Konferensi Hukum Laut
131
KONSEP NEGARA KEPULAUAN PAD A KONFERENSI HUKUM LAUT T AHUN 1958 DAN T AHUN 1960 Hasbullah F. Sjawie Pembahasan Konfemsi Hukum Laut senantiasa dikaitkan dengan konsep negara kepulauan sebagaimana untuk perlama kali diperkenalkan melalui Deklamsi Djuanda. Deklamsi Djuanda menjadi modal dasar bagi delegasi Indonesia ke Konferensi Hukum Laut. Indonesia menganggap perjuangan untuk memasyarakatkan konsep negara kepulauan mulai mendapatkan tempat dengan diproklamirkannya Konvensi Hukum Laut 1982. Di dalam tulisannya, penulis artikel ini antam lain mengulas masalah lebar laut teritorial.
Pendahuluan
Sejak tahun 1957, melalui Deklarasi Djuanda, Indonesia mengembangkan konsep Negra Kepulauan. Konsep ini berdasar atas kesatuan dari daratan dan lautan. Meskipun pada akhirnya konsep ini tidak tercantum dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1958 (dan 1960) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disebut: PBB), akan tetapi Indonesia tetap melanjutkan penerapan konsep tersebut. Sesungguhnya prinsip kesatuan antara daratan dan lautan sudah terdapat dan dikenal sejak lama di Indonesia. Kata "tanah air" sudahlah cukup untuk mencerminkan dikenalnya konsep Negara Kepulauan ini sejak lama oleh Indonesia. Baru sejak disahkannya Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, yang dewasa ini telah diratifikasi oleh 60 negara dan sudah berlaku
Nomor 2 Tahun XXIX
132
Hukum dan Pembangunan
penuh, konsep Negara Kepulauan diakui secara internasionaI. Hal ini berarti bahwa usaha dan perjuangan yang dilakukan oleh Indonesia untuk mendapat pengakuan dari masyarakat internasional atas konsep tersebut memakan waktu lebih dari 20 tahun. Tulisan ini dimaksudkan untuk menggambarkan perjuangan hukum yang dilakukan oleh Indonesia pada Konferensi Hukum Laut PBB tahun 1959 dan 1960 atas konsep Negara Kesatuannya dengan memakai pendekatan sejarah hukum.
Konferensi Hukum Laut Tahun 1958 Dengan keikutsertaan 86 negara berlangsunglah Konferensi Hukum Laut yang pertama di Jenewa dari tanggal 24 Pebruari 1958 sampai dengan 27 April 1958, dengan maksud untuk melaksanakan tugas yang dimandatkan oleh Majelis Umum PBB, yang telah menentukan bahwa
"... an international Conference of plenipotentiaries should be convoked to exanine the law of the sea, taking into account not only the legal but also the technical, economic and politic aspects of the problem, and to embody the result of its work in one or more international convention ... "I Konferensi Hukum Laut yang diselenggarakan pada tahun 1958 ini sesungguhnya merupakan konferensi yang pertarna kali dilakukan dalam program pengembangan selanjutnya dan kodifikasi Hukum Internasional menurut pasal 13 ayat (1) Point a Piagam PBB.
Masalah Konsep Negara Kepulauan Usaha yang ditempuh oleh Indonesia dalam memperjuangkan untuk diterimanya konsep Negara Kepulauannya dilakukan pada Komite I ten tang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Jawaban atas permasalahan mengenai seberapa jauh batas luasnya Laut Teritorial yang dapat diklaim oleh suatu negara juga diharapkan dapat diputuskan oleh Komite I ini. Kesulitan yang terdapat bagi penentuan JuaB Laut Teritorial bukan-
iResolution 1105 (XI) of the General Assembly of the UN, 65S 21,1957.
lh
.
