cepat memperoleh data yang digunakan untuk sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pengguna e-nofa yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat dan data SPT Masa PNN.
C. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu peneltian pustaka dan penelitian arsip. 1.
Penelitan Pustaka (Library Research) Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder (Indrian dan Supomo, 2009:150). Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal,
54
skripsi, atau berbabagai bentuk terbitan periodik yang berkaitan secara manual ataupun komputer. 2. Penelitian Arsip (Arcive Research) Penelitian arsip (archival research) yang memuat kejadian masa lalu (Indarto
dan
Supomo,
2009:147).
Metode
sekunder
dengan
penelusuran komputer ini digunakan karena data berupa data elektronik (database)
berupa numeric.
Pada penelitian ini yang
merupakan data elektronik numeric jumlah Pengusaha Kena Pajak yang telah menggunakan E-NOFA (Electronic Nomor Faktur) telah terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua sampai akhir tahun. Dalam penelitian ini pengambilan data-data tertentu yang dianggap sesuai kriteria dan terkait dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini jumlah laporan surat pemberitahun (SPT) Masa PNN.
D. Metode Analisis Data Data yang tekumpul selanjutnya akan di uji dan dianalisis dengan program Statistical Product and Service Solutian (SPSS) versi 20. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa korelasi sederhana dengan cara uji hipotesis aplikasi statistik dan perhitungan manual. 1. Uji Hipotesis Hipotesis dalam penelitan ini diuji dengan menggunakan teknik koefisien korelasi sederhana ini digunakan untuk mencari hubungan
55
dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio, (Sujarweni dan Endarto, 2012:59). Untuk perhitungan SPPS uji yang digunakan adalah analisis korelasi bivariate. Model korelasi bivariate bertujuan untuk mengukur perbedaan dan mengukur hubungan antara dua variabel penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2009:204). Sedangkan untuk perhitungan manual digunakan analisa koefisien korelasi. Variabel independen terdiri dari implementasi e-nofa. Sedangkan variabel dependennya adalah peningkatan pelaporan wajib pajak badan.
Rumus koefisien korelasi (product moment) yang digunakan adalah sebagai berikut:
r
=
∑ √
∑
∑ ∑
√
∑ ∑
∑
Keterangan: n
: Tahun
∑X
: Total jumlah dari variabel x yaitu pengguna e-nofa
∑Y
: Total jumlah dari variabel y yaitu jumlah wajib pajak
badan di KPP
Wajib Pajak Besar Dua
∑
: Kuadrat dari total jumlah variabel X
∑
: Kuadrat dari total jumlah variabel Y
∑
: Hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y 56
Nilai r dapat digunakan unuk melihat dua variabel tersebut berhubungan atau tidak kriteria: Jika r hitung > r tabel maka (lihat tabel r) Ho ditolak Jika r hitung < r tabel maka (lihat tabel r) Ha diterima Melihat Nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kekuatan suatu hubungan antarvariabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 hingga + 1. Sifat nilai koefisien korelasi antar plus (+) atau minus (-). Makna nilai koefisien korelasi, apabila nilai koefisien korelasi positif (+), maka hubungan antara variabel bebas dan terikat adalah berbanding lurus. Semakin mendekati nilai 1, hubungan antara kedua variabel semakin kuat. Sedangkan apabila nilai koefisien korelasinya negatif (-) , hubungan anatar kedua variabel yang terjadi adalah berbanding terbalik. Apabila nilai mendekati -1, hubungan berbanding terbalik antara variabel bebas dan variabel terikat maskin kuat. Bisa jadi, nilai koefisien korelasi adalah 0. Seandainya memang demikian keadaannya, dapat kita aritikan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat tidak memiliki hubungan sama sekali. Sedangkan jika nilai koefisisen korelasi yang diperoleh adalah 1 atau -1, hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah berbanding lurus atau berbanding terbalik secara sempurna (Santosa dan Hamdani, 2007:257). Sifat korelasi akan menentukan arah dari korelasi. Keeratan korelasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:
57
1) 0,00 sampai 0,20 berarti korelasi memiliki keeratan sangat lemah 2) 0,21 sampai 0,40 berarti korelasi memiliki keeratan lemah 3) 0,41 sampai 0,70 berarti korelasi memiliki keeratan kuat 4) 0,71 sampai 0,90 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat 5) 0,91 sampai 0,99 berarti korelasi memiliki keeratn kuat sekali 6) 1 berarti korelasi sempurna Pentingnya analisis hubungan, di dunia ini kita tidak dapat hidup sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan orang lain (dengan tetangga, kawan kantor, kawan sekolah, pegawai bank, petugas pajak, dan lain sebagainnya). Hubungan ini pada umumnya dilakukan dengan maksud tertentu seperti mendapatkan keringanan pajak, memperoleh kredit, meminjam uang, serta minta pertolongan lain/bantuan lainnya, (Supranto, 2000:150). Kriteria korelasi dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini. Tabel 3.1 Tabel Pedoman Umum dalam menentukan kriteria korelasi R
Kriteria Hubungan
0
Tidak ada korelasi
0 - 0.5
Korelasi lemah
0.5 - 0.8
Korelasi sedang
0.8 – 1
Korelasi kuat / erat
1
Korelasi Sempurna
58
a. Korelasi Implementasi E-Nofa (Electronic Nomor Faktur (X) E-Nofa (Electronic Nomor Faktur Pajak) merupakan merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak yang terutang dalam PER/24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pelitian yang dikembangkan oleh (Firda, 2012) dengan penelitian yang digunakan adalah comparative study membandingkan sebelum menggunakan e-nofa dan setelah menggunakan e-nofa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode interview, kuesioner terbuka dan dokumentasi. Populasi yang digunakan adalah pegawai pajak, sedangkan untuk analisis data menggunakan uji t. Sedangkan dalam
