Konferensi PBB III tentang Hukum Laut diselenggarakan pada tahun 1972 sampai dengan tahun

Law Review Volume XIV, No. 1 – Juli 2014 UNCLOS SEBAGAI SALAH SATU SUMBER MATERI PROGRAM KAMPANYE CAPRES-CAWAPRES YANG DEMOKRATIS Tommy Hendra Purwaka Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta [email protected] Abstract United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) has been ratified by the government of Indonesia through Law Number 17 Year 1985 and has therefore become a part of Indonesian positive law. Since then, it can be used as one source of materials for the formulation of a democratically-elected presidential candidate’s campaign program. A democratic campaign program should have at least three characteristics, namely responsive, populist, and autonomous. UNCLOS, has these three characters. This is why a part of the campaign program materials may come from the UNCLOS paradigm. Key Words: UNCLOS, campaign program Abstrak United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan oleh karena itu menjadi bagian dari hukum positif Indonesia. Sejak itu, dapat digunakan sebagai salah satu bahan perumusan program kampanye calon presiden yang dipilih secara demokratis. Sebuah program kampanye yang demokratis setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu responsif, populis, dan otonomis. UNCLOS memiliki tiga karakter tersebut. Ini adalah alasan mengapa salah satu bagian dari bahan program kampanye dapat berasal dari paradigmaUNCLOS. Kata Kunci: UNCLOS, program kampanye A.

Pendahuluan

A. 1. Latar Belakang UNCLOS merupakan konstitusi kelautan yang memandang wilayah laut berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (ocean space) sebagai wilayah yang berhubungan satu sama lain sehingga perlu diatur secara terintegrasi.1 Pemerintah meratifikasi UNCLOS melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 dan UNCLOS menjadi hukum positif Indonesia. UNCLOS sebagai produk hukum yang dihasilkan melalui diplomasi jangka panjang (1972-1982)2 antar negara memiliki tiga karakter demokratis, yaitu responsif, populis, dan otonom.3 UNCLOS dari sudut kepentingan Indonesia bersifat responsif karena Tommy T.B. Koh, “A Constitution for the Ocean”, (Statement disampaikan pada penerbitan buku United Nations Convention on the Law of the Sea), New York: United Nations, 1983: xxxiii-xxxvii 2 Konferensi PBB III tentang Hukum Laut diselenggarakan pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1982 3 Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 22 dan 27 1

23

Tommy Hendra Purwaka : UNCLOS Sebagai Salah Satu Sumber Materi … materinya merupakan respon terhadap kehendak rakyat Indonesia, yaitu diakuinya wilayah kepualauan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah NKRI oleh masyarakat internasional, bersifat populis atau merakyat karena materinya dirasakan bermanfaat bagi rakyat Indonesia, dan bersifat otonom karena dapat memberdayakan negara dalam menegakkan kedaulatan dan menjalankan hak-hak berdaulatnya di laut. Wilayah NKRI sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan baru terwujud pada 1994, yaitu pada saat negara ke 60 meratifikasi UNCLOS 4. Wilayah kepulauan Indonesia yang terdiri dari satu per tiganya adalah daratan berupa 17.508 pulau (bumi), dan dua per tiganya adalah perairan berupa lautan (air), serta udara yang ada di atasnya, berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.5 Wilayah kepulauan tersebut dikuasai oleh NKRI dan didayagunakan seoptimal mungkin untuk kemakmuran seluruh rakyat. Wilayah kepulauan tersebut dengan demikian merupakan representasi nyata dari bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.6 Adanya wilayah kepulauan dengan batas-batas yang jelas, rakyat yang bermukim secara tidak merata di berbagai pulau, pemerintahan negara yang berdaulat, dan pengakuan masyarakat internasional merupakan landasan kuat bagi eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan.7

A. 2. Kerangka Pemikiran Negara-negara yang telah meratifikasi UNCLOS memberikan pengakuan sedangkan negara-negara yang belum meratifikasi UNCLOS, khususnya negara-negara besar seperti Amerika Serikat, cenderung tidak mengakui keberadaan negara kepulauan Indonesia.8 Batasbatas wilayah kepulauan Indonesia yang belum terselesaikan secara tuntas9 dan pembangunan