Pleanary Meeting, February
Maret - April 1999
Konferensi Hukum Laut
133
lah berada pada pertanyaan yang bersifat teknis semata. Hal tersebut banyak tersangkut dengan masalah politis, karena suatu peru bah an pemahaman pada penegertian Laut Teritorial, meskipun itu hanya sedikit saja, akan membawa konsekwensi yang cukup berarti dalam lapangan ekonomi maupun militer. Deklarasi Djuanda yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 selanjutnya dipergunakan sebagai basis sikap oleh delegasi Indonesia untuk membela pandangan dan konsepsi Negara Kepulauan yang telah dicanangkannya. Oleh karena itu sasaran delegasi adalah:' 1. Hal yang terutama ialah untuk berusaha agar konferensi dapat melahirkan suatu keputusan tentang prinsip Negara Kepulauan, yang akan memberikan keuntungan pada posisi Indonesia; 2. Sekurang-kurangnya berusaha untuk memperoleh pengertian dari negara-negara lain terhadap konsepsi Negara Kepulauan, sebagai. mana yang termaksud dalam Deklarasi Djuanda; 3. Berusaha agar supaya pasal5 dari Rancangan Konvensi yang diajukan oleh International Law Commission (selanjutnya disingkat: ILC)3 dapat dipertahankan; 4. Menghindari sebisa mungkin adanya pembatasan panjangnya garis pangkallurus; 5. Berusaha agar dapat dicapai perubahan dari pasal 10 Rancangan
2Lihat Mochtar Kusurna·atmadja, Bunga Rampai Hukum Laul, 1978, hal. 12.
3pasal5 Rancangan Konvensi dari ILC tahun 1956 berbunyi: 1. Where circumstances necessitate a .'Ipesial regime because the coast is deeply indented or cut into or because there are island in its imediate viciny, the baseline may he independent of tlJe low water mark. Aintliest! case, the method of straight baseline joining appropriate points may be employed. The drawing of such baselines must not depart to any appreciableextent from the general direction of the
(na."! . and the sea areas lying within the lines must be sufficiently closely linked to the land domain to be subject to the regime of internal waters. Account may nroertheless be taken, where necessary, of economic interests peculiar to region, the reality and importance of which are clearly roidenced by long usage. Baselines shall not be drawn to and from drying rocks and drying shoals. 2. The cOllstat state shall give due publicity to the straight baselines drawn by it. 3. Where fhe establishment of a straight baseline has the effect of enclosing as internal waters areas which previol/sly had been considered as part of the territorial sea of the high seas, a right of innocent passage, as defined in article 15, through those waters shall be recognized by the coastal state in all those cases where the waters have normally been used for international traffic, dalam Guenter Hoog: Die Genfer Seerechikonferenzen von 1958 und 1960; Vogeschichte, Verhandlung, Dokumente, Frankfurt am Main, Berlin, 1961, hal. 60 dst.
Nomor 2 Yahun XXIX
Hukum dan Pembangunan
134
6.
Konvensi ILC;' Mengajukan usulan atau rnendukung usulan negara lain yang rnenginginkan 12 rnillaut ditetapkan sebagai batas luas Laut Teritoria!.
