Koordinator Wilayah APTISI ANGGARAN DASAR ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (APTISI) PEMBUKAAN

KoordinatorWilayahAPTISI Wilayah I A IB 2 Wilayah II A II C 3 Wilayah II B III 4 Wilayah IV A IV B 5 Wilayah V VI 6 Wilayah VII VII A 7 Wilayah VIII VIII 8 Wilayah IX A IX B 9 Wilayah X A XC 10 Wilayah X B XD 11 Wilayah XI A XI B 12 Wilayah XII A 1

Sumut NAD Sumsel Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jabar Banten DIY Jateng Jatim Bali NTT NTB Sulawesi Manado/Gorontalo

Sumbar Jambi Riau Kepri Kalimantan Kaltim Ambon dan Ternate 13 Wilayah XII B Irian jaya XII C Papua Barat

Dr. M. Syahrial Yusuf, SE,MM,MBA Dr. Irzanita Wathan, SH,MM,M.Kes Nandang Sutrisno, SH, LLM, Ph.D Prof. Dr. MTS Arief, MBA, CPM Tony Bambang Trihartanto, Ph.D

ANGGARANDASAR ASOSIASIPERGURUANTINGGISWASTAINDONESIA (APTISI) PEMBUKAAN

Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo Prof. Dr. Johannes Gunawan,SH,LLM

Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin Prof. Dr. ES. Margiyanti, SE, MM

Bahwasesungguhnyausahamencerdaskankehidupan bangsayangdiamanatkandalamPembukaanUndangUndangDasar1945,adalahmenjaditugasdantanggung jawabbersamakeluarga,masyarakatdanpemerintah

Dr. Arissetyanto Nugroho, M.M.

dalamsuatusistempendidikannasional.

Dr. Bahdin Nur Tanjung, SE, MM

BahwaPerguruanTinggiSwastasebagaisub-sistemdari

Dr. Ir. M. Budi Djatmiko, M.Si, M.Ei George Iwan Marantika, MBA

Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tugas dan tanggungjawabmelaksanakanfungsipendidikantinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdianpadamasyarakat.

ASOSIASIPERGURUANTINGGISWASTAINDONESIA Bahwauntukmelaksanakanfungsisepertitersebutdi

Prof. Dr. Suyatno, M.Pd. Sekretaris Jenderal 56

(2)

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. Sekretaris Jenderal

atas, seluruh potensi Perguruan Tinggi Swasta perlu dihimpundalamsatuwadahkerjasamadalambentuk

AD&ARTAPTISI2011-2015


Penggabungan antara dua wilayah APTISI atau

(5)

musyawarahuntukmencapaimufakat,danapabila

denganpersyaratansebagaiberikut:

tidaktercapaimufakatdiadakanpemungutansuara

Wilayah APTISI yang akan bergabung mengajukanusulankepadawilayahAPTISIlain

b.

atauvoting. (6)

Luar

Biasa

APTISI

diselenggarakanapabilaKetuaUmumberhalangan tetap, mengundurkan diri, atau karena keadaan khususyangmenghambatkinerjaorganisasi. (7)

MusyawarahNasionalLuarBiasadapatdilaksanakan

APTISIdandisetujuiolehpenguruswilayah

ataspermintaansekurang-kurangnyaduapertiga

pleno.

anggotaPengurusPusatPlenoAPTISI;

PenggabunganantaraduawilayahAPTISIatau

(8)

ditetapkandalamRapatPengurusPusatPleno.

BABVII KEUANGAN

KeuanganAPTISIyangdiperolehdariiurananggota

Pasal20 (1)

sekurang-kurangnyasatukalidalamempattahun. (2)


MusyawarahWilayahdapatdilaksanakanduabulan sebelum atau sesudah masa jabatan Pengurus

iuran wajib dan registrasi ulang anggota

mahasiswayangterdaftarpadaPerguruan

MusyawarahWilayahadalahpemegangkekuasaan tertinggiditingkatWilayahdandiselenggarakan

diatursebagaiberikut:

anggotayangditentukanberdasarkanjumlah

Peserta Musyawarah Nasional ditetapkan dalam keputusanPengurusPusatPleno.

Pasal26

a.

Nasional

Usulan penggabungan sebagaimana yang

sekurang-kurangnya 2/3 anggota wilayah

c.

Musyawarah

yangdituju.

disebut pada ayat (2) butir a. disetujui oleh

42

KeputusanMusyawarahNasionalditetapkansecara

lebihmenjadisatuAPTISIWilayahdapatdilakukan

a.

(1)

1

Wilayahberakhir. (3)

PenyelenggaraanMusyawarahWilayahditetapkan dalamrapatPengurusPlenoWilayah;


15

asosiasi; dan oleh karena itu Badan Musyawarah

10. DivisiJurnal,PublikasidanDokumentasi

Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BM-PTSI) yang didirikan pada tahun 1984 diubah menjadi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta I ndonesia (APTISI), yang bertujuan

untuk

meningkatkan

pengelolaan,

pembinaandanpengembanganpendidikantinggiagar mampumenjadiinstitusiterdepandalammenghasilkan

1.

Dr.Ir.GiviElgivia,M.Kom.

2.

Prof.Dr.EddyYusuf

3.

Dr.Maryatmo,M.Sc.

4.

Drs.HerrySuyitno,M.Si

5.

Drs.OemarAbidin,M.Si

11. DivisiKewirausahaan

:

1.

Ir.BennyLiantoMMBAT

2.

Dr.KomangNiSawitri,MBA

3.

Drs.Yanuar,MM

kemampuan profesional yang tinggi dalam usaha

4.

Dr.YaniSupardan

pengembangandanpengamalanilmupengetahuan,

5.

T.SyahrulReza,SE,MM

6.

EkoJoyo,M.Si

sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepadaTuhanYangMahaEsa,berakhlakmulia,memiliki

teknologi dan seni yang berguna bagi peningkatan

12. DivisiPendidikandanPelatihan

derajathidupkemanusiaan.

Bahwadalamrangkameningkatkanperandanfungsi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman, maka berkat RahmatTuhanYangMahaEsa,AsosiasiPerguruanTinggi SwastaIndonesia(APTISI),menetapkanAnggaranDasar

:

1.

Riyanto,M.Si.,Ph.D.

2.

GintoroS.Kom,MM

3.

Dr.DoddyHapsara

4.

Dr.Gunarto

5.

AmeliaZainita,SE,M.Si

6.

