KONSEP DAN TEKNIK PERENCANAAN DAERAH

KONSEP DAN TEKNIK PERENCANAAN DAERAH Triarko Nurlambang

Pusat Penelitian Geografi Terapan Universitas Indonesia

PERMASALAHAN PENATAAN RUANG a. Disebagian daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, penataan ruang belum mendapat proporsi perhatian utama sebagai instrumen dasar penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha. Hal ini tercermin dengan semakin luasnya lahan yang beralih fungsi seperti lahan pertanian beririgasi teknis berubah menjadi permukiman atau industri, penggundulan hutan yang berakibat banjir, dll. b. Konflik-konflik pemanfaatan ruang baik antara masyarakat dengan pemerintah, antar instansi pemerintah maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan semakin hari semakin marak dan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan. c. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang telah terjadi dikotomi kebutuhan antara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sumberdaya alam yang dimiliki tanpa/kurang memperhatikan dampak lingkungan dan penyelamatan ruang. d. Belum optimalnya kelembagaan penataan ruang di daerah serta mekanisme pengawasan pemanfaatan ruang. Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007

FAKTOR PENYEBAB KURANG OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DI DAERAH a. Kurang adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara Provinsi dengan Provinsi yang berbatasan, dan/atau Provinsi dengan Kabupaten/Kota di masing-masing Provinsi serta antara Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang. b. Masih sering terjadinya tumpang tindih kelembagaan dalam pelaksanaan penyusunan jenis Rencana Tata Ruang yang bersifat makro/RTRW (kebijakan) dan mikro/Rencana Rinci (teknis) di daerah. c. Masih belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah sehingga berdampak pada kurang terpadunya perencanaan tata ruang antar instansi. d. Masih lemahnya koordinasi penegak hukum (PPNS, Polisi Pamong Praja) dalam implementasi Rencana Tata Ruang. e. Masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007

PENATAAN RUANG

Multisektor

Multifungsional Perlu ditangani secara terpadu oleh Lembaga/ Instansi yang memiliki tupoksi koordinatif.

Multidimensional

MELALUI

“KOORDINASI DIPERLUKAN”

Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007

 Pelaksanaan koordinasi penataan ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan mulai dari tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang.

 Koordinasi penataan ruang di Daerah dilakukan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Instansi terkait di daerah.  Koordinasi penataan ruang dilakukan oleh Gubernur.

Provinsi

 Koordinasi penataan ruang Kabupaten/ Kota dilakukan oleh Bupati/ Walikota.


• Penyelenggaraan urusan kewenangan wajib di bidang tata ruang. • Perumusan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

• Penyusunan RTRWP, RTR Kawasan Strategis Provinsi, RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota. 

Penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam Dalam rangka menserasikan penyelenggaraan penataan ruang di dan mensinergikan penataan Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. ruang daerah dipandang perlu



Pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.

optimalisasi koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait di Daerah.

SASARAN KERJASAMA DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH Hierarki RTRW (administratif)

RTRW NASIONAL Kerjasama

RTRW HARMONISASI PROVINSI YANG BERBATASAN Kerjasama

SINKRON

RTRW PROVINSI

PADUSERASI

RTRW PROVINSI YANG BERBATASAN

SINERGI

RTRW HARMONISASI KAB/KOTA RTRW YANG KAB/KOTA BERBATASAN

PADUSERASI


RTRW KAB/KOTA YANG BERBATASAN

TIM TEKNIS PRESIDEN

Keppres 62/2000

BKTRN

Fungsional

GUBERNUR

Fungsional

BUPATI/ WALIKOTA

Kep. Bupati/Walikota

(3 Pokja)

Laporan setiap 3 (tiga) bulan (Melalui Mendagri)

BKPRD PROVINSI

Kep. Gubernur

POKJA

(8 Menteri/LPND)

Sekretaris (Sekretariat)

POKJA (2 Pokja)

Laporan setiap 4 (empat) bulan (Tembusan Kepada Mendagri)

BKPRD KABUPATEN/ KOTA


POKJA Sekretaris (Sekretariat)

(2 Pokja)

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN BKPRD • Penerbitan Kepmendagri No. 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah untuk menindaklanjuti kesepakatan para Gubernur dalam Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (Rakernas-BKTRN) Tahun 2003. 