peneliti ini menggunakan metode pengumpulan data
sekunder atau archival research dan yang digunakan untuk analisis data menggunakan uji koefosien korelasi. b. Peningkatan pelaporan Wajib Pajak badan (Y) Hal-hal yang menjadi penting dalam perpajakan adalah bagaimana cara memaksimalkan pendapatan negara, kesadaran masyarakat
dalam melaporkan kewajiban pajaknya
sendiri
sehingga pajak bukan lagi merupakan suatu kewajiban tetapi menjadi kebutuhan. Pada variabel ini sampel yang digunakan
59
berjumlah 94 Wajib Pajak Badan melalui teknik accidental sampling yang dikembangkan oleh Supadmi (2012). Sedangkan pada variabel ini sampel yang digunakan adalah data laporan SPT yang diperoleh dari KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat melalui teknik arcive data dengan metode purposive sampling diukur dengan menggunakan metode tabel korelasi dengan indikator kepatuhan wajib pajak, pajak kurang bayar, pajak lebih bayar dan pajak nihil. Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian Variabel
Indikator
Skala Ukuran
Implementasi E-
Jumlah Wajib Pajak Badan
Skala Ordinal
Nofa (Electronic
yang dikukuhkan sebagai
Nomor Faktur
pengguna E-Nofa
Pajak) (Variabel X) Peningkatan
1. Jumlah Wajib Pajak
Pelaporan Wajib
Badan yang lapor
Pajak Badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat (Variabel Y)
menggunakan E-Nofa 2. Jumlah Wajib Pajak Badan yang Lapor Kurang Bayar 3. Jumlah Wajib Pajak Badan yang Lapor Lebih Bayar 4. Jumlah Wajib Pajak Badan yang Lapor Nihil
60
Skala Ordinal
61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas tentang Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat. Kriteria wajib pajak badan itu sendiri adalah yang telah menggunakan aplikasi E-NOFA (Electronic Nomor Faktur). Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengambilan data sekunder secara langsung di KPP yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian yaitu Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar Dua di Jakarta Pusat. Yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2015 di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Data yang diperoleh dari KPP Wajib Pajak Besar Dua berdasarkan tabel 4.1 adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Jumlah PKP yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besaar Dua Jakarta Pusat sebelum dan setelah implementasi E-NOFA Uraian PKP Terdaftar PKP yang menggunakan E-Nofa
60
2012
2013
2014
240
247
250
-
230
250
Uraian
2012
2013
2014
PKP yang belum menggunakan E-
240
17
-
PKP Lapor
221
230
248
PKP Kurang Bayar
101
118
120
PKP Lebih Bayar
100
105
123
PKP Nihil
20
7
5
Nofa
2
PKP Pindah Sumber: diperoleh dari KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dari tabel diatas jumlah PKP yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tahun 2012 sebanyak 240 yaitu pada saat sebelum adanya penggunanaan E-Nofa dan pada tahun 2013 sampai tahun 2014 PKP terus bertambah. jumlah PKP pada tahun 2013 sebanyak 247 dan PKP yang menggunakan E-Nofa yaitu 230 sudah sekitar 87% seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2014 jumlah PKP di KPP Wajib Pajak Besar Dua bertambah menjadi 250 PKP sudah 100% yang menggunakan aplikasi E-Nofa. Jadi berdasarkan data yang diperoleh sudah 100% PKP yang terdaftar di KPP WajiB Pajak Besar Dua menggunakan aplikasi E-Nofa. Adapun data jumlah PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN juga mengalami penigkatan dari sebelum menggunakan E-Nofa dan pada saat setelah penerapan E-Nofa PKP yang lapor terus mengalami penigkatan, PKP kurang Bayar terus mengalami penurunan hingga tahun 2014 hal ini disebabkan karena perubahan 61
kebijakan dari DJP yang sebelum penggunaan E-Nofa PKP dapat menentukan nomor seri faktur pajaknya sendiri dan setelah diberlakukanya peraturan tentang E-Nofa maka PKP tidak lagi dapat membuat nomor seri faktur pajaknya sendiri karena akan ditentukan oleh KPP tempat PKP terdaftar dan dilakukan secara elektronik, sedangkan PKP Lapor Kurang Bayar mengalami peningkatan dari sebelum menggunakan E-Nofa hingga setelah E-Nofa diterapkan di KPP Wajib Pajak Besar Dua, dan PKP Lapor Nihil terus mengalami penurunan hingga tahun 2014. Pergantian tahun yang terjadi dari tahun ke tahun hingga 2013 diikuti juga dengan perubahan peraturan yang berlaku untuk menyesuaikan dengan kondisi yang semakin berkembang. Perubahan peraturan yang terjadi sejak 1 April 2013, nomor Faktur Pajak tidak dapat ditetapkan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memberikan dampak pada peningkatan pelaporan wajib pajak badan seperti jelaskan dalam tabel diatas. Untuk membuat Faktur Pajak, PKP harus mendapatkan Nomor Seri Pajak yang diberikan oleh Kantor Palayanan Pajak tempat PKP tersebut dikukuhkan sehingga PKP dituntut untuk beradaptasi dengan peraturan ini. Dalam Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 diatur bahwa Nomor Seri Faktur Pajak diberikan oleh Jendral Pajak melalui Kantor Palayanan Pajak tempat PKP tersebut dikukuhkan setelah mendapatkan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dari PKP yang bersangkutan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di KPP Wajib Pajak Besar Dua di Jakarta Pusat tidak mengalami banyak kesulitan dalam implementasi 62
aplikasi E-Nofa karena sudah sekitar 98% PKP yang menggunakan aplikasi E-Nofa.