Dr.IrwanAkib,M.Pd

:

sebagaiberikut:

2

(4)



55

Pasal24

Musyawarah Wilayah, mempunyai tugas dan wewenang:

Padasetiaprapat,pesertarapatmempunyaihakbicara a.

Menerimaataumenolakdanmengesahkan danhaksuara. pertanggungjawabanPengurusWilayah;

b.

BABVI PERUBAHANWILAYAH Pasal25

MemilihdanmenetapkanKetuadanPengurus WilayahHarian;

c.

Menetapkan Program Kerja Organisasi di Wilayah dan/atau melaksanakan Program KerjaAPTISIPusat.

(5)

(1)

KeputusanMusyawarahWilayahditetapkansecara musyawarahuntukmencapaimufakatdanapabila

Untuk membentuk Wilayah baru diperlukan persyaratansebagaiberikut: a.

tidaktercapaimufakatmakadiadakanpemungutan

memiliki anggota sekurang-kurangnya

suaraatauvoting; (6)

Musyawarah

Wilayah

sebanyak15perguruantinggi. Luar

Biasa

APTISI

b.

diselenggarakanapabilaKetuaberhalangantetap,

anggota yang tergabung dalam Wilayah

khususyangmenghambatkinerjaorganisasi. Musyawarah Wilayah Luar Biasa APTISI dapat

APTISIbaru. c.

dilaksanakanataspermintaansekurang-kurangnya duapertigaanggotaPengurusWilayahAPTISI; (8)

Peserta musyawarah Wilayah adalah seluruh

Pembentukan Wilayah APTISI yang mandiri setelahdisetujuisekurang-kurangnya2/3dari

mengundurkan diri, atau karena permasalahan

(7)

Komisariat-komisariatdisebuahprovinsitelah

Telahmendapatpersetujuandarirapatpleno wilayahdan/ataumuswilyangbersangkutan;

d.

PembentukanWilayahAPTISIbarudisahkan dalamRapatPengurusPusatPleno.

anggotaAPTISIditingkatwilayah.

16



41

7. DivisiLuarNegeri

BABI NAMA,WAKTUDANTEMPATKEDUDUKAN Pasal1

:

1.

GKRPembayun

2.

PritaKemalGani,MBA,MCIPRAPR

3.

MuslichHartadiSutanto,Ph.D

4.

Drs.Soeparto,M.Pd

5.

SudinoLim,SE,MM

6.

M.AgusCholik.SE.MM

OrganisasiinibernamaAsosiasiPerguruanTinggiSwasta IndonesiadandisingkatAPTISI.

7. DivisiUsahadanDana

APTISIdiresmikandiJakartadalamMusyawarahNasional

1.

H.HermanNawas

2.

M.Idris,SEMM

3.

Dr.NabaAjiNotosaputro

4.

Dr.LukmanHakim

1.

Dr.KomangISutaLaksana,S.H.

2.

WijayaSH,MH

3.

Dr.AhmadSudiro,SH,MH,MM

IpadahariSelasa,tanggal2Maret1999untukjangka

8. Divisi Hukum, Advokasi dan PerundangUndangan :

9. DivisiPenjaminanMutu

Pasal2

:

waktuyangtidakditentukan.

Pasal3 APTISIberpusatdanberkedudukanhukumdiIbukota NegaraRepublikIndonesia.

BABII ASAS,DASARDANSIFAT Pasal4

:

1.

Dr.Ir.DwiSulisworo,MP

2.

Drs.MuhammadRosiawan,MT

3.

Ir.Faisol,AM,MS

4.

OnceKurniawan,M.Sc

5.

Dr.Sudaryanto

6.

Meyliana,S.Kom,MM

APTISIadalahorganisasiyangberazaskanPancasiladan

54

berdasarkanUndang-UndangDasar1945,sertabersifat independen,terbuka,kekeluargaan,dandemokratis.



Pasal22 (1)

(2)

RapatPengurusterdiridariRapatPengurusPleno

Pasal21 (1)

Musyawarah Komisariat diselenggarakan dalam

dan Rapat Pengurus Harian di semua tingkat

rangka melaksanakan keputusan Musyawarah

organisasi.

Wilayah.

RapatPengurusPusatPlenodiselenggarakanoleh

(2)

PengurusPusatsekurang-kurangnyasekalidalam

Musyawarah Komisariat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Komisariat dan

enambulan. (3)

3

diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali

Rapat Pengurus Wilayah Pleno diselenggarakan olehPengurusWilayahsekurang-kurangnyasekali

dalamempattahun. (3)

MusyawarahKomisariatdapatdilaksanakandua

dalamenambulan. bulan sebelum atau sesudah masa jabatan (4)

Rapat Pengurus Harian diselenggarakan sesuai PengurusKomisariatberakhir. dengankeperluan. (4)

(5)

Musyawarah Komisariat mempunyai tugas dan

PersiapandanpelaksanaanRapatPengurusPleno wewenang:

dan Rapat Pengurus Harian dilakukan oleh

a.

Sekretaris Jenderal dan/atau Sekretaris dibantu

pertanggungjawabanPengurusKomisariat;

KepalaSekretariat. b.

Pasal23

MemilihdanmenetapkanKetuadanPengurus KomisariatHarian;

c. (1)

Menerimaataumenolakdanmengesahkan

Menetapkan Program Kerja Organisasi di

RapatPengurusPlenodianggapsahapabiladihadiri Komisariatdan/ataumelaksanakanProgram oleh lebih dari dua per tiga jumlah anggota KerjaPengurusAPTISIWilayah. pengurus.

(2)

KeputusanRapatdianggapsahapabiladisetujui oleh½(setengah)jumlahanggotayanghadir+1.

40


(5)

KeputusanMusyawarahKomisariatdiambilsecara musyawarahuntukmencapaimufakatdanapabila


17

3. DivisiRiset

BABIII TUJUAN,FUNGSIDANTUGAS

1.

Pasal5 APTISIbertujuan: (1)

Mengembangkan serta meningkatkan kemampuan anggota untuk menyiapkan peserta didik

:

Prof.dr.Dr.AbdulSalamSofro

2.

Prof.Dr.BachtiarSalehAbbas

3.

Dr.Hariyadi,M.Sc

4.

Dr.Lubis,M.Sc.

5.

Ir.EndySyaifulAlim,MT

6.

Prof.Dr.M.ZilalHamzah

4. DivisiSistemInformasi

:

menjadi manusia Indonesia yang beriman dan

1.

Dr.TeduhDirgahayu

bertakwakepadaTuhanYangMahaEsa,berbudi

2.

