KONSULTASI PUBLIK NANIK PURWANTI SH., M.POL. ADMIN
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA JAKARTA, 16 MARET 2016
OUTLINE Konsultasi publik dalam peraturan perundang-undangan Pengertian, tujuan dan manfaat, serta prinsip konsultasi publik Memahami keragaman metode konsultasi publik Bagaimana prakteknya?
KONSULTASI PUBLIK DALAM PUU • Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 88, 89, 90, & 96) • Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 (Pasal 174 & 175)
KONSULTASI PUBLIK DALAM PUU Pasal 88 (UU No. 12 Tahun 2011 ) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU, dan Pengundangan UU Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Pasal 89 (UU No. 12 Tahun 2011 ) Penyebarluasan prolegnas dilakukan oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi Penyebarluasan RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh Komisi/panitia/badan/ alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi Penyebarluasan RUU yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU, dan Pengundangan UU
KONSULTASI PUBLIK DALAM PUU Pasal 96 (UU No. 12 Tahun 2011 ) Masyarakat (orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan) berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Masukan tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis maka setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
KONSULTASI PUBLIK DALAM PUU Pasal 174 (Perpres No. 87 Tahun 2014) Penyebarluasan RUU yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa Rancangan yang disebarluaskan merupakan RUU yang sedang dalam proses penyusunan atau pembahasan Hasil penyebarluasan RUU dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan RUU Pasal 175 (Perpres No. 87 Tahun 2014) Penyebarluasan RUU dilakukan oleh pemrakarsa dengan cara: • Mengunggah di dalam sistem informasi peraturan perundang-undangan kementerian /lembaga pemrakarsa ; • Menginformasikan RUU di media cetak; dan/atau • Melaksanakan uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan atau pertemuan ilmiah lainnya.
Apa Konsultasi Publik ?
Pengertian Konsultasi Publik “Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk komunikasi dua arah antara penyusun rancangan peraturan perundang-undangan dengan masyarakat atau stakeholder yang berkepentingan tehadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, yang berlangsung dalam setiap tahapan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengumpulkan saran, kritik dan pendapat atas suatu rancangan peraturan perundang-undangan ” “Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan alam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum” (Ps. 1 angka 8 UU No. 2 Tahun 2011 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum)
Tujuan Konsultasi Publik • Memberikan informasi kepada masyarakat terkait adanya peraturan yang akan/sedang dibentuk • Memperoleh masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait peraturan yang sedang dibuat • Agar masyarakat memahami dampak adanya pengaturan tersebut
Manfaat Konsultasi Publik Meningkatkan legitimasi dan efektifitas pelaksanaan Peraturan perundang-undangan, karena PUU yang dihasilkan memperoleh dukungan dari para stakeholder karena mereka terlibat dalam konsultasi publik Meningkatkan partisipasi masyarakat Konflik vertikal dan horisontal terhadap obyek yang diatur dalam PUU yang dibuat dapat dicegah, sekaligus mengurangi biaya sosial yang mungkin timbul akibat konflik Meningkatkan kualitas Peraturan perundang-undangan Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah
Prinsip Konsultasi Publik Prinsip-prinsip konsultasi publik menurut Prof. Dr. I.B.R Supancana 1.Akses Publik yang seluas-luasnya Konsultasi publik hendaknya dilakukan segala media yang mudah dijangkau oleh masyarakat, untuk itu segala media yang tersedia, baik media lisan, cetak, maupun elektronik harus dimanfaatkan
2.Melibatkan semua pihak yang terkait Keterlibatan semua pihak terkait akan dapat memetakan berbagai kepentingan dan aspirasi yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RUU,sehingga diharapkan dapat meminimalisir kejutankejutan dalam pelaksanaannya 3. Dilakukan secara sistematis dan transparan Proses pelaksanaan konsultasi publik harus dilakukan secara transparan, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam konsultasi pubik sehingga masyarakat percaya bahwa konsultasi publik tidak semata dilakukan untuk memenuhi persyaratan formal prosedur saja
Prinsip Konsultasi Publik (2) 4. Dilakukan dalam jangka waktu yang memadai Konsultasi publik hendaknya dilakukan dalam jangka waktu yang memadai.Jangka waktu yang memadai sangat variatif, tergantung dari materi dan kompleksitas permasalahan yang akan diatur
5. Dilakukan sedini mungkin/dari awal proses penyusunan Konsultasi publik juga hendaknya dilakukan dari awal pada saat suatu rancangan Undang-undang sedang disusun. 6. Ketepatan identifikasi target Ketepatan identifikasi target grup akan mempengaruhi hasil pemetaan permasalahan dan solusinya yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Konsultasi publik hendaknya melibatkan pihak yang paling terkena dampak dari peraturan perundang-undangan yang akan dibuat
Metode Konsultasi Publik 1.Konsultasi informal Konsultasi informal merupakan pendekatan dalam konsultasi publik yang lebih fleksibel, dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui pertemuan informal, telepon, atau surat menyurat.Metode ini meliputi semua bentuk kontak yang bersifat diskretif, ad hoc dan tidak berstandar antara regulator dengan kelompok yang terkena dampak. 2. Penginformasian dan komentar publik Metode ini dilakukan dengan penyebaran informasi yang biasanya terdiri dari: informasi latar belakang, termasuk rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, tujuan peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang ingin diatasi, analisis dampak dan altenatif solusinya. Lebih terbuka dan insklusif karena semua pihak yang berkepentingan mempunyai kesempatan untuk mengetahui dan memberikan komentar terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan
Metode Konsultasi Publik (2) 3. Dengar pendapat umum Dengar pendapat umum adalah suatu bentuk pertemuan umum terkait dengan draft peraturan perundang-undangan dimana semua kelompok dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan komentarnya secara pribadi atau kelompok. Biasanya melengkapi prosedur konsultasi publik yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah kejelian dalam memili pihak yang dimintakan pendapatnya serta pengawalan atas substansi yang disampaikan agar dapat terakomodasi dengan baik.
