KODEFIKASI RPI 14. Sistem Pengelolaan DAS Hulu, Lintas Kabupaten, Lintas Provinsi

KODEFIKASI

RPI 14

Sistem Pengelolaan DAS Hulu, Lintas Kabupaten, Lintas Provinsi

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA PENELITIAN INTEGRATIF (RPI) TAHUN 2010 ‐ 2014

SISTEM PENGELOLAAN DAS HULU, LINTAS KABUPATEN, LINTAS PROVINS Jakarta, Februari 2010

Disetujui Oleh: Kepala Pusat,

Koordinator,

Ir. Adi Susmianto, M.Sc. NIP. 19571221 198203 1 002

Ir. Paimin, M.Sc. NIP. 080037171 Mengesahkan : Kepala Badan,

Dr.Ir.Tachrir Fathoni M.Sc NIP. 19560929 198202 1 001


171

Daftar Isi Lembar Pengesahan.................................................................................. 171 Daftar Isi.....................................................................................................173 Daftar Gambar...........................................................................................174 Daftar Tabel...............................................................................................175 I.

LATAR BELAKANG............................................................................177

II.

PERUMUSAN MASALAH..................................................................178

III. HIPOTESIS......................................................................................... 181 IV.

TUJUAN DAN SASARAN...................................................................182

V. LUARAN............................................................................................182 VI. RUANG LINGKUP..............................................................................183 VII. KOMPONEN PENELITIAN.................................................................183 VIII. METODOLOGI...................................................................................187 IX.

RENCANA TATA WAKTU.................................................................. 188

X.

RENCANA LOKASI DAN UPT TERKAIT............................................. 190

XI.

RENCANA BIAYA............................................................................... 191

XII. ORGANISASI.....................................................................................192 XIII. DAFTAR PUSTAKA............................................................................192 XIV. KERANGKA KERJA LOGIS ............................................................... 194 XV. EVALUASI RECANA PENELITIAN INTEGRATIF .................................195 XVI. RENCANA BIAYA...............................................................................197


173

Daftar Gambar Gambar 1. Pohon Masalah dan Rencana Penelitian................................179 Gambar 2. Penelitian Sistem Karakterisasi DAS Sebagai Basis Penelitian Sistem Pengelolaan DAS....................................... 184

174

RENCANA PENELITIAN INTEGRATIF 2010-2014

Daftar Tabel Table 1. Komponen Penelitian RPI ”Sistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dalam Kabupaten (Hulu), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi” Untuk Tahun 2010-2014 ....... 186 Table 2. Tata waktu pencapain hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan penelitian Tahun 2010-2014.......................... 189 Table 3. Biaya Setiap Kegiatan Penelitian Per Tahun Selama Tahun 2010-2014......................................................................... 191


175

I. LATAR BELAKANG Daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia sebagian besar dalam kondisi kritis seperti dicerminkan sering terjadinya bencana banjir dan kekeringan, serta tanah longsor dan meluasnya lahan kritis. Dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.328/Menhut-II/2009 disebutkan bahwa sebasar 108 DAS dalam kondisi kritis yang memerlukan prioritas penanganan. Luas lahan kritis dalam DAS merupakan salah satu indikasi tingkat kekritisan suatu DAS. Di Indonesia lahan kritis masih terus berkembang dan telah mencapai 77,8 juta hektar (Departemen Kehutanan, 2007) yang tersebar di dalam kawasan hutan sekitar 51 juta ha dan di luar kawasan hutan kurang lebih seluas 26,8 juta ha. Padahal pada tahun 2000, lahan kritis di Indonesia diperkirakan 23.242.881 ha yang berada di dalam kawasan hutan 8.136.646 ha (35%) dan di luar kawasan 15.106.234 ha (65%) (Dep. Kehutanan, 2001). Padahal upaya pengendalian lahan kritis telah digaungkan secara intensif sejak tahun 1976 melalui program Inpres (Instruksi Presiden) Reboisasi dan Penghijauan, dan mulai tahun 2003 telah didorong melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan/GNRHL). Semakin luasnya lahan kritis dalam daerah aliran sungai dan jumlah DAS prioritas yang masih besar menunjukkan sistem pengelolaan DAS yang diterapkan sampai dengan saat sekarang masih belum efektif. Perkembangan politik, sosial, ekonomi, kelembagaan, maupun teknologi yang dinamis yang belum mampu diimbangi dengan sistem pengelolaan yang ada sekarang. Dinamika politik yang utama berpengaruh terhadap sistem pengelolaan DAS adanya kewenangan otonomi pemerintahan daerah (UU No. 22 tahun 1999 yang diubah menjadi UU No 32 Tahun 2004). Hal ini mempengaruhi sistem kelembagaan yang harus dibangun, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada setiap wilayah pemerintahan daearah. Sementara itu wilayah DAS tidak selalu bisa berhimpitan dengan wilayah administrasi pemerintahan karena DAS merupakan batas alam punggung bukit. Tetapi oleh Dixon dan Easter (1986) disebutkan bahwa DAS merupakan penyatu ekosistem alami antara wilayah hulu (dari puncak gunung/bukit) dengan wilayah hilir (sampai dengan muara sungai dan wilayah pantai yang masih terpengaruh daratan) melalui siklus/daur hidrologi/air. Sebagai suatu ekosistem, DAS dapat merupakan suatu unit pengelolaan karena setiap ada masukan (inputs) ke dalam ekosistem tersebut dapat dievaluasi proses yang telah dan sedang berlangsung dengan melihat keluaran (outputs) dari ekosistem tersebut. Satuan wilayah DAS, yang terdiri dari komponen tanah, vegetasi dan air/sungai dengan intervensi manusia, berperan sebagai prosesor terhadap setiap masukan. Sebagai prosesor


177

DAS memiliki karakteristik khas yang dihasilkan dari interaksi karakter alami dengan pengelolaan yang diterapkan. Pengelolaan atau manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya seperti bahan-bahan, mesin, metode, uang, dan pasar (Terry, 1986). Adanya dinamika tersebut perlu adaptasi pengelolaan yang aplikatif dan adoptif. Dalam pengembangan sistem pengelolaan (perencanaan, kelembagaan, implementasi, dan monev) yang selaras dengan dinamika perkembangan tersebut perlu dukungan dasar pemikiran obyektuf rasional yang didukung data dan informasi terkini yang diperoleh melalui serangkaian penelitian yang bersifat integratif.

