Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.9, No.1 April 2010 : 17–28
Kontribusi Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai AsahanTerhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Balai Iskandar Muda Fakultas Ekonomi USU Medan Email:
[email protected]
Abstract––This study explorer the contribution of Teluk Nibung Port of Tanjung Balai to local government income of Tanjung Balai post implementation of regulation Of Trade Minister Number 52/M/Dag/PER/12/2008. The study also examines the influence of local goverment income on economic growth. The result show that there is no significant effect the implementation of the regulation on local government income, even though there are import restictions on electronic, garment, toys, mat, food and beveroges. Furthe more, the local gevernment income has positive and significant role to promote economic growth of Tanjung Balai. It is suggested to increase the income of local goverment in order to improve the economic growth. Keywords: local government income, economi growth, Tanjung Balai, import
Pada era otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi, perubahan yang fundamental terjadi dalam penyelenggaraan
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tersebut maka salah satu sumber
pemerintahan sesuai dengan semangat otonomi daerah yang tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 . UU No.32 Tahun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 jo. UU No.33
Pelaksanaan UU tersebut berpengaruh juga terhadap Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai adalah suatu daerah di Pantai Timur Suamtera Utara dengan luas wilayah 61,52 Km2 dengan penduduk sebanyak 159.932 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 2.600 jiwa/ Km2. Tanjung
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang berisi otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini tentunya membawa perubahan terhadap pengelolaan keuangan (fiskal) sehubungan dengan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri mengenai pengelolaan keuangan daerahnya. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut dan sesuai dengan semangat Undang-Undang
Balai merupakan salah satu pintu gerbang dengan adanya Pelabuhan Teluk Nibung. Pelabuhan Teluk Nibung di Kota Tanjung Balai Asahan memiliki dua lokasi pelabuhan, pertama lebih dikenal dengan nama Pelabuhan Teluk Nibung, berada di ambang luar Sungai Asahan, lokasi berikutnya mengarah ke muara disebut Pelabuhan Bagan Asahan. Secara administratif pelabuhan Tanjung Balai
Asahan berada di Kota Tanjung Balai.
mempengaruhi dampak signifikan terhadap
Pelabuhan ini letaknya berhadapan langsung dengan pelabuhan negara
penerimaan daerah atau Pendapatan Asli
tetangga Malaysia yaitu Port Klang. Hinterlandnya menghasilkan komoditas
Daerah. Dari latar belakang tersebut peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian
dengan
judul
“Kontribusi
hasil perkebunan, pertanian, sedangkan komoditas andalan yang diekspor melalui
Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan terhadap Pendapatan Asli Daerah
pelabuhan ini adalah sayur mayur dan ikan segar. Untuk angkutan penumpang terdapat
Kota Tanjung Balai Pasca Berlakunya
trayek tetap kapal-kapal ferry dari/ke Pelabuhan Klang Malaysia. Letak Pelabuhan Teluk Nibung koordinat 02° 28'
Permendag No 52/M-DAG/PER/12/2008”. Suparmoko (2000) memberikan pengertian anggaran (budget) yakni, suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang
00” LU dan 99° 48' 00” BT, Letak Pelabuhan Bagan Asahan koordinat 03° 01' 00” LU dan 99° 51' 30” BT. Sejak adanya peraturan Menteri perdagangan No 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang perubahan Permendag No.44/M-
penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu (yang biasanya adalah satu tahun). Dari pengertian tersebut di atas, dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi
Dag/PER/10/2008 tahun 2008 disebutkan ada pembatasan impor barang terhadap lima produk yakni elektronik, garmen, mainan anak-anak, alas kaki serta makanan dan minuman. Dalam peraturan ini hanya
Pada konteks lain Suparmoko (2000)
pengeluaran. mamberi
pemahaman
bahwa,
pada
pokoknya budget harus mencerminkan politik
pengeluaran
pemerintah
yang
rasional baik secara kuantitatif maupun
lima pelabuhan di Indonesia yang menjadi pintu utama yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan
secara kualitatif sehingga akan terlihat
Makasar.
