KONSEPSI KEDUDUKAN KEPOLISIAN DI BAWAH KEMENTRIAN. Oleh: Ispan Diar Fauzi PENDAHULUAN

KONSEPSI KEDUDUKAN KEPOLISIAN DI BAWAH KEMENTRIAN Oleh: Ispan Diar Fauzi PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kepolisan negara adalah alat kelengkapan atau organisasi pemerintahan negara yang mempunyai tugas utama melindungi, mengayomi

segenap

bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam kalimat yang lebih normatif bahwa kepolisian adalah alat negara dan alat pemerintah yang bertujuan untuk mewujudakan keamanan dalam negeri, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (law and order) termasuk gangguan keamanan negara baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.1 Mencermati begitu kompleksnya peran dan fungsi Kepolisian maka dibutuhkan kepolisian yang mandiri, professional, proporsional, modern dan berwatak sipil yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sejarah perkembangan kepolisian di Indonesia dalam prakteknya banyak mengalami dinamika terutama perubahan dalam kedudukan Kepolisian , yang tentunya mengikuti dinamika dan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan sejarah Kepolisian diawali ketika pemerintah Belanda mengembangkan organisasi Kepolisian yang terdiri dari : Bestuur Politie (Polisis Pamong Praja) dan Algemeene Politie (Polisi Umum). Kedua kesatuan Polisi ini ditempatkan dibawah Procereur General (Jaksa Agung) berada pada naungan Hooegrrechtshof (Mahkamah Agung). Pada saat itu Kepolisian bertugas sebagai penanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.2

1

Irwan Suwarto, Polri dalam Dinamika Politik Hukum Tata Negara, PTIK Press, Jakarta, 2009, hlm. 21. 2 Harsja W. Bachtiar, Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Baru, PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia PTIK, Jakarta, 1994, hlm. 38.

Konsepsi Kedudukan Kepolisian di Bawah Kementerian

1

Tahun 1914 ketika pejabat-pejabat yang berasal dari Eropa dan pribumi disatukan, terjadi perubahan administrasi Pemerintahan Belanda. Pada Departemen Van Binnenlansch Bestuur (Departemen Dalam Negeri), terdapat suatu Dienst der Algemene Politie (Dinas Kepolisan Umum). Dienst der Algemene Politie (Dinas Kepolisan Umum) ini berlangsung hingga berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia.3 Pada maret 1942, Jepang berhasil menaklukan Belanda. Petugas Kepolisia Belanda ditangkapi oleh tentara Jepang dan dipenjarakan dikampkamp tahanan. Pada tanggal 8 Agustus 1942 Jepang membentuk Keimubu (Departemen Kepolisian) sebagai departemen tersendiri, berarti kedudukan kepolsian tidak lagi dibawah Departemen Dalam Negeri atau Departemen Kehakiman.4 Kekuatan penjajahan Jepang di Indonesia berakhir akibat adanya serangan yang dilakukan oleh tentara sekutu ke kota Hiroshima dan ke kota Nagasaki. Akibat serangan tersebut Jepang menyatakan menyerah pada kekuatan sekutu. Sehingga momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bangsa Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan kepolisian sebagai bagian dari Kementrian Dalam Negeri, dengan sebuah jawatan Kepolisian.5 Kedudukan seperti ini hampir sama dengan pada zaman Hindia Belanda, administrasi kepolisian dlaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri (Departemen van Binnenlansch Bestuur). Pada 1 Juli 1946, jawatan kepolisan yang semula bagian Kementrian Dalam Negeri berpindah menjadi dibawah Kantor Perdana Menteri berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946. Kedudukan seperti ini berlangsung sampai tahun 1949. Berdasarkan penetapan Presiden Nomor 1 3

Irwan Suwarto, op.cit., hlm. 3. Ibid. 5 Momo Kelana, Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang No. 28 Tahun 1997), PTIK dan PT. Radinas Eka Saputra, Jakarta, 1998, hlm. 78. 4