Adanya penyempurnaan terhadap Inmendagri Nomor 19 Tahun 1996 tentang Pembentukan TKPRD Tingkat I dan Tingkat II, karena tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

a. BKPRD Provinsi Penanggung Jawab Gubernur

Ketua Wakil Gubernur

Ketua Harian Sekda Provinsi Sekretaris Ka. Bapeda Provinsi

POKJA PERENCANAAN TATA RUANG

POKJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG


Wakil Sekretaris Ka. Dinas yang Mengurusi Tata Ruang

SEKRETARIAT

b. BKPRD Kabupaten/Kota Penanggung Jawab Bupati/Walikota

Ketua Wakil Bupati/ Walikota

Ketua Harian Sekda Kab/Kota Sekretaris Ka. Bapeda Kab/Kota

POKJA PERENCANAAN TATA RUANG

POKJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Wakil Sekretaris Ka. Dinas yang Mengurusi Tata Ruang

SEKRETARIAT

DIMENSI KERJASAMA menurut UU 32/2004 dan UU 26/2007 A. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Kerjasama Antar Daerah Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat… pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan

Pasal 195. 1

Kerjasama Antar Daerah dengan Pihak Ketiga Pasal 199. 1c

Kerjasama Antar Daerah di bidang penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum

Pasal 195. 3

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga „‟ dalam menyediakan pelayanan publik”

… Lanjutan

Kerjasama Antar Daerah diatur lebih jelas & tegas dalam BAB IX Pasal 195 - 197

Pasal 195 1) 2) 3)

4)

Daerah DAPAT MENGADAKAN KERJASAMA dengan daerah lain Bentuk  BADAN KERJASAMA ANTAR DAERAH yang diatur dengan KEPUTUSAN BERSAMA. Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

KERJASAMA yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD

… Lanjutan

Pasal 196 1)

Urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak

LINTAS DAERAH dikelola bersama oleh daerah terkait. 2) 3)

Untuk EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK daerah WAJIB mengelola secara bersama dengan daerah sekitarnya Untuk pengelolaan, daerah membentuk BADAN KERJA SAMA.

Pasal 197 Tata cara pelaksanaan kedua pasal itu akan diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH

… Lanjutan

B. UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

Kawasan Perkotaan

Pasal 47 (ayat 1) “Penataan Ruang Kawasan Perkotaan yang Mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah Kab/Kota dilaksanakan melalui “Kerjasama Antardaerah”.

Pasal 54 (ayat 1) “Penataan Ruang Kawasan Perdesaan yang Mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui “Kerjasama Antardaerah”.

Kawasan Perdesaan

URGENSI KERJASAMA ANTAR DAERAH

• Desentralisasi akibatkan lokalisasi kebijakan publik (logika teritorial) • Pelayanan & pembangunan basisnya logika fungsional (tidak kenal batas wil adm)  air, perdagangan, udara, transportasi semua lintas batas wil administrasi Masalah: inkonsistensi antar keduanya

LEGALISASI (PENETAPAN PRODUK HUKUM) RENCANA TATA RUANG UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

PASAL 20

PASAL 23

RTRW NASIONAL Dimensi Waktu : 20 Tahun Peraturan Pemerintah

RENCANA RINCI TATA RUANG (RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional) Peraturan Presiden

RTRW PROVINSI

PASAL 26 RTRW KAB/KOTA

Dimensi Waktu : 20 Tahun

Dimensi Waktu : 20 Tahun

Perda Provinsi

Perda Kab/Kota

RENCANA RINCI TATA RUANG (RTR Kawasan Strategis Provinsi) Perda Provinsi

RENCANA RINCI TATA RUANG (RTR Kawasan Strategis Kab/ Kota dan RDTR Kab/Kota) Perda Kab/Kota

MEKANISME EVALUASI PERDA RENCANA TATA RUANG  BKPRD Provinsi membantu tugas Gubernur untuk mengkoordinasikan penataan ruang daerahnya, untuk dievaluasi oleh instansi pusat terkait BKTRN melalui Mendagri.  BKPRD Kabupaten/Kota membantu tugas Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan penataan ruang daerahnya, untuk dievaluasi oleh Gubernur dan hasilnya dilaporkan kepada Mendagri. Keterangan :



Pasal 185 : Evaluasi Rancangan Perda Provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.