peraturan
memperlancar proses pembangunan; (b)
tersebut aktivitas Pelabuhan Teluk Nibung menurun drastis. Padahal diketahui
Adanya hubungan yang erat antara fasilitas
Pelabuhan Teluk Nibung merupakan salah satu ujung tombak perekonomian Kota
(c) Adanya pola pengeluaran pemerintah
Tanjung berdampak
Sejak
Balai.
keluarnya
Peraturan
terhadap
tersebut
Pendapatan
Asli
Daerah. Namun apakah peraturan tersebut
bahwa (a) Ada pertanggungjawaban atas pemungutan pajak dari peungutan lainnya oleh pemerintah, misalnya untuk lebih
penggunaan dana dan penarikannya dan; yang dapat dipakai sebagai pertimbangan
di dalam menentukan pola penerimaan pemerintah yang pada akhirnya menentukan Iskandar Muda
19 pula tingkat distribusi penghasilan dalam
bermotor (PKB/BBNKB), pajak bahan
perekonomian.
bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan lain-lain. Pendapatan dari bagi hasil dengan
Melalui anggaran (budget) umumnya dapat
dipakai
mempengaruhi
sebagai
alat
kecepatan
untuk
peningkatan
penghasilan nasional. Adapun mengenai budget yang dipakai tergantung pada keadaan perekonomian yang dihadapai. Dalam keadaan deflasi biasanya dipergunakan budget yang defisit, dalam keadaan inflasi yang dipergunakan budget yang surplus dan dalam keadaan normal dipergunakan budget yang seimbang, jadi jelasnya budget di sini dapat dipergunakan sebagai alat politik fiskal. Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak dan non
pajak),
kekayaan
daerah
yang
dipisahakan serta pendapatan lain yang sah merupakan bagian dari (Darise, 2009, 88). untuk skala penerimaan murni dari daerah, pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan
perekonomian
daerah.
Semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Khusus untuk lain-lain pendapatan yang sah, bagi hasil dari pemerintah provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari pemerintah provinsi ini antara lain pajak kendaraan bermotor/ bea balik nama
kendaraan
pemerintah provinsi ini sangat terkait dengan aktivitas ekonomi daerah. Untuk itu pemerintah daerah dapat berperan dalam memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah. Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan (Darwanto, 2007:8). Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD. Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lainlain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan Iskandar Muda
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-ungangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenagan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri. Menurut Abdullah dan Halim (2004:67), “pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang
undang-undang
yang
bersifat
dapat
dipaksakan dan terutama oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerinthan dan pembangunan. Menurut Yani (2002:45) “pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan pajak daerah adalah
berasal dari sumber ekonomi asli daerah.” Menurut Kadjatmiko (2002:77), “pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri
iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.” Menurut Halim (2004:67), “pendapatan asli daerah
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.” Menurut Bastian (2009:17) pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan
dalam Saragih (2003 : 61), yang dimaksud dengan “pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang Iskandar Muda
21 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pengelolaan kekayaan milik daerah yang
pemerintah
dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik
daerah
dan
pembangunan
daerah. Menurut Yani (2002:55) “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Menurut Halim (2004:67) retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 angka 26 menyebutkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan oarang pribadi atau badan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya
daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.” Menurut Halim (2004 : 68) jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan “1) bagian laba perusahaan milik daerah, 2) bagian laba lembaga keuangan bank, 3) bagian laba lembaga keuangan nonbank, 4) bagian laba atas penyertaan modal/investasi.” Sumber penerimaan PAD yang lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMD). BUMD sebenarnya juga merupakan salah satu potensi sumber keuangan bagi daerah yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Besarnya kontribusi laba BUMD dalam pendapatan asli daerah dapat menjadi indikator kuat dan lemahnya BUMD dalam suatu daerah. Lain-lain PAD yang sah Menurut Halim (2004:69) pendapatan
dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia
ini merupakan penerimaan daerah yang
dewasa ini adalah Pengertian retribusi
daerah. Saragih
daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan “1) hasil penjualan aset daerah
(2003:65) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
yang tidak dipisahkan, 2) penerimaan jasa
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Halim (2004:68) “hasil
denda
perusahaan
daerah untuk melaksanakan pembangunan.
