KOMPETENSI APARATUR DESA DALAM MENGHADAPI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN DESA TOAPAYA SELATAN TAHUN 2015 ) NASKAH PUBLIKASI
Oleh ADITYA NUGROHO JATI
1. Pembimbing Utama
: Agus Hendrayady, M.Si
2. Pembimbing Kedua
: Fitri Kurnianingsih, M.Si
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang disebut dibawah ini : Nama
: Aditya Nugroho Jati
NIM
: 100563201153
Jurusan/ Prodi : Ilmu Administrasi Negara Alamat
: Jl. A. Yani, Rt. 003, Rw. 009, Kelurahan Tanjungbatu Kundur, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun
No. Telp/ Hp : 0852 6470 0034 Email
:
[email protected]
Judul Naskah : Kompetensi Aparatur Desa Dalam Menghadapi UndangUndang No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Tentang Pengelolaan Anggaran Desa Toapaya Selatan) Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tulisan naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.
Tanjungpinang, 27 Juli 2016 Yang Menyatakan, Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Agus Hendrayady, M.Si NIDN. 1005087301
Fitri Kurnianingsih, M.Si NIDN. 0016038702
1
KOMPETENSI APARATUR DESA DALAM MENGHADAPI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN DESA TOAPAYA SELATAN) ADITYA NUGROHO JATI Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH,
[email protected] Pembimbing Utama : Agus Hendrayady, M.Si Pembimbinh Kedua : Fitri Kurnianingsih, M.Si ABSTRAK
Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan Pembangunan Desa dibutuhkan suatu pengalokasian dana yang tepat dan cukup, sehingga dalam mempercepat pembangunan dibutuhkan suatu kompetensi Aparatur Desa. Kompetensi tersebut dapat dilihat melalui pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, minat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif karena ingin mengetahui lebih mendalam mengenai Kompetensi Aparatur Desa dalam menghadapi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengalokasian Dana Desa Toapaya Selatan pada tahun 2015. Dapat simpulkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa di Desa Toapaya Selatan dala pengalokasi dana Desa telah tepat sasaran, namun untuk pemerataan pembangunan di Desa Toapaya belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat. Kata Kunci : Kompetensi, Pembangunan dan Dana Desa
2
KOMPETENSI APARATUR DESA DALAM MENGHADAPI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN DESA TOAPAYA SELATAN) ADITYA NUGROHO JATI Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH,
[email protected] Pembimbing Utama : Agus Hendrayady, M.Si Pembimbinh Kedua : Fitri Kurnianingsih, M.Si ABSTRACT Rural Development aims to improve the welfare of the villagers and the quality of life and reduce poverty through the fulfillment of basic needs, infrastructure development for the village, local economic development potential, as well as the use of natural resources and environmentally sustainable manner. In implementing the Rural Development requires a proper allocation of funds and sufficient, thus accelerating the development of a competency needed Apparatus village. Competence can be seen through the knowledge, understanding, skills, values, attitudes, interests. In this study, researchers used a qualitative descriptive type of research because they want to know more in depth about the competence of Administrative Village in the face of Act No. 6 of 2014 on the allocation of funds Toapaya Village South in 2015. Can conclude that the competence of Administrative Village in the Village of South Toapaya dala allocator village funds have been targeted, but for equitable development in the village Toapaya has not gone up. This is due to a limited budget disbursed by the central government. Keywords : Competence , Development and Village Fund
3
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia
merupakan
Negara
merupakan bagian yang tidak dapat
yang menggunakan konsep welfare
dipisahkan
state
pembangunan desa. Desa merupakan
dalam
menjalankan
pemerintahannya
kegiatan
tujuan
basis kekuatan sosial ekonomi dan
kesejahteraan
politik yang perlu mendapat perhatian
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
serius dari pemerintah. Perencanaan
Welfare State, secara singkat dapat
pembangunan
diartikan
serangkaian
menjadikan masyarakat desa sebagai
kebijakan publik dan kegiatan Negara
objek pembangunan bukan sebagai
dalam mengintegrasikan kebijakan
subjek pembangunan.
untuk
dengan
dari
menciptakan
sebagai
ekonomi dan kebijakan sosial demi
Sistem
sebuah pencapaian kemakmuran. Serangkaian
kebijakan
Kesatuan
yang
ini
Pemerintahan Republik
hanya
Negara Indonesia
menurut Undang-Undang Dasar 1945
diwujudkan dalam suatu kegiatan
memberikan
dilakukan
daerah
dalam
selama
menjalankan
keleluasaan
untuk
kepada
menyelenggarakan
pemerintahan, salah satunya yaitu
otonomi
dengan membuat suatu kebijakan
penyelenggaraan
yang akan mempermudah dalam
dipandang perlu untuk menekankan
melaksanakan rancangan program
pada prinsip-prinsip demokrasi, peran
pembangunan
Nasional.
serta masyarakat, pemerataan dan
Pembangunan Nasional dan daerah
keadilan serta memperhatikan potensi
4
daerah. otonomi
Dalam daerah,
dan keanegaraman daerah.
pembantuan
Dalam menghadapi perkembangan
diarahakan
(medebewind), untuk
mempercepat
keadaan baik didalam maupun diluar
terwujudnya
negeri serta tantangan pesaing global,
masyarakat
dipandang perlu menyelenggarakan
pelayanan, pemberdayaan dan peran
otonomi daerah dengan memberikan
serta masyarakat, serta penngkatan
kewenangan yang luas, nyata dan
daya
tanggungjawab kepada daerah secara
memperhatikan prinsip demokrasi,
proporsional
mewujudkan
pemerataan, keadilan, keistimewaan,
pembagian,
dan kekhasan suatu daerah dalam
pemanfaatan sumber daya nasional,
sistem Negara Kesatuan Republik
serta
dengan
yang
pengaturan,
demokrasi,
masyarakat, keadilan,
melalui
saing
peningkatan
daerah
degan
peran
serta
Indonesia. Efisiensi dan efektivitas
pemerataan
dan
penyelenggara pemerintahan daearah
dan
perlu
serta
keanekaragaman
kesejahteraan
potensi daerah
yang
ditingkatkan
dengan
memperhatiakan
lebih
aspek-aspek
dilaksanakan dalam kerangka Negara
hubungan
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam
pemerintahan dan atau pemerintah
rangka penyelenggara pemerintah
daearah, potensi dan keanekaragaman
daerah
daearah,
sesuai
dengan
amanat
Undang-Undang
Dasar
1945,
antar
peluang
persaingan
dan
susunan
tantangan
global
dengan
pemerintah daerah yang mengatur
memberikan
dan mengurus urusan pemerintah
seluas-luasnya kepada daerah disertai
menurut asas otonomi dan tugas
dengan
5
kewenangan
pemeberian
hak
yang
dan
kewajiban otonomi
menyelenggarakan daerah
dalam
good), pengaturan (public regulation)
kesatuan
dan
pemberdayaan
sistem penyelenggaraan pemerintah
(empowerment).
