Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Kategori Wajib Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Kategori Wajib Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

PJ.091/KUP/S/004/2015-00

Agenda • Sekilas PP Nomor 46 Tahun 2013 • Studi Kasus • Cara Pengisian SPT Tahunan PPh

Sekilas

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013

Objek Pajak  Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun.

 Tidak termasuk Penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.  Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

Subjek Pajak Orang Pribadi Badan, tidak termasuk BUT, yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Pengecualian Subjek Pajak Menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap

Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan

Tarif  Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha  Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha

PPh Terutang = 1% x Peredaran Bruto Setiap Bulan

Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar.

2012

Omzet perdagangan Rp4 miliar

2013  dikenai PPh Umum s.d. saat berlaku PP 46 Tahun 2013  PPh final 1% Juli s.d. Des 2013 meskipun total omzet tahun berjalan misalnya Rp5 miliar

2014 Jika omzet 2013 Rp5 miliar maka tahun 2014 dikenai dengan Tarif Umum Ketentuan UU PPh

Dalam hal pada tahun berjalan, penghasilan bruto sudah melebihi Rp4,8 miliar, tetap dikenai PPh final sampai dengan akhir Tahun Pajak dan tahun berikutnya dikenai ketentuan PPh umum.

Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final (1) 2014

2015

Dasar Penentuan Untuk Dikenakan PPh Final (2)  Dasar penghasilan bruto Rp4,8 miliar untuk dapat dikenai PPh final : penghasilan bruto tahun terakhir (setahun atau disetahunkan, dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan).  Dalam hal WP baru terdaftar pada Tahun Pajak yang sama sebelum PP ini berlaku  dasar Peredaran Bruto adalah: akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri s.d. bulan sebelum PP ini berlaku, yang disetahunkan.  Dalam hal WP baru terdaftar setelah PP ini berlaku  dasar peredaran bruto adalah: penghasilan bruto bulan pertama disetahunkan.

Penghasilan yang Dikenai PPh Final Tersendiri  Penghasilan yang telah dikenai PPh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri (a.l. konstruksi), tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini.  Peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp4,8 miliar tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini, tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.

Penghasilan dari Luar Negeri Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. (sesuai ketentuan Pasal 24 UU PPh dan aturan pelaksanaan yang mengatur tentang Kredit Pajak Luar Negeri)

Kompensasi Rugi  WP yang menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.  Ketentuan kompensasi rugi adalah : o berturut-turut sampai dengan 5 tahun. o tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari periode 5 tahun tsb. o kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya.

Skema Kompensasi Rugi 2012 2011

2014 2013

2015 Dikenai PPh Final dan mengalami kerugian

2010

Jangka Waktu Kompensasi Kerugian Rugi pada Tahun Pajak 2010

Kompensasi atas Kerugian Tahun 2010 tidak dapat dikompensasi di Tahun Pajak 2014

Kerugian dari penghasilan yang dikenai PPh Final pada Tahun Pajak 2014 tidak dapat dikompensasi ke Tahun Pajak berikutnya

Pengisian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi terkait Aturan PP Nomor 46 Tahun 2013

Deskripsi Studi Kasus A. Informasi Umum Stefan WestVillage, SE, MBA, seorang Wajib Pajak yang berprofesi sebagai pengusaha bengkel dengan status belum menikah bertempat tinggal di Brastagi, Sumatera Utara dengan NPWP 04.567.891.0-128.000 beralamat di Jl. Sejahtera 2 Brastagi, Sumatera Utara, dan terdaftar pada KPP Pratama Kabanjahe. Penghasilan yang diterima selama tahun 2014 diperoleh dari penghasilan Jasa Perbaikan Kendaraan.

Peringatan: Simulasi kasus ini hanya berlaku terbatas untuk contoh kasus yang telah disebutkan dan tidak menggugurkan kewajiban bagi Wajib Pajak untuk mengisi SPT-nya secara benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Deskripsi Studi Kasus B. Data-Data Selama tahun pajak 2014 penghasilan yang diterima adalah sebagai berikut: No.