milik
retribusi menurut
daerah
dan
hasil
berasal dari lain-lain milik pemerintah
giro, 3) penerimaan bunga deposito, 4) keterlambatan
pelaksanaan
pekerjaan, 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/ kehilangan kekayaan daerah. Pendapatan berkait dengan kemampuan
Iskandar Muda
Hasil pembangunan dapat dilihat jelas
satuannya
melalui
dengan
pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses
tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. PDRB
dapat
menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola
berhubungan dengan kenyataan adanya
sumber saya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan
pertambahan
oleh
pembangunan,
hal
ini
penduduk.
diperlukan Bertambahnya
masing-masing
provinsi
sangat
penduduk dengan sendirinya menambah
bergantung kepada potensi sumber daya
kebutuhannya
sandang,
alam dan faktor produksi daerah tersebut.
pemukiman, pendidikan dan pelayanan
Adanya keterbatasan dalam penyediaan
kesehatan. Todaro (2005) juga mengemukakan akan pentingnya peran
faktor-faktor
pemerintah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi
Dalam
pembangunan
Faktor-faktor
sektor yang lain, satu dengan yang lain
tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan,
saling memerlukan baik dalam tenaga,
transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi
Sektor industri memerlukan bahan mentah
perekonomian
hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa. Untuk menghasilkan
akan
pangan,
daerah.
internasional,
kapasitas
pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Pertumbuhan
tersebut
menyebabkan
besaran PDRB bervariasi antardaerah. perekonomian
suatu
negara,
masing-masing sektor tergantung pada
bahan mentah maupun hasil akhirnya. dari sektor pertanian dan pertambangan,
suatu barang atau jasa diperlukan barang
ekonomi dapat diproksikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
lain yang disebut faktor produksi. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di
Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro
wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai
ekonomi yang pada umumnya digunakan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara (Adi, 2006). Sedangkan untuk tingkat wilayah, propinsi maupun
Banyak penelitian tentang pertumbuhan ekonomi. Misalnya Zulfan (2006) meneliti tentang Dampak Pengembangan Kawasan Pelabuhan Kuala Langsa terhadap
kabupaten/
kota,
digunakan
Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di
Kesejahteraan Masyarakat Sekitar. Penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan jawaban permasalahan tentang pengaruh pengembangan kawasan Iskandar Muda
23 Pelabuhan
Kuala
Langsa
terhadap
Pengembangan Wilayah. Dampakny dianalisis melalui kesejahteraan masyarakat sekitar yang diukur melalui pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pendidikan, keamanan dan kesehatan dan juga untuk mengetahui bagaimana sikap
Hasil Penelitian dan Pembahasan Total pendapatan dan retribusi daerah yang diterima oleh Kota Tanjung Balai terus mengalami peningkatan meskipun telah terjadi pembatasan import lima jenis barang. Gambar 1 memperlihatkan perkembangan
total
pendapatan
dan
masyarakat terhadap pengembangan pelabuhan tersebut. Hasil analisis dapat
retribusi Kota Tanjung Balai dari tahun 2001 hingga 2009.
disimpulkan bahwa pengembangan kawasan Pelabuhan Kuala Langsa berdampak terhadap kesejahteraan dan
Sementara memperlihatkan
kehidupan masyarakat sekitar yang sangat signifikan, di mana pendapatan terwujud dengan tertampungnya tenaga kerja yang didukung oleh faktor keamanan, kesehatan dan transportasi. Disarankan kepada Pemerintah Kota Langsa pada masa
Balai. Gambar tersebut memperlihatkan peran PAD yang masih relatif kecil di bandingkan dengan total pendapatan.
mendatang agar segera dibangun infrastruktur yang baik terhadap masyarakat sekitar demi terciptanya pengembangan wilayah daerah, di mana kawasan Pelabuhan Kuala Langsa sudah mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang besar di Kota Langsa.