daerah (Widjaja, 2005 : 36-37).
pengakuan
Hal ini telah diatur didalam
masyarakat
Disamping
terhadap
itu
kesatuan
masyarakat hokum berdasarkan hak
Undang-Undang Nomor 32 tahun
asal
2004 tentang Pemerintah Daerah
mengandung makna pemeliharaan
menegaskan bahwa desa atau yang
terhadap hak hak asli masyarakat desa
disebut dengan nama lain adalah
dengan landasan keanekaragaman,
kesatuan masyarakat hukum yang
partisipasi,
memiliki batas-batas wilayah yang
demokratisasi, dan pemberdayaan
berwenang
masyarakat (Warsistiono, 2007 :83)
untuk
mengatur
dan
mengurus kepentingan masyarakat
usul
dan
adat
otonomi
istiadat
asli,
Konsep otonomi daerah telah
setempat berdasarkan asal usul dan
mengatur
adat istiadat setempat yang diakui dan
melakukan
dihormati dalam sistem pemerintahan
kepada daerah masing-masing, maka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
pemerintah
daerah
Berdasarkan pengertian diatas, sangat
memberikan
pelayanan
jelas
maksimal
bahwa
desa
memiliki
kebebasan proses
serta
dalam
pembangunan
dituntut yang
memberdayakan
kewenangan untuk mengatur dan
masyarakat sehingga masyarakat ikut
mengurusi
warganya
terlibat dalam pembangunan untuk
dalam segala aspek kehidupan desa,
kemajuan daerahnya. Masyarakatlah
dalam bidang pelayanan (public
yang lebih tau apa yang mereka
kepentingan
6
butuhkan serta pembangunan yang
subjek
dilakukan akan lebih efektif dan
berbagai
efesien,
perdesaan
dan
dengan
sendirinya
pembangunan. program
masyarakat akan mempunyai rasa
disebabkan
memiliki dan tanggungjawab. Proses
penyusunan,
pembangunan
evaluasi
memahami
saat dan
ini
perlu
memperhatiakan
Kegagalan
pembangunan
dimasa
lalu
adalah
antara
lain
karna
pelaksanaan
dan
program-program
pembangunan yang tidak melibatkan
prinsip pembangunan yang berakar
masyarakat.
dari bawah, memelihara keberagaman
bentuk kewenangan yang hanya
budaya, serta menjunjung tinggi
dimiliki oleh desa berdasarkan adat-
martabat
bagi
istiadat yang hidup dan dihormati
yang
disuatu desa yang bersangkutan. Ini
proses
tampak kurang mendapat perhatian,
serta
kebebasan
manusia.
Pembangunan
dilakukan
harus
pemberdayaan
emuat
masyarakat
Otonomi
merupakan
yang
sehingga
dapat
mengandung makna dinamis untuk
kegiatan
administrasi
mengembangkan dalam mencapai
organisasi pemerintah tidak berjalan
tujuan.
seperti
yang
menyebabkan dalam
diharapkan.
Hal
Konsep yang sering dimunculkan
semacam ini kemungkinan dapat
dalam proses pemberdayaan adalah
membawa dampak negatife bagi
konsep
suatu
kemandirian
program-program
dimana
pembangunan
pemerintahan,
penyelenggara
maksudnya
atau
pun
dirancang secara sistematis agar
pengembangan organisasi pemerintah
individu maupun masyarakat menjadi
desa tidak berjalan secara efektif dan
7
efesien. Untuk itu pemerintah desa
Desa bahwa Alokasi Dana Desa
mempunyai hak, wewenang dan
berasal dari APBD Kabupaten/Kota
kewajiban
pemerintah
yang bersumber dari bagian dana
desa yaitu menyelenggarakan rumah
perimbangan keuangan pusat dan
tangganya sendiri dan merupakan
daerah
penyelenggara
kabupaten/kota untuk Desa paling
memimpin
serta
penanggungjawab utama dibidang pemerintahan,
pembangunan
kemasyarakatan
dalam
yang
diterima
oleh
sedikit 10% (sepuluh persen)
dan
Pemberian
alokasi
dana
desa
rangka
merupakan wujud dari pemenuhan
penyelenggaraan urusan pemerintah
hak desa untuk menyelenggarakan
desa.
otonominya
Implementasi salah
satu
otonomi aspeknya
agar
tumbuh
dan
daerah
berkembang. Pertumbuhan desa yang
adalah
berdasarkan
pengelolaan
keuangan
daerah.
partisipasi,
Pengelolaan
keuangan
daerah
pemberdayaan
keanekaragaman, demokratisasi, masyarakat.
Peran
merupakan suatu program daerah
pemerintah desa ditingkatkan dalam
bidang keuangan untuk mencapai
memberikan
pelayanan
dan
tujuan dan sasaran tertentu serta
kesejahteraan
masyarakat
serta
mengemban misi mewujudkan suatu
mempercepat
pembangunan
dan
strategi melalui berbagai kegiatan.
pertumbuhan
Dalam peraturan Menteri Dalam
strategis,
Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
mengembangkan
Pedoman
tertinggal dalam suatu sistem wilayah
Pengelolaan
Keuangan
8
wilayah-wilayah sehingga
dapat
wilayah-wilayah
pengembangan. Niat dan keinginan
Terbitnya UU No. 6 Tahun. 2014
pemerintah untuk membangun dan
tentang
mengembangkan
wilayah
disebut dengan UU Desa, menjadi
dukungan
sebuah titik awal harapan desa untuk
masyarakat, realisasi dari niat dan
bisa menentukan posisi, peran dan
keinginan ini haruslah berbentuk
kewenangan atas dirinya. Harapan
kesejahteraan
supaya desa bisa bertenaga secara
sangatlah
sebuah
mendapat
dan
kebanggaan
sebagai anggota masyarakat. Sementara
Desa,
yang
selanjutnya
sosial dan berdaulat secara politik
Undang-Undang
sebagai fondasi demokrasi desa, seta
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
berdaya
Pembangunan Desa bertujuan untuk
bermartabat secara budaya sebagai
meningkatkan
wajah
kesejahteraan
secara
ekonomi
kemandirian
desa
dan
dan
masyarakat Desa dan kualitas hidup
pembangunan desa. Harapan tersebut
manusia
semakin menggairah ketika muncul
serta
kemiskinan kebutuhan sarana
penanggulangan
melalui dasar,
dan
pengembangan
pemenuhan
kombinasi antara azas rekognisi dan
pembangunan
subsidiaritas sebagai azas utama yang
prasarana potensi
Desa,
menjadi ruh UU ini. (Silahuddin,
ekonomi
2015:8)
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam
dan
secara
mengatur tentang regulasi Desa dan
berkelanjutan. Pembangunan Desa
menegaskan Desa bukan lagi local
meliputi
perencanaan,
state goverment tapi Desa sebagai
pengawasan.