Konsepsi Kedudukan Kepolisian di Bawah Kementerian

2

tahun 1949, kembali berubah. Kedudukan Kepolisian negara ditempatkan di bawah Menteri pertahanan.6 Perjalanan panjang perubahan kedudukan kepolisan mewarnai eksistensi kepolisan di Indonesia sampai saat ini. Salah satu tuntutan reformasi dan tuntutan masyarakat adalah menuju kepolisian yang professional, penegakan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, Kepolisian dituntut untuk melakukan perubahan paradigma dalam tugas fungsi, wewenang dan tangung jawab Kepolisian. Terutama adalah tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian ke arah profesionalisme.7 Problematika yang dihadapi kepolisian saat ini adalah tentang kedudukan Kepolisian, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Polri dengan kedudukannya yang cukup strategis tersebut mengakibatkan Polri menjadi institusi yang selalu menjadi sorotan baik mengenai keberhasilan maupun kesalahannya. Akhir-akhir ini muncul wacana dari berbagai pihak untuk mereposisi kedudukan Kepolisian dengan tidak lagi menempatkan di bawah presiden langsung, melainkan di bawah kementerian. Terkait permasalahan tersebut di atas

penulis

akan

memberikan

pandangan

tentang:

“KONSEPSI

KEDUDUKAN KEPOLISIAN DI BAWAH KEMENTRIAN”.

B. Landasan Hukum 1. Pasal 30 ayat (4) dan (5) UUD 1945. 2. Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6 7

Irwan Suwarto, loc.cit. Ibid., hlm. 9.

Konsepsi Kedudukan Kepolisian di Bawah Kementerian

3

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PEMBAHASAN A. Konsepsi Kedudukan Kepolisian di Bawah Kementerian Dengan dikeluarkannnya Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kedudukan Kepolisian Indonesia langsung berada di bawah Presiden. Kekuasaan Polri dipandang sangat besar dengan kedudukannya di bawah Presiden. Sehingga ada wacana bahwa kedudukan Kepolisian harus dirubah tidak lagi dibawah Presiden langsung, melainkan dibawah kementerian. Penulis akan memberikan rasionalisasi kenapa Kepolisian harus direposisi menjadi di bawah kementerian: 1. Dalam UUD Negara RI 1945 sesungguhnya tidak ditegaskan tentang posisi kelembagaan Polri di bawah Presiden. Dalam Pasal 30 ayat (5) hanya mengatur bahwa kedudukan Polri dan TNI diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Sehingga jika dirubah kedudukan kepolisian menjadi dibawah kementrian tidak akan bertentangan dengan UUD 1945; 2. Bahwa dalam konteks negara demokrasi, kepolisian sejatinya berada dibawah kementerian. Sehingga

pemerintah bisa mengontrol

wewenang dan kinerja aparat keamanan secara langsung; 3. Kekuasaan Polri dipandang sangat besar dengan kedudukannya di bawah Presiden sehingga seolah-olah menjadi alat kekuasaan penguasa dan tidak memiliki sense of crisis terhadap permasalahan yang ada di masyarakat; 4. Kedudukan Polri di bawah Presiden rawan dipolitisir, terutama dalam hal pengangkatan Kapolri, karena pengangkatan Kapolri merupakan Konsepsi Kedudukan Kepolisian di Bawah Kementerian

4

hak prerogratif Presiden sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002;

5. Dengan kedudukan langsung di bawah presiden, Polri memposisikan diri sebagai lembaga yang memproduksi kebijakan, dan operasional sekaligus, hal tersebut merupakan suatu kondisi yang tidak tepat bagi tata pemerintahan yang baik (good governance); 6. Kalaupun situasi seperti sekarang tetap dipertahankan, yaitu kedudukan Polri di bawah Presiden langsung, maka Polri akan selalu disibukan untuk melakukan counter opinion untuk mempertahankan kedudukannya, sehingga energi yang seharusnya dihabiskan untuk melaksanakan fungsi dan perannya akan habis hanya untuk membahas masalah tersebut; 7. Dengan mereposisi kedudukan Polri menjadi di bawah kementerian, maka akan timbul independensi kepolisian. Sehingga Kepolisian fokus dalam menjalankan fungsi dan perannya. Terkait independensi Kepolisian, Jimly Asshiddiqie: dalam setiap sistem demokrasi, maka pada kelompok pertama, terdapat setidaknya empat fungsi yang seharusnya bersifat independen, yaitu: (i) bank sentral; (ii) organisasi tentara (militer); (iii) organisasi kepolisian negara; (iv) dan organisasi penuntut umum atau kejaksaan agung (public attorney).8