Bagaimana Prakteknya? 1.
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sangat menyadari pentingnya konsultasi publik dalam penyusunan RPUU disamping karena amanat UU No. 12 Tahun 2011 dan Perpres No. 87 Tahun 2014, keseriusan tersebut dibuktikan dengan adanya pengaturan lebih lanjut di masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengenai mekanisme konsultasi publik. Sebagai contoh : * Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2012 * Keputusan DKN Nomor: SKN.02/DKN-KP/2012 tentang Protokol Konsultasi Publik
2. Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah telah melakukan konsultasi publik. Dalam prakteknya metoda konsultasi publik yang dipakai bervariatif dengan menggabungkan beberapa metoda dengan memanfaatkan berbagai jenis media. Beberapa metoda yang dipakai yaitu FGD, Lokakarya, rapat, pertemuan konsultasi. Selain itu juga memanfaatkan media cetak dan elektronik.
Contoh Konsultasi Publik dengan membuka akses di Portal Web Kementerian/Lembaga
Contoh Konsultasi Publik secara langsung dengan stakeholder
Bagaimana Prakteknya (2) 3. Menurut Khopiatuziadah S.Ag, M.A., LL.M (Sekretariat Jenderal DPR, dimuat dalam jurnal Rechts Vinding) pada Prakteknya selama ini untuk RUU yang diajukan oleh DPR telah dilakukan konsultasi publik. Pada tahap penyiapan draft Naskah Akademik dan RUU sdh dilakukan konsultasi publik karena : a) Dilakukan brainstorming dengan para akademisi pada tahap awal penyiapan draft NA dan RUU. Hasil brainstorming ini Sese menjadi dasar untuk menyusun draft NA dan RUU b) Draft NA dan RUU yang sudah tersusun tersebut dilakukan uji publik, untuk menyempurnakan draft yang sudah ada c) Draft NA dan RUU yang sudah disempurnakan tersebut dilakukan konsultasi publik melalui RDPU dan Kunjungan Kerja yang dilaksanakan oleh Komisi atau Alat Kelengkapan DPR
Bagaimana Prakteknya (3) 4. Kajian OECD mengenai Reformasi Regulasi Indonesia yang dikeluarkan pada bulan September 2012 menyampaikan bahwa UU No. 12 Tahun 2011 dan Perpres No. 87 Tahun 2014 akan memperbesar peluang publik untuk berkontribusi dalam penyusunan proposal regulasi, namun demikian regulasi tersebut … tidak memberikan pedoman formal mekanisme konsultasi publik. Hal ini yang menyebabkan perbedaan dan tidak adanya standar dalam melakukan konsultasi publik, sehingga tidak ada petunjuk yang pasti bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya
Peluang dan tantangan
1.
Belum adanya pedoman mengenai konsultasi publik yang mengikat DPR/DPRD dan Pemerintah, sebagai pedoman dalam pelaksanaan konsultasi publik sehingga masyarakat mengetahui tindak lanjut hasil konsultasi publik yang telah dilakukan. Pedoman tersebut juga akan mengawal proses hasil konsultasi publik.
2.
Disparitas demografi dan heterogenitas budaya dan adat istiadat masyarakat Indonesia merupakan tantangan dalam melakukan konsultasi publik terutama untuk konsultasi publik terkait dengan peraturan perundangundangan yang menyangkut masyarakat yang sangat luas
Peluang dan tantangan (2) 3. Kesadaran masyarakat akan haknya semakin tinggi, menuntut Pihak pembuat Peraturan perundang-undangan untuk lebih melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya.
4. Dalam Era keterbukaan yang ditunjang kemajuan teknologi informasi, maka semua proses pengambilan kebijakan harus dilakukan secara transparan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada.