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari 2014 Februari 2014 Maret 2014 April 2014 Mei 2014 Juni 2014 Juli 2014 Agustus 2014 September 2014 Oktober 204 November 2014 Desember 2014 Total

Penghasilan Jasa Perbaikan Kendaraaan (dalam Rp)

55,000,000 85,000,000 113,500,000 100,000,000 74,500,000 92,500,000 77,500,000 76,000,000 89,500,000 74,500,000 46,500,000 260,700,000 1,145,200,000


Deskripsi Studi Kasus C. Data-Data Data-data lain selama tahun 2014 sebagai berikut: 

Daftar harta dan kewajiban

Daftar Harta Pada akhir Tahun 2014 No Uraian Aset 1 Rumah di Jalan Setiabudi 12 2 Tanah di Kabanjahe no. 104 C 3 Mobil 4 Tabungan di Bank Mansur Cabang Sidikalang 5 Deposito di Bank Samsul Cabang Medan

Nilai Perolehan (Rp) Tahun Perolehan 550,000,000 2002 300,000,000 2004 225,000,000 40,000,000

2003 2002

175,000,000

2012


Deskripsi Studi Kasus D. Data-Data Peredaran bruto atas seluruh kegiatan usaha adalah sebesar Rp1.145.200.000,00. Sehingga sejak masa Januari 2014 atas usaha Jasa Perbaikan Kendaraan tersebut termasuk dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013. Pajak Penghasilan yang dibayar adalah sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari 2014 Februari 2014 Maret 2014 April 2014 Mei 2014 Juni 2014 Juli 2014 Agustus 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 Desember 2014 Total

Total Penghasilan 55.000.000 85.000.000 113.500.000 100.000.000 74.500.000 92.500.000 77.500.000 76.000.000 89.500.000 74.500.000 46.500.000 260.700.000 1.145.200.000

PPh Final Pasal 4 ayat (2) 550.000 850.000 1.135.000 1.000.000 745.000 925.000 775.000 760.000 895.000 745.000 465.000 2.607.000 11.452.000


BAGAIMANA PENGISIAN CONTOH KASUS KE SPT TAHUNAN PPh WP OP (FORMULIR 1770)?

TAHAP KE-1 Isi Tahun Pajak , Metode Pembukuan, dan Identitas

Metode Pencatatan Tidak Usah Diisi

1770

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS

PERHATIAN

•

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAHUN PAJAK

FORMULIR

Tahun Pajak

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

• • • •

DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS; DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI.

2 0

0 1

1

BL

1 4

s.d

TH

1

2 BL

PEMBUKUAN

Periode Pembukuan

4 1

4 TH

PENCATATAN

SPT PEMBETULAN KE - …….

•

SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN

•

ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

NPWP

:

0

4

5

6

7

8

9

1

NAMA WAJIB PAJAK

:

S

T

E

F

A

N

W

E

S

T

V

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

:

N

O

T

A

R

I

S

P

P

A

T

NO. TELEPON/FAKSIMILI

:

0

8

2

1

0

0

0

0

0

STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI

:

NPWP ISTERI/SUAMI

:

KK

HB

0 PH

0 I

BERI TANDA " X " DALAM

1

2

8

L

L

A

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

0 G

0

0

E

KLU : /

MT

Identitas Wajib Pajak

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.



• • •


PERHATIAN

•

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : NO.

HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

•


NPWP

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - IV

1770 - IV

:

0

4

:

S

T

E

•


5

6

7

8

9

1

F

A

N

W

E

S

0 T

V

I

1

2

8

L

L

A

2 0

0 1

BL

1

4

0

0

TAHAP KE-2 Masukkan Harta, Kewajiban, dan Susunan Keluarga

4 1

s.d

TH

2 BL

PEMBUKUAN

1

4 TH

PENCATATAN



G

1

0

E

HARTA PADA AKHIR TAHUN

KODE HARTA

NAMA HARTA

TAHUN PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN (Rupiah)

KETERANGAN

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

1

061

Rumah di Jl. Setiabudi 12

2002

550,000,000

2

062

Tanah di Kabanjahe no. 104 C

(3)

2004

300,000,000

3

043

Mobil

2003

225,000,000

4

012

Tabungan di Bank Mansur

2002

40,000,000

5

014

Deposito di Bank Samsul

2012

175,000,000

BAGIAN B :

KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

6 7 8

NO.

