ISSN 2087-2208 KOORDINASI PERENCANAAN DALAM PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM UNTUK GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH OLEH DINAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Ismanudin Agung Subakti
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami k oordinasi perencanaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji Pegawai Negeri Sipil Daeraholeh Dinas Keungan Daerah Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan koordinasi perencanaan dengan mendasarkan dimensi-dimensi koordinasi meliputi aspek:(a) kejelasan wewenang dan tanggungjawab, (b) pengawasan dan pengamatan, (c) fasilitas komunikasi, dan (d) kemampuan pimpinan Dinas Keuangan Daerah (DKD) semuanya terlihat sudah cukup baik. Beberapa faktor kendala dalam penyelenggaraan koordinasi perencanaan tersebut diantaranyamasih terbatasnya sarana dan prasarana melakukan koodinasi dalam pengelolaan dibidang keuangan dari hasil penerimaan DAU, termasuk dalam aspek koordinasi, baik koordinasi secara vertikal, horisontal maupun diagonal.Adapun upaya mengatasi kendala tersebut antara lain dilakukan upaya seperti melakukan koordinasi, baik secara intern di tingkat DKD Kabupaten Indramayu, maupun koordinasi dengan lintas dinas/instansi terkait. Kata Kunci: Koordinasi,Perencanaan, dan Dana Alokasi Umum (DAU). PENDAHULUAN 1. Latar belakang Penelitian Pemerintah Indonesia dalam dasa warsa terakhir ini terus melakukan strategi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang kuat, bersih dan bertanggung jawab serta berpihak kepada masyarakat. Salah satu strategi dimaksud dengan melakukan upaya reformasi terhadap peraturan perundang-undangan politik dan pemerintahan di Indonesia. Hal itu di antaranya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan negara. Seiring dengan kebijakan desentralisasi tersebut, saat inidiwujudkan dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan nasional tersebut mempunyai arti yang penting dan strategis, karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan tentang penyelenggaraan PemerintahanDaerah sebagai subsistem pemerintahan negara, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab yang ditunjang dengan adanya sumber dana pembiayaan urusan pemerintahan daerah yang pasti. Berkaitan dengan pembiayaan pemerintahan daerah dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 279 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa: “Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah”. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa: “Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa pajak FISIP UNWIR Indramayu
75
JURNAL ASPIRASI Vol. 6 No. 1Agustus 2015 daerah dan retribusi daerah; b. pemberian dana bersumber dari perimbangan.”Kemudian tekait dengan pengelolaam Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Pasal 290 ditegaskan sebagai berikut: (1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf b dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (2) DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. (3) Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota. (4) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. (5) Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (6) Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari pendapatan asli Daerah dan DBH. (7) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa: “jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekuang-kurannya 26% (dua puluh enam perseratus) dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN”. Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa: “DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Dalam ayat (3) “ Celah fiskal dalam ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Sedangkan dalam ayat (4) bahwa: “Alokasi dasar pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah”. Kemudian dalam Pasal 37 ditegaskan bahwa: “ketentuan lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Sehubungan dengan penerimaan DAU tersebut di atas, bahwa termasuk Kabupaten Indramayu dalam setiap tahun anggran yang berjalan menerima DAU dengan perkembangan penerimaan DAU sebagai berikut: Tabel 1.1: Jumlah Perkembangan Penerimaan dan Realisasi DAUKabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2012 s.d 2014. No. Tahun Jumlah (Rp) Realisasi (Rp) % 1. 2012 1.017.639.195.000 1.017.639.195.000 100 2. 2013 1.134.695.113.000 1.134.695.113.000 100 3. 2014 1.267.337.159.000 1.267.337.159.000 100 Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014.
Adapun mengenai besarnya proporsi penerimaan DAU terhadap penerimaan pendapatan pendapatan Dearah Kabupaten Indramayu pada tiap tahun anggaran yang sedang berjalan dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini. Tabel 1.2: Jumlah Proporsi Penerimaan DAU terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu tahun Anggaran 2012 s.d 2014 No. Tahun Jumlah DAU Jumlah Seluruh Pendapatan (Rp). Daerah (Rp) 1. 2012 1.017.639.195.000 1.885.653.941.609 2. 2013 1.134.695.113.000 2.121.308.065.714 3. 2014 1.267.337.159.000 2.577.499.937.569 Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014.
% 53,96 53,49 49,16
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penerimaan DAU Kabupaten Indramayu mempunyai proporsi yang paling besar dari seluruh pendapatan daerah Kabupaten Indramayu, di mana tahun anggaran 2012 penerimaan DAU sebesar Rp.1.017.639.195.000,00 dari total pendapatan daerah sebesar Rp.Rp.1.885.653.941.609,00 atau mencapai 53,96%. Sementara tahun anggran 2013 penerimaan DAU sebesar Rp. 1.134.695.113.000,00 dari 76
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ISSN 2087-2208 total pendapatan daerah sebesar Rp. 2.121.308.065.714,00 atau mencapai 53,49, sedangkan tahun anggaran 2014 penerimaan DAU sebesar Rp. 1.267.337.159.000,00 dari total pendapatan daerah sebesar Rp. 2.577.499.937.569,00 atau hanya mencapai 49,16%. Berdasarkan uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa penerimaan DAU Kabupaten Indramayu rata-rata dalam tiap tahun anggaran yang berjalan mendominasi seluruh penerimaan daerah yaitu rata-rata sekitar 50% atau lebih dari seluruh pendapatan daerah Kabupaten Indramayu. Namun demikian, sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa penggunaan DAU tersebut sebagian besar diperuntukkan bagi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten Indramayu. Adapun Dinas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Indramayu yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu, dinyatakan bahwa Dinas Keuangan Daerah (DKD) Kabupaten Indramayu merupakan Dinas Daerah Kabupaten Indramayu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dari hasil penerimaan DAU. Fungsi koordinasi,termasuk dalam organisasi pemerintahan sangatlah diperlukan, baik mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dan pengendalian sehingga tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi maupun kewenangannya. Hal tersebut, dilakukan agar program-program maupun kegiatan-kegiatan organisasi dapat dilaksanakan secara terpadu dan serasi karena adanya