pendapatan asli daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kota Tanjung Balai dapat diterima. Hal ini sesuai dengan koefisien PAD yang
Metode Penelitian Objek penelitian ini adalah Pelabuhan
penelitian hanya satu variabel maka kelayakan tersebut dapat dilihat dari nilai R
Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan dengan melihat buku Anggaran Pendapatan
Square. Nilai R Square yang diperoleh dari hasil estinasi sumber 0,67. Hal ini
Belanja Dearah pos-pos yang berasal dari kontribusi yang diperoleh dari Pelabuhan
menunjukkan bahwa 67 persen perubahan variabel pendapatan daerah dapat
Teluk Nibung.
menjelaskan
Dalam
hal
ini
jenis
itu, gambar total pendapatan
2 dan
penerimaan asli daerah Kota Tanjung
Pengujian Goodness of Fit Hipotesis menyatakan
bahwa
signifikan terhadap DPRB Kota Tanjung Balai. Hasil pengujian goodness of fit dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu model regresi, karena variabel
dalam
perubahan
PDRB
penelitian ini adalah desain asosiatif kausal
sedangkan sisanya sebesar 33 persen
yaitu adanya hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain.
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan model penelitian ini.
(Cooper and Schindler, Oleh Budijanto dkk
Variabel pertumbuhan ekonomi yang
2006:176-177).
diproksikan
dengan PDRB memberikan Iskandar Muda
indikasi adanya penggunaan sumber daya
Dalam
pelaksanaan
desentralisasi
secara efisien dan efektif. Berbagai fasilitas yang disediakan dapat dioptimalkan
fiskal, menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan
kemanfaatannya, dampak yang cukup tinggi terhadap PDRB. Hal ini disebabkan
daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannnya dapat
bahwa besarnya PDRB sangat ditentukan oleh besarnya PAD (adanya korelasi yang
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pemberian otonomi yang
signifikan). BAPENAS (2003) menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya
lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi.
sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dengan mengunakan PDRB dan
Hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien dari berbagai potensi lokal untuk kepentingan
pendapatan per kapita. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan prasarana dan
pelayanan publik. Kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD. Semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin
sarana, baik untuk kelancaran pelaksaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja modal hendaknya
leluasa untuk mengakomodasikan dana untuk kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar upaya maksimalisasi pendapatan asli
dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk programprogram pelayanan publik. Hal ini menyiratkan pentingnya pengalokasian
daearah yang dilakukan suatu daerah, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya. Maksimalisasi PAD dalam pengertian bahwa keleluasaan yang dimiliki oleh daerah dapat
belanja pemerintah daerah untuk berbagai kepentingan publik.
dimanfaatkan untuk meningkatkan atau untuk menggali sumber-sumber Iskandar Muda
25 penerimaan yang baru. Pemerintah daerah
ditentukan
di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari
pendekatan konsep fiscal gap, di mana
pemerintah pusat, menggunakan sumber
mereka juga dananya sendiri
dengan
menggunakan
kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (fiscal needs) dan potensi daerah (fiscal capacity). Dengan
yaitu PAD. Studi yang dilakukan oleh Legrenzi &
pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena
Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2004) menemukan bukti empiris bahwa
kebutuhan daerah melebihi dari potensi
dalam jangka panjang, transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan
penurunan
dalam
pengeluaran belanja modal. Dana alokasi umum (DAU) merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan di Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (dengan kebijakan
penerimaan daerah yang ada. Berdasarkan konsep fiscal gap tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negatif.
Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu
Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Berdasarkan analisis terdahulu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat dampak atas Peraturan Menteri Perdagangan dalam Permendag No 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang perubahan Permendag No.44/MDag/PER/10/2008 tahun 2008 tentang adanya pembatasan impor barang terhadap lima produk yakni elektronik, garmen, mainan anak-anak, alas kaki serta makanan dan minuman yang signifikan terhadap APBD Kota Tanjung Balai. Selanjutnya pendapatan asli daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kota Tanjung Balai. Keterbatasan adalah hanya menelaah pada APBD tidak melakukan survei
daerah (propinsi, kabupaten dan kota)
lapangan sehingga kesimpulan bisa bias
bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25 persen dari penerimaan dalam negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan prinsip fiscal gap yang dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan yang sejalan dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Iskandar Muda
karena tidak mengobservasi kenyataan di lapangan. Penelitian ini hanya dilakukan pada Pemerintah Kota Tanjung Balai, tidak dilakukanan pada skop yang lebih luas misalnya Sumatra Utara sehingga dapat menyimpulkan dan menggeneralisasi suatu pernyataan. Saran Setelah dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan dalam Permendag No 52/MDAG/PER/12/2008 Permendag
tentang
perubahan
No.44/M-Dag/PER/10/2008
tahun 2008 dapat digantikan dengan lahirnya Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden untuk membuka kewenangan Pelabuhan Teluk Nibung yang lebih luas menyambut era Perdagangan ASEAN dan Asia Pasifik sehingga dapat berdampak secara keseluruhan terhadap perekonomian Kota
Tanjung
Balai.