II. PERUMUSAN MASALAH DAS prioritas di Indonesia masih cukup tinggi jumlahnya, dan DAS yang besar (luas) semuanya termasuk kategori prioritas. Hal demikian terjadi karena masih lemahnya sistem pengelolaan yang belum mampu mengimbangi dinamika atau perkembangan yang terjadi baik dinamika politik, sosial, ekonomi, maupun teknologi. Dinamika politik dalam pengelolaan DAS diwujudkan dalam pembagian kewenangan pemerintahan seperti dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Pembagian urusan pemerintahan bidang Kehutanan pada sub-bidang pengelolaan DAS adalah: 1. Pemerintah (Pusat) memiliki kewenangan urusan dalam penetapan pola umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan DAS, penetapan kriteria dan urutan DAS/Sub DAS prioritas serta penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu. 2. Pemerintahan Daerah Provinsi memberikan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, dan penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi. 3. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berwenang memberikan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten/kota.

178


Dengan demikian sistem pengelolaan yang dibangun harus selaras dengan pembagian kewenangan urusan tersebut. Wilayah DAS yang tidak selalu bisa berhimpitan dengan wilayah administrasi pemerintahan, karena DAS merupakan batas alam punggung bukit, sering dipertentangkan dan menjadi masalah. Padahal masalah tersebut bisa diatasi melului penselarasan batas daerah tangkapan air dengan wilayah administrasi. Penselarasan ini berimplikasi pada sistem pengelolaan yang harus dibangun, baik perencanaan, kelembagaan, pendekatan implementasi, maupun monitoring dan evaluasi. Secara ringkas masalah sistem pengelolaan DAS dapat disusun dalam pohon masalah seperti pada Gambar 1. DAS TERDEGRADASI (DAS PRIORITAS) MASIH TINGGI

SISTEM PENGELOLAAN SEKARANG LEMAH

DINAMIKA POLITIK, TEKNOLOGI, SOSIAL, EKONOMI

PENELITIN SISTEM PENGLOLAAN SELARAS DENGAN PERUBAHAN

PERENCANAAN

KELEMBAGAAN

IMPLEMENTASI

MONEV

TEKNOLOGI PENDUKUNG

Gambar 1. Pohon Masalah dan Rencana Penelitian

Setiap DAS memiliki sifat atau karakteristik berbeda-beda dalam memberikan tanggapan atau respon masukan air hujan menjadi banjir beserta sedimen yang terangkut di dalamnya, baik sifat alami maupun sifat yang terbangun sebagai hasil intervensi manusia. Manusia, dalam sistem komunitasnya sebagai pengelola sumberdaya alam DAS, juga memiliki karakteristik yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap karakteristik bio-fisik DAS; sebaliknya karakteristik komunitas manusia juga dipengaruhi oleh karakteristik alam sekelilingnya. Dengan demikian karakteristik DAS terbangun sebagai hasil menyeluruh dari interaksi atau hubungan timbal balik antar unsur-unsur sumberdaya alam sendiri dan


179

antara unsur alam dengan manusia. Oleh karena itu setiap karakteristik DAS yang dimiliki merupakan tumpuan dasar pendekatan pengelolaan DAS dalam seluruh aspeknya, baik perencanaan, pengorganisasian/ kelembagaan, implementasi maupun monitoring dan evaluasi. Sebagai suatu ekosistem, DAS dapat merupakan satuan monitoring (pemantauan) dan evaluasi karena setiap ada masukan (inputs) ke dalam ekosistem tersebut dapat dievaluasi proses yang telah dan sedang berlangsung dengan melihat keluaran (outputs) dari ekosistem tersebut. DAS yang terdiri dari komponen tanah, vegetasi dan air/sungai berperan sebagai prosesor. Namun demikian proses monitoring dan evaluasi sering terkendala oleh kurang sinambung dan kurang konsistennya rangkaian proses pengelolaan dalam satuan DAS atau Sub DAS karena : (1) terbatasnya dana, (2) lemahnya kelembagaan dan koordinasi, dan (3) berubahnya kebijakan. Kendala tersebut semakin terasa setelah berlakunya otonomi daerah dimana koordinasi antar lembaga baik horisontal maupun vertikal masih memerlukan proses kesepahaman dan penataan hubungan kerja yang harmonis. Wilayah DAS yang merupakan wilayah alami dan biasanya lintas kabupaten/kota bahkan wilayah propinsi memerlukan kesadaran dan kesepahaman antar daerah otonom. Kelemahan ini berimplikasi pada kebijakan yang diambil dan sistem pendanaan. Menyadari beragamnya karakteristk DAS, baik bio-fisik maupun sosial ekonomi dan budaya, Brooks, dkk. (1990) menyebutkan tiga tipe monitoring, yakni : (1) monitoring sebab – akibat, (2) monitoring sifat dasar sebagai basis perencanaan, dan (3) monitoring berdasar kebutuhan (terhadap standar). Pada hakekatnya ketiga tipe monitoring tersebut bisa diintegrasikan dalam sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS. Hal lain yang perlu difikirkan adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan merupakan monev kinerja/kesehatan DAS atau pengelolaan DAS. Keduanya sepertinya mirip tetapi sebenarnya berbeda. Hal ini dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 52/Kpts-II/2001 ditunjukkan susunan Kriteria dan Indikator berbeda antara Kinerja DAS dan Pengelolaan DAS. Implementasi pengelolaan DAS merupakan integrasi dari implementasi satuan wilayah terkecil DAS atau disebut dengan DAS mikro. Namun dalam operasionalnya kegiatan pada skala DAS mikro atau hamparan sering belum merupakan derivat DAS tetapi masih merupakan serpihan kegiatan yang belum tersusun secara integral dalam satuan sistem DAS serta belum dalam sistem tahapan pengelolaan secara menyeluruh. Hubungan proses perencanaan (jangka menengah) dan proses perancangan (tahunan) dalam

180


implementasi kurang adanya ikatan yang padu dalam sistem pengelolaan menyeluruh.