kesatuan arah maupun gerak dalam mencapai tujuan organisasi tersebut, termasuk perencanaan penggunaan DAU. Perencanaan dalam penggunaan DAU memiliki fungsi yang sangat strategis, terutama untuk menunjang efektivitas dan efisiensi penggunaannya, dalam hal ini khususnya untuk pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) bersangkutan pada tahun anggaran yang akan berjalan. Tjokroamidjojo (1995:57) mengatakan bahwa:“perencanaan adalah suatu proses kegiatan usaha yang terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya”. Adapun permasalahan yang muncul dalam koordinasi perencananaan dalam penggunaan DAU untuk gaji PNSD selama ini, khususnya di Kabupaten Indramayu antara lain dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Masih terdapat adanya selisih pembayaran gaji PNSD yang lebih besar dari pada penerimaan DAU dalam setiap anggaran yang berjalan. Kondisi ini menuntut Kabupaten Indramayu mengalokasikan sejumlah dana untuk mencukupi jumlah pembayaran gaji PNSD dalam setiap tahun anggran yang berjalan, karena adanya defisit pembayaran tersebut. 2) Penggajian PNSD akibat mutasi antar daerah misalnya seringkali mengalami keterlambatan pembayaran yang diterima oleh PNSD bersangkutan. 3) Koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja yang terkait masih kurang berjalan secara efektif. Hal ini antara lain terlihat misalnya kurang adanya saling memberi data atau menerima data yang sama-sama dibutuhkan dalam pencapaian sasaran kegiatan SKPD atau unit kerja yang terkait, dan lain sebagainya, kususnya dalam rangka pembayaran gaji PNSD. Adapun sebagai gambaran umum mengenai Rekapitulasi Gaji Induk PNS/CPNS per Golongan Tahun 2014 seperti Tabel 1.3 di bawah ini. Tabel 1.3: Rekapitulasi Gaji Induk PNS/CPNS di Kabupaten Indramayu Tahun 2014. No. Uraian Jumlah Ket. 1. Pegawai 14.723 2. Istri 11.132 3. Anak 17.064 4. Jiwa 42.919 5. Penghasilan Rp. 61.391.665.193 6. Jumlah Potongan Rp. 6.340.307.993 7. Jumlah Bersih Rp. 55.051.257.800 Sumber : Diolah dari Rekapitulasi Gaji Induk PNS/CPNS per Golongan Desember 2014 Pemerintah Kabupaten Indramayu.
FISIP UNWIR Indramayu
77
JURNAL ASPIRASI Vol. 6 No. 1Agustus 2015 Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian dan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa koordinasi perencanaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji PNSD oleh Dinas Keungan Daerah Kabupaten Indramayu masih kurang optimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan peneltian dengan judul: “Koordinasi Perencanaan dalam Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) oleh Dinas Keungan Daerah Kabupaten Indramayu”. 2. Fokus Masalah Sesuai dengan permasalahan penelitian di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini diarahkan pada koordinasi perencanaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), khususnya untuk gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) oleh Dinas Keungan Daerah Kabupaten Indramayu. Di sisi lain, penelitian ini diarahkan pada identifikasi faktor kendala, dan upaya mengatasi faktor kendala koordinasi perencanaan dalam penggunaan DAU untuk gaji PNSDoleh Dinas Keungan Daerah Kabupaten Indramayu dimaksud di atas. 3. Rumusan Masalah Berdasarkan fokus masalah penelitian dan tercapainya tujuan penelitian serta sebagai arah dalam penelitian ini, maka rumusan masalah penelitiannnya dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Bagaimana koordinasi perencanaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji PNSDoleh Dinas Keungan Daerah Kabupaten Indramayu?. 2) Apa faktor kendala koordinasi perencanaan dalam penggunaan DAU untuk gaji PNSDoleh Dinas Keungan Daerah Kabupaten Indramayu?. 3) Bagaimana upaya mengatasi faktor kendala koordinasi perencanaan dalam penggunaan DAU untuk gaji PNSDoleh Dinas Keungan Daerah Kabupaten Indramayu?. KERANGKA PEMIKIRAN Dinas Keuangan Daerah (DKD) Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Dinas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Indramayu yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu. Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, DKD Kabupaten Indramayu merupakan Dinas Daerah Kabupaten Indramayu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah, termasuk dari hasil dana perimbangan dari pemerintah pusat, antara lain berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Adapun pengertian Dana Perimbangan menurut Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa: “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Sedangkan pengertian DAU menurut Pasal 1 angka (47) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa: “Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dalam Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2014 tersebut di atas dinyatakan bahwa: “Dinas Keuangan Daerah (DKD) Kabupaten Indramayu adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah.” Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa “DKD Kabupaten Indramayu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.” Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: 78
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ISSN 2087-2208 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DKD Kabupaten Indramayu mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketata-usahaan. e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya sesuai susunan organisasi dan tata kerja pada DKD Kabupaten Indramayu yaitu berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Indaramyu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, bahwa “Kepala Bidang Dana Perimbangan mempunyai tugas pokok mengelola sebagaian tugas dinas dibidang dana perimbangan”. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Perimbangan mempunyai fungsi antara lain: 1) Pengelolaan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh), DAU, DAK, dana penyesuaian dan pendapatan lainnya. 2) Pengelolaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi atau unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan proses penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat atau provinsi yang menjadi hak daerah. Koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada hakekatnya merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam rangka menciptakan keserasian dari pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengertian koordinasi menurut Handoko (1997:195) bahwa “Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efesien”. Sedangkan pengertian yang lebih lengkap mengenai koordinasi dikemukakan menurut Sugandha (1995:106) bahwa “koordinasi adalah usaha manajer (pimpinan) untuk menciptakan perpaduan gerak antara beberapa pejabat, unit dalam organisasi, organisasi baik yang bersamaan maupun berbeda fungsi ke arah satu sasaran yang sama secara serasi agar dapat tercipta efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan bersama”. Fungsi koordinasi termasuk dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangatlah diperlukan, baik mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dan pengendalian,sehingga tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi maupun kewenangan SKPD. Hal tersebut, dilakukan agar program-program maupun kegiatankegiatanSKPD dapat dilaksanakan secara terpadu dan serasi karena adanya kesatuan arah maupun gerak dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Untuk mencapai maksud, tujuan dan sasaran dari program-program dan kegiatankegiatan, termasuk dalam pengelolaan DAU sesuai hak daerah secara tepat, maka koordinasi secara internal (koordinasi antar unsur Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu) maupun koordinasi secara ekternal pemerintahan (koordinasi antara unsur Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu, ataupun dengan instansi terkait lainnya) mutlak diperlukan, sehingga adanya komitmen dan pemahaman yang sama dari penyelenggaraan suatu program/kegiatan terutama dengan pihak-pihak yang terkait tersebut. Apabila koordinasi perencanaan dalam penggunaan DAU tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, maka pencapian tujuan organisasi dalam penggunaan DAU juga akan dapat dicapai secara efektif pula, di samping adanya dukungan sumber-sumber daya organisasi secara tepat, misalnya kualitas pimpinan dan pegawai/aparatur yang kompeten, terdapat dukungan anggaran yang cukup, serta adanya sarana dan prasarana pendukung lainnya yang memadai. Koordinasi ke dalam (internal) yaitu kordinasi antar bagian organisasi untuk menciptakan sinergi antar bagiandalam melaksanakan misi organisasi. Koordinasi ini biasanya FISIP UNWIR Indramayu
79
JURNAL ASPIRASI Vol. 6 No. 1Agustus 2015 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari yang menjadi kewenangan organisasi. Di samping itu, koordinasi dilakukan secara eksternal, yaitu koordinasi dengan pihak-pihak lain di luar organisasi pemerintahan secara terpisah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukan betapa pentingnya kebutuhan koordinasi, baik koordinasi internal organisasi itu sendiri maupun koordinasi eksternal, terutama bila berkaitan dengan suatu program yang memiliki kompleksitas aspek. Hal itu seperti halnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang di dalamnya termasuk pengelolaan DAU, di mana di dalamnya tidak terlepaskan dari kegiatan koordinasi perencanaan sampai dengan pelaksanaanya. Konsep koordinasi itu sendiri, menurut Stoner (dalam Sugandha 1995:106) adalah “proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara efisien”. Pendapat tersebut mengadung makna bahwa dengan koordinasi yang efektif, tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sementara itu, menurut Handoko (1997:196) bahwa “koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksananya”. Kemudian menurut Farland (dalam Kaloh, 1987:53) mengungkapkan terdapat 4 (empat) faktor yang menentukan pencapaian koordinasi yang efektif di dalam organisasi, yaitu sebagai berikut: 1) Claritying authority and responsibility (kewenangan dan tanggung jawab); 2) Careful checking and observation (pengawasan dan pengamatan yang seksama; 3) Fasilitating effective communicaty (fasilitas komunikasi yang efektif); 4) Utilitizing leadership skill (menggunakan kemampuan pimpinan). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi perencanaan dalam penggunaan DAU untuk gaji PNSD adalah serangkaian kualitas proses pengaturan dan penyerasian dari seluruh potensi dan unit organisasi serta antar unit organisasi yang berbeda tugas pokok dan fungsinya ke arah tercapainya keserasian, keselarasan, dan kesinambungan guna terwujudnya kesatuan arah dan tindakan untuk pencapaian tujuan penggunaan DAU, khususnya untuk Gaji PNSD Kabupaten Indramayu sesuai hak Daerah, yang tercermin dari: (1) kejelasan wewenang dan tanggungjawab, (2) pengawasan dan pengamatan yang seksama, (3) fasilitas komunikasi yang efektif, dan (4) kemampuan pimpinan dalam melakukan koordinasi dimaksud. METODE PENELITIAN Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri. Kemudian dalam tahap selanjutnya dapat dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan informasi sesuai kebutuhan penelitian. Unit analisisnya adalah keseluruhan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan k oordinasi perencanaan dalam penggunaan DAU untuk gaji PNSD oleh Dinas Keungan Daerah Kabupaten Indramayu . Pihak-pihak yang terkait langsung dimaksud antara lain meliputi unsur pimpinan dan pembantu pimpinan di Dinas Keuangan Daerah (DKD) Kabupaten Indramayu, unsur Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu, dan para pimpinan Unit SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Kemudian untuk penentuan subyek yang dipilih sebagai key informen adalah digunakan teknik purposive yaitu penentuan key informan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun key informan yang diharapkan dapat diperolehnya data dan informasi dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Sekretaris DKD Kabupaten Indramayu; (2) Kepala Bidang Anggaran pada DKD Kabupaten Indramayu; (3) Kepala Seksi Penyusunan Anggaran pada DKD Kabupaten Indramayu; (4) Sekretaris Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (2 orang); dan (5) PNSD Kabupaten Indramayu (2 orang). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara secara langsung, observasi langsung dan studi dokumentasi. Data dalam penelitian ini dianalis dengan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengujian 80
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ISSN 2087-2208 keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan ketekunan pengamatan, dan kecukupan referensi.
dengan perpanjangan keikutsertaan,
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 1. Koordinasi Perencanaan dalam Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU)untuk Gaji PNSD oleh Dinas Keungan Daerah Kabupaten Indramayu Sebagaimana di kemukakan sebelumnya bahwa pengukuran variabel koordinasi perencanaan dalam penggunaan DAU untuk gaji PNSD dalam penelitian ini diukur berdasarkan dimensi-dimensi koordinasi menurut Farland (dalam Kaloh, 1987:53) meliputi faktor-faktor sebagai berikut: (1) Claritying authority and responsibility (kewenangan dan tanggung jawab); (2) Careful checking and observation (pengawasan dan pengamatan yang seksama; (3) Fasilitating effective communicaty (fasilitas komunikasi yang efektif); (5) Utilitizing leadership skill (menggunakan kemampuan pimpinan).Adapun uraian pembahasan dari setiap dimensi/Aspek dan indikator variabel dalam penelitian ini masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Aspek kejelasan wewenang dan tanggungjawab Aspek wewenang dan tanggungjawab pada koordinasi perencanaan dalam penggunaan DAU untuk gaji PNSD dalam penelitian ini diukur dengan indikator-indikator yang diuraikan di bawah ini, bahwa secara umum telah tercermin adanya kejelasan mengenai uraian tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan hierarkhi tanggung jawab dari unsur Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu sebagimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Untuk lebih jelasnya masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a) Kejelasan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas. Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas DKD Kabupaten Indramayu, khususnya dalam perencanaan penggunaan DAU untuk gaji PNSD di Kabupaten Indramayu terlihat telah cukup jelas. Hal itu, seperti telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu maupun dalam Peraturan Bupati Indramayu yang masingmasing menegaskan sebagai berikut: (1) Dalam Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu menegaskan bahwa: “Dinas Keuangan Daerah (DKD) Kabupaten Indramayu adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa “DKD Kabupaten Indramayu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DKD Kabupaten Indramayu mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketata-usahaan. e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 3.A Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keuangan Daerah (DKD) Kabupaten Indramayu dinyatakan bahwa Kepala DKD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset FISIP UNWIR Indramayu