pemerintahan
pelaksanaan,
lingkungan
UU nomor 6 tahun 2014 juga telah
tahap dan
9
masyarakat,
hybrid
antara self governing community dan
berfungsi sebagai lembaga legislative
local self government. UU Desa
dan
memberi kesan adanya “Desa Baru”,
pelaksanaan
baru dalam pengertian regulasi yang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
baru, kedudukan Desa, serta pola
Desa, serta keputusan kepala desa.
pengelolaan Desa yang baru. Desa
Untuk itu, kepala desa dengan
dalam perspektif UU sebelumnya
persetujuan Badan Perwakilan Desa
merupakan “Desa Lama”. Paradigma
mempunyai
atau cara pandang yang dibangun
melakukan perbuatan hukum dan
antara Desa Lama dengan Desa Baru
mengadakan perjanjian yang saling
juga berbeda. Desa lama mengunakan
menguntungkan dengan pihak lain,
asas atau prinsip Desentralisasi-
menetapkan
residualitas,
hanya
pendapatan
menerima delegasi kewenangan dan
berdasarkan
urusan
bersangkutan, kepala desa dapae
artinya
Desa
dari
Kabupaten/Kota. menerima
sisa
Desa
Pemerintah
desa,
kewenangan
untuk
sumber-sumber desa. hak
Kemudian
asal-usul
desa
mendamaikan perkara atau sengketa
tanggung
jawab
yang terjadi diantara warganya.
dengan
itu
peraturan
hanya
Namun harus selalu diingat bahwa
pengaturan
tiada hak tanpa kewajiban, tiada
Desanya. (Mustakim, 2015:9) Selain
terhadap
Desa
termasuk anggaran dari urusan yang berkaiatan
pengawasan
sebagai
kewenangan tanpa tanggung jawab, wujud
dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh
demokrasi, maka didesa dibentuk
karena itu, dalam pelaksanaan hak,
Badan
kewenangan, dan kebebasan dalam
Perwakilan
Desa
yang
10
penyelenggaraan
otonomi
desa
tercapainya Pembangunan Jangka
jangan dilakukan secara kebablasan
Menengah Nasioanal.
sehingga desa merasa seakan terlepas
2015
dari ikatan Negara Kesatuan Republik
pertamakalinya Desa mendapatkan
Indonesia,
tidak
mempunyai
bantuan dari Pemerintah Pusat yang
hubungan
dengan
kecamatan,
kemudian disebut dengan Alokasi
ataupun
Dana Desa. Desa Toapaya Selatan
kabupaten,
provinsi,
pemerintah
pusat,
Pada tahun
merupakan
bertindak
pada
membuat
bantuan anggaran dari pemerintah
peraturan desa tanpa memperhatikan
Pusat sebesar Rp. 319.520.000 ( Tiga
peraturan perundang-undangan yang
Ratus Sembilan Belas Juta Lima
lebih tinggi tingkatannya.
Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah ),
semaunya
sendiri
dan
tahun
2015
untuk
mendapatkan
Kabupaten Bintan yang memiliki
sementara dari Pemerintah Daerah
10 Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 35
sebesar Rp. 507.705.297 ( Lima Ratus
Desa tentu bukanlah hal yang mudah
Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Ribu
dalam melakukan proses pemerataan
Duaratus Sembilan Puluh Tujuh
pembangunan. Salah satunya adalah
Rupiah ) dengan total keseluruhan
Desa Toapaya Selatan yang baru
Rp. 827.225.297 (Delapan Ratus Dua
terbentuk
Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua
dari
pemekaran
Desa
Toapaya pada tahun 2006 yang kini
Puluh
telah berjalan selama 10 tahun,
Sembilah
sehingga masih perlu dilakukannya
tujuan dari bantuan ini adalah untuk
percepatan
mempercepat proses pembangunan
pembangunan
demi
11
Lima
Ribu
Puluh
Dua
Tujuh
Ratus
Rupiah),
desa sesuai dengan dengan Undang-
ini sesuai dengan Permendagri No. 5
Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 78
Tahun
ayat 1 bahwa pembangunan Desa
prioritas penggunaan dana Desa tahun
adalah bertujuan untuk meningkatkan
2015.
kesejahteraan masyarakat Desa dan
tersebut, maka dibutuhkan suatu
kualitas
pengkajian mengenai KOMPETENSI
hidup
manusia
serta
2015
APARATUR
pemenuhan
MENGHADAPI
dasar,
penetapan
Memperhatikan
penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan
tentang
kondisi
DESA
DALAM UNDANG-
pembangunan sarana dan prasarana
UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 (
Desa,
STUDI
pengembangan
potensi
KASUS
TENTANG
ekonomi lokal, serta pemanfaatan
PENGELOLAAN
lokal, pemanfaatan sumber daya alam
DESA TOAPAYA SELATAN )
dan lingkungan secara berkelanjutan.
B. Rumusan Masalah
Maka
dari
hal
tersebut
Sebagaimana
ANGGARAN
yang
telah
pembangunan Desa Toapaya Selatan
diuraikan pada latar belakang bahwa
merupakan sesuatu yang penting
Pembangunan Desa memang perlu
untuk dibahas. Dalam penggunaan
untuk
Alokasi Dana Desa yang diberikan
merumuskkan permasalahan pada
oleh
penelitian ini yaitu sebagai berikut :
Pemerintah
dibutuhkan
suatu
Pusat
sangat
kompetensi
dibahas,
BAGAIMANA
maka
penulis
KOMPETENSI
aparatur Desa dengan tujuan agar
APARATUR
pengalokasi dana Desa tepat sasaran
MENGHADAPI
dan mempercepat pembanguna. Hal
UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
12
DESA
DALAM UNDANG-
(STUDI
KASUS
PENGELOLAAN DESA
TENTANG
disiplin
Administrasi
ANGGARAN
Negara Khususnya tentang
SELATAN
kajian tentang Pembangunan
TOAPAYA
TAHUN 2015 )
Desa.
C. Tujuan dan Kegunaan
b. Secara Praktis, penelitian ini
1. Tujuan Penelitian
diharapkan dapat menambah
a. Untuk
mengetahui
pengetahuan, informasi dan
Kompetensi Aparatur Desa
bacaan ilmiah bagi pihak yang
Toapaya
dalam
memerlukan dan bias menjadi
menghadapi Undang-undang
bahan acuan penelitian dalam
no 6 tahun 2014.
membahas
Selatan
b. Untuk mengetahui bagaimana
sama
pengelolaan Anggaran Desa yang
digunakan
masalah
untuk
yang
penelitian
selanjutnya.
untuk
D. Konsep Teoritis
pembangunan Desa Toapaya
Dalam
Selatan
rangka
memperjelas
uaraian penulisan ini dan untuk
2. Kegunaan Penelitian
mendapat pengertian-pengertian yang
a. Secara Akademis, penelitian
lebih mendasar sesuai dengan yang
ini
berguna
penembangan
untuk
ditengahkan, maka dibawah ini akan
ilmu
diuraikan
kerangka
teori
yang
pengetahuan dan wawasan
berkaitan dengan permasalahan yang
tentang ilmu politik yang
akan dibahas.