JohanMK,S.Kom,MM

3.

EdySantosaJaya,S.Kom,MM

4.

HenryAntonius,S.Kom,MM

5.

Dr.EkoJatmikoSukarso,MM,M.Kom

6.

Sugema,S.Kom,M.Kom

luhur,sertaberwawasankebangsaandanberdaya saingglobal. (2)

Mengembangkan serta meningkatkan kemampuananggotaagardapatberperansebagaiagen

5. DivisiKebijakandanPokja/FGD

pembangunan terdepan dalam usaha meneliti,

1.

Dr.NoorAchmad,MA

ilmu

2.

Dr.Sudirwan,M.Sc

pengetahuan,teknologi,senidanbudayabangsa

3.

Dr.LoganSiagian

4.

Aspizain,S.Pd,M.Si

mengembangkan,

dan

menerapkan

untukmeningkatkantarafkehidupanmasyarakat; (3)

Memeliharadanmenegakkanakuntabilitasanggota

6. DivisiAntarLembagadanHumas 1.

dimasyarakat; (4)

4

Prof.Dr.Sunarto

3.

Dr.Ir.FansurullahAssa,MT

dalamusahamenyumbangkandarmabaktinyabagi

4.

Ir.WiryonoRaharjo,M.Arch.,Ph.D.

masyarakat,nusa,danbangsa.

5.

Dr.TriWintoloApoko

6.

DedyKusnaUtama,S.Sos



Komisariatyangdiaturdalamtatatertib.

Musyawarah Komisariat Luar Biasa APTISI

(5)

Kehormatan,PengurusPusatPleno,danperwakilan

mengundurkan diri, atau atas permintaan

anggota secara proporsional yang mendapat

KomisariatAPTISIditingkatkomisariat;

mandatdariPengurusWilayah. (6)

Musyawarah Wilayah diikuti oleh peserta yang

Peserta musyawarah Komisariat adalah semua

terdiri dari Pengurus Wilayah Pleno dan seluruh

anggotaAPTISIditingkatkomisariat.

anggota.

BABX RAPAT-RAPAT Pasal22

(7)

MusyawarahKomisariatdiikutiolehpesertayang terdiri dari Pengurus Komisariat dan seluruh anggota.

(8)

MusyawarahNasional,MusyawarahWilayah,dan MusyawarahKomisariat,diselenggarakan2(dua)

RapatAPTISIterdiriatasRapatPengurusHariandan

bulansebelumataumaksimal2(dua)bulansetelah

RapatPengurusPlenodisetiaptingkatorganisasi. (2)

MusyawarahNasionaldiikutiolehAnggotaDewan

diselenggarakanapabilaKetuaberhalangantetap,

sekurang-kurangnyaduapertigaanggotaPengurus

(1)

53

dan dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah

atauvoting;

(6)

:

Dr.MaslinaHutasuut

2. Mengembangkanpersatuandankesatuananggota

tidaktercapaimufakatdiadakanpemungutansuara

(6)

:

Kepengurusanberakhir.

Rapat Pengurus Pusat Pleno adalah pemegang

Pasal21

kekuasaan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional. (1) (3)

Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh

RapatPengurusWilayahPlenoadalahpemegang lebihduapertigajumlahpesertayangdiundang; kekuasaantertinggidibawahMusyawarahWilayah. (2)

(4)

Keputusan Musyawarah dianggap sah apabila

RapatPengurusKomisariatadalahrapatrutinyang disetujuioleh1/2(setengah)jumlahyanghadir+ diselenggarakanolehpenguruskomisariatharian. 1.

18



39

23.

Pasal6

WakilBendahara: Ir.AsriNugrahanti,MS,Ph.D

24.

WakilBendahara:

25.

WakilBendahara:

APTISIberfungsi: (1)

Dra.NeniMeidawati,M.Si.,Ak.

anggotameliputi:

Dr.AriefKusuma,AP.,MBA. 26.

WakilBendahara:

27.

WakilBendahara:

Membina dan memberdayakan kemampuan

a.

Pembinaandanpemberdayaankemampuan pengelolaananggota;

TaufanMaulamin,SE,Ak,MM b.

Drs.ArnoldBudimanHutaosit,MBA

DIVISI : 1. DivisiOrganisasidanKeanggotaan

(2)

Pemenuhanhakdankewajibananggota;

Menumbuhkan dan mengembangkan peningkatankinerjaanggota,yangmeliputipertumbuhan danpengembangan:

:

a.

Kelembagaan;

1.

Prof.Dr.EddySugoto

2.

Prof.Dr.H.EddySugiartoK.,SE,MM

b.

Sumberdayamanusia;

3.

Prof.Dr.GedeSriDarma,ST

c.

Pembelajaranmasyarakat;

4.

Prof.Dr.SuhendarSulaeman,MS

5.

IsmetInonu,SE,MM

6.

Drs.EdiSukarmanto,MM

2. DivisiAkreditasidanEvaluasiProgram 1.

Ir.PurwantoSK,M.Si

2.

Drs.DanielFernandez,M.Si

3.

Prof.Dr.Ir.MameSutoko

4.

ImanHerwidiana,Ph.D

5.

Drs.IlyasIndra,M.A

6.

ErryKasman.SE.MSi

(3)

Meningkatkan kualitas masing-masing anggota, yangmeliputi: a.

:

Mutu

kelembagaan

dan

pengelolaan

manajemenoperasionalnya; b.

Mutu proses dan produk pendidikan,

c.

Efisiensi dan relevansi program yang

penelitian,danpengabdianpadamasyarakat;

disesuaikan dengan pengembangan dan kemajuanilmupengetahuan.

52



Pasal19

5

BABXI KEUANGAN Pasal23

Tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Komisariat berpedoman kepada tugas, kewajiban,wewenang,dantanggungjawabPengurus

KeuanganAPTISIdiperolehdari: Wilayah.

BABV MUSYAWARAHDANRAPAT Pasal20

a.

Iurananggota;

b.

Pembayaranregistrasidanregistrasiulang;

c.

Sumbangantidakmengikatbaikdaripemerintah

d.

Hasilusahadanpendapatanlainyangsahsertatidak

maupunmasyarakat,dalammaupunluarnegeri;

bertentangan dengan ketentuan perundang(1)

MusyawarahNasionaldilaksanakanditingkatPusat

undanganyangberlaku.

danmerupakanlembagatinggiorganisasi. (2)

Pasal24

Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh PengurusPusat,diadakanempattahunsekalidan dipimpinolehPimpinanMusyawarahNasionalyang diaturdalamtatatertib.