81
JURNAL ASPIRASI Vol. 6 No. 1Agustus 2015 daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala DKD antara lain mempunyai fungsi: 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan administrasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. 2) Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. 3) Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. 4) Penyelenggaraan perencanaan, penggalian dan pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. (3) Dalam hal koordinasi perencanaan dalam pengelolaan keuangan, seperti ditegaskan dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 3.A Tahun 2015 di atas, bahwa Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di antaranya penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran. Dalam kaitan itu, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi: (1) pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, instansi dan SKPD terkait dalam rangka perumusan kebijakan anggaran, penyusunan R-APBD dan R-APBD, serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana anggaran daerah, dan (2) perencanaan belanja non program, yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa pengelolaan perencanaan koordinasi penggunaan DAU menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas DKD Kabupaten Indramayu, sedangkan secara teknis operasional menjadi tugas pokok dan fungsi dari Kepala Bidang Anggaran dengan membawahkan Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Kepala Seksi Anggaran Non Program. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran pada DKD Kabupaten Indramayu diperoleh informasi sebagai berikut: Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari hasil DAU yang menjadi bagian daerah Kabupaten Indramayu adalah menjadi tanggungjawab DKD Kabupaten Indramayu, yang secara teknis di kelola Bidang Anggaran dengan membawahkan 3 Kepala Seksi. Khusus dalam koordinasi perencanaan, termasuk penggunaan DAU untuk gaji pegawai PNSD maka menjadi tugas pokok dan tanggung jawab Kepala Seksi Penyusunan Program. Tugas pokok tersebut selama ini telah berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa DKD Kabupaten Indramayu telah memiliki uraian tugas pokok dan fungsi yang cukup jelas termasuk dalam rangka pelaksanaan koordinasi perencanaan dalam penggunaan DAU untuk gaji PNSD dalam setiap tahun anggaran yang sedang berjalan. b) Kejelasan tata kerja organisasi. Sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu menegaskan bahwa susunan organisasi DKD Kabupaten Indramayu terdiri dari: Kepala Dinas, Bidang Pendapatan I, Bidang Pendapatan II, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun mengenai tata kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DKD Kabupaten Indramayu, khususnya pelaksanaan koordinasi perencanaan dalam penggunaan DAU untuk gaji pegawai telah diatur sesuai ketentuan sebagai berikut: 1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan dengan instansi lain. 2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. 3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan pengarahan, dan petunjukbagi pelaksanaan tugas bawahannya. 82
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ISSN 2087-2208 4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan hubungan kerja sama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal. 6) Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran pada DKD Kabupaten Indramayu yang terkait dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dinyatakan sebagai berikut: Selaku Kepala Bidang Anggaran, kami dalam menjalankan tugas pekerjaan selalu melaksanakan koordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, selaku Kepala Bidang juga memimpin dan mengkoordinasikan bawahan saya serta memberikan bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya. Selain itu, kami juga melakukan hubungan kerja sama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku, baik secara vertikal maupun horizontal. Berdasarkan uraian di atas, terlihat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan, termasuk koordinasi perencanaan dalam penggunaan DAU untuk gaji sesuai kewenangan DKD Kabupaten Indramayu, terlihat telah memiliki tata kerja yang harus dilakukan, baik oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi hingga unsur pelaksananya. Dalam menjalankan tugas pokoknya, terlihat bahwa semua unsur organisasi terlihat telah melakukan prinsip-prinsip koordinasi, misalnya dalam bentuk komunikasiyang dilakukan diantara unsur organisasi yang ada. Koordinasi yang dilakukan yaitu dalam rangka menciptakan keserasian dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukannya. Dengan demikian koordinasi tersebut merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan fungsi koordinasi tersebut tentunya sudah cukup tepat dan sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi DKD Kabupaten Indramayu, termasuk di bidang pengunaan DAU untu gaji PNSD agar kebijakan/program/kegiatan yang disusun dan direncanakan dapat dilaksanakan secara terpadu dan serasi karena adanya kesatuan pemahaman akan tujuan atau sasaran dari kebijakan/program/kegiatan oleh bagian-bagian yang terkait, termasuk dengan SKPD lainnya. Dalam hal tersebut, tampaknya koordinasi ini telah dilakukan dengan cukup baik, sehingga adanya keberhasilan pencapaian tujuan dalam penggunaan DAU tersebut. Koordinasi yang dilakukan dimaksud tampaknya juga dilakukan baik ke dalam (koordinasi internal), yaitu koordinasi antar Bidang dalam Dinas terutama untuk menciptakan sinergi antar bagian/bidang dalam melaksanakan kebijakan/program/kegiatan yang telah disepakati bersama. Koordinasi ini dilaksankan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari yang menjadi kewenangan Kepala Bidang Anggaran tersebut. Di sisi lainnya, koodinasi atau hubungan lintas instansi/dinas (koordinasi eksternal), tampaknya juga dilakukan. Koordinasi ini lebih banyak dilakukan terutama dengan unsur pimpinan SKPD lainnya di lingkuan Pemerintah Kabupaten Indramayu. c) Kejelasan hierarki tanggung jawab. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Kepala DKD Kabupaten Indramayu mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. Kemudian dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala DKD antara lain mempunyai fungsi: 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan administrasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. 2) Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang pendapatan, pengelolaan FISIP UNWIR Indramayu