dapat
diterapkan
sebagai
13
Ilmu
a. Kompetensi
(2007:125) menyatakan bahwa
Menurut Hutapea dan Thoha (2008:4)
Kompetensi adalah Konsep luas,
mengemukakann
definisi
Kompetensi
Kapasitas
yang
memuat kemampuan mentransfer
adalah
keahlian dan kemampuan kepda
pada
situasi baru dalam wilayah kerja.
ada
seseorang yang bisa membuat
Menyangkut
orang tersebut mampu memenuhi
perencanaan pekerjaan, inovasi
apa
oleh
dan mengatasi aktivitas rutin,
pekerjaan dalam suatu organisasi
kualitas efektivitas personel yang
sehingga
tersebut
dibutuhkan ditempat berkaitan
mampu mencapai hasil yang
dengan rekan kerja, manager
diharapkan. Kompetensi adalah
serta pelanggan.
seperangkat
Burgoyne
yang
disyaratkan
organisasi
tingkah
laku,
dan
Sedangkan menyampaikan
keterampilan dan pengetahuan
pandangannya
tertentu yang menjadi syarat
adalah kemampuan dan kemauan
utama dan elemen kunci bagi
melakukan tugas, sesuai yang
lahirnya
dikutip
efektif
kepemimpinan dan
efisien,
disampaikan dikutip
Siagian
oleh
yang
hal
ini
Menurut yang
oleh
Kompetensi
Sedarmayanti
(2007:125).
yang
Sementara menurut Wood-
Sedarmayanti
ruffle menyatakan Kompetensi
(2007:125)
adalah defenisi perilaku yang Training
dikutip
Agency
mempengaruhi kinerja. Spencer
Sedarmayanti
et al mengatakan Kompetensi
14
organisasi
adalah
karakteristik
individu
yang dimiliki seseorang yang
yang dapat dihitung dan diukur
berpengaruh langsung terhadap,
secara konsisten, dapat diberikan
atau
untuk
secara
kinerja yang sangat baik. Dengan
signifikan antara kerja efektif dan
kata lain, kompetensi adalah apa
tidak efektif. Kompetensi adalah
yang outstanding performance
kemampuan dasar dan kualitas
lakukan lebih sering, pada lebih
kerja yang diperlukan untuk
banyak situasi, dengan hasil yang
mengerjakan pekerjaan dengan
lebih baik, daripada apa yang
baik,
dilakukan
membedakan
sesuai
yang
dikutip
Sedarmayanti (2007:125). Murpy
yang
Sedarmayanti berpendapat
Yang
dikutip
efektif
kecakapan
:
keahlian/ melakukan
b. Pengetahuan,
dapat
yang
Informasi
dimiliki/
seseorang
baik
sekali.
tertentu.
Kemudian sejalan dengan hal
dikuasai
dalam
bidang
c. Peran sosial, citra yang
Clelland
diproyeksikan
(Kompetensi)
kepada orang lain
merupakan karakter mendasar
15
pula
sesuatu dengan baik.
kinerja
Mc.
kebijakan.
dijelaskan
Kompetensi
dengan
dan
Competency
dapat
a. Keterampilan
dibuktikan,
tersebut
penilai
(2007:125)
keahlian individupu apapun yang
dibungkam
memprediksikan
sebagai :
merupakan suatu bakat, sifat dan
dapat
dapat
seseorang
d. Citra diri, persepsi individu
perilaku yang dapat diprediksi pada
tentang dirinya.
berbagai
e. Sifat/ciri, karakteristik yang
dan
tugas
pekerjaan.
relatif konstan pada tingkah
Boulter, Dalzier, dan Hill juga
laku sesorang
mengemukaan kompetensi adalah
f. Motif, Pemikran/ niat dasar
suatu
karakteristik
dasar
dari
konstan yang mendorong
seseorang yang memungkinkannya
individu
memberikan kinerja unggul dalam
bertindak
atau
berperilaku. Secara
pekerjaan,
harfiah,
kompetensi
tertentu.
peran,
atau
Sementara
situasi
McAshan
berasal dari kata competence yang
menyatakan kompetensi diartikan
artinya kecakapan, kemampuan, dan
sebagai pengetahuan, ketrampilan,
wewenang. Spencer and spencer
kemampuan yang dikuasai oleh
yang dikutip Sutrisno (2010:203)
seseorang
berpandangan kompetensi sebagai
bagian dari dirinya sehingga ia dapat
karakteristik
melakukan
yang
mendasari
yang
telah
menjadi
perilaku-perilaku
seseorang dan berkaitan dengan
kognitif, afektif, dan psikomotorik
efektivitas
dalam
dengan sebaik-baiknya. Sedangkan
pekerjaannya. Berdasarkan defenisi
Finch dan Crunkilton mengartikan
tersebut
makna
kopetensi
bagian
penguasaan
kompetensi kepribadian
kinerja
mengandung adalah yang
mendalamdan
merupakan
sebagai
sebagai
tugas,
ketrampilan, sikap, dan apresiasi
melekat kepada seseorang serta
16
keadaan
yang diperlukan untuk menunjang
telah
keberhasilan.
seseorang.
Selain itu Gordon yang dkutip oleh
Sutrisno
dalam
diri
e. Sikap (Atitude) yaitu perasaan
(2010:204)
(senang tidak senang, suka
menjelaskan beberapa aspek yang
tidak suka) atau reaksi terhadap
terkandung
sesuatu rangsangan yang dating
dalam
konsep
kompetensi sebagai berikut : a. Pengetahuan
dari luar.
(Knowledge),
f. Minat
(Interest)
adalah
yaitu kesadaran dalam bidang
kecendrungan seseorang untuk
kognitif.
melakukan suatu perbuatan.
b. Pemahaman (Understanding),
E. Konsep Operasional
yaitu kedalaman kognitif dan afektif
yang
dimiliki
Operasionalisasi sangat penting
oleh
dalam
individu. c. Kemampuan suatu
yang
suatu
(Skill) dimiliki
adalah
karena
variabel dapat diukur. Atau dengan
oleh
kata
lain
individu untuk melaksanakan
merupakan
tugas
praktek,
atau
penelitian,
merupakan suatu petunjuk bagaimana
pekerjaan
yang
dibebankan kepadanya.
konsep jembatan
dengan
operasional teori
begitu
dan
konsep
operasional merupakan penetepan
d. Nilai (Value) adalah suatu
dari indikator-indikator yang akan
standar perilaku yang telah
dipelajari dan dianalisis, sehingga
diyakini dan secara psikologis
nantinya dapat diperoleh gambaran
17
menyatu
yang jelas terhadap variabel-variabel
dilakukan dengan cara adanya
gejalanya.