4

Pasal 308 UNCLOS. Lihat R.R. Churchill and A.V. Lowe, The Law of the Sea (Manchester: Manchester University Press, 1999), hal. 473-480 5 Jason M. Patlis, et. al., Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia (Jakarta: KPPN/BAPPENAS, DKP, DH&HAM, dan USAID, 2005), hal. 112-133 6 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 7 Syarat berdirinya negara adalah ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah, dan ada pengakuan dari negara lain. Negara-negara yang meratifikasi UNCLOS memberi pengakuan sedangkan yang tidak meratifikasi UNCLOS cenderung tidak memberi pengakuan terhadap keberadaan negara kepulauan sebagaimana diatur di dalam Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982 8 Hikmahanto Juwana, “Tantangan Pembangunan Berorientasi Maritim: Aspek Hukum dan Hubungan Internasional”, (Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kepemimpinan Nasional & Pembangunan Berorientasi Maritim: Strategi dan Kebijakan Integral”), Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, Jakarta, 20 Mei 2014, hal. 2 9 ibid., hal. 3

24

Law Review Volume XIV, No. 1 – Juli 2014 kelautan nasional yang masih minimal jika dibandingkan pembangunan di darat 10 turut memperlemah posisi negara kepulauan untuk memperoleh pengakuan dari negara-negara maritim besar. Program pembangunan kelautan dan maritim memang sudah dimasukkan baik sebagai program yang berdiri sendiri11 maupun sebagai bagian dari program-program yang akan dikampanyekan oleh para Capres dan Cawapres. Program para Capres dan Cawapres tersebut secara garis besar mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, lingkungan, dan hukum. Rumusan program-program kampanye tersebut secara umum dapat dikatakan sebagai upaya kedua pasangan Capres dan Cawapres untuk merespon aspirasi rakyat Indonesia. Kedua pasangan tentunya akan bersaing untuk saling meyakinkan rakyat pemilih bahwa program-program mereka bersifat responsif, populis, dan otonom. Programprogram tersebut akan dikampanyekan sebagai program-program yang demokratis. Programprogram tersebut pada saat dikampanyekan perlu dikemas dengan dengan kerangka kepulauan, kelautan, dan maritim yang bersumber dari UNCLOS untuk memantapkan karakter demokratis. Ketiga kemasan tersebut diharapkan akan dapat memberikan gambaran bahwa pelaksanaan program-program bila salah satu pasangan terpilih akan memiliki dampak positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, ketiga kemasan dan dampak positif tersebut dapat dipakai sebagai indikator untuk menentukan suatu program demokratis atau tidak.

B.

Pembahasan

B.1. Kondisi Saat Ini a.

Kondisi wilayah kepulauan Indonesia Satu kesatuan wilayah kepulauan yang terdiri dari wilayah darat, laut dan udara beserta

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kehendak setiap warga negara Indonesia. Diberlakukannya UNCLOS pada tahun 1994 dapat dipandang sebagai jawaban terhadap aspirasi seluruh rakyat Indonesia. UNCLOS bersifat responsif karena dapat memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dapat menerima Tridoyo Kusumastanto, “Penguatan Struktur Ekonomi Maritim Sebagai Mainstream Pembangunan Nasional”, (Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kepemimpinan Nasional & Pembangunan Berorientasi Maritim: Strategi dan Kebijakan Integral”), Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, Jakarta, 20 Mei 2014, hal. 1 11 Salah satu misi dari Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah mewujudkan negara maritim yang mandiri dan kuat. Lihat “Saatnya Mengkritisi Visi-Misi 9 Program Jokowi-JK Melawan 8 Program Nyata Prabowo-Hatta”, Koran Kompas, 22 Mei 2014, hal. 1 10

