Transformasi No. 26 Tahun 2014 Volume I Halaman 1 - 51
KONSPIRASI BISNIS (PENGUSAHA) DALAM POLITIK PRAKTIS Oleh Herning Suryo Abstract A debate that questioned whether the close ties and powers of political entrepreneurs and businesses-are commonplace interactions or actually undermine the foundations of democracy are being built in Indonesia?. Actually, in many countries in Europe and the United States though, the relationship between the rulers (politicians) with the owners of capital (entrepreneurs) are very common. This relationship is usually associated with financial problems or funding one of the candidates during the campaign. But the problem comes just after the campaign. There is a sort of 'trap remuneration' for the investor or entrepreneur who previously elected regional chief campaign fund in the form of business and the flexibility to implement projects related to vehicle capital (companies). This is a symbiotic mutualism very alarming and a matter of debate Keywords: Politic, bussinness, conspiration sekalipun, hubungan antara penguasa (politisi) dengan pemilik modal (pengusaha) sangat umum terjadi. Hubungan ini biasanya terkait dengan masalah finansial atau pendanaan salah seorang calon saat kampanye. Namun persoalan datang justru pasca kampanye tersebut. Ada semacam ‗jebakan balas jasa‘ bagi pemodal atau pengusaha yang sebelumnya mendanai kampanye kepala daerah terpilih berupa keleluasaan melaksanakan bisnis dan proyek-proyek yang berhubungan dengan kendaraan modalnya (perusahaan). Inilah sebuah simbiosis mutualisme yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi bahan perdebatan.
Pendahuluan Politik dan bisnis mempunyai pola hubungan yang saling terkait. Layaknya hubungan timbal balik antar individu, aktivitas politik seharusnya dapat menunjang kegiatan bisnis dalam sebuah lingkup negara. Hal yang sama terjadi dengan bisnis yang dapat mendukung kegiatan politik untuk mempertahankan kedaulatan Negara. Tidak heran, jika kita lihat para pelaku bisnis sangat dekat dengan dunia politik, bahkan beberapa di antaranya juga merupakan figur politik yang sangat dikenal oleh masyarakat. Keterlibatan mereka dapat kita rasakan saat pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Mereka menyadari bahwa para elit politik ini memegang peranan penting dalam membuat kebijakan yang nantinya akan menentukan iklim perekonomian di daerah tersebut. Hubungan pengusaha dengan dunia politik bukanlah sebuah hal yang baru dan pertama kali terjadi di Indonesia. Hal ini sudah berlangsung sejak Orde Lama hingga saat sekarang ini. Tidak hanya di pusat, hubungan antara pengusaha dengan dunia politik juga merambah sampai ke daerah
Saat banyaknya elit partai politik yang tersangkut kasus korupsi, negeri ini dikejutkan dengan kemunculan beberapa pengusaha sukses nasional yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Era tersebut sebenarnya telah dimulai sejak lama, Jokowi sebelum memutuskan terjun ke politik adalah seorang pengusaha. Selain itu ada Hary Tanoesoedibjo, Aburizal Bakrie, Jusuf kalla dan masih banyak nama-nama tenar lainnya yang terjun ke politik. Kesadaran ini tentu dianggap sebagai angin segar untuk memberi ragam pilihan dan peluang lebih banyak untuk menggerakan roda kemajuan bangsa, jika selama ini bangsa berjalan dengan satu mesin yang dimonopoli oleh orang-orang yang besar dan tumbuh dalam didikan politik tulen, maka saat ini ada motor baru yang dimunculkan oleh para pengusaha.
Sebuah debat yang mempertanyakan apakah hubungan erat pengusaha dan penguasa—politik dan bisnis—adalah interaksi yang lumrah atau sebenarnya justru melemahkan fondasi demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia ?. Sebenarnya, di banyak negara di Eropa dan Amerika Serikat 35
Transformasi No. 26 Tahun 2014 Volume I Halaman 1 - 51
Kesiapan secara materi cenderung membuat pengusaha yang terjun ke dunia politik selalu mendapat sambutan hangat, Kalkulasi ekonomi yang dimiliki para pengusaha tersebut diharapkan mampu menelurkan kebijakan yang lebih realistis, terukur dengan menerapkan standart pelayanan birokrasi yang lebih baik sesuai dengan mindset bisnis yang mengutaman kecepatan, ketepatan dan pelayanan yang baik.