(3) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh PengurusWilayah,diadakanempattahunsekalidan dipimpinolehPimpinanMusyawarahWilayahyang

Laporan

keuangan

APTISI

disusun

dan

dipertanggungjawabkanolehPenguruspadamasingmasing tingkat organisasi, yang didahului oleh pemeriksaaninternal(internalaudit)dan/ataumelalui akuntanpublik.

diaturdalamtatatertib. (4)

Musyawarah Komisariat diselenggarakan oleh PengurusKomisariat,diadakanempattahunsekali

38



19

(4)

Memberikan perlindungan dan pembelaan

10.

KetuaBidangDanadanUsaha :

11.

KetuaBidangHukum,Advokasidan

Dr.IrzanitaWathan,SH,MM,M.Kes

terhadapanggotadaritindakanyangmerugikan, atasdasarperaturanperundang-undanganyang

Perundang-undangan: berlaku.

Prof.Dr.HambaliTahalib,SH,MH

Pasal7

12.

KetuaBidangPenjaminanMutu:

13.

KetuaBidangJurnal,PublikasidanDokumentasi:

14.

KetuaBidangKewirausahaan

Prof.Dr.JohannesGunawan,SH,LLM

APTISIbertugas: (1)

NandangSutrisno,SH,LLM,Ph.D

Merumuskanvisi,misi,danstrategipengelolaan serta pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia;

(2)

15.

KetuaBidangPendidikandanPelatihan :

16.

SekretarisJendral:

17.

WakilSekretarisJendral:

18.


19.


20.


21.


22.

Bendahara:

Prof.Dr.MtsArief,MBA,CPM

Menampung aspirasi dan memperjuangkan kepentingananggota;

:

Dr.M.SyahrialYusuf,SE,MM,MBA.

Prof.Dr.Suyatno,M.Pd (3)

Membina

anggota

dalam

melaksanakan

pengelolaandanpengembanganperguruantinggi secaraefisiendanefektif. (4)

Dr.MohammadFaisalAmir

Dr.GunawanSuryoputro,M.Hum

Menegur dan memperingatkan anggota yang melanggarkodeetikAPTISI.

Ir.R.NanangK.Soemita

Drs.M.Syahid,M.Sc

Dr.Suyanto,SE,MM,M.Ak

Prof.Dr.YudiYulius,SE,M.Si

6



BABXII PERUBAHANANGGARANDASAR DANPEMBUBARANORGANISASI Pasal25 Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Musyawarah

(4)

Melaksanakananggaranorganisasisesuaidengan

(5)

Menyiapkanlaporankeuanganorganisasisetiap

keputusanPengurusPusatHarian;

akhirtahuntakwinuntukdisampaikandandisahkan olehRapatPengurusHarian; (6)

Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang

Harian; (7)

kurangnyasetengahtambahsatujumlahpesertayang hadir.

Pasal26

Menyimpan uang organisasi pada Bank yang ditunjukdan/atauditetapkanolehRapatPengurus

dihadiriolehsekurang-kurangnyaduapertigajumlah peserta musyawarah dan disetujui oleh sekurang-

51

Menyampaikanlaporankeuangansecaraperiodik kepada pengurus Harian sekurang-kurangnya setiapenambulansekali;

(8)

BersamaKetuaUmummenandatanganidokumen

APTISI hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah

resmikeuanganorganisasiseperticek,giro,dan

Nasionalyangdiadakankhususuntukitu,yangdihadiri

surat-suratberhargalainnya.

Pasal17

olehsekurang-kurangnyaduapertigajumlahpeserta musyawarahdandisetujuiolehsekurang-kurangnyadua pertigajumlahpesertayanghadir.

BABXIII PENUTUP Pasal27

Wakil Bendahara membantu tugas-tugas Bendahara sesuaidenganpembagiantugasdantatacarakerjayang telahditetapkanPengurusHarian.

Pasal18 Tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musyawarah

Pengurus Wilayah berpedoman kepada tugas,

NasionalIIIAPTISIdiJakarta,padahariSelasatanggal28

kewajiban,wewenang,dantanggungjawabPengurus

Juni 2011

Pusat.

20



37

8.

Prof.Dr.Masyitoh,M.Ag

9.

Prof.Ir.BochariRachman,M.Sc.

10.

Dr.ParlindunganPurba

11.

Prof.Dr.AhmadSatoriIsmail.M.Sc

12.

Drs.SyamsuA.Makka.MSi

BABIV KEANGGOTAAN Pasal8 (1)

Anggota APTISI adalah semua PerguruanTinggi

PENGURUSPUSATHARIAN

Swasta di Indonesia yang telah memenuhi

1.

KetuaUmum:

ketentuandanpersyaratanperaturanperundang-

Prof.Dr.EdySuandiHamid,M.Ec

undanganyangberlaku;

2.

WakilKetuaUmum:

(2)

Prof.Dr.ES.Margianti,SE,MM 3.

pada ayat (1) pasal ini adalah Perguruan Tinggi

KetuaBidangOrganisasi: SwastadanBadanPenyelenggaradariPerguruan

Dr.Ir.M.BudiDjatmiko,M.Si,M.Ei 4.

TinggiSwastayangbersangkutan.

KetuaBidangAkreditasi danEvaluasiProgram:

(3)

TonyBambangTrihartanto,Ph.D 5.

PerguruanTinggiSwastasebagaimanadimaksud padaayat(1)pasalinidiwakiliolehpimpinanatau

KetuaBidangRiset:

unsur pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang

Prof.Dr.LaodeM.Kamaludin 6.

PerguruanTinggiSwastasebagaimanadimaksud

bersangkutan.

KetuaBidangSistemInformasi: Prof.Dr.Ir.HarjantoPrabowo

7.

KetuaBidangKebijakandanPokja/FGD :

8.

KetuaBidangAntarLembagadanHumas:

(4)

KeanggotaanAPTISIberakhirapabila: a.

AD/ARTsertaketentuanlainyangberlaku;

Dr.BahdinNurTanjung,SE,MM b.

Dr.ArissetyantoNugroho,M.M. 9.

Anggotayangbersangkutantidakmentaati

PerguruanTinggiSwastayangbersangkutan berhenti melakukan aktifitas dan/atau

KetuaBidangHubunganLuarNegeri:

dinyatakan ditutup oleh instansi yang

GeorgeIwanMarantika,MBA berwenang.