25

Tommy Hendra Purwaka : UNCLOS Sebagai Salah Satu Sumber Materi … UNCLOS sebagai hukum positif Indonesia karena UNCLOS sesuai dengan nilai-nilai kejuangan bangsa dan negara yang hidup di tengah-tengah kehidupan rakyat dalam berbangsa dan bernegara. UNCLOS bersifat populis atau merakyat. Oleh karena itu, negara dengan dukungan rakyat dapat melaksanakan sendiri kedaulatan (sovereignty) dan hak-hak berdaulatnya (sovereign rights) di seluruh perairan yang menjadi yurisdiksinya berdasarkan UNCLOS. UNCLOS bersifat otonom karena dapat memberdayakan negara dan rakyat Indonesia di bidang kelautan. UNCLOS dapat dikatakan dengan sendirinya atau secara otonom berlaku di wilayah laut Indonesia. Wilayah kepulauan Indonesia secara de jure memang telah menjadi satu kesatuan wilayah NKRI, namun secara de facto masih banyak batas-batas wilayah laut, khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga, yang belum terselesaikan. Posisi negara-negara yang belum meratifikasi UNCLOS dan belum mau mengakui keberadaan negara kepulauan Indonesia memerlukan strategi diplomasi yang handal dalam membina hubungan internasional antara Indonesia dan negara-negara tersebut. De facto juga menunjukkan bahwa pembangunan nasional masih lebih banyak berorientasi ke daratan dari pada ke kelautan dan kemaritiman sehingga terjadi kesenjangan pembangunan dimana wilayah barat Indonesia lebih maju bila dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia. Dalam kaitan ini, pemerataan pembangunan melalui pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat berdasarkan prinsipprinsip otonomi perlu diupayakan agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengurus rumah tangganya dalam kerangka wawasan nusantara. b.

Kondisi program kampanye Capres dan Cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla selaku Capres dan Cawapres telah merumuskan visi, misi,

dan sembilan agenda prioritas sebagai berikut:12 Visi: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah. 2. Mewujudkan masyarakat maju berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan negara maritime yang mandiri dan kuat. 7. Mewujudkan masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan.

“Saatnya Mengkritisi Visi-Misi 9 Program Jokowi-JK Melawan 8 Program Nyata Prabowo-Hatta”, Koran Kompas, 22 Mei 2014, hal. 1 12

26

Law Review Volume XIV, No. 1 – Juli 2014 Nawa Cita (Sembilan Agenda Prioritas): 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa selaku Capres dan Cawapres telah merumuskan visi, misi, dan delapan program nyata sebagai berikut:13 Visi: Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta bermartabat. Misi: 1. Mewujudkan negara yang aman, sejahtera, demokratis dan berdaulat, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. 2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan mandiri. 3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak, berbudaya luhur, dan berkualitas tinggi. Agenda Nyata untuk menyelamatkan Indonesia: 1. Membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur. 2. Melaksanakan ekonomi kerakyatan. 3. Membangun kembali kedaulatan pangan, energi, dan sumber daya alam. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan. 5. Meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, agama, budaya, dan olah raga. 6. Mempercepat pembangunan infrastuktur. 7. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. 8. Membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi, dan efektif melayani. Visi, misi, dan program dari kedua pasangan Capres dan Cawapres tersebut di atas terlihat senada, tidak ada perbedaan substansial yang terlihat. Keduanya sudah berupaya untuk merespon isu-isu startegis yang menjadi aspirasi rakyat. Perbedaan akan terlihat apa bila penyampaian materi kampanye dikemas dengan kerangka kepulauan, kelautan, dan kemaritiman. Dengan cara demikian, penyampaian visi, misi, dan program melalui kampanye akan dapat mencerminkan isu-isu strategis dalam pengimplementasian wawasan nusantara.

13

Ibid

27

Tommy Hendra Purwaka : UNCLOS Sebagai Salah Satu Sumber Materi … B.2. Kemasan Kerangka Kepulauan, Kelautan, Dan Kemaritiman a.