B. Hasil Instrumen Penelitian 1. Hasil Uji Hipotesis Koefisien Korelasi dengan Perhitungan SPSS 20 dan Manual. Untuk mengetahui korelasi antara impelemntasi E-Nofa dengan peningkatan pelaporan wajib pajak badan maka indikator-indikator dari varibael ini diuji dengan perhitungan statistik SPSS dan perhitungan manual menggunakan teori (Supranto, 2000:150) sebagai berikut: a. Uji Pengguna E-Nofa dengan indokator (KPT) Kepatuhan Wajib Pajak dari PKP Lapor Tabel 4.4 hasil perhitungan statistik spss 20 sebagai berikut: Tabel 4.4 Korelasi Pengguna E-Nofa dengan PKP Lapor Enofa Pearson Correlation Enofa
1
Sig. (2-tailed) N
PKPlapor
PKPlapor ,801 ,409 3
3
Pearson Correlation
,801
1
Sig. (2-tailed)
,409
N
3
Sumber: Data Sekunder diolah
63
3
Perhitungan manual : Tabel 4.4 Tabel Antara e-nofa dengan Kepatuhan Wajib Pajak Tahun
Pengguna E-Nofa (X)
PKP Lapor (Y)
XY
X²
Y²
2012
0
221
0
48841
48841
2013
230
230
52900
52900
52900
2014
250
248
62000
62500
61504
Jumlah
480
699
114900
173000
163742
∑X² 115400
∑Y² 163245
XY 114900
Sumber: data sekunder diolah Keterangan : N 3
∑X 480
∑Y 699
Rumus :
r²
=
=
64
=
=
= 0,80 Dari hasil perhitungan pada tabel 4.4 dengan melihat dua variabel diatas berhubungan atau tidak. Apakah terdapat hubungan antara implementasi e-nofa dengan pelaporan kepatuhan wajib pajak ? Mengajukan kemungkinan jawaban Ho = Tidak terdapat hubungan antara implementasi e-nofa dengan laporan
kepatuhan wajib pajak.
Ha = Terdapat hubungan antara implementasi e-nofa denga laporan kepatuhan wajib pajak. Hasilnya: Dengan nilai koefisien relasinya 0,80 maka terdapat hubungan positif dengan keeratan kuat antara e-nofa dengan laporan kepatuhan Wajib Pajak badan berdasarkan jumlah PKP yang terdaftar. Maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga terdapat
65
hubungan anatara implementasi e-nofa dengan laporan kepatuhan Wajib Pajak.
Makna sifat korelasi : Melihat nilai koefisien korelasi sebesar r² = 0,80 dengan keeratan kuat yang artinya jika variabel implementasi e-nofa dengan laporan kepatuhan wajib pajak berdasarkan laporan jumlah PKP yang terdaftar adalah berbanding lurus. Dengan kata lain, semakin meningkat pengguna aplikasi e-nofa maka jumlah laporan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh lebih tersistematisnya penggunaan E-Nofa yang sebelumnya pembuatan nomor seri faktur pajak dilakukan secara manual, saat ini secara elektronik sehingga ketika ada nomor seri yang tidak sesuai akan otomatis ditolak oleh aplikasi sehingga memberikan kemudahan kepada pegawai pajak dalam melakukan pengawasan terhadap PKP dan juga dengan penggunaan aplikasi E-Nofa ini setelah PKP menginput nomor elektronik yang diberikan oleh KPP tempat PKP terdaftar pengusaha sudah bisa dengan leluasa bertransaksi dan memungut PPN 10% dari lawan transaksi. Hasil pengujian dari indikator ini konsiten dengan penelitian yang dilakukan oleh Firda dkk (2013) 66
b. Uji PKP Lapor dengan PKP Kurang Bayar (KB) Tabel 4.5 hasil perhitungan statistik spss 20 sebagai berikut: Tabel 4.5 Korelasi PKP Lapor dengan PKP Kurang Bayar PKPlapor Pearson Correlation PKPlapor
1
1,000*
Sig. (2-tailed)
,015
N Pearson Correlation KB
KB
Sig. (2-tailed)
3
3
1,000*
1
,0,15
N
3
3
Sumber: Data Sekunder diolah Perhitungan Manual :
tabel 4.5 Tabel Korelasi antara PKP Lapor dengan PKP Kurang Bayar Tahun
Pengguna E-Nofa (X)
PKP Lapor (Y)
XY
X²
Y²
2012
0
101
0
0
10201
2013
230
118
27140
52900
13924
2014
250
120
30000
62500
14400
67
Jumlah
480
339
57140
115400
38525
Sumber: Data Sekunder diolah
Keterangan : N 3
∑X 480
∑Y 339
Rumus :
r²
=
=
=
=
68
∑X² 115400
∑Y² 38525
XY 57140
= 0,99 (1)
Dari hasil perhitungan pada tabel 4.5 dengan melihat dua variabel diatas berhubungan atau tidak. Apakah terdapat hubungan antara PKP Lapor dengan pajak kurang bayar? Mengajukan kemungkinan jawaban Ho = Tidak terdapat hubungan antara Pengguna E-Nofa dengan PKP Lapor Kurang Bayar Ha = Terdapat hubungan antara Pengguna E-Nofa dengan PKP Lapor kurang bayar. Hasilnya: Dengan nilai koefisien korelasinya 1 maka terdapat hubungan korelasi positif dengan keeratan sempurna antara Pengguna E-Nofa
dengan PKP lapor kurang bayar. Maka Ho
diterima dan Ha ditolak sehingga adanya hubungan yang berbanding lurus antara PKP lapor
dengan PKP pajak kurang
bayar. Makna sifat korelasi : Melihat nilai koefisien korelasi sebesar r² = 1 berarti keeratan positif yang sempurna yang artinya jika variabel implementasi e-nofa dengan PKP laporan kurang bayar adalah berbanding berbanding lurus. Dengan kata lain, semakin 69