Pada sidang Komite I tanggal 7 Maret 1958 oleh ketua delegasi Indonesia' disarnpaikan keluhan dan penyesalan pernerintah Indonesia atas Rancangan Konvensi yang diajukan oleh ILC, yang didalamnya tidak terdapat satu pasal pun yang secara khusus rnengatur rnengenai rna salah Negara Kepulauan. Dengan rnenunjuk pad a arti pentignya prinsip Negara Kepulauan bagi Indonesia, pada kesernpatan itu pula disarnpaikan harapan agar kiranya Konferensi dapat rnenetapkan suatu status khusus bagi Negara Kepulauan, dirnana Negara Kepulauan itu diperlakukan sebagai satu kesatuan, baik secara geografi rnaupun ekonomi dan politik serta dengan rnernperhatikan situasi istimewa yang dimiliki oleh setiap Negara Kepulauan. Dalarn sidang ini oleh delegasi Indonesia tidak diberikan uraian yang rnendalarn rnengenai Deklarasi Djuanda, dikarenakan rnengingat acara sidang yang kurang tepat untuk 6 itu Pada tanggal 11 Maret 1958 wakil Pernerintah Arnerika Serikat di dalarn sidang rnenyerang konsepsi Negara Kepulauan, seperti yang tercakup dalarn Deklarasi Djuanda, dan rnengatakan bahwa konsepsi yang demikian itu haruslah dipandang dan dinilai sebagai suatu usaha 7 untuk rnengurangi azas kebebasan di lautan. Wakil dari Arnerika Serikat itu juga berpendirian bahwa dengan konsepsi Negara Kepulauannya Indonesia sebenarnya ingin rnencaplok dan rnemiliki sendiri laut bebas yang berada di sekitarnya.' Serangan itu rnembuka kesernpatan bagi wakil Indonesia untuk menjelaskan secara rinei mengenai konsepsi Negara Kepulauan, seba-
4Pasal 10 Rancangan Konvensi dari ILC berbunyi: Every island has its own territorial sea. An island is an area of land, surrounded by water, which in normal circumtances is penlUmerztly above higll water mark, ibid" hal. 63.
5UNCLOS, Offici.l Record, Vol. Ill, hal. 15. 6Mochtar Kusuma-atmadja, op.cit., hal . 13.
7UNCLOS, Official Record, Vol. Ill, hal. 25. 8Mochtar Kusuma-atrnadja: Hukum Lout Internasional, Bandung: Binacipta, 1986, hal. 88.
Maret - April 1999
Konferensi Hukum Laut
135
gaimana yang tercantum dalam Deklarasi Djuanda. Pada tanggal 14 Maret 1958 oleh delegasi Indonesia ditekankan bahwa prinsip Negara Kepulauan sangat berarti bagi keamanan Indonesia maupun juga bagi komunikasi antar pulau. Delegasi juga mengingatkan akan adanya problem yang cukup sulit bagi pelaksanaan jurisdiksi negara, jika setiap pulau yang ada di Nusantara mempunyai Laut Teritorialnya sendiri-sendiri. Oleh karenanya adalah sangat tidak tepat bagi suatu Negara Kepulauan seperti Indonesia bila lebar Laut Teritorialnya diukur dengan mempergunakan metoda garis pangkal air terendah: Dapat dikatakan bahwa dengan adanya uraian dan penjelasan tersebut para wakil dari negara peserta Konferensi telah mendapat informasi yang lebih baik mengenai konsep Wawasan Nusantara atau Ne. 10 gara Kepu Iau an ltu. Dalam pada itu kepada Komite I telah diajukan usul inisiatif atas permasalahan Negara kepulauan yang datangnya dari Yugoslavia 11 untuk pasal1 0 serta dari Philipina 12 untuk pasal5 atau pasal 10 Rancangan Konvensi. Karena delegasi Philipina berada dibawah tekanan wakil Amerika Serikat untuk menarik kembali usulnya tersebut dan delegasi Yugoslavia melihat tidak ada keuntungan lagi untuk bertalian pad a usulnya 13 maka usulan kedua negara itu pada akhirnya ditarik kembali sebelum diadakannla pembahasan dan pemungutan suara 1 untuk itu. Ketika usul Yugoslavia ditarik kembali, Fitzmaurice (wakil Pemerintah Inggris) menyarankan agar kiranya PBB menyusun dan meng-
9UNCLOS, Official Record, Vol. III, hal. 43 dst. 10Mochtar Kusuma-atmadja: Bunga Rampai Hukum Laut, op.cit., haL 13.
"UN Doc.A/CONF.!3/C.l/L.S9.