50

(5)



7

MembantuKetuaUmumdalammempersiapkan laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat HarianuntukMusyawarahNasional;

(6)

Menyusun dan mendistribusikan laporan hasil RapatPengurusPusatPleno;

(7)

Menetapkanpembagiantugasdantatacarakerja para Wakil Sekretaris Jenderal dan Kepala

ANGGARANRUMAHTANGGA ASOSIASIPERGURUANTINGGISWASTAINDONESIA (APTISI)

Sekretariat:

BABI KEANGGOTAAN Pasal1

Pasal15 WakilSekretarisJenderalbertugasmembantuSekretaris Jenderalsesuaidenganpembagiantugasdantatacara

Pe rg u r u a n Ti n g g i S wa s t a y a n g te l a h m e m e n u h i

kerjayangditetapkan.

ketentuandanperaturanperundanganyangberlaku

Pasal16

dengansendirinyamenjadianggotaAPTISI.

Pasal2

Bendaharabertugas: (1)

Mengelola dan memelihara seluruh aset dan

(1)

keuanganorganisasi; (2)

sertifikat keanggotaan yang dikeluarkan oleh

Membantutugas-tugasKetuaUmumdalamBidang

pengurusPusatHariandanberlakuselama3(tiga)

Kebendaharaan; (3)

Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunanorganisasiuntukdisahkandalamRapat PengurusHarian;

36


KeanggotaanAPTISIditandaidenganpemberian

tahun. (2)

Agartetaptercatatsebagaianggotaaktif,setiap perguruan tinggi swasta diharuskan mendaftar ulang(registrasi)secaraperiodik.


21

c.

SUSUNANPENGURUSPUSATHARIAN ASOSIASIPERGURUANTINGGISWASTAINDONESIA (APTISI) PERIODE20112015

Mergerdenganperguruantinggilain.

d.

Tidakmelakukanregistrasiulang.

e.

PerguruanTinggiSwastayangbersangkutan menyatakanmengundurkandiri.

DEWANPEMBINA

BABV HAKDANKEWAJIBANANGGOTA Pasal9

1.

Prof.Dr.Moh.MachfudMD

2.

Prof.Dr.Ir.Suharyadi,MS

3.

Prof.Ir.JoetataHadihardaja

4.

Prof.Dr.DidinHafidhuddin

5.

JacobOetama

SetiapanggotaAPTISImempunyaihak: (1)

(2)

6.

Prof.Dr.SukamdaniSahidGitosarjono

7.

Prof.Dr.Ir.BunYaminRamto,SE

untukmenyalurkanaspirasinyapadaforumyang

8.

Prof.Dr.Ir.MansyurRamly,MS

telahditentukan;

9.

Prof.Dr.MahyudinNS,SP.OG

Mengikutisemuakegiatanyangdiselenggarakan

10.

Prof.Dr.JurnalisUdin

Menyatakanpendapatbaiktertulismaupunlisan

olehAPTISIsesuaidenganketentuanyangberlaku; (3)

(4)

11.

Dr.(HC)BurhanudinAbdullah,M.Sc

12.

SetyoDuajiDarmono

MemperolehperlindungandanpembelaanAPTISI daritindakanyangmerugikanyangdilakukanoleh

DEWANPENASEHAT

pihaklain;

1.

Prof.MalikFajar,M.Sc

Memilihdandipilihdalamkepengurusan.

2.

Prof.Dr.H.HaryantoDhanutirto,Apt,DEA

3.

Prof.Dr.MuchtarNurJaya

4.

Prof.Dr.DidikJRachbini

5.

Dr.(HC)JamesT.Riady

6.

AntonPriyatno,SH

7.

Prof.Dr.TuttyAlawiyah,AS.

Pasal10 SetiapanggotaAPTISImempunyaikewajiban: (1)

8

MenjagadanmemeliharanamabaikAPTISI;



Pasal3

49

b.

Berusaha, mencari, dan mengusahakan

c.

Mengoptimalkan pendapatan iuran dan

pendanaanbagipembiayaanorganisasi; KeanggotaanAPTISIdinyatakannonaktifapabila: a.

Anggota yang bersangkutan tidak mentaati registrasianggota Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan d.

Membuat anggaran belanja kegiatan

ketentuanorganisasiyangberlaku. oraganisasi; b.

Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan e.

MerencanakandanmengembangkanBidang

berhentimelakukanaktifitasdan/ataudinyatakan DanadanUsahabagiAPTISIdimasakinidan ditutupolehpemerintah; mendatang; c.

Mergerantaraduaperguruantinggiataulebih;

d.

Tidakmelakukanregistrasiulang.

f.

Melaksanakanhubungankerjadanprogram kerjasesuaidenganbidangnyapadawilayah-

Pasal4 (1)

Pemberhentian

sebagai

wilayah.

anggota

sebagaimanadimaksudpadaPasal3ayat(1)dan ayat(4)diawalidenganprosesteguranorganisasi. (2)

Pasal14

APTISI

SekretarisJenderalbertugas: (1)

Pemberhentiansebagaianggotadinyatakansecara tertulis oleh Pengurus Pusat Harian APTISI atas

Membantu Ketua Umum dalam menjalankan administrasiorganisasi;

(2)

usulanpenguruswilayah.

Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PengurusPusat;

(3)

Mengendalikantugas-tugassekretariat;

(4)

Mempersiapkan bahan-bahan dan risalah Rapat PengurusPusatHariandanRapatPengurusPusat Pleno;

22



35

TIM FORMATUR MUNAS KE-IV APTISI 2011-2015 1. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. 2. Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd. 3. Prof. Dr. Ir. H. Suharyadi, MS. 4. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si, M.Ei 5. Anton Prijatno, SH. 6. Prof. Dr. Laode M. Kamaludin, M. Sc, M.Eng 7. H. Bahdin Nur Tanjung, SE, MM 8. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH, MH 9. Dr. H. Suriansyah Murhaini , SH, MH

(2)

Memperjuangkan, membina dan mengembangkankerjasamadengansesamaanggotaAPTISI, denganinstitusiswastamaupunpemerintahyang terkait,didalamdandiluarnegeri,sesuaidengan visidanmisiperguruantinggi;

(3)

Membayar iuran sebagaimana diatur dalam AnggaranRumahTangga;

(4)

Mentaati dan melaksanakan segala ketentuan AnggaranDasardanAnggaranRumahTanggaserta semuaperaturanyangditetapkanAPTISI;

(5)

MemberitahukankepadaPengurusAPTISItentang perubahan-perubahan yang berkaitan dengan PerguruanTinggiSwastayangbersangkutan;

(6)

MematuhikodeetikAPTISI.

