Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif

SIARAN PERS Untuk diberitakan pada 28 September 2013 dan setelahnya

RAKYAT BERHAK TAHU...! KETERTUTUPAN INFORMASI PINTU KEBOCORAN PENERIMAAN SEKTOR TAMBANG

Rakyat berhak tahu..! ya, rakyat berhak tahu atas informasi publik. Karena keterbukaan informasi adalah hak asasi yang dilindungi oleh Konstitusi. Indonesia bahkan telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Nomor.14/2008) yang melindungi hak asasi warga atas informasi, mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi kepada publik baik secara serta merta-setiap saat-maupun berkala, melindungi akses masyarakat untuk meminta dan mendapatkan informasi seluas-luasnya atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Undang-Undang yang berlaku efektif sejak akhir Maret 2010 ini juga memberikan saluran keluhan/komplain atau penyelesaian sengketa atas layanan dan permintaan informasi warga dengan mewajibkan pembentukan Komisi Informasi di tingkat pusat dan seluruh provinsi dengan fungsi utama sengketa informasi secara mediasi ataupun ajudikasi nonlitigasi. Telah 3 tahun undang-undang tersebut diberlakukan, namun masih banyak badan publik yang belum siap untuk terbuka dan menyediakan informasi publik, masih menganggap informasi sebagai sesuai yang tabu untuk diketahui publik, bahkan masih adanya anggapan bahwa masyarakat belum siap untuk memahami informasi, padahal dengan keterbukaan informasimasyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan bahkan turut mengawasi jalannya kebijakan dan pembangunan. Bahkan, masih adanya anggapan di beberapa daerah bahwa penerapan undang-undang ini membutuhkan peraturan daerah, padahal peraturan pelaksana Undang-Undang ini telah lengkap mengatur tata cara implementasinya. Kondisi tersebut tercermin dari sharing pengalaman beberapa warga dan lembaga swadaya masyarakat yang dilakukan dalam rangkaian diskusi Hari Hak untuk Tahu baru-baru ini. Pengalaman di beberapa daerah seperti di Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara, masih ada permintaan informasi yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah saat warga mengajukan permintaan, diberi setelah diajukan mediasi atau sengketa, bahkan hingga telah ada putusan komisi informasi masih ada juga badan publik yang tidak memberikan informasi yang diminta. Sebagai contoh pengalaman anggota jaringan PWYP di Sulawesi Tenggara:LEPMIL-Lembaga pengembangan masyarakat pesisir dan pedalaman dalam mengakses informasi terkait penerimaan negara di sektor pertambangan. Dari total 35 jenis informasi yang diminta ke 19 instansi badan publik di 6 kabupaten dan 1 pemerintah provinsi, sebagian besar tidak dapat dipenuhi oleh badan publik, hanya 14% dari total permintaan yang dipenuhi, 3%

Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif Sekretariat Nasional : Jl. Intan No.81, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, INDONESIA|T/F :+62-‐21-‐7512503|E:sekretariat@pwyp-‐indonesia.org|www.pwyp-‐indonesia.org

dialihkan/direkomendasikan ke instansi lain yang berwenang, dan 83% tidak dipenuhi dengan berbagai alasan seperti menunggu pejabat yang berwenang, tidak ada data yang update, hingga alasan tidak memiliki data. Sementara, tidak ada badan publik yang menyatakan bahwa informasi yang diminta bersifat rahasia. Sebagian besar informasi yang diminta berupa data jumlah penerimaan nonpajak sektor tambang, dana bagi hasil, volume produksi, volume pengapalan/pengiriman bahan tambang periode tertentu, salinan ijin dan batas-batas wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP), hingga jumlah sumbangan pihak ketiga dari sektor tambang. Yasril, direktur Lepmil menyoroti bahwa sudah semestinya badan publik memberi perhatian atas tersedianya informasi bagi publik, mengingat hal tersebut merupakan kewajiban badan publik dalam memenuhi hak warga. Tabel.1.1. Respon Badan Publik atas Permintaan Informasi di Sulawesi Tenggara

DIBERI

0% 3% 14%

83%

TIDAK DIBERI

DIALIHKAN/ REKOMENDASIKAN KE INSTANSI LAIN RAHASIA

Potensi Kebocoran Sektor Tambang Sementara itu, menyoroti adanya potensi kebocoran di sektor sumber daya alam dan tambang, Maryati Abdullah-Koordinator Publish What You Pay Indonesia mengatakan bahwa ketertutupan informasi merupakan pintu kebocoran sektor tambang. Hal ini berawal dari ketertutupan proses pemberian kontrak/ijin tambang, batas-batas dan wilayah konsesi, hingga proses pembayaran pajak dan royalti dan berbagai macam iuran/pembayaran lain. Hasil riset aksi dalam kontekstualisasi laporan EITI Indonesia misalnya, dari perbandingan antara potensi pembayaran iuran tetap (Land Rent/Dead Rent) dengan realisasinya, ditemukan adanya potensi kebocoran akibat adanya dugaan pemegang IUP tidak membayar kewajiban iuran tetap/land rent tersebut. Hasil simulasi perhitungan Lepmil dan PWYP Indonesia, untuk tahun 2012 ditemukan adanya potensi kebocoran pembayaran land rent di dari sepuluh kabupaten di Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 15.628.419.850, sebagaimana digambarkan pada gambar.1 di bawah ini.