Kemasan kerangka kepulauan Kemasan kerangka kepulauan mensyaratkan suatu pemahaman bahwa wilayah laut

merupakan perekat bukan penyekat hubungan antar pulau dalam bingkai NKRI. 14 Visi, misi, dan program yang dikampanyekan oleh para Capres dan Cawapres masih berorientasi daratan di pulau-pulau dan belum memanfaatkan wilayah laut, dasar laut, dan udara di atasnya sebagai sarana untuk memproyeksikan visi, misi, dan program tersebut ke wilayah laut guna mengintegrasikan wilayah darat, laut, dasar laut, dan udara di atasnya dalam konfigurasi negara kepulauan Indonesia. Proyeksi tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan kedaulatan di perairan pedalaman (internal waters),15 perairan nusantara (archipelagic waters),16 dan laut teritorial (territorial waters)17, serta hak-hak berdaulat di zona tambahan (contiguous zone),18 zona ekonomi eksklusif (exclusive economic zone),19 dan landas kontinen (continental shelf)20 berdasarkan UNCLOS. Proyeksi tersebut juga perlu memperhatikan perkembangan yang terjadi di Samaudera Hindia, Samudera Pasifik, dan Laut China Selatan. Pelaksanaan kedaulatan dan hak-hak berdaulat tersebut akan optimal apa bila batas-batas wilayah laut terselesaikan. Kesemuanya ini perlu direfleksikan dalam mengkampanyekan visi, misi, dan program para Capres dan Cawapres. Dengan cara demikian, para Capres dan Cawapres dapat menunjukkan dan meyakinkan para pemilih bahwa visi, misi, dan program mereka dapat menghadirkan NKRI baik secara de jure maupun de facto sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. b.

Kemasan kerangka kelautan Kemasan kerangka kelautan memberi penekanan pada sumber daya kelautan yang

terdiri dari sumber daya alam hayati (keanekaragaman hayati), sumber daya alam non-hayati (energi dan sumber daya mineral), dan lingkungan laut dari kedua jenis sumber daya alam tersebut. Penelitian ilmiah kelautan (marine scientific research)21 sangat diperlukan untuk 14

Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan, 1995), hal. 25-40. Lihat juga Tommy Hendra Purwaka, “Paradigm Shift in the Implementation of the Law of the Sea”, Indonesian Journal of International Law, Volume 8 Number 1 October 2010, hal. 115-117 15 Pasal 8 dan Pasal 50 UNCLOS 16 Pasal 47 dan Pasal 49 UNCLOS 17 Pasal 3 dan Pasal 48 UNCLOS 18 Pasal 33 dan Pasal 48 UNCLOS. Indonesia sampai saat ini belum mendeklarasikan Zona Tambahan Indonesia 19 Pasal 48 dan Pasal 55-Pasal 75 UNCLOS 20 Pasal 76-Pasal 85 UNCLOS 21 Pasal 238-Pasal 265 UNCLOS

28

Law Review Volume XIV, No. 1 – Juli 2014 mengetahui kapasitas potensial, daya dukung, dan daya tampung sumber daya kelautan beserta lingkungan lautnya. Negara berdasarkan hasil penelitian ilmiah kelautan dapat melakukan kegiatan explorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya kelautan berdasarkan UNCLOS untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945). Penggunaan sumber daya kelautan sebagaimana diatur di dalam UNCLOS dan peraturan perundang-undangan terkait belum terefleksikan secara tersurat dalam visi, misi, dan program para Capres dan Cawapres. Walaupun demikian, para Capres dan Cawapres masih dapat merefleksikannya secara tersirat dalam kampanye mereka. Dengan cara demikian, para Capres dan Cawapres dapat menunjukkan dan meyakinkan masyarakat pemilih bahwa visi, misi, dan program mereka berwawaskan wawasan nusantara dan NKRI hadir sebagai negara kelautan (sea power). c.

Kemasan kerangka kemaritiman Kemasan kerangka kemaritiman menitik beratkan perhatiannya pada komunikasi

intensif antar pulau melalui perhubungan laut22 dan udara. Pelabuhan laut dan udara serta pusat-pusat logistik menjadi penting bagi terselenggaranya komunikasi intensif antar pulau. Hubungan antar pulau juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan jaringan pipa dan kabel dasar laut serta penggunaan jaringan interaksi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan keberadaan satelit, paling tidak seperti satelit Palapa, menjadi sangat menentukan. Jejaring perhubungan seperti tersebut di atas dapat mengkomunikasikan penerapan visi, misi, dan program beserta hasilnya dari satu pulau ke pulau-pulau lainnya, dari satu daerah ke daerah-daerah lainnya dalam tempo yang relatif sangat singkat. Jejaring pelaksanaan visi, misi, dan program antar pulau dan antar daerah dengan dukungan sarana dan prasarana kuat dan modern seperti armada laut dan udara, pelabuhan, bandara dan pusat-pusat logistik, kabel dan pipa dasar laut, serta satelit dan jaringan TIK perlu disampaikan secara jelas dan tegas oleh Capres dan Cawapres dalam kampanye mereka dalam rangka mewujudkan NKRI sebagai negara maritim (maritime power).