83
JURNAL ASPIRASI Vol. 6 No. 1Agustus 2015 keuangan, dan aset daerah. 3) Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. 4) Penyelenggaraan perencanaan, penggalian dan pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Kepala DKD merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kepala DKD dibantu oleh unsur pembantu pimpinan Dinas (Sekretaris Dinas dan Kepala-kepala Sub Bagian), unsur pelaksana (para Kepala Bidang, Kepala Seksi) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dengan demikian, secara hierarkhi tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya, maka Kepala DKD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sementara para unsur pembantu pimpinan dan para unsur pelaksana Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas tersebut di atas. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran yang menyatakan sebagai berikut: Berdasarkan hierarkhisnya, terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka selaku Kepala Dinas akan bertanggungjawab kepada Bupati Indramayu. Sedangkan unsur pembantu pimpinan Dinas dan unsur pelaksana Dinas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab kepada Kepala DKD Kabupaten Indramayu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan aspek wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki unsur DKD Kabupaten Indramayu, khususnya koordinasi perencanaan dalam penggunaan DAU untuk gaji PNSD yang dilihat dari indikator kejelasan uraian tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan hierarkhi tanggung jawab dari unsur-unsur DKD Kabupaten Indramayu terlihat telah cukup mendukung secara efektif dalam pencapaian tujuan organisasi dimaksud di atas. 2) Aspek pengawasan dan pengamatan yang seksama Aspek pengawasan dan pengamatan pada koordinasi perencanaan dalam penggunaan DAU untuk gaji PNSD, yang diukur dengan indikator pengamatan pelaksanaan rencana dan prosedur kerja,kesesuaian kegiatan dengan rencana dan prosedur kerja, serta tindakan pejabat/pimpinan mengatasi penyimpangan, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: a) Adanya pengamatan pelaksanaan rencana dan prosedur kerja. Insikator pengamatan pelaksanaan rencana dan prosedur kerja merupakan aspek pengawasan yang cukup penting dalam penyelenggaraan koordinasi urusan pemerintahan termasuk dalam koordinasi perencanaan keuangan (DAU). Hal ini berarti bahwa dalam mencapai tujuan Dinas sesuai tugas pokok dan kewenangan DKD, maka diperlukan adanya pengamatan pelaksanaa perencanaan program/kegiatan DKD sesuai bidang tugas dalam setiap tahun anggaran yang berjalan, yang selanjutnya agar dapat dilaksanakan berdasarkan prosedur kerja yang telah disepakati, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut karena kegiatan pengawasan itu pada hakekatnya adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan. Selain itu, pengawasan juga sebagai usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagainya yang telah ditetapkan. Pengawasan juga sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 84
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ISSN 2087-2208 Sehubungan dengan itu, bahwa dalam pengamatan pelaksanaan rencana dan prosedur kerja dalam kegiatan koordinasi perencanaan tersebut di atas terlihat telah dapat mengarahkan adanya kesesuaian rencana dengan pelaksanaan rencana dan prosedur kerja sehingga perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran yang menyatakan bahwa: Untuk terlaksananya tugas dibidang koordinasi perencanaan dalam penggunaan DAU untuk gaji PNSD maka kami terus melakukan koordinasi untuk perencaan, misalnya melalui rapat-rapat dinas, terutama dengan unsur pimpinan dinas/instansi lainnya. Hal itu untuk menyamakan persepsi, pandangan dan kebutuhan untuk pemenuhan gaji PNS di unit SKPD masing-masing. Meskipun demikian belum semua pihak terkait memahami secara baik petingnya pengamatan yang seksama terhadap rencana, maupun pelaksanaan rencana dan prosedur kerja melalui pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini masih sering kali terlihat adanya ego sektoral yang kurang mendukung pelaksanaan urusan tersebut. Berdasarkan uraian tersrsebut terlihat adanya pengamatan yang seksama melalui koordinasi terhadap rencana, pelaksanaan rencana dan prosedur kerja dalam penggunaan DAU untuk gaji PNSD. Melalui koordinasi yang efektif yang dilakukan tersebut akan dapat mencorong agar perencanaan yang dibuat dapat digunakan sebagai alat dalam pelaksanaan rencana dan penganggaran gaji PNSD, dan sekaligus dapat sebagai alat untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksud di atas. b) Kesesuaian kegiatan dengan rencana dan prosedur kerja. Mengenai kesesuaian kegiatan dengan rencana dan prosedur kerja berdasarkan hasil koordinasi perencanaan pengunaan DAU untuk gaji PNSD sebelumnya, terlihat adanya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan prosedur kerja. Kondisi tersebut terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai, baik secara waktu pembagian, ketepatan besaran jumlah gaji PNSD dan seterusnya, terutama dalam tahun anggaran yang berjalan. Terlihat pula dengan adanya kesesuaian kegiatan pembayaran gaji dengan rencana dan prosedur kerja telah mendorong semakin efektifnya pencapaian program/kegiatan penggunaan DAU tersebut. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran sebagai berikut: Bahwa kesesuaian kegiatan dengan rencana dan prosedur kerja dalam penggunaan DAU, khususnya untuk gaji PNSD merupakan salah satu target yang harus dicapai secara optimal oleh DKD dalam setiap tahun anggaran yang berjalan. Kita berharap bahwa penyerahan gaji kepada PNS dalam setiap bulannya juga tidak mengalami keterlambatan serta sesuai rencana dan prosedur kerja yang telah disepakati bersama. c) Tindakan pejabat/pimpinan mengatasi penyimpangan. Dalam upaya mengatasi adanya kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam koordinasi perencanaan penggunaan DAU, terutama yang dilakukan para bawahan, bahwa Kepala DKD selalu melakukan pembinaan kepada bawahannya sesuai kewenangannya. Hal tersebut terlihat dari adanya upaya-upaya Kepala Dinas, baik melalui pembinaan maupun pemberian sanksi yang tegas kepada para bawahan yang dianggap melakukan pelanggaran ataupun pelaksanaan tugas yang menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran yang menjelaskan sebagai berikut: Kepala DKD selaku unsur pimpinan Dinas selalu mengingatkan dan melakukan pembinaan dalam berbagai kesempatan, terutama kepada unsur pembantu pimpinan Dinas dan unsur pelaksana Dinas agar melaksanakan tugas pokoknya dan fungsinya sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya masing-masing. Hal ini tentunya agar para bawahan tidak melakukan hal-hal yang di luar batas-batas kewenangannya, hal itu agar selain tidak merugikan dirinya sendiri, juga dapat merugikan negara dan masyarakat dan semestinya harus mereka dijauhi. FISIP UNWIR Indramayu