III. HIPOTESIS Degradasi DAS di Indonesia, yang dicerminan oleh terjadinya bencana banjir dan kekeringan, serta laju pendangkalan waduk, danaui, dan sungai, menunjukkan masih lemahnya sistem pengelolaan DAS yang diterapkan. Kelemahan sistem pengelolaan DAS dapat dicermati dari kelemahan fungsi pengelolaan DAS-nya: 1. Sistem perencanaan pengelolaan DAS saat ini masih bersifat parsial (belum terintegrasi), belum memiliki tujuan bersama (bersifat sektoral), proses penyusunannya kurang partisipatif, tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, serta kurang efektif dan kurang efisien (kurang diacu oleh berbagai pihak). 2. Kelembagaan terkait pengelolaan DAS masih bersifat sektoral, masingmasing bekerja sendiri-sendiri berdasarkan kepentingannya; belum ada pembagian tugas, fungsi dan mekanisme kerja yang jelas dalam pengelolaan DAS. Forum DAS telah terbentuk tapi belum bisa bekerja secara efektif. 3. Pelaksanaan kegiatan di lapangan cenderung egosektoral, belum terpadu. Kebijakan pemerintah daeah cenderung mengeksploitasi sumber daya alam DAS untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); sebaliknya konservasi dan rehabilitasi DAS mengandalkan Pemerintah (Pusat) terutama sektor kehutanan. Pemanfaatan jasa lingkungan DAS belum dihargai. 4. Fungsi monitoring dan evaluasi hanya diperankan oleh institusi tertentu, belum ada koordinasi dan tukar menukar informasi. Pengawasan dan penertiban belum banyak melibatkan masyarakat dimana penertiban terhadap pelanggaran peraturan kurang dilaksanakan secara konsisten. Kondisi DAS tidak menjadi indikator kinerja institusi yang terkait dengan pengelolaan DAS. Disamping fungsi pengelolaan, sistem informasi sebagai pendukung sistem pengelolaan belum banyak dikembangkan, baik teknologi maupun sumberdaya manusianya. Dalam mengembangkan sistem pengelolaan diperlukan juga formula pendekatan yang lebih sesuai dengan karakter sosial ekonomi dan budaya seperti pola partisipasi dan insentif – disinsentif.


181

IV. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan penyelenggaraan penelitian adalah untuk memperoleh sistem pengelolaan DAS yang meliputi aspek perencanaan, monitoring dan evaluasi (monev), kelembagaan, dan implementasi, selaras dengan sistem pemerintahan otonomi daerah dan sesuai dengan hierarki sistem pengelolaan daerah tangkapan air yang berada dalam satuan wilayah kabupaten dominan (bagian hulu), yang mencakup wilayah lintas kabupaten, dan yang meliputi wilayah lintas provinsi. Sasaran yang harus dibidik dalam penelitian ini adalah: 1. Dinamika sistem perencanaan pengelolaan daerah tangkapan air (DAS) dalam satu wilayah kabupaten dominan (bagian hulu), wilayah lintas kabupaten, dan wilayah lintas provinsi. 2. Formula sistem monev pengelolaan daerah tangkapan air (DAS) dalam satu wilayah kabupaten dominan (bagian hulu), wilayah lintas kabupaten, dan wilayah lintas provinsi. 3. Sistem kelembagaan pengelolaan daerah tangkapan air (DAS) dalam satu wilayah kabupaten dominan (bagian hulu), wilayah lintas kabupaten, dan wilayah lintas provinsi. 4. Sistem implementasi pengelolaan DAS pada skala operasional (mikro)

V. LUARAN Luaran yang diharapkan dalam sistem pengelolaan DAS adalah mencakup aspek Perencanaan, Monitoring dan evaluasi, Implentasi, dan Kelembagaan yang selaras dengan sistem pemerintahan otonomi dan sistem wilayah daerah tangkapan air yang berada dalam satu wilayah kabupaten dominan (bagian hulu), lintas wilayah kabupaten, lintas wilayah provinsi. Luaran yang harus dicapai dalam riset ini adalah: 1. Teknik penyusunan perencanaan pengelolaan daerah tangkapan air (DAS) dalam satu wilayah kabupaten dominan (bagian hulu), wilayah lintas kabupaten, dan wilayah lintas provinsi. 2. Teknik penyusunan sistem monev pengelolaan daerah tangkapan air (DAS) dalam satu wilayah kabupaten dominan (bagian hulu), wilayah lintas kabupaten, dan wilayah lintas provinsi. 3. Formula sistem kelembagaan pengelolaan daerah tangkapan air (DAS) dalam satu wilayah kabupaten dominan (bagian hulu), wilayah lintas kabupaten, dan wilayah lintas provinsi.

182


4. Pedoman penyusunan sistem implementasi pengelolaan DAS pada skala mikro. Hubungan tujuan, sasaran, dan luaran secara hierarki dan ringkas disampaikan dalam Kerangka Kerja Logis pada Lampiran 1.

VI. RUANG LINGKUP Secara hierarki perencanaan, Perencanaan Penelitian Integratif “Sistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dalam Kabupaten (Hulu), Lintas Kabpaten, dan Lintas Provinsi” merupakan Sub Tema dari Tema Pengelolaan DAS yang merupakan bagian dari Program Penelitian dan Pengembangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Cakupan penelitian meliputi aspek fungsi pengelolaan dan aspek kewilayahan yang berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pengelolaan terdiri dari fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian (kelembagaan), implementasi, serta monitoring dan evaluasi (monev) atau pengendalian. Sedangkan aspek kewilayahan pengelolaan DAS merupakan sinkronisasi wilayah daerah tangkapan air (catchment area) dengan wilayah administrasi pemerintahan yang dapat dipilah antara; (1) daerah tangkapan air dalam satu kabupaten dominan (hulu) yang bisa terdiri dari satuan DAS utuh, Sub DAS atau Sub-sub DAS tergantung dari luas DAS, (2) daerah tangkapan air dalam satu provinsi dominan atau lintas kabupaten, dan (3) daerah tangkapan air lintas provinsi. Lingkup wilayah kerja penelitian hanya dibatasi pada zona ekologi Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara sebagai daerah penelitian terpilih sesuai dengan keberadaan Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang Kehutanan terpilih.

VII. KOMPONEN PENELITIAN Penelitian integratif “Sistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dalam Kabupaten (Hulu), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi” telah didahului dengan penelitian ”Sistem Karakterisasi DAS” yang dilakukan selama kurun waktu tujuh tahun (2003 – 2009). Hasil yang diperoleh merupakan landasan dasar dalam melakukan penelitian pengelolaan DAS selanjutnya. Secara skematis arah penelitian seperti pada Gambar 2.