"-UN Doc.A/CONF.13/C.l/L.98. 13Mochtar Kusuma-atmadja: BUrlga Rampai Hukum !.Aut, op.ciL, hal. 13. 14UNCLOS, Official Record, Vol. III, hal. 162. Lihat: BarryHart Dubner: The Law otTerritorial Walers of Mid-Ocean Archipelagos and Archipelagic Staates, The Hague. 1976, hal. 40. Lihat juga: Rainers Sturies: Archipelgewaesser; zur Entwicklurlg fines neuen Rechtsbegriffs im Seerecht, Schriften zurn Voelkerrecht, Band 72. Berlin, 1981, hal. 56. bdg.: Dietrich Rauschnig: Die Durch/ahrt durch nationale CewaesseT vaT den Kuesfen, dalam: Bernhardt und Rudolf (ed'): Die Schiffarhrtsfreiheit im gegenwaertigen Vaelkerrecht, Karlsruhe, 1975, hal. 50.
Nomor 2 Taltun XXIX
136
Hukum dan Pembangunan
adakan studi mengenai maalah Negara Kepulauan. IS Pada saat yang bersamaan sebenarnya delegasi Indonesia juga telah mempersiapkan usulan yang serupa. Karenanya delegasi memandang tidak lagi perlu untuk mengajukan usulan yang serupa.16 Oleh Konferensi dan bagi kebanyakan negara di dunia pada saat itu, masalah lebar Laut Teritorial dipandang lebih penting daripada kebutuhan untuk membahas masalah Negara Kepulauan secara lebih mendetail. Karenanya pada Konferensi Hukum Laut 1959 ini masalah Negara Kepulauan tidak dipandang sebagai suatu persoalan yang me17 merlukan pengaturan dengan segera dan tidak tagi mendapat perha18 tian yang serius. Sampai dengan berakhirnya Konferensi karenanya tidak terdapat suatu putusan pun yang menjawab masalah konsep Negara Kepulauan tersebut. Karena Konferensi menerima usulan lain yang dijaukan Philipina dan juga Amerika Serikat bagi perubahan atas pasal 10 Rancangan Konvensi,19 yang semula berbunyi: .. every island has its own territorial sea ", dan menjadi "air island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide... " maka hal yang demikian ini secara tidak langsung sangat menguntungkan posisi Indonesia, karena draft dari pasal 10 (bam) ini tidak dengan tegas-tegas menekankan, bahwa setiap pulau mempunyai laut teritorialnya sendiri. Dalam masa perjaIanan sidang oleh inggris telah diajukan usuIan untuk merubah ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 Rancangan Konvensi. Menurut pendapat Inggeris, panjang garis pangkal lurus 20 dibatasi maksimal 10 millaut. Dalam pertemuan yang ke-51, Swedia mendukung usul Inggeris tersebut diatas dan menambahkan agar kiranya maksimal panjang garis pangkal lurus adalah 15 mil, karena menurut pendapat mereka 10 mil laut sangatlah pendek untuk dite-
15UNCLOS, Official Record, Vol. Ill, hal. 162.
16Mochtar Kusuma-atmadja: Bunga Rampai Hukum LAut, op.cit., hal. 15 dst. 17Alfred Verdross eLan.: Universelles Voelkerrechl: Thearie und Praxis, Berlin: 1984, hal. 678. 18Renate Platzoeder et.all.: Wirtschajtszonrn und Archipeislaaten, Zwei Probleme der Dritten UnSeerechtskcnferenz, dalam Verfassung und Recht in Ueber-see, jg. 7, Hamburg: 1974, hal. 297.
19UNCLOS. Official Record, Vol. Ill. hal. 163.
20
UN Doc.A/CONF.13/C.1/L.62/Corr.J.