pelatihan-pelatihan
Untuk mencapai realitas dalam
baik
itu
pelatihan yang diberikan oleh
rangka penelitian secara empiris,
Pemerintah
maka sejumlah konsep yang masih
pemerintah daerah dengan tujuan
abstrak perlu dioperasionalkan agar
untuk memberikan pengetahuan
benar-benar menyentuh fenomena
mengenai pengelolaan anggaran
yang akan diteliti. Adapun konsep
desa dan pembangunan desa.
operasional yang digunakan dalam
Dalam hal ini Perangkat Desa
penelitian ini mengacu pada teori
Toapaya Selatan telah menerima
Gordon yang dikutip oleh Sutrisno
pelatihan-pelatihan
(2010:204) yang menyatakan bahwa
dengan tujuan Perangkat Desa
indicator dari Kompetensi adalah :
mampu menerapkan pelatihan
a. Pengetahuan (Knowledge), yaitu
yang
mereka
kesadaran dalam bidang kognitif.
membangun
Pengetahuan adalah segenap
Selatan.
apa yang kita ketahui tentang
b. Pemahaman
maupun
tersebut
terima Desa
untuk Toapaya
(Understanding),
suatu objek tertentu. Sebagian
yaitu kedalaman kognitif dan
besar
afektif
pengetahuan
manusia
yang
dimiliki
oleh
diperoleh melalui mata dan
individu. merupakan sesuatu hal
telinga. Sehingga upaya yang
yang kita pahami dan kita
dilakukan dalam meningkatkan
mengerti
Sumber Daya Manusia dapat
Sementara
18
Pusat
dengan dalam
benar. lingkungan
masyarakat desa khusunya Desa
dan
Toapaya Selatan tidak semuanya
mengenai
memahami
secara
terperinci
Anggaran Alokasi Dana Desa
sehingga
tidak
menutup
yang di terima Desa Toapaya
kemungkinan
akan
adanya
informasi
kegunaan
dari
Selatan.
pertentangan dalam menetapkan
e. Sikap (Atitude) yaitu perasaan
pengalokasi Dana Desa.
(senang tidak senang, suka tidak
c. Kemampuan (Skill) adalah suatu
suka)
atau
reaksi
terhadap
yang dimiliki oleh individu untuk
sesuatu rangsangan yang dating
melaksanakan
atau
dari luar. Hal ini berkaitan
dibebankan
dengan kendala-kendala yang
kepadanya. Aparatur Desa Desa
terjadi mengenai pembangunan
Toapaya
yang ada di Desa Toapaya
pekerjaan
tugas
yang
Selatan
dituntut
memiliki kemampuan tersebut
Selatan.
agar proses pembangunan dea di
f. Minat
(Interest)
merupakasn
Desa Toapaya Selatan berjalan
suatu kecendrungan seseorang
dengan baik.
untuk
d. Nilai standar
(Value) perilaku
melakukan
suatu
adalah
suatu
perbuatan. Dalam melaksanakan
yang
telah
pembangunan sudah seharusnya
diyakini dan secara psikologis
Perangkat
telah
melibatkkan masyarakat dengan
menyatu
dalam
diri
Desa
agar
untuk
seseorang. Dalam hal ini dapat
tujuan
dilihat dari sikap keterbukaan
mempunyai rasa memiliki atas
19
memberikan
masyarakat
pembangunan
yang
telah
Pada
penelitian
dilaksanakan di Desa Toapaya
menggunakan
Selatan.
Deskriptif
F. Kerangka Berfikir Untuk Aparatur
jenis
penulis penelitian
Kualitatif.
Dengan
menggunakan penelitian deskriptif
mengukur
Kompetensi
Toapaya
kualitatif
ini
peneliti
akan
Selatan
memberikan gambaran sistematis,
dalam menghadapi Undang-Undang
faktual dan akurat mengenai fakta-
No.
fakta sesuai ruang lingkup judul
6
Desa
ini
Tahun
2014,
peneliti
menggunakan teori Gordon yang
penelitian.
dikutip oleh Sutrisno (2010:204).
Menurut
Kompetensi dapat diukur melalui :
“Penelitian
pengetahuan,
penelitian yang dilakukan terhadap
pemahaman,
kemampuan, nilai, sikap, dan minat.
variabel
Sugiyono
(2003:11)
Deskriptif
mandiri,
adalah
yaitu
tanpa
membuat perbandingan, atau dengan PENGELOLAAN ANGGARAN DESA DAN PEMBANGUNAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2016
menggabungkan
PENGETAHUAN PEMAHAMAN
dengan
variabel
lain”. Data kualitatif adalah data yang
KEMAMPUAN KOMPETENSI
dinyatakan
dalam
bentuk
kata,
NILAI
kalimat,
skema
dan
gambar
(
SIKAP
Sugiyono 2003:14).
MINAT
2. Lokasi Penelitian Penulis G. Metode Penelitian
lokasi
penelitian di Kantor Desa Toapaya
1. Jenis Penelitian
Selatan, karena penulis menganggap
20
mengambil
bahwa Kantor Desa Toapaya Selatan
b. Data Sekunder
merupakan yang memegang peranan
Data
penting
dalam
mengonsenkan
penataan
pembangunan
di
yang
dikumpulkan
melalui sumber-sumber lain yang
Desa
tersedia.
Sumber
sekunder
Toapaya Selatan dimana didalamnya
meliputi komentar, interprestasi,
termasuk Pengelolan Anggaran Desa
atau pembahasan tentang materi
dan Pembangunan Infrastruktur Desa,
original. Bahan sekunder dapat
sehingga penulis mampu menjelaskan
berupa artikel-artikel dalam surat
secara
yang
kabar atau majalah popular, buku
dilakukan oleh Kantor Dea Toapaya
atau telah gambar hidup atau
Selatan yang penulis anggap belum
artikel-artikel
mampu
dalam jurnal-jurnal ilmiah yang
gamblang
kegiatan
menjawab
dalam
hal
yang
Pengelolaan Anggaran Desa dan
mengevaluasi
Pembangunan Infrastruktur Desa.
sesuatu penelitian original.
3. Jenis Data
mengkritisi
4. Informan
a. Data Primer
“Informan adalah orang yang
Data yang dikumpulkan dari
memberikan
informasi.
Dengan
situasi aktual ketika peristiwa
pengertian ini maka informan dapat
terjadi. Individu, kelompok focus,
dikatakan sama dengan responden,
dan satu kelompok responden
apabila pemberian keterangannya
secara khusus sering dijadikan
karena dipancing oleh pihak peneliti”
peneliti
(Arikunto
sebagai
data
primer
(Silalahi, 2009:289).
21
atau
ditemukan
2006:145).
Istilah
“informan” ini banyak digunakan
obyek penelitian, serta mencatat
dalam penelitian kualitatif.
hal-hal yang ada hubungannya
Dalam melakukan penelitian ini
dengan
bahan
penelitian.
yang dijadikan sebagai Informen
Sehubungan
adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa,
observasi ini, maka menurut
Bendahara Desa, Pelaksana Teknis
Sutrisno
Lapangan,
Sugiyono
Ketua
BPD
dan
dengan
yang
teknik
dikutip
oleh
(2008:166)
Masyarakat.
mengemukakan bahwa observasi
5.