meningkat implementasi e-nofa maka jumlah PKP lapor kurang bayar akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena lebih leluasanya PKP dalam memungut PPN dan juga lebih banyak PKP yang dapat melakukan kredit untuk pajak masukan pada laporan SPT Masa PPN. Hasil pengujian terhadap indikator ini konsiten dengan penelitian yang dilakukan oleh Firda dkk (2013). c. Uji Korelasi antara PKP pengguna E-Nofa dengan PKP lapor Lebih Bayar (LB) Tabel 4.5 hasil perhitungan statistik spss 20 sebagai berikut: Tabel 4.5 Korelasi antara PKP Lapor dengan PKP lebih bayar ENOFA Pearson Correlation PKP Lapor
LB
LB 1
Sig. (2-tailed)
,720 ,488
N Pearson Correlation
3 ,720
Sig. (2-tailed)
,488
N
3 1
3
3
Sumber: Data sekunder yang di olah
Perhitungan Manual : tabel 4.6 Tabel Hubungan antara PKP Lapor dengan PKP Lebih Bayar Tahun
Pengguna E-Nofa (X)
PKP Lapor (Y)
70
XY
X²
Y²
2012
0
100
0
0
10000
2013
230
105
24150
52900
11025
2014
250
123
30750
62500
15129
Jumlah
699
328
54900
115400
36154
Sumber: Data Sekunder diolah
Keterangan : N 3
∑X 699
∑Y 328
Rumus :
r²
=
=
=
=
71
∑X² 115400
∑Y² 36154
XY 54900
= 0,72 Dari hasil perhitungan pada tabel 4.6 dengan melihat dua variabel diatas berhubungan atau tidak. Apakah terdapat hubungan antara PKP Lapor dengan PKP Lebih lebih bayar ? Mengajukan kemungkinan jawaban Ho = Tidak terdapat hubungan antara PKP Pengguan E-Nofa dengan PKP Lapor Lebih Bayar. Ha = Terdapat hubungan PKP Pengguna E-Nofa dengan PKP Lapor Lebih bayar. Hasilnya: Dengan nilai koefisien korelasinya 0,72 maka terdapat hubungan korelasi positif yang sedang keeratanya antara PKP pengguna E-Nofa dengan PKP lapor lebih bayar. Maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga terdapat hubungan antara PKP pengguna E-Nofa dengan PKP lapor Lebih bayar. Makna sifat korelasi : Melihat nilai koefisien korelasi sebesar r² = 0,72 yang berarti keeratan korelasi yang sedang yang artinya hubungan antara PKP pengguna E-Nofa dengan PKP lapor Kurang Bayar berbanding lurus. Dengan kata lain, semakin meningkat implementasi e-nofa maka PKP lapor Lebih Bayar juga akan 72
mengalami peningkatan. Hal ini bisa disebabkan oleh lebih leluasanya pengusaha dalam bertransaksi dan memungut PPN dengan kemudahan sistem. Hasil pengujian terhadap indikator ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Firda dkk (2013). d. Uji Korelasi E-Nofa dengan Laporan Pajak Nihil (NIHIL) Tabel 4.5 hasil perhitungan statistik spss 20 sebagai berikut: Tabel 4.5 Korelasi antara PKP Lapor dengan PKP Lapor Nihil ENOFA Pearson Correlation PKP Lapor
Sig. (2-tailed)
-,999 ,032
N Pearson Correlation LB
LB 1
3 -,999
Sig. (2-tailed)
3 1
,032
N
3
3
Sumber: Data sekunder yang diolah
Perhitungan Manual : tabel 4.6 Tabel Hubungan antara PKP Lapor dengan PKP Nihil Tahun
Pengguna E-Nofa (X)
PKP Lapor (Y)
XY
X²
Y²
2012
0
20
0
0
400
2013
230
7
1610
52900
49
2014
250
5
1250
62500
25
73
Jumlah
480
32
2860
115400
474
Sumber: Data Sekunder diolah
Keterangan : N 3
∑X 480
∑Y 32
Rumus :
r²
=
=
=
=
= -0,99 74
∑X² 115400
∑Y² 474
XY 2860
Dari hasil perhitungan pada tabel 4.6 dengan melihat dua variabel diatas berhubungan atau tidak. Apakah terdapat hubungan antara PKP Lapor dengan PKP Lapor Nihil? Mengajukan kemungkinan jawaban Ho =
Tidak terdapat hubungan antara PKP Pengguna E-Nofa dengan PKP Lebih Bayar.
Ha = Terdapat hubungan PKP Pengguna E-Nofa dengan PKP lebih bayar. Hasilnya: Dengan nilai koefisien relasinya -0,99 maka terdapat hubungan negatif yang kuat keeratanya antara implementasi e-nofa dengan PKP Lapor Nihil, ditolak dan Ha diterima sehingga terdapat hubungan anatara PKP Pengguna E-Nofa dengan PKP Lapor Nihil. Makna sifat korelasi : Melihat nilai koefisien korelasi sebesar r² = -0,99 yang berarti keeratan negatif yang kuat yang artinya hubungan antara implementasi e-nofa dengan PKP Lapor Nihil berbanding terbalik. Dengan kata lain, semakin meningkat PKP yang lapor maka PKP Lapor Nihil akan berkurang. Hal ini bisa disebabkan oleh lebih leluasanya pengusaha dalam bertransaksi dan memungut PPN
75
Penggunaan E-Nofa dalam upaya meningkatkan pelaporan wajib pajak berhubungan dengan teori pajak yaitu tentang asas pemunguntan self assesment system yaitu PKP telah melakukan kewajiban
perpajakannya
sendiri.
Mulai
dari
menghitung,
membayar dan melaporkan PPN terutang. PKP juga telah melakukan
pembayaran
PPN
lebih
tepat
waktu
dengan
menggunakan E-Nofa. E-Nofa juga sangat berkaitan dengan teori pengolahan data elektronik yang menjelaskan E-Nofa yang sebelumnya menggunakan nomor faktur secara manual yang dibuat sendiri oleh wajib pajak pajak maka DJP memberikan kemudahan kepada PKP yaitu nomor faktur secara elektronik. Adanya nomor faktur secara elektronik akan mempermudah baik bagi PKP maupun pegawai pajak. Untuk PKP lebih mudah dalam pelaporan dan tepat waktu sehingga dengan kemudahan penggunaan sistem elektronik pelaporan wajib pajak badan terus meningkat, sedangkan untuk pegawai pajak akan mempermudah dalam pengawasan kepada PKP yang menggunakan E-Nofa. Hasil pengujian dari indikator ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Firda dkk (2013).