Pasal 186 : Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Pasal 189 : Substansi dan proses penetapan Rancangan Perda yang berkaitan dengan tata ruang dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang. Pasal 222 : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Mendagri.





ALUR MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW PROVINSI TAHAP 1

TAHAP 2

PENYUSUNAN

KONSULTASI

- Raperda RTRW - Dokumen RTRW

Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan : 1.Prosedur/Administrasi 2.Substansi Teknis Raperda beserta Lampirannya berupa Dokumen RTRW

 Kesepakatan BKPRD Provinsi.  Kesepapakatan BKPRD Kab/Kota.  Pansus DPRD Provinsi.

Keterangan: = Penyampaian

Konsultasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui : 1. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND) terkait penataan ruang. 2. Mendagri berkoordinasi dengan Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND) terkait penataan ruang

= Perbaikan/Penyempurnaan

TAHAP 3

Tidak Sesuai

EVALUASI


Mendagri berkoordinasi dengan Menteri/ Pimpinan LPND terkait penataan ruang

Apabila Sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, maka Mendagri menyampaikan keputusan persetujuan kepada Gubernur untuk ditetapkan

TAHAP 4 PENETAPAN

Evaluasi dilakukan setelah melalui proses : 1.Prosedur/Administrasi 2.Substansi Teknis Raperda beserta Lampirannya berupa Dokumen RTRW

Raperda RTRW menjadi Perda RTRW

MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW PROVINSI

Pansus DPRD Provinsi

1 2

OPTIONAL

Konsultasi DIPANDANG PERLU

 Kesepakatan BKPRD Provinsi  Kesepakatan BKPRD Kab/Kota

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN (LPND) TERKAIT DIFASILITASI OLEH MENDAGRI YANG BERKOORDINASI DENGAN MENTERI/ PIMPINAN LPND TERKAIT

3.1

3.2

Hasil Konsultasi

4

Evaluasi

GUBERNUR

MENDAGRI

3 hari [Psl. 185 ayat (1) dan Psl. 222 ayat (1) UU.32/2004]

 

 Raperda RTRW Provinsi  Dokumen RTRW Provinsi

Raperda RTRW Provinsi Dokumen RTRW Provinsi

7 hari [Psl. 185 ayat (4) 6.1 UU.32/2004]

Penyempurnaan/Perbaikan  

Raperda RTRW Provinsi Dokumen RTRW Provinsi

5

7 hari

>

Tidak Sesuai

Memeriksa Perbaikan Raperda RTRW Provinsi

10

Raperda ditetapkan menjadi PERDA

PERDA RTRW Provinsi Ditetapkan

8

9.1

Hasil Evaluasi 7 hari [Psl. 185 ayat (4) UU.32/2004]

Tidak Sesuai

15 hari [Psl. 185 ayat (2) UU.32/2004]

Hasil Evaluasi

7.2

7.1

11

Dikoordinasikan dengan instansi terkait BKTRN

Sesuai 8.2

Sesuai 6.2

ALUR MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW KABUPATEN/KOTA TAHAP 1

TAHAP 3

TAHAP 2

PENYUSUNAN

KONSULTASI


Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan : 1.Prosedur/Administrasi 2.Substansi Teknis Raperda beserta Lampirannya berupa Dokumen RTRW

 Kesepakatan BKPRD Kab/Kota.  Pansus DPRD Kabupaten/Kota.

Keterangan: = Penyampaian = Perbaikan/ Penyempurnaan

Konsultasi dengan 3 melalui :

dapat dilakukan (tiga) cara, yaitu

1. Gubernur berkoordinasi dibantu oleh BKPRD Provinsi 2. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) terkait penataan ruang. 3. Mendagri berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND) terkait penataan ruang

Tidak sesuai

EVALUASI


Gubernur dibantu oleh BKPRD Provinsi dalam melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota.