KODE UTANG

(1)

(2)

1

101

9 10 dst

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B : NO.

JBA

1,290,000,000


KODE UTANG

(1)

(2)

1

101

NAMA PEMBERI PINJAMAN

TAHUN PEMINJAMAN

JUMLAH (Rupiah)

(4)

(5)

(6)

MEDAN

2001

ALAMAT PEMBERI PINJAMAN

(3)

PT BANK PEGAWAI NEGERI IDONESIA

150,000,000



TAHUN PEMINJAMAN

JUMLAH (Rupiah)

(4)

(5)

(6)

MEDAN

2001

(3)

2 3 4 5


150,000,000

6 7

2

8 9 10 dst

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C : NO.

JBB

150,000,000

3

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA NAMA ANGGOTA KELUARGA

(1)

(2)

NIK

HUBUNGAN KELUARGA

(3)

PEKERJAAN

(4)

(5)

1

Anna

0000001

Istri

Ibu Rumah Tangga

2

Sondang

0000002

Anak

Karyawan

3

Abednego

0000003

Anak

Mahasiswa

4

4 5 dst JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-

1

dari

1

halaman Lampiran-IV

5 6 7 8 9 10 dst

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C : NO.

150,000,000


(1)


JBB

HUBUNGAN KELUARGA

PEKERJAAN

(3)

(4)

(5)

1

Anna

0000001

Istri

Ibu Rumah Tangga

2

Sondang

0000002

Anak

Karyawan

3

Abednego

0000003

Anak

Mahasiswa

4 5 dst

(2)

NIK

LAMPIRAN - IV

1770 - IV


• • •


PER HA T IA N

•

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A :

Petunjuk: Diisi dengan kondisi harta pada akhir tahun sesuai dengan kode-kode yang tercantum dalam Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan 2014

HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

2 0

:

0

4

•

1

:

S

T

E

6

7

8

9

1

F

A

N

W

E

S

0 T

1

1 4

•

V

I

1

2

8

L

L

A


0 G

0

4 1

s .d

TH

2 BL

PEMBUKUAN


5

0

BL

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

SEBELUM M ENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN

NPWP

TAHUN PAJAK

FORMULIR

TAHAP KE-2 Masukkan Harta, Kewajiban, dan Susunan Keluarga

1

4

TH

PENCATATAN


0

E

HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.

KODE HARTA

NAMA HARTA

TAHUN PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN (Rupiah)

KETERANGAN

( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

061

Rumah di Jl. Setiabudi 12

2002

550,000,000

2

062

Tanah di Kabanjahe no. 104 C

2004

300,000,000

3

043

Mobil

2003

225,000,000

4

012

Tabungan di Bank Mansur

2002

40,000,000

5

014

Deposito di Bank Samsul

2012

175,000,000

6 7 8 9 10 dst

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B :

JBA

1,290,000,000


NO.

KODE UTANG

( 1)

(2)

1

101



TAHUN PEMINJAMAN

JUMLAH (Rupiah)

(4)

(5)

(6)

MEDAN

2001

(3)


150,000,000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C : NO.

JBB

150,000,000


NIK

HUBUNGAN KELUARGA

PEKERJAAN

Kode Harta Kas dan Setara Kas: 011 : uang tunai 012 : tabungan 013 : giro 014 : deposito 019 : setara kas lainnya

Kode Harta Piutang: 021 : piutang 022 : piutang afiliasi (piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UndangUndang PPh) 029 : piutang lainnya

Kode Harta Investasi: 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali 032 : saham 033 : obligasi perusahaan 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll) 035 : surat utang lainnya 036 : reksadana 037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll) 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya 039 : Investasi lainnya

Kode Harta

Alat Transportasi: 041 : sepeda 042 : sepeda motor 043 : mobil 049 : alat transportasi lainnya

Kode Harta Harta Bergerak Lainnya: 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya) 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya) 053 : barang-barang seni dan antik (barangbarang seni, barang-barang antik) 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus 055 : peralatan elektronik, furnitur 059 : harta bergerak lainnya

Kode Harta Harta Tidak Bergerak 061: tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal. 062: tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya) 063: tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya) 069: harta tidak gerak lainnya

Pelaporan Utang/Kewajiban Wajib Pajak wajib melaporkan utang/kewajiban yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak disertai pencantuman kode utang.

