BAB 5 PENUTUP
5.1 Kesimpulan Berdasarkan paparan di atas, temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan PBB sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 sudah efektif hal ini terlihat dari realisasi penerimaan PBB mencapai target yang ditetapkan serta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Laju pertumbuhan realisasi penerimaan PBB tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 105% dari tahun 2008, kemudian pada tahun 2010 meningkat sebesar 108% dari tahun sebelumnya, kemudian tahun 2011 mengalami pertumbuhan 104% dari tahun 2010 serta pertumbuhan tahun 2012 meningkat sebesar 104% dari tahun sebelumnya. Agregat laju pertumbuhan penerimaan PBB juga mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2011 sedikit mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya bencana alam Erupsi Gunung Merapi. Namun dengan adanya bencana tersebut tidak mempengaruhi perolehan PBB karena mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi penerimaan dari periode tahun 2008 hingga tahun 2012 selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian dari analisis efektivitas pemungutan PBB menunjukkan setiap tahunnya pemungutan PBB telah efektif sesuai dengan kriteria kinerja keuangan daerah dalam Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 (Yuni Mariana, 2005). Walaupun masih adanya beberapa kendala dan hambatan dalam pemungutan PBB seperti masalah gedung, keterbatasan SDM, wajib pajak yang berada diluar
73
kota namun banyak hal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Sleman khususnya Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan perolehan dari PBB antara lain melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran khususnya bidang pembayaran PBB, meningkatkan kompetensi aparat melalui seminar dan pelatihan, pemberian insentif kepada wajib pajak yang taat, menyempurnakan pengelolaan Sistem Informasi Pajak Sleman serta melakukan evaluasi secara berkala atas pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Langkah-langkah tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga setiap tahunnya perolehan PBB meningkat. Terkait dengan persiapan pengalihan pemungutan Pemerintah Daerah Sleman telah menyiapkan selama 2 tahun. Hal yang paling utama dipersiapkan oleh Pemda yaitu Peraturan Daerah sebagai payung hukum dilengkapi dengan Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis pemungutan. Selain itu Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah telah menyiapkan petunjuk teknis tata cara pemungutan yang dibantu oleh Direktorat Transformasi Proses Bisnis Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian Dinas Pendapatan Daerah telah membeli peralatan server, komputer, printer dan sebagainya dengan menggunakan dana APBD 2012. Kemudian untuk menjalankan system PBB-P2 Dinas telah memasang software yang berisi system dan seluruh database obyek pajak. Dan syarat utama yang telah dipersiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah ialah SDM. Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang telah mendapatkan bimbingan teknis dari KPP Pratama Sleman serta dibantu oleh 2 orang tenaga
74
honorer selama 2 tahun masa transisi. Namun disisi lain Dinas Pendapatan Daerah masih membutuhkan tenaga yang ahli dibidang teknologi informasi dan tenaga penilai. Dengan adanya peralihan pemungutan menjadi pajak daerah hal ini memberikan nilai positif bagi Pemerintah Daerah yaitu dapat meningkatkan kemampuan belanja daerah. Seiring dengan PBB-P2 menjadi pajak daerah maka dana yang diperoleh oleh Pemda dapat digunakan seluruhnya untuk belanja dan pembangunan. Lain halnya ketika PBB-P2 masih dikelola oleh pusat dalam hal ini KPP Pratama Sleman. Pada saat itu Pemerintah Daerah Sleman hanya mendapat bagian sebesar 64,8% dari 90% realisasi penerimaan PBB karena 10% merupakan hak dari Pemerintah Pusat yang akan dibagikan ke seluruh kabupaten sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Sedangkan 16,2% dari 90% merupakan hak dari Pemerintah Provinsi. Dengan adanya peralihan ini diharapkan adanya pemasukan bagi yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah karena seluruh realisasi merupakan hak Pemerintah Daerah. Kemudian perbedaan yang mendasar sebelum dan sesudah peralihan yaitu pemungut yang awalnya kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini dilakukan oleh KPP Pratama Sleman dibawah Menteri Keuangan kemudian dialihkan wewenangnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini dibawah Menteri Dalam Negeri. Kemudian perbedaan lainnya pada rumus perhitungan PBB yaitu ketika masih dipegang oleh KPP Pratama yaitu
75
PBB Terutang = Tarif Pajak x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) Setelah dialihkan kepada Pemerintah Daerah maka rumus perhitungan PBB yaitu PBB Terutang = Tarif Pajak x (NJOP-NJOPTKP) Perbedaan lainnya dari tempat pembayaran PBB Sleman yang awalnya dilayani oleh 6 Bank yaitu BNI 46 cabang UGM, BRI, Bank BRI, BPD DIY, BPR Panca Artha Monjali, BPR Artha Yogyakarta, BPR Pasar Sleman setelah pengalihan kepada Pemerintah Daerah tempat pembayaran PBB hanya di Bank BPD DIY.
5.2 Keterbatasan Penelitian Dalam
melakukan
penelitian
ini
penulis
menemukan
beberapa
keterbatasan penelitian sehingga penelitian tersebut masih kurang dari sempurna. Adapun beberapa keterbatasan tersebut yaitu: 1.
Jangka waktu penelitian terbatas sehingga tidak dapat menggambarkan keseluruhan persiapan dan kekurangan yang ada dalam pemungutan PBB Kabupaten Sleman.
2.
Narasumber hanya terdiri 4 orang sehingga tidak dapat mengetahui lebih lanjut mengenai persiapan dan faktor penghambat dalam pemungutan PBB.
76
5.3 Saran Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan beberapa saran sebagai berikut: 1.
Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan perekrutan SDM baru terutama yang ahli dibidang teknologi informasi dan tenaga penilai.
2.
Dinas Pendapatan Daerah sebaiknya menambah tempat pembayaran selain di Bank BPD DIY untuk mempermudah masyarakat dalam membayar PBB.
3.
Melakukan himbauan kepada masyarakat melalui baliho, spanduk, radio maupun televisi lokal untuk membayar PBB tepat waktu.
4.
Melakukan pekan pembayaran PBB secara intens di berbagai padukuhan.
77