Maret - April 1999
Konferensi Hukum Laut
137
tapkan sebagai batas maksimal. Pendapat Swedia ini disetujui oleh Inggeris sebagai pengusul pertama. Pada akhimya Komite I menyetujui usul ini'l dan garis pangkat lurus dibatasi sampai dengan 15 mil. Persetujuan pembatasan garis pangkallurus ini menyulitkan posisi Negara-negara Kepulauan, terutama bagi Indonesia. Karenanya tugas penting bagi delegasi Indonesia dalam sidang Pleno tidak lain untuk berusaha agar Konferensi dapat menarik kembali pembatasan panjang garis pangkallurus yang demikian. Penarikan atau pencabutan tersebut harus dicapai, sebab -walaupun sendainya Konferensi dapat mengakui prinsip Negara Kepulauandengan pembatasan panjang, garis pangkallurus yang demikian, konsep Negara Kepulauan tidak akan dapat diterapkan oleh Indonesia secara optimal, karena ditempat-tempat tertentu panjang garis pangkal yang dibutuhkan adalah lebih dari 100 millaut. Dengan tidak adanya keputusan yang dapat dicapai niengenai masalah konsepsi Negara Kepulauan, maka sistem atau metode garis pangkalluruslah yang akan merupakan dasar hukum bagi Indonesia untuk dapat mempraktekkan prinsip Negara Kepulauan. Karenanya pencabutan pembatasan panjang garis pangkallurus sedapat mungkin harus dicapai. Selanjutnya pada sidang Pleno, secara bersama-sama oleh Indonesia, Uni Sovyet dan Kanada diajukan usulan untuk mencabut pembatasan panjang garis pangkallurus tersebut." Dengan 341awan 30 suara serta 12 abstain, pembatasan panjang garis pangkallurus itu akhirnya 23 dicabut. Atas semua hasil seperti tersebut diatas tidak dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak berhasil dan telah gagal total dalam usahanya memperjuangkan diterimanya konsep Negara Kepulauan pada Konferensi Hukum Laut tahun 1958. Hasil yang diperoleh dalam sidang Pleno, dimana tidak lagi terdapat pemba tasan panjang garis pangkal lurus dan juga hdak tercantumnya ketentuan yang dengan tegas mengatakan bahwa setiap pulau
2 IUNCLOS, Official Record, Vol. III, hal. 160. Lihat juga: Text of the Articles and the Resolution
Adopted by the First Committe; UN Doc.A/CONF.13/C.l/L.168/ Add.1 Annex. 22UNCLOS, Official Record Vol. II , hal. 62. 13UNCLOS, Official Reco rd Vol. II, hal. 62.
Nomor 2 Tahun XXIX
Hukum dan Pembangunan
138
mempunyai Laut Teritorialnya sendiri, cukup memberikan dasar, bagi Indonesia untuk tetap berada pada konsep negara kepulauannya. Meskipun dernikian ketentuan mengenai konsep Negara Kepulauan itu tidak terdapat dalam "Final Act Convention on the Territorial Sea and the Contiguos Zone". Seperti telah kita maklumi bersama, ketentuan mengenai garis pangkallurus itu didasarkan atas Keputusan International Court of Justice tanggal 18 Desember 1951 dalam perkara sengketa perikanan an tara Inggris dan Norwegia. Dengan demikian dapat diambil kesirnpulan bahwa melalui Konvensi Hukum Laut 1958 ini metoda garis pangkallurus atau metoda titik yang mennyolok ini" diakui keberlakuannya secara umum dan tidak lagi hanya berlaku bagi Norwegia (dan Inggris).
Masalah Lebar Laut Teritorial Karena oleh Deklarasi Djuanda ditentukan bahwa 12 millaut adalah lebar Laut Teritorial Indonesia, maka sudah merupakan target Indonesia pula, agar Konferensi dapat memutuskan bahwa lebar Laut Teritorial adalah 12 rnillaut. Masalah ini merupakan suatu persoalan yang cukup pelik yang dihadapi oleh Konferensi. Pengalarnan telah menunjukan bahwa bangsa-bangsa di dunia, bahkan sebelum Perang Dunia II-pun -seperti yang diperlihatkan oleh hasil Konferensi tahun 1930 yang diadakan oleh Liga Bangsa-Bangsa- tidak dapat mencapai kata sepakat dalam masalah ini. Hal ini dikarenakan menyangkut konflik kepentingan politik, seperti juga pertentangan ekonorni antara negara kaya dan negara rniskin; oleh 25 sebab itu masalah ini sulit mendapatkan jalan ketuar. Bahkan Rancangan Konvensi dari ILC sendiri pada pasal3-nya tidak memberikan usulan, berapa rnillaut-kah luas suatu zone yang seharusnya termasuk
24Von Muench: Voelkerrechl, Berlin/New York: 1982, hal. 427.