B. Implikasi Negatif Kedudukan Kepolisian di Bawah Kementerian Disamping

beberapa

kelebihan

dengan

menempatkan

kedudukan

Kepolisian di bawah kementerian, penulis juga akan memberikan argumentasi tentang kelemahan jika kedudukan Kepolisian dibawah kementerian:

8

Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 375.

Konsepsi Kedudukan Kepolisian di Bawah Kementerian

5

1. Perubahan kedudukan kepolisian menjadi di bawah kementerian, akan merubah seluruh pola kebiasaan Kepolisian yang sudah dibangun begitu lama; 2. Timbul resistensi internal di tubuh Polri, karena saat ini cukup menikmati keistimewan tertentu, dengan kedudukannya langsung dibawah presiden; 3. Dengan kedudukan Kepolisian di bawah kementerian, maka Kepolisian akan terikat pada norma-norma yang bersifat hierarkis; 4. Kepolisian tidak akan berani menangkap bahkan memeriksa atasan dalam kementeriannya, apabila atasannya tersebut tersangkut kasus tertentu.

C. Kajian atas Tema Untuk menciptakan Kepolisian yang independen sesuai fungsi dan perannya, maka dibutuhkan pengaturan tentang sistem dan kedudukan Kepolisian yang tepat. Di banyak negara demokratis, posisi Kepolisian selalu berada dalam bentuk penyelenggara operasional, apakah di bawah departemen terkait, membentuk departemen sendiri, atau membuat kementerian sendiri yang khusus mengurusi masalah keamanan dalam negeri. Sesungguhnya dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, telah mengatur secara jelas tentang Komisi Kepolisian Nasional. Pasal 38 ayat (1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas : a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Tugas

Kompolnas

yang

seharusnya

cukup

strategis

itu

dalam

kenyataannya masih jauh dari harapan. Kompolnas belum dapat memainkan peranannya secara signifikan. Sehingga penulis memberikan alternatif solusi untuk mereformasi kedudukan Lembaga Kepolisian Nasional dalam hal ini adalah Kompolnas menjadi lembaga kementerian tersendiri yang membawahi Kepolisian Republik Indonesia, bertugas mengatur seluruh operasional Konsepsi Kedudukan Kepolisian di Bawah Kementerian

6

Kepolisian Republik Indonesia dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dijalankan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

KESIMPULAN A. Kesimpulan Kepolisian adalah alat negara dan alat pemerintah yang bertujuan untuk mewujudakan keamanan dalam negeri, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (law and order). Dengan peran dan fungsi Kepolisian yang cukup kompleks maka dibutuhkan kepolisian yang mandiri, professional, proporsional, modern dan berwatak sipil yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kekuasaan Kepolisian dipandang sangat besar dengan kedudukannya di bawah Presiden. Sehingga ada wacana bahwa kedudukan Kepolisian harus dirubah, tidak lagi di bawah Presiden langsung, melainkan di bawah kementrian. Usulan perubahan kedudukan Kepolisian itu timbul dengan mencermati bahwa ternyata kedudukan Kepolisan dibawah kementerian lebih banyak aspek positifnya, sehingga reposisi kedudukan Kepolisian

itu

dibutuhkan. Untuk menciptakan Kepolisian yang benar-benar melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal.

B. Rekomendasi Terkait wacana reposisi kedudukan Kepolisian, Penulis memberikan alternatif solusi yaitu: mereformasi kedudukan Lembaga Kepolisian Nasional dalam hal ini adalah Kompolnas menjadi lembaga kementerian tersendiri yang membawahi Kepolisian Republik Indonesia, bertugas mengatur seluruh operasional Kepolisian Republik Indonesia dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dijalankan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Konsepsi Kedudukan Kepolisian di Bawah Kementerian

7