Gambar 1. Potensi Pembayaran Iuaran Tetap/Land Rent/Dead Rent (Rp) di Sulwesi Tenggara

Potensi VS Realisasi Pembayaran Iuran Tetap/Land Rent (Rp) 15,000,000,000 12,500,000,000 10,000,000,000 7,500,000,000 5,000,000,000 2,500,000,000 0 Buton

Kolaka

Butur

Konawe

KonSel

KonUt

Muna

Bombana

KolUt

Bau-Bau

Kekurangan pembayaran iuran tetap tersebut mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang seharusnya menjadi sumber penerimaan bagi 10 kabupaten di Sulawesi Tenggara, potensi kurangnya DBH tersebut di Tahun 2012 mencapai total sebesar Rp. 12.502.735.880. Kabupaten Buton Kolaka Buton Utara Konawe Konawe Selatan Konawe Utara Muna Bombana Kolaka Utara Bau-Bau Total

Potensi DBH dari Iuran Tetap/Dead Rent (Rp) 926.762.783,04 1.309.763.278,08 354.929.400,00 8.295.899.155,20 722.777.709,09 3.956.705.583,77 75.093.189,82 2.075.699.217,60 934.492.553,28 26.163.650,89 18.678.286.520.77

Realisasi DBH dari Iuran Tetap/Dead Rent (Rp) 169.307.155 371.436.592 85.961.149 2.178.128.313 426.388.968 1.393.543,668 1.344.000 1.171,162,321 321.839,487 56.438.988 6.175.550.641,00

Potensi Kebocoran (Rp) 757.455.628,04 938.326.686,08 268.968.251,00 1.117.770.842,20 296.388.741,09 2.563.161.915,77 73.749.189,82 904.536.896,60 612.653.066,28 -30.275.337,11 12.502.735.879,77

Perhitungan tersebut diperoleh dari data jumlah IUP beserta luas wilayah ijin yang dikeluarkan oleh 10 kabupaten tersebut dikali dengan tarif iuran tetap/dead rent/land rent yang harus dibayar sesuai dengan besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bukan Pajak di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.


Potensi VS Realisasi Pembayaran DBH Iuran Tetap/Land Rent (Rp) 15,000,000,000

11,250,000,000

7,500,000,000

3,750,000,000

0 Buton

Kolaka

Butur

Konawe KonSel

KonUt

Muna Bombana KolUt Bau-Bau

Sarmin Ginca, peneliti senior Lepmil yang juga merupakan anggota dewan pengarah PWYP Indonesia menambahkan: ”ini baru perhitungan dari land rent/iuran tetap, kebocoran lebih besar lagi diduga berasal dari pembayaran royalti yang dihitung berdasarkan jumlah produksi bahan tambang yang dijual”. Di Sulawesi tenggara, sebagian besar hasil tambang berupa nikel, emas, aspal dan sebagian kecil kromit, mangan, serta oniks dan batu besi. Menyikapi kondisi tersebut, PWYP Indonesia dan Lepmil merekomendasikan hal-hal sebagai berikut, agar : (1) Pemerintah daerah membuka kepada publik, data-data perusahaan yang tidak/belum membayar pajak dan PNBP pertambangan. Data tersebut dapat ditelusuri dari bukti setor perusahaan/pemegang IUP yang ada di Pemda maupun di Pemerintah Pusat. Kemudian dicocokkan dengan jumlah seluruh ijin/IUP yang dikeluarkan oleh Pemda; (2) Atas kekurangan/potensi belum bayar tersebut, Pemerintah Daerah agar menegakkan hukum dengan memanggil perusahaan tersebut untuk segera melunasi kewajibannya, jika tidak, maka pemerintah daerah harus menggunakan kewenangannya untuk mencabut IUP-IUP tersebut; (3) Pemerintah daerah memberikan akses informasi dan data kepada publik, untuk mendorong adanya kontrol publik atas kegiatan pertambangan yang transparan dan bertanggungjawab di sulwesi tenggara; (4) Selain aspek penerimaan, Pemerintah Daerah juga diminta untuk memfungsikan inspektorat tambang di instansi terkait untuk melakukan pengawasan atas kegiatan pertambangan yang memberikan dampak terhadap lingkungan dan kondisi sosial. Hak Rakyat untuk Tahu, Selamat Hari Hak untuk Tahu Sedunia….! Kendari, 28 September, 2013 Koalisi Publish What You Pay Indonesia.

Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman (Institution for Coastal and Hinterland Community Development) Kantor : Jl. Bunga Wijaya Kusuma No.04 Telp/Fax : +62 401 – 3122 344 email : [email protected]



Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif

Recommend Documents