183

DUKUNGAN PEMELITIAN SISTEM PENGELOLAAN DAS (2010-2014)

DUKUNGAN PENELITIAN SISTEM KARAKTERISASI DAS (2003-2009)

Kajian Model Hidrologi DAS PERENCANAAN PENGELOLAAN

Kajian Sistem Karakterisasi DAS

FORMULA SISTEM KARAKTERISASI DAS, Sub DAS, dan Mikro DAS

(DAS Batanghari, Brantas, Serayu, Solo, Citarum, Asahan, Dodokan , dan Jeneberang) Kajian Aplikasi GIS & Pengind Jauh

KERENTANA N&

SISTEM

DAS &SUB DAS

PENGELOLA AN

IMPLEMENTASI DAS MIKRO

POTENSI

DAS DAS, Kajian

SUB DAS MONEV

Optimalisasi (%) Hutan Thd Tata Air

DAS &SUB DAS MIKRODAS

PENGELOLAAN

Gambar 2. Penelitian Sistem Karakterisasi DAS Sebagai Basis Penelitian Sistem Pengelolaan DAS

Penelitian Sistem Karakterisasi DAS telah menghasilkan formula sistem karakterisasi DAS yang disusun pada tingkat DAS dan tingkat Sub DAS. Formula yang dihasilkan menuntun pada teknik diagnosis dan justifikasi atau penilaian tingkat kerentanan dan potensi suatau daerah tangkapan air. Parameter penyusun formula karakterisasi tingkat DAS (Tipologi DAS) lebih sederhana dibandingkan dengan formula tingkat Sub DAS (Sidik Cepat Degradasi Sub DAS, Paimin, dkk., 2006). Formula banjir dan tanah longsor dalam Sidik Cepat Degradasi Sub DAS diurai lebih rinci, yang dituangkan dalam buku ”Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor” (Paimin, dkk., 2009), agar mudah difahami dan diaplikasikan oleh pengguna. Hasil karakterisasi tingkat Sub DAS digunakan sebagai dasar penyusunan pengelolaan DAS pada skala mikro yang merupakan bentuk sistem implementasi pengelolaan DAS. Sehingga hasil penelitian Sistem Karakterisasi DAS menuntun runtutan (sekuen) teknik karakterisasi dari tingkat DAS, Sub DAS, hingga mikro DAS. Sistem karakterisasi DAS, yang menghasilkan tingkat kerentanan dan potensi, merupakan dasar dalam menuntun dan menyusun penelitian ke arah pengelolaan DAS yang mencakup aspek perencanaan, monev, dan implementasi. Alur kerja sistem karakterisasi DAS sebagai basis dalam pengelolaan DAS secara ringkas dapat diilustrasikan seperti Gambar 3.

184


Dengan demikian komponen penelitian pada Rencana Penelitian Integratif “Sistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dalam Kabupaten (Hulu), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi” meliputi komponen: 1. Sistem perencanaan pengelolaan DAS tingkat daerah tangkapan air dalam kabupaten dominan (tingkat hulu), lintas kabupaten, dan lintas provinsi. 2. Sistem monev pengelolaan DAS tingkat daerah tangkapan air dalam kabupaten dominan (tingkat hulu), lintas kabupaten, dan lintas provinsi. 3. Sistem kelembagaan pengelolaan DAS tingkat daerah tangkapan air dalam kabupaten dominan (tingkat hulu), lintas kabupaten, dan lintas provinsi. 4. Sistem implementasi pada DAS skala mikro Pada fase 2003 -2009 Sistem Karakterisasi DAS telah diaplikasikan untuk pengembangan perencanaan, baik tingkat Sub DAS maupun tingkat DAS, tetapi masih perlu penyempurnaan, antara lain pada aspek analisis ekonomi wilayah maupun analisis neraca sumberdaya alam DAS (natural resource accounting). Konsep Sistem Perencanaan Pengelolaan Tingkat Sub telah disusun dan telah didiskusikan dalam bentuk lokarya pada tahun 2008, namun perlu disempurnakan. Sistem monev kinerja DAS diasumsikan sama seperti sistem karakterisasi DAS (Gambar 3), tetapi belum tersusun dalam sistem evaluasi hubungan komponen masukan, prosesor, dan luaran. Demikian juga sistem monev pengelolaan DAS belum dilakukan penelitian. Penelitian optimalisasi luas hutan dalam suatu DAS atau daerah tangkapan air perlu dilkukan pada berbagai kondisi alami untuk memperoleh basis kebijakan penetapan luas hutan yang berkelanjutan dalam perencanaan maupun monev. Sistem kelembagaan pengelolaan masih diperlukan penelitian lanjutan sebagai pendukung dan kompatibel dengan fungsi pengelolaan lainnya. Dalam Undang- Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diamanatkan adanya Kesatuan Pengelolaan (KP) DAS, namun formulasi kelembagaan tersebut belum terjabarkan dalam Peraturan Pemerintah seperti KP Hutan. Untuk mendukung sistem pengelolaan tersebut masih diperlukan penelitian pendukung antara lain sistem informasi geografis, penginderaan jauh, dan hidrologi . Secara ringkas komponen penelitian RPI “Sistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dalam Kabupaten (Hulu), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi” seperti Tabel 1 berikut.


185

Table 1. Komponen Penelitian RPI ”Sistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dalam Kabupaten (Hulu), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi” Untuk Tahun 2010 - 2014 No

Kode

Kegiatan Penelitian

I

14.1

Sistem Perencanaan Pengelolaan DAS Tingkat Kabupaten Dominan (Hulu), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi

1

14.1.1.12

Sistem Perencannaan Pengelolaan DAS Hulu

2

14.1.2.12

Analisis Ekonomi wilayah DAS

3

14.1.4.12

Optimalisasi Luas Hutan Terhadap Tata Air pd Berbagai Kondisi Alam

4

14.1.4.1


5

14.1.4.18


6

14.1.1.1


7

14.1.1.7


8

14.1.5.1

Sistem Perencannaan Pengelolaan DAS Lintas Kabupaten

9

14.1.5.12


10

14.1.5.7


11

14.1.6.1

Sistem Perencannaan Pengelolaan DAS Lintas Provinsi

12

14.1.6.12


13

14.1.6.7


14

14.1.7.12

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Dalam Pengelolaan DAS

15

14.1.7.12

Teknik Penginderaan Jauh Dalam Pengelolaan DAS

II

14.2

Sistem Monev Pengelolaan DAS Tingkat Kabupaten Dominan (Hulu), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi

16

14.2.1.12

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Hulu

17

14.2.1.7


18

14.2.1.12

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Lintas Kabupaten

19

14.2.1.7


20

14.2.1.12

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Lintas Provinsi

21

14.2.1.7


III

14.3

Sistem Kelembagaan Pengelolaan DAS Tingkat Kabupaten Dominan (Hulu), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi

22

14.3.1.12

Sistem Kelembagaan Pengelolaan DAS Hulu

23

14.3.1.7


24

14.3.1.1


186


No

Kode

Kegiatan Penelitian

25

14.3.1.17


26

14.3.1.12

Sistem Kelembagaan Pengelolaan DAS Lintas Kabupaten

27

14.3.1.7


28

14.3.1.1


29

14.3.1.17


30

14.3.1.12

Sistem Kelembagaan Pengelolaan DAS Lintas Provinsi

31

14.3.1.7


32

14.3.1.1


IV

14.4

Sistem Implementasi Pada DAS Skala Mikro

33

14.4.1.12


34

14.4.1.18


35

14.4.1.17


36

14.4.1.7


Nomor kode menunjukkan: digit pertama (no 14) nomor kode RPI ”Sistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dalam Kabupaten (Hulu), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi”, digit ke dua kode Luaran Kegiatan dari RPI, digit ke tiga kode Kegiatan, dan digit ke empat kode Unit Kerja Pelaksana.

VIII. METODOLOGI Penelitian system pengelolaan DAS merupakan lanjutan dari penelitian sistem karakterisasi DAS yang telah diakhiri pada tahun 2009. Formula karakterisasi DAS yang diperoleh merupakan dasar acuan dalam penelitian lanjutan untuk membangun formula sistem pengelolaan, terutama untuk pengembangan system perencanaan, monev kinerja DAS, dan system implementasi DAS mikro. Dalam penelitian sistem perencanaan pengelolaan DAS, permasalahan dalam DAS digali dari diagnosis karakteristik DAS yang mencerminkan sifat rentannya. Proses peneloitian system perencanaan selanjutnya mengikuti alur piker pada Gambar 3, baik pada skala DAS (lintas kabupaten dan lintas provinsi) maupun skala Sub DAS (dalam kabupaten dominan). Dalam penelitian perencanaan digabung dengan penelitian kelembagaan sehingga bisa dicermati lebih rinci kompatibilitas, keberdayaan, peran dan partisipasi, serta keterkaitan kelembagaan yang ada dengan system pengelolaan DAS.


187

Penelitian Sistem monev dipilah antara monev kinerja dan monev pengelolaan. Pemilahan tiga tipe monitoring oleh Brooks, dkk. (1990) dapat dimanfaatkan, yakni tipe monitoring: (1) monitoring sebab – akibat, (2) monitoring sifat dasar sebagai basis perencanaan, dan (3) monitoring berdasar kebutuhan (terhadap standar). Penelitian system implementasi pada DAS skala mikro merupakan penelitian komprehesif dan intergratif sebagai bentuk prototype pengelolaan DAS. Kegiatan yang dilakukan mencakup seluruh fungsi pengelolaan yakni perencanaan dalam skala perancangan (designing), pengorganisaian tingkat desa danhubungan secara vertical ke tingkat kabupaten, tata operasional pelaksanaan, dan monev penyelenggaraan pengelolaan. Pola pendekatan partisipatif dan pemberdayaan mayarakat, system insentif-disintensif, dan strategi pendekatan teknis sebagai solusi masalah secara arif, perlu digali dalam penelitian untuk setiap fungsi pengelolaan. Areal penelitian dengan menggunakan pendekatan daerah tangkapan air (catchment area). Pengambilan wilayah penelitian dengan mengambil DAS lintas kabupaten dan atau lintas provinsi. Dengan demikian penelitian dlakukan secara berjenjang dalam satu DAS yakni pada tingkat DAS (lintas kabupaten atau lintas provinsi), tingkat Sub DAS (dalam kabupaten), dan tingkat desa (DAS mikro). Penggunaan areal penelitian demikian akan menuntun pemahaman sinergitas pengelolaan DAS secara menyeluruh dan integratif, selaras dengan tatanan pemerintahan dan akan diperoleh unsur-unsur tali pengikat antar pemerintahan daerah. Penelitian dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif tergantung dari aspek yang akan diteliti, melaui metode suvai lapangan (data primer) dan himpunan data dari instansi terkait (data sekunder).

IX. RENCANA TATA WAKTU Penyelenggaraan penelitian direncanakan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Kegiatan penelitian/kajian yang tersusun merupakan penjabaran dari luaran yang harus dicapai setiap tahunnya. Tata waktu untuk masing-masing kegiatan penelitian dan besarnya biaya yang diperlukan secara rinci disajikan pada Lampiran 3. Tata waktu pencapain hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan penelitian seperti Tabel 2. Tabel ini dapat dimanfaatkan sebagai alat evaluasi seperti pada Lampiran 2.

188


Table 2. Tata waktu pencapain hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan penelitian Tahun 2010 – 2014 KEGIATAN

CAPAIAN DIHARAPKAN 2010

2011

2012

2013

2014

1. Kajian sistem perencanaan pengelolaan DAS hulu (dalam kabupaten), lintas kabupaten, dan lintas propinsi

Draf Awal Teknik Penyusunan Perencanaan Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab)

Finalisasi Teknik Penyusunan Perencanaan Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab) dan Draf awal untuk lintas Kab

Finalisasi Teknik Penyusunan Perencanaan Pengelolaan DAS lintas Kab., dan draf awal lintas Prov

Finalisasi Teknik Penyusunan Perencanaan Pengelolaan DAS Lintas Prov

Finalisasi Sintesis dan Sosialisasi Sistem Perencanaan Pengelolaan DAS

2. Kajian sistem monev pengelolaan DAS hulu (dalam kabupaten), lintas kabupaten, dan lintas propinsi

Draf Awal Teknik Penyusunan Monev Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab)

Finalisasi Teknik Penyusunan Monev Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab) dan Draf awal untuk lintas Kab

Finalisasi Teknik Penyusunan Monev Pengelolaan DAS lintas Kab., dan draf awal lintas Prov

Finalisasi Teknik Penyusunan Monev Pengelolaan DAS Lintas Prov

Finalisasi Sintesis dan Sosialisasi Sistem Monev Pengelolaan DAS

3. Kajian kelembagaan pengelolaan DAS di setiap hierarki pengelolaan DAS (Tk DAS - lintas Kab. & lintas Prov. - dan Tk Sub DAS – dalam Kab.)