Apabila telah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, maka Gubernur menyampaikan keputusan persetujuan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan

TAHAP 4 PENETAPAN

Evaluasi dilakukan setelah melalui proses :

1.Prosedur/Administrasi 2.Substansi Teknis Raperda beserta Lampirannya berupa Dokumen RTRW

Raperda RTRW menjadi Perda RTRW

MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW KABUPATEN/KOTA

3.1

OPTIONAL

Kesepakatan BKPRD Kab/Kota

Pansus DPRD Kab/Kota

1

DIPANDANG PERLU

Konsultasi

Hasil Konsultasi

DIFASILITASI OLEH MENDAGRI YANG BERKOORDINASI DENGAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN (LPND) TERKAIT DAN PEMERINTAH PROVINSI

3.2 4

2

BUPATI/ WALIKOTA

Evaluasi 3 hari [Psl. 185 ayat (1) dan Psl. 222 ayat (1) UU No 32/2004]

 Raperda RTRW Kab/Kota  Dokumen RTRW Kab/Kota

GUBERNUR

6.1

10 11

Raperda RTRW KAb/Kota Dokumen RTRW Kab/Kota

Raperda ditetapkan menjadi PERDA

PERDA RTRW Kab/Kota Ditetapkan

7 hari [Psl. 185 ayat (4) UU.32/2004]

5

7 hari

>

Dikoordinasikan dengan Menteri yang Membidangi Tata Ruang melalui Mendagri

15 hari [Psl. 185 ayat (2) UU.32/2004]

Hasil Evaluasi

7.2

Penyempurnaan/Perbaikan

BKPRD Provinsi

 Raperda RTRW Kab/Kota  Dokumen RTRW Kab/Kota

7.1

 

BKPRD PROVINSI

GUBERNUR

Tidak Sesuai

Sesuai 5”

Memeriksa Perbaikan Raperda RTRW Kab/Kota

6.2

8

9.1

Hasil Evaluasi

7 hari [Psl. 185 ayat (4) UU.32/2004]

Tidak Sesuai

7”

Sesuai 8.2

>

Hasil Evaluasi dilaporkan kepada Mendagri

UNDANG-UNDANG 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah



Penjelasan Umum :



Pasal 13 Ayat (1) butir b;



Pasal 14 Ayat (1) butir b;



Pasal 185;



Pasal 186;



Pasal 189;



Bab VI



BAB XII : Pembinaan & Pengawasan (Pasal 222)

UNDANG-UNDANG 26/2007 Tentang Penataan Ruang  Pasal 9 Ayat (1 dan 2);  Pasal 10 Ayat (1);  Pasal 11 Ayat (1).

- Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. - Pembinaan dan Pengawasan

URUSAN KEWENANGAN WAJIB PEMERINTAH

: Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

URUSAN KEWENANGAN WAJIB PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN DAN KOTA

NSPM di Bidang Penataan Ruang

… Lanjutan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang a. Pasal 10 ayat (1) Wewenang daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan : - Penataan ruang wilayah provinsi; - Penataan ruang wilayah kabupaten/kota; - Penataan ruang kawasan strategis provinsi; - Kerjasama penataan ruang antarprovinsi dan memfasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.

b. Pasal 11 ayat (1) Wewenang daerah Kab/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan : - Penataan ruang wilayah kab/kota; - Penataan ruang kawasan strategis kab/kota; - Kerjasama penataan ruang antar kab/kota.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

a. Pasal 13 ayat (1) butir b Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.

b. Pasal 14 ayat (1) butir b Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/ Kota meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.

PERMASALAH CRUCIAL PENATAAN RUANG DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP Kajian pada tingkat stratejik

Perbandingan Penilaian Daya Dukung Lingkungan Motif Perda Retribusi ijin usaha (pajak) atau pemberian ijin untuk eksploitasi SDA

Tindakan kolaborati f pengelola an dan pemanfaa tan SDA

Hak masyarakat untuk akses, pemanfaatan dan kontrol atas SDA

Air

28

16

2

46 (39%)

Tanah

11

1

0

12 (10%)

Hutan

15

10

7

32 (27%)

Tambang

17

0

0

17 (14%)

Baku Mutu Lingkunga n

0

9

3

12 (10%)

Total (Persentas e)

71 (60%)

36 (30%)

12 (10%)

119 (100%)

SDA yang Diatur Di P. Jawa

Total (%)