BABVI STRUKTURORGANISASI Pasal11 StrukturorganisasiAPTISIterdiridari: (1)

OrganisasitingkatPusatdenganlingkupNegara KesatuanRepublikIndonesia;

48



c.

Membuat

MOU

Understanding

(

Memorandum of

BABII KEPENGURUSAN Pasal5

)denganberbagaiinstansidi

dalammaupunLuarNegeriuntukkepentingan organisasidananggota; e.

Melaksanakanhubungankerjadanprogram

(1)

dipilihsertaditetapkanolehMusyawarahmenurut

wilayah.

tingkatorganisasi.

KetuaBidangSumberDaya: a.

Membantu Ketua Umum dan mewakilinya

(2)

masingdalamMusyawarahNasional,Musyawarah

Mengidentifikasi sumber daya manusia

Wilayah,danMusyawarahKomisariat;

berkualitas di lingkungan perguruan tinggi untukdiberdayakandalamkegiatanunggulan; c.

(3)

(4)

padatingkatorganisasimasing-masing.

Mengadvokasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia berkuliatas dan kelengkapaninfrastrukturperguruantinggi

Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Wilayah, terpilih secara otomatis menjadi ketua formatur

diberdayakanbersama; d.

PemilihanPengurusPusatdanPengurusWilayah diselenggarakandengansistemformatur.

Mengidentifikasikualitasinfrastrukturyang dimiliki perguruan tinggi swasta untuk

PemilihanKetuaUmum,KetuaWilayah,atauKetua Komisariat dilakukan secara langsung, masing-

dalamurusanpengembangansumberdaya; b.

AnggotaPengurusadalahunsurPimpinanPTSatau pimpinanBadanHukumPenyelenggara(BHP)yang

kerjasesuaidenganbidangnyapadawilayah-

(6)

(5)

Syarat-syaratuntukdapatdipilihmenjadipengurus: a.

Membantu Ketua Umum dan mewakilinya dalamurusanBidangDanadanUsaha;

34

Pancasila;

KetuaBidangDanadanUsaha: a.


Beriman dan bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berjiwa

kepadapemerintahdaninstitusilain. (7)

9

b.

Berprestasi dan berdedikasi dalam usaha pengembanganpendidikantinggi;


23

(2)

ataubeberapaPropinsiyangditetapkanolehRapat PengurusPusatPleno; (3)

MEMUTUSKAN :

OrganisasitingkatWilayahdenganlingkupPropinsi

Apabila dipandang perlu dapat dibentuk APTISI

Menetapkan : Pertama

: Pengukuhan Pengurus Pusat Harian APTISI Periode 2011 - 2015, hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-IV APTISI sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

Kedua

: Menugaskan para Pengurus Pusat Harian APTISI untuk melaksanakan amanat organisasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APTISI Tahun 2011.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat

: Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

tingkat Komisariat yang bersifat koordinatif dan merupakankelengkapanorganisasiWilayah.

BABVII PERUBAHANWILAYAH Pasal12 PerubahanwilayahAPTISIdapatdilalukandalambentuk pemekaranataupenggabunganantaraduawilayahatau lebih.

Pasal13 (1)

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 19 Agustus 2011

Organisasitingkatwilayahyangterdiriatasbeberapa propinsidan/ataukomisariatdapatmembentuk

ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

wilayahbaru; (2)

Untuk membentuk wilayah baru diperlukan persyaratanyangharusdipenuhiolehkomisariat ataukomisariatgabungannyaataukelompokPTS yangmembentuknya;

10

Prof. Dr. Suyatno, M.Pd. Sekretaris Jenderal



c.

Padasaatdipilihmendudukijabatansebagai

e.

47


pimpinan Perguruan Tinggi Swasta atau


pimpinan Badan Hukum Penyelenggara

wilayah.

(BHP).

(4)

KetuaBidangMonitoringdanEvaluasi:

d.

Perguruan tinggi yang diwakilinya telah melaksanakankewajibannyasebagaianggota.

dalam urusan monitoring dan evaluasi

f.

Tidak dalam menjalani hukuman yang

programpengembanganorganisasi;

a.

ditetapkanolehpengadilan. g.

b.

Tidak melanggar ketentuan-ketentuan c.

atau ketentuan organisasi lainnya yang

Melaksanakanfungsimonitoringdanevaluasi

Melaksanakanfungsimonitoringdanevaluasi kerjaorganisasiditiapwilayah;

diputuskanolehRapatPengurusPlenopada

d.

tingkatorganisasimasing-masing;

Merencanakandanmengembangkanstrategi monitoringdanevaluasiorganisasiAPTISIdi

Pengurus yang telah selesai masa jabatannya

masakinidanmendatang.

sebagaipimpinanperguruantinggiswastadapat

e.

meneruskanmenjadipengurusdiAPTISIhingga masajabatannyadiorganisasitersebutberakhir.


kerjaAPTISIPusat;

AnggaranDasardanAnggaranRumahTangga

(6)

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. Sekretaris Jenderal

Melaksanakan penyusunan laporan kinerja organisasisecaramenyeluruhsetiaptahun.

(5)

KetuaBidangHubunganantarInstitusi: a.

Pasal6

Membantu Ketua Umum dan mewakilinya dalam urusan hubungan kerjasama antar institusidalamdanluarorganisasiAPTISI.

(1)

Masajabatanpengurusadalahempattahundan b.

Membukakomunikasidenganinstansiyang

hanyabolehmenjabatsebanyak-banyaknyadua terkait dengan permasalahan Pendidikan periodeberturut-turutpadajabatanyangsama. Tinggi;

24



33

Pengurus Pusat Harian APTISI periode 2011-2015 dengan Keputusan Pimpinan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Mengingatkan

: 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Tahun 2011. 6. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-IV APTISI, tanggal 27-29 Juni 2011. Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Formatur, tanggal 29 Juli 2011 & tanggal 7 Agustus 2011. 2. Keputusan Rapat Pengurus Pusat Harian (RPPH), tanggal 19 Agustus 2011.

46

(3)

APTISIWilayahbaruhasilpemekaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat PengurusPusatPleno.

(4)

Persyaratan pemekaran wilayah sebagaimana disebutkanpadaayat(2)diaturdalamAnggaran RumahTanggaAPTISI.

Pasal14 (1)

Organisasitingkatwilayahdapatbergabungdengan wilayah lain untuk meningkatkan keefektifan organisasi.