Data dasar Kelembagaan Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab)

Draf Awal Formulasi Sistem Kelembagaan Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab) dan data dasar untuk lintas Kab

Finalisasi Formulasi Sistem Kelembagaan Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab), Draf Awal untuk lintas Kab, dan data dasar lintas Prov.

Finalisasi Formulasi Sistem Kelembagaan Pengelolaan DAS lintas Kab dan Draf Awal untuk lintas Prov.

Finalisasi Formulasi Sistem Kelemb Pengelolaan DAS lintas Prov dan sosialisasi sistem kelemb. pengelolaan DAS


189

KEGIATAN 4. Kajian teknik perancangan, implementasi, kelembagaan, dan monev pengelolaan DAS mikro secara partisipatif dan terpadu

CAPAIAN DIHARAPKAN 2010

2011

2012

2013

2014

Data dasar teknik perancangan, implementasi, kelembagaan, dan monev pe-ngelolaan DAS mikro

Data dasar dan draf awal kerangka pikir teknik perancangan, implementasi, kelembagaan, dan monev pengelolaan DAS mikro

draf awal teknik perancangan, implementasi, kelembagaan, dan monev pengelolaan DAS mikro

Pengujian draf teknik perancangan, implementasi, kelembagaan, dan monev pengelolaan DAS mikro

Finalisasi Pedoman Teknik Penyusunan Sistem Implementasi DAS mikro

X. RENCANA LOKASI DAN UPT TERKAIT Lokasi penelitian dipilih DAS yang termasuk dalam kategori prioritas berdasarkan Keputusan Meneteri Kehutanan No. SK 328/Menhut-II/2009 tentang Penetapan DAS Prioritas Dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014. Namun tidak seluruh DAS prioritas di Indonesia tetapi disesuaikan dengan kedudukan dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan yang ditunjuk untuk melakukan penelitian integrative tentang Sistem Pengelolaan DAS. UPT Badan Litbang yang ditunjuk untuk menyelenggarakan penelitian pengelolaa DAS meliputi Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Solo, BPK Aek Nauli, BPK Mataram, BPK Makasar, dan BPK Manado, disamping Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam (P3HKA). Wilayah DAS yang dipilih DAS atau bagian DAS yang berada dalam satu wilayah kabupaten dominan, DAS yang mencakup wilayah lintas kabupaten, dan wilayah DAS lintas provinsi. Sebagai bahan pertimbangan, DAS yang termasuk prioritas dekat dengan kedudukan UPT Badan Litbang Kehutanan adalah: 1. BPK Eak Nauli meliputi DAS Wampu, Besitang, Lepan, Deli, Padang, Sei Ular, Asahan Toba, Batang Gadis, Mujoi (Nias), 2. BPK Solo mencakup Garang, Serang, Bodri, Cacaban, Juwana, Tuntang, Pemali, Pemali, Comal, Babakan, Gangsa, Kupang, Solo, Serayu, Luk Ulo, Bogowonto, Progo, Bribin, Serang, Wawar Medono, Brantas, Sampean, Deluang, Bedadung. 3. BPK Makasar meliputi DAS Jeneberang, Bila Walanae (Cenranae), Saddang, Rongkong, Latuppa, Lasolo, Konaweha, Laea Wanggu, Budong Budong, Mapili Sulbar, Mandar, Poso.

190


4. BPK Manado meliputi DAS Tondano, Sangihe, Dumoga, Limboto, Paguyaman 5. BPK Mataram meliputi DAS Palung, Moyo, Mangkung, Tukad Unda, Blingkang Anyar. 6. P3HKA meliputi Citarum, Ciliwung, Cisadane, Cisadea, Cimanuk, Citanduy, serta DAS lain di luar Jawa yang dianggap penting sebagai lokasi penelitian.

XI. RENCANA BIAYA Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan Recana Penelitian Integratif “Sistem Pengelolaan DAS Hulu (dalam wilayah kabupaten), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi” dalam kurun waktu lima tahun (Tahun 2010 – 2014) sebasar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyard rupiah). Besarnya biaya masing-masing kegiatan penelitian pada setiap tahun seperti pada Tabel 3. Table 3. Biaya Setiap Kegiatan Penelitian Per Tahun Selama Tahun 2010 – 2014 No

Kegiatan Utama

1.

Biaya penelitian per tahun (x Rp. 1.000.000) 2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

Kajian sistem perencanaan pengelolaan DAS

700

875

750

725

525

3575

2.

Kajian sistem monev pengelolaan DAS

225

225

225

225

225

1125

3.

Kajian kelembagaan pengelolaan DAS

300

600

300

300

300

1800

4.

Kajian teknik erancangan, implementasi, kelembagaan, dan monev pengelolaan DAS mikro

400

400

400

300

300

1800

5.

Sosialisasi hasil penelitian

-

-

200

-

500

700

1625

2100

1875

1550

1850

9.000

Jumlah

Biaya tersebut tersebar pada enam satuan kerja, baik di Pusat maupun di UPT Badan Litbang Kehutanan. Besarnya biaya untuk setiap kegitan penelitian (42 kegiatan) pada setiap satuan kerja (dalam nomor kode) per setiap tahun disajikan pada Lampiran 3.


191

XII. ORGANISASI Secara organisatoris RPI “Sistem Pengelolaan DAS Hulu, Lintas Kabupaten, Lintas Provinsi”, yang merupakan bagian dari Tema Pengelolaan DAS, berada di bawah tanggungawab Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam (P3HKA), Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Namun koordinator RPI berkedudukan pada Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Solo, di Solo. Secara struktural koordinator RPI bertanggungjawab kepada Kepala P3HKA melalui Kepala Balai Penelitian Kehutanan Solo, sedangkan secara fungsional bertanggungjawab kepada Dewan Riset melalui Ketua Komisi/Program/Tema Pengelolaan DAS. Dalam mengendalikan arah penelitian dan dalam menyusun sintesis atau formulasi, seorang koordinator RPI perlu dibantu oleh tim pakar terkait tanpa memandang kedudukan institusi atau organisasi dimana mereka berada karena sifat kepakarannya. Tim peneliti pendukung RPI Sistem Pengelolaan DAS terdiri dari: 1. Ir. Paimin, MSc - sebagai Ketua Tim merangkap anggota, berkedudukan di BPK Solo 2. Ir. Sukresno, MSc – ahli hidrologi dan konservasi tanah pada BPK Solo sebgai wakil 3. Ir. Purwanto, MSi – ahli ekonomi DAS pada BPK Solo sebgai wakil Disamping itu hasil akhir merupakan tanggungjawab bersama seluruh peneliti terkait dimana proses pertanggungjawaban bersama dilakukan melalui pertemuan koordinasi seluruh penelti terkait secara periodik maupun sesuai kebutuhan.