Dg kriteria dunia





Dg khas Indonesia tanpa pengelolaan sampah &CO2





Dg khas Indonesia dg pengelolaan sampah dan CO2 



Overshoot : - 462.832.500 ha Overshoot - 71.113.436 ha Overshoot - 139.695.000 ha

Jika jejak ekologi diturunkan 90% maka lahan di P Jawa mencukupi

Motif Perda Retribusi ijin usaha (pajak) atau pemberian ijin untuk eksploitasi SDA

Tindakan kolaboratif pengelolaan & pemanftan SDA

Hak masyarakat untuk akses, pemanftan dan kontrol atas SDA

Provinsi

16

18

3

37 (31%)

Kabupaten

46

15

8

69 (58%)

Kota

9

3

1

13 (11%)

71 (60%)

36 (30%)

12 (10%)

119 (100%)

Perda di P. Jawa per Tingkat Wilayah

Total (Persentase)

Total (%)

Kehidupan dan Pembangunan Lingkungan Hidup Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya (UU no. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal 1)

Ruang Definisi Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU no. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Bab 1 , Pasal 1)

• Hampir semua kegiatan kehidupan dan Pembangunan perlu atau berkaitan dengan tempat/ lokasi/ ruang. • Konsep Ruang identik dengan Lingkungan

PENGURANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI (Zone JABODETABEK (Zone B3 & B4) (Zone B5) (Zone B2) (Zone B1 N2 & N2) (Zone & B4) B1 (Zone & B4) (Zone N2) (Zone N2) N2)

Sumber: Citra Landsat 30-07-1992

Oleh :Ditjen Penataan Ruang dan LAPAN

1992

2001 Sumber: Citra Landsat 17-07-2001

Oleh :Ditjen Penataan Ruang dan LAPAN

Pengang guran Pertmbhn eko. rendah

Tabungan terbatas Kurang modal

Daya beli rendah Laju kelahiran tinggi

Keluarga besar Pendapatan /kapita rendah

Permintaan tenga kerja tinggi

Sedikit input modern

Produktifi tas rendah

Diet jelek

Kesehatan buruk

Kemiskinan Output/ pekerja kurang

Pendidikan kurang

Perumahan tak layak

Ouput pertanian kecil

Kondisi hidup tak sehat

Kurang gizi

Lingkungan Hidup dan Ruang Lingkungan Hidup

Ruang

Definisi

Definisi

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya (UU no. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal 1)

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU no. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Bab 1 , Pasal 1)

Kesamaan Lingkungan Hidup dan Ruang • Konsep dasar  operasionalisasi konsep • Satu kesatuan interaktif dan bersifat sistemik didalam fenomena LH maupun ruang • Dimensi batas entitas bersifat fungsional bukan administratif-formal • Cakupan kajian

Lingkungan Hidup identik dengan fenomena Ruang

Arah Kebijakan dan Tujuan Pembangunan Basis Pembangunan Nasional : Mainstreaming Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan Pembangunan Wilayah harus sejalan dengan Pembangunan Lingkungan Hidup

OUTPUT:

Peningkatan Kesejahteraan • Pro growth • Pro-poor • Sustainability

Dari Ide menjadi Realita Peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Konsep/ Ide

KLHS : “is a systematic process for evaluating the environmental consequences of proposed policy, plan, or program initiatives in order to ensure they are fully included and appropriately addressed at the earliest appropriate stage of decision-making on par with economic and social considerations” (Sadler dan Verheem, 1996).

Visi & Misi Tujuan Pembangunan

Strategi Pembangunan

Kajian Lingkung an Hidup Strategis

KLHS: “It is an integrative tools to support cross-sectoral approaches, which are needed to achieve long term Sustainability Objectives”

Arah Kebijakan Program

Prosedur/ Peraturan Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi

Realita KLHS sangat disarankan lembaga Persikatan Bangsa Bangsa dan sudah diterapkan dibanyak negara (Eropah, Asia Timur, Amerika , Australia dan Afrika)

Kajian Lingkungan dalam konteks Tahap Pengambilan Keputusan Kebijakan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Analisa Dampak Lingkungan

Perencanaan Program

Proyek- Proyek

Kontribusi KLHS bagi Penguatan Penataan Ruang Arah Kebijakan, Tujuan dan Strategi Pembangunan