85
JURNAL ASPIRASI Vol. 6 No. 1Agustus 2015 3) Aspek fasilitas komunikasi Aspek fasilitas komunikasi pada kegiatan koordinasi perencanaan penggunaan ADD untuk gaji PNSD, yang diukur dengan indikator adanya dorongan saling menyampaikan informasi, kelancaran tukar menukar informasi, penggunaan fasilitas komunikasi dan koordinasi, dan hubungan kerjasama yang saling pengertian, masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a) Dorongan saling menyampaikan informasi. Dorongan saling menyampaikan informasi pada pelaksanaan koordinasi perencanaan penggunaan DAU untuk gaji PNSD oleh DKD Kabupaten Indramayu merupakan indikator yang cukup penting dalam pencapaian keberhasilan koordinasi tersebut. Hal tersebut terlihat dari adanya kemauan dan sikap saling memberi dan menyampaikan informasi terkait, misalkan adanya penyampaian informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya maupun yang telah dilakukan oleh setiap SKPD, termasuk yang menjadi penghambat atau kendalanya. Hal itu tentunya menjadi modal penting bagi DKD untuk terselenggaranya koordinasi yang lebih efektif lagi, khususnya terkait pengelolaan dan penggunaan DAU untuk gaji PNSD, baik pada tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun evaluasi program/kegiatan tersebut. Terlihat secara umum, baik dalam tahap proses perencanaan, pelaksanaan rencana maupun evaluasi kegiatan tersebut adanya dorongan saling menyampaikan informasi yang cukup baik dari berbagai pihak dan yang terkait. Hal ini terlihat dari informasi-informasi yang masuk kepada DKD dari setiap SKPD. Begitu pula sebaliknya dari pihak DKD juga memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan dari setiap SKPD. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyusunan Anggaran pada DKD Kabupaten Indramayu, menuturkan sebagai berikut: Dorongan untuk saling menyampaikan informasi melalui koordinasi penggunaan DAU untuk gaji PNSD selama ini sudah cukup baik. Jadi baik dari DKD sendiri sebagai unit pengelola maupun unit-unit SKPD sebagai pengguna anggaran DAU untuk pemberian gaji PNSD selalu saling memberikan informasi sesuai kebutuhan masing-masing. b) Kelancaran tukar menukar informasi. Kelancaran tukar menukar informasi pada koordinasi perencanaan dalam penggunaan DAU untuk gaji PNSD terlihat sudah cukup baik. Kondisi ini terlihat dari adanya saling memberi dan menerima informasi secar timbal balik diantara pihakpihak yang terkait. Namun demikian tukar menukar informasi lebih banyak banyak dilakukan hanya pada saat rapat-rapat dinas dengan pihak-pihak terkait. Sementara di luar kegiatan tersebut, tampaknya kegiatan tukar menukar informasi kurang dapat dilakukan secara teratur, dan berkelanjutan. Kondisi tersebut tentunya perlu dibina terus dan ditingkatkan kualitasnya lagi, sehinga adanya saling pengertian untuk saling memberi dan menerima informasi dari berbagai pihak terkait, dan dapat secara efektif dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyusunan Anggaran menyatakan sebagai berikut: Kegiatan tukar menukar informasi, harusnya telah menjadi suatu kebutuhan bersama. Untuk keperluan perencanaan anggaran misalnya, hal itu dapat diperolehnya berbagai data dan informasi akurat yang saling diperlukan. Dalam pelaksanaan program/kegiatan hal itu akan menjadi alat pelaksanaan maupun alat evaluasi dan seterusnya, termasuk untuk perencanaan lebih lanjut guna perbaikan program/kegiatan ke depan. c) Penggunaan fasilitas komunikasi dan koordinasi. Penggunaan fasilitas komunikasi dalam koordinasi perencanaan penggunaan DAU untuk gaji PNSD secara umum terlihat sudah cukup optimal. Hal tersebut terlihat dari upaya komunikasi yang dibangun dan dilakukan antar pihak terkait, yaitu mulai dari komunikasi dalam perencanaan bahkan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun demikian, apabila diperhatikan lebih lanjut, terlihat bahwa penggunaan 86
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ISSN 2087-2208 fasilitas komunikasi dalam koordinasi tersebut masih perlu dibenahi lebih lanjut. Hal ini mengingat bahwa komunikasi dalam koordinasi sebagai sarana penting untuk saling mengetahui dan menerima informasi secara timbal balik dari berbagai pihak masih cukup terbatas. d) Hubungan kerjasama yang saling pengertian. Mengenai hubungan kerjasama yang saling pengertian dalam koordinasi perencanaan tersebut terlihat juga masih kurang dilakukan secara optimal. Kurang optimalnya kegiatan kerjasama tersebut terutama, selain dilatar-belakangi oleh masih terbatasnya sumber daya manusia (pegawai pelaksana) di tingkat SKPD yang masih terlihat cukup terbatas, juga lebih disebabkan karena adanya kelemahan dalam membina dan membangun upaya kerjasama yang saling menguntugkan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu unsur SKPD menyatakan sebagai berikut: Sesuai kewenangan yang dimiliki DKD seharusnya sudah mampu melakukan kerjasama yang saling mengutungkan dengan berbagai pihak, terutama dengan dinas/instansi terkait. Namun demikian karena kelemahan internal terutama kondisi dan kemampuan pegawai yang cukup terbatas upaya kerjasama yang saling mnguntungkan tersebut masih cukup terbatas, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek fasilitas komunikasi dalam penyelenggaraan koordinasi perencanaan penggunaan DAU untuk gaji PNSD, yang diukur dengan indikator adanya dorongan saling menyampaikan informasi, kelancaran tukar menukar informasi, penggunaan fasilitas komunikasi dan koordinasi, dan hubungan kerjasama yang saling pengertian tampaknya sudah dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga dapat menunjang secara efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas tersebut di atas dalam mengelola DAU yang menjadi hak daerah, khususnya untuk pembayaran gaji PNSD di seluruh unit SKPD. 4) Aspek kemampuan pimpinan SKPD. Aspek kemampuan pimpinan SKPD dalam melakukan koordinasi perencanaan penggunaan DAU untuk gaji PNSD yang diukur dengan indikator: prakarsa pimpinan dengan organisasi lainnya, kemampuan pimpinan dalam berkomunikasi dengan instansi lain, kehadiran pimpinan instansi dalam setiap rapat koordinasi, dan kesediaan pimpinan melaporkan hasil koordinasi kepada atasan, dan memberikan instruksi kepada bawahan, masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a) Prakarsa pimpinan dengan organisasi lainnya. Kemampuan pimpinan/kepala DKD dalam melakukan koordinasi perencanaan penggunaan DAU untuk gaji PNSD terlihat sudah cukup baik. Hal tersebut tidak lepas dari adanya kemampuan Kepala DKD tersebut dalam memprakarsai pertemuanpertemuan yang dilakukan dalam upaya mengkoordinasikan program/kegiatan sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya. Pemrakarsaan tugas Kepala DKD tersebut terlihat dari adanya pembinaan hubungan dan kerjasama yang cukup baik, misalnya dengan para unsur pimpinan SKPD terkait. b) Kemampuan pimpinan dalam berkomunikasi dengan instansi lain. Kemampuan pimpinan/Kepala DKD dalam berkomunikasi dengan unsur instansi/SKPD lain juga terlihat sudah cukup efektif. Hal ini terlihat dari kemampuan berkomunikasi dari Kepala DKD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut yang sudah cukup efektif. Dalam hal tersebut, Kepala DKD memandang bahwa komunikasi sebagai proses permindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain, sehingga perlu dilakukan secara efektif. Melalui komunikasi sebagai suatu proses dengan mana orang-orang bermaksud memberikan pengertian melalui pengiriman berita-berita secara simbolis, dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi (SKPD) yang berbeda dan bidang yang berbeda pula. Dengan melalui komunikasi tertentu, membuat seseorang mengerti, di samping suatu sarana pengaliran informasi dan sebagai suatu sistem bagi terjalinnya komunikasi diantara individu-individu yang saling terlibat. Terdapat beberapa saluran yang digunakan untuk memperoleh informasi, di FISIP UNWIR Indramayu