XIII. DAFTAR PUSTAKA Bricquet, J.P., and J. Claude. 1997. Latest Development in the Design of Hydrological Studies of Watershed. In. F.W.T. Penning de Vries, F. Agus, and J. Kerr. Soil Erosion at Multiple Scales. Principles and Methods for Assessing Causes and Impacts. IBSRAM & CABI. UK Brooks, K.N., H.M. Gregersen, A.L. Lundgren, R.M. Quinn. 1990. Manual on Watershed Management Project Planning, Monitoring and Evaluation. ASEAN-US Watershed Project. College, Laguna Philippines. Departemen Kehutanan. 2001. Eksekutif. Data Strategis Kehutanan. Badan Planologi Kehutanan. Jakarta. Departemen Kehutanan. 2007. Lahan Kritis Per BPDAS Tahun 2007. Situs Resmi Departemen Kehutanan. http://www.dephut.go.id.

192


Dixon, J.A., K.W. Easter. 1986. Integrated Watershed Management : An Approach to Resource Management. In. K.W. Easter, J.A. Dixon, and M.M. Hufschmidt. Watershed Resources Management. An Integrated Framework with Studies from Asia and the Pasific. Studies in Water Policy and Management, No. 10. Westview Press and London. Honolulu. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.328/MenhutII/2009 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas Dalam Rangka Pencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 20102014. Paimin, Sukresno, dan Purwanto. 2006. Sidik Cepat Degradasi Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS). Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam. Bogor. Paimin, Sukresno, dan I.B. Pramono. 2009. Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor. Puslit Sosek Kebijakan. Bogor. Peraturan Pemerintah (PP) N0. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Permenhut (Peraturan Menteri Kehutanan) N0. P.42 /Menhut-V/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. Terry, G.R. 1986. Principles of Management. 8th. Alih Bahasa. Winardi. AsasAsas Menejemen. Cetakan IV. Alumni. Bandung.


193

XIV. KERANGKA KERJA LOGIS No.

TUJUAN/ SASARAN

ALAT VERIFIKASI OUTPUT OUTCOME

1. Telah diperoleh: 1.1. Sistem Karakterisasi Tk Sub DAS (’Sidik cepat degradasi Sub DAS’dan ’Teknik Mitigasi Banjir dan longsor’) dan Sistem Karakterisasi Tk DAS 1.2. Sistem Perencanaan Pengelolaan Tk Sub DAS

Kajian sistem perencanaan dan monev pengelolaan DAS hulu (dalam kabupaten), lintas kabupaten, dan lintas propinsi

Teknik Penyusunan, Perencanaan dan Monev Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab), lintas Kab., Lintas Prov

Pedoman - Buku pedoman/ tersusun juknis diacu yang pengguna sudah dlm Perencanaan disyahkan Kapus wilayah dan mo- Publikasi nev kinerja ilmiah berbasis pengelolaan DAS terpadu

P3HKA BPK Solo BPK Makasar BPK Manado BPK Aek Nauli BPK Mataram

2. Hasil penelitian kelembagan pengelolaan 1. Sistem DAS masih perencaperlu disemnaan dan purnakan monev pengelolaan DAS (hulu atau dalam kabupaten, lintas kabupaten, dan lintas propinsi)

Kajian kelembagaan pengelolaan DAS di setiap hie-rarki pengelolaan DAS (Tk DAS lintas Kab. & lintas Prov. - dan Tk Sub DAS – dalam Kab.)

Formula Kelembagaan Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab), lintas Kab., Lintas Prov

Referensi pengguna dalam menyusun kelembagaan pengelolaan DAS

Formula Kelembagaan Pengelolaan DAS yang tersusun dalam buku Pedoman atau Laporan Akhir

PusLitSosEkJakHut BPK Solo BPK Manado BPK Aek Nauli BPK Makasar BPK Mataram

Kajian teknik perancangan, implementasi, kelembagaan, dan monev pengelolaan DAS mikro secara partisipatif dan terpadu

Pedoman Teknik Penyusunan Sistem Implementasi DAS mikro

Referensi - Buku pepengguna doman/ dalam juknis menyeleyang nggarakan sudah dipengelosyahkan laan DAS Kapus tingkat - Publikasi mikro atau ilmah desa

P3HKA BPK Solo BPK Makasar BPK Manado BPK Aek Nauli

Untuk memperoleh sistem pengelolaan DAS yang meliputi aspek perencanaan, monev, kelembagaan, dan implementasi, selaras dengan system pemerintahan otonomi Sasaran :

2. Formula 3. Sistem peranKelemcangan, imbagaan plemnetasi, Pengelokelembagaan, laan DAS dan menev 3. Teknik pengelolaan PenyuDAS mikro – sunan masih perlu peSistem nyempurnaan Implementasi DAS mikro

194

INDIKATOR

AKTIVITAS

Tujuan:

KONDISI SAAT INI


PELAKSANA


195

Teknik Penyusunan, Perencanaan Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab), lintas Kab., Lintas Prov

Teknik Penyusunan Monev Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab), lintas Kab., Lintas Prov

Formula Kelembagaan Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab), lintas Kab., Lintas Prov

1. Kajian sistem perencanaan pengelolaan DAS hulu (dalam kabupaten), lintas kabupaten, dan lintas propinsi

2. Kajian sistem monev pengelolaan DAS hulu (dalam kabupaten), lintas kabupaten, dan lintas propinsi

3. Kajian kelembagaan pengelolaan DAS di setiap hierarki pengelolaan DAS (Tk DAS - lintas Kab. & lintas Prov. - dan Tk Sub DAS – dalam Kab.)

JUDUL/ KEGIATAN

OUTPUT




INSTITUSI PELAKSANA

Data dasar Kelembagaan Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab)

Draf Awal Teknik Penyusunan Monev Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab)

Draf Awal Teknik Penyusunan Perencanaan Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab)

2010

XV. EVALUASI RECANA PENELITIAN INTEGRATIF

Draf Awal Formulasi Sistem Kelembagaan Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab) dan data dasar untuk lintas Kab

Finalisasi Teknik Penyusunan Monev Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab) dan Draf awal untuk lintas Kab

Finalisasi Teknik Penyusunan Perencanaan Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab) dan Draf awal untuk lintas Kab

2011

Finalisasi Formulasi Sistem Kelembagaan Pengelolaan DAS Hulu (wil Kab), Draf Awal untuk lintas Kab, dan data dasar lintas Prov.