2Sbdg: Hermann Meyer-Lindenberg: Seerechliche En fwicklungstendenzen auf den Genfer Konferenzen von 1958 und 1960, dalam Zeitschrift fuer auslaendischs oe[fenlliches Recht und VoeJkerrecht Band 21, Stutgart und Koeln: 1961 , hal. 45 dst. Lihat juga: Predrag Nicolic: Kueslenstaaten und die Begrenzung deT Territoriaigewasser, dalam : /nternntiD1ulle Politik, No. 11, Heft 236, Belgrad: 1960, hal. 13, dst.
Maret - April 1999
Konferensi Hukum Laut
139 26
wilayah teritorial dan kekuasaan suatu negara. Ketika Komite I Konferensi Hukum Laut 1958 sampai pada acara pembahasan mengenai lebar Laut Teritorial, padanya terdapat beberapa usulan, dirnana Laut Teritorial itu mempunyai lebar berkisar antara 6 mil sampai dengan 12 millaut, dengan ataupun tanpa kondisi khusus tertentu." Pad a pemungutan suara di Komite I tidak terdapat suatu usulan pun yang dapat mencapai quorum.'" Sesuai dengan sasarannya, Indonesia pad a acara pemungutan suara di sidang Pleno tidak hanya mendukung usulan bagi 12 mil laut itu, 29 bahkan Indonesia sendiri menjadi salah satu pengusulnya. Pada sidang Pleno ini terjadi hal yang sarna seperti pada sidang di Komite I, dirnana tidak ada satu usulan pun yang mendapat 2/3 suara 30 terbanyak. Berdasar kenyataan tersebut karenanya kepada Majelis Umum PBB diusulkan oleh Konferensi agar Majelis memanggil anggotanya untuk mengadakan Konferensi yang khusus untuk membahas masalah lebar Laut teritorial, seperti yang kemudian diselenggarakan pada tahun 1960. Dengan hasil yang dernikian, maka berarti bahwa dalam "Final Act" Konvensi Genewa tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan tidak terdapat ketentuan yang dengan jelas dan tegas menetapkan seberapa jauhkan lebar Laut Teritorial yang dapat dimiliki oleh suatu negara. Mendasari pendapatnya pada ketentuan pasal24 ayat (2) Konvensi Genewa tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, yang menentukan bahwa lebar dari Zona Tambahan tidak boleh melebihi daripada 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal, dari garis mana diukur dan ditarik lebar Laut Teritorial, beberapa sarjana menyirnpulkan, bahwa karena lebar Zona Tambahan tidak boleh lebih dari 12 mil, maka itu berarti
26Fritz Muench: Die lnternationale Seerechtskonferenz in Gent 1958, dalam: Arcfliv des Voelkerrecht, Band 8, Tuebingen: 1959/1960, hal. 180·208.
nUN Doc.A/CONF.13/C l /L.4. 28UN CLOS, Official Record, Vol. III, hal. 176 dst. '9
- UN Doc.A/CONF.13/L.34. 30UNCLOS, Official Record, Vol. II . haL 39, dst.
Nomnr 2 Tahun XXIX
140
Hukum dan Pembangunan 31
lebar Laut Teritorial adalah 12 millaut. Menurut hemat kami kesimpulan yang demikian kurang tepat sebab antara Laut Teritorial dengan Zona Tambahan harus dibedakan, karena hak-hak suatu negara yang berada pada kedua rejim hukum laut itu berbeda satu sarna lain. Pada Laut Teritorial suatu negara mempunyai kekuasaan atau kedaulatan penuh, dengan pengecualian hak lintas damai kapal asing. Sedangkan pada Zona Tambahan, hak-hak yang dimiliki suatu negara hanyalah terbatas pada hal yang berhubungan dengan imigrasi, keseha tan serta bea dan cukai. Dalam kaitannya dengan hasil dari Konferensi Hukum Laut tahun 1958 ini, Indonesia hanya meratifikasi 3 Konvensi -dari 4 Konvensi yang ada-, yaitu Konvensi mengenai Laut bebas; mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Bebas; dan mengenai Landas Kontinen. Konvensi yang tidak diratifikasi oleh Indonesia adalah Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Ratifikasi tersebut dituangkan dalam Undang-undang No. 19 tahun 1961 tentang Persetujuan atas Tiga Konvensi Genewa Mengenai Hukum Laut, yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 6 September 1961.