(2)

PenggabunganantaraduaAPTISIwilayahataulebih

(3)

Persyaratan penggabungan APTISI wilayah

ditetapkandalamRapatPengurusPusatPleno.

sebagaimanadisebutkanpadaayat(2)diaturdalam AnggaranRumahTanggaAPTISI.



d.

e.

Menata

pelaksanaan

dan

hubungan

(2)

Keanggotaanpengurusberakhirkarena:

komunikasiantarwilayahdananggotaAPTISI;

a

Berhalangantetap;

Meyakinkan

dalam

b.

Berakhirmasajabatannya;

melaksanakantugasnyasesuaidenganAD/

c.

Berhenti atau mengundurkan diri atas

Ketua

Umum

permintaansendiri;

ARTAPTISI; f.

g.


d.

ketentuanAnggaranDasardan/atauAnggaran


RumahTanggaatauketentuanorgansasiyang


diputuskanolehRapatPengurusPlenopada

Membantu Ketua Umum dan mewakilinya dalamurusanbidangkebijakanpemerintah danpengembanganorganisasi;

Sedangmenjalanihukumanyangditetapkan olehpengadilan.

(3)

PenggantianPengurusAntarWaktu: a.

ApabilaKetuaUmumberhalangantetapatau

b.

Mengkritisi kebijakan pemerintah bagi

mengundurkandiri,makasalahseorangKetua

pendidikantinggi;

PengurusPusatditetapkansebagaiPejabat

c.

Memberikan usulan kepada pemerintah

KetuaUmummelaluiRapatPengurusPusat

tentang perundang-undangan, peraturan

Pleno sampai dengan diselenggarakannya

pemerintah, dan lain-lain, yang berkaitan

MusyawarahNasionalLuarBiasa;

denganpermasalahanpendidikantinggi; d.

32

tingkatorganisasimasing-masing. E.

KetuaBidangKebijakandanpengembangan: a.

Diberhentikankarenamelanggarketentuan-

OrganisasiAPTISIdimasakinidanmendatang.

wilayah. (3)

11

b.

ApabilaKetuaPengurusWilayahberhalangan


tetap atau mengundurkan diri, maka salah

KebijaksanaanPendidikanTinggidimasakini

seorang Wakil Ketua ditetapkan sebagai

danmendatang;

PejabatKetuamelaluiRapatPengurusWilayah



25

BABVIII KEPENGURUSAN Pasal15

ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (APTISI) d.a. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jl. Gandaria IV/24 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 Telp. (021) 7398897 Fax. (021) 7398898

Kepengurusan APTISI terdiri atas Pengurus Pusat,

KEPUTUSAN ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA NOMOR : 01/SK/PP-APTISI/VII/2011

PengurusWilayah,danPengurusKomisariat.

Pasal16 (1)

(2)

(3)

TENTANG

PengurusPusatAPTISIterdiridari: a.

PengurusPusatHarian;

b.

PengurusPusatPleno.

PENGUKUHAN PENGURUS PUSAT HARIAN ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA PERIODE 2011 - 2015

PengurusWilayahAPTISIterdiridari: a.

PengurusWilayahHarian;

b.

PengurusWilayahPleno.

PIMPINAN ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

Pengurus Komisariat terdiri atas pengurus

Menimbang

komisariatharian. (4)

SusunanPengurusPusat,PengurusWilayah,dan PengurusKomisariatdiaturdalamAnggaranRumah TanggaAPTISI.

Pasal17 (1)

DalamkepengurusanAPTISIPusatdapatdiangkat DewanKehormatandanpadaAPTISIWilayahdapat

12

: 1. bahwa untuk kelangsungan dan kelancaran roda organisasi serta kinerja APTISI sebagai wadah da lam penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. 2. bahwa hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-IV APTISI, telah terbentuk susunan Pengurus Pusat Harian APTISI Periode 2011-2015. 3. bahwa berdasarkan per timbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas maka perlu menetapkan susunan AD&ARTAPTISI2011-2015


Pleno sampai dengan diselenggarakannya

(4)

MusyawarahWilayahLuarBiasa; c.

Apabila

Ketua

Pengurus

Umum

menyampaikan

Laporan

PertanggungjawabanOrganisasipadaakhirmasa Komisariat

berhalangantetapataumengundurkandiri,

jabatannya. (5)

Ketua Umum dapat mewakilkan kepada salah

makasalahseorangWakilKetuaditetapkan

seorang Ketua Pengurus Pusat Harian untuk

sebagaiPejabatKetuamelaluiRapatPengurus

memimpinrapatPengurusHariandan/atautugas-

Komisariat

tugaslainsesuaidenganbidangnya.

Pleno

sampai

dengan

diselenggarakannyaMusyawarahKomisariat

(6)

LuarBiasa; d.

Ketua

45

Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal menandatanganisurat-suratkeluar.

Apabila suatu jabatan kepengurusan selain

Pasal13

KetuaUmumdanKetuaWilayahmengalami kekosongan, maka jabatan tersebut diisi (1)

Ketua Bidang bertugas membantu tugas Ketua

melalui penetapan Rapat Pengurus Pleno Umumsesuaidenganbidangmasing-masingyang menuruttingkatorganisasimasing-masing. tata cara kerjanya ditetapkan oleh Ketua Umum e.

Dalam hal terjadi pengunduran waktu berdasarkanRapatPengurusPusatHarian. penyelenggaraan Musyawarah Nasional, (2)

KetuaBidangOrganisasi:

MusyawarahWilayah,dan/atauMusyawarah a. Komisariat,

pengurus

lama


tetap dalamurusanBidangOrganisasi;

melaksanakantugasdantanggungjawabnya b.

MembuatProgramKerjadanmelaksanakan

sampaiterbentukpengurusbaru. fungsimanajemenorganisasiAPTISI; (4)

Anggota Pengurus Wilayah dapat merangkap c.

Menerima keluhan dan permasalahan

jabatan anggota Pengurus Pusat Harian kecuali wilayah-wilayah; untukjabatanKetuaUmum.

26



31

BABVIII PENUTUP Pasal27 (1)

diangkat Badan Penasihat yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan untuk pengembangan organisasi serta menjaga kewibawaanorganisasi.

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapk an oleh

(2)

MusyawarahNasionalIIIAPTISIdiJakartapadahari

Dewan Kehormatan APTISI di tingkat Pusat sebagaimana

KamisTanggal28Juni20011.

disebutkan

pada

ayat

(1)

beranggotakan para tokoh masyarakat yang

(2)AnggaranRumahTanggainihanyadapatdiubah

dipandang berjasa dalam pengembangan

olehMusyawarahNasional.