Finalisasi Teknik Penyusunan Monev Pengelolaan DAS lintas Kab., dan draf awal lintas Prov

Finalisasi Teknik Penyusunan Perencanaan Pengelolaan DAS lintas Kab., dan draf awal lintas Prov

2012

CAPAIAN

Finalisasi Formulasi Sistem Kelembagaan Pengelolaan DAS lintas Kab dan Draf Awal untuk lintas Prov.

Finalisasi Teknik Penyusunan Monev Pengelolaan DAS Lintas Prov

Finalisasi Teknik Penyusunan Perencanaan Pengelolaan DAS Lintas Prov

2013

Finalisasi Formulasi Sistem Kelembagaan Pengelolaan DAS lintas Prov dan sosialisasi sistem kelembagaan pengelolaan DAS

Finalisasi Sintesis dan Sosialisasi Sistem Monev Pengelolaan DAS

Finalisasi Sintesis dan Sosialisasi Sistem Perencanaan Pengelolaan DAS

2014

196


4. Kajian teknik perancangan, implementasi, kelembagaan, dan monev pengelolaan DAS mikro secara partisipatif dan terpadu

JUDUL/ KEGIATAN

Pedoman Teknik Penyusunan Sistem Implementasi DAS mikro

OUTPUT 2010

Data dasar teknik P3HKA perancangan, BPK Solo implementasi, BPK Makasar kelembagaan, BPK Manado dan monev BPK Aek pengelolaan Nauli DAS mikro

INSTITUSI PELAKSANA Data dasar dan draf awal kerangka pikir teknik perancangan, implementasi, kelembagaan, dan monev pengelolaan DAS mikro

2011 draf awal teknik perancangan, implementasi, kelembagaan, dan monev pengelolaan DAS mikro

2012

CAPAIAN Pengujian draf teknik perancangan, implementasi, kelembagaan, dan monev pengelolaan DAS mikro

2013 Finalisasi Pedoman Teknik Penyusunan Sistem Implementasi DAS mikro

2014

XVI. RENCANA BIAYA No

Kode

I

14.1

1

14.1.1.12

2

Kegiatan

Biaya (X RP. 1.000.000) 2010

2011

2012

2013

2014 Jumlah

Sistem Perencanaan Pengelolaan DAS Hulu

75

-

-

-

-

75

14.1.2.12

Analisis Ekonomi wilayah DAS

75

75

-

-

-

150

3

14.1.3.12

Analisis Neraca Sumberdaya Alam DAS

75

75

-

-

-

150

4

14.1.4.12

Optimalisasi Luas Hutan Terhadap Tata Air pada Berbagai Kondisi Alam

100

75

75

75

75

400

5

14.1.4.1


-

100

75

75

75

325

6

14.1.4.18


-

100

75

75

75

325

7

14.1.1.1


75

-

-

-

-

75

8

14.1.1.7


75

-

-

-

-

75

9

14.1.1.13


75

-

-

-

-

75

10

14.1.5.1

Sistem Perencanaan Pengelolaan DAS Lintas Kabupaten

-

75

75

-

-

150

11

14.1.5.12


-

75

75

-

-

150

12

14.1.5.7


-

75

75

-

-

150

13

14.1.5.13


-

75

75

-

-

Sistem Perencanaan Pengelolaan DAS Tingkat Kabupaten (Hulu), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi


197

No

Kode

13

14.1.6.1

14

Kegiatan

Biaya (X RP. 1.000.000) 2010

2011

2012

2013

2014 Jumlah

Sistem Perencanaan Pengelolaan DAS Lintas Provinsi

-

-

-

75

75

150

14.1.6.12


-

-

-

75

75

150

15

14.1.6.7


-

-

-

75

75

150

16

14.1.6.18


-

-

-

75

75

150

17

14.1.7.12

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Dalam Pengelolaan DAS

75

75

150

200

-

500

18

14.1.7.12

Teknik Penginderaan Jauh Dalam Pengelolaan DAS

75

75

75

-

-

225

Jumlah I

700

875

750

725

525

3425

II

14.2

19

14.2.1.12


75

-

-

-

-

75

20

14.2.1.7


75

-

-

-

-

75

21

14.2.1.13


75

-

-

-

-

75

22

14.2.1.12


-

75

75

-

-

150

23

14.2.1.7


-

75

75

-

-

150

24

14.2.1.13


-

75

75

-

-

150

198

Sistem Monev Pengelolaan DAS Tingkat Kabupaten Dominan (Hulu), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi


No

Kode

25

14.2.1.12

26

27

Kegiatan

Biaya (X RP. 1.000.000) 2010

2011

2012

2013


-

-

-

75

75

150

14.2.1.7


-

-

-

75

75

150

14.2.1.13


-

-

-

75

75

150

225

225

225

225

225

1125

Jumlah II

2014 Jumlah

III

14.3

Sistem Kelembagaan Pengelolaan DAS Tingkat Kabupaten (Hulu), Lintas Kabupaten, dan Lintas Provinsi

28

14.3.1.12


75

75

-

-

-

150

29

14.3.1.7


75

75

-

-

-

150

30

14.3.1.1


75

75

-

-

-

150

31

14.3.1.19


75

75

-

-

-

150

32

14.3.1.12


-

75

75

-

-

150

33

14.3.1.7


-

75

75

-

-

150

34

14.3.1.1


-

75

75

-

-

150

35

14.3.1.19


-

75

75

-

-

150

36

14.3.1.12


-

-

-

75

75

150

37

14.3.1.7


-

-

-

75

75

150


199

No

Kode

38

14.3.1.1

39

14.3.1.19

Kegiatan

Biaya (X RP. 1.000.000) 2010

2011

2012

2013


-

-

-

75

75

150


-

-

-

75

75

150

300

600

300

300

300

1800

Jumlah III

2014 Jumlah

IV

14.4


40

14.4.1.12


125

125

125

100

100

575

41

14.4.1.18


150

150

150

100

100

650

42

14.4.1.19


125

125

125

100

100

575

Jumlah IV Jumlah Total

200

400

400

400

300

300

1800

1625

2100

1675

1550

1350

8300


KODEFIKASI RPI 14. Sistem Pengelolaan DAS Hulu, Lintas Kabupaten, Lintas Provinsi

Recommend Documents