76
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi atau sebarapa besar hubungan antara implementasi E-Nofa dengan peningkatan pelaporan wajib pajak badan, dengan indikator dari peningkatan pelaporan wajib pajak badan yaitu laporan kepatuhan wajib pajak badan, laporan pajak lebih bayar, laporan pajak kurang bayar dan laporan pajak nihil berdasarkan PKP yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua di Jakarta Pusat. Berdasarkan pada data yang telah diperoleh peneliti dari KPP Wajib Pajak Besar Dua dan telah melakukan pengujian terhadap permasalahan dengan menggunakan SPSS dan manual dengan metode korelasi bavirate dan koefisien korelasi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi
E-Nofa
memiliki
hubungan
yang kuat
dengan
peningkatan palaporan wajib pajak badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat dan Peningkatan Pelaporan wajib Pajak Badan dengan empat indikator berdasarkan jumlah PKP pengguna E-Nofa di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat memiliki hubungan yang kuat dengan implementasi E-Nofa hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Firda dkk (2013) dan Chamalinda dkk (2013). 2. Besar hubungan antara Implementasi E-Nofa dengan peningkatan pelaporan Wajib Pajak Badan dijelaskan dalam masing-masing indikator yang telah diuji menggunakan teori dari (Supranto, 76
2000:150) dari keempat indikator tersebut memiliki hubungan yang kuat dan berdampak positif untuk menigkatkan pelaporan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Firda dkk (2013).
B. Saran Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, adalah sebagai berikut: 1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel-variabel independen lainya, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal wajib pajak badan. Hal ini tentunya berguna untuk mengetahui variabel-variabel lain apa sajakah yang dapat memaksimalkan pengimplementasian e-nofa terhadap peningkatan pelaporan wajib pajak badan. 2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian, bukan hanya disatu kantor pelayanan pajak sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
77
DAFTAR PUSTAKA Budiasih, Yanti. 2012. “Statistika Tangerang, Jelajah Nusa.
Deskriptif Untuk Ekonomi & Bisnis”.
Candra, Andi. "Penomoran Baru Faktur Pajak". Online, Diakses melalui :http://www.pajak.go.id/content/article/penomoran-baru-faktur-pajak. Chamalinda, Khy'sh Nursi Leapatra dkk. 2013. "Penerapan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang E-NOFA Bagi Pengusa Kena Pajak Pada KPP Pratama Bangkalan ". Diakses melalui : http://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/100221100019 Direktorat Jendral Pajak. diakses 24 Oktober 2013. Video E-Nofa, "Aplikasi Demi Keamanan Dan Kenyamanan Wajib Pajak". Diakses melalui: http://pajak.co.id/content/video-e-nofa-aplikasi-demi-keamanan-dankenyamanan-wajib-pajak. Direktorat Jendral Pajak. diakses 24 Oktober 2013, "Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak". Diakses melalui: http://pajak.co.id/content/registras-ulangpengusaha-kena-pajak. Handayani, Kadek Putri dan Ni Luh Supadmi. 2013. "Pengaruh Efektivitas E-SPT Masa Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat". online. ISSN: 2302-8556. 20 halaman. tersdia: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.1 Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2001 “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”, BPFE, Yogyakarta. Karen, M. 2011. "Invoice, Automation, Aquisition & Margers, Cost control, Category managemen, Trademarks, Information management, Service marks, Performance manageman". Online. Halaman 1-4. Diakses melalui:http//www.ariba.com. diakses pada 19 Agustus 2014. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. "Profesionalisme Integritas Teamwork Inovasi". Direktur Jendral Pajak. melaui :www.pajak.go.id. Maftucan Ah dan Wiko Saputra." Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak 2013: Berada Pada titi Terendah Sejak 2011". Diakses melalui:
80
http://theprakarsa.org/new/in/papers/detail/9/Evaluasi-RealisasiPenerimaan-Pajak-2013-Berada-pada-Titik-Terendah-sejak-2011 Mardiasmo. 2008 "Perpajakan edisi Revisi 2008". Penerbit Andi. Yogyakarta. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak SE-52/PJ/2012 tentang tata cara permohonan kode aktivasi dan password serta permintaan, pengembalian, dan pengawasan nomor seri faktur pajak. Diakses dari www.pajak.go.id, 2013. Rahayu, Siti Kurnia. 2007 "Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal". Yogyakarta. Graha Ilmu. Riana, Dwiza. 2012 "Statistika Deskriftif Itu Mudah". Tangerang. Jelajah Nusa. Santosa, Budi Prabayu dan Muliawan Hamdani. 2007 "Statistika Deskriftif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga", Penerbit Erlangga. Siti, Resmi. 2009 "Pajak Pertambahan Nilai ". Jakarta. Salemba Empat. Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-89/PJ/200 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif. Sri Rahyu dan Ita Salsana Lingga. 2009. "Pengaruh Modernisasi Sitem Administrasi Perpajakan Terhadap Keptuhan Wajib Pajak". Jurnal Akuntansi, 1(2), h:119-138). Sujarweni, V Wiratna dan Poly Endrayanto. 2012 "Statistika Untuk Penelitian", Yogyakarta, Graha Ilmu. Supadmi, Ni Luh. 2009. "Pengaruh Efektivitas E-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Denpasar Barat". E-Jurnal Akuntasnsi Universitas Udayana 4.1 (2013): 19-38 ISSN: 2302-8556. Supranto, J. 2000. "Statistik Teori dan Aplikasi", Jakarta. Erlangga. Sukardji, Untung. 2011."Statistik Teori dan Aplikasi", Jakarta. Rajawali Pers. Thailand. SEC 2012, December 19. "Listed Firms urged to join-Tax Invoice system". Online. Halaman 1. Diakses
81
melalui:http://docview/1240341990?accountid=48290. diakses pada 22 Agustus 2014. Undang-undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Undang-undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 3A ayat 1 Tentang Pengusaha Kena Pajak. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", Pemerintah RI, Jakarta, 2000. Waluyo. 2011 " Perpajakan Indonesia". Jakarta : Salemba Empat. Firda dkk. 2012 "Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) Pajak dala Upaya Menigkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng)". Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Brawijaya. Surabaya.