Perlu lokasi untuk ekeskusi kegiatan pembangunan

RPJM/D

Penataan Ruang berwawasan Lingkungan dan berbasis Pembangunan Berkelanjutan RTRW

B

K

R

T

N / D

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek

Prinsip-Prinsip KLHS (Guiding Principles)

 Fit for purpose  Objective led  Sustainability led  Comprehensive scope  Decision relevant  Integrative  Participative  Cost-effectiveness Source: UNEP, 2006

Fokus Kajian Lingkungan Hidup dan Tingkat Tahapan Pengambil Keputusan. Kebijakan

Perencanaan

Program

Proyek

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP (KLH)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLH Programatik Proyek AMDAL

KLH Kebijakan KLH Regional Source; Partidario, 2000

KLH Sektoral

Hierarki Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional

ESP Environmental Sector Program

Tingkat Daerah

RPJPD (20 tahun)

RPJP (20 tahun)

KLS Renstra K/L (5 tahun)

RPJM (5 tahun)

Renja K/L (1 tahun)

RKP (1 thn)

Renstra SKPD (5 tahun)

AMDAL

Renja KPD (1 tahun)

KLHS (SEA) dan Amdal (EIA) AMDAL (EIA / Environmental Im[pact AssessmenT

KLHS (SEA/ Strategic Environmental Assessment)

Biasanya reaktif terhadap usulan pembangunan

Lebih pro-aktif dan informatif bagi usulan pembangunan

Kajian terhadap dampak LH dari usulan kegiatan pembangunan

Kajian terhadap dampak LH atas kebijakan, rencana atau program pembangunan atau dampak LH terhadap kebutuhan dan peluang pembangunan

Tertuju pada proyek secara spesifik

Tertuju pada area, region atau sektor pembangunan

Kajian terhadap dampak langsung dan manfaatnya

Kajian terhadap akumulasi dampak dan identifikasi implikasi yang timbul serta terkait dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan

Memiliki definisi yang tegas akan waktu awal dan akhir suatu kegiatan pembangunan

Lebih bertujuan untuk kajian suatu proses yang terus-menerus sehingga dapat menyampaikan informasi pada waktu yang dikehendaki

Fokus pada upaya mitigasi

Fokus pada upaya untuk mempertahankan atau ‘memelihara’ tingkat kualitas lingkungan yang telah ditetapkan

Memiliki perspektif yang sempit dan tingkat pengamatan yang rinci

Memiliki perspektif yang luas dan tingkat pengamatan yang tidak rinci serta dituntut untuk mampu merumuskan visi dan kerangka keseluruhan

Location Planning and Analysis What is the strategic significance of Location?

Kajian pada tingkat operasional – (operasionalisasi strategi)

Learning Objectives • • • • • •

List some of the main reasons organizations need to make location decisions. Explain why location decisions are important. Discuss the options that are available for location decisions. Describe some of the major factors that affect location decisions. Outline the decision process for making these kinds of decisions. Use the techniques presented to solve typical problems.

Need for Location Decisions • Marketing Strategy • Cost of Doing Business • Growth • Depletion of Resources

Nature of Location Decisions • Strategic Importance of location decisions – – –

Long term commitment/costs Impact on investments, revenues, and operations Supply chains

• Objectives of location decisions –

– –

Profit potential No single location may be better than others Identify several locations from which to choose

• Location Options – – –

Expand existing facilities Add new facilities Move

Making Location Decisions • • • •

Decide on the criteria Identify the important factors Develop location alternatives Evaluate the alternatives – Identify general region – Identify a small number of community alternatives – Identify site alternatives

• Evaluate and make selection

Location Decision Factors Regional Factors

Community Considerations

Multiple Plant Strategies

Site-related Factors

Regional Factors • Location of raw materials

• Location of markets • Labor factors • Climate and taxes

Community Considerations • • • • • • •

Quality of life Services Attitudes Taxes Environmental regulations Utilities Developer support

Site Related Factors • • • •

Land Transportation Environmental Legal

Multiple Plant Strategies • Product plant strategy • Market area plant strategy • Process plant strategy – lean production

Service and Retail Locations • Manufacturers – cost focused • Service and retail – revenue focused – Traffic volume and convenience most important – Demographics • Age • Income • Education