22 SLOC: Sea Lanes of Communication merupakan sarana komunikasi antar pulau dan antar negara. Lihat Rizal Sukma, “HANKAM dan Ekonomi Maritim”, (Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kepemimpinan Nasional & Pembangunan Berorientasi Maritim: Strategi dan Kebijakan Integral”), Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, Jakarta, 20 Mei 2014, hal. 5

29

Tommy Hendra Purwaka : UNCLOS Sebagai Salah Satu Sumber Materi … B.3. Karakter Demokratis Program Kampanye Sebagaimana halnya dengan UNCLOS, materi program kampanye Capres dan Cawapres yang berisi visi, misi, dan program dapat dikatakan demokratis bila memiliki ciriciri responsif, populis, dan otonom. Materi program kampanye bersifat responsif apa bila materi tersebut merupakan respon dari aspirasi masyarakat yang menghendaki agar pelaksanaan visi, misi, dan program Capres dan Cawapres apa bila terpilih dapat mewujudkan eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan, negara kelautan, dan negara maritim. Materi kampanye berkarakter populis apa bila materi tersebut selaras dengan nilainilai kesatuan dan persatuan (NKRI), falsafah dan dasar negara (Panca Sila), pluralisme (Bhineka Tunggal Ika), dan konstitusionalisme (UUD 1945). Materi kampanye berciri otonom apa bila pelaksanaan materi tersebut dapat memberdayakan pemerintah dan masyarakat sehingga keduanya dapat bekerjasama secara otonom dalam melaksanakan visi, misi, dan program Capres dan Cawapres. Materi program yang demokratis, yang dikampanyekan secara demokratis, dan yang dilaksanakan dengan cara-cara yang demokratis akan memiliki dampak positif dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, lingkungan, dan hukum terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dampak positif dari pelaksanaan visi, misi, dan program Capres dan Cawapres apa bila terpilih adalah sebagai berikut: a.

Dampak positif dari aspek politik akan berwujud peningkatan kestabilan antar wilayah, antar pulau, dan antar daerah.

b.

Dampak positif dari aspek ekonomi akan berwujud peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya kepulauan, sumber daya kelautan, dan sumber daya kemaritiman.

c.

Dampak positif dari aspek sosial akan berwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

d.

Dampak positif dari aspek budaya akan berwujud peningkatan maritime domein awareness (MDA)23 dan pemahaman budaya bangsa bahari.24

e.

Dampak positif dari aspek pertahanan akan berwujud peningkatan kekuatan maritim.25

Rizal Sukma, “HANKAM dan Ekonomi Maritim”, (Makalah disajikan dalam Seminar Kepemimpinan Nasional & Pembangunan Berorientasi Maritim: Strategi dan Kebijakan Integral”), Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, Jakarta, 20 Mei 2014, hal. 8 24 Yudi Latif, “Kepemimpinan Berorientasi Bahari”, (Makalah disajikan dalam Seminar Kepemimpinan Nasional & Pembangunan Berorientasi Maritim: Strategi dan Kebijakan Integral”), Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, Jakarta, 20 Mei 2014, hal. 3 23

30

Nasional Pengurus Nasional Pengurus

Law Review Volume XIV, No. 1 – Juli 2014 f.

Dampak positif dari aspek keamanan akan berwujud peningkatan keamanan laut.26

g.

Dampak positif dari aspek lingkungan akan berwujud peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

h.

Dampak positif dari aspek hukum akan berwujud peningkatan penegakkan hukum di laut. Dampak-dampak positif tersebut di atas merupakan sebagian dari aspirasi masyarakat

Indonesia berdasarkan nilai-nilai kepulauan, kelautan, dan kemaritiman. Pemenuhan aspirasi tersebut akan memberdayakan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional.