Konferensi Hukum Laut Tahun 1960 Konprensi Hukum Laut yang kedua ini berlangsung sejak tanggal 17 Maret 1960 sampai dengan 26 April 1960 di Genewa dengan diikuti oleh 98 negara peserta. Seperti telah disinggung diatas, tugas daripada Konferensi ini adalah untuk mencari jawaban serta jalan keluar dalam menetapkan berapa millaut-kah lebar Laut Teritorial yang dapat dimiliki oleh suatu negara. Konferensi juga membicarakan masalah Negara Kepulauan lebih jelas muncul dari pihak Philipina, bila dibandingkan dengan Indonesia. Ikhtiar yang ada itu sebenarnya bukanlah usaha yang sungguhsungguh, sebab tugas dari Konferensi ini adalah untuk menyelesaikan rna salah Laut Teritorial dan bukannya masalah konsep Negara Kepulauan, karenanya perhatian yang diberikan negara peserta terhadap
3l Liha t: von Muench, op.cit., hal. 431 . Bdg: Weber und von Wedel: Grundku rs Voelkerrecht. Frankfurt am Main: 1977, hal. 270. Bdg. Pu1a: Fritz Muench: Seerechtskonferenz von 1958, dalam: H.J. Schlochaeur (ed.): Woerterbuch des Voelkerrechts, Band 3, Berlin: 1962, hal. 238.
Maret - Apri/1999
Konferensi H ukum Laut
141
masalah Negara Kepulauan ini mendorong Indonesia maupun Philipina untuk tidak mengharapkan suatu keajaiban. Pada pertemuan yang ke-14 dalam debat umum pada tanggal4 April 1960, delegasi Philipina mengingatkan Konferensi agar setiap ketentuan mengenai Lebar Laut Teoritorial hams memperhatikan praktek negara yang sudah ada, yaitu posisi Negara Kepulauan. 32 Karena masalah Negara Kepulauan telah disinggung oleh Philipina, maka Indonesia selanjutnya berkonsentrasi pada masalah lebar laut Teritorial. Ini berarti Indonesia bahwa Indonesia tidak secara langsung membicarakan prinsip Negara Kepulauannya pada konferensi. Seperti yang telah digariskan oleh Undang-undang No. 4/Prp/ 1960, pad a Konferensi II ini Indonesia selalu mendukung setiap usulan yang menghendaki agar 12 mil laut ditetapkan sebagai lebar Laut Teritorial. Bahkan Indonesia bersama negara Asia dan Afrika lainnya mengusulkan agar setiap negara berhak meluaskan Laut teritoriaInya sampai dengan 12 millaut. 33 Pada akhimya Konferensi tidak dapat menetapka suatu putusan pun mengenai lebar Laut teritorial yang dapat dimiliki oleh suatu negara. Dengan hasil yang demikian ini, maka kegagalan Konferensi Liga Bangsa-Bangsa tahun 1930 serta kegagalan Konferensi Hukum Laut yang pertama tahun 1958 terulang kembali. Sesungguhnya hal yang seperti demikianlah yang dikuatirkan oleh masyarakat dunia. Dalam pada itu Konprensi tahun 1960. ini tidak juga membawa kemajuan dalam menyelesaikan masalah Negara Kepulauan.