Teknik dan Alat Pengumpulan
merupakan suatu proses yang
Data
komplek, suatu proses yang
Teknik yang digunakan dalam
tersusun dari pelbagai proses
pengumpulan data adalah teknik yang
biologis dan psikologis. Dua
mengacu kepada metode penelitian
diantara yang terpening adalah
yang disesuaikan dengan kebutuhan
proses-proses pengamatan dan
peneliti,
ingatan.
adapun
penelitian
ini
menggunakan teknik pengumpulan
Teknik pengumpulan data
data sebagai berikut :
dengan observasi digunakan bila
a. Observasi
penelitian
Observasi pengumpulan mengamati
adalah data
obyek
teknik
dengan
perilaku manusia, proses kerja,
dengan
gejala-gejala
alam
dan
bila
penelitian
responden yang diambil tidak
secara langsung dan meninjau
terlalu besar. Metode observasi
lokasi-lokasi
ini juga merupakan suatu teknik
yang
menjadi
22
berkenaan
pengumpulan data mempunyai
(2008:157)
ciri
bila
bahwa anggapan yang perlu
teknik
dipegang oleh peneliti dalam
yang lain, yaitu Wawancara dan
menggunakan metode interview
Kuesioner.
dan juga Kuesioner (angket),
yang
spesifik
dibandingkan
dengan
b. Wawancara
yaitu bahwa subjek (responden)
Wawancara
digunakan
adalah orang yang paling tahu
sebagai teknik pengumpulan data
tentang dirinya sendiri, yang
apabila peneliti ingin melakukan
dinyatakan oleh subyek kepada
studi
peneliti adalah benar dan dapat
pendahuluan
untuk
menemukan masalah yang harus
dipercaya,
diteliti, dan juga apabila peneliti
subyek
ingin mengetahui hal-hal dari
pertanyaan
responden yang lebih mendalam
peneliti kepadanya adalah sama
dan
responden
dengan apa yang dimaksudkan
sedikit/kecil. Wawancara dapat
oleh peneliti. Dalam wawancara
dilakukan
ini
jumlah
secara
terstruktur
dan
interpretasi
tentang
pertanyaan-
yang
penulis
diajukan
menggunakan
maupun tidak terstruktur, dan
purposive
sampling
yang
dapat dilakukan melalui tatap
merupakan
pemilihan
siapa
muka (face to face) maupun
subyek yang ada dalam posisi
dengan menggunkan telepon.
terbaik
Menurut
Sutrisno
Hadi
informasi
yang dikutip oleh Sugiyono
untuk yang
(Silalahi, 2009:272).
23
mengemukakan
memberikan dibutuhkan
c. Dokumentasi
memiliki dua tujuan, yakni meringkas
Dokumentasi adalah suatu metode
pengumpulan
dan
data
menggambarkan
data
dan
membuat inferensi dari data untuk
kualitatif dengan melihat atau
populasi dari mana sampel ditarik
menganalisis dokumen-dokumen
Analisis data kualitatif dilakukan
yang dibuat oleh subjek sendiri
apabila data empiris yang diperoleh
atau oleh orang lain tentang
adalah
subjek. (Herdiansyah, 2010:143)
kumpulan berwujud kata-kata dan
Tidak kalah penting dengan
bukan rangkaian angka serta tidak
metode-metode metode
lain,
dokumentasi,
adalah
dapat
yaitu
data
kualitatif
disusun
dalam
berupa
kategori-
kategori/ klarifikasi. Data (dalam
mencari data mengenai hal-hal
wujud
atau
berupa
dikumpulkan dalam aneka macam
cacatan, transkip, buku, surat
cara (obsevasi, wawancara, intisari
kabar, majalah, prasasti, notulen
dokumen, pita rekaman) dan biasanya
rapat, agenda, dan sebagainya.
diproses sebelum siap digunakan,
(Arikunto, 2010:274)
tetapi
variable
yang
H. Teknik Analisis Data Analisis
data
adalah
kata-kata)
analisis
menggunakan
mungkin
telah
kualitatif
tetap
kata-kata
yang
proses
biasanya disusun kedalam teks yang
penyerderhanaan data dan penyajian
diperluas dan tidak menggunakan
data dengan mengelompokkannya
perhitungan matematis atau statistika
dalam suatu bentuk yang mudah
sebagai alat bantu analisis. (silalahi,
dibaca diinterpretasi. Analisis data
2009:339)
24
Data-data
yang
telah
II. PEMBAHASAN
diperoleh dari wawancara dan observasi
baik
data
A. Karakteristik Informan
primer
Pada penjelasan bab ini akan
maupun data sekunder akan
dibahas terlebih dahulu mengenai
diklasifikasikan ke dalam sub-
karakteristik
sub
akan
mendapatkan informasi yang lebih
dimuat dalam masing-masing
akurat dalam menganalisis data,
sub pembahasan.
sehingga
pembahasan
Akhir adalah
dari
yang
penelitian
menyimpulkan
keseluruhan Kompetensi
ini
nantinya
untuk
dapat
dipertanggungjawabkan
secara
kebenarannya dalam pembahasan
mengenai
dan
menganalisis
“Kompetensi
Desa
Aparatur Desa Dalam Menghadapi
Undang-
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014”
Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi
(Studi Kasus Tentang Pengelolaan
Kasus
Anggaran Desa Toapaya Selatan
Dalam
Aparatur
informan
Menghadapi
Tentang
Pengelolaan
Anggaran Desa Toapaya Selatan)
Tahun
2015).
Informan
dalam
, serta memberikan saran-saran
penelitian ini berjumlah 5 orang dan
pada berbagai pihak yang terkait
1 orang Kepala Desa Toapaya
dalam permasalahan penelitian
Selatan sebagai Key Informan. 4
ini.
orang ini terdiri dari 1 Orang Sekretaris Desa yang merangkap sebagai Pelaksana Teknis Lapangan, 1
25
Orang
kaur
keuangan
yang
merangkap sebagai bendahara Desa,
46 tahun. Beliau terpilih melalui
1 orang Kepala BPD Toapaya
pemilihan secara langsung yang
Selatan, dan 1 orang masyarakat
pertama kali pada tahun 2006.
Desa Toapaya Selatan.
Bapak Suhenda menjabat sebagai
Adapun informan dalam penelitian
kepala Desa selama 2 periode.
ini adalah :
Periode pertama dengan masa
1. Kepala Desa
jabatan tahun 2006-2012 dan
Kepala Desa adalah sebutan untuk
pada periode kedua pada masa
pemimpin
menyelenggarakan
jabatan pada tahun 2012-2018.