Sebaiknya
menggunakan khasus untuk penelitian lanjutan komponen pertumbuhan ekonomi dengan PDRB harga berlaku sehingga dapat melihat perkembangan terkini atas harga barang dan jasa di suatu daerah. Referensi Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim, 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali, Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.
Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta. Adi. Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali selama periode 1998-2003. The First National Conference 2006 Faculty of Economics Widya Mandala Chatolic University. Surabaya. Bastian, Indra. 2009. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Penerbit BPFE, Yogyakarta. BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah. Direktorat Jenderal Pengembangan Otonomi Daerah. Jakarta. Buku APBD Kota Tanjung Balai 19832009. Darwanto dan Yustikasari, Yulia, 2007, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol 08 No 01. February 2007, BPFE UGM, Yogyakarta. Darise, Nurlan. 2009. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit PT. Indeks. Jakarta. Donald R. Cooper and Pamela S. Schindler, 2006, Metode Riset Bisnis, Iskandar Muda
27 Volume 1 Edisi Sembilan, Alih Bahasa Budijanto dkk, McGraw-Hill Irwin. Jakarta.
Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung.
Kadjatmiko, 2002. “Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah”, Prosiding Workshop Internasional Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universutas Katolik Parahyangan, Bandung.
Todaro, M.P Pembangunan. Jakarta.
2005. Penerbit
Ekonomi Erlangga.
Zulfan. 2006. Dampak Pengembangan Kawasan Pelabuhan Kuala Langsa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar. Search internet 05 Juni 2010. www.djpk.go.id. 2010.
Saragih, Juli Panglima, 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Suparmoko. 2000. Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktek. Badan
Gambar 1: Total Pendapatan dan Retribusi Daerah Kota Tanjung Balai Tahun 2001-2009 Perbandingan Retribusi Daerah terhadap Total Pendapatan Tahun 2001-2009 350,000.00
332,300.00 312,677.00
300,000.00
257,500.00 250,000.00
Rp/Milyar 187,867.00
200,000.00
141,883.00 150,038.00
150,000.00
100,000.00
63,680.00 50,000.00 31,750.00 2093.02
45,832.00 2489.47
2455.65
2421.43
2639.53
2214.36
3494
3683
7411
0.00
2001 Total Pendapatan
2002
2003
Retribusi Daerah
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tahun
Iskandar Muda
350,000
Perbandingan PAD terhadap Total Pendapatan Kota Tanjung Balai Tahun 2001-2009
332,300
312,677 300,000 257,500 250,000
Rp/Milyar
187,867
200,000 141,883
150,000 100,000 50,000
150,038
63,680 31,750 4,128
45,832 8,305
8,655
8,840
9,531
10,363
11,568
13,667
15,421
0 2001
2002
2003
2004
Total Pendapatan PAD
2005
2006
2007
2008
2009
Tahun
Gambar 2: Grafik Histogram Total Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Balai Tahun 2001-2009. Tabel 1: Pengaruh PAD terhadap PDRB Kotaq Tanjung Balai Model 1
Unstandardized Coefficients B
Std. Error
(Constant)
216284.657
60711.655
PAD_X1
4.158
.552
Standardized Coefficients Beta .818
t
Sig.
3.562
.001
7.532
.000
a. Dependent Variable: PDRB_Kons_Y Sumber : Hasil Olah Data SPSS.
Iskandar Muda
Iskandar Muda