Penutup Berdasar uraian tersebut diatas terlihat bahwa pemahaman sebagian besar negara-negara di dunia pad a waktu diadakannya Konferensi Hukum Laut yang pertama maupun yang kedua tersebut mengenai konsep Negara Kepulauan belumlah memadai. Keberadaan konsep Negara Kepulauan yang ditimbulkan keper-
32UNCLOS (1960), Officiill Record. hal. 51, dst. ))
UN Doc.A/CONF.19 ICI IL.2/Rev.l.
Nomor 2 Tahun XXIX
Hukum dan Pembangunan
142
mukaan oleh Indonesia melalui Deklarasi Djuandanya, sedikit banyak telah membuka mata dunia mengenai pentingnya diadakan pengaturan internasional untuk itu. Walaupun pada Konferensi tahun 1958 dan 1960 tidak tercapai hasil yang diharapkan, dimana tidak terdapat pengaturan mengenai Negara Kepulauan akan tetapi sungguh perjuangan yang dilakukan oleh Indonesia pad a akhirnya membawa hasil yang sesuai pada Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1992. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai konsep Negara Kepulauan yang terdapat pad a Konvensi Hukum Laut tahun 1982 pada dasarnya merupakan hasil perjuangan logis dari Indonesia yang telah menanamkan pengertian yang baik bagi masyarakat Internasional mengenai konsep Negara Kepulauan.
Daftar Pustaka
Dubner, Barry Hart: The Law of Territorial Waters of Mid-Ocean Archipelagos and Archipelagic Staates, The Hague. 1976. Hoog, Guenter: Die Genfer Seerechtskonferenzen von 1958 und 1960: Vogeschichte, Verhandlung, Dokumente, Frankfurt am Main, Berlin, 1961. Kusumaatmadja, Mochtar: Bunga Rampai Hukum Laut, Bandung: Binacipta, 1978.
____~, Hukum Laut Internasional, Bandung: Binacipta, 1986. Meyer-Leidenberg, Hermann: Seerechliche Entwicklungstendenzen auf den Genfer Konferenzen von 1958 und 1960, dalam Zeitschrift fuer auslaendisches oeffentliches Recht und Voelkerrecht, Band 21, Stuttgart und Koeln: 1961. Muench, Fritz: Die Internationale Seerechtskonferenz in Genf 1958, dalam Archiv des Voelkerrecht, Band 8, Tuebingen: 1959/1960.
_ _ _ _, Seerechtskonferenz von 1958, dalam: H.J. Schlochaeur (ed.): Woerterbuch des Voelkerrechts, Band 3, Berlin: 1962. Maret - Apri/1999
Konferensi Hukum Laut
143
Von Muench, Ingo: Voelkerrecht, Berlin/New York: 1982. Nicolic, Predrag: Kuestenstaaten und die Begrenzung der Territorialge:wasser, dalam: Internationale Politik No. 11, Heft 236, Belgrad: 1960. Platzoeder, Renate und W. Graf Vitzhum: Wirtshaflszonen und Archipelstaalen, Zwei Problerne der Dritten UN-Seerechtskonferenz, dalam: Verfassung und Recht in Uebersee, Jahgang 7, Hamburg: 1974. Rausching, Dietrich: Die Durchfahrt durch nationale Gewaesser vor den Kueslen, dalam: Bernhard und Rodolf (ed.): Die SchiJJarhrtsfreiheit irn gegenwaertigen Voelkerrecht, Karlsruhe, 1975. Sturies, Rainer: Archipelage:waesser; zur Entwicklung eines neuen RechtsbegriJJs im Seerecht, Schriften zum Voelkerrecht, Band 72, Berlin, 1981. Verdross, Alfred und Bruno Simma: UniverselIes Voelkerrecht; Theorie und Praxis, Berlin: 1984. Weber, H. und H. von Wedel: Grundkurs Voelkerrecht, Frankfurt am Main: 1977.
Tindakan seseorang hari ini akan berakibat pada tindakan orang lain besok, lusa, dan di masa depan yang jauh. (Paul Ormerod - The Death of Economic)
Nomor 2 Tahun XXIX