87
JURNAL ASPIRASI Vol. 6 No. 1Agustus 2015 antaranya meliputi komunikasi vertikal, komunikasi lateral atau horisontal, dan komunikasi diagonal. Selanjutnya mengenai praktek dari masing-masing saluran komunikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal tediri dari dua bentuk, yaitu komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Komunikasi ini digunakan untuk memperoleh informasi untuk suatu kegiatan yang melibatkan banyak unsur, baik informasi itu dari atas ataupun dari bawah, yang jelas kesemuanya dapat digunakan untuk mendukung kegiatan. Komunikasi ke bawah, terlihat dari pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan oleh Dinas atau kebijakan yang menjadi acuan program-program di SKPD. Sedangkan komuniksi ke atas, dapat berupa rencana program-program yang dilakukan oleh Dinas yang disinkronkan dengan progam nasional. 2) Komunikasi lateral atau horisontal. Komunikasi ini merupakan proses komunikasi yang digunakan dalam rangka koordinasi atau bersifat koordinatif. Komunikasi lateral terdiri dari dua hal, yaitu (a) komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama, dan (b) komunikasi yang terjadi antara dan di antara SKPD lain yang ada. Terkait dengan penyelenggaraan urusan tersebut, komunikasi lateral digunakan dalam kegiatan koordinasi yang dilakukan secara internal organisasi DKD, seperti rapat kerja atau brieffingstaf/pegawai tentang pelaksanaan kegiatan rutin, atau juga dapat digunakan dalam rapat koordinasi antar lembaga yang menyangkut kegiatan yang sifatnya lintas instansi pemerintahan seperti program yang harus dilakukan oleh antar SKPD yang berkaitan dengan program tersebut. 3) Komunikasi Diagonal. Komunikasi dibentuk dalam suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatannya dengan melakukan kegiatan pencarian informasi dalam tiap-tiap bagian dengan bagian lain di luar garis lini hubungan struktural yang berupa saransaran. Bentuk komunikasi seperti ini merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi,, seperti halnya dalam koordinasi perencanaan penggunaan DAU untuk gaji PNSD yang melibatkan berbagai lini dan SKPD di luar DKD Kabupaten Indramayu. c) Kehadiran pimpinan instansi dalan setiap rapat koordinasi. Tingkat kehadiran pimpinan instansi (SKPD) dalam setiap rapat terlihat sudah cukup baik. Hal tersebut menunjukan sangat pentingnya kebutuhan akan koordinasi, baik dalam internal organisasi itu sendiri maupun hubungan lintas sektoral atau antar instansi. Bedasarkan data yang ada, khususnya terlihat pada pada daftar kehadiran pada rapat-rapat dinas yang diselenggarakan oleh DKD Kabupaten Indramayu, bahwa sebagian besar yang hadir rapat adalah unsur pembantu pimpinan ataupun unsur pelaksana dari SKPDterkait, dan tampak sedikit sekali dihadiri dari unsur pimpinan dinas/instansi/unit satuan kerja seperti yang diharapkan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kurangnya tingkat pemahaman pimpinan dinas/instansi/unit satuan kerja yang ada, terutama dalam tanggung jawab untuk melaksanakan hasil-hasil kesepakatan koordinasi. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa rata-rata perwakilan yang hadir kurang konsekuen mewakili dinas/instansi/unit kerjanya karena memang secara hirarkhis para wakil dalam koodinasi tidak memiliki otoritas terutama dalam mengambil keputusan. d) Kesediaan pimpinan melaporkan hasil koordinasi kepada atasan dan memberikan instruksi kepada bawahan. Berdasarkan informasi yang ada terlihat bahwa kesediaan pimpinan melaporkan hasil koordinasi kepada atasan, dan memberikan instruksi kepada bawahan sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat dari upaya-upaya pelaporan yang dilakukan setiap pembantu pimpinan unit kerja kepada atasannya secara langsung. Namun demikian bentuk pelaporan yang dilakukan pembantu pimpinan unit kerja kepada atasannya secara langsung rata-rata masih dilakukan secara lisan. Kondisi tersebut tentunya menghambat segi-segi akuntabilitas kinerja yang selalu dan perlu didasarkan pada bukti-bukti laporan secara tertulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara baik. 88
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ISSN 2087-2208 Sementara itu, indikator pemberian instruksi kepada bawahan terlihat juga sudah cukup baik. Hal ini terkihat dari upaya pimpinan yang terus melakukan pemanggilan kepada staf pelaksana untuk menindaklanjuti dari hasil-hasil koordinasi, baik dalam bentuk konsep-konsep terulis maupun upaya pelaksnaan secara riil di lapangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab organisasi yang dipimpinnya tersebut. 2. Faktor Kendala Koordinasi Perencanaan dalam Penggunaan DAU untuk Gaji PNSD oleh Dinas Keungan Daerah Kabupaten Indramayu Beberapa faktor kendala perencanaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Gaji PNSD oleh Dinas Keungan Daerah Kabupaten Indramayu antara lain dapat diuraikan berikut ini. 1) Masih kurang optimalnya penyelenggaraan koordinasi secara timbal balik (dua arah), baik secara intern di tingkat Dinas, maupun koordinasi dengan lintas dinas/instansi terkait. Koordinasi ini lebih diakibatkan kurang adanya pemahaman dan kesatuan tindak dan gerak, baik dalam proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan maupun evaluasi rencana dan pelaksanaan program/kegiatan, khususnya dalam pengelolaan keuangan untuk gaji PNSD yang bersumber dari hasil DAU sesuai kewenangan masing-masing SKPD. 2) Belum optimalnya upaya kerjasama yang saling menguntungkan, terutama dari DKD dengan pihak unsur Dinas/instansi terkait (SKPD lainnya) dalam rangka mendukung kegiatan perencanaan dan penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan pembayaran gaji PNSD secara lebih optimal. 