Keberadaan pengusaha dalam dunia politik saat ini, realitasnya terasa semakin kuat, ditandai dengan banyak pengusaha yang terlibat dalam politik praktis. Kondisi ini didukung pula dengan semakin terbukanya kesempatan dengan jumlah partai yang banyak. Bagaimana konspirasi pengusaha dengan politik terjadi ? Pelbagai praktek konspirasi pengusaha dalam politik praktis tumbuh subur terutama pada pemerintahan Orde Baru. Banyak kebijakan ekonomi dikeluarkan rezim Soeharto dengan menggunakan justifikasi ‖demi kepentingan nasional‖, padahal kebijakan tersebut sejatinya hanya demi menguntungkan kelompok-kelompok tertentu (para konspirator ). Hal inilah yang menyebabkan timbulnya distorsi dan inefisiensi dalam kehidupan ekonomi.
Harapan untuk tidak berlaku koruptif juga menjadi harapan besar publik terhadap para pengusaha yang memutuskan untuk terjun ke politik, karena kegagalan politikus tulen dalam tubuh partai dianggap menjadi penyebab kegagalan kemajuan bangsa saat ini. Sajian politik yang dibawa oleh pengusaha-pengusaha ini juga diharapkan mampu melahirkan citra politik kompetitif yang benar-benar berangkat dari kualitas dan kinerja pemangku kepentingan kedepan untuk melayani publik.
Indonesia sebagai sebuah negara yang telah lama merdeka juga diselimuti oleh banyak pengalaman mengenai hubungan antara penguasa dan politik. Pengalaman Sebenarnya ada harapan besar untuk sejak tahun 1960an—era demokrasi para pengusaha-pengusaha yang memiliki terpimpin—menyisahkan trauma yang kesadaran politik yang sehat, sekalipun mendalam bagi perekonomian negara banyak pihak yang pesimis kehadiran setidaknya begitu yang dipersepsikan oleh pengusaha tersebut mampu membawa angin rezim setelahnya, orde baru. Tingkat inflasi perubahan. Namun bagaimanapun, hak yang tinggi hingga 650% menjadi salah satu setiap warga negara untuk berpolitik alasan Soeharto mengedepankan membuka ruang seluas-luasnya bagi para pembangunan ekonomi daripada politik di pengusaha untuk menggeluti politik dan masa-masa awal pemerintahannya. Orde menelurkan sesuatu yang lebih segar dalam baru memang salah satu contoh analisis yang wajah politik Indonesia. kompleks mengenai hubungan bisnis dan politik. Konsipirasi bisnis ( pengusaha ) dengan politik dapat digambarkan melalui bagan di bawah ini : Parpol konspirasi Bisnis ( pengusaha )
Politik
1. Proyek 2. Kekuasaan & Kebijakan 3. Pengamanan Aset
Politikus
Mahalnya ongkos sistem pemilihan langsung dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kepengurusan partai, membuat partai tidak bisa menafikan kehadiran pengusaha tersebut. Pada perjalanannya, dunia bisnis membutuhkan kondisi yang dapat menjamin
kepentingannya dapat terus berlangsung, pelbagai upayapun terus di lakukan untuk melanggengkan kepentingan tersebut. Tidak dapat terhindarkan lagi kepentingan bisnis tersebut harus mendapat backup yang terbangun dari relasinya dengan dunia politik. Dunia politik dapat di sebutkan 36
Transformasi No. 26 Tahun 2014 Volume I Halaman 1 - 51
adalah parpol atau bisnis (pengusaha) memasuki arena politik riil dengan cara pengusaha menjadi politikus. Tentu menjadi perhitungan tersendiri tatkala konspirasi pengusaha dengan politik terjadi, persengkokolan tersebut telah di kalkulasi keuntungannya. Manakala konspirasi ini terbangun maka akan banyak keuntungan yang didapat. Peristiwa konkrit yang dapat menjelaskan bagaimana konspirasi diantara keduanya terbangun adalah pada saat mendekati pilkada, fenomena kedekatan pengusaha dengan parpol telah melahirkan komitmenkomitmen tersendiri, seperti rumus balas jasa, pengusaha yang sebelumnya mendanai kampanye kepala daerah terpilih berupa keleluasaan melaksanakan bisnis dan proyek-proyek yang berhubungan dengan kendaraan modalnya (perusahaan), yang tentu saja proyek – proyek