PendidikanTinggisecaranasional. (3)

BadanPenasihatditingkatWilayahsebagaimana disebutkan pada ayat (1) beranggotakan tokohtokoh, baik swasta maupun pemerintah dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan untuk pengembangan pendidikan tinggi di Wilayah.

BABIX MUSYAWARAH Pasal18 MusyawarahAPTISIterdiriatas:

44

(2)

a.

MusyawarahNasional;

b.

MusyawarahNasionalLuarBiasa;



BABIII SUSUNANPENGURUS Pasal7

SusunanorganisasisecaralengkapditingkatPusat, Wilayah, atau Komisariat ditetapkan dalam Musyawarah di tingkat masing-masing dengan mempertimbangkan

aspek

organisasi

sebagaimanadisebutkanpadaayat(1).

13

(1)

PengurusPusatterdiriatasPengurusPusatHarian danPengurusPusatPleno;

BABIV TUGAS,KEWAJIBAN,WEWENANGDAN TANGGUNGJAWABPENGURUS

(2)

atas: a.

Pasal11

seorangKetuaUmum;

b.

beberapaorangKetuaBidang;

c.

seorangSekretarisJenderaldibantuolehWakil SekretarisJenderal;

PengurusPusatHarianmerupakansatubadankolektif yangdipimpinolehKetuaUmum.

PengurusPusatHariansekurang-kurangnyaterdiri

d. (3)

seorangBendaharadibantuWakilBendahara.

PengurusPusatPlenoadalahinstrumenorganisasi di bawah Musyawarah Nasional yang berfungsi

Pasal12

sebagaimediakoordinasiantarapengurusPusat danWilayahAPTISI.

(1)

KetuaUmumbertindakuntukdanatasnamaAPTISI (4)

PengurusPusatPlenoterdiriatasPengurusPusat

ditingkatnasional; Harian ditambah dengan Ketua dan Sekretaris (2)

KetuaUmummenetapkanpembagiantugasserta Wilayah. tatacarakerjaPengurusPusatHarian. (5)

(3)

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pada

Ketua Umum menentukan waktu, acara, dan penguruspusathariansecaraex-officiobertindak memimpin pelaksanaan Rapat Pengurus Pusat

sebagaiKetuadanSekretarisPengurusPusatPleno.

HariandanPengurusPusatPleno.

30



27

c.

MusyawarahWilayah;

Tinggi Swasta masing-masing dalam tahun

d.

MusyawarahWilayahLuarBiasa;

yangbersangkutandandibayarpadasetiap

e.

MusyawarahKomisariat

awaltahunanggaran;

f.

MusyawarahKomisariatLuarBiasa.

b.

besarnya iuran wajib dan Registrasi Ulang Anggota ditentukan secara musyawarah

Pasal19 (1)

dalamRapatPengurusPusatPleno; c.

Musyawarah Nasional APTISI adalah pemegang

(2)

(2)

a.

Pengurus Pusat sebesar dua puluh lima persen;

Penyelenggaraanmusyawarahnasionalditetapkan

b.

PengurusWilayahsebesartujuhpuluhlima

c.

Jumlah uang iuran yang diserahkan untuk

persen.

dalamRapatPengurusPusatPleno. Musyawarah Nasional mempunyai tugas dan

PengurusKomisariatditetapkandalamrapat

wewenanguntuk: a.

anggota

Pembagian uang iuran dan Registrasi Ulang

PengurusPusatHarianberakhir.

(4)

iuran

Anggotaditetapkansebagaiberikut:

MusyawarahNasionalAPTISIdapatdilaksanakan dua bulan sebelum atau sesudah masa jabatan

(3)

uang

dilaksanakanmelaluiPengurusWilayah.

kekuasaantertinggiorganisasidandilaksanakan sekurang-kurangnyasatukalidalamempattahun.

pengumpulan

PengurusWilayahPleno.

Menerimaataumenolakdanmengesahkan pertanggungjawabanPengurusPusat;

b.

MenetapkandanmengubahAnggaranDasar

c.

Menetapkankebijaksanaanumumorganisasi;

danAnggaranRumahTangga;

d.

MemilihdanmenetapkanKetuaUmumdan anggotaPengurusPusatHarian.

14

(6)



Untukmelaksanakantugassehari-hariPengurus

(5)

43

KetuadanSekretarispadapenguruswilayahharian

PusatHariandibantuolehKepalaSekretariatyang

secara ex-officio bertindak sebagai Ketua dan

profesionaldanpenuhwaktu.

SekretarisPengurusWilayahPleno. (6)

Pasal8

Untukmembantupelaksanaantugassehari-hari, Pengurus Harian Wilayah dibantu oleh Kepala Sekretariatyangprofesionaldanpenuhwaktu.

(1)

Pengurus Wilayah terdiri atas Pengurus Wilayah

(2)

Pengurus Wilayah Harian sekurang-kurangnya

Pasal9

HariandanPengurusWilayahPleno.

terdiriatas: a.

seorangKetua;

b.

beberapaorangWakilKetua;

c.

seorang Sekretaris dibantu oleh Wakil

Susunan Pengurus Komisariat ditetapkan dalam Musyawarah Komisariat berpedoman pada susunan penguruswilayahdansusunannyadisesuaikandengan kebutuhan.

Pasal10

Sekretaris; (1) d.

Ketuabidangpadapenguruspusatdanwakilketua

seorangBendaharadibantuWakilBendahara. padapenguruswilayahsebagaimanadisebutkan

(3)

Pengurus Wilayah Pleno adalah instrumen padaPasal5ayat(2b)danPasal6ayat(2b)sekurangorganisasi di bawah Musyawarah Wilayah yang kurangnyamengurusiaspek: berfungsi sebagai media koordinasi antara a.

organisasi;

pengurusWilayahdanKomisariatAPTISI. (4)

Pengurus Wilayah Pleno terdiri atas Pengurus WilayahHarianditambahdenganKetuaPengurus KomisariatdanSekretaris.

28


b.

kebijakandanpengembangan

c.

monitoringdanevaluasi;

d.

kerjasamaantarinstitusi;

e.

sumberdaya;

f.

danadanusaha;


29

Koordinator Wilayah APTISI ANGGARAN DASAR ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (APTISI) PEMBUKAAN

Recommend Documents