3) Masih lemahnya upaya perencanaan, pelaksanaan rencana program/kegiatan pembayaran gaji PNSD melalui koordinasi pengawasan dan pengamatan secara seksama, baik terhadap rencana, pelaksanaan rencana dan prosedur kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Upaya mengatasi Faktor Kendala Koordinasi Perencanaan dalam Penggunaan DAU untuk Gaji PNSD oleh Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu Upaya mengatasi faktor kendala koordinasi perencanaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji PNSD oleh Dinas Keungan Daerah Kabupaten Indramayu antara lain dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatkan penyelenggaraankoordinasi, baik koordinasi secara intern di tingkat Dinas (DKD), maupun koordinasi dengan lintas dinas/instansi terkait (dengan SKPD lain yang terkait). Koordinasi ini dilakukan agar adanya pemahaman dan kesatuan tindak dan gerakan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan maupun evaluasi rencana dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai kewenangan masing-masing. 2) Meningkatkan upaya kerjasama yang saling menguntungkan, dengan pihak Dinas/instansi terkait dalam rangka mendukung kegiatan perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembayaran gaji PNSD secara lebih optimal. 3) Meningkatkan upaya perencanaan, pelaksanaan rencana program/kegiatan melalui koordinasi pengawasan dan pengamatan secara seksama terhadap rencana, pelaksanaan rencana dan prosedur kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan Kesimpulan hasil penelitian tentang koordinasi perencanaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) oleh Dinas Keungan Daerah Kabupaten dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Aspek wewenang dan tanggungjawab dengan indikator-indikator kejelasan uraian tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan hierarkhi tanggung jawab dari unsur-unsur DKD Kabupaten Indramayu terlihat sudah cukup jelas dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
FISIP UNWIR Indramayu
89
JURNAL ASPIRASI Vol. 6 No. 1Agustus 2015 2) Aspek pengawasan dan pengamatan dengan indikator pengamatan pelaksanaan rencana dan prosedur kerja, kesesuaian kegiatan dengan rencana dan prosedur kerja, serta tindakan pejabat/pimpinan dinas mengatasi penyimpangan terlihat sudah cukup baik dan perlu terus dipertahankan. 3) Aspek fasilitas komunikasi dengan indikator adanya dorongan saling menyampaikan informasi, kelancaran tukar menukar informasi, penggunaan fasilitas komunikasi dan koordinasi, dan hubungan kerjasama yang saling pengertian secara umum juga telah terlihat cukup baik. 4) Aspek kemampuan pimpinan dinas/SKPD lain dengan indikator prakarsa pimpinan dengan organisasi lainnya, kemampuan pimpinan dalam berkomunikasi dengan instansi lain, kehadiran pimpinan instansi dalam setiap rapat koordinasi, dan kesediaan pimpinan unit kerja melaporkan hasil koordinasi kepada atasan dan memberikan instruksi kepada bawahan terlihat juga sudah cukup baik. 2) Beberapa kendala pada koordinasi p erencanaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU)
untuk Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) oleh DKD Kabupaten Indramayu dalam setiap tahun anggaraan yang berjalan antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana melakukan
koodinasi maupun pelayanan umum dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas/SKPD lainnya terutama dalam pengelolaan dibidang keuangan dari hasil penerimaan DAU, termasuk dalam aspek koordinasi, baik koordinasi secara vertikal, horisontal maupun diagonal. 3) Beberapa upaya untuk mengatasi faktor kendala pada koordinasi perencanaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) oleh DKD Kabupaten Indramayu antara lain: (a) Melakukan koordinasi, baik secara intern di tingkat DKD Kabupaten Indramayu, maupun koordinasi dengan lintas dinas/instansi terkait (SKPD lain yang terkait); (b) Membangun dan meningkatkan upaya kerjasama yang saling menguntungkan, terutama dengan pihak Dinas/instansi terkait dalam rangka mendukung kegiatan perencanaan, dan pelaksanaan rencana pembayaran gaji PNSD secara lebih optimal; (c) Meningkatkan upaya perencanaan, pelaksanaan rencana program/kegiatan pembayaran gaji PNSD melalui koordinasi pengawasan dan pengamatan secara seksama terhadap rencana, pelaksanaan rencana dan prosedur kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Saran Adapun saran yang diberikan terhadap hasil kesimpulan penelitian di atas antara lain sebagai berikut: 1) Kepala DKD Kabupaten Indramayu hendaknya terus meningkatkan koordinasi perencanaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sesuai kewenangan DKD Kabupaten Indramayu. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber-sumber daya dengan memperhatikan aspek-aspek:(a) kejelasan wewenang dan tanggungjawab, (b) mengoptimalkan pengawasan dan pengamatan terhadap rencana, pelaksnaan rencana dan prosedur kerja sesuai kewenangan DKD, (c) memanfaatkan fasilitas-fasilitas komunikasi yang tersedia, dan (d) menggunakan kemampuan pimpinan DKD secara optimal dalam pengelolaan urusan tersebut sesuai kewenangannya. 2) Kepala Dinas/Badan/Lembaga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu beserta unit Dinas/Instansi terkait lainnya yang ada dibawahnya, hendaknya terus mendukung dan melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan rencana pembayaran gaji dalam setiap tahun anggaran yang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. 3) Kepala DKD Kabupaten Indramayu hendaknya terus membangun dan meningkatkan upaya kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak unsur pimpinan Dinas/Instansi terkait lainnya, terutama dalam menunjang kelancaraan proses perencanaan dan penganggaran gaji pegawai, maupun pelaksanaan rencana pembayaran gaji PNSD dari hasil penerimaan DAU yang menjadi bagian daerah sesuai tugas pokok dan kewenangan masing-masing SKPD. 90
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ISSN 2087-2208 DAFTAR PUSTAKA Conyers, Diana. 1992. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga (Alih bahasa: Susetiawan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Handoko, T. Hani. 1997. Manajemen, Jilid II. Jogjakarta: BPFE.
Kaho, Josef Riwu. 1995. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Kaloh, J. 1987. Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. Moeloeng, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nawawi, H. Hadari. 2007. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Siagian, Sondang P. 1989. Perencanaan Pembangunan: SuatuPengantar. Semarang: Surya Wacana. Sugandha, Dann Nanda. 1995. Sistem Pemerintahan dan Sistem Administrasi Negara Republik Ind0nesia. Bandung: Ultimo Ramadhan. Suhadak dan Nugroho, Trilaksono. 2007. Paradigma baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyususnan APBD di Era Otonomi Daerah. Malang: Bayumedia Publishing. Surakhmad, Winarno.1980. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode,Teknik. Bandung: Tarsito. Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Bandung: Pustaka Reka Cipta. ----------, 2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung: Pustaka Reka Cipta. Syarifudin, Ateng. 1993. Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah. Bandung: Mandar Maju. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Toko Gunung Agung. Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.
FISIP UNWIR Indramayu
91