tersebut amat menguntungkan. Inilah sebuah simbiosis mutualisme yang sangat mengkhawatirkan dalam praktek hubungan pengusaha dengan politik. Praktek konspirasi selanjutnya dapat di tebak, pengusaha mendapatkan peluang untuk turut serta mengendalikan pelbagai kebijakan sepenjang kebijakan tersebut dapat mengamankan kepentingan bisnisnya. Perilaku pengusaha dalam politik praktis dapat tergambarkan melalui kiprah mereka menjadi politikus, dengan pelbagai cara dan modal yang dimiliki mereka langsung menjadi politikus dan duduk di dewan. Betapa menjadi jelas kiranya ketika pengusaha tersebut menjadi anggota legislatif, karena telah begitu dekat dengan kekuasaan atau bahkan memegang kekuasaan mereka akan memainkan kekuasaan tersebut untuk menentukan kebijakan- kebijakan tertentu sepanjang hal tersebut dapat menguntungkan bisnisnya. Latar belakang masuknya pengusaha untuk terjun ke dalam dunia politik dapat dilihat dari profil singkat beberapa pengusaha yang mengisi jabatan dalam struktur kepengurusan partai dan menjadi anggota legislatif di DPRD. Maka jangan heran jika sistem oligarki akan muncul sebagai akibat dari begitu kuatnya kekuasaan dan penentuan kebijakan , seperti yang pernah terjadi pada masanya Soeharto, oligarki dalam pemerintahan Soeharto menjadi tumbuh berkembang dan bahkan bercokol kuat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hanya keluarga-
keluarga dan bahkan orang-orang dekat Soeharto saja yang memiliki hak untuk mengakses sumber-sumber daya strategis Indonesia. Robinson berargumen bahwasanya ―the quintessential oligarch was Soeharto himself‖ (Robinson & Vedi R. 2004, 57). Kaum Oligarki terbesar di Indonesia pada masa tersebut, tentu saja adalah seorang Soeharto sendiri. Yayasanyayasan atas nama negara misalnya, ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah ‗perusahaa‘ kepemilikan keluarga-keluarga Soeharto. Keberadaan mereka terkristalisasi menjadi perpanjangan tangan portofolio bisnis-politis yang mendapat otoritas dari negara. Ciri unik lainnya yang turut memberikan gambaran tentang bisnis dan politik di Indonesia kala itu adalah, bahwa meski roda perekonomian dijalankan melalui industrialisasi dan modernisasi, faktor-faktor tradisional seperti primordialisme sangat kental mewarnai jalannya pemerintahan dan aktifitas bisnis di dalam negeri. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, faktor primordialisme dan nepotisme keluarga Cendana menjadi salah satu yang nampak. Anak-anak dari Soeharto menguasai banyak sektor bisnis dalam negeri dan menjadi sangat berkuasa. Pengusaha-pengusaha berlomba-lomba untuk mendekat ke Istana, dan hubungan patron-client menjadi sesuatu yang lumrah dalam rangka mendapatkan sumber daya ekonomi. Fenomena inilah yang belakangan dinamai sebagai sebuah rezim otoritarianisme korporatis atau negara korporatisme. Disatu sisi negara melalui jejaring dan kotrolnya yang kuat berhasil menarik perwakilan kelompok-kelompok bisnis di masyarakat, namun di sisi yang lain pengusaha-pengusaha yang ada memang berusaha juga untuk mendekat kepada negara. (Dalam Andrew MacIntyre (ed.).1994, ‗Business and Government in Industrialising Asia‘ ) Gambaran lain dari keterlibatan pengusaha di dunia politik adalah, mereka mempunyai hasrat untuk mengamankan aset bisnisnya dengan cara mendapatkan perlindungan dari parpol, dengan masuknya pengusaha pada parpol tertentu mereka terhindar dari gangguan dari parpol yang lain. Keterlibatan para pengusaha pada partai politik tidak lagi terkonsentrasi pada satu partai saja tetapi menyebar pada banyak partai lainnya. Tren pengusaha menduduki jabatan-jabatan strategis dalam partai politik 37
Transformasi No. 26 Tahun 2014 Volume I Halaman 1 - 51
tidak hanya pada tingkat nasional saja, tetapi sudah merambah ke daerah-daerah.