Kode Utang 101: Utang Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya) 102: Kartu Kredit 103: Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh) 109: Utang Lainnya

 Yang diisi terlebih dahulu adalah formulir lampiran, bukan induknya  Di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas seperti nama, NPWP, dan tahun pajaknya  Jangan lupa membubuhkan tanda tangan, karena jika tidak SPT yang anda laporkan dianggap tidak sah  Sebelum spt dikirim/disampaikan ke KPP, jika SPT menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT dilaporkan  Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau bank

TAHAP KE-3 Masukkan Peredaran Bruto Dari Usaha Dagang/Jasa dan PPh Pasal 4 (2) Final Yang Terhutang

1770 - III


• • •


PERHATIAN :

•

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A :

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL BERSIFAT FINAL PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

DAN/ATAU

PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH


NPWP

TAHUN PAJAK

FORMULIR

No LAMPIRAN - III

:

0

4

:

S

T

E

•

5

6

7

8

9

1

F

A

N

W

E

S

0 T

V

I

1

2

8

L

L

A

0

0 1

1

BL

1 4

s.d

TH

1

2 BL


0 G

0

1

4

JENIS PENGHASILAN

1

Januari

Rp550,000

2

Februari

Rp850,000

3

Maret

Rp1,135,000

4

April

Rp1,000,000

5

Mei

Rp745,000

6

Juni

Rp925,000

7

Juli

Rp775,000

8

Agustus

Rp760,000

9

September

Rp895,000

10

Oktober

Rp745,000

11

November

Rp465,000

12

Desember

Rp2,607,000

Total

Rp11,452,000

TH

PENCATATAN (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

0

E

DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO

PPh TERUTANG (Rupiah)

(3)

(4)

(2)

(1)

1.

BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA

2.

BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

3.

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

4.

HADIAH UNDIAN

5.

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS

6.

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

-

-

7.

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

8.

BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

10.

USAHA JASA KONSTRUKSI

11.

PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM

12.

BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI

13.

PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

14.

DIVIDEN

15.

PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA

16.

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

17.

JUMLAH (1 s.d. 16)

-

-

-

-

BAGIAN B :

-

1,145,200,000

11,452,000 11,452,000

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO

SUMBER/JENIS PENGHASILAN

PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

1.

BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH

2.

WARISAN

3.

BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

4.

KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

5.

BEASISWA

6.

PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

-

-

-

-

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

PPh Pasal 4 Ayat (2) Final

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO

9.

Bulan

4

PEMBUKUAN

•


2

-

JBB

PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH (Rupiah)

PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

-


TAHAP KE-4

LAMPIRAN - II

1770 - II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN :

•


NPWP NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A :

NO

:

0

4

:

S

T

E

•

•


5

6

7

8

9

1

F

A

N

W

E

S

0 T

V

I

1

2

8

L

L

A

2 0

0 1

1

BL

1 4

TH

PEMBUKUAN BERI TANDA " X " DALAM

0 G

0

4 1

s.d

2

1

BL

4 TH

PENCATATAN


0

E

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

(1)

TAHUN PAJAK

FORMULIR

Masukkan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP Tidak Perlu Diisi - Cukup mengisi Nama, NPWP, dan Tahun Pajak

(2)

NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK (3)

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN NOMOR

TANGGAL

(4)

(5)

JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)

(6)

(7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 dst

JUMLAH BAGIAN A

JBA

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

*)

- DTP = PPh Ditanggung Pemerintah - Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP) - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke -

dari

halaman Lampiran-II

TAHAP KE-5 Penghitungan Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas (Tidak Perlu Diisi)-Cukup mengisi Nama, NPWP, dan Tahun Pajak

PERHATIAN:

•

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

NPWP

:

0

4

NAMA WAJIB PAJAK

:

S

T

BAGIAN A:

•


E

•


5

6

7

8

9

1

F

A

N

W

E

S

0 T

V

I

1

2

8

L

L

A

2 0

0 1

BL

1

4

0

0

4 1

s.d

TH

2 BL

PEMBUKUAN


G

1

1

4 TH

:

NAMA AKUNTAN PUBLIK

:

NPWP AKUNTAN PUBLIK NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK NAMA KONSULTAN PAJAK NPWP KONSULTAN PAJAK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK

DIAUDIT

LAMPIRAN - I


KEMENTERIAN KEUANGAN RI

PENCATATAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


•

PERHATIAN :

0

E

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

HALAMAN 2

1770 - I

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN • PENGHITUNGAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN • PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN • PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA • •


NPWP

:

0

4

NAMA WAJIB PAJAK

:

S

T

E

5

6

7

8

9

1

A

N

W

E

S

0 T

V

TIDAK DIAUDIT

BL

1

2

8

L

L

A

0 G

1 4

TH

2

1

BL

PEMBUKUAN

0

4 1

s.d

4 TH

PENCATATAN


0

E

NO.

JENIS USAHA

PEREDARAN USAHA (Rupiah)

NORMA (%)

PENGHASILAN NETO (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

DAGANG

-

2

INDUSTRI

-

-

3

JASA

-

4

PEKERJAAN BEBAS

-

5

USAHA LAINNYA

-

:

-

: :

-

:

-

: -

:

-

JBB

-

RUPIAH

PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL : a. PEREDARAN USAHA

1a

-

b. HARGA POKOK PENJUALAN

1b

-

c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)

1c

-

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL) NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA

NO. (1)

1d

e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)

1e

-

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA

b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI

2a 2b

DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK

c.

1

:

d. BIAYA USAHA

2.

0 1

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)

OPINI AKUNTAN :

JUMLAH BAGIAN B

1.

I

0



F

2

TAHUN PAJAK



FORMULIR

FORMULIR

1770 - I

TAHUN PAJAK

LAMPIRAN - I

HALAMAN 1

PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN

2c

-

PENGHASILAN BRUTO

PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA

(Rupiah)

(Rupiah)

(3)

(4)

(2)

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

(Rupiah) (5) -

-

-

-

6

PENGHASILAN NETO

-

-

-

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN

PAJAK PENGHASILAN

g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA h. SANKSI ADMINISTRASI

2f

-

2g

-

2h

j.

BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

2j

-

2k

-

JUMLAH (2a s.d. 2k)

2l

JENIS PENGHASILAN

JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

1

BUNGA

2

ROYALTI

3

SEWA

4

PENGHARGAAN DAN HADIAH

5

KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

6

PENGHASILAN LAINNYA

-

-

-

-

-

OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA

b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI

3a 3b

-

c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA

3c

-

d. JUMLAH (3a s.d. 3c)

3d

-

4

-

JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)

NO.

-

-

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:

FISKAL

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

-

2i

a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK

4

-

SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI FISKAL

k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA

3.

2e

i.

l.

JBC

JUMLAH BAGIAN C

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN f.

-

2d

Pindahkan Jumlah Bagian A (angka 4) ke Formulir 1770 Angka 1

JUMLAH BAGIAN D

-

JBD Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke -

1

dari

1

halaman Lampiran -II

TAHAP KE-6

1770


IDENTITAS

P ER H A T IA N

•

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

• DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS; SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; • DARI DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU • YANG DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI. • •

SEBELUM M ENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN PAJAK

FORMULIR

Isi Penghasilan Kena Pajak (Bagian B, Induk) dan PPh Terhutang (Bagian C, Induk) 2 0

:

0

4

5

6

7

8

9

1

1

2

8

:

S

T

E

F

A

N

W

E

S

T

V

I

L

L

A

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

:

J

A

S

A

I

K

A

N

NO. TELEPON/FAKSIMILI

:

0

8

2

1

STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI

:

NPWP ISTERI/SUAMI

:

KK

E

R

B

A

0

0

0

0

HB

PH

4

s.d

1

TH


NAMA WAJIB PAJAK

0

1

4 2 BL

PEMBUKUAN

NPWP

P

1 BL

1

1 TH

PENCATATAN

SPT PEMBETULAN KE - …….

•


0

0

0


0 G

0

0

E

KLU :

/ MT

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan. *) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)

1.

