f
J
..'
MEMORANDUM KESEPAKATAN ANTARA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
DENGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04/BSN-I/KS/O7/99 NOMOR : 60 T AHUN 1999
TENTANG KERJA SAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM STANDARDISASI NASIONAL BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEPUSTAKAAN
SERTAPENDAYAGUNAANDANPENYEBARLUASAN INFORMASI STANDAR, PENILAIAN KESESUAIAN DAN JAMINAN MUTU
81
Dengan rahmat Tuhan Yang maha Esa pada hari ini, Rabu tanggal 21 bulan Juli tabun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Ir. Herudi Kartowisastro :
Selaku Kepala badan Standar-
disasi
Nasional
yang
berkedudukan di Jakarta, dalarn hat ini bertindak mewakili instansi yang dipimpin daD selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA. 2. Hernandono MLS, MA
:
Selaku Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, dalam hat ini bertindak mewakili instansi yang dipimpin clan se-
lanjutnya
disebut PIHAK
KEDUA Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sarna tentang pembinan clan pengembangan sistem standardisasi nasional bidang perpustakaan clan kepustakaan serta penyebarluasan informasi standar,penialaian kesesuaianclanjarninan mutu, dengan ketentuan sebagaiberikut,
82
Tujuan Kerja Sarna Pasall Kerja sarna ini bertujuan untuk memupuk daD meningkatkan hubungan kelembagaan antara Badan Standardisasi Nasional denganPerpustakaanNasional Republik Indonesia dalam program pembinaandaDpengembangansistem standardisasinasional bidang perpustakaandaDkepustakaan, sertapendayagunaandaDpenyebarluasaninfonnasi standar, penilaian kesesuaian,danjaminan mutu.
Ruang Lingkup Kerja Sama Pasal 2 (I) Dalam batas-batas kemampuan dan kepentingan masingmasing kedua belah pihak akan saling membatu dalam melaksanakanberbagai kegiatan sebagaimandimaksud dalam pasal I. (2) Bentuk kegiatan sebagaimanadimaksud dalam ayat I meliputi: a. PembinaandaD pengembanganStandarNasionallndonesia atau SNI dalam bidang perpustakaan,kepustakaandaDyang terkait. b. Pendayagunaan daD atau penyebarluasan dokumen/informasi standar, penilaian kesesuain,danjaminan mutu dalam rangka upaya mendorong pembangunan ekonomi rakyat di setiap propinsi khususnya untuk meningkatkan ekspor serta daya saing produk dan jasa buatan Indonesia.
83
1 c. Pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar dan kegiatan lain tentang standardisasidan ataujaminan mutu di bidang perpustakaandan kepustakaan.
I
d. Pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup yang terkait dengan program standardisasi perpustakaan dan kepustakaan. e. Perbantuan tenaga khusus dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan kerja sarnaini.
\
Pelaksanaan Kerja Sarna Pasal 3 ( I) Sebagai penghubungdan koordinator dalam pelaksanaankerja sarna ini masing-masing pihak menunjuk salah satu unit kerja di lingkungannya yaitu : a. Badan Standardisasi Nasional diwakili Deputi Penelitian dan Pengembangan. b. PerpustakaanNasional Republik Indonesia diwakili Deputi Pembinaan. (2) Dalam pelaksanaan ini masing-masing unit kerja di bawah Deputi (minimal setingkat eselon III) dapatsaling berhubungan langsung, dengan melaporkan perkembanganhasilnya kepada masing-masing penghubung. (3) Bila dipandang perlu masing-masing pihak dapat membentuk Kelompok Kerja StandardisasiPerpustakaandan Kepustakaan. (4) Kelompok Kerja yang dimaksud dalam ayat 3 diangkat dan dibentuk dengan Sural Keputusan pimpinan masing-masing instansi bersangkutan, yaitu Badan StandardisasiNasional dan
84
I !
"-
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia setelah disetujui kedua belah pihak. (5) masa Kerja keanggotaan kelompok kcrja ditentukan dalarn surat keputusan pengangkatankclompok kerja. (6) dalarn pelaksanaan pasal 2 ayat 2 butir b, program dan pola kegiatan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah sasaran. (7) dari waktu ke waktu pcrlu diadakan pcrtcmuan atau diskusi antara kedua bclah pihak.
Pembiayaan Pasal 4 Biaya yang diperlukan dalarn pelaksanaan kerja sarna ini dibebankan kepada anggaran program masing-masing instansi atau diperoleh dari sumber lain yang sah.
Penutup Pasal 5 (I) Kerja sarna ini, baik seluruh atau sebagian, dapat ditinjau kembali setiap saat apabila diperlukan. (2) Hal-hal yang terkaitdan belum diaturdalarn kelja sarnaini akan diatur kemudian. Pasal 6 Kelja sarna ini berlaku selarna 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganioleh kedua belah pihak dan akan dievaluasi secaraberkala minimal setiap 2 (dua) tahun sekali. 85I
r Pasal 7 Pihak pertama daD pihak kedua, bertangung jawab atashak dan tugas masing-masing.
Pasal8 Segala masalah yang timbul akibat memorandum kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah daD mufakat.
Pihak Kedua,
Pihak Pertama,
KEPALA ,,""PERPUSTAKAAN NASIONAL ,.r:.-;~':':'REPUB. IK INDONESIA f'", k (,.
,
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
"
.
,i...
\\ \ \. "
',,~:._:.~E~NANDONO.
MLS, MA
IR HERUDI KARTOWISASTRO
86
I