82
Data seluruh Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat Berdasarkan SPT Tahunan Tahun Wajib Pajak Lapor Lapor Kurang Bayar Lapor Lebih Bayar Lapor Nihil
2012 3703 1619 1912 172
2013 3774 1575 2011 188
2014 3858 1560 2132 166
Data seluruh PKP di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat sebelum dan setelah menggunakan E-Nofa Tahun PKP Terdaftar PKP Pengguna ENofa PKP Lapor Lapor Kurang Bayar Lapor Lebih Bayar Lapor Nihil PKP Pindah
2012 240 -
2013 247 230
2014 250 250
221 101 100 20 -
230 118 105 7 -
248 120 123 5 2
Daftar Nama Perusahaan Pengguna E-Nofa di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NPWP 01.132.905.9-092.000 02.244.042.4-092.000 01.369.518.4-092.000 01.001.922.2-092.000 01.001.865.3-092.000 01.061.615.9-092.000 01.254.040.7-092.000 01.000.746.6-092.000 01.000.561.9-092.000 01.000.076.8-092.000 01.588.725.0-092.000 01.002.036.0-092.000 01.572.133.5-092.000 01.711.062.8-092.000
15 16 17
01.062.049.0-092.000 01.372.737.5-092.000 01.061.809.8-092.000
NAMA WAJIB PAJAK AKR CORPORINDO TBK. ANGELS PRODUCTS ANUGERAH PHARMINDO LESTARI AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE TBK. ASAHIMAS CHEMICAL ASIA PASIFIC FIBER TBK ASTRA HONDA MOTOR BASF INDONESIA BAYER INDONESIA BINA SAN PRIMA BINTANG TOEDJOE CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI CARREFOUR INDONESIA CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK. (TRI POLYTA INDONESIA TBK.) CHEMCO HARAPAN NUSANTARA CLARIANT INDONESIA 83
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
01.216.986.8-092.000 01.129.507.8-092.000 01.000.080.0-092.000 01.329.860.9-092.000 01.060.611.9-092.000 01.000.639.3-092.000 01.230.414.3-092.000 01.370.608.0-092.000 01.002.087.3-092.000 01.003.211.8-092.000 01.781.285.0-092.000 01.346.557.0-092.000 01.000.596.5-092.000 01.886.839.8-092.000 01.104.586.1-092.000 01.001.836.4-092.000 01.562.239.2-092.000 01.824.319.6-092.000 01.000.078.4-092.000 01.771.763.8-092.000 01.002.832.2-092.000 01.000.614.6-092.000 01.543.132.3-092.000 01.001.769.7-092.000 01.386.225.5-092.000 01.326.008.8-092.000 01.104.916.0-092.000 01.323.964.5-092.000 01.304.651.1-092.000 01.907.041.6-092.000 01.071.132.3-092.000 01.002.218.4-092.000 01.002.960.1-092.000 01.000.573.4-092.000 01.368.275.2-092.000 01.062.213.2-092.000 01.469.451.7-092.000 01.000.781.3-092.000 01.000.211.1-092.000 01.674.376.7-092.000 01.069.226.7-092.000 01.060.109.4-092.000 01.001.701.0-092.000 01.366.055.0-092.000 01.526.862.6-092.000
DAYA ADICIPTA MUSTIKA DEXA MEDICA ESSENCE INDONESIA INTERNATIONAL FRAGRANCE FILAMENDO SAKTI GULA PUTIH MATARAM GUNUNG MADU PLANTATIONS GUNUNG MAS RAYA INBISCO NIAGATAMA SEMESTA INDO BHARAT RAYON INDO KORDSA TBK INDOCHEMICAL CITRA KIMIA INDOLAMPUNG PERKASA INDONESIA TORAY SYNTHETICS JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL KAHATEX KALBE FARMA TBK. KALTIM METHANOL INDUSTRI KALTIM PASIFIK AMONIAK KAO INDONESIA KARUNIA ALAM SEGAR KAYABA INDONESIA MANDOM INDONESIA TBK. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA NIPSEA PAINT AND CHEMICALS PANEN LESTARI INTERNUSA POLYCHEM INDONESIA TBK SANBE FARMA SARI MELATI KENCANA SAYAP MAS UTAMA SENTANA ADIDAYA PRATAMA SHELL INDONESIA SHOWA INDONESIA MANUFACTURING SINAR SOSRO SOUTH PACIFIC VISCOSE SUKANDA DJAYA SULFINDO ADIUSAHA SURYA CITRA TELEVISI TEMPO SCAN PACIFIC TBK TIFICO INDONESIA FIBER CORP TBK TIRTA INVESTAMA TITAN PETROKIMIA NUSANTARA UNGGUL INDAH CAHAYA TBK. UNILEVER INDONESIA TBK. WAHANA MAKMUR SEJATI WINGS SURYA 84
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
01.000.554.4-092.000 02.312.177.5-092.000 01.001.751.5-092.000 01.335.808.0-092.000 01.302.787.5-092.000 01.000.161.8-092.000 01.000.571.8-092.000 01.539.256.6-092.000 01.308.503.0-092.000 01.000.257.4-092.000 01.000.118.8-092.000 01.358.305.9-092.000 01.356.633.6-092.000 01.647.720.0-092.000 01.000.190.7-092.000 01.000.230.1-092.000 01.314.094.2-092.000 01.061.868.4-092.000 01.061.584.7-092.000 01.306.783.0-092.000 01.359.212.6-092.000 01.003.009.6-092.000 01.647.721.8-092.000 01.002.075.8-092.000 01.002.689.6-092.000 01.305.681.7-092.000 01.000.110.5-092.000 01.060.143.3-092.000 01.001.707.7-092.000 01.000.240.0-092.000 01.604.381.2-092.000 01.062.119.1-092.000 01.084.730.9-092.000 01.000.722.7-092.000 01.338.474.8-092.000 01.000.514.8-092.000 01.132.916.6-092.000 01.001.772.1-092.000 02.066.995.8-092.000 01.060.100.3-092.000 01.304.315.3-092.000 01.300.657.2-092.000 01.342.209.2-092.000 01.250.611.9-092.000 01.562.024.8-092.000
YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA YKK ZIPPER INDONESIA ALFA RETAILINDO TBK. ALTRAK1978 ASAHIMAS FLAT GLASS TBK. ASTRA DAIHATSU MOTOR ASTRA KOMPONEN INDONESIA ASURANSI ASTRA BUANA BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE BRIDGESTONE TIRE INDONESIA BUANA WIRALESTARI MAS CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA DAMIT MITRA SEKAWAN DELTA DJAKARTA TBK. DENSO INDONESIA DUTA PERTIWI TBK. EDS MANUFACTURING INDONESIA ENERGIZER INDONESIA FAST FOOD INDONESIA FORESTALESTARI DWIKARYA GAJAH TUNGGAL TBK GAWI MAKMUR KALIMANTAN GOODYEAR INDONESIA TBK GRAMEDIA GRAMEDIA ASRI MEDIA GS BATTERY HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA HOLCIM INDONESIA TBK. HONDA PROSPECT MOTOR HYUNDAI INDONESIA MOTOR INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK INDONESIA EPSON INDUSTRY INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY (INTERCALLIN) INTI PANTJA PRESS INDUSTRI ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA JAWA POS KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES KIA INDONESIA MOTOR KOMATSU INDONESIA KOMPAS MEDIA NUSANTARA KRAMA YUDHA TIGA BERLIANMOTORS LANGGENG MUARAMAKMUR LETAWA LOTTE SHOPPING INDONESIA 85
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
01.000.082.6-092.000 01.002.830.6-092.000 01.346.331.0-092.000 01.356.469.5-092.000 01.081.679.1-092.000 01.001.756.4-092.000 01.445.062.1-092.000 01.365.481.9-092.000 01.208.298.8-092.000 01.061.747.0-092.000 01.000.075.0-092.000 01.205.955.6-092.000 01.466.654.9-092.000 01.597.808.3-092.000 01.061.996.3-092.000 01.740.116.7-092.000 01.307.782.1-092.000 01.000.099.0-092.000 01.310.483.1-092.000 01.001.105.4-092.000 01.100.168.2-092.000 01.363.987.7-092.000 01.000.103.0-092.000 01.682.508.5-092.000 01.122.572.9-092.000 01.060.138.3-092.000 01.371.060.3-092.000 01.000.594.0-092.000 01.326.236.5-092.000 01.577.116.5-092.000 01.481.535.1-092.000 01.462.713.7-092.000 01.302.384.1-092.000 01.957.632.1-092.000 01.309.910.6-092.000 01.000.566.8-092.000 01.001.780.4-092.000 01.000.529.6-092.000 01.000.231.9-092.000 01.569.079.5-092.000 01.071.013.5-092.000 01.062.143.1-092.000 01.069.323.2-092.000 01.115.965.4-092.000 01.869.783.9-092.000
MERCEDES-BENZ INDONESIA MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG. MULIAGLASS MULIAKERAMIK INDAHRAYA NISSAN MOTOR INDONESIA PHILIPS INDONESIA RAMAJAYA PRAMUKTI RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK SAMPOERNA PRINTPACK SCHNEIDER INDONESIA SEPATU BATA SERIKAT PUTRA SUMBER INDAH PERKASA SUTOMO AGRINDO MAS SUZUKI INDOMOBIL MOTOR TIMOR PUTRA NASIONAL TJAHJA SAKTI MOTOR TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA TRAKTOR NUSANTARA TRIAS SENTOSA TBK UMADA UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI UNITED CAN COMPANY LIMITED ADIPRIMA SURAPRINTA ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY ASPEX KUMBONG CAKRAWALA MEGA INDAH DNP INDONESIA FAJAR SURYA WISESA TBK. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA GUNAWAN DIANJAYA STEEL HARTONO ISTANA TEKNOLOGI HERO SUPERMARKET TBK. IBM INDONESIA IMECO INTER SARANA INDAH KIAT PULP & PAPER TBK. INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA ISPAT INDO JAKARTA CAKRA TUNGGAL STEELMILLS JAWA POWER KRESNA DUTA AGROINDO LG ELECTRONICS INDONESIA LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY MANDAU CIPTA TENAGA NUSANTARA 86
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197
01.141.075.0-092.000 01.394.013.5-092.000 01.071.068.9-092.000 01.109.421.6-092.000 01.070.831.1-092.000 01.122.763.4-092.000 01.069.413.1-092.000 01.000.604.7-092.000 01.060.244.9-092.000 01.001.855.4-092.000 01.462.625.3-092.000 01.071.971.4-092.000 01.121.427.7-092.000 01.326.231.6-092.000 01.740.026.8-092.000 01.341.857.9-092.000 01.306.922.4-092.000 01.069.467.7-092.000 01.368.835.3-092.000 01.203.129.0-092.000 01.641.644.8-092.000 01.061.523.5-092.000 01.001.880.2-092.000 01.001.732.5-092.000 01.450.751.1-092.000 01.963.566.3-092.000 01.357.596.4-092.000 01.936.379.5-092.000 01.000.137.8-092.000 01.462.615.4-092.000 01.001.681.4-092.000 01.266.975.0-092.000 01.329.929.2-092.000 01.302.584.6-092.000 01.642.566.2-092.000 01.644.830.0-092.000 01.472.939.6-092.000 01.451.387.3-092.000 01.118.574.1-092.000 01.000.172.5-092.000 01.069.584.9-092.000 01.070.657.0-092.000 01.356.255.8-092.000 01.001.061.9-092.000 01.071.351.9-092.000