– Location, location, location – Good transportation – Customer safety

Evaluating Locations • Cost-Profit-Volume Analysis –

Determine fixed and variable costs

–

Plot total costs

–

Determine lowest total costs

Location Cost-Volume Analysis • Assumptions – – – –

Fixed costs are constant Variable costs are linear Output can be closely estimated Only one product involved

Example 1: Cost-Volume Analysis Fixed and variable costs for four potential locations L o c a tio n A B C D

F ix e d Cost $ 2 5 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 1 5 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0

V a r ia b le Cost $11 30 20 35

Example 1: Solution Fixed Costs A B C D

$250,000 100,000 150,000 200,000

Variable Costs $11(10,000) 30(10,000) 20(10,000) 35(10,000)

Total Costs $360,000 400,000 350,000 550,000

Example 1: Solution $(000) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0

D B C A A Superior C Superior B Superior

2

4

6

8

10

Annual Output (000)

12

14

16

Evaluating Locations • Transportation Model –

Decision based on movement costs of raw materials or finished goods

• Factor Rating –

Decision based on quantitative and qualitative inputs

• Center of Gravity Method –

Decision based on minimum distribution costs

• Point Rating

A number of location factors with Differing levels of importance Each factor is assigned a weight Eg. Location factors for a Roadside Vegetable Seller:

List them NOW!!

- distance from home -potential sales volume -Competition -Reliability of supplies -Price of supplies If we were to assign weights to each in terms of their importance to the location decision ….

- Distance from home - Potential sales volume - Competition - Reliability of supplies - Price of supplies

(0.05) (0.15) (0.25) (0.35) (0.20)

Given the following factor scores for each of two locations: Location A Location B Distance from home (0.05) Potential sales volume(0.15) Competition (0.25) Reliability of supplies (0.35) Price of supplies (0.20)

30 30 50 60 30

10 80 10 70 60

Multiply weights with factor scores and total to get: A = 45.5 B = 52.0

Factor Rating System A company plans to open a sales and distribution center in Europe to serve the European market. It has narrowed its regional options to three: (i) the UK/ Ireland, (ii) Belgium/Netherlands, (iii) Poland. The company considers six factors to be important in the decision. The factors, their relative weights and company’s assessment of each operations with respect to each factor (scale 1 to 10) are given next.Use a linear scoring rule to evaluate each option

Bahan Diskusi

RPJP (2005 – 2025) dan RPJM (2005 – 2009) (bidang Infrastruktur) Visi pembangunan jangka panjang (RPJP): Terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan diberbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Misi pembangunan jangka menengah (RPJM): •Menangani backlog pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air, transportasi, listrik, telekomunikasi, dan permukiman, agar kondisinya kembali seperti sebelum krisis. •Optimalisasi sumber pembiayaan yang ada baik dari APBN, APBD, maupun swasta

PP …..(?) RTRWN Bab I

Ketentuan Umum

Bab II

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wialayah Nasional Bag kesatu: Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional Bag. Kedua: Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional

Bab III

Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional Bag. Kesatu: Umum Bag kedua: Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perkotaan Nasional Bag.ketiga: Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jar. Transp. Nasional Bag. Keempat: Rencana Pengembangan dan Kriteria Jar. Energi dan Kelistrikan Bag. Kelima: Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jar. Telekomunikasi Nasional . :

Bab IV

Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional Bag kesatu: Umum Bag. Kedua: Kawasan Lindung Nasional Bag ketiga: Kawasan Budidaya Nasional yang memiliki Nilai Strategis Nasional

Bab V

Penetapan Kawasan Strategis Nasional

Bab VI

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional

Bab VII

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional Bag kesatu: Umum Bag kedua: Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional Bag. Ketiga: Arahan Perizinan Bag keempat: Arahan Insentif dan Disinsentif Bag. Kelima: Arahan Sanksi

Bab VIII

Peran Masyarakat

Bab IX

Ketentuan Lain-Lain

Bab X

Ketentuan Peralihan

Bab XI

Ketentuan Penutup

Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat

One percept at a time...

Illusion

KONSEP DAN TEKNIK PERENCANAAN DAERAH

Recommend Documents