Pemerintah
Bapak
merupakan
Desa. Keputusan Kepala Desa
tamatan
adalah suatu keputusan yang
pengalaman beliau selama 2
menyangkut
periode tentu dapat dikatakan
kebijakand Kepala
aturan yang
Desa
dan
dikeluarkan
yang
telah
bersifat
SLTA.
memiliki
Dengan
pengetahuan,
pemahaman, kemampuan yang
mengikat. Kepala Desa bertugas
cukup
menyelenggarakan Pemerintahan
mengembangkan Desa Toapaya
Desa,
Selatan.
melaksanakan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa,
2.
bangaimana
untuk
Sekretaris Desa
dan
Sekretaris Desa dipimpin oleh
pemberdayaan masyarakat Desa.
Sekretaris Desa. Sekretaris Desa
Kepala Desa Toapaya dipimpin
diisi dari Pegawai Negeri Sipil
oleh Bapak Suhenda, usis beliau
(PNS)
26
Suhenda
yang
diangkat
oleh
Bupati. Sekretaris mempunyai tugas
:
Jabatan
mengkoodinasi
penyusunan
Desa
Toapaya Selatan pada tahun
program
kerja/
2012-2018 di amanahkan kepada
pemerintah
Desa,
Bapak Yurizal Kariana. Bapak
melakukan
urusan
surat
Yurizal yang berusia 43 tahun
menyurat,
pelaporan
dan
juga merangkap jabatan sebagai
kearsipan,
melakukan
tertib
kegiatan
Pelaksana
Teknis
Lapangan.
administrasi umum, administrasi
Berbekal tamatan SMA jabatan
kependudukan,
administrasi
sebagai
keuangan
administrasi
posisi
dan
Sekretaris yang
bukanlah
mudah
dijalankan.
administrasi-administrasi
yang
adanya pelatihan-pelatihan yang
dibutuhkan oleh masyarakat di
diberikan oleh pemerintah pusat
bidang
maupun
pemerintahan,
Namun
untuk
lainnya, melakukan pelayanan
pembangunan,
pemerintah
dengan
daerah
dan
sangat membantu sekretaris Desa
kemasyarakatan, mengarahkan,
dalam melakukan tugas dan
membina staf yang merupakan
tangungjawabnya,
tertib administrasi kepegawaian,
dalam penyusunan program kerja
menginventarisir kekayaan dan
sekretaris
potensi
melakukan
penting dalam pengembangan
tugas-tugas yang diberikan oleh
pembangunan di desa Toapaya
Kepala Desa.
Selatan.
budaya,
27
sekretaris
sangat
sehingga
berperan
3. Bendahara Desa
kemungkinan
Bendahara Desa memiliki tugas
untuk
administrasi
sehingga masih perlu untuk di
Desa,
mempersiapkan
tingkat
data
kompetensi
Aparatur
Desa Toapaya Selatan.
gunamenyusun rancangan APB
4. Badan Permusyawaratan Desa
Desa, perubahan dan perhitungan
Badan Permusyawaratan Desa
penerimaan
mempunyai fungsi:
dan
pengeluaran
keuangan Desa. Pada
tahun
a. membahas 2012-2018
Peraturan
Desa
b. menampung dan menyalurkan
2015 untuk jabatan bendahara dengan
menyepakati
bersama Kepala Desa
kekosongan, sehingga pada tahun
dirangkap
dan
Rancangan
bendahara sempat mengalami
aspirasi masyarakat Desa
Kaur
c. melakukan pengawasan kinerja
Keuangan. Ibu Tuti Susilawati
Kepala Desa.
yang berusia 35 merupakan Kaur
Jabatan kepala BPD Desa
Keuangan Desa Toapaya Selatan.
Toapaya Selatan di jabat oleh
Beliau
bapak Damsik yang berusia 45
merupakan
tamatan
SLTA, dengan pengalaman kerja
tahun.
sejak tahun 2007 dianggap telah
Tamatan SLTA dan menjabat
banyak mengetahui bagaimana
sebagai kepala Desa dari tahun
melakukan
dana
2012-2018. Dalam menjalankan
Desa. Namun tidak menutup
tugas dan fungsi sebagai kepala
pengalokasi
28
banyak
kelemahan-kelemahan yang ada,
melaksanakan keuangan
masih
Beliau
merupakan
Badan Permusyawaratan Desa
riwayat
dibutuhkan pengetahuan yang
tingkat SLTA. Sinta merupakan
cukup
informan
terutama
undang-undang, karakter
mengenai pemahaman
masyarakat
peneliti
hingga
yang
digunakan
sebagai
informan
pembanding
untuk
kemampuan dalam menjalankan
kompetensi
aparatur
tugas,
Toapaya
dan
minat
Desa,
untuk
membangun Desa Toapaya.
Selatan
mengahadapi
5. Masyarakat
melihat Desa dalam
Undang-undang
No. 6 Tahun 2014.
Masyarakat
adalah
bentuk
III. PENUTUP
pengelompokkan manusia yang
A. Kesimpulan
menunjukkan aktivitas-aktivitas
Berdasarkan hasil penelitian yang
bersama yang tampak dalam
dilakukan di Desa Toapaya Selatan,
interaksi
diantara
anggota-
maka dapat disimpulkan bahwa
anggota
kelompok
tersebut,
Kompetensi Aparatur Desa Toapaya
dimana
kebutuhan-kebutuhan
Selatan
dalam
Mengahadapi
anggota kelompok hanya dapat
Undang-undang no 6 Tahun 2014
dipenuhi
dapat dilihat beberapa aspek yang
dengan
jalan
berinteraksi dengan individu-
terkandung
individu lainnya. Dalam hal ini
kompetensi
Sinta
(knowledge),
merupakan
masyarakat
Desa Toapaya Selatan yang
dalam yaitu,
konsep pengetahuan pemahaman
(understanding), kemampuan (skill),
berusia 33 tahun dan memiliki
29
pendidikan
nilai (value), sikap (atitude), minat
alam dan lingkungan secara
(interest).
berkelanjutan”
a. Pengetahuan
(knowledge),
b. Pemahaman
pengetahuan Apaatur Desa dapat
pemahaman Aparatur Desa dapat
dilihat bahwa Aparatur Desa
di
Toapaya Selatan telah memiliki
pemahaman
pengetahuan yang cukup dan
sudah mampu untuk mengatasi
telah
sesuaai
permaslahan yang terjadi di Desa
dengan Permen Nomor 5 Tahun
Toapaya Selatan. Hal ini dapat
2015 pasal 5 yang berbunyi :
dilihat
“Prioritas penggunaan Dana
penentangan
Desa untuk pembangunan Desa
dalam mengalokasi Dana Desa
dialokasikan
yang
menjalankan
untuk
mencapai
nilai
bahwa
tingkat
Aparatur
bahwa dari
tidak
Desa
ada
masyarakat
diperuntukan
untuk
tujuan pembangunan Desa yaitu
Pembangunan di Desa Toapaya
meningkatkan
Selatan.
kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia
c. Kemampuan (skill), kemampuan
serta
Aparatur Desa dalam bidang
kemiskinan,
perencanaan dan pelaksanaan
melalui: pemenuhan kebutuhan
dapat dikatakan bahwa mereka
dasar, pembangunan sarana dan
belum siap sepenuhnya, baik
prasarana Desa, pengembangan
dalam
potensi
Aparatur Desa masih terdapat
penanggulangan
ekonomi
lokal
bidang
kekurangan
dan
pemanfaatan sumber daya
30
(understanding),
administrasi
sementara
pembangunan di Desa Toapaya
bahwa Aparatur Desa sudah siap
Selatan dapat dikatakan belum
dan mampu mengatasi segala
merata.
kendala-kendala dalam proses
a. Nilai (value), merupakan suatu standar
perilaku
yang
melakukakan Pembangunan di
telah
Desa Toapaya Selatan.
diyakini dan secara psikologis telah
menyatu
keinginan
Aparatur Desa dalam melibatkan
ini
masyarakat dalam melaksanakan
Aparatur Desa Toapaya Selatan
percepatan pembangunan dapat
mau terbuka dan memberikan
dikatakan
informasi mengenai kegunaan
karena segala proses pelaksanaan
dari Anggaran Alokasi Dana
pembangunan
Desa yang di terima Desa
tidak melibatkan orang luar
Toapaya
justru masyarakat Desa Toapaya
Dalam
Selatan
hal
sehingga
sudah
yang
Desa
pengerjaannya.
dapat
diketahui
oleh
Dari
b. Sikap (atitude), dilihat dari sikap
menghadapi dalam
terlibat
Desa
Desa
dalam
B. Saran
Selatan.
Aparatur
maksimal,
Aparatur
informasi mengenai Anggaran
masyarakat Desa Desa Toapaya
kesimpulan
dalam
pembahasan yang
dan
dipaparkan
oleh peneliti, maka bisa dilihat
kendala-kedala
Kompetensi
melaksanakan
dalam
pembangunan dapat diakatakan
Aparatur
menghadapi
Desa
Undang-
undang no 6 tahun 2014 dalam
31
(interest),
diri
seseorang.
dalam
c. Minat
mengelola Anggaran Dana sudah
DAFTAR PUSTAKA
tepat sesuai dengan Permendagri No
5
Tahun
2015
tentang
Abdullah, Rozali. 2010. Pelaksanaan
Penetapan Prioritas Penggunaan
Otonomi Luas. PT RajaGrafindo
Dana Desa sementara untuk
Persada. Jakarta.
pemerataan pembangunan belum
Abdullah, Ghozali Dindin. 2015.
maksimal, hal ini disebabkan
Kader Desa : Penggerak Prakarsa
terbatasnya anggaran yang di
Masyarakat Desa. Kementrian Desa,
kucurkan oleh Pemerintah Pusat.
Pembangunan Desa, Pembangunan
Harapan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
peneliti
kepada
Perangkat Desa di Desa Toapaya
Republik Indonesia. Jakarta Pusat
Selatan pada tahun 2016 agar
Amanulloh,
dapat
Demokratisasi
memaksimalkan
2015. Kementrian
Desa.
pembangunan dan pemberdayaan
Desa,
masyarakat
Toapaya
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Selatan karena kucuran anggaran
Transmigrasi Republik Indonesia.
dari APBN dan APBD mencapai
Jakarta Pusat
angka 1,9 Milyiar, sehingga akan
Arsyad, Idham. 2015. Membangun
tercapainya
Jaringan Sosial dan Kemitraan.
Desa
pembangunan
Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka
Kementrian
Menenengah Nasional.
Desa,
Desa,
dan
Desa,
Pembangunan
Pembangunan
Tertinggal,
Daerah
Transmigrasi
Republik Indonesia. Jakarta Pusat
32
Naeni.
Eko, Sutoro. 2015. Regulasi Baru,
Kementrian
Desa Baru ; Ide, Misi, dan Semangat
Desa,
UU
Desa.
Kementrian
Desa,
Desa,
Pembangunan
Pembangunan
Tertinggal,
dan
Daerah
Transmigrasi
Pembangunan Desa, Pembangunan
Republik Indonesia. Jakarta Pusat
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Silahuddin, M. 2015. Kewenangan
Republik Indonesia. Jakarta Pusat
Desa dan Regulasi Desa. Kementrian
Kessa,
Desa,
Wahyudin.
2015.
Pembangunan
Desa,
Perencanaan Pembangunan Desa.
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Kementrian
Transmigrasi Republik Indonesia.
Desa,
Desa,
Pembangunan
Pembangunan
Tertinggal,
dan
Daerah
Jakarta Pusat Sedarmayanti.
Transmigrasi
2007.
Manajemen
Republik Indonesia. Jakarta Pusat
Sumber Daya Manusia. PT Refika
Kurniawan,
Aditama, Bandung.
Borni.
Mandiri,
Desa
Kementrian Desa,
Desa,
2015.
Membangun.
Sholihul. 2014. Undang-undang No.
Pembangunan
6 Tahun 2014 tentang Desa. Rona
Pembangunan
Tertinggal,
dan
Desa
Publishing, Surabaya.
Daerah
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian
Transmigrasi
Republik Indonesia. Jakarta Pusat
Administrasi, Alfabeta, Jakarta
Herdiansyah,
Sumpeno
Metodelogi
Haris. Penelitian
2010.
Ketahanan
Indonesia. Banda Aceh-Indonesia
Moch.
2015.
Surya, Putra Anom. 2015. Badan
Masyarakat
Desa.
Usaha Milik Desa : Sprit Usaha
Ihsan
33
2004.
Perencanaan Desa Terpadu. Read
Kualitatif.
Salemba Humanika, Jakarta. Musoffa,
Wahjudin.
Kolektif Desa. Kementrian Desa,
(http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/20
Pembangunan Desa, Pembangunan
10/09/teorikompetensi.html, di akses
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
18 Desember 2015, 19.00 Wib)
Republik Indonesia. Jakarta Pusat
Undang-Undang
Sutrisno, Edy. 2010. Manajemen
Undang-undang No. 6 Tahun 2014
Sumber Daya Manusia. Prenada
tentang Desa
Media Group. Jakarta.
Permendagri No 5 Tahun 2015
Wasistiono, Sadu. 2007. Prospek
tentang
Pengembangan Desa. CV. Fokus
Pembangunan Dana Desa Tahun
Media, Bandung.
2015
Widjaja, HAW. 2013. Penyelenggara
Permendagri No 113 Tahun 2014
Otonomi
tentang Pengelolaan Keuangan Desa
di
Indonesia.
PT
Penetapan
Prioritas
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Permendagri No 114 Tahun 2014
Zaini, Mustakim Mochammad. 2015.
tentang Pedoman Pembangunan Desa
Kepemimpinan Desa. Kementrian
Desa,
Pembangunan
Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta Pusat Internet : (http://aipni.blogspot.co.id/2011/06/t eori-kompetensi.html, di akses 18 Desember
2015,
19.10
Wib)
34