MASPION MATAHARI PUTRA PRIMA TBK. MURAMOTO ELEKTRONIK INDONESIA PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK. PAITON ENERGY PAKERIN PANASONIC GOBEL INDONESIA PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA PANGERAN KARANG MURNI PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS PRIMA TOBACCO HARUM INDUSTRY PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA PURA BARUTAMA RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA RIAU ANDALAN KERTAS RIAU ANDALAN PULP & PAPER ROLIMEX KIMIA NUSAMAS SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA SANGHIANG PERKASA SANTOS JAYA ABADI SARANA KENCANA MULYA SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA SHARP ELECTRONICS INDONESIA STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPINDO) SURYA PAMENANG SYNNEX METRODATA INDONESIA TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA TEMBAGA MULIA SEMANAN TBK. WIKATAMA INDAH SIGARET INDONESIA AJINOMOTO INDONESIA AMP PLANTATION APLIKANUSA LINTASARTA ASTRA INTERNATIONAL TBK. BAKRIE TELECOM TBK BINASAWIT ABADIPRATAMA BULUH CAWANG PLANTATIONS BUMI SAWIT PERMAI CERES CHAROEN POKPHAND INDONESIA COCA COLA BOTTLING INDONESIA COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA DJUANDASAWIT LESTARI EASTERN PEARL FLOUR MILLS ERICSSON INDONESIA 87
198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
01.000.168.3-092.000 01.105.433.5-092.000 01.622.867.8-092.000 01.103.626.6-092.000 01.306.067.8-092.000 01.882.487.0-092.000 02.116.379.5-092.000 01.967.397.9-092.000 01.303.277.6-092.000 02.993.085.6-092.000 01.542.658.8-092.000 01.300.553.3-092.000 01.337.994.6-092.000 01.061.147.3-092.000 01.000.502.3-092.000 01.558.591.2-092.000 01.361.390.6-092.000 01.062.129.0-092.000 01.213.128.0-092.000 01.002.845.4-092.000 01.742.459.9-092.000 01.002.152.5-092.000 01.002.228.3-092.000 01.130.661.0-092.000 01.270.875.6-092.000 01.062.064.9-092.000 01.100.016.3-092.000 01.308.948.7-092.000 01.071.623.1-092.000 01.061.631.6-092.000 01.128.141.7-092.000 01.001.752.3-092.000 01.000.183.2-092.000 01.308.447.0-092.000 01.596.183.2-092.000 01.907.224.8-092.000 01.140.508.1-092.000 01.387.784.0-092.000 01.123.383.0-092.000 01.220.467.3-092.000 01.310.105.0-092.000 01.371.352.4-092.000 01.371.587.5-092.000 01.882.794.9-092.000 01.792.185.9-092.000
FRISIAN FLAG INDONESIA GENERAL FOOD INDUSTRIES GERSINDO MINANG PLANTATION GREAT GIANT PINEAPPLE HASJRAT ABADI HEINZ ABC INDONESIA HUAWEI TECH INVESTMENT HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS IMORA MOTOR INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK INDOMARCO ADI PRIMA INDOMARCO PRISMATAMA INDOSAT MEGA MEDIA INDOSAT TBK. INDOSIAR VISUAL MANDIRI INDRIPLANT INTI INDOSAWIT SUBUR IVO MAS TUNGGAL JAPFA COMFEED INDONESIA TBK. MEGANUSA INTISAWIT MERCEDES-BENZ DISTRIBUTION INDONESIA MULTI BINTANG INDONESIA, TBK MULTI NABATI SULAWESI MULTIMAS NABATI ASAHAN MUSI BANYUASIN INDAH MUSIM MAS NESTLE INDONESIA NOKIA SIEMENS NETWORKS NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA PERKEBUNAN MILANO PP LONDON SUMATRA INDONESIA PT SMART RODAMAS SALIM IVOMAS PRATAMA SARI AGROTAMA PERSADA SARI HUSADA SARI LEMBAH SUBUR SASA INTI SAWIT MAS SEJAHTERA SIEMENS INDONESIA SINAR ALAM PERMAI SINAR KENCANA INTI PERKASA SINARSIAK DIANPERMAI SMART TELECOM 88
243 244 245 246 247 248 249 250
01.001.806.7-092.000 01.371.339.1-092.000 01.422.341.6-092.000 01.213.180.1-092.000 02.116.115.3-092.000 01.269.805.6-092.000 01.101.793.6-092.000 01.345.276.8-092.000
SOCFIN INDONESIA SUZUKI INDOMOBIL SALES TANIA SELATAN TAPIAN NADENGGAN TOYOTA-ASTRA MOTOR WILMAR NABATI INDONESIA WIRAKARYA SAKTI XL AXIATA TBK.
Hasil Uji Statisitik gaabungan antara semua indikator
Correlations ENofa
,720
-,999
,409
,015
,488
,032
3
3
3
3
3
Pearson Correlation
,801
1
,815
,992
-,831
Sig. (2-tailed)
,409
,393
,080
,376
*
3
3
3
3
3
*
,815
1
,736
-1,000
,015
,393
,473
,017
3
3
3
3
3
Pearson Correlation
,720
,992
,736
1
-,754
Sig. (2-tailed)
,488
,080
,473
3
Sig. (2-tailed) N
N Pearson Correlation Nihil
1
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
LB
Nihil
*
N
KB
LB
1,000
N
PKPLapor
KB
,801
Pearson Correlation ENofa
PKPLapor
Sig. (2-tailed) N
1,000
*
,456
3
3
3
3
*
-,831
-1,000
*
-,754
1
,032
,376
,017
,456
3
3
3
3
-,999
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
89
3
Hasil Uji Statistik antara masing- masing indikator : 1. Antara E-Nofa dengan keptuahan PKP Correlations ENofa Pearson Correlation ENofa
PKPLapor 1
,801
Sig. (2-tailed)
,409
N
PKPLapor
3
3
Pearson Correlation
,801
1
Sig. (2-tailed)
,409
N
3
3
2. Antara E-Nofa dengan PKP Lapor Kurang Bayar Correlations ENofa Pearson Correlation ENofa
1
1,000
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
*
,015
N
KB
KB
3
3
*
1
1,000
,015
N
3
3
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
3. Antara E-Nofa dengan PKP Lapor Lebih Bayar Correlations ENofa Pearson Correlation ENofa
1
Sig. (2-tailed)
,720 ,488
N
LB
LB
3
3
Pearson Correlation
,720
1
Sig. (2-tailed)
,488
N
3
90
3
4. Antara E-Nofa dengan PKP Lapor Nihil Correlations ENofa Pearson Correlation ENofa
1
-,999
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
*
,032
N
Nihil
Nihil
3
3
*
1
-,999
,032
N
3
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
91
3