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

B. PENGHASILAN KENA PAJAK

4

A. PENGHASILAN NETO

[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]

2.

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]

3.

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]

4.

PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]

5.

JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)

6.

………………………………………………………………………………………………………………………….. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB

7.

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB ( 5- 6)

8.

KOMPENSASI KERUGIAN

9.

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)

10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK /

0

K/

K / I/

11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)

C. PPh TERUTANG

12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11) [Bagi Wajib Pajak dengan status PH / M T diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G: Lampiran huruf i]

13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

RUPIAH *)

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

11

-

12

-

13

-

Lakukan pengisian dengan mengikuti hasil perhitungan atau pengisian dari baris diatasnya.


TAHAP KE-7

F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Isi Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 (Bagian F, Induk), Lampiran (Bagian G, Induk), dan Bagian Identitas

21.

ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR

-

21

DIHITUNG BERDASARKAN :

a.

1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16

c.

b.

PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

G. LAMPIRAN

SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA :

a.

SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)

g.

PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

b.

SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

h.

............................................................................................................................

NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA

i.

PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DENGAN STATUS PERPAJAKAN PH ATAU MT

j.

DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)

c. d.

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

e.

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI

k.

DAFTAR JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP 46 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA

f.

FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (............LEMBAR)

l.

............................................................................................................................

PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

X WAJIB PAJAK NAMA LENGKAP :

S

T

NPWP

0

4

:

E

KUASA

TANGGAL:

F

A

N

W

E

S

5

6

7

8

9

1

T

V 0

I

L

L

A

1

2

8

G

E 0

0

0

F.1.1.32.16

Isi dengan identitas Wajib Pajak dan tanda tangani

TANDA TANGAN

Check out kotak yang tersedia sesuai dengan dokumen yang dilampirkan

DAFTAR PEMBAYARAN PPh 46 TAHUN 2013 Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha Nama NPWP Alamat

: Stefan Westvillage : 04.567.891.0-128.000 : Jl. Sejahtera No. 1 Brastagi

NPWP Tempat Usaha

Alamat

No.

Peredaran Bruto

PPh Final 1% Dibayar

KPP Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04.567.891.0-128.000 / KPP Pratama Kabanjahe 04.567.891.0-128.000 / KPP Pratama Kabanjahe 04.567.891.0-128.000 / KPP Pratama Kabanjahe 04.567.891.0-128.000 / KPP Pratama Kabanjahe 04.567.891.0-128.000 / KPP Pratama Kabanjahe 04.567.891.0-128.000 / KPP Pratama Kabanjahe 04.567.891.0-128.000 / KPP Pratama Kabanjahe 04.567.891.0-128.000 / KPP Pratama Kabanjahe 04.567.891.0-128.000 / KPP Pratama Kabanjahe 04.567.891.0-128.000 / KPP Pratama Kabanjahe 04.567.891.0-128.000 / KPP Pratama Kabanjahe 04.567.891.0-128.000 / KPP Pratama Kabanjahe

Jl. Sejahtera No. 1 Brastagi

Rp55,000,000

Rp550,000


Rp85,000,000

Rp850,000


Rp113,500,000

Rp1,135,000


Rp100,000,000

Rp1,000,000


Rp74,500,000

Rp745,000


Rp92,500,000

Rp925,000


Rp77,500,000

Rp775,000


Rp76,000,000

Rp760,000


Rp89,500,000

Rp895,000


Rp74,500,000

Rp745,000


Rp46,500,000

Rp465,000


Rp260,700,000

Rp2,607,000

Rp1,145,200,000

Rp11,452,000

Jumlah

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Stefan Westvillage Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini

Halaman ke- 1 dari 1 halaman

Isilah SPT Tahunan Anda dengan  BENAR,  LENGKAP, dan  JELAS

pengaduan langsung help desk Direktorat KITSDA saluran telepon (021) 52970777

surat tertulis Kepada Dirjen Pajak Direktur KITSDA Direktur P2Humas Direktur Intelijen dan Penyidikan Pimpinan Unit Vertikal

SIKKA

masing-masing pegawai

surat elektronik [email protected] [email protected]

Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Kategori Wajib Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Recommend Documents