gambaran dan perbandingan fenomena politik dalam kehidupan nyata. Di dalam teori politik terdapat konsep penentuan tujuan politik, bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu dengan segala konsekuensinya. Teori-teori politik yang mempunyai dasar moral memiliki fungsi utama sebagai pedoman dalam mengatur hubungan-hubungan antara anggota masyarakat agar berjalan stabil dan dinamis. Melihat realitas politik yang terjadi, hal yang dibutuhkan adalah penebalan moralitas individual pelaku politik serta perbaikan secara konstitusional dengan penerapan etika politik pada setiap mekanismenya. Para politisi arifnya memiliki tujuan politik yang dewasa yang berlandaskan norma sosial dan agama serta pendidikan karakter yang tinggi. Selain itu, tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidupan baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil (Paul Ricoeur, 1990). Pengertian etika politik dalam perspektif Ricoeur mengandung tiga tuntutan, pertama, upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain; kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan, ketiga, membangun institusi-institusi yang adil. Tiga tuntutan itu saling terkait. Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan dengan menghindarkan warganegara atau kelompok-kelompok dari saling merugikan. Dengan diperkaya moralitas yang tinggi dengan berwawasan etika politik yang luwes, tidaklah ada larangan politik bergandengan dengan bisnis. Namun harus ada etika dan moralitas yang harus dijaga dalam hubungan tersebut agar muara dari hubungan itu tetap pada kepentingan rakyat yaitu kesejahteraan.
Moralitas sebagai juru penyelamat. Secara distortif pesta pemilu memang menumpahkan jatah rezeki yang melimpah untuk lahan-lahan bisnis tertentu, tapi jika ditelaah secara perspektif komprehensif, hal itu menimbulkan pendangkalan moral dan pengkerdilan budaya, serta telah menciptakan anomali politik. Apabila kita merunut kembali esensi politik dalam kenegaraan dan kerakyatan yang sejatinya, sederet pesta demokrasi dalam gelaran Pemilu di Indonesia seolah menjadi panggung sandiwara sekaligus drama horor yang menghantui naluri kita. Sejatinya politik merupakan pengaturan urusan-urusan rakyat, kekuasaan adalah alatnya serta yang menjadi tujuan adalah kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi lanskap perpolitikan yang tengah kita ukir di atas negara ini benar-benar tak merefleksikan itu semua. Adanya mahar politik, konsultasi politik disertai survey pesanan, pencitraan hipokrit melalui media, penggalangan dana dengan money politics memang kini bernilai moral yang penuh ambigu. Tapi hal itu jelas-jelas merefleksikan budaya yang tidak memiliki integritas diri dan jauh dari etika dan berbudi luhur. Kebanyakan pelaku-pelaku politik Indonesia seolah tak memiliki patron politik lain yang lebih baik yang mesti diturut, dan tak mengenal konsep berpolitik lain selain aliran will to power-nya. Ghandi pernah mengingatkan hal ini sebagai salah satu dari tujuh dosa sosial yaitu politik tanpa moral. Begitu jauh melenceng antara apa yang telah menjadi teori politik dan senyatanya sementara, menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory, dalam teori politik mengenai norma dan moral dibedakan dua macam, yaitu: (1) Valuational, yang merupakan teori-teori yang mengandung nilai moral dan norma politik, dimana dalam teori ini segala sesuatunya harus mempertimbangkan baik buruk atau konsekuensinya. (2) Non-Valuational, merupakan teori-teori yang membahas fakta-fakta politik tanpa mempersoalkan nilai moral maupun norma. Teori ini memberikan
Kesimpulan Politik dan bisnis mempunyai pola hubungan yang saling terkait. Layaknya hubungan timbal balik antar individu, aktivitas politik seharusnya dapat menunjang kegiatan bisnis dalam sebuah lingkup negara. Hal yang sama terjadi dengan bisnis yang dapat mendukung kegiatan politik. 38
Transformasi No. 26 Tahun 2014 Volume I Halaman 1 - 51
Hubungan antara penguasa (politisi) dengan pemilik modal (pengusaha) sangat umum terjadi. Hubungan ini biasanya terkait dengan masalah finansial atau pendanaan salah seorang calon saat kampanye. Namun persoalan datang justru pascakampanye tersebut. Ada semacam ‗jebakan balas jasa‘ bagi pemodal atau pengusaha yang sebelumnya mendanai kampanye kepala daerah terpilih berupa keleluasaan melaksanakan bisnis dan proyek-proyek yang berhubungan dengan kendaraan modalnya (perusahaan). Inilah sebuah simbiosis mutualisme yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi bahan perdebatan.
Tetapi lanskap perpolitikan yang tengah kita ukir di atas negara ini benarbenar tak merefleksikan sebuah performa yang baik. Adanya mahar politik, konsultasi politik disertai survey pesanan, pencitraan hipokrit melalui media, penggalangan dana dengan money politics memang kini bernilai moral yang penuh ambigu. Tapi hal itu jelasjelas merefleksikan budaya yang tidak memiliki integritas diri dan jauh dari etika dan berbudi luhur. Kebanyakan pelakupelaku politik Indonesia seolah tak memiliki patron politik lain yang lebih baik yang mesti diturut, dan begitu mudah menjelma hamba-hamba yang hanya mengedepankan kepentingan diri sendiri dan sangat jauh dari moralitas serta etika politik Ghandi pernah mengingatkan hal ini sebagai salah satu dari tujuh dosa sosial yaitu politik tanpa moral. Moral dan etika seperti apakah yang harus di berikan kepada dunia politik Indonesia ? jawabnya adalah moralitas dan etika yang memprioritaskan pencapaiannya untuk terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia.
Mahalnya ongkos sistem pemilihan langsung dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kepengurusan partai, membuat partai tidak bisa menafikan kehadiran pengusaha tersebut. Pada perjalanannya, dunia bisnis membutuhkan kondisi yang dapat menjamin kepentingannya dapat terus berlangsung, pelbagai upayapun terus di lakukan untuk melanggengkan kepentingan tersebut. Tidak dapat terhindarkan lagi kepentingan bisnis tersebut harus mendapat backup yang terbangun dari relasinya dengan dunia politik.
Daftar Pustaka Aries Kelana dan Rohmat Haryadi, Yang Makmur Di Pentas Politik (www.gatra.com/22 januari 2002), diunduh dari (www.gatra.com/17 februari 2010).
Sebenarnya ada harapan besar untuk para pengusaha-pengusaha yang memiliki kesadarna politik yang sehat, sekalipun banyak pihak yang pesimis kehadiran pengusaha tersebut mampu membawa angin perubahan. Namun bagaimanapun, hak setiap warga negara untuk berpolitik membuka ruang seluas-luasnya bagi para pengusaha untuk menggeluti politik dan menelurkan sesuatu yang lebih segar dalam wajah politik Indonesia
MacIntyrre, Andrew. Power, Prosperity and Patrimonialism: Business and Government in Indonesia. Dalam Andrew MacIntyre (ed.).1994, ‗Business and Government in Industrialising Asia‘ Pangi Syarwi dalam opini Syarwi di salah satu media lokal Sumatera Barat yang berjudul rekam Jejak Pilkada di Indonesia. Robinson, Richard dan Hadiz Vedi R. 2004. "The Genesis of Oligarchy: Soeharto's New Order 1965-1982", dalam Reorganising Power in Indonesia the Politics of Oligarchy in an Age of Markets, New York: Routledge Curzon, pp 136-167
Sosok para pengusaha dengan track reccord keberhasilan mereka sesungguhnya memiliki kesempatan yang sama dengan elit dari latar belakang parpol, ormas, atau bahkan elit yang tidak berafiliasi dengan organisasi apapun (kandidat independen). Jejak rekam seseorang adalah kriteria yang paling fair untuk menilai kapasitas dan kemampuan setiap kandidat yang berlaga dalam politik Indonesia saat ini.
39