C.

Kesimpulan Kampanye Capres dan Cawapres yang berhasil mengemas dirinya dengan kerangka

kepulauan, kelautan, dan kemaritiman berbasis pada UNCLOS akan mampu meyakinkan masyarakat pemilih bahwa program-program mereka berkarakter demokratis. Dalam berkampanye, program-program disampaikan dengan gaya bahasa kepulauan, kelautan, dan kemaritiman. Kemasan tersebut lebih bersifat sebagai startegi berkampanye dari pada sebagai acuan perumusan program-program karena program-program tersebut sudah selesai dirumuskan. Cara menggunakan kemasan sebagai strategi berkampanye adalah dengan meletakkan program-program tersebut dalam konteks kewilayahan (kerangka kepulauan) serta dikaitkan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan (kerangka kelautan), dan dengan berbagai jaringan komunikasi (kerangka kemaritiman) yang ada di wilayah tersebut. Pelaksanaan kampanye tersebut perlu dikontrol dengan melakukan evaluasi apakah dampaknya positif atau negatif agar ciri demokratis dapat ditonjolkan pada setiap kampanye yang dilakukan. Kemasan dapat dipakai sebagai acuan untuk merumuskan rencana pelaksanaan program-program setelah Capres dan Cawapres terpilih.

25 26

Achmad Soetjipto, “Visi Baru Pertahanan Indonesia”, Jalasena, Edisi No.2, Tahun IV/Mei 2014, hal. 6-10 Ibid., hal. 6-10

31

Tommy Hendra Purwaka : UNCLOS Sebagai Salah Satu Sumber Materi … DAFTAR PUSTAKA Buku Churchill, R.R. and A.V. Lowe. The Law of the Sea. Manchester: Manchester University Press, 1999 M.D., Mahfud. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009 Kusumaatmadja, Mochtar. Bunga Rampai Hukum Laut. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan, 1995 Patlis, Jason M., et.al. Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia. Jakarta: KPPN/BAPPENAS, DKP, DH&HAM, dan USAID, 2005 Jurnal Purwaka, Tommy Hendra. “Paradigm Shift in the Implementation of the Law of the Sea”. Indonesian Journal of International Law, Volume 8 Number 1 Oktober 2010 Makalah Juwana, Hikmahanto. “Tantangan Pembangunan Berorientasi Maritim: Aspek Hukum dan Hubungan Internasional”. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kepemimpinan Nasional & Pembangunan Berorientasi Maritim: Strategi dan Kebijakan Integral. Jakarta: Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, 20 Mei 2014 Koh, Tommy T.B, “A Constitution for the Ocean”. Disampaikan pada penerbitan buku United Nations Convention on the Law of the Sea. New York: United Nations, 1983 Kusumastanto, Tridoyo. “Penguatan Struktur Ekonomi Maritim Sebagai Mainstream Pembangunan Nasional”. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kepemimpinan Nasional & Pembangunan Berorientasi Maritim: Strategi dan Kebijakan Integral. Jakarta: Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, 20 Mei 2014 Latif, Yudi. “Kepemimpinan Berorientasi Bahari”. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kepemimpinan Nasional & Pembangunan Berorientasi Maritim: Strategi dan Kebijakan Integral. Jakarta: Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, 20 Mei 2014 Soetjipto, Achmad. “Visi Baru Pertahanan Indonesia”. Jalasena. Edisi No.2, Tahun IV/Mei 2014 Sukma, Rizal. “HANKAM dan Ekonomi Maritim”. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kepemimpinan Nasional & Pembangunan Berorientasi Maritim: Strategi dan Kebijakan Integral. Jakarta: Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, 20 Mei 2014

32

Law Review Volume XIV, No. 1 – Juli 2014 Koran “Saatnya Mengkritisi Visi-Misi 9 Program Jokowi-JK Melawan 8 Program Nyata PrabowoHatta”. Koran Kompas. 22 Mei 2014 Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut) Konvensi United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea. New York: United Nations